sis redd+_final bahasa.pdf

Dipublikasikan oleh:Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling)Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan

Berkerja sama dengan:Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

Ditulis oleh: Neil Franklin dan Aisyah Sileuw (Daemeter Consulting)

Kontributor:Alan Purbawiyatna, Aulia Aruan, Bambang Riyanto, Bernadinus Steni, Delon Marthinus, Dharsono Hartono, Dian Yusvita Intarini, Emile Kleden, Giorgio Budi Indarto, Niken Sakuntaladewi, Rahmat Hidayat, Rizaldi Boer, Stepi Hakim, Tunggul Butar Butar, Wahjudi Wardojo, dan para kontributor lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

Diedit oleh:Nur Masripatin, Novia Widyaningtyas, Barbara Lang

Kutipan:Pusat Standardisasi dan Lingkungan (2013) : Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia. Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan, dan Forests and Climate Change Programme, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit.

ISBN: 978-602-7954-11-3

Sumber foto:IISD/Earth Negotiation Bulletin, koleksi Nur Masripatin dan FORCLIME

Dicetak oleh:Sunset Media

Jakarta, Maret 2013

Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)di Indonesia

Proses multi pihak mengidentifikasi elemen instrumen yang relevan dengan REDD+ yang berkesesuaian dengan Kesepakatan Cancun

Pusat Standardisasi dan LingkunganKementerian Kehutanan, 2013

Safeguards

iiiPrinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards

Kata pengantar ........................................................................................................................................................ v

Daftar Singkatan ........................................................................................................................................................ vii

1. Pendahuluan ................................................................................................................................................... ....... 1

1.1. COP-16 dan Pedoman Terkait ............................................................................... 1

1.2. Mengembangkan Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+) .................... 3

1.3. Tentang Laporan ini .............................................................................................................................. 4

2. Identifikasi Elemen Relevan dari Instrumen yang ada ............................................................ 4

2.1. Metode Evaluasi Elemen dari Instrumen yang ada ......................................................... 5

2.2. Kriteria Evaluasi untuk Instrumen yang ada ..................................................................... 5

2.3. Hasil Analisis Elemen-elemen dari Instrumen yang ada ......................................... 6

2.4. Temuan Umum Terkait Instrumen yang ada ......................................................................... 8

3. Mengidentifikasi Draft Prinsip, Kriteria dan Indikator dari Instrumen yang ada ...... 9

3.1. Materi yang Digunakan sebagai Acuan dalam Mengembangkan PCI REDD+ ............................................................................................................................... 11

3.2. Hasil Analisis: Matriks Elemen dan Denominator Umum Awal .............................. 12

3.3. Ringkasan dari Kelompok Elemen Utama dan Denominator Umum ...................... 22

3.4. Konsultasi Para Pihak selama Pengembangan PCI untuk SIS-REDD+ .................... 24

3.5. Pengembangan PCI untuk Mengukur Implementasi REDD+ .................... 28

3.6. Ringkasan Prinsip, Kriteria dan Indikator ............................................................................ 29

4. Kesimpulan ........................................................................................................................................................ 32

Lampiran:

Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) ....... 33

Daftar Isi

Safeguard

Safeguards

Safeguards

Safeguards

iv Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards

vPrinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards

Keputusan COP-16 di Cancun mengamanatkan kepada negara pihak yang melaksanakan REDD+ untuk membangun sistem penyediaan informasi mengenai implementasi safeguards (System for Information Provision on REDD+ Safeguards/SIS REDD+) yang tertuang dalam Lampiran 1 Paragraf 2 Keputusan 1/CP. 16. Pengaturan mengenai safeguards dan juga guidance (arahan) pelaksanaan safeguards yang diamanatkan dalam Lampiran 1 Keputusan COP 16 ini adalah logis secara konseptual namun dalam praktek pelaksanaannya bukanlah sesuatu yang mudah, untuk itu perlu penerjemahan safeguards supaya Indonesia dapat melaksanakannya dalam konteks nasional. Dalam rangka merespon mandat ini, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional membangun Sistem Informasi Safeguards REDD+.

Selama kurun waktu 2011 – 2012, proses multi pihak telah dilakukan untuk memfasilitasi pembangunan SIS-REDD+ di Indonesia, melalui identifikasi elemen-elemen dari instrumen-instrumen yang ada yang relevan dengan safeguards REDD+ sesuai dengan Keputusan Cancun. Proses multi pihak ini meliputi 3 lokakarya nasional, serangkaian Focus Group Discussion, serta lokakarya regional di Kalimantan Tengah. Proses ini difasilitasi oleh Pusat Standardisasi dan Lingkungan – Kementerian Kehutanan, dengan dukungan dari GIZ-FORCLIME.

Laporan ini dimaksudkan sebagai dokumen publikasi yang menginformasikan hasil dari proses multi pihak selama 2 tahun tersebut; dan untuk merefleksikan proses yang telah dilalui, laporan ini disusun dengan struktur sebagai berikut : Pengantar; Identifikasi Elemen yang Relevan dari Instrumen yang ada; Identifikasi Prinsip, Kriteria dan Indikator dari Instrumen yang ada; dan Kesimpulan. Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) sebagai hasil dari proses tersebut disajikan sebagai lampiran dari laporan ini.

Dengan diterbitkannya laporan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak dan pakar yang terlibat dalam proses multi pihak selama 2 (dua) tahun terakhir, kepada mitra kami GIZ-FORCLIME, Daemeter Consulting, serta para staf Pusat Standardisasi dan Lingkungan.

Akhir kata, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi para pihak di tingkat nasional, sub-nasional maupun tingkat tapak untuk memahami pentingnya Safeguards REDD+, implementasi serta penyediaan informasi tentang implementasinya; dan lebih dari itu, untuk dapat terlibat lebih dalam dalam pengembangan SIS-REDD+ di Indonesia.

Jakarta, Maret 2013

Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan,

Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc

Kata Pengantar

vi Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards

viiPrinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

FPIC (atau Konsultasi, menurut istilah Pemerintah Amerika Serikat dan Bank Dunia) atau PADIATAPA adalah Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, sebuah proses yang memberi kesempatan bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal untuk menolak atau menerima aktivitas di hutan dimana mereka memiliki hak.

FSC , lihat SFM dan HCVF

HCVF , Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi juga dikenal sebagai HCVA ( /Area dengan Nilai Konservasi tinggi), sebuah konsep yang dikembangkan oleh FSC yang menggambarkan habitat alami yang dianggap memiliki nilai sangat penting atau luar biasa signifikan.

IBSAP , Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia, berfungsi sebagai referensi utama Pemerintah untuk memandu pengembangan program nasional untuk pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di bawah Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2004-2009.

KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (SEA) adalah mekanisme kontrol wajib bagi kebijakan pembangunan, rencana dan program di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten (UU 32/2009)

PGI , Indeks Kemitraan Pemerintah, adalah ukuran dan perbandingan kinerja pemerintahan demokratis yang komprehensif seluruh provinsi di Indonesia. PGI membandingkan wilayah dan prinsip-prinsip tata kelola untuk memperoleh indikator tata kelola pemerintahan yang baik

PHPL Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, merupakan sistem pengelolaan lestari untuk semua konsesi hutan produksi di Indonesia.

SEA , lihat KLHS

SESA , Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis, merupakan sistem perlindungan/ safeguard Bank Dunia yang dapat diterapkan dalam konteks kegiatan REDD+ termasuk program percontohan REDD+.

SFM , Pengelolaan Hutan Lestari, merujuk pada standar sertifikasi sukarela untuk pengelolaan hutan lestari yang digunakan dalam konteks produksi kayu.

(FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) merupakan dua sistem paling dikenal yang digunakan di Indonesia.

SVLK Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, sistem legalitas kayu yang merupakan bagian dari PHPL.

Daftar Singkatan

Free, Prior, and Informed Consent

Forest Stewardship Council

High Conservation Value ForestHigh Conservation Value Area

Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan

Partnership Governance Index

Strate gic Environmental Assessment

Strate gic Environmental and Social Assessment

Sustainable Forest ManagementForest

Stewardship Council

viii Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards

1Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards

1. Pendahuluan

Dalam pembahasan mengenai pengembangan mekanisme REDD+ dalam kerangka kerja United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), safeguards diidentifikasi sebagai sebuah elemen penting untuk mengejawantahkan REDD+ yang efektif. Safeguards REDD+ bertujuan untuk memastikan bahwa aksi REDD+ menghindarkan atau meminimalkan dampak negatif terhadap sosial atau lingkungan. Keputusan UNFCCC/CP.16 di Cancun pada 2010 ketika kali pertama isu safeguards diangkat, telah meminta para pihak untuk mempromosikan dan menangani masalah safeguards. Safeguards yang diidentifikasi mencakup berbagai isu, termasuk transparansi struktur tata kelola kehutanan nasional, partisipasi efektif dari para pihak, penghormatan pada pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, dan menghindari baik “kebocoran” dan “pengalihan” dari penurunan emisi.

Keputusan UNFCCC pada COP 16 juga menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting REDD+ adalah tersedianya sistem informasi bagaimana safeguards ditangani dan dihormati. Sistem yang efektif untuk membagikan informasi mengenai safeguards REDD+ dimaksudkan untuk membantu mempromosikan transparansi, mencegah konsekuensi sosial dan lingkungan yang tidak diinginkan, dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai dan mengukur dampak aksi REDD+. Salah satu keputusan Konferensi Parapihak UNFCC ke-17 di Durban di tahun 2012 menyepakati ketentuan besar mengenai pedoman, termasuk sistem informasi safeguards nasional yang harus “dibangun berdasarkan sistem yang sudah ada, yang berkesesuaian.”

Oleh karenanya, sejak COP 16 dan COP 17, pihak-pihak yang bermaksud mengimplementasikan REDD+ diberi tugas untuk menerapkan safeguards dan pengembangan sebuah sistem untuk menyediakan informasi tentang bagaimana safeguards ini ditangani dan dihormati.

Selama tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Indonesia, melalui Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan, mengkoordinasikan proses multi-pihak untuk mengembangkan sistem penyediaan informasi mengenai safeguard dalam implementasi REDD+ (SIS-REDD+).

1.1. COP-16 dan Pedoman Terkait

Keputusan UNFCCC mengamanatkan bahwa dalam implementasi REDD+, harus mempromosikan dan mendukung safeguards berikut ini:

1. Aksi haruslah saling melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional serta relevan dengan konvensi dan kesepakatan internasional.

2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan peraturan perundangan dan kedaulatan nasional.

3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.

4. Partisipasi penuh dan efektif para para pihak terkait, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini.

5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan

Safeguards

2 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards

bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk pengkonversian hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam beserta jasa ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.

6. Tindakan untuk mengatasi resiko pengalihan.

7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi

Selain itu, COP 16 (Lampiran 1, Paragraf 1 dari Keputusan 1/CP.16) juga memberikan panduan untuk implementasi REDD+, dan menyarankan bahwa aksi nasional haruslah:

1. Berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi, khususnya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

2. Berkontribusi terhadap pemenuhan komitmen Konvensi yang terkait dengan transfer dukungan finansial dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

3. Ditentukan secara spesifik oleh negara yang bersangkutan berdasarkan konteks nasional dan dengan mempertimbangkan berbagai opsi yang sesuai dengan kondisi nasional.

4. Konsisten dengan tujuan menjaga integritas lingkungan dan mempertimbangkan berbagai fungsi hutan serta ekosistem.

5. Diimplementasikan sesuai dengan kondisi, kapasitas, prioritas dan tujuan pembangunan nasional, dengan tetap menghormati kedaulatan negara .

6. Konsisten dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan nasional.

7. Diimplementasikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, menangani isu perubahan iklim.

8. Konsisten dengan kebutuhan adaptasi nasional.

9. Didukung dengan pendanaan dan teknologi yang memadai, termasuk pengembangan dan peningkatan kapasitas.

10. Berbasis hasil.

11. Mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan safeguards REDD+ hasil dari Cancun yang dapat digunakan di semua skala dan tingkat secara efektif, diperlukan penafsiran terhadap pedoman di atas dalam konteks spesifik nasional seperti peraturan perundang-undangan, sumber daya yang tersedia, kapasitas untuk melaksanakan dan faktor lokal lainnya yang relevan. Secara khusus, warisan kebijakan, peraturan dan praktek di Indonesia merupakan aset negara yang memiliki nilai yang signifikan sebagai landasan untuk mengembangkan sistem penyediaan informasi tentang pelaksanaan safeguards REDD+ yang sesuai dengan konteks nasional.

Dengan justifikasi tersebut, maka pada tahun 2011, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memulai proses multi pihak yang komprehensif untuk meninjau kebijakan peraturan dan, instrumen sukarela yang ada, yang relevan dengan safeguards REDD+ sebagaimana tertuang dalam keputusan COP 16, sebagai dasar awal untuk membangun sistem informasi safeguards REDD+ nasional. Alasan implisit untuk proses ini adalah bahwa instrumen yang ada sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan/atau sudah dicoba dan diuji dalam skala dan konteks yang tepat untuk kegiatan REDD+. Langkah yang diperlukan dalam proses ini


meliputi evaluasi instrumen wajib dan sukarela yang relevan dan sesuai dengan safeguards spesifik REDD+ yang ditetapkan dalam COP 16, kekuatan dan kelemahan relatif dari instrumen, tingkat keberterimaan para para pihak, hambatan terhadap pelaksanaan dari instrumen yang lebih efektif, dan pertimbangan akan keterkaitan instrumen dalam cakupan yang komprehensif untuk segala aspek.

1.2. Mengembangkan Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)

Dalam rangka mengembangkan SIS-REDD+ yang tepat, perlu dimulai proses konsultasi para pihak pada tingkat-tingkat yang berbeda dan menggabungkan sedapat mungkin berbagai masukan teknis dan kebijakan.

