NAMA:RIZKI DUNNIROH KAUKABANIM:209.121.0014INSTALASI :FAK.KEDOKTERAN UNISMASISTEM JAMINAN NASIONAL DI INDONESIADi Indonesia sudah lama beroprasi program jaminan sosial yang di seleggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial seperti PT Jamsostek,PT Askes PT Taspen, PT Asabri dan masih banyak lagi,tetapi cakupan masih relatif rendah dan terbatas pada pekerja sektor formal.Badan-badan penyelenggara .Dan badan-badan menyelenggarakannnya secara pasrsial undang-undang terpisah atau peraturan yang terpisah,tumpang tindih dan semrawut.Sementara itu ,di ketahui bahwa manfaat yag diterima peserta masih terbatas sehingga peserta tidak terlindungi secara optimal.Pengelola lembaga juga belum trasparan dan dengan manajemen yang profesionalitasnya perlu ditingkatkan.Menyadari kekurangan diatas,pemerintah merasa perlu memiliki undang-undang yang berlaku nasional dan mampu menyempurnakan undang-undang dan peraturan yang mengatur substansi,kelembagaan maupun mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial.Pada tanggal 19 oktober 2004 Pemerintahan mengesahkan Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.UU SJSN akan menyelaraskan penyelenggaraan yang ada sekarang sehingga lebih menjamin tersenggaranya keadilan sosial.

I. Istilah SJSN (sistem Jaminan sosial Nasional)Sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebuah sistem jaminan nasional yang diberlakukan di Indonesia. Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak

pada 19 oktober 2004 UU yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional .Pada saat UU SJSN di undangkan ,di buat suatu cara khusus yang di hadiri oleh menteri-menteri terkait dan tim inti SJSN.Alasannya adalah belum banyak pejabat publik yang mengetahui hal tersebut dan UU itu juga termasuk dalam penjabaran UUD 45 pasal 34Meskipun UU SJSN sempat diajukan uji materi ke MK, keputusannya adalah ke-empat BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sah sebagai badan penyelenggara tingkat nasional dan UU SJSN telah memenuhi amanat UUD45.II. Pelaksanaan SJSN dan PermasalahanPemerintahan seharusnya dan wajib menjalankan UU SJSN tersebut selambat-lambatnya lima tahun setelah UU SJSN.Itu artinya , di tahun 2009 kita sudah dapat menikmati sistem tersebut.Namun, berbeda dengan fakta yag sedang kita jalani sekarang.Masih banyak sekali yang mengulur-ulur kepentingan dalam menjalan kan sistem jaminan sosial tersebut,sehingga sampai sekarang SJSN masih belum bisa terrealisasikanBanyak sekali masalah yang di perdebatkan hingga kini yaitu orang-orang yang menganggap SJSN sebagai beban bagi rakyat,karena sistem pendanaan yang mewajibkan iuran atau seperti sistem asuransi berskala nasiona,badan penyelenggara jaminan sosial yang ideal,masalah kekuatan APBN Indonesia untuk menajalankan sistem jaminan sosial dan semuanya termasuk masalah kependudukan.UU 40 tahun 2004 tentang SJSN disebutkan bahwa mekanisme pendanaan adalah asuransi sosial.Asuransi sosial sendiri adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindngan atas resiko ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.Peserta nya sendiri adalah setiap orang , termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)bulan di Indonesia,yang telah membayar iuran .Dan Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta,pemberi kerja , dan atau pemerintah.Mungkin kita orang yang tidak terlalu paham menganggap mekanisme pendanaan tersebut hanya membebankan ekonomi rakyat.dan kita pun mempunyai lapangan pandang bahwa mekanisme asuransi yang digunkaan oleh SJSN tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat 3 yang memerintahkan setiap orang berhak atas jaminan sosial.III. Pendapat Orang Tentang SJSNMereka beranggapan pemerintah yang seharusnya menanggung keseluruhan biayanya. Mereka mengatakan SJSN hanya menguntungkan asuransi, termasuk asuransi asing. Menurutnya optimalisasi pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) masih lebih baik dilakukan oleh pemerintah. Karena dengan Jamkesmas, masyarakat tidak perlu bayar iuran dan mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminatif.Tapi yang menjadi masalah adalah pada sistem yang digunakan Jamkesmas adalah pembiayaannya hanya ditujukan kepada fakir miskin, anak terlantar dan lain-lain yang mencapai 70 juta jiwa.Namun bagaimana nasib 160 juta jiwa lainnya dari total penduduk Indonesia yang berkisar hingga 230 juta jiwa. Mereka juga memerlukan jaminan sosial. Belum lagi masyarakat golongan menengah yang setiap harinya juga tidak lepas dari ancaman mendapatkan sakit yang sewaktu-waktu merogoh kocek mereka dan tidak mungkin hingga menyebabkan mereka jatuh miskin karena tidak ada jaminan atau tabungan. Selain itu Jamkesmas sangat tergantung dengan APBN.Lalu apakah SJSN hanya menguntungkan asuransi termasuk asuransi asing? Sekali lagi anggapan yang tidak benar. Dalam SJSN memiliki prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU no 40 tentang SJSN yaitu, kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dan amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.IV. Pembahasan Prinsip-Prinsip SJSNDari prinsip-prinsip yang dibawa SJSN sudah jelas dikemukakan bahwa dana SJSN untuk sebesar-besar kepentingan peserta serta bersifat nirlaba. Selain itu dana iuran yang dibayarkan merupakan dana amanat yang harus dikelola secara khusus yang diatur oleh UU atau peraturan pemerintah dan bukan milik pemegang saham. SJSN tidak semata-mata "pooling of funds" (pengumpulan dana), tetapi juga "pooling of risk" (pengumpulan risiko).Ia bukan tabungan, sebab menerapkan mekanisme asuransi sosial, yang sarat dengan sifat kegotongroyongan . Kalau "tabungan" kegotongroyongannya kurang sebab haknya sesuai dengan besar kecilnya tabungan.Dalam mekanisme asuransi sosial, meskipun iurannya kecil seseorang bisa tetap memperoleh manfaat ("benefit package") yang besar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, misalnya, peserta dapat memperoleh pelayanan "cuci darah" dan bahkan "operasi jantung", meskipun iuarannya kecil. Dengan kata lain, bisa dipahami, bahwa SJSN justeru akan mengoreksi praktek "neoliberalisme".V. Penerapan Program SJSNPenerapan program Jaminan Sosial sendiri telah banyak diterapkan oleh banyak negara, contohnya adalah di Perancis Program tersebut merupakan program jaminan dasar.Pengumpulan iuran dilakukan secara terpadu dan terpusat oleh semacam Badan Administrasi yang disebut ACOSS. di Perancis pembiyaan jaminan sosial lebih banyak bersumber dari pemberi kerja. Untuk program kesehatan, kecelakaan, dan cacad; pekerja hanya mengiur sebesar 2,45% dari upah sedangkan pemberi kerja mengiur sebesar 18,2%.Sementara untuk program pensiun, pekerja mengiur 6,55% sedangkan pemberi kerja mengiur sebesar 8,2%. Secara keseluruhan, pekerja mengiur sebesar 9% dan pemberi kerja mengiur sebesar 26,4% sehingga seluruh iuran menjadi 35,4% dari upah sebulan.Sebenarnya masa saat ini adalah masa emas bagi Indonesia untuk menerapkan SJSN, karena kenapa? Saat ini Indonesia sedang memasuki masa emas karena sedang berada dalam stabilitas ekonomi yang baik dan juga memiliki angkatan kerja yang potensial.Sayangnya, persoalan mendasar dari masalah ini adalah ketiadaannya niat dari pemerintah untuk benar-benar menjamin kesejahteraan sosial rakyatnya agar memiliki hidup yang layak dan sejahtera sesuai amanat UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara ini.saya kira SJSN memang kebutuhan rakyat saat ini, bukan gedung para wakilnya yang menterang. Sekali-kali belain orang miskin, rakyatmu melalui SJSN ini. Mengapa untuk SJSN,Pemerintah tak juga bersuara?kami sebagai rakyat indonesia nbenar ingin sekali menikmati SJSN ini dan memperingan beban kami sebagai rakyat

DAFTAR PUSTAKASetiana,Adang dr.2004.Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia.jakartaPradjasto, Antonio,dkk.2008.Mendahulukan Si Miskin.LKis.Yogyakarta