sistem pembiayaan di sektor kesehatan (1)
TRANSCRIPT
Achmad R. Muttaqien SKM., M.Kes (MARS)
Rini Anggraeni SKM., M.Kes
Disajikan u/ Mata Kuliah
Sistem Pembiayaan
Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar
2015
A.q.
1. Memahami sistem pembiayaan kesehatan di
Indonesia (struktur organisasi – Alur
keuangan, top down & bottom up)
2. Memahami sistem pembiayaan di dinas
kesehatan provinsi & kota (APBN, APBD,
Bantuan Luar Negeri)
3. Memahami sistem pembiayaan di rumah sakit
4. Memahami sistem pembiayaan puskesmas
5. Memahami sistem pembiayaan di Asuransi
Kesehatan (Asuransi sosial & komersial)
A.q.
A.q.
1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan
pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang
kesehatan
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai
dengan bidang tugasnya
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawabnya
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran
dan pertimbangan di bidang tugas dan
fungsinya kepada Presiden
A.q.
1. Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatanuntuk mendukung pembangunan secara makro
2. Penetapan pedoman u/ menetukan standarpelayanan minimal yang wajib dilaksanakan olehkabupaten/Kota di bidang Kesehatan
3. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidang kesehatan
4. Penetapan persyaratan akreditasi lembagapendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahliserta persyaratan jabatan di bidang kesehatan
5. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraanotonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi dibidang kesehatan
A.q.
6. Pengaturan penerapan perjanjian atau
persetujuan internasional yang disahkan
atas nama Negara di bidang kesehatan
7. Penetapan standar pemberian izin oleh
daerah di bidang kesehatan
8. Penanggulangan wabah dan bencana yang
berskala nasional di bidang kesehatan
9. Penetapan kebijakan sistem informasi
nasional di bidang kesehatan
10. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha
jasa di bidang kesehatan
A.q.
11. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di
bidang kesehatan
12. Penetapan kebijakan pengendalian angka
kelahiran dan penurunan angka kematian
ibu, bayi, dan anak
13. Penetapan kebijakan sistem jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat
14. Penetapan pedoman standar pendidikan
dan pendayagunaan tenaga kesehatan
15. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan
kesehatan
A.q.
16. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan danpenerapan teknologi kesehatan dan standar etikapenelitian kesehatan
17. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasiteknologi kesehatan dan gizi
18. Penetapan standar akreditasi sarana dan prasaranakesehatan
19. Surveilans epidemiologi serta pengaturanpemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakitmenular dan kejadian luar biasa
20. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untukpelayanan kesehatan dasar sangat essential (buffer stock nasional)Kewenangan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu
pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusialat kesehatan
A.q.
A.q.
A.q.
A.q.
PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.
PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.
PERMENKES NO.439 THN 2009
TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.
PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.
PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.
PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.
PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES
A.q.
PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKESA.q.
PERMENKES NO.439 THN 2009 TTG ORG TATA KERJA DEPKES A.q.
Presented by:
Achmad R. Muttaqien SKM., M.Kes (MARS)
A.q.Referenced by: Utami Dewi
A.q.
Menggunakan logika berpikir dari „atas‟ kemudian melakukan pemetaan „ke bawah‟ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatuimplementasi kebijakan.
Sering disebut sebagai pendekatan policy centered karena fokus perhatian peneliti hanyatertuju pada kebijakan dan berusahamemperoleh fakta apakah kebijakan tsb efektifatau tdk
Biasanya lebih fokus pada kegagalanimplementasi kebijakan karena menjelaskanpersoalan-persoalan atau faktor penghambatimplementasi
A.q.
1. Memilih kebijakan yg akan dikaji
2. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada u/ dapatmengidentifikasi tujuan & sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dlm dokumen kebijakan
3. Mengidentifikasi bentuk2 keluaran kebijakan ygdigunakan sebagai instrumen u/ mencapai tujuan & sasaran kebijakan
4. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telahditerima oleh oleh kelompok sasaran dengan baik(sesuai dengan SOP) yang ada
5. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memilikimanfaat bagi kelompok sasaran
6. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelahkelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan
A.q.
Pendekatan top down identik dengan
command and control → keberhasilan
implementasi kebijakan didasarkan
pada kejelasan perintah dan cara
mengawasi atasan kepada bawahan
A.q.
muncul sebagai kritik terhadap pendekatan top-down:
1. Top down model menganggap aktor utamaadalah policy maker, sehingga kurangmemperhatikan pengaruh aktor-aktor lain misalnya klp sasaran, swasta, dll
2. Top down model sulit diterapkan ketika tdk adaaktor yang dominan
3. Pendekatan top down melupakan bahwabirokrat garda depan dan kelompok sasaranmemiliki kecenderungan untukmenyelewengkan arah kebijakan untukkepentingan mereka
A.q.
