sistem ekonomi pancasila
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA
Sistem Ekonomi Indonesia bersifat liberal – kapitalistik dan sosialistik – komunis ?
Dapat dilihat dari 2 pendekatan:
1. Pendekatan faktual-struktural, yaitu dengan menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian.
a. Dari persamaan aggregat Keynesian :
Y = C + I + G + NX dimana NX = X- M
C=consumption atau RT;
I =Investment/Perusahaan
G = Government/Pemerintah
X = ekspor; M = impor
b. Melihat peranan pemerintah secara sektoral : Ada 3 sektor ekonomi : 1. sektor A =agriculture (pertanian) 2. sektor M = manufacture (industri pengolahan) 3. sektor S = services (jasa-jasa)
2. Pendekatan Sejarah : menelusuri bagaimana perekonomian bangsa di organisasikan dari waktu ke waktu:
a. Masa Orde Lama : pemerintahan era Sukarno
b. Masa Orde Baru : pemerintahan era Suharto
c. Masa Reformasi
SISTEM EKONOMI INDONESIA : SISTEM EKONOMI PANCASILA
Sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memadukan:
1. Ideologi –Konstitusional : Pancasila dan UUD 45
2. Mixed Economy (Sistem Ekonomi Pasar Terkelola)
3. Demokrasi ekonomi
4. Pemberdayaan seluruh masyarakat
Karakteristik Ekonomi Pancasila
1. Peranan negara bersama aparatur negara penting tapi tidak dominan (mencegah etatisme). Peranan swasta penting tapi tidak dominan (mencegah free fight competition).
2. Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal (kapitalisme) dan tidak didasarkan pada dominasi buruh, melainkan berdasarkan azas kekeluargaan.
3. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah kepemimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat (non negara).
4. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung dalam bumi.
ATURAN KEADILAN EKONOMI
Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral
Seluruh masyarakat bertekad mewujudkan kemerataan sosial
Seluruh pelaku ekonomi (produsen, konsumen, pemerintah) bersemangat nasionalistik
Koperasi menjiwai pelaku ekonomi masyarakat
Adanya keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dan partisipasi daerah
5. SEP tidak bebas nilai. Sistem nilai mempengaruhi perilaku ekonomi
Pelaku ekonomi di Indonesia:
1. BUMN :
a. Perusahaan Jawatan: public services
b. Perusahaan Umum : public services dan profit motive
c. Perseroan : profit motive
2. BUMS
3. Koperasi
PERAN BUMN Perkembangan ekonomi dan penerimaan negara
Pemupukan keuntungan dan pendapatan
Penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
Perintis bagi kegiatan usaha
Melengkapi kegiatan swasta dan koperasi
Membimbing kegiatan ekonomi lemah
Melaksanakan progran dan kebijakan pemerintah bidang ekonomi dan pembangunan
PERAN SWASTA
Berpartisipasi memelihara kesinambungan dan meningkatkan pembangunan
PERAN KOPERASI
Menurut TAP MPR : Koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah
TAHAP-TAHAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI TEORI PRTUMBUHAN EKONOMI
1. Friedrich List
2. Bruno Hildebrand
3. Karl Bucher
Menurut Bucher pertumbuhan ekonomi terjadi melalui 3 tingkatan yaitu:
1. Produksi untuk sendiri
2. Perekonomian kota dimana pertukaran sudah
meluas
3. Perekonomian nasional dimana peranan
pedagang-pedagang tampak makin penting
4. W.W. Rostow Dalam bukunya “The Stages of Economic Growth”, Rostow
melihat proses pertumbuhan ek onomi melalui 5 tahapan:
1. Masyarakat tradisional (The tradtional society) .
a. Produksi terbatas karena ilmu pengetahuan dan teknologi modern belum dikenal atau belum digunakan secara sistematis dan teratur, cara memproduksi relatif sederhana, sikap masyarakat dan cara hidup dipengaruhi kebiasaan lokal.
lanjutanb. Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas per
pekerja relatif terbatas.
c. Kegiatan politik dan pemerintah di daerah dikuasai oleh tuan tanah yang berkuasa dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan tuan tanah tersebut.