Tujuan keseluruhan dari proses-proses para pihak ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem penyediaan informasi mengenai pelaksanaan safeguards yang terdiri dari Prinsip, Kriteria dan Indikator yang tepat untuk menilai pelaksanaan pengamanan dan unsur-unsur lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) - Kementerian Kehutanan memprakarsai pengembangan SIS-REDD+ sejak tahun 2011. Pendanaan proses ini disediakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Jerman, melalui program FORCLIME dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Tujuan dari proses para pihak dijabarkan lebih lanjut oleh Pustanling berdasarkan hal-hal berikut:

1. Penerjemahan safeguards REDD+ sesuai dengan Keputusan COP 16 ke dalam konteks nasional dengan kriteria dan indikator yang sesuai untuk pelaksanaan.

2. Analisis kebijakan dan instrumen lain yang ada, yang memiliki relevansi dengan safeguards REDD+ sesuai dengan Keputusan COP-16.

3. Pengembangan struktur dan mekanisme sistem informasi untuk melaksanakan safeguards REDD+ yang selaras dengan konteks spesifik Indonesia.

4. Desain lembaga SIS-REDD+.

5. Identifikasi Kriteria, Prinsip dan Indikator yang relevan sebagai komponen dari suatu sistem untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan safeguards untuk kegiatan REDD+ di Indonesia.

Langkah 1 di atas, khususnya pengumpulan informasi tentang instrumen safeguards yang ada serta masing-masing kekuatan dan kelemahannya, dicapai melalui lokakarya yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2011 oleh Pustanling, dilanjutkan dengan serangkaian diskusi kelompok terarah (FGD) selama kuartal 1-2 tahun 2011 yang melibatkan para pihak yang luas dan berfokus pada aspek kelembagaan sistem informasi safeguards.

Analisis kebijakan dan instrumen lainnya yang ada (Langkah 2) dilakukan selama kuartal 3-4 tahun 2011, juga melalui FGD, dengan bantuan Daemeter Consulting. Analisis yang dihasilkan disusun ke dalam sebuah draf laporan untuk diskusi berkelanjutan para pihak, yang bertujuan untuk mengidentifikasi “elemen” yang relevan dari instrumen yang ada dan menilai cakupan relatif dari instrumen dalam memenuhi prinsip-prinsip safeguards REDD+.

Pada Januari 2012 Pustanling memulai kegiatan pada Langkah 3 dan 4 dengan menyelenggarakan lokakarya nasional multi-pihak (Lokakarya Nasional II, 26 Januari 2012) yang difokuskan pada aspek-aspek SIS-REDD+ berikut:

Safeguards


1. Optimasi draf rancangan kelembagaan dan arus informasi SIS-REDD+

2. Identifikasi instrumen evaluasi yang tepat untuk pelaksanaan safeguards dalam REDD+

Dalam tindak lanjut lokakarya ini, kegiatan yang berkaitan dengan Langkah 5 telah dimulai, khususnya identifikasi Prinsip, Kriteria dan Indikator yang menyediakan informasi tentang pelaksanaan safeguards REDD+. Langkah 5 ini merupakan perpanjangan analisis dari Langkah 1 dan 2 yang dilakukan selama tahun 2011. Kembali kegiatan ini dilaksanakan oleh Pustanling dengan dukungan dana dari Pemerintah Jerman melalui GIZ, FGD multi pihak, dan dukungan teknis dari Daemeter Consulting.

1.3. Tentang Laporan ini

Laporan ini merupakan ringkasan dari kerangka rasional, proses dan hasil yang diperoleh khususnya dari Langkah 2 dan 5; dari identifikasi awal terhadap instrumen yang ada yang relevan dengan safeguards REDD+, sampai pada pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator yang secara komprehensif mencakup safeguards REDD+ dengan cara yang sejalan dengan konteks dan kondisi Indonesia.

2. Identifikasi Elemen Relevan dari Instrumen yang ada

Pendekatan yang dilakukan dalam fase pertama ini didasarkan pada alasan bahwa terdapat sejumlah instrumen, baik yang direferensikan atau diamanatkan dalam hukum Indonesia, atau sedang dipraktekkan secara sukarela, yang dapat digunakan sebagai safeguards REDD+ (Keputusan COP 16 diadopsi oleh Konferensi Para Pihak, Lampiran 1).

Oleh karena itu, tujuan keseluruhan dalam fase ini adalah untuk menganalisis instrumen dan kebijakan safeguards yang sedang digunakan di Indonesia saat ini dan mengidentifikasi elemen-elemen yang telah terbukti efektif dan dapat dilaksanakan serta yang relevan untuk ketujuh safeguards REDD+ yang diputuskan pada COP 16 UNFCCC. Keluaran yang diinginkan dari analisis ini adalah untuk:

1. Mengembangkan daftar elemen yang diidentifikasi dari instrumen dan kebijakan safeguards yang ada, disusun sesuai dengan tujuh safeguards yang tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan COP 16 UNFCCC

2. Analisis efektivitas dan kepraktisan dari elemen-elemen tersebut serta memberikan rekomendasi mengenai elemen mana yang harus dipantau dengan tujuan memberikan informasi mengenai penerapan safeguards REDD+

3. Mengidentifikasi kesenjangan antara Safeguards UNFCCC dengan elemen-elemen yang direkomendasikan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut melalui dialog multi-pihak.


2.1. Metode Evaluasi Elemen dari Instrumen yang ada

Beberapa instrumen1 yang dianalisis meliputi:

• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

• KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

• PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari)

• Sertifikasi SFM (LEI, FSC)

• SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)

• PGI (Partnership Governance Index, Indeks Kemitraan Tata Pemerintahan)

• HCVF (High Conservation Value Forest, Hutan Bernilai Konservasi Tinggi)

• FPIC (Free, Prior, and Informed Consent/Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)

• Safeguards berbasis hak

• SESA (Strategic Environmental and Social Safeguards Assessment/Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis)

• Instrumen lainnya yang akan diidentifikasi (misalnya undang-undang yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati, dll.)

Masing-masing instrumen tersebut dievaluasi terhadap cakupan dan tujuan dari safeguards COP 16 dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut :

• Relevansi dengan safeguards COP 16 safeguards, khususnya :

- Kelayakan teknis/‘implementabilitas’

- Potensi efektivitas dalam kondisi ideal

- Praktek saat ini yang berkaitan dengan implementasi dan efektifitas

• Keterbatasan cakupan instrumen

• Efektifitas instrumen pada skala dan konteks yang berbeda

Evaluasi tersebut (skoring yang komprehensif terhadap setiap instrumen berdasarkan kriteria di atas) dipersiapkan oleh kelompok teknis, dipresentasikan pada diskusi kelompok terfokus dan disempurnakan berdasarkan masukan yang diperoleh.

2.2. Kriteria Evaluasi untuk Instrumen yang ada

Semua instrumen yang ada yang dipertimbangkan selanjutnya dievaluasi terhadap berbagai kriteria seperti dirangkum di atas, kemudian diberikan skor berdasarkan pemenuhan instrumen terhadap kriteria tersebut, berdasarkan alasan seperti di bawah ini:

1 detail lebih lanjut mengenai masing-masing instrumen dapat ditemukan di daftar singkatan


Untuk instrumen hukum, kelayakan/’implementabilitas’ tergantung pada ada atau tidaknya sistem dan peraturan yang detail dan tidak ambigu dalam mendukung implementasi. Untuk instrumen non-hukum, kelayakan dievaluasi berdasarkan adanya sistem dan proses yang jelas untuk mendukung pelaksanaan. Dalam kedua kasus tersebut, tidak adanya proses yang jelas akan menghasilkan skor rendah. Bila ada proses yang kurang detail atau butuh modifikasi dalam praktek akan menghasilkan skor menengah. Di sisi lain, adanya sebuah proses yang dapat digunakan secara langsung tanpa modifikasi akan menghasilkan skor yang tinggi untuk instrumen yang dipertimbangkan.

Potensi efektivitas instrumen tergantung pada apakah instrumen tersebut sepenuhnya bersifat fungsional (kelayakan teknis dioptimalkan) dan seberapa baik instrumen tersebut dapat berlaku dalam mendukung safeguards tertentu, terlepas dari seberapa baik instrumen tersebut dilakukan sekarang. Beberapa instrumen jelas lebih cocok untuk safeguards tertentu daripada yang lain, tergantung pada ruang lingkup, dan skoring dialokasikan untuk instrumen berdasarkan pada evaluasi safeguards tertentu tersebut. Oleh karena itu potensi efektivitas dari instrumen sebagai safeguards dinilai terlepas dari praktik saat ini, namun dinilai terhadap kemampuan potensial, yang ada dalam definisi dan/atau desain instrumen tersebut, untuk merespon kebutuhan spesifik dari safeguards COP-16 itu sendiri. Skor untuk kriteria ini berkurang ketika ada bukti kurangnya kapasitas untuk implementasi, kurangnya pengawasan, manajemen yang buruk dari sistem dan/ atau adanya kelemahan dalam sistem yang memungkinkan terjadinya praktek yang buruk.

Instrumen juga dinilai berdasarkan evaluasi keterbatasan dalam lingkup terhadap safeguards COP-16. Hal ini mengacu pada keterbatasan dalam konteks di mana instrumen yang saat ini diterapkan, sementara mempertimbangkan bahwa, dalam kondisi tertentu, ruang lingkup dapat ditingkatkan melalui modifikasi dari instrumen itu sendiri atau sarana penerapannya.

Akhirnya, instrumen juga dievaluasi untuk efektivitas pada berbagai skala; dengan pertimbangan bahwa kegiatan REDD+ dapat terjadi baik di tingkat nasional, regional, provinsi, atau tingkat tapak/proyek. Sementara beberapa instrumen tertentu yang efektif dan relevan di berbagai skala spasial yang berbeda, yang lain jauh lebih spesifik ke salah satu ujung spektrum skala atau yang lainnya.

2.3. Hasil Analisis Elemen-elemen dari Instrumen yang ada

Singkatnya, skor agregat dari instrumen yang ada, berdasarkan kriteria yang dijelaskan sebelumnya, disajikan dalam tabel di bawah ini. Setiap instrumen utama yang dipertimbangkan diberikan skor terhadap masing-masing tujuan safeguards COP-16, dan rata-rata skor di semua pengamanan (Skor Mean) juga dihitung. Dalam tabel di bawah, kode warna sesuai dengan penilaian kualitatif terhadap relevansi dan cakupan untuk masing-masing instrumen didasarkan pada skor ini (hijau = baik, kuning = memadai; merah= lemah). Secara simultan, hubungan antara masing-masing tujuh safeguards dan instrumen yang dipertimbangkan dinilai, untuk memperkirakan secara luas mengenai cakupan relatif masing-masing safeguards dengan skema yang ada (cakupan keseluruhan – skor rata-rata).


Instrumen N

FP/K

onve

nsi

Tata

kel

ola

yang

bai

k/ke

daul

atan

Men

ghor

mat

i mas

yara

kat

adat

Pelib

atan

par

a pi

hak

Kea

neka

raga

man

hay

ati,

huta

n, e

kosi

stem

karb

on p

erm

anen

Keb

ocor

an k

arbo

n

Nilai Rerata Peringkat

PHPL/SVLK 2 2 2 2 2 1 1 1.7 6

SFM 3 3 3 3 2 2 1 2.4 1

KLHS 2 3 3 3 2 2 2 2.4 1

AMDAL 2 2 1 2 2 2 1 1.7 6

HCV 2 3 3 3 3 2 1 2.4 1

FPIC 3 1 3 3 2 1 1 2.0 4

SESA 2 1 2 3 3 1 1 1.9 5

Cakupan keseluruhan (Skor Mean) 2.3 2.1 2.4 2.7 2.3 1.6 1.1

Tabel 1 – Ringkasan terhadap Relevansi Instrumen dan Cakupan

Secara keseluruhan, instrumen yang ada memberikan cakupan yang relatif memadai untuk safeguards 1 sampai 5, tidak termasuk safeguards 6 (karbon permanen/permanence of karbon) dan safeguards 7 (kebocoran karbon/leakage of carbon) yang keduanya relatif kurang terwakili dalam instrumen yang ada seperti yang dikaji.

Dalam hal relevansi dari instrumen yang ada terhadap safeguards, standar sukarela pengelolaan hutan lestari (SFM, khusus LEI dan standar FSC), KLHS dan HCV mencapai skor yang relatif tinggi. Ini diikuti oleh FPIC, SESA, AMDAL dan PHPL/SVLK yang diurutkan berdasarkan penurunan efektifitas dalam hal respon mereka terhadap safeguards COP-16.

Sehubungan dengan efektivitas instrumen pada skala yang berbeda, tabel di bawah menampilkan skor agregat untuk setiap instrumen terhadap skala nasional, provinsi, kabupaten dan lokasi tertentu. Secara keseluruhan, instrumen yang ada memberikan cakupan yang memadai dan respon yang efektif terhadap safeguards COP-16 pada tingkat lokasi proyek. Pengecualian untuk ini adalah instrumen KLHS dan SESA instrumen, yang memberikan cakupan yang relatif memadai di berbagai skala.

Safeguards


2.4. Temuan Umum terkait Instrumen yang ada

Hal-hal berikut ini merupakan ringkasan dari temuan secara umum dari analisis tahap pertama terhadap instrumen yang ada:

1. Berbagai instrumen dapat berjalan dengan baik di berbagai tingkatan dan secara umum berjalan dengan baik pada tingkat tapak, namun agak kurang pada skala geo-politik yang lebih luas.

2. Cakupan terhadap safeguards lemah atau tidak ada, untuk memastikan stok karbon permanen dan mencegah kebocoran.

3. Secara keseluruhan safeguards yang dianalisis sangat baik untuk memastikan tata kelola yang baik, menghormati masyarakat adat dan untuk memastikan pelibatan para pihak yang sesuai.

