sistem bikameral di indonesia
TRANSCRIPT
SISTEM BIKAMERAL DI SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIAINDONESIA
Kelompok 2:1.Ahmad Fahmi 2.Danu Suryo P3.Shoim Miftah4.Sinta Maharani
Sistem bikameral adalah wujud institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah Negara yang terdiri atas dua kamar ( majelis). Majelis yang anggotanya dipilih
dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah penduduk secara umum disebut majelis pertama atau majelis rendah dan dikenal juga House of Representative.
DEFINISIDEFINISI
Majelis yang anggotanya dipilih
atau diangkat dengan dasar lain,
disebut sebagai majelis kedua atau
majelis tinggi dan di sebagian besar Negara disebut
Senate.
Kecuali di negeri
Belanda, majelis
pertama adalah majelis
tinggi, sedangkan
majelis kedua adalah majelis
rendah.
Berdasarkan hasil penelitian IDEA mengenai sistem perwakilan di 54 negara yang dianggap sebagai negara demokrasi, diperoleh beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Sebanyak 32 negara memilih bikameral, sedangkan 22 negara memilih unikameral. Berarti di sebagian besar negara yang menganut paham demokrasi, sistem bikameral dianggap lebih tepat.
2. Semua negara federal memiliki dua majelis; sedangkan di negara-negara kesatuan terbagi seimbang, sebagian memilih sistem unikameral dan sebagian lainnya bikameral.
3. Semua negara demokrasi dengan jumlah penduduk besar (kecuali Bangladesh) memiliki dua majelis. Semua negara yang memiliki wilayah luas (kecuali Mozambique) memiliki dua majelis.
SEJARAHSEJARAH
Sistem bikameral dimulai di Inggris pada abad ke 14, sejak itu diterapkan di negara-negara daratan Eropa serta di Amerika. Sistem bikameral di negara-negara yang disebut “ dunia pertama” itu berlatar belakang sejarah dan tradisi yang panjang.
Sedangkan di wilayah lain
tumbuh bersama dengan konstitusi yang
lahir dengan kemerdekaan
atau yang lahir bersama reformasi setelah
perubahan sistem
pemerintahan menjadi
demokrasi.
PENERAPAN SISTEM BIKAMERAL DI PENERAPAN SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIAINDONESIA
Sebuah aspek penting dalam proses transisi Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi di bidang ketatanegaraan yang dijalankan melalui perubahan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Salah satu perubahan penting adalah dibentuknya sebuah lembaga negara baru yang
bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem
unikameral ke sitem bikameral.
Sistem bikameral yang beraneka ragam itu tercermin juga dalam cara pemilihan dan
status keanggotaannya
Representation, perlunya perwakilan yang lebih luas dari pada hanya atas dasar
jumlah penduduk. Dalam hal ini yang paling utama adalah pertimbangan keterwakilan
wilayah.
Redundancy, perlu adanya sistem yang menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang penting, dibahas secara berlapis (redundancy) sehingga berbagai kepentingan dipertimbangkan secara masak dan mendalam.
Checks and balances , Menurut pendapat para ahli, sistem
bikameral mencerminkan prinsip checks and balances bukan hanya antar cabang-cabang kekuasaan
negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) tapi juga di dalam cabang legislatif itu sendiri.
(Patterson dan Mughan 1999).
Fungsi, Tugas dan Wewenang DPDMeskipun sejak awal fungsi legislasi dan pengawasan telah diupayakan oleh DPD, namun pelaksanaan tugas itu menjadi lebih mantap dengan makin mantapnya organisasi dan tata kerja DPD.
FUNGSI DPD (PASAL 223 UU no 27
tahun 2009)Pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah ( Fungsi Legislasi)
Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah ( Fungsi Legislasi)
Pemberian pertimbangan
kepada DPR atas rancangan
undang-undang tentang
anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama (Fungsi Pertimbangan)
pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama. (Fungsi Pengawasan)
TTUGASUGAS dan WEWENANGdan WEWENANG ( (PASALPASAL 224 UU no 27 224 UU no 27
tahun 2009)tahun 2009)DPD mempunyai
tugas dan wewenang:
Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang undang yang berkaitan dengan
otonomi
Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang (legislasi)
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (legislasi)
Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; (Pengawasan)
Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; (Pengawasan)
Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat
pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
(Pengawasan)
memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK (Pertimbangan)
Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Pertimbangan)
HAK DPD (PASAL 231 UU no 27
tahun 2009)Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
SECARA TEKNIS DIDAPATI MEKANISME
1. DPD menyusun rancangan undang-undang
2. Rancangan undang-undang diajukan kepada DPR
3. DPR akan memutuskan apakah rancangan undang-undang tersebut diterima atau tidak diterima, atau
diterima dengan perubahan4. Rancangan undang-undang yang
diterima DPR dengan atau tanpa perubahan diajukan kepada pemerintah untuk dibahas
5. Pembahasan dilakukan DPR bersama pemerintah
TT HH AA NN KK
YY UU