BAB I

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam kehidupan sehari-hari keberadaan organisasi sektor publik sangat dekat dan dapat dilihat di sekitar kita. Insitusi Pemerintahan, partai politik, tamir masjid, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas adalah contoh-contoh organisasi sektor publik yang mudah ditemui dalam kehidupan dan keseharian masyarakat. Semua organisasi tersebut menyediakan pelayanan bagi masyarakat seperti: pendidikan, kesehatan, dan jasa-jasa lainnya, dalam bentuk pelayanan publik untuk kesejahteraan (welfare) masyarakat. Sehingga Organisasi Sektor Publik (OSP) adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan. Jika dilihat secara garis besar maka Organisasi Sektor Publik tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1. Instansi PemerintahInstansi Pemeritah merupakan Organisasi Sektor Publik yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah3. Organisasi Nirlaba Milik swastaDalam konteks ini semua Organisasi Sektor Publik tersebut melaksanakan pelaporan keuangan melalui suatu Sistem Akuntansi. Sistem Akuntansi tersebut sangat berguna sebagai alat pengawas dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik. Tuntutan agar pemerintahan dikelola secara profesional dan efisien membuka kesadaran akan pentingnnya suatu Sistem Akuntansi Pemerintah.

B. Pokok BahasanDalam makalah ini akan disampaikan tentang bagaimana Sistem Akuntansi Pemerintah baik itu pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah sehingga tuntutan terhadap good governance dapat diwujudkan minimal dilihat dari sistem pelaporan keuangannya, dimana pelaporan keuangan tersebut juga telah mulai disandingkan dengan kinerja yang telah dihasilkan.

BAB IIPEMBAHASAN

Perkembangan Sistem akuntansi pemerintah di Indonesia telah banyak mengalami peningkatan sejak dikeluarkannya UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan diikuti dengan PP no 24 tahun 2005, selanjutnya diperbaharui dengan PP no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

A. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur terpadu baik manual maupun elektronik (komputerisasi) mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.

Pelaksanaan SAPP sangat terkait dengan pihak-pihak pengelola keuangan Negara dapat digambarkan pada bagan berikut :

PRESIDENPemegang Kekuasan PKN

MENTERI KEUANGAN SELAKUA PENGELOLA FISKAL (BUN DAN PENGGUNA ANGGARAN BAPP)ANGGARANMENTERI KEUANGANPENGGUNAANGGARANMENTERI.PENGGUNAANGGARANMENTERI.PENGGUNAANGGARAN

investasiPenerusan PinjamanUtang dan HibahSubsidi Belanja Lain-LainTRANSFER KE DAERAHBADAN LAINNYATransaksi Khusus

Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini adalah lembaga tinggi Negara dan lembaga eksekutif) serta pemerintah daerah yang mendapat dana dari sumber APBN (terkait dengan dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Sehingga SAPP tidak dapat diterapkan untuk pemerintah daerah yang menggunakan dana APBD.

Adapun tujuan SAPP adalah:1. Penjagaan Aset (safeguarding asset); agar aset pemerintah dapat dijaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar2. Memberikan informasi yang relevan (relevance); menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya (realibility) tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan4. Menyediakan informasi keungan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien

SAPP dilaksanakan oleh menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan. SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN merupakan sistem yang memproses data transaksi hutang Negara, investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, kas umum Negara serta akuntansi umum. Sedangkan SAI memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh kementrian Negara/lembaga.Berikut ini adalah bagan SAPP dan subsistem-subsistemnya :

SAKUNSA-PPSiAP

SAU

SAUPSA-BUNSAI

SIKUBAH

SAIPSIMAK BMNSAK

SA-PPP

SA-TD

SA-BSBL

SATK

SAPBL

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)SA-BUN adalah serangkaian prosedur terpadu baik manual maupun elektronik (komputerisasi) mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keunagan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pengguna Anggaran pada dari bagian anggaran.