4. Dengan pengecualian KLHS, standar sukarela cenderung dinilai lebih tinggi daripada instrumen wajib.

5. Kesenjangan pada efektivitas safeguards terhadap instrumen yang ada utamanya terkait dengan:

a. Perlunya penguatan implementasi dari instrumen yang ada

b. Perlunya regulasi tambahan untuk mengawal konsistensi implementasi dari instrumen yang ada

c. Perlunya penguatan sistem untuk memonitor dampak dari instrumen

d. Adanya kesenjangan kapasitas/keahlian di tingkat provinsi/kabupaten dibandingkan dengan tingkat nasional.

e. Tidak adanya kerangka kerja “over-arching” untuk mengkoordinasikan standar metrik dan pelaporan dari beragam instrumen dan pelakunya pada tingkat nasional sampai pada tingkat lokasi proyek.

Instrumen Nasional Provinsi Kabupaten Tapak

PHPL/SVLK 3 1 1 3

SFM 2 1 1 3

KLHS 3 3 3 2

AMDAL 1 1 1 3

HCV 1 2 2 3

FPIC 1 1 2 3

SESA 3 3 3 3

Tabel 2 – Ringkasan Efektivitas Instrumen pada Berbagai Skala


6. Safeguards bukan merupakan hal baru bagi Indonesia, dan secara umum instrumen yang memadai termuat dalam instrumen wajib atau standar sukarela yang umum digunakan, untuk memberikan dasar bagi pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator yang memadai untuk kerangka kerja khusus safeguards COP-16 (dengan beberapa pengecualian).

7. Sistem safeguard/pengaman berbasis instrumen sebagaimana telah dinilai adalah memungkinkan melalui pemilihan elemen spesifik dari masing-masing instrumen, dengan memperhatikan acuan-acuan pelaksanaan instrumen yang telah diperkuat serta koordinasi yang dianggap perlu.

3. Mengidentifikasi Prinsip, Kriteria dan Indikator dari Instrumen yang ada

Tahap kedua kegiatan yang dijelaskan di sini berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut dari analisis yang dilakukan sebelumnya. Selama tahap ini, instrumen relevan yang ada dipecah menjadi elemen komponen dan dievaluasi secara lebih rinci untuk efektivitas relevansi dan kepraktisan sebagai “denominator umum” dalam kerangka kerja yang komprehensif dari Prinsip, Kriteria dan Indikator (PCI) untuk safeguards REDD+

Kegiatan dalam fase ini ditetapkan oleh langkah-langkah berikut ini:

1. Konsultasi dengan penggagas instrumen safeguards (PHPL/SVLK, sertifikasi PHL oleh FSC/LEI, KLHS, AMDAL, HCV, FPIC, SESA) untuk memvalidasi dan meningkatkan analisis sebelumnya dilakukan mengenai relevansi, keterbatasan dalam lingkup dan efektivitas mereka pada skala yang berbeda. Hal ini termasuk konsultasi hasil analisis dengan peserta FGD yang diselenggarakan oleh Pustanling bermitra dengan GIZ FORCLIME.

2. Berdasarkan analisis sebelumnya terhadap instrumen yang ada, identifikasi dan ekstraksi elemen (dalam bentuk prinsip, kriteria, indikator) yang relevan dengan masing-masing safeguards REDD+ COP 16 (butir a - g dalam lampiran Keputusan COP 16), elemen tersebut dikelompokkan untuk mengidentifikasi “denominator umum” untuk masing-masing safeguards.

3. Langkah di atas dilanjutkan dengan konsultasi dengan para pihak melalui FGD, pengembangan kerangka kerja PCI (mengacu pada instrumen aslinya) dari “denominator umum” yang telah diidentifikasi dan dapat secara efektif memberikan informasi mengenai implementasi safeguards REDD+ sebagaimana disyaratkan oleh UNFCCC.

4. Mempersiapkan laporan akhir mengenai analisis dari instrumen yang ada, termasuk sebuah draf daftar “denominator umum” terkait dengan safeguards REDD+ COP 16 yang diformulasikan sebagai prinsip, kriteria dan indikator.


Langkah-langkah dalam proses analisis dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

• Mengidentifikasi dan memprioritaskan elemen-elemen yang terkandung dalam instrumen yang ada

Berdasarkan analisis sebelumnya, instrumen yang ada dianggap memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi, selanjutnya dipecah menjadi komponen mereka masing-masing untuk lebih memahami unsur-unsur kunci dari instrumen yang dapat berhubungan dengan 7 safeguards COP-16. Unsur-unsur yang berasal dari berbagai instrumen yang dikaji, kemudian disusun sesuai dengan safeguards khusus berdasarkan relevansinya.

• Identifikasi kelompok elemen atau “denominator umum”

Rangkaian elemen yang berasal dari unsur-unsur yang ada, kemudian disusun menjadi klaster-klaster sesuai dengan tema untuk mengidentifikasi kelompok utama dari elemen berdasarkan prinsip yang serupa. Selanjutnya, hal ini memberikan peluang untuk menilai tema tertentu yang kurang didukung oleh elemen-elemen yang berasal dari instrumen yang ada.Akhirnya, proses mengidentifikasi potensi untuk pengaturan hierarkis klaster elemen terhadap tema terkait dengan maksud mengidentifikasi “Prinsip” tertentu dimana “denominator umum” dapat diatur.

• Menghubungkan kelompok elemen yang timbul dengan safeguardsSelama tahap analisis, kelompok “denominator umum”, dianggap mencerminkan “Prinsip” yang muncul dari kerangka PCI, dipetakan terhadap 7 safeguards COP-16. Secara umum, apabila memungkinkan diupayakan untuk menyelaraskan satu prinsip untuk setiap safeguards utama, dengan kelompok elemen terkait disusun secara hierarkis di bawah masing-masing prinsip utama.

• Memetakan elemen kedalam kerangka kerja Prinsip, Kriteria dan Indikator

Akhirnya, dengan mengidentifikasi prinsip utama yang selaras dengan 7 safeguards COP-16, elemen komponen direkonstruksi untuk membentuk Kriteria dengan Indikator terkait. Kriteria dan Indikator mengacu pada instrumen asli dari mana mereka awalnya berasal.

Kriteria 1• Indikator• Indikator

Mengidentifikasi Para pemegang

hakKriteria 3• Indikator• Indikator


Resolusi konflik




Pembagian manfaat secara adil




Hak-hak adat dan

Masyarakat

Perhatikan jika Klaster berkaitan dengan Prinsip dan Kriteria

Sebagai contoh dalam Hak-hak Adat

dan Masyarakat, kita dapat mengidentifikasi Klaster/Kelompok yang mewakili tema inti. Kriteria dan Indikator diambil dari berbagai instrumen

Pemetaan Klaster

safeguard


3.1. Materi yang Digunakan sebagai Acuan dalam Mengembangkan PCI REDD+

Materi berikut merupakan dokumen sumber utama untuk analisis dan proses pembangunan PCI yang diuraikan dalam bagian ini:

1. Laporan: Pembangunan Sistem Penyediaan Informasi tentang Pelaksanaan Safeguards REDD+ di Indonesia – materi latar belakang untuk Diskusi Kelompok Terfokus I/2012 di Jakarta, tanggal 21 Maret 2012

2. Safeguards REDD+ Kebijakan dan Instrumen: Sebuah analisis untuk Pustanling oleh Daemeter Consulting, versi 8/12/2011.

3. Dokumen-dokumen (peraturan, standar, deskripsi prosedural, panduan) dari instrumen/kebijakan safeguards berikut ini:

- Kebijakan dan peraturan PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) - SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) - Sertifikasi PHL (LEI, FSC) - KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) - AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) - HCV (High Conservation Value assessment/ Penilaian Nilai Konservasi Tinggi) - FPIC (Free, Prior, and Informed Consent / Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) - SESA (Strategic Environmental and Social Assessment; Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis)

Prinsip/Kelompok

Kriteria

Setiap indikator mengacu pada satu atau beberapa instrumen asli dari mana mereka berasal.

Indikator

Hak adat dan

masyarakat

Kelompok 1

Kriteria 1 Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Kriteria 2

Kriteria 3

Kriteria 4

Kriteria 5

Kelompok 2

Kelompok 3

Safeguards

Safeguard


3.2. Hasil Analisis: Matrik dari Elemen dan “Denominator Umum” Awal

Tabel berikut ini menampilkan analisis tahap pertama seperti yang dijelaskan di atas, berdasarkan “dekonstruksi” dari elemen yang ada yang telah diidentifikasi sebelumnya kedalam elemen-elemen komponen. Elemen-elemen ini kemudian disusun berdasarkan tema umum (kelompok), yang dirujuk pada instrumennya masing-masing dan indikator yang termuat dalam instrumen tersebut. Akhirya, denominator umum kemudian diidentifikasi untuk memungkinkan pengelompokan elemen dengan cara sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 7 safeguards COP 16.

Tabel-tabel ini menampilkan keluaran sementara dan banyak dimodifikasi selama konsultasi para pihak yang diselenggarakan oleh Pustanling/GIZ-FORCLIME.

Pada tahap ini, konsultasi tambahan dilaksanakan dengan masing-masing “pemilik/penggagas” berbagai instrumen yang ada yang digunakan di tabel. Konsultasi-konsultasi ini (atau validasi) adalah untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen tersebut diinterpretasikan dengan baik dan bahwa acuan (indikator) sudah komprehensif, realistis dan sesuai dengan maksud dari instrumen-instrumen itu sendiri.


Safe

guar

d C

OP

16K

elom

pok

Elem

enIn

stru

men

Acu

an (i

ndik

ator

)D

enom

inat

or U

mum

1. T

inda

kan-

tinda

kan

yang

mel

engk

api a

tau

kons

iste

n de

ngan

tuju

an

prog

ram

keh

utan

an

nasi

onal

dan

kon

vens

i m

aupu

n pe

rset

ujua

n in

tern

asio

nal y

ang

terk

ait

Kepa

tuha

n te

rhad

ap H

ukum

da

n R

egul

asi

Pem

erin

tah

(kep

atuh

an h

ukum

)

Kete

rsed

iaan

huk

um, d

okum

en

adm

inis

tratif

dan

lapo

ran

men

gena

i im

plem

enta

si p

erat

uran

pem

erin

tah

PHPL

/SVL

KPr

asya

rat 1

.1.;

1.2;

1.3

; 1.

4; 1

.5

Prod

uksi

2.1

; 2..2

; 2.

5 So

sial

: 4.

2

Uni

t Pen

gelo

la H

utan

(U

PH) h

arus

pat

uh p

ada

huku

m d

an p

erat

uran

pe

mer

inta

h da

n m

emilik

i ko

mitm

en te

rhad

ap

konv

ensi

/per

setu

juan

in

tern

asio

nal

Kete

rsed

iaan

dat

a da

sar,

doku

men

pe

renc

anaa

n da

n la

pora

n ta

huna

n ya

ng s

esua

i den

gan

pera

tura

n pe

mer

inta

h ya

ng re

leva

n

LEI

Pras

yara

t II.1

; II.2

; II.3

Kom

itmen

te

rhad

ap k

onve

nsi/

pers

etuj

uan

inte

rnas

iona

l

Kete

rsed

iaan

lapo

ran,

term

asuk

m

onito

ring

dan

eval

uasi

seb

agai

do

mon

stra

si d

ari u

paya

unt

uk p

atuh

te

rhad

ap k

onve

nsi/p

erse

tuju

an

inte

rnas

iona

l

PHPL

/SVL

K da

n LE

I

Kepa

tuha

n hu

kum

Org

anis

asi h

arus

mem

atuh

i sem

ua

huku

m y

ang

berla

ku, p

erja

njia

n in

tern

asio

nal y

ang

dira

tifika

si,

konv

ensi

dan

per

setu

juan

FSC

Prin

sip

1

Safe

guar

d C

OP

16K

elom

pok

Elem

enIn

stru

men

Acu

an (i

ndik

ator

)D

enom

inat

or U

mum

2. S

trukt

ur ta

ta

kelo

la h

utan

nas

iona

l ya

ng tr

ansp

aran

da

n ef

ektif

, den

gan

mem

perti

mba

ngka

n un

dang

-und

ang

dan

keda

ulat

an n

asio

nal

Peng

elol

aan

Sist

em In

form

asi

Pern

yata

an p

endu

kung

yan

g je

las

men

gena

i kom

itmen

terh

adap

tata

ke

lola

yan

g ba

ik, d

enga

n vi

si, m

isi

dan

sasa

ran

yang

tega

s da

ri U

nit

Peng

elol

a H

utan

PHPL

/ SVL

KPr

asya

rat 1

.2U

PH h

arus

mem

iliki

peng

atur

an k

elem

baga

an

untu

k m

endu

kung

tata

ke

lola

hut

an y

ang

baik

,

Pern

yata

an ta

huna

n pe

rusa

haan

yan

g m

enye

rtaka

n in

form

asi m

enge

nai

prod

uksi

, kin

erja

pad

a as

pek

sosi

al

dan

ekol

ogi,

efisi

ensi

dan

dem

onst

rasi

ak

si y

ang

dila

kuka

n un

tuk

men

gim

plem

enta

sika

n vi

si d

an m

isi

LEI

Pras

yara

t 1.1

; 1..2

; 1.

