SISTEM PEMERINTAHANB

AB

2

KE

WA

RG

AN

EG

AR

AA

AN

PengertianSistem

Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan

berbagai negara

SP. Presidensia

l

Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Indonesia

SP. Afrika Selatan

SP. Parlementer

Pengaruh Sistem Pemerintahan Antarnegara

Sikap terhadap

pelaksanaan Sistem

Pemerintahan yang berlaku

SP. China

SP. Inggris

SP. Amerika Serikat

PENGERTIAN

SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem Pemerintahan : Sistem → keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai

hubungan fungsional, baik antarbagian-bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan.

Pemerintahan berasal dari kata ‘Pemerintah’.

# Pemerintahan dalam arti luas meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

# Pemerintahan dalam arti sempit meliputi Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri atau kabinet yang disebut badan eksekutif.

Sistem Pemerintahan → suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan berpengaruh dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

BENTUK PEMERINTAHANA. Pemerintahan KLASIK

Dalam teori Klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya

Ajaran Plato (429-347 SM)

1. Aristokrasi

2. Timokrasi

3. Oligarki

4. Demokrasi

5. Tirani

Ajaran Aristoteles (384-322 SM)

1. Monarki

2. Tirani

3. Aristokrasi

4. Oligarki

5. Politeia

6. Demokrasi

Ajaran Polybius (204-122 SM)Dikenal dengan teori siklus Polybius

SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIUS

Sifatnya baikUntuk kepentingan :

RakyatDipegang oleh : satu

orang

MONARKI

Oligarki

Okhlokrasi TIRANI

Demokrasi Aristokrasi

Sifatnya jelaku/ kepentingan kelompoknya

Dipegang oleh : sekelompok

Sifatnya baiku/ kepentingan

rakyatDipegang oleh :

rakyat

Sifatnya jeleku/ kepentingan

pribadiDipegang oleh : beberapa orang

Sifatnya baiku/ kepentingan

umumDipegang oleh : beberapa orang

Sifatnya jeleku/ kepentingan:

sekelompok orangDipegang oleh:

beberapa orang/ bangsawan

B. Bentuk Pemerintahan Monarki

C. Bentuk Pemerintahan Republik

1. Monarki Absolut2. Monarki

Konstitusional3. Monarki

Parlementer

1. Republik Absolut2. Republik

Konstitusional3. Republik

Parlementer

BENTUK PEMERINTAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Kedudukan eksekutif tidak tergantung/ tidak bertanggung jawab pada legislatif. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.

Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).

Amerika Serikat merupakan induk dari sistem pemerintahan presidensial

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Kelebihan Kelemahan

Pemerintah selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, maka pemerintahan akan berjalan stabil dan pelaksanaan program tidak terganggu krisis kabinet.

Karena pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, maka pengawasan terhadap pemerintah kurang berpengaruh.

CIRI-CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.

2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen

5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan.

6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

INGAT!!

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

Merupakan sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling berpengaruh.

Kedudukan kepala negara hanya sebagai lambang dan kekuasaan yang nyata dalam pemerintahan tidak nampak.

Inggris merupakan induk dari sistem pemerintahan parlementer

CIRI-CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.

2. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat.

3. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

4. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

6. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.

7. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

8. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.

INGAT!!

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

Kelebihan Kelemahan

1. Pembuatan kebijakan dapat dilakukan secara cepat.

2. Tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

3. Ada pengawas yang kuat dari parlemen terhadap kabinet.

1. Kedudukan eksekutif tergantung pada dukungan mayoritas parlemen.

2. Kelangsungan kedudukan eksekutif tidak bisa ditentukan.

3. Parlemen dijadikan tempat kaderisasi partai.

PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN ANTARNEGARA

Ada dua macam sistem pemerintahan yang banyak digunakan

1. Presidensial

2. Parlementer

Suatu sistem pemerintahan dapat mempengapuhi sistem pemerintahan negara lain. Sistem pemerintahan negara dapat berdampak positif maupun negatif.

Pengaruh dampak tersebut dapat disebabkan oleh :

3. Ilmu pengetahuan

4. Teknologi

5. Globalisasi

6. Perkembangn dunia

Contoh pengaruh sistem pemerintahan suatu negara adalah pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.pada pemilu 2009 di Indonesia yang meniru pemilu di Amerika Serikat.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945

Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem distribution of power.

Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :

1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.

2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja.

3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.

