sistem pemerintahan soleh
DESCRIPTION
Mata Pelajaran Kewarganegaraan Kelas XII tentang Sistem PemerintahanTRANSCRIPT
![Page 1: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/1.jpg)
SISTEM PEMERINTAHAN
Muhamad SOLEH
![Page 2: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/2.jpg)
Pengertian Pemerintah
Pemerintah => bagian dari syarat suatu negara=> pemerintah yang berdaulat (legitimate)
George W Carey (Encyclopedia American) eksistensi sebuah pemerintahan adalah hal atau kondisi yang niscaya atau yang harus ada.
Glorier Encyclopedia of knowledge=> sebuah badan yang memiliki institusi-insitusi legal dan memiliki tugas utama untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dalam sebuah negara dan hubungan antara negara tersebut dengan negara lain
![Page 3: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/3.jpg)
Kamus besar Bahasa Indonesia=> Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.=> Badan tertinggi yang memerintah suatu negara
![Page 4: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/4.jpg)
Legitimasi
Pembenaran kekuasaan negara atas dasar hakikat negara
Penerimaan pemerintah sebagai sah oleh masyarakat yang diperintah
![Page 5: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/5.jpg)
Konteks Politik
Pemerintah umumnya adalah konsep yang merujuk kepada seperangkat institusi hukum dan politik yang mengatur dan mengelola hubungan antara warga negara dan antara warga negara dengan bukan orang warga negara.
Dalam pelaksanaannya dipraktikan dalam jenis atau model pemerintahan seperti konstitusional, monarkhi, diktator, demokrasi
![Page 6: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/6.jpg)
Pengertian Pemerintahan
Pemerintahan dipahami sebagai kegiatan suatu aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan
Pemerintah dalam arti sempit sebagai aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif (presiden dalam pemerintahan presidensial atau perdana menteri dalam pemerintahan parlementer)
![Page 7: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/7.jpg)
Wewenang Eksekutif
Bidang diplomatik Bidang administratif Bidang militer Bidang yudikatif Bidang legislatif
![Page 8: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/8.jpg)
Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan presidensilAmerika meganut sistem pemerintahan presidensil ajaran montesquieu tentang pemisahan kekuasaan
Sistem pemerintahan semi presidensil
![Page 9: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/9.jpg)
Perbedaan Sistem pemerintahan presidensil dan parlementer Keberlangsungan kekuasaan perdana menteri
atau presiden dalam pemerintahan parlementer sangat tergantung pada mosi atau kepercayaan badan legislatif, sedangkan presiden dalam pemerintahan presidensil sesuai dengan UUD
Kepala pemerintahan presidensial dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui badan pemilihan sedangkan perdana menteri dipilih oleh badan legislatif
![Page 10: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/10.jpg)
Sistem parlementer memiliki pemerintah atau eksekutif kolektif (kolegial), sedangkan presidensial memiliki satu eksekutif (non-kolegial)
Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden tidak sekaligus menjadi badan legislatif. Perdana menteri hanya kepala pemerintahan saja dan anggota kabinetnya merupakan anggota legislatif
![Page 11: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/11.jpg)
Kriteria pokok Pemerintahan Sistem Presidensial (Douglas V Verney) Majelis tetap sebagai majelis saja:
Fase munculnya seorang raja Fase ditandai lahirnya sebuah majelis yang menentang
hegemoni seorang raja Fase munculnya majelis yang mengambila alih tanggung
jawab atas pemerintahan Eksekutif tidak terbagi, melainkan hanya ada seorang
presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu pada saat majelis dipilih
Kepala pemerintahan adalah kepala negara Presiden mengangkat kepala departemen yang
merupakan bawahannya
![Page 12: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/12.jpg)
Presiden adalah eksekutif tunggal Anggota majelis tidak boleh menduduki jabatan
pemerintahan dan sebaliknya Eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi Predien tidak dapat dibubarkan atau memaksa majelis Majelis berkedudukan lebih tinggi daripada bagian-bagian
pemerintahan lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dan legislatif seperti dalam sistem parlementer
Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada masyarakat pemilih
Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik
![Page 13: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/13.jpg)
Memahami Sistem Presidensial di Amerika Serikat Mengikuti pemisahan kekuasaan
Eksekutif = presiden dan para menteriLegislatif= Senat (2 orang wakil dari negara
bagian) dan Kongres (House of Representative/DPR)
Yudikatif Sistem pemerintahan ini benar-benar
melaksanakan check and balance
![Page 14: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/14.jpg)
Kekuasaan presiden berhak dalam memveto atau membatalkan suatu RUU yang diterima kongres. Tetapi RUU tersebut dikirim kembali ke kongres 2/3 suara dapat menggagalkan veto presiden