3; 1

.4; 1

.5


Safe

guar

d C

OP

16K

elom

pok

Elem

enIn

stru

men

Acu

an (i

ndik

ator

)D

enom

inat

or U

mum

Stru

ktur

Org

anis

asi

Kapa

sita

s da

n m

ekan

ism

e ya

ng d

idok

umen

tasi

kan

untu

k pe

renc

anaa

n, im

plem

enta

si,

mon

itorin

g, e

valu

asi d

an u

mpa

n ba

lik

dari

kine

rja o

pera

sion

al

UPH

har

us m

emilik

i st

rukt

ur o

rgan

isas

i, ya

ng m

emun

gkin

kan

adan

ya k

omun

ikas

i ya

ng b

aik

(inte

rnal

da

n ek

ster

nal)

dan

koor

dina

si o

pera

sion

al

yang

men

gara

h pa

da

mon

itorin

g ef

ektif

te

rhad

ap k

iner

ja ta

ta

kelo

la y

ang

baik

Pern

yata

an P

erus

ahaa

n,

men

ggar

isba

wah

i stru

ktur

org

anis

asi,

term

asuk

pem

egan

g sa

ham

/pem

ilik,

serta

stru

ktur

org

anis

asi t

ekni

s

Kebi

jaka

n Pe

ngel

olaa

nM

ende

mon

stra

sika

n pe

renc

anaa

n ja

ngka

pan

jang

yan

g ko

nsis

ten

deng

an p

enca

paia

n pe

ngel

olaa

n hu

tan

lest

ari

Men

dem

onst

rasi

kan

kela

yaka

n fin

ansi

al d

ari b

isni

s ke

huta

nan

Kebi

jaka

n an

ti ko

rups

iO

rgan

isas

i har

us m

empu

blik

asik

an

kom

itmen

unt

uk ti

dak

men

awar

kan/

m

ener

ima

suap

dal

am b

entu

k ua

ng

atau

ben

tuk

koru

psi l

ainn

ya, d

an

haru

s pa

tuh

pada

und

ang-

unda

ng

anti-

koru

psi y

ang

ada.

Bila

man

a un

dang

-und

ang

anti-

koru

psi t

idak

ad

a, O

rgan

isas

i har

us m

ener

apka

n tin

daka

n an

ti ko

rups

i lai

nnya

yan

g pr

opor

sion

al d

enga

n sk

ala

dan

inte

nsita

s ke

giat

an p

enge

lola

an d

an

risik

o.

FSC

Krite

ria 1

.7


Safe

guar

d C

OP

16K

elom

pok

Elem

enIn

stru

men

Acu

an (i

ndik

ator

)D

enom

inat

or U

mum

3. M

engh

arga

i pe

nget

ahua

n da

n ha

k-ha

k m

asya

raka

t ada

t m

aupu

n pe

ndud

uk

loka

l, de

ngan

m

empe

rtim

bang

kan

kew

ajib

an

inte

rnas

iona

l yan

g re

leva

n, h

ukum

dan

si

tuas

i nas

iona

l, se

rta m

empe

rhat

ikan

ba

hwa

Maj

elis

U

mum

PBB

tela

h m

enga

dops

i D

ekla

rasi

PBB

m

enge

nai H

ak-h

ak

Mas

yara

kat A

dat.

Pem

bagi

an

man

faat

yan

g ad

il

Adan

ya d

okum

enta

si m

ekan

ism

e d

istri

busi

m

anfa

at y

ang

dapa

t dite

rima

para

pih

ak

seca

ra b

ersa

ma

(teru

tam

a m

asya

raka

t lok

al

yang

terk

ena

dam

pak

oper

asi)

serta

buk

ti da

ri pe

laks

anaa

nnya

.

SVLK

/ PH

PLIn

dika

tor4

.3SV

LKU

PH m

engi

dent

ifika

si

loka

si, p

rofil

sos

ial d

an

pote

nsi d

ampa

k te

rhad

ap

mas

yara

kat l

okal

dan

m

asya

raka

t ada

t, te

rmas

uk

hak-

hak

dan

akse

s m

erek

a te

rhad

ap a

rea

huta

n da

n m

ende

mon

stra

sika

n ak

si y

ang

dila

kuka

n un

tuk

mem

inim

alka

n da

mpa

k ne

gatif

dan

m

emak

sim

alka

n da

mpa

k po

sitif

UPH

har

us m

emilik

i m

ekan

ism

e ya

ng b

erfu

ngsi

da

n di

doku

men

tasi

kan

untu

k di

strib

usi m

anfa

at

yang

dite

rima

bers

ama

deng

an m

asya

raka

t ada

t da

n m

asya

raka

t lok

al

UPH

har

us m

emilik

i pr

osed

ur u

ntuk

m

embe

rikan

kom

pens

asi

atas

pen

ggun

aan

peng

etah

uan

adat

ata

u tra

disi

onal

unt

uk tu

juan

ko

mer

sil

Org

anis

asi h

arus

men

gide

ntifi

kasi

hak

-hak

te

nuria

l mas

yara

kat a

dat,

hak

akse

s da

n pe

man

faat

an m

erek

a te

rhad

ap s

umbe

r day

a hu

tan

dan

jasa

eko

sist

em y

ang

dibe

rlaku

kan

dala

m U

nit P

enge

lola

FSC

Bagi

an d

ari k

riter

ia

3.1

Org

anis

asi h

arus

ber

kont

ribus

i pad

a pe

mel

ihar

aan

atau

pen

ingk

atan

eko

nom

i m

asya

raka

t lok

al.

FSC

Prin

sip

4

Terja

min

nya

akse

s da

n ke

ndal

i pen

uh g

ener

asi

mas

yara

kat l

okal

saa

t ini

mau

pun

yang

aka

n te

rhad

ap p

eman

faat

an h

asil

huta

n di

dae

rah

kons

esi

LEI

Indi

kato

r S1.

3LEI

Peng

atur

an y

ang

terd

okum

enta

si d

ibua

t unt

uk

men

gako

mod

ir pe

man

faat

an h

asil

huta

n da

ri m

asya

raka

t lok

al.

LEI

P 2.

9

Org

anis

asi h

arus

men

ghor

mat

i pen

geta

huan

ad

at d

an tr

adis

iona

l dan

har

us m

embe

rikan

ko

mpe

nsas

i mas

yara

kat l

okal

ata

u ad

at u

ntuk

pe

nggu

naan

pen

geta

huan

ters

ebut

unt

uk tu

juan

ko

mer

sial

(ket

ika

dapa

t dib

erla

kuka

n)

FSC

Krit

eria

3.6

dan

4.8

Peng

akua

n da

n ko

mpe

nsas

i for

mal

(huk

um)

untu

k pe

nggu

naan

dan

impl

emen

tasi

dar

i pe

nget

ahua

n tra

disi

onal

mas

yara

kat d

alam

si

stem

pen

gelo

laan

Uni

t Pen

gelo

la H

utan

LEI

S2.2

Kebi

jaka

n, re

ncan

a da

n/at

au p

rogr

am ti

dak

men

gaki

batk

an m

arjin

alis

asi s

ekel

ompo

k at

au

golo

ngan

terte

ntu

mas

yara

kat k

aren

a ad

anya

pe

mba

tasa

n ak

ses

dan

kont

rol t

erha

dap

sum

ber-s

umbe

r ala

m, m

odal

ata

u pe

nget

ahua

n

KLH

S/

AMD

ALPe

rmen

LH

09/

2011

, KL

HS

nila

i kea

dila

n


Safe

guar

d C

OP

16K

elom

pok

Elem

enIn

stru

men

Acu

an (i

ndik

ator

)D

enom

inat

or U

mum

Iden

tifika

si

pem

egan

g ha

k M

engi

dent

ifika

si d

an

men

doku

men

tasi

kan

mas

yara

kat a

dat

serta

hak

ada

t dan

hak

lega

l, se

rta

wila

yah

man

a sa

ja y

ang

dipe

rebu

tkan

at

au m

asal

ah d

i dal

am a

tau

yang

di

akib

atka

n ol

eh U

PH

FSC

Bagi

an d

ari k

riter

ia

3.1

UPH

har

us m

engi

dent

ifika

si d

an

men

ghor

mat

i kep

emilik

an, h

ak

untu

k m

engg

unak

an d

an/a

tau

peng

elol

aan

laha

n da

n su

mbe

rday

a ol

eh m

asya

raka

t ada

t di d

alam

ata

u di

are

a ya

ng m

enda

patk

an d

ampa

k da

ri U

PH.

UPH

har

us b

eker

ja s

ama

deng

an

mas

yara

kat a

dat d

an m

asya

raka

t lo

kal d

i dal

am a

tau

di a

rea

yang

te

rken

a da

mpa

k U

PH u

ntuk

m

emet

akan

dan

mem

buat

bat

as

huta

n ad

at a

tau

area

lain

nya

dim

ana

terd

apat

kep

emilik

an

dan/

atau

terd

apat

kla

im h

ak

pem

anfa

atan

; pem

etaa

n te

rseb

ut

haru

s pa

rtisi

patif

, ter

buka

dan

de

ngan

pen

deka

tan

inkl

usif

Del

inia

si y

ang

jela

s da

lam

UPH

dim

ana

dite

muk

an a

rea

mas

yara

kat a

dat/

mas

yara

kat l

okal

PHPL

/ SVL

KS

4.1

Bata

s an

tara

are

a ko

nses

i hut

an d

an

area

mas

yara

kat l

okal

did

elin

iasi

de

ngan

jela

s da

n di

setu

jui o

leh

piha

k te

rkai

t

LEI

S1.1

Mem

etak

an h

ak-h

ak, p

emeg

ang

hak

dan

peng

guna

an la

han

???

Pand

uan

GIZ

/ R

ECO

FTC

FPI

C

elem

en 1

Res

olus

i ko

nflik

Men

doku

men

tasi

kan

bukt

i bah

wa

mek

anis

me

reso

lusi

kon

flik

berfu

ngi d

i te

mpa

t ter

sebu

t.

PHPL

/ SVL

K S

. 4.4

UPH

har

us m

emilik

i pro

sedu

r un

tuk

mer

esol

usi k

onfli

k da

n m

engk

omun

ikas

ikan

pro

sedu

r in

i kep

ada

mas

yara

kat a

dat a

tau

mas

yara

kat l

okal

di d

alam

ata

u di

are

a ya

ng p

oten

sial

terk

ena

dam

pak

oper

asi U

PH

Peng

guna

an p

rose

dur a

tau

mek

anis

me

yang

ses

uai u

ntuk

mem

ecah

kan

mas

alah

kla

im tu

mpa

ng ti

ndih

di a

rea

huta

n ya

ng s

ama.

LEI

S. 1

.4

Apab

ila te

rdap

at d

eleg

asi k

ontro

l te

rhad

ap k

egia

tan

peng

elol

aan

kepa

da p

ihak

ket

iga,

har

us

dila

kuka

n pe

rset

ujua

n le

lang

ant

ara

orga

nisa

si d

an m

asya

raka

t ada

t m

elal

ui P

ADIA

TAPA

. Per

setu

juan

te

rseb

ut h

arus

mem

uat d

uras

i, ke

tent

uan

rene

gosi

asi,

perb

ahar

uan,

pe

nghe

ntia

n, k

ondi

si e

kono

mi d

ll da

n ju

ga m

emas

ukka

n ba

gaim

ana

mer

esol

usi k

onfli

k.

FSC

Krite

ria 3

.3


Safe

guar

d C

OP

16K

elom

pok

Elem

enIn

stru

men

Acu

an (i

ndik

ator

)D

enom

inat

or U

mum

4. P

artis

ipas

i pen

uh

dan

efek

tif d

ari

para

pih

ak y

ang

rele

van,

khu

susn

ya

mas

yara

kat a

dat

dan

pend

uduk

loka

l, da

lam

tind

akan

yan

g di

ruju

k pa

da p

arag

raf

70 d

an 7

2 da

ri ke

putu

san

ini.

Pelib

atan

dan

pa

rtisi

pasi

pa

ra p

ihak

Area

hut

an y

ang

dija

min

pem

egan

g ijin

PHPL

waj

ibPr

ereq

uisi

te 1

.1U

PH h

arus

mel

ibat

kan

para

pi

hak

yang

rele

van

dala

m

selu

ruh

pros

es p

enge

lola

an

dan

pros

es te

rseb

ut d

isep

akat

i/di

keta

hui p

ara

piha

k

PAD

IATA

PA

PHPL

waj

ibPr

ereq

uisi

te 1

.5

Terd

apat

are

a lin

dung

yan

g te

rjam

in d

i tia

p tip

e hu

tan

PHPL

/ SVL

KE.

3.1

Impl

emen

tasi

Cor

pora

te S

ocia

l R

espo

nsib

ility

PHPL

/ SVL

KS.

4.2

Mem

prom

osik

an p

engu

atan

mas

yara

kat

dan

kary

awan

LEI

S 3.

3

Org

anis

asi w

ajib

mem

perb

arui

dan

m

erev

isi s

ecar

a be

rkal

a pe

renc

anaa

n m

anaj

emen

dan

dok

umen

tasi

pr

osed

ural

nya

untu

k m

emas

ukka

n ha

sil

mon

itorin

g da

n ev

alua

si, k

eter

libat

an

para

pih

ak a

tau

info

rmas

i ilm

iah

dan

tekn

is y

ang

baru

ser

ta u

ntuk

mer

espo

n pe

ruba

han

lingk

unga

n, k

ondi

si s

osia

l dan

ek

onom

i.

FSC

Krite

ria 7

.4

KLH

S ha

rus

dila

kuka

n se

cara

terb

uka

dan

mel

ibat

kan

mas

yara

kat d

an p

ara

piha

k la

inny

a ya

ng te

rkai

t den

gan

kebi

jaka

n,

renc

ana,

dan

/ata

u pr

ogra

m.

KLH

S/

AMD

ALPe

rmen

LH

9/2

011,

Pr

insi

p 6

KLH

S (P

artis

ipat

if)

Peng

akua

n da

n pe

rset

ujua

n pa

ra p

ihak

Pelib

atan

par

a pi

hak

berd

asar

kan

skal

a da

n in

tens

itas

unit

peng

elol

a hu

tan

FSC

Prin

sip

3 da

n Pr

insi

p 4

Pers

etuj

uan

para

pih

ak

akan

ditu

njuk

an s

ebel

um

pela

ksan

aan

kegi

atan

Kapa

bilit

as m

asya

raka

t unt

uk

men

dapa

tkan

aks

es p

ada

lapa

ngan

ker

ja

dan

pelu

ang

usah

a

LEI

S 2.

3

Mek

anis

me

kelu

han

Men

yele

saik

an k

eluh

an d

enga

n m

embe

rlaku

kan

mek

anis

me

dan

mem

berik

an k

ompe

nsas

i yan

g ad

il ke

pada

pe

ndud

uk lo

kal d

an in

divi

du.