Fokus perhatian pendekatan bottom
up adalah padaperan street level
birokrat dan kelompok sasaran
Pendekatan bottom up percaya
bahwa implementasi akan berhasil
jika kelompok sasaran dilibatkan
dari awal mulai proses sampai
implementasi kebijakan.
A.q.
1. Memetakan stakeholders yang terlibat dalam
implementasi kebijakan pada level terbawah
2. Mencari informasi dari para aktor tsb tentang
pemahaman thd kebijakan
3. Memetakan keterkaitan antar aktorpada level
terbawah dengan aktor pada level di atasnya
4. Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan
aktor pada level yang lebih tinggi dengan
mencari format yang sama
5. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level
tertinggi
A.q.
A.q.
A.q.
• Diskusikan bagaimana Model
Pembiayaan Kesehatan Metode
Top Down & Bottom Up
• Presentasikan hasil diskusi
didukung dengan teori2 yg
selaras
A.q.
Referenced by: Yuli Indrawati
APBN
Presented by:
Achmad R. Muttaqien SKM., M.Kes (MARS)
A.q.
PENETAPAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENYUSUNAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
A.q.
Pasal 4 UUD
Pasal 23 UUD ayat (1) – (3) (amandemen)
Pasal 6 UU No 17 Tahun 2003
A.q.
DPR PEMERINTAH BPKD
P
D
A.q.
RAKYAT
YANG BERDAULAT
RAKYAT
YANG DIPERINTAH
A.q.
WUJUD RAKYAT
YANG BERDAULAT
D P R
A.q.
PEMERINTAH
ANGGARANNEGARA
PARLEMEN
HAK BUDGET
Makna Tata Kelola Keuangan Negara
KEDAULATAN
RAKYAT OTORISASI
PERTANGGUNGJAWABANANGGARAN NEGARA
A.q.
DPRPresiden
1
mengajukan[Pasal 23 (2)]
RAPBN
4
persetujuan
DPD
4b
Pemerintah menjalankan
Tahun lalu[Pasal 23 (3)]
APBN
4a
Pemerintah menjalankan
APBN
2
memberi
pertimbangan
[Pasal 23 (2)]
HAL KEUANGAN Penyusunan APBN
3
membahas bersama
[Pasal 20 (2)]
RAPBN
YA
TIDAK
A.q.
BENTUK LUAR: UU:
KEDAULATAN RAKYAT OTORISASI KEHARUSAN UNTUK DIPERTANGGUNGJAWABKAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BENTUK UU
JIKA TIDAK DISETUJUI HARUS MENGGUNAKAN UU SEBELUMNYA TIDAK MUNGKIN ADA PERPU LANDASAN HUKUM: PASAL 23 UUD:
FUNGSI ANGGARAN HAK BUDGET
PENYUSUNAN & PENGAJUAN: KEWENANGAN PENYUSUNAN PADA PEMERINTAH TIDAK ADA KEWENANGAN UNTUK USUL INISIATIF DIAJUKAN LANGSUNG OLEH PRESIDEN WAKTU PENGAJUAN TERTENTU
MATERI MUATAN: HANYA MENGIKAT PEMERINTAH:
TIDAK MENGIKAT MASYARAKAT TIDAK DAPAT DIAJUKAN KE MK
MASA LAKU: TERTENTU PERUBAHAN DALAM MASA TERTENTU
A.q.
DPR PEMERINTAH
1. Pemegang kedaulatan anggaran
negara, restriktif terhadap
kepentingan masyarakat yang lebih
luas.
2. Konsesi maksimum untuk menjamin
kepentingan publik.
3. Memaksimalkan kewajiban
pemerintah terhadap warga
masyarakat melalui pembiayaan yang
berdampak manfaat kepada publik.
4. Menekankan pembiayaan
pembangunan yang berdampak pada
pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat, khususnya dalam hal
pendidikan, kesehatan, dan pangan.
1. Pemegang kekuasaan penyelenggaraan
pemerintahan, restriktif terhadap
kepentingan pemerintah dalam
menjalankan kekuasaan.
2. Optimalisasi biaya untuk menjamin
tujuan dan kepentingan pemerintahan.
3. Memaksimalkan kewajiban warga
masyarakat terhadap negara melalui
pajak, dan pengurangan insentif yang
berdampak buruk terhadap penerimaan
negara.
4. Menekankan pembiayaan
pembangunan yang berdimensi
kewajiban negara, khususnya dalam
pengembalian pinjaman luar negeri dan
utangnya, dan kegiatan yang
mendorong sektor riil.A.q.