7 butir kunci pokok sistem pemerintahan indonesia

1. Indonesia adalah negara hukum (Reechstat).

2. Sistem Konstitusional.3. Kedaulatan tertinggi berada di tangan

rakyat (MPR).4. Presiden adalah penyelenggara

pemerintahan yang tertinggi.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada

DPR.6. Menteri negara adalah pembantu presiden.7. Kekuasaan kepada negara terbatas.

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA R.I. SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

Masa Orde Baru(Sebelum amandemen UUD 1945)

Masa Reformasi(Setelah Amandemen UUD 1945)

Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat)

Negara Indonesia adalah negara Hukum.

Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional

Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kekuasaan negara tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD.

Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.

Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

STRUKTUR KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sebelum Amandemen UUD 1945

JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA

PEMBUKAAN UUD 1945

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MPR

PRESIDEN DPADPRBPKMA

Setelah Amandemen UUD 1945

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

BPK

MPR

DPD DPR

PRESIDEN

WAPRES

KEHAKIMAN

MK MA KY

SIKAP TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM YANG BERLAKU

Pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia berdasar pada UUD 1945 hasil amandemen yang dimulai dengan penyelenggaraan pemilu 2004 yang dilaksanakan untuk memilih:Presiden dan wakil presiden dalam satu paket;Anggota DPR dan DPRD;Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Sikap kita sebagai warga negara:BanggaMendukung

Karena, sistem pemerintahan Indonesia sekarang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokratis.

DUKUNGAN DARI RAKYAT:

a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu

b. Berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah baru, tidak menciptakan keresahan.

c. Menyampaikan kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah dengan baik terhadap suatu kebijakan.

d. Berpartisipasi dalam setiap pembangunan di segala bidang.

e. Memberikan kepercayaam kepada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.

SISTEM PEMERINTAHAN BERBAGAI NEGARA

SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT

PARLEMEN (LEGISLATIF) ATAU

KONGGRES BADAN

PERWAKILAN

SENAT

MAHKAMAH

AGUNG (YUDIKAT

IF)

PRESIDEN

(EKSEKUTIF)

PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM

TETAP

R A K Y A T P E M I L I H

Keterangan : : Checking Power With Power

SITEM PEMERINTAHAN INGGRIS

PERDANA MENTERI DEWAN MENTERI-MENTERI

(KABINET)

PARLEMEN

Pemilihan Umum

Artikulasi Kepentingan

P E M I L I H

Keterangan : : Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah

(Eksekutif).

: Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen (legislatif).

SISTEM PEMERINTAHAN CINA

Nama resmi : Zhonghua Renmin Gonghe Guo

Bentuk Pemerintahan : Republik Demokratis

Kepala Negara : Presiden

Kepala Pemarintah : Perdana Manteri

Suku Bangsa : China Han, Mongol, Manchu, Korea

Bahasa : Mandarin, Yue, Wu, Hokka, Xiang, Gan Min, Zhuang, Hui, Yi

Pokok-pokok sistem pemerintahan di Cina adalah :a. Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsib. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem

demokrasi komunisc. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala

pemerintahan adalah perdana d. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat

Nasional (National People’s Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui) dengan jumlah 2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis.

SISTEM PEMERINTAHAN CINA

Konferensi Negara Tertinggi

Ketua Dewan Pertahanan Nasional

Kejaksaan Rakyat

Tertinggi

Mahkamah Rakyat

Tertinggi

Kejaksaan Rakyat

Pengadilan-PengadilanR

akyat Tertinggi

Kejaksaan Rakyat

Pengadilan-Pengadilan

Rakyat Menengah

Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain

Komisi Tetap

Konggres Rakyat Nasional

Konggres-konggres Rakyat

Dewan Negara : Perdana Menteri15 Wakil Perdana

Menteri, Sekretaris Jenderal, Menteri-

menteri, dan Kepala-Kepala Komisi

Dewan-Dewan Rakyat

Daerah-daerah Istimewa dan chou

otonom

Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung

49 Kementerian dan Komisi

SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN

Pokok sistem pemerintahan Afrika Selatan:a. Sejak tahun 1994, menerapkan sistem politik

demokrasi anti apartheid. Yaitu sitem politik yang membedakan warga atas warna kulit.

b. Merupakan negara kesatuanc. Bentuk pemerintahan Republikd. Sistem pemerintahan presidensiale. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral),

yaitu Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.

f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan-badan Constitusional Court, Supreme Court of Appeal, High Courts, dan Magistrate Courts.