FSC

Krite

ria 4

.6Ad

a m

ekan

ism

e ke

luha

n de

ngan

buk

ti ba

hwa

mek

anis

me

ters

ebut

ber

fung

si

deng

an e

fekt

if


Safe

guar

d C

OP

16K

elom

pok

Elem

enIn

stru

men

Acu

an (i

ndik

ator

)D

enom

inat

or u

mum

5. T

inda

kan

haru

s ko

nsis

ten

deng

an k

onse

rvas

i hu

tan

alam

dan

ke

anek

arag

aman

ha

yati,

unt

uk

mem

astik

an

bahw

a tin

daka

n ya

ng d

iruju

k pa

da

para

graf

70

dala

m

kepu

tusa

n in

i tid

ak

digu

naka

n un

tuk

men

gkon

vers

i hut

an

alam

, mel

aink

an

digu

naka

n un

tuk

mem

berik

an in

sent

if pa

da p

erlin

dung

an

dan

kons

erva

si ja

sa

huta

n al

am d

an

ekos

iste

mny

a, d

an

untu

k m

enin

gkat

kan

man

faat

sos

ial

mau

pun

lingk

unga

n la

inny

a.

Terd

apat

ar

ea y

ang

dilin

dung

i dan

pe

ngel

olaa

nnya

, te

rmas

uk h

abita

t un

tuk

spes

ies

lang

ka, d

alam

ba

haya

dan

te

ranc

am, y

ang

dido

kum

enta

si-

kan

dan

dapa

t di

verifi

kasi

Kebe

rada

an, s

tabi

litas

dan

ko

ndis

i kaw

asan

lind

ung

yang

m

ewak

ili m

asin

g-m

asin

g tip

e hu

tan

dido

kum

enta

sika

n da

n da

pat

dive

rifika

si

PHPL

/ SVL

KE

3.1

UPH

har

us m

enga

loka

sika

n da

n m

enge

lola

sis

tem

pen

gelo

laan

hu

tan

seba

gai s

iste

m p

enya

ngga

ke

hidu

pan

untu

k be

rbag

ai je

nis

spes

ies

dan

sum

berd

aya

bagi

ke

anek

arag

aman

hay

ati

Lang

kah

terd

okum

enta

si d

ilaku

kan

untu

k m

engi

dent

ifika

sika

n sp

esie

s en

dem

ik, l

angk

a, d

alam

bah

aya

dan

tera

ncam

PHPL

/ SVL

KE

3.4

Kond

isi s

pesi

es d

alam

bah

aya/

ende

mik

/dilin

dung

i di a

rea

terte

ntu

LEI

E 2.

4

Dam

pak

inte

nsita

s ke

giat

an

peng

elol

aan

prod

uksi

pad

a sp

esie

s sa

twa

lang

ka/e

ndem

ik/d

ilindu

ngi d

an

habi

tatn

ya

LEI

E 2.

6

AMD

AL h

arus

mem

perh

atik

an

kom

pone

n lin

gkun

gan

hidu

p ya

ng

ingi

n di

perta

hank

an d

an d

ijaga

ser

ta

dile

star

ikan

fung

siny

a: a

) Hut

an

Lind

ung,

Hut

an K

onse

rvas

i, da

n C

agar

Bio

sfer

; b) S

umbe

r day

a ai

r; c)

Ke

anek

arag

aman

hay

ati;

d) K

ualit

as

udar

a; e

) War

isan

ala

m d

an w

aris

an

buda

ya; f

) Ken

yam

anan

ling

kung

an

hidu

p; g

) Nila

i-nila

i bud

aya

yang

be

rorie

ntas

i sel

aras

den

gan

lingk

unga

n hi

dup

AMD

ALPe

rmen

LH

no.

8/

2006

Pedo

man

Pe

nyus

unan

AM

DAL

, Lam

pira

n I

no 7

C, p

oin

i

Org

anis

asi h

arus

mel

indu

ngi s

pesi

es

lang

ka d

an s

pesi

es te

ranc

am b

eser

ta

habi

tatn

ya d

i uni

t man

ajem

en m

elal

ui

zona

kon

serv

asi,

kaw

asan

lind

ung,

ko

nekt

ivita

s da

n tin

daka

n la

ngsu

ng

lain

nya

untu

k ke

lang

sung

an h

idup

dan

vi

abilit

as m

erek

a

FSC

Krite

ria 6

.4


Safe

guar

d C

OP

16K

elom

pok

Elem

enIn

stru

men

Acu

an (i

ndik

ator

)D

enom

inat

or U

mum

6. T

inda

kan

aksi

ha

rus

kons

iste

n de

ngan

kon

serv

asi

huta

n al

am d

an

kean

ekar

agam

an

haya

ti, u

ntuk

m

emas

tikan

bah

wa

tinda

kan

yang

diru

juk

pada

par

agra

f 70

dala

m k

eput

usan

ini

tidak

dig

unak

an u

ntuk

m

engk

onve

rsi h

utan

al

am, m

elai

nkan

di

guna

kan

untu

k m

embe

rikan

inse

ntif

pada

per

lindu

ngan

da

n ko

nser

vasi

jasa

hu

tan

alam

dan

ek

osis

tem

nya,

dan

un

tuk

men

ingk

atka

n m

anfa

at s

osia

l m

aupu

n lin

gkun

gan

lain

nya.

Peng

elol

aan

kean

ekar

agam

an

haya

ti

Keam

anan

spe

sies

tana

man

lang

ka/

ende

mik

/dilin

dung

i dan

hab

itatn

yaLE

IE

2.7

UPH

har

us m

enja

ga,

mel

esta

rikan

ata

u m

enge

mba

likan

laya

nan

ekos

iste

m d

an n

ilai-n

ilai

lingk

unga

n da

ri un

it m

anaj

emen

da

n ha

rus

men

ghin

dari

dam

pak

nega

tif d

i lin

gkun

gan

UPH

har

us m

enge

mba

ngka

n st

rate

gi u

ntuk

men

erap

kan

peng

elol

aan

kean

ekar

agam

an

haya

ti un

tuk

men

jam

in

perli

ndun

gann

ya

Peng

elol

aan

flora

unt

uk m

elin

dung

i sp

esie

s te

ranc

am p

unah

, lan

gka,

dal

am

baha

ya d

an e

ndem

ik

PHPL

/SVL

KE

3.5

Keam

anan

spe

sies

sat

wa

lang

ka/

ende

mik

/dilin

dung

i dan

hab

itatn

yaLE

I E

2.8

Keam

anan

spe

sies

tana

man

lang

ka/

ende

mik

/dilin

dung

i dan

hab

itatn

yaPH

PL/S

VLK

E 3.

4

Org

anis

asi h

arus

sec

ara

efek

tif

mem

perta

hank

an k

elan

gsun

gan

hidu

p al

ami s

pesi

es a

sli d

an g

enot

ip, d

an

men

cega

h hi

lang

nya

kean

ekar

agam

an

haya

ti kh

usus

nya

mel

alui

pen

gelo

laan

ha

bita

t di u

nit m

anaj

emen

Org

anis

asi h

arus

men

unju

kkan

bah

wa

ada

lang

kah-

lang

kah

yang

efe

ktif

untu

k m

enge

lola

dan

men

gend

alik

an k

egia

tan

berb

uru,

mem

anci

ng, p

enan

gkap

an

dan

peng

umpu

lan

FSC

Krite

ria 6

.6, P

rinsi

p 9

(Pen

gelo

laan

dan

pe

ning

kata

n H

CV)


Safe

guar

d C

OP

16K

elom

pok

Elem

enIn

stru

men

Acu

an (i

ndik

ator

)D

enom

inat

or U

mum

7. T

inda

kan

untu

k m

enga

tasi

resi

ko

pem

balik

an

Pros

es

pere

ncan

aan

peng

elol

aan

Kapa

sita

s da

n m

ekan

ism

e un

tuk

pere

ncan

aan,

pel

aksa

naan

, pe

man

taua

n be

rkal

a da

n um

pan

balik

m

enge

nai k

emaj

uan

untu

k m

enca

pai

PHL.

PHPL

/SVL

KPr

asya

rat 1

.4U

PH h

arus

men

yedi

akan

renc

ana

peng

elol

aan

dan

stra

tegi

unt

uk

mer

espo

n pe

ruba

han

lingk

unga

n

UPH

har

us m

emon

itor d

an

men

geva

luas

i dam

pak

sosi

al

dan

lingk

unga

n da

ri ke

giat

an

peng

elol

aan.

Has

il m

onito

ring

dan

eval

uasi

har

us d

iana

lisa

dan

dim

anfa

atka

n un

tuk

mem

berik

an u

mpa

n ba

lik y

ang

akan

dim

asuk

kan

dala

m p

rose

s pe

renc

anaa

n un

tuk

taha

p op

eras

iona

l sel

anju

tnya

Adan

ya re

ncan

a pe

ngel

olaa

n ja

ngka

pa

njan

g un

tuk

men

capa

i PH

LPH

PL/S

VLK

P 2.

1

Org

anis

asi h

arus

men

unju

kkan

ko

mitm

en ja

ngka

pan

jang

Pere

ncan

aan

dan

impl

emen

tasi

pe

ngat

uran

hut

an b

erda

sark

an fu

ngsi

da

n je

nisn

ya

LEI

P 1.

2

Peng

elol

aan

dan

mon

itorin

g ya

ng k

uat

Uku

ran

peru

baha

n la

han

kare

na

pera

mba

han

dan

konv

ersi

fung

si h

utan

, ke

baka

ran

dan

ham

bata

n la

inny

a

LEI

P 1.

3

Kapa

sita

s da

n m

ekan

ism

e un

tuk

pere

ncan

aan,

impl

emen

tasi

dan

m

onito

ring

serta

um

pan

balik

men

gena

i pe

rkem

bang

an d

alam

rang

ka m

enca

pai

PHL

PHPL

/SVL

KPr

asya

rat 1

.4


Safe

guar

d C

OP

16K

elom

pok

Elem

enIn

stru

men

Acu

an (i

ndik

ator

)D

enom

inat

or U

mum

8. T

inda

kan

untu

k m

engu

rang

i pe

rpin

daha

n em

isi

Kons

itens

i ko

mitm

en U

PHKe

past

ian

kaw

asan

unt

uk U

PHPH

PL/S

VLK

Pras

yara

t 1.1

UPH

, yan

g m

erup

akan

bag

ian

dari

peru

saha

an, h

arus

mem

iliki

kom

itmen

unt

uk m

enca

pai

peng

elol

aan

huta

n ya

ng b

aik

untu

k se

mua

UPH

dal

am p

erus

ahaa

n

UPH

har

us m

enge

mba

ngka

n st

rate

gi d

an im

plem

enta

siny

a un

tuk

mem

astik

an b

ahw

a tid

ak

ada

kegi

atan

ileg

al d

i dal

am u

nit

peng

elol

aan.

Kom

itmen

pem

egan

g ijin

dan

pe

rusa

haan

PHPL

/SVL

KPr

asya

rat 1

.4

Jam

inan

pem

anfa

atan

laha

n se

baga

i ar

ea h

utan

LEI

P 1.

1

Inve

stas

i hu

tan

yang

be

rkel

anju

tan

Inve

stas

i dan

rein

vest

asi u

ntuk

pe

ngel

olaa

n hu

tan

LEI

P 3.

5

Peni

ngka

tan

mod

al h

utan

LEI

P 3.

6

Men

gont

rol

kegi

atan

ileg

alO

rgan

isas

i har

us m

enge

mba

ngka

n da

n m

ener

apka

n la

ngka

h-la

ngka

h,

dan/

atau

har

us te

rliba

t den

gan

lem

baga

regu

lato

r unt

uk s

ecar

a si

stem

atis

mel

indu

ngi U

nit M

anaj

emen

da

ri pe

nggu

naan

sum

ber d

aya

yang

tida

k sa

h at

au il

egal

, ter

mas

uk

pem

ukim

an d

an k

egia

tan

ilega

l lai

nnya

FSC

Krite

ria 1

.4


3.3. Ringkasan dari Kelompok Elemen Utama dan Denominator Umum

Menindaklanjuti konsultasi dengan para pihak, kelompok elemen dan denominator umum lebih disempurnakan berdasarkan masukan dari peserta. Penyelarasan kelompok elemen dan denominator umum juga direvisi untuk meningkatkan pengaturan hirarkis safeguards, kelompok dan denominator umum, yang memfasilitasi tahap berikutnya untuk formalisasi prinsip, kriteria dan indikator. Keluaran dari tahap ini diringkas dalam tabel di bawah ini, dimana setiap tabel berkesesuaian dengan safeguards COP 16 tertentu. Sekali lagi, tabel ini merupakan output sementara, menunggu masukan lebih lanjut dari para pihak dan revisi oleh tim pengembangan:

Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum1. Tindakan-tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi maupun persetujuan internasional yang relevan

Patuh terhadap hukum dan regulasi pemerintah (kepatuhan hukum)

Unit Pengelola Hutan (UPH) harus patuh terhadap hukum dan peraturan pemerintah dan memiliki komitmen terhadap konvensi/persetujuan internasionalKomitmen terhadap

konvensi/persetujuan internasional

Patuh terhadap hukum

Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional

Pengelolaan Sistem Informasi

UPH harus memiliki pengaturan institusional untuk mendukung tata kelola hutan yang baik

UPH harus memiliki struktur organisasi, yang memungkinkan adanya komunikasi yang baik (internal dan eksternal) dan koordinasi operasional yang mengarah pada monitoring efektif terhadap kinerja tata kelola yang baik

Struktur Organisasi

Kebijakan Pengelolaan

Kebijakan anti korupsi

Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.