Dalam check and balance, presiden berhak menunjuk hakim agung dan duta besar yang harus mendapat persetujuan dari senat
![Page 15: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/15.jpg)
Konstitusi Amerika
Pasal 2 seksi 1 ayat: presiden dipilih 4 tahun sekali dan sesudahnya, diamandemen menjadi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya
Menurut ketentuan konstitusi AS, presiden dipilih oleh para pemilih (electors) atau electoral college (badan pemilih). Setiap kali pemilihan presiden dipilih pula senat, kongres dan electoral college dari negara bagian
![Page 16: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/16.jpg)
Fungsi partai politik
Partai yang kalah harus menyusun program lanjutan dan berusaha untuk mencari dukungan
Setiap partai politik meningkatkan kepercayaan masyarakat atas dasar kepribadian masing-masing partai
Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan umum
Mengsinkronisasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan masyarakat
Merupakan golongan profesional sebagai pembuat undang-undang
![Page 17: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/17.jpg)
Sistem pemerintahan Amerika SerikatParlemen
(Legislatif)House of Representatif + Senat
Mahkamah Agung
(Yudikatif)Presiden
(Eksekutif)
Rakyat pemilih
![Page 18: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/18.jpg)
Keunggulan Presidensial
Mandat langsung (direct mandate) Adanya pemisahan kekuasaan (sparation
of power) Kecepatan dan ketepatan (speed and
decisiveness) Stabilitas (stability)
![Page 19: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/19.jpg)
Kelemahan Presidensial
Adanya kecendrungan ke arah otoritarianisme
Pemisahan kekuasaan ternyata memiliki dampak yang buruk untuk saling cuci tangan dari masalah
Penentuan masa jabatan menyulitkan terjadinya perubahan kepemimpinan
![Page 20: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/20.jpg)
Sistem Pemerintahan Semi Presidensial Sistem pemerintahan dimana perdana
menteri dan presiden sama-sama aktif menjalankan pemerintahan negara sehari-hari.
Para menteri diangkat oleh presiden akan tetapi bertanggungjawab kepada parlemen
Prancis, presiden mengurus luar negeri dan perdana menteri mengurus dalam negeri
![Page 21: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/21.jpg)
Negara penganut Semi PresidensialPresiden Simbolik Presiden berbagi
kekuasaan bersama perdana menteri
1. Austria
2. Irlandia
3. Islandia
1. Finlandia
2. Portugal
3. Sri Lanka
4. Jerman (1919-1933)
5. Prancis
![Page 22: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/22.jpg)
Prancis
1. Republik Pertama. (tahap-tahap dewan konstitusional=> konvensi nasional=>masa diktatorat=>munculnya Napoleon)
2. Republik Kedua (Napoleon yang membentuk dinasti)
3. Republik Keempat (masa 99 kabinet=>rezim Vinchy (Marsekal Petani jadi Presiden))
4. Sejak tahun 1958 ditandai dengan munculnya Jenderal Charles de Gaulle
![Page 23: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/23.jpg)
Revolusi Prancis 1789 Presiden dipilih 7 tahun sekali melalui
electoral college (80.000 orang di pusat dan daerah) atas prakarsa presiden Charles de Gaulle 1962.
![Page 24: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/24.jpg)
UUD Prancis tidak memberikan kekuasan pribadi yang besar kepada Presiden Republik kecuali menjadi seorang diktator dalam keadaan luar biasa (Pasal16)
Presiden dapat membuat keputusan tanpa ditandatangani Perdana Menteri yaitu: Membubarkan majelis nasional Menunjuk undang-undang atau komitmen internasional yang ia nilai bertentang
dengan UUD kepada dewan konstitusi Mengangkat tiga anggota dan ketua Dewan konstitusional masa jabatan mereka
berakhir Menyampaikan berbagai pesan kepada parlemen
Presiden Republik Prancis memiliki hak veto dalam hal ordonansi (naskah memiliki kekuatan hukum yang harus disetujui oleh pemerintah dan dilaksanakan melalui UU) dan dekrit (pengangkatan para pejabar senior) yang dibahas di dewan Menteri
![Page 25: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/25.jpg)
Praktik Negara Prancis
Presiden Prancis menggunakan kekuasaan jauh lebih besar sejak Jenderal de gaulle tahun 1964.
Kekuasaan presiden telah berubah menjadi kekuasaan sebagai kepala eksekutif tertinggi dan kepala pemerintahan yang sebenarnya
Akhirnya kedudukan majelis nasional yang seharusnya menjadi pusat kedaulatan rakyat terabaikan dan mengarah kepada seorang yaitu presiden
![Page 26: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/26.jpg)
Pergeseran fase presidensial ke parlementer ketika Presiden Francois Mitterand kehilangan suaranya di parlemen dan terpaksa mengangkat lawan politik lawannya Jacques Chirac menduduki sebagai perdana menteri
Periode ini disebut kohabitasi (pemerintahan gabungan)
![Page 27: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/27.jpg)
Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer merupakan turunan dari sistem pemerintahan monarki
Kekuasaan sistem parlementer tidak tertumpu pada raja akan tetapi pada parlemen, dalam pelaksanaannya adalah partai politik
Dalam menjalankan eksekutif, perdana menteri harus menjalankan keputusan politik sesuai dengan kehendak parlemen.