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) terdiri atas :1. Sistem Akuntansi Pusat (Si-AP)Sistem Akuntansi Pusat (Si-AP) terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan LAK dan neraca KUN dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan LRA dan neraca SAU.Mekanisme SiAP dimulai dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN) memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berasal dari rekening Kas Umum Negara (KUN). Khusus data transaksi pengeluaran yang berasal dari Pinjaman Luar Negei (PLN) yang langsung membebani rekening khusus diproses oleh KPPN Khusus. Pemrosesan data transaksi yang dimaksud termasuk penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang melalui rekening KPPN.Kemudian KPPN menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat kuasa BUN KPPN. Laporan keuangan KPPN terdiri atas LAK, Neraca KUN, LRA dan Neraca SAU di wilayah kerjanya. LRA, Neraca SAU tersebut, serta data transaksi merupakan data rekonsiliasi dengan satuan kerja di bawah wilayah kerjanya. Laporan keuangan tersebut disampaikan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap bulan. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa BUN (UAKKBUN) memperoses data gabungan seluruh KPPN di wilayahnya, kemudian menyusun LKKP (Neraca KUN dan LRA) tingkat wilayah. LRA disusun oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan bahan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di wilayahnya. Laporan keuangan yang dihasilkan beserta data transaksi disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap hari.Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat memproses data transaksi penerimaan dan pengeluran BUN. Termasuk di dalamnya penerimaan dan pengeluaran non-anggaran yang melalui rekening KUN, melalui kantor pusat. Direktorat ini menyusun LKPP tingkat BUN- Pusat dan mengirimnya ke Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAKBUN/ pelaksana SiAP menyusun Laporan Keuangan BUN berupa Laporan Arus Kas (LAK) sebagai bahan penyusuanan LKPP Laporan Keuangan BUN yang dimaksud disusun berdasarkan gabungan Laporan Keuangan KPPN dan BUN-Pusat, Laporan SiAP, SA-UP, SIKUBAH, SA-IP, SA-PPP, SA-BL, dan SA-BSBL.Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) yang melaksanakan SiAP menyusun laporan keuangan yang berupa LAK, Neraca KUN, dan LRA yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. LRA yang dihasilkan merupakan bahan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) dan Unit Akuntansi pengguna Anggaran (UAPA). Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan UAPA yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang melakukan perbaikan data LRA sebelum revisi atas LRA diterima dari UAPA.

2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP)Sistem Akuntansi Utang Pemerintah yang selanjutnya disingkat SA-UP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait utang.

3. Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH)Sistem Akuntansi Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah.

4. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)SA-IP diterapkan untuk menangani transaksi investasi Pemerintah jangka panjang. Investasi Pemerintah Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali.SA-IP dilaksanakan oleh unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi Pemerintah (DJKN) memproses data transaksi investasi Pemerintah baik permanen maupun non permanen, penerimaan bagian laba/pendapatan dari investasi, penerimaan dan pengeluaran investasi serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK).Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi terdiri dari: dokumen anggaran; dokumen pengeluaran; dokumen penerimaan; memo penyesuaian; dokumen lainnya yang dipersamakan.Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan, penambahan nilai investasi dan penurunan nilai investasi serta menghasilkan laporan berupa:1. Laporan Realisasi Anggaran;2. Neraca; 3. Catatan atas Laporan Keuangan;4. Laporan Investasi Pemerintah(managerial report).Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan.Pengiriman Laporan Keuangan ke Dit. APK disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku kepala UAPBUN DJKN.

5. Sistem Akuntansi Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP)Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman, selanjutnya disingkat SA-PPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan penerusan pinjaman pemerintah.

6. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) menghasilkan LRA dan neraca. Hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.Transaksi transfer pada pemerintah daerah terdiri atas:a. Belanja Dana Perimbangan,b. Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN memproses data transaksi dokumen anggaran, dokumen pengeluaran, dokumen penerimaan, dan dokumen lain yang dipersamakan untuk transfer kepada Pemerintah Daerah yang berupa Belanja Dana Perimbangan dan Belanja Dana Otonomi Khusus serta penysuaian. Dengan data trasaksi tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki bahan penyusunan Laporan Transfer ke Daerah yang kemudian dikirimkan ke UAPBUN.

7. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL)Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain yang selanjutnya disingkat SA-BSBL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi subsidi dan belanja lain-lain.

8. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat SA-TK adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran aset pemerintah yang terkait dengan fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, yang tidak tercakup dalam Sub Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya. SA-TK diterapkan untuk menangani transaksi yang bersifat khusus yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam subsistem SA-BUN lainnya, antara lain: Pengeluaran Kerjasama Internasional; Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional; PNBP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran kecuali Bagian Laba BUMN; Aset Pemerintah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; Pembayaran dan penerimaan setoran/potongan PFK; Pembayaran Belanja Pensiun.Dalam rangka pelaksanaan SA-TK, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan membentuk unit akuntansi berupa: a. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAP BUN TK);b. Unit Akuntansi Penggabungan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAPKPA BUN TK), sepanjang dalam satu jenis transaksi khusus memiliki lebih dari satu UAKPA BUN TK; c. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKKPA BUN TK); dand. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK).

9. Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL)Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat SAPBL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya.Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UAP BUN-PBL adalah unit organisasi Eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi keuangan badan lainnya dari Unit Badan Lainnya yang bukan Satker dan Ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh Unit Badan Lainnya.SAPBL menghasilkan Neraca dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan lainnya. SAPBL dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAPBUN-PBL. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAPBUN-PBL memproses data transaksi dari Unit-unit Badan Lainnya. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada UABUN.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencantatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian Negara.SAI wajib dillaksanakan oleh setiap kementerian Negara/ lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan. Untuk melaksanakan SAI, setiap kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk untuk akuntansi yang terdiri atas :1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1)3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggran/Barang (UAKPA/B)SAI terdiri dari subsistem berikut1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK); sub dari SAI yang merupakan menghasilkan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, dan cacatan atas laporan keuangan milik kementerian/ instansi.2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN); subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosudur yang saling berhubungan untuk mengelola dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan subsistem SAI, dalam rangka melaksanakan SAK, setiap Kementerian Negara membentuk unit akuntansi:1. UAPA2. UAPPA-E13. UAPPA-W4. UAKPASetiap UAKPA wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan catatan atas laporan keuangan satuan kerja. Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan kepada KPPN. UAKPA juga melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. Selain kepada KPPN, UAKPA juga menyampaikan LRA dan neraca berserta ADK setiap bulan Kepada UAPPA-W/UAPPA-E1. Menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan disertai catatan atas Laporan Keuangan.UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya. UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W berserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masingmasing setiap bulan.Sementara itu UAPPAE1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di kantor wilayah kerjanya. Termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Laporan keuangan UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1, dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh kementerian Negara/Lembaga.UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 berserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap Triwulan dan melakukan rekonsiliasi atas Laporan keuangan tersebut dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. Hasil rekonsiliasinya dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1, termasuk laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Laporan realisasi Anggaran Pembiayaan dan perhitungan yang digunakan oleh kementerian Negara/ lembaga kemudian menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan tersebut.Selain itu, UAPA juga melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester dan menuangkannya kedalam berita acara rekonsiliasi.Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusun dan keandalan laporan keuangan, secara berjenjang, setiap UAI berwenang melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) merupakan subsistem dari SAI. Dalam rangka melaksanakan SIMAK-BMN, setiap kementerian Negara membentuk akuntansi barang berikut:1. UAPB,2. UAPPB-E1,3. UAPPB-W, dan4. UAKPB.UAKPB melakukan proses akuntansi atas dokumen sumber Barang Milik Negara untuk menghasilkan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS), Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT), jurnal transaksi BMN, dan laporan manajerial lainnya, termasuk yang dananya bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan perhitungan. Dalam rangka meyakini keandalan nilai BMN dalam Neraca dengan laporan BMN, UAKPB juga melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA. Rekonsiliasi juga dilakukan UAKPB dengan laporan BMN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester.UAPPB-W menyusun Daftar Barang Pembantu Wilayah (DBPP-W), Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah (LBPP-WT), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingakat wiayah berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB diwilayah kerjannya dan melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester. Dalam rangka meyakini keandalan laporan BMN dan Laporan keuangan tingkat wilayah, UAPPB-W juga melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-W.Pada level di atasnya, UAPPB-E1 menyusun Daftar Barang Pembantu Eselon 1 (DBPP-E1), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 Semesteran (LBPP-E1S), Laporan Barang Pembantu PenggunaEselon 1 Tahunan (LBPP-E1T), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingakat wilayah berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah kerjannya, termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta UAKPB langsung berada di bawahnya.UAPPB-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester. Dalam rangka meyakini keandalan laporan BMN dan Laporan keuangan tingkat Eselon 1, UAPPB-E1 juga melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-E1.Di tingkatan paling atas UAPB menyusun Daftar Pengguna Barang (DPB), Laporan Barang Pengguan Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), dan daftar/ laporan manajerial lainnya tingkat kementerian Negara/ Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjannya.UAPB melakukan Rekonsiliasi Laporan BMN degan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester. Dalam rangka melakukan rekonsiliasi laporan BMN tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menerima dan memproses Laporan BMN yang diterima dari seluruh Kanwil Derektorat Jenderal Kekayan Negara setiap semester/ tahun. Dalam rangka meyakini kandalan laporan BMN dan Laporan keuangan, APB melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPA.

B. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

SAPD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. Seperti halnya SAPP, SAPD juga terdiri dari dua subsistem berikut: 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)SAPD ini dilaksanakan oleh PPKD. PPKD akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemerintah daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi serta hutang jangka panjang. Pada pembahasan di buku ini, sistem akuntansi pemda akan disebut dengan istilah sistem akuntansi PPKD.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

Dalam konstruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu : 1. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja,2. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemerintah daerah. Dengan demikian SKPKD akan menjalankan sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi pemda (PPKD)PendapatanBelanjaPembiayaan

Satuan Kerja Pendapatan PajakBelanja Pegawai-

Pendapatan RetribusiBelanja Barang dan Jasa

Lain-lain Pendapatan yang sahBelanja Modal

PemdaDana PerimbanganBelanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak TerdugaPenerimaan Pembiayaan

Lain-lain pendapatan yang sahPengeluaran Pembiayaan

Sistem Akuntansi Satuan Kerja (SKPD)Dalam struktur pemerintah daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatat atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumendokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Secara berkala, PPK melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Akuntansi Pendapatan SKPDPeraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah (PAD) yang dalam wewenang SKPD.

Akuntansi Belanja SKPDBelanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Sedangkan menurut permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Akuntansi Belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP, GU, TU, dan akuntasni belanja LS. UP atau uang persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving). Setaiap SKPD biasanya akan mendapatkan UP diawal tahun angaran dari berndarah umum daerah. Belanja yang dilakukan oleh SKPD menggunakan uang persediaan ini dicatat dalam buku jurnal khusus belanja daengan mendebet akun belanja yang sesuai dan mengkredit kas di bendahara pengeluaran. Secara periodik, bendahara pengeluaran SKPD akan membuat SPJ pegeluaran dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) GU (Ganti Uang) GU, yaitu pergantian uang persediaan (reimbushment). Jurnal penerimaan uang GU dan pelaksanaan belanja GU sama dengan penjurnalan pada UP. TU atau tambah uang adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan. Jurnal penerimaan uang TU dan pelaksanaan belanja TU sama dengan pernjunalan pada UP dan GU. Dana untuk beberapa jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD mengalir langsung dari rekening Kas Daerah kepada pihak keitga/pihak lain yang telah dietetapkan. Jenis belanja seperti itu dikenal dengan belanja Langusng (LS). Belanja LS adalah Belanja LS Gaji dan Tunjangan dan Belanaj LS Barang dan Jasa. Perlakuan akuntasi untuk belanja LS adalah PPK SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kas dicatat oleh PPKD.

Akuntansi Aset SKPDProsedur akuntasi aset pada SKPD meliputi pencataan dan pelaporan akuntasi atas perolehan, pemeliharan, rehabilitasi, perubahan klasifkasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakakan SKPD. Secara garis besar, transaksi-transaksi tersebut digolongkan dalam dua kelompok besar transaksi, yaitu:1. Penambahan nilai Aset Tetap,2. Pengurangan nilai Aset Tetap.Penambahan nilai aset tetap dapat berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal, perolehan aset tetap dari bantuan, hibah, donasi, revaluasi aset dari hasil kegiatan sensus barang dan sebagainya. Sementara itu, pengurangan nilai aset tetap dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan barang daerah, depresiasi/penyusutan, dan pentrasferan aset tetap pada SKPD lainnya.Mekanisme akuntansi aset pada SKPD dimulai dengan pembuatan bukti memorial oleh PPK. Dokumen sumber untuk membuat bukti memorial tersebut adalah bukti transaksi, antara lain berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penghapusan barang, atau berita acara penyelesaiaan pekerjaan. Bukti memorial akan menjadi dasar penjurnalan aset tetap, baik penambahan maupun pengurangan.Akuntansi Selain Kas SKPDProsedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan yang berkaiatan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.Berikut prosedur akuntansi selain kas pada SKPD.1. Koreksi kesalahan pencatatan.Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar yang dilakuan oleh PPK SKPD. 2. Pengakuan aset, hutang, dan ekuitasPengakuan aset hutang, dan ekuitas merupakan pegakuan terhadap perolehan/ perubaan nilai/pelepasan aset, hutang, dan ekuitas yang terjadi di SKPD. Perolehan aset yang tidak melalui belanja modal, pengahupasan aset/barang daerah, serta revaluasi aset sebgai hasil sensus barang daerah merupakan beberapa contoh yang relevan.3. Jurnal depresiasiSelain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap SKPD dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Jurnal penyusutan aset tetap ini dibuat di akhir tahun.4. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment.Jurnal tersebut merupakan jurnal yang dlakukan karena transaksi yang sudah dilakukan SKPD, tetapi pengeluaran kas belum dilakuan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa mendatang (prepayment)

Penyusunan Laporan Keuangan SKPDLaporan Keuangan meruapkan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh setiap SKPD. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah:1. Laporan Realisasi Anggaran2. Neraca, dan3. Catatan atas Laporan KeuanganLaporan keuangan tersebut dibuat dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu semester pertama dan semester kedua. Lapaoran keungan semester kedua berisi data dan informasi keuangan semester I dan II.Proses pembuatan Laporan keuangan SKPD secara manual pada dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan keuangan pada akuntasi komersial. Pembuatan laporan keuangan tersebut dimulai dengan posting jurnal yang telah dibuat ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan, hingga membuat LRA dan neraca. Proses tersebut data dibantu dengan menggunakan worksheet atau kertas kerja.Teknisnya, PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo terseubut diletakkan di kolom Neraca Saldo pada worksheet SKPD. Kemudian PPK membuat jurnal penyusuaian, Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan pada kolom Penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja.Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:1. Koreksi kesalahan/pemindah bukuan2. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment)3. Pencatatan piutang, persediaan, dan/atau aset lainnya pada akhir tahun.Selanjutnya, PPK melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelummnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom neraca Saldo Setelah Penyesuaian yang terdapat pada Kertas Kerja. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dan memindahkannya ke kolom Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat pada Kertas Kerja. Begitu juga akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca akan dipindahkan ke kolom Neraca yang terdapat pada Kertas KerjaDari kertas kerja yang telah diisi, PPK dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Realisasai Anggaran.

Sistem Akuntansi Pemda/PPKDAkuntasi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntasi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan darah. SKPKD biasanya dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).Sistem Akuntansi PPKD ini meliputi:1. Akuntansi Pendapatan PPKD,2. Akuntansi Belanja PPKD,3. Akuntansi Pembiayaan,4. Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang),5. Akuntansi Hutang,6. Akuntansi selain Kas.

BAB IIIPENUTUP

1. Sistem Akuntansi sangat penting peranannya karena diperlukan sebagai pemberi informasi dan pengawas terhadap akuntabilitas keuangan negara.2. Sistem Akuntansi sektor publik khususnya Sistem Akuntansi Pemerintah di Indonesia terdiri dari Sitem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).3. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbeda dengan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sehingga SAPP tidak dapat diberlakukan di daerah begitu pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Deddi Nordiawan, Deddi dan Ayuningtiyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba empat

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Akuntansi Pemerintah di IndonesiaPage 26