“suatu daftar atau pernyataan terperinci
mengenai penerimaan dan pengeluaran
negara yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk masa jangka waktu tertentu yang
harus mendapatkan persetujuan parlemen
sebagai esensi kedaulatan rakyat di dalam
anggaran.”
A.q.
Menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan
sumber daya yang tersedia,
Mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai
kebijakan pemerintah,
Mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
pengelolaan anggaran secara baik.
A.q.
memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat
untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian
merupakan sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.
A.q.
Merupakan penjabaran kerangka kerja dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
merupakan alat implementasi dari kebijaksanaan, sebagai alat manajemen dan alat kontrol administrasi.
merupakan alat kontrol hukum.
merupakan sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai kegiatan yang telah dilakukan, keputusan yang diambil, dan gambaran yang akan datang mengenai kegiatan pembangunan.
A.q.
1. Peran Dasar Pemerintah
2. Bersentuhan dengan kepentingan Publik
3. Berorientasi kepada pelayanan publik
4. Melalui mekanisme APBN
5. Regulasi Pemerintah
6. Pengumpulan Dana Masyarakat
7. Alokasi dan Redistribusi Pendapatan
A.q.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
(20 tahun)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
(5 tahun)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)(1 tahun)
A.q.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Kerangka ekonomi makro
Pokok-pokok kebijakan fiskal
A.q.
Penanggulangan kemiskinan Peningkatan kesempatan kerja Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan
pembangunan perdesaan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
dan kesehatan Penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan
korupsi, dan reformasi birokrasi Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan
keamanan dan ketertiban, serta penyelesaiankonflik
Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD, Nias, DIY danJawa Tengah, serta mitigasi dan penanggulanganbencana
Percepatan pembangunan infrastruktur Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah
terisolir A.q.
APBN YANG DISETUJUI DPR TERINCI SAMPAI DENGAN UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA
APABILA DPR TIDAK MENYETUJUI RUU APBN, PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENGELUARAN SETINGGI-TINGGINYA SEBESAR ANGKA APBN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN BARU APBN: 1 Januari – 31 Desember
A.q.
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN YANG ANTARA LAIN MENGELOLA
KEUANGAN NEGARA MEMILIKI REPRESENTASI SEBAGAI CHIEF FINANCIAL OFFICER YANG
SECARA YURIDIS MENJADI REGULATOR UTAMA DALAM MENENTUKAN STATUS HUKUM PENGELOLAAN
UANG NEGARA
PASAL 4 AYAT (1)
UUD 1945
PRESIDEN
MEMEGANG
KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
MENURUT
UUD
PASAL 6 AYAT (1) UU
NO. 17 TAHUN 2003
PRESIDEN SELAKU
KEPALA PEMERINTAHAN
MEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
SEBAGAI BAGIAN DARI
KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
DIKUASAKAN KEPADA
MENTERI KEUANGAN
UNTUK FISKAL DAN
KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN
DIKUASAKAN KEPADA
MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA UNTUK
PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
DISERAHKAN KEPADA
GUBERNUR/BUPATI/WALIK
OTA UNTUK KEUANGAN
DAERAH DAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
TIDAK TERMASUK
KEWENANGAN MONETER
A.q.
1. Laporan semester I, berisi laporan realisasi
& prognosis untuk 6 bulan berikut
Jika terjadi perubahan keadaan diajukan
prosesnya setelah laporan semester I
diterima. Dan selesai sebelum tahun
anggaran berakhir.
A.q.
2. Laporan pertanggungjawaban, berisi:
laporan realisasi APBN;
neraca;
laporan arus kas;
catatan atas laporan keuangan;
laporan keuangan perusahaan negara &
badan lainnya;
prestasi kerja setiap kementrian
negara/lembaga;
A.q.
Pemerintah (RUU PAN) disampaikan untuk diperiksa & ditanggapi.
Jika dalam waktu 2 bulan tidak ada tanggapan, maka
dianggap menyetujui
BPK
disampaikan kembali
Pemerintah
disampaikan untuk dimintakan persetujuan
D P R UU PAN
A.q.
Diskusikan & Presentasikan bagaimana:
• Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan(Direktorat Jendral → Perpanjangantangan ke Provinsi)
• APBN ke provinsi hanya untuk program2 tertentu (HIV & TB, Gizi Buruk, KIA, Kusta, Malaria, Penyakit Menular)
• Bantuan Luar Negeri u/ Program2 tertentu
• Dinas kesehatan Provinsi → di biaya olehAPBD Provinsi
• APBD kota/kabupaten → Dinas kesehatankota/ kabupaten
A.q.