2. Prasyarat lepas landas (The precondition to take off), adalah masa transisi pada saat masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan self sustain growth.
lanjutan Ada 2 tahap prasyarat:
a. Tahap prasyarat lepas landas yang dicapai negara-negara Eropa, Asia, Timteng, dan Afrika → mengubah struktur masyarakat tradisional yang sudah ada.
b. Prasyarat lepas landas yang dicapai negara AS, Kanada, Australia, dan Selandia Baru → tanpa merombak sistem masyarakat tradisional karena masyarakatnya telah mempunyai sifat yang diperlukan untuk mencapai tahap prasyarat lepas landas
lanjutan Pembangunan ekonomi terjadi bila diikuti oleh :
1. Pembangunan infrastruktur (Social overhead capital).
2. Revolusi teknik di bidang pertanian karena urbanisasi
3. Perluasan impor
4. ↗ tabungan dan ↗ pendidkan &ketrampilan menyebabkan masyarakat siap mengambil resiko dalam bekerja
5. Munculnya kepemimpinan baru dengan sifat nasionalisme yang reaktif terhadap-terhadap tekanan yang datang
3. Tahap Lepas Landas (take off) Pada periode ini beberapa penghalang pertumbuhan
dihilangkan dan kekuatan- institusional politik, sosial dan kekuatan yang menimbulkan kemajuan dan perkembangan ekonomi diperluas dan dikembangkan.
Ciri-ciri lepas landas:
a. ↗ Investasi dari < 5% menjadi 10% dari NNP (GNP – penyusutan.
b. adanya perkembangan beberapa sektor industri dengan laju yang tinggi.
c. Terciptanya kerangka dasar politik, sosial dan institusional
4. Gerakan kearah kedewasaan (drive to maturity)
Masyarakat secara efektif menerapkan teknologi modern dalam berproduksi
Peningkatan kapasitas produksi, dimana 10-20% pendapatan nasional di investasikan kembali sehingga output > ↗ jumlah penduduk
5. Masa Konsumsi Tinggi (The age of Highmass consumption) Pada tahap ini tujuan masyarakat untuk mendapatkan
sumber-sumber produksi :
1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke LN
2. Menciptakan welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada masy. dengan cara distribusi pendapatan yang merata melalui pajak progresif.
3. ↗konsumsi masyarakat diatas konsumsi dasar terhadap makanan, pakaian, rumah keluarga yang terpisah, barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah
PERUBAHAN STRUKTUR
EKONOMI INDONESIA
STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA Tinjauan Makro Sektoral:
1. Sektor Pertanian atau sektor A (Agriculture)
2. Sektor Industri atau sektor M (Manufacture)
3. Jasa-jasa atau sektor S (Services)
Tinjauan Keruangan (Spasial):
1. Pedesaan (tradisional)
2. Perkotaan (modern)
Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan:
1. etatisme
2. egaliter
3. borjuis
Tinjauan BirokrasiPengambilan Keputusan
1. sentralisasi 2. desentralisasi
I. TINJAUAN MAKRO SEKTORAL Struktur ekonomi Indonesia secara sektoral telah bergeser
dari sektor A ke sektor M dan S
Hal ini disebabkan oleh 2 hal :
1. Sifat dari barang pertanian yang tidak respon terhadap kenaikan pendapatan. Bila terjadi pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi akan ↗ dan pendapatan masyarakat juga ↗. Karena itu permintaan masyarakat terhadap barang A ↗ akan tetapi kenaikannya < dari permintaan barang-barang M dan S. Bahkan dengan ↗ pendapatan, permintaan terhadap barang-barang sektor A malah ↙.
2. Barang-barang A adalah barang kebutuhan pokok seperti pangan yang relatif terbatas permintaannya
Apa dampak dari ↙ permintaan barang sektor A dan ↗ permintaan barang sektor M dan S dalam pembentuk PDB?
Bagi dunia usaha lebih menguntungkan memproduksi barang-barang di sektor M dan S.
Akibatnya kontribusi sektor A di dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) terus menurun dan kontribusi sektor M dan S meningkat dalam struktur PDB.
II. TINJAUAN KERUANGAN Struktur perekonomian telah bergeser dari berstruktur
pedesaan (tradisional) menjadi berstruktur modern.
Hal ini disebabkan dibangunnya infrastruktur di perkotaan, seperti transportasi dan komunikasi. Dampak dari pembangunan infrastruktur adalah dibangunnya industri-industri di perkotaan sehingga daerah perkotaan lebih maju di bandingkan dari daerah perdesaan
III. Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan
Struktur ekonomi telah bergeser dari semula bersifat etatis (serba negara) di masa Orde Lama menjadi lebih egaliter (memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi) meskipun lebih condong diberikan kepada masyarakat yang memiliki modal besar (borjuis)
IV. TINJAUAN BIROKRASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Struktur ekonomi Indonesia berdasarkan birokrasi pengambilan keputusan telah bergeser dari relatif terpusat menjadi lebih desentralistis setelah lahirnya UU no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
SEKTOR PERTANIAN
MASALAH PERTANIAN DAN PANGAN
Masalah pertanian terutama tanaman pangan adalah masalah serius bagi bangsa Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar maka kebutuhan akan pangan sangat besar.
Kalau pada Pelita –Pelita awal tekanan ada pada bidang produksi dan konsumsi beras maka pada Pelita III kebijakan swasembada beras diganti dengan kebijakan swasembada pangan.
KEBIJAKAN PANGAN
Sejak Pelita I hingga tahun 1990 sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap :
1. Penyumbang utama PDB dengan pertumbuhan sebesar 3.6 persen per tahun. Pada tahun 1984 tercapai swasembada beras.
2. Penyumbang tenaga kerja, 53,60% (1992), turun menjadi 43,2% (1999).
3. Sebagai input bahan baku baku industri
PERAN BULOG Bulog (Badan Urusan Logistik) berdiri tahun 1967 dengan
tugas:
1. Mengelola persediaan pangan dan bertanggung jawab terhadap presiden.
2. Kebijakan pangan meliputi : pemberian subsidi atas harga pupuk, penyediaan kredit, penetapan harga gabah, dan tercitanya berbagai mekanisme kelembagaan.
3. Menangani distribusi pangan, stabilisasi harga dengan operasi pasar.
4. Selain itu Bulog juga menangani berbagai kebutuhan pokok pangan lain, seperti gula, terigu, minyak goreng dan sembako.
Tugas Utama Bulog
Menjamin harga pembelian gabah pada tingkat produsen agar tidak jatuh dibawah harga yang telah ditetapkan
PERAN BULOG SAAT INI Telah mengalami pergeseran sejak terjadi krisis ekonomi:
1. Sebelum krisis ekonomi Bulog memegang monopoli pengadaan dan pengendalian pangan, khususnya sembilan bahan pokok (sembako).
2. Sesudah krisis ekonomi peran tersebut dikurangi, hanya mengelola pertanian beras saja.
3. Struktur organisasi BULOG pada awal adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pada tahun 2003 diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).
PRIMADONA PERTANIAN : TANAMAN INDUSTRI
Tanaman industri meliputi tanaman komersial untuk tujuan ekspor dalam rangka menghasilkan devisa (karet, kelapa sawit, teh, kopi, cengkeh dan tembakau).
Pengembangan terutama melalui :
1. Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat)
2. Pola UPP (Unit Pelayan Pengembangan)
3. Swadaya
4. Pola Perusahan Perkebunan Besar
POLA PIR
Keterpaduan usaha antara perkebunan rakyat sebagai plasma dan perkebunan besar sebagai inti, dalam suatu sistem pengelolaan yang menangani seluruh rangkaian kegiatan agribisnis. Pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan perkebunan besar untuk mengembangkan perkebunan rakyat pada areal bukaan baru
POLA UPP
Pola pengembangan dengan pendekatan terkonsentrasi pada lokasi tertentu, yang menangani keseluruhan rangkaian proses agribisnis.
Pelaksanaan melalui pengembangan perkebunan rakyat oleh suatu unit organisasi proyek yang beroperasi di lokasi perkebunan yang sudah ada.
POLA SWADAYA DAN PERKEBUNAN BESAR
Pola swadaya ditujukan untuk mengembangkan swadaya masyarakat petani perkebunan yang sudah ada di luar wilayah kerja PIR dan UPP.
Pola perkebunan besar diarahkan untuk meningkatkan peranan pengusaha besar baik BUMN/BUMD, maupun perusahaan swasta (nasional maupun asing)
INVESTASI
PENGERTIAN INVESTASI
Investasi dikenal juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal
Investasi diartikan sebagai pengeluaran untuk penanaman modal atau barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam suatu perekonomian.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI
Bagi dunia usaha faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi adalah:
1. Tingkat keuntungan investasi yang akan diramalkan
2. Tingkat bunga
3. Ramalan kegiatan ekonomi di masa depan
4. Kemajuan teknologi
5. Tingkat pendapatan nasional
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan
PMA DAN PMDN
Untuk meningkatkan iklim ber investasi pemerintah mengeluarkan UU tentang PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri).
Perkembangan PMA ( Miliar US $)
NEGARA
91-95
1997
1998
1999
2000
2001
2002
DUNIANEGARA MAJUNSBASIARRCKORSELMSIATHAIVIETNAMINONESIA
254,3
154,6
91,8
59,4
25,5
1,26,42,01,23,0
481,9
269,7
193,2
109,1
44,22,86,33,92,64,7
43,8
5,42,77,51,7
-0,4
40,39,33,96,11,5
-2,7
40,8
-4,6
46,6
-3,3
52,72,03,21,11,2
-1,5
Bagaimana melihat perkembangan investasi?
Dilihat dari persamaan permintaan aggregat:
AD = C + I + G + (X-M)
Mengamati data-data PMA dan PMDN
Investasi yang dilakukan perbankan : dipengaruhi oleh suku bunga
DEREGULASI INVESTASI
UU PMA dan PMDN disederhanakan dalam proses perizinan usaha dengan sistem pelayanan satu atap (one roof system) dengan melibatkan unsur BKPM, instansi terkait, pemda.
UU no 13/2003 mengenai penyelesaian hubungan industrial
Paket kebijakan ekonomi