Pembagian manfaat yang adil

UPH mengidentifikasi lokasi, profil sosial dan potensi dampak UPH terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk hak-hak dan akses mereka terhadap area hutan dan mendemonstrasikan aksi yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif

UPH harus memiliki mekanisme yang berfungsi dan didokumentasikan untuk distribusi manfaat yang diterima bersama dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal

UPH harus memiliki prosedur untuk memberikan kompensasi atas penggunaan pengetahuan adat atau tradisional untuk tujuan komersil


Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umumIdentifikasi pemegang hak

UPH harus mengidentifikasi dan menghormati kepemilikan, hak untuk menggunakan dan/atau pengelolaan lahan dan sumberdaya oleh masyarakat adat di dalam atau di area yang mendapatkan dampak dari UPH

UPH harus bekerja sama dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal di dalam atau di area yang terkena dampak UPH untuk memetakan dan membuat batas hutan adat atau area lainnya dimana terdapat kepemilikan dan/atau terdapat klaim hak pemanfaatan; pemetaan tersebut harus partisipatif, terbuka dan dengan pendekatan inklusif.

Resolusi konflik UPH harus memiliki prosedur untuk meresolusi konflik dan mengkomunikasikan prosedur ini kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal di dalam atau di area yang potensial terkena dampak operasi UPH

Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum4. Partisipasi penuh dan efektif dari para pihak yang relevan, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini

Pelibatan dan partisipasi para pihak

UPH harus melibatkan para pihak yang relevan dalam seluruh proses pengeloaan dan proses tersebut disepakati/diketahui para pihak

Pengakuan dan persetujuan para pihak

Persetujuan para pihak akan ditunjukkan sebelum pelaksanaan kegiatan

Mekanisme keluhan Ada mekanisme keluhan dengan bukti bahwa mekanisme tersebut berfungsi dengan efektif

Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya

Terdapat area yang dilindungi dan pengelolaannya, termasuk habitat untuk spesies langka, dalam bahaya dan terancam, yang didokumentasikan dan dapat diverifikasi

UPH harus mengalokasikan dan mengelola sistem pengelolaan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan untuk berbagai jenis spesies dan sumberdaya bagi keanekaragaman hayati

Pengelolaan keanekaragaman hayati

UPH harus menjaga, melestarikan atau mengembalikan layanan ekosistem dan nilai-nilai lingkungan dari unit manajemen dan harus menghindari dampak negatif di lingkungan

UPH harus mengembangkan strategi untuk menerapkan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menjamin perlindungannya


3.4. Konsultasi Para Pihak Selama Pengembangan PCI untuk SIS-REDD+

Selama tahun 2011 sampai 2012, pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk SIS-REDD+ merupakan proses yang inklusif, didukung oleh partisipasi multi-pihak melalui tiga lokakarya nasional dan 3 diskusi kelompok terfokus. Koordinasi dari konsultasi multi-pihak dipimpin oleh Pustanling dengan dukungan GIZ. Dua analisis teknis dilaksanakan oleh Daemeter Consulting, yang hasilnya dipresentasikan kepada para pihak untuk mendapatkan umpan balik. Konsultasi para pihak yang utama, dan poin-poin kunci dari perkembangan dari setiap acara tersebut, diringkas pada tabel berikut ini:

Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum6. Tindakan untuk mengatasi resiko pembalikan

Proses perencanaan pengelolaan

UPH harus menyediakan rencana pengelolaan dan strategi untuk merespon perubahan lingkungan

UPH harus memonitor dan mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan. Hasil monitoring dan evaluasi harus dianalisis dan dimanfaatkan untuk memberikan umpan balik yang akan dimasukan dalam proses perencanaan untuk tahap operasional selanjutnya

Pengelolaan dan monitoring yang kuat

Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi

Konsitensi komitmen UPH

UPH, yang merupakan bagian dari perusahaan, harus memiliki komitmen untuk mencapai pengelolaan hutan yang baik untuk semua UPH dalam perusahaan

UPH harus mengembangkan strategi dan implementasinya untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan ilegal di dalam unit pengelolaan.

Investasi hutan yang berkelanjutan

Mengontrol kegiatan ilegal


Tang

gal

Med

iaIn

stru

men

Nar

asum

ber

Poin

Dis

kusi

21 M

aret

201

1Lo

kaka

rya

Nas

iona

l-

Para

pih

ak k

unci

ke

huta

nan

(sek

itar 1

00

pese

rta)

Loka

kary

a N

asio

nal t

enta

ng “

Men

erje

mah

kan

Kepu

tusa

n C

OP-

16 te

ntan

g S

afeg

uard

s R

EDD

+ ke

dal

am k

onte

ks m

emba

ngun

sis

tem

info

rmas

i im

plem

enta

si S

afeg

uard

s R

EDD

+ di

In

done

sia”

•Pr

esen

tasi

men

gena

i ins

trum

en s

afeg

uard

s w

ajib

ata

u su

kare

la y

ang

seda

ng d

igun

akan

di

sekt

or k

ehut

anan

di I

ndon

esia

ser

ta p

enga

lam

an im

plem

enta

siny

a

•In

stru

men

yan

g di

pres

enta

sika

n an

tara

lain

: KLH

S, S

ESA,

HC

VF, A

MD

AL, F

PIC

, krit

eria

ta

ta k

elol

a ya

ng b

aik,

saf

egua

rds

berb

asis

hak

, dan

PH

PL.

•D

isku

si m

enge

nai k

ekua

tan,

kel

emah

an, p

ener

apan

dan

kes

esua

ian

inst

rum

en-in

stru

men

te

rseb

ut te

rhad

ap R

EDD

+

•D

isku

si m

enge

nai e

lem

en a

pa s

aja

yang

per

lu d

imon

itor

17 N

ovem

ber 2

011

FGD

-Pe

serta

FG

D

Pres

enta

si d

an d

isku

si h

asil

awal

dar

i “An

alis

is In

stru

men

Saf

egua

rds

dan

Kepr

aktis

an m

erek

a te

rhad

ap R

EDD

+” o

leh

Dae

met

er C

onsu

lting

26 J

anua

ri 20

12Lo

kaka

rya

Nas

iona

l-

Para

pih

ak k

unci

ke

huta

nan

Loka

kary

a N

asio

nal t

enta

ng “

Men

gem

bang

kan

Sist

em In

form

asi I

mpl

emen

tasi

Saf

egua

rds

RED

D+”

(Lok

akar

ya N

asio

nal I

I) de

ngan

tuju

an s

ebag

ai b

erik

ut:

•M

empe

rbai

ki s

trukt

ur ra

ncan

gan

kele

mba

gaan

dan

alir

an in

form

asi d

alam

SIS

-RED

D +

•M

engi

dent

ifika

si a

lat

ukur

yan

g se

suai

(pr

insi

p, k

riter

ia d

an in

dika

tor)

untu

k pe

laks

anaa

n si

stem

mon

itorin

g sa

fegu

ards

Loka

kary

a N

asio

nal I

I dira

ncan

g un

tuk

men

dapa

tkan

um

pan

balik

dar

i par

a pi

hak

dan

men

jaw

ab p

erta

nyaa

n ya

ng b

erka

itan

deng

an s

trukt

ur d

an m

ekan

ism

e da

ri SI

S se

rta, P

rinsi

p Kr

iteria

dan

Indi

kato

r unt

uk S

IS-R

EDD

+.

Prin

sip,

Krit

eria

dan

Indi

kato

r unt

uk S

IS-R

EDD

+, d

iang

gap

seba

gai d

asar

dan

mas

ukan

aw

al

untu

k pe

ngem

bang

an le

bih

lanj

ut p

ada

FGD

ber

ikut

nya.

19 A

pril

2012

FGD

Sem

ua

inst

rum

enPe

serta

FG

D

•Pr

esen

tasi

da

n di

skus

i m

enge

nai

pend

ekat

an

met

odol

ogis

ya

ng

dike

mba

ngka

n ol

eh

Dae

met

er C

onsu

lting

ber

dasa

rkan

ana

lisis

seb

elum

nya

untu

k m

enge

kstra

k el

emen

um

um

dari

inst

rum

en s

afeg

uard

s ya

ng a

da s

ebag

ai d

asar

unt

uk m

erum

uska

n dr

aft P

rinsi

p, K

riter

ia

dan

Indi

kato

r unt

uk m

engu

kur p

elak

sana

an S

afeg

uard

s R

EDD

+

•Pe

mba

hasa

n dr

af K

& I

untu

k m

enge

nai S

afeg

uard

s (c

) dan

(d)

CO

P-16

tent

ang

hak-

hak

mas

yara

kat d

an m

asya

raka

t ada

t ber

dasa

rkan

par

tisip

asi p

ara

piha

k.

Tabe

l: Ri

ngka

san

Kons

ulta

si P

ara

Piha

k un

tuk

Peng

emba

ngan

PCI

bag

i Si

stem

Inf

orm

asi

RED

D+Sa

fegu

ards


Tang

gal

Med

iaIn

stru

men

Nar

asum

ber

Poin

Dis

kusi

8 M

ei 2

012

FGD

Sem

ua

inst

rum

enPe

serta

FG

D

•Pr

esen

tasi

dan

dis

kusi

men

gena

i dra

ft pe

rtam

a PC

I.

•PC

I ter

lalu

ber

orie

ntas

i pad

a U

nit P

enge

lola

an H

utan

(UPH

). D

iper

luka

n re

visi

seh

ingg

a bi

sa d

igun

akan

sec

ara

umum

pad

a se

mua

leve

l (lo

kasi

, reg

iona

l dan

nas

iona

l). U

PH

perlu

defi

nisi

yan

g le

bih

baik

. Uni

t RED

D+

tidak

sel

alu

dala

m b

entu

k U

PH.

•H

arus

ada

pen

deka

tan

khus

us u

ntuk

men

gado

psi p

rinsi

p FP

IC/P

ADIA

TAPA

ke

PCI.

FPIC

/PAD

IATA

PA h

arus

dilih

at s

ebag

ai s

ebua

h id

eolo

gi s

ekal

igus

pro

ses.

•PC

I har

us s

esed

erha

na m

ungk

in s

ehin

gga

kebu

tuha

n in

form

asi s

afeg

uard

s tid

ak

men

jadi

beb

an la

in u

ntuk

uni

t pen

gelo

laan

RED

D+.

17 M

ei 2

012

Inte

rvie

w

indi

vidu

HC

VPa

nel T

ekni

s Ja

ringa

n N

aras

umbe

r HC

V

•Ko

nsep

HC

V pa

da a

wal

nya

dike

mba

ngka

n ol

eh F

ores

t Ste

war

dshi

p C

ounc

il (F

SC)

untu

k m

emba

ntu

men

entu

kan

kaw

asan

hut

an y

ang

luar

bia

sa d

an s

anga

t pen

ting

– H

utan

den

gan

Nila

i Kon

serv

asi T

ingg

i unt

uk d

igun

akan

dal

am s

ertifi

kasi

pen

gelo

laan

hu

tan.

•D

enga

n m

engi

dent

ifika

si n

ilai-n

ilai k

unci

ini d

an m

enja

min

bah

wa

nila

i-nila

i di

perta

hank

an a

tau

ditin

gkat

kan,

mak

a pe

ngel

olaa

n ya

ng ra

sion

al y

ang

kons

iste

n de

ngan

per

lindu

ngan

nila

i-nila

i pen

ting

kaw

asan

hut

an d

an li

ngku

ngan

sos

ial d

apat

di

buat

.

•Ko

nsep

HC

V da

pat d

itera

pkan

dal

am s

afeg

uard

s R

EDD

+ de

ngan

per

timba

ngan

bah

wa

safe

guar

ds ju

ga b

erbi

cara

tent

ang

nila

i-nila

i kea

neka

raga

man

hay

ati d

an n

ilai-n

ilai

sosi

al, e

kono

mi d

an b

uday

a ba

gi m

asya

raka

t ada

t ata

u m

asya

raka

t lok

al.

5 Ju

ni 2

012

Inte

rvie

w

indi

vidu

FSC

Angg

ota

POKJ

A R

evie

w F

SC P

&C

•Ad

opsi

beb

erap

a Pr

insi

p da

n Kr

iteria

FSC

ke

PCI I

ndon

esia

unt

uk s

afeg

uard

s R

EDD

+ sa

ngat

dih

arga

i. H

al in

i men

unju

kkan

bah

wa

prin

sip-

prin

sip

FSC

dite

rima

dan

dapa

t di

tera

pkan

.

•St

anda

r FSC

tela

h ad

a se

lam

a le

bih

dari

15 ta

hun.

Sud

ah b

erba

gai u

paya

dila

kuka

n un

tuk

mem

buat

nya

lebi

h se

derh

ana,

mud

ah d

itera

pkan

tanp

a m

engo

rban

kan

kual

itas

stan

dar i

tu s

endi

ri.

•Pe

nggu

naan

yan

g se

suai

dar

i leg

alita

s, ta

ta k

elol

a, k

eane

kara

gam

an h

ayat

i dan

prin

sip-

prin

sip

mas

yara

kat a

dat.

8 Ju

ni 2

012

Inte

rvie

w

indi

vidu

AMD

AL/K

LHS

Peni

lai A

MD

AL•

AMD

AL/K

LHS

mer

upak

an k

eran

gka

kerja

lega

l unt

uk s

emua

keg

iata

n ya

ng b

erda

mpa

k pa

da li

ngku

ngan

.

•Ad

alah

hal

yan

g se

suai

dan

waj

ib b

agi s

etia

p st

anda

r lin

gkun

gan

untu

k m

enga

dops

i pe

rsya

rata

n AM

DAL

/ KL

HS.

•D

isad

ari b

ahw

a te

rkad

ang

AMD

AL d

ilem

ahka

n ol

eh im

plem

enta

si y

ang

tidak

mem

adai

da

n se

suai

den

gan

pera

tura

n.


Tang

gal

Med

iaIn

stru

men

Nar

asum

ber

Poin

Dis

kusi

26 J

uli 2

012

Loka

kary

a N

asio

nal

Selu

ruh

para

pih

ak

terk

ait

Loka

kary

a na

sion

al te

ntan

g Pe

mbe

ntuk

an S

iste

m In

form

asi S

afeg

uard

s R

EDD

+

•Pr

esen

tasi

dan

dis

kusi

tent

ang

kegi

atan

terk

ait d

enga

n sa

fegu

ards

RED

D+

yang

sed

ang

berla

ngsu

ng d

i Ind

ones

ia (p

emba

ngun

an S

iste

m In

form

asi s

afeg

uard

s R

EDD

+ ol

eh

Pust

anlin

g, p

enge

mba

ngan

PR

ISAI

ole

h Sa

tgas

RED

D+

dan

adap

tasi

dar

i St

anda

r So

sial

dan

Lin

gkun

gan

RED

D+

ke d

alam

kon

teks

Indo

nesi

a di

sat

u pr

ovin

si p

erco

ntoh

an)

didu

kung

ole

h C

linto

n C

limat

e In

itiat

ive

dan

baga

iman

a ke

dua

hal i

ni b

erhu

bung

an s

atu

sam

a la

in.

13 A

gust

us 2

012

Inte

rvie

w

indi

vidu

PHPL

/SVL

KD

irekt

ur P

engo

laha

n da

n Pe

reda

ran

Has

il H

utan

SVLK

dan

Saf

egua

rds

RED

D:

Baik

SVL

K at

au S

afeg

uard

s m

emilik

i tuj

uan

yang

sam

a un

tuk

men

capa

i Pen

gelo

laan

Hut

an

Lest

ari.

Kedu

a si

stem

ini b

erpo

tens

i unt

uk s

alin

g m

endu

kung

sat

u sa

ma

lain

. Ked

ua s

iste

m in

i di

inis

iasi

ole

h pe

mer

inta

h (K

emen

hut)

Aks

epta

bilit

as :

Kare

na S

VLK

mer

upak

an s

kem

a w

ajib

, sem

ua U

PH h

arus

men

erim

a pe

rsya

rata

n in

i unt

uk

peng

akua

n hu

kum

terh

adap

bis

nis

mer

eka.

Sem

ua U

PH a

kan

men

giku

ti pe

ratu

ran

ini.

Jika

m

erek

a ak

an m

elak

ukan

bis

nis

karb

on d

i UPH

mer

eka,

SVL

K ha

rus

men

jadi

per

syar

atan

pe

rtam

a se

belu

m s

kem

a at

au s

tand

ar la

in d

itera

pkan

, ter

mas

uk S

afeg

uard

s R

EDD

Indo

nesi

a ke

tika

suda

h ad

a.

Pene

rimaa

n da

ri pa

sar t

elah

sud

ah je

las

dan

ada

bebe

rapa

sin

yal p

ositi

f dar

i Ero

pa, J

epan

g da

n pa

sar A

S. D

alam

wak

tu d

ekat

, pas

ar a

kan

men

gena

li da

n m

enga

kui S

VLK

yang

ada

lah

bran

ding

huk

um d

ari h

utan

Indo

nesi

a

Impl

emen

tabi

litas

dan

rele

vans

i den

gan

Safe

guar

ds R

EDD

+:SV

LK te

lah

diuj

i di b

erba

gai j

enis

kon

sesi

di s

elur

uh In

done

sia,

dar

i ska

la k

ecil

hing

ga b

isni

s be

sar d

alam

uni

t pen

gelo

laan

hut

an. M

eski

pun

mas

ih a

da b

anya

k de

tail

yang

har

us d

iper

baik

i, na

mun

tida

k ak

an a

da m

asal

ah b

agi U

PH d

an b

adan

ver

ifika

si u

ntuk

men

erap

kan

stan

dar i

ni.

Ole

h ka

rena

SVL

K te

lah

diuj

i dan

diim

plem

enta

sika

n, s

afeg

uard

s R

EDD

+ In

done

sia

dapa

t m

enga

dops

i beb

erap

a ba

gian

dar

i sta

ndar

SVL

K, k

husu

snya

dal

am p

ersy

arat

an h

ukum

. Ada

ba

nyak

det

ail d

alam

sta

ndar

yan

g m

emilik

i rel

evan

si d

an d

apat

dia

dops

i ole

h S

afeg

uard

s R

EDD

+, te

rmas

uk a

spek

sos

ial d

an li

ngku

ngan

.

13 A

gust

us 2

012

Inte

rvie

w

indi

vidu

LEI

Posi

si L

EI p

ada

peng

emba

ngan

Saf

egua

rds

RED

D+

Indo

nesi

a ad

alah

unt

uk m

endu

kung

in

isia

tif In

done

sia,

sej

auh

stan

darn

ya ti

dak

berte

ntan

gan

deng

an s

tand

ar s

ertifi

kasi

dan

inis

iatif

LE

I lai

nnya

.

Saat

ini,

LEI m

emilik

i ker

ja s

ama

deng

an S

tand

ar S

osia

l dan

Lin

gkun

gan

(SES

) RED

D+,

di

dana

i ole

h C

linto

n Fo

unda

tion.

Inis

iatif

ini a

kan

foku

s un

tuk

men

duku

ng h

ak-h

ak m

asya

raka

t da

n as

pek

kean

ekar

agam

an h

ayat

i. Ke

giat

an b

erad

a di

sub

nas

iona

l/pro

yek

dan

tela

h m

enco

ba u

ntuk

men

sine

rgik

an s

tand

ar L

EI d

enga

n st

anda

r SES

.

Sang

at m

ungk

in b

ahw

a pe

ngal

aman

LEI

di t

ingk

at s

ub n

asio

nal a

kan

diad

opsi

ole

h S

afeg

uard

R

EDD

.


3.5. Pengembangan PCI untuk Mengukur Implementasi REDD+

Pada tahap akhir ini, dikembangkan sebuah draf kerangka Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk pelaksanaan safeguards REDD+. Dasar pengembangan ini adalah analisis yang dilakukan sebelumnya: identifikasi elemen yang sesuai dari instrumen yang ada, prioritas dan pengelompokan elemen, identifikasi denominator umum, dan keselarasan dari denominator umum dengan 7 safeguards COP 16. Dalam pembangunan kerangka PCI, konsultasi para pihak menghasilkan revisi untuk draf awal. Format yang disajikan di sini merupakan versi lanjutan sesuai dengan proses revisi.

Sebagaimana digambarkan sebelumnya, Prinsip kerangka kerja PCI dikembangkan sedapat mungkin dalam rangka merespon safeguards COP 16 yang relevan secara langsung. Akhirnya mengasosiasikan setiap safeguard dengan Prinsip tertentu bisa dilakukan. Sesuai dengan struktur hirarkis dari kerangka PCI, setiap Prinsip didukung oleh satu atau lebih kriteria, dengan total 17 Kriteria di bawah 7 Prinsip. Demikian pula, tiap Kriteria didasarkan satu atau lebih indikator, untuk total 32 Indikator di bawah 17 Kriteria.

Total 7 Prinsip Sesuai dengan 7

Total 17 Kriteria

Total 32 indikators

Safeguards

Indicator

Indicator

Criteria

Criteria

Criteria

Criteria

Criteria

Principle 1

Indicator

Indicator

Criteria

Criteria

CriteriaPrinciple 2

Principle 3

Principle 4

Principle 5

Principle 6

Principle 7

NFP/Conventions

Good governance, sovereignty

Indigenous rights & community

Stakeholder engagement

Biodiversity & ecosystems

Permanence

Leakage

Dalam kerangka PCI, masing-masing Kriteria dirujuk ke satu atau lebih elemen spesifik yang berasal dari instrumen yang ada. Dalam beberapa kasus, Indikator juga direferensikan dengan elemen yang paling erat terkait. Dengan cara ini setiap Safeguard didukung oleh satu Prinsip, beberapa Kriteria dan banyak Indikator, semua terkait saling silang pada kriteria dan indikator dari instrumen yang ada.

Safeguards

Safeguards


Sebuah contoh dari format struktur PCI disertakan di bawah ini, dengan keterangan:

3.6. Ringkasan Prinsip, Kriteria dan Indikator

Tabel berikut ini meringkas Prinsip dan Kriteria, serta hubungannya dengan 7 safeguards COP 16, yang dikembangkan selama analisis. Mengikuti hal ini, bagian akhir dari laporan memberikan versi lengkap dari Prinsip, Kriteria dan Indikator yang komprehsif untuk implementasi safeguards REDD+. Versi final ini menampilkan versi draft terakhir yang merupakan bahan untuk konsultasi para para pihak.

Indikator (Satu dari beberapa kriteria)

Prinsip yang sesuai Principle.

COP 16

Elemen dari instrumen yang ada yang relevan dengan kriteria

Kriteria terkait (satu dan beberapa prinsip)

Safeguards


Safeguard Prinsip KriteriaTindakan-tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi maupun persetujuan internasional yang relevan

Prinsip 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan Nasional

Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional mengikuti, dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional.

1.1 Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan/ diatur/dikelola di bawah wewenang lembaga sub-nasional atau nasional yang tepat dan, bila sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia.

1.2 Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia.

1.3 Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional seperti yang dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia.

Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional

Prinsip 2. Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional

Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional.

2.1 Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2.2 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi dan harus mematuhi undang-undang anti korupsi Indonesia.

Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.

Prinsip 3. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal

Kegiatan REDD+ harus menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi.

3.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat dan lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat sub-nasional dan tapak.

3.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus termasuk proses untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ berlangsung.

3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi mendatang.

3.4 Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial

Partisipasi penuh dan efektif dari para pihak yang relevan, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini.

Prinsip 4. Efektivitas dari Partisipasi Para pihak

Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya dengan tingkat intensitas yang meningkat mengikuti tingkatannya, dari skala nasional ke skala tapak

4.1 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian akan melibatkan para pihak ini dalam proses perencanaan, dan memastikan proses tersebut diketahui oleh para pihak

4.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ termasuk adanya prosedur atau mekanisme untuk mengatasi keluhan atau perselisihan.


Safeguard Prinsip Kriteria

Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.

Prinsip 5. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jasa Sosial dan Lingkungan

Kegiatan REDD+ harus mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan.

5.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk identifikasi dan penilaian dampak terhadap potensi dampak kegiatan terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus didesain sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan.

5.2 Kegiatan REDD+ harus termasuk identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasikan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya.

Tindakan untuk mengatasi resiko balik.

Prinsip 6. Pengurangan Resikobalik

Kegiatan REDD+ harus mengurangi resiko balik melalui cara yang sesuai dengan skala dan konteks, menekankan tindakan sub-nasional dan inisiatif kebijakan tingkat nasional

6.1 Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ akan menentukan risiko dari ancaman internal dan eksternal untuk stok karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya.

6.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan berkala terhadap ancaman dan menerapkan manajemen adaptif untuk mengurangi pembalikan.

Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi

Prinsip 7. Pengurangan perpindahan emisi

Menyadari bahwa monitoring dan pengurangan emisi dari perpindahan merupakan tanggung jawab sub-nasional (KPH, Kabupaten, Provinsi) dan pemerintah nasional, maka kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dan mendukung pemantauan sub-nasional dan nasional.

7.1 Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional.

7.2 Sesuai dengan skala dan konteks, pemantauan berkala terkait dengan emisi hutan dan perubahan stok karbon di daerah kegiatan REDD+ harus dilaksanakan, dan harus mencakup pemantauan upaya dan hasil dalam mengurangi perpindahan emisi.


4. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2011 dan 2012, dalam proses yang melibatkan tiga lokakarya besar nasional, konsultasi regional dan 3 Diskusi Kelompok Terfokus, telah dikembangkan suatu kerangka kerja Prinsip, Kriteria dan Indikator (PCI) untuk SIS-REDD+.

PCI untuk SIS-REDD+ yang ditampilkan disini berdasarkan pada instrumen wajib dan sukarela yang ada, yang relevan dengan safeguards REDD+ sebagaimana ditentukan oleh Keputusan 1/CP.16 tahun 2010, sesuai dengan Kesepakatan Cancun. Berdasarkan analisis, kepraktisan, efektifitas dan kapasitas implementasi, PCI dianggap sesuai dengan konteks nasional Indonesia dan disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Kerangka kerja PCI ini merupakan hasil yang masih berkembang, yang didasarkan pada telaah dan perbaikan lebih lanjut. Untuk itu, Pustanling Kementerian Kehutanan menyambut baik umpan balik lebih lanjut dari para pihak untuk menyempurnakan sistem tersebut.

Komentar dapat dikirimkan ke alamat berikut ini:

Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling)Kementerian Kehutanan Republik IndonesiaGedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto, JakartaTel/Fax: (021) 5733433Email: [email protected]; [email protected]: www.staneclime.org


Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)di Indonesia

Sesuai dengan keputusan COP-16/2010

Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan

2013

Lampiran

Safeguards


SAFEGUARD 1. Tindakan-tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi maupun persetujuan internasional yang relevan.

Prinsip 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional mengikuti, dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional. [PHPL/

SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: PrasyaratII.1-II.3; FSC: Prinsip 1; Permenhut No.8/2010]

1.1. Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan/diatur/dikelola di bawah wewenang lembaga sub-nasional atau nasional yang tepat dan, bila sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3]

1.1.1 Ketersediaan dokumen hukum dan administratif yang membuktikan kewenangan yang jelas untuk kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya

1.2. Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]

1.2.1 Ketersediaan dokumen perencanaan, prosedur, dan laporan periodik mengenai implementasi peraturan pemerintah yang relevan.

1.2.2 Ketersediaan laporan mengenai implementasi konvensi/persetujuan internasional.

1.3. Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional seperti yang dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia. [Permenhut No.49/2011 mengenai rencana

jangka panjang sektor hutan Indonesia untuk 2011-2030 dan RENSTRA dari Kementerian Kehutanan yang berlaku]

1.3.1 Kegiatan REDD+ pada tingkat sub-nasional sejalan dengan dan mendukung tujuan prioritas pada rencana strategis jangka panjang dari sektor kehutanan Indonesia.

SAFEGUARD 2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional

Prinsip 2. Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional

Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional.