![Page 28: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/28.jpg)
Kabinet ministerial adalah kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen
Kabinet demisioner adalah kabinet yang bubar karena tidak dipercaya oleh parlementer
Kabinet ekstraparlementer adalah kabinet sementara yang dibentuk diluar kekuatan politik parlemen
Zaken kabinet/kabinet nasional adalah kabinet yang sangat ahli dibidangnya bukan berdasarkan pada representatif dari partai politik.
![Page 29: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/29.jpg)
Pembentukan sebuah UUPemerintah/Dewan Menteri
Mengajukan RUU
Apabila diterima, RUUDikembalikan pemerintah
Dan ditandatangani Kepala Negara
Hak inisiatif oleh parlemen,Apabila disetujui pemerintah,
Diumumkan kepada rakyat
![Page 30: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/30.jpg)
KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN
KEUNTUNGAN KELEMAHAN1. Rakyat memiliki pengaruh
yang besar terhadap politik negara
2. Apabila ada kebijakan pemerintah yang menyimpang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh parlemen
3. Prinsip demokrasi benar-benar dapat dilaksanakan
1. Sulitnya dukungan berbagai partai politik dari parlemen untuk menjaga kestabilan kabinet
2. Sering terjadi krisis kabinet yang mengakibatkan situasi politik goyah
![Page 31: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/31.jpg)
Unicameral=Memiliki anggota dari para wakil partaim yang berasal dari satuu daerah pemilihan tertentu yang dipilih baik secara langsung atau tidak langsung
Bicameral=Anggota sistem satu kamar ditambah representasi daerah (provinsi atau negara bagian)
![Page 32: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/32.jpg)
Sistem Parlementer di Inggris
Sistem westminster atau model westminster dipakai di Inggris dan negara persemakmuran(commonwealth)
Anggota parlemen dipilih langsung dalam pemilu dan pengambilan kebijakan lebih menekankan sidang paripurna
Sistem parlemen non-Inggris menekankan perdebatan yang moderat dengan menggunakan loby politik seperti spanyol dan Jerman.
Rakyat memilih partai politik, partai politik yang menentukan wakil-wakilnya di parlemen
![Page 33: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/33.jpg)
Sejarah Perkembangan Pemerintahan Inggris Henri II (1154-1189) menerapkan common law John (1199-1216) bersikap sewenang-wenang
akhirnya baron dan geraja protes Piagam Magna Charta (1215) Kekuasaan pemerintah tidak dibatasi oleh
hukum akan tetapi dibatasi oleh keyakinan masyakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
![Page 34: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/34.jpg)
Kondisi Politik Inggri
Partai Buruh Partai Konservatif Parlemen di Inggris memiliki bikameral
House of Common (perdana menteri)House of Lord (keluarga bangsawan)
![Page 35: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/35.jpg)
Kewenangan Parlemen
Menilai secara kontinyu para anggota kabinet
Mengawasi pelaksanaan UU Memaparkan argumen-argumen politik
kepada pemilih Pemerintah menggunakan publisitas
parlemen dalam melegitmasi kebijakan
![Page 36: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/36.jpg)
Ciri khas pemerintahan parlementer model Westminster Secara teoritis kepala negara=kekuasaan tertinggi
eksekutif, faktual, raja hanya sebagai simbolik Kekuasaan pemerintah oleh perdana menteri Perdana menteri mengangkat menteri yang
bertanggungjawab kepada parlemen Adanya partai oposisi Bicameral Lower House/Common house sebagai penyeimbang
pemerintah Parlemen dapat dibubarkan kapan saja
![Page 37: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/37.jpg)
Sistem Pemerintahan RRC
Negara sosialis komunis Sistem partai tunggal Sejak 1954 RRC menganut sistem
pemerintahan parlementer Mao Tse Tung (Mao Zedong) 1976
digantikan oleh Deng Xiaoping
![Page 38: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/38.jpg)
Pembagian Kekuasaan
Kekuasaan eksekutif berada di tangan ketua partai
Kekuasaan legislatif berada di tangan kongres Rakyat Nasional yang didominasi oleh Partai Komunis Cina
Kekuasaan yudikatif secara bertingkat oleh pengadilan rakyat yang dipimpin oleh mahkamah agung cina
![Page 39: Sistem Pemerintahan Soleh](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061214/54990a76b4795938518b481f/html5/thumbnails/39.jpg)
Referensi
Tim penulis PT GALAXY PUSPA MEGA, (2008), PENDIDIKAN KEWARGAAN UNTUK SMA/MA KELAS XII, BEKASI, PT GALAXY PUSPA MEGA.