2.1 Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. [tingkat situs: PHPL/SVLK: Prasyarat 1.2; LEI: Prasyarat 1.1-1.5]

2.1.1 Pernyataan yang jelas dari kebijakan mengenai penyampaian informasi oleh unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.


2.1.2 Pernyataan yang dengan jelas menguraikan struktur, tugas dan fungsi organisasi dari unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.

2.2 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi dan harus mematuhi undang-undang anti korupsi Indonesia.[FSC: Kriteria 1.7], dan harus mengikuti undang-undang anti korupsi Indonesia [Undang-Undang Anti Korupsi No. 31/1999; Konvensi Anti Korupsi PBB, diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/2006;

Permenhut No.67/2011; Instruksi Menteri Kehutanan, 2012; Pakta Integritas].

2.2.1 Pernyataan kebijakan anti korupsi yang jelas.

SAFEGUARD 3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.

Prinsip 3. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal

Kegiatan REDD+ harus menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi.

3.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat sub-nasional dan tapak. [FSC: Kriteria 3.1; PP 28/2009]

3.1.1 Ketersediaan peta dan/atau dokumen apapun mengenai masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah diidentifikasi, termasuk hak-hak mereka dalam wilayah kegiatan REDD+. [LEI: S1.3]

3.1.2 Ketersediaan rencana kerja dan pengaturan untuk mengakomodasi hak maupun aspirasi masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya hutan. [LEI: P2.9]

3.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai.[SVLK/PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4]

3.2.1 Ketersediaan dokumentasi proses konsultasi yang menunjukkan upaya, kesesuaian skala kegiatan dan intensitas kegiatan untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) dari masyarakat adat dan lokal yang berpotensi terpengaruh oleh kegiatan REDD+.[SVLK/PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4]

3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi mendatang.[FSC: Prinsip 4; LEI: S1.3]

3.3.1 Kebijakan, rencana dan/atau program tidak boleh berdampak pada marjinalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan akses dan kendali atas sumber daya alam, modal maupun pengetahuan. [KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, KLHS Nilai Keadilan]


3.3.2 Mekanisme yang terdokumentasi atas distribusi keuntungan yang adil di antara masyarakat adat dan lokal yang terpengaruh, serta bukti implementasi yang bisa ditunjukkan. [SVLK/PHPL:

4.3]

3.4. Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial. [FSC: Kriteria 3.6 & 4.8; LEI: S.2.2]

3.4.1 Ketersediaan mekanisme atau prosedur untuk pemberian kompensasi atas pemanfaatan komersial atas pengetahuan tradisional.

SAFEGUARD 4. Partisipasi penuh dan efektif dari para pihak yang relevan, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini.

Prinsip 4. Efektivitas dari Partisipasi Para pihak

Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya.

4.1 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian akan melibatkan para pihak ini dalam proses perencanaan, dan memastikan proses tersebut diketahui oleh para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip6 dalam Partisipasi]

4.1.1 Ketersediaan daftar para pihak yang terlibat.

4.1.2 Proses yang terdokumentasi dari perjanjian dengan para pihak.

4.1.3 Bukti yang terdokumentasi dari proses perencanaan dan pemantauan yang melibatkan para pihak yang relevan.

4.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ termasuk adanya prosedur atau mekanisme untuk mengatasi keluhan atau perselisihan.[SVLK/PHPL: 4.4]

4.2.1 Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya.

4.2.2 Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/

PHPL: 4.4]

4.2.3 Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang pantas untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4]

SAFEGUARD 5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada safeguards dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.


Prinsip 5. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jasa Sosial dan Jasa Lingkungan

Kegiatan REDD+ harus mencakup mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan.

5.1 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkah-langkah konservasi yang perlu dilakukan.[FSC: Kriteria6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]

5.1.1 Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan.

5.1.2 Rencana tata kelola dan pemantauan untuk mempertahankan jasa sosial dan lingkungan harus tersedia. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: P9 pada HCV]

5.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasikan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip9 pada HCV]

5.2.1 Rekaman/catatan dari spesies yang terancam punah, langka, mengancam, dan endemik harus tersedia.

5.2.2 Ketersediaan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati

5.2.3 Bukti implementasi yang konsisten dari rencana pengelolaan keanekaragaman hayati

5.2.4 Bukti dari penginderaan jarak jauh bahwa kegiatan REDD+ telah mencegah konversi hutan alam seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah Indonesia. [Permenhut No.5/2010; FSC:

Kriteria 6.9]

SAFEGUARD 6. Tindakan untuk mengatasi resiko balik.

Prinsip 6. Resiko Balik ( )

Kegiatan REDD+ harus mengurangi resiko balik melalui cara yang sesuai dengan skala dan konteks, dengan penekanan pada tindakan sub-nasional dan inisiatif kebijakan tingkat nasional.

6.1 Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ akan menentukan risiko dari ancaman internal dan eksternal untuk stok karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya.

6.1.1 Ketersediaan penilaian resiko untuk tapak atau wilayah kegiatan REDD+, yang meliputi penilaian terhadap resiko kebakaran hutan, perambahan hutan, penebangan liar, dan dampak eksternal lainnya.

6.1.2 Ketersediaan rencana mitigasi resiko yang terkait untuk mengatasi resiko balik yang besar.

6.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan berkala terhadap ancaman dan menerapkan manajemen adaptif untuk mengurangi pembalikan.

6.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang menunjang penilaian periodik terhadap resiko pembalikan, dan merekomendasikan langkah-langkah pengelolaan adaptif untuk mitigasi jika diperlukan.

Risk of Reversal


6.2.2 Bukti dari pengelolaan aktif terhadap ancaman pembalikan, disesuaikan dengan rekomendasi yang muncul dari pemantauan tahunan.

SAFEGUARD 7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi

Prinsip 7. Pengurangan perpindahan emisi

Menyadari bahwa monitoring dan pengurangan emisi dari perpindahan merupakan tanggung jawab sub-nasional (KPH, Kabupaten, Provinsi) dan pemerintah nasional, maka kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dan mendukung pemantauan sub-nasional dan nasional.

7.1 Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional.

7.1.1 Ketersediaan dokumentasi penilaian dan analisis tentang jenis perpindahan emisi yang mungkin terjadi di luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional.

7.1.2 Tersedianya dokumentasi strategi untuk pengurangan emisi, di bawah skenario realistis, yang menghindari perpindahan emisi di luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional

7.2 Sesuai dengan skala dan konteks, pemantauan berkala terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon di wilayah kegiatan REDD+ dilaksanakan, dan harus mencakup pemantauan upaya dan hasil dalam mengurangi perpindahan emisi.

7.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon, untuk wilayah kegiatan REDD+ dan perpindahan emisi berkurang luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional.


Annex 1. KETERANGAN ISTILAH

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

FPIC

Free, Prior, and Informed Consent (or Consultation, per Government of USA and WB) atau Persetujuan (atau Konsultasi) Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, sebuah proses yang memberi kesempatan bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal untuk menolak atau menerima aktivitas di hutan dimana mereka memiliki hak.

FSC

Forest Stewardship Council atau Dewan Pengelolaan Hutan, lihat SFM dan HCVF

Jasa Ekosistem

Manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Hal ini mencakup:

a. Pengadaan jasa seperti makanan, produk-produk hutan dan air;

b. Jasa pengendalian seperti pengendalian banjir, kekeringan, degradasi tanah, kualitas udara, iklim dan penyakit;

c. Jasa pendukung seperti formasi tanah dan siklus gizi;

d. Dan jasa budaya maupun nilai-nilai budaya seperti manfaat rekreasi, spiritual, keagamaan serta berbagai manfaat non-material lainnya.

(Sumber: Berdasarkan R. Hassan, R. Scholes and N. Ash. 2005. Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia: Sintesis. Seri Penilaian Ekosistem Milenium. Island Press, Washington DC).

Jasa Sosial dan Lingkungan

Lihat ‘Jasa Ekosistem’

Keanekaragaman Hayati

Keberagaman variasi di antara organisme hidup dari berbagai sumber termasuk, di antaranya, yang hidup di daratan, laut maupun ekosistem air lainnya, dan kompleks ekologi tempat mereka berada; ini termasuk keberagaman spesies, antara spesies satu dengan lainnya, dan dengan ekosistemnya. (Sumber: Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati 1992, Artikel 2)


Konservasi

Aktivitas pengelolaan yang dirancang untuk mempertahankan lingkungan atau nilai-nilai budaya yang teridentifikasi dalam jangka panjang. Aktivitas pengelolaan ini bisa mencakup intervensi nol atau minimal hingga intervensi dalam lingkup spesifik yang sepantasnya, dan aktivitas yang dirancang untuk mempertahankan, atau sejalan dengan mempertahankan, nilai-nilai yang diidentifikasi tersebut. (Sumber: FSC 2011).

Perpindahan Emisi

Peningkatan emisi GHG di luar batas wilayah proyek sebagai hasil dari aktivitas proyek. (Sumber: Standar CCB).

Tata Kelola yang Baik

Tata kelola bisa dilihat sebagai praktek otoritas ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola semua persoalan negara di semua tingkat. Tata kelola memiliki tiga dimensi: ekonomi, politik, dan administratif. Tata kelola ekonomi mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi negara dan hubungannya dengan perekonomian lain. Tata kelola politik adalah proses pembuatan keputusan untuk membentuk kebijakan. Tata kelola administratif adalah sistem dari implementasi kebijakan. Mencakup ketiga-tiganya, tata kelola yang baik menetapkan semua proses dan struktur untuk memandu hubungan politik dan ekonomi sosial.

Tata kelola yang baik meliputi adanya mekanisme, proses dan institusi yang efektif dimana warga dan kelompok masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingannya, mempraktekkan hak-hak hukumnya, menjalankan kewajibannya dan menengahi perbedaan-perbedaan mereka. (Sumber: UNDP 1997)

HCVF

High Conservation Value Forest atau Hutan Bernilai Konservasi Tinggi, juga dikenal sebagai HCVA (High Conservation Value Area atau Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi), sebuah konsep yang dikembangkan oleh FSC untuk menggambarkan habitat alami dimana nilai-nilai tersebut dianggap memiliki arti yang luar biasa signifikan dan penting.

Indigenous Peoples (Masyarakat Adat)

Orang-orang dan kelompok-kelompok yang bisa diidentifikasi atau memiliki karakterisasi sebagai berikut:

• Karakter kunci atau kriteria utamanya adalah identifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat adat di tingkat individual dan penerimaan dari masyarakat sebagai bagian atau anggotanya

• Memiliki kelanjutan historis dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau masyarakat yang belum menetap

• Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitarnya

• Sistem sosial, ekonomi dan politik yang unik

• Bahasa, budaya, dan keyakinan yang unik


• Membentuk kelompok masyarakat yang non-dominan

• Memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhurnya sebagai orang-orang dan masyarakat yang unik.

(Sumber: Diadaptasi dari Forum Permanen PBB mengenai Masyarakat Adat, Lembar Fakta ‘Siapakah Masyarakat Adat’ Oktober 2007; Kelompok Pengembangan PBB, ‘Panduan Mengenai Masalah-masalah Masyarakat Adat’ PBB 2009; Deklarasi PBB Mengenai Hak Masyarakat Adat, 13 September 20072).

KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, adalah sebuah pendekatan yang sistematis, partisipatif dan komprehensif untuk menilai integrasi dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dari aspek kebijakan, regulasi, perencanaan ruang dan keputusan strategis di tingkat propinsi dan regional.

Legal

Sesuai dengan undang-undang utama (hukum nasional maupun lokal) maupun undang-undang sekunder (regulasi tambahan, dekrit, instruksi, dll.). ‘Legal’ juga mencakup keputusan yang berdasarkan pada aturan yang dibuat oleh agen/lembaga yang kompeten secara hukum, dimana keputusan-keputusan itu lahir secara langsung dan logis dari hukum dan regulasi. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh agen/lembaga yang kompeten belum tentu legal jika tidak lahir secara langsung dan logis dari hukum dan regulasi, serta jika tidak didasarkan pada aturan tapi menggunakan kebijaksanaan administratif. (Sumber: FSC 2011)

LEI

Lembaga Ekolabel Indonesia adalah organisasi nirlaba yang mengembangkan sistem sertifikasi hutan untuk menunjang pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan di Indonesia.

Masa Pemilikan (tenur)

Persetujuan yang ditetapkan secara sosial yang dimiliki oleh individu atau kelompok, diakui oleh ketetapan legal atau praktek adat, sehubungan dengan ‘sekumpulan hak dan kewajiban’ dari kepemilikan, penguasaan, akses dan/atau pemanfaatan unit lahan tertentu atau sumber daya tertentu di dalamnya (seperti pohon, spesies tanaman, air, mineral, dll.) (Sumber: Persatuan Konservasi Dunia (IUCN). Definisi istilah seperti yang disediakan oleh situs IUCN)

Masyarakat Lokal

Masyarakat dalam berbagai ukuran yang berada di dalam atau sekitar Unit Manajemen, serta mereka yang cukup dekat untuk mendapat dampak nilai ekonomi atau lingkungan yang signifikan dari Unit Manajemen; atau terkena dampak ekonomi, hak dan lingkungan secara signifikan oleh aktivitas manajemen maupun aspek biofisikal dari Unit Manajemen. (Sumber: FSC 2011).

2 Pada penandatanganan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Kementrian Luar Negeri Indonesia telah menjelaskan bahwa konsep “masyarakat adat” di Indonesia harus diartikan bahwa hampir semua orang Indonesia (dengan pengecualian etnis Tionghoa) adalah pribumi dan dengan demikian berhak atas hak-hak yang sama. Akibatnya, pemerintah telah menolak perlakuan khusus kepada kelompok menyebut dirinya sebagai pribumi.


Para pihak

Siapapun, kelompok atau kesatuan yang akan, atau kemungkinan akan, menjadi subyek dari dampak aktivitas Unit REDD+. Contohnya: mencakup, tapi tidak terbatas pada (misalnya dalam kasus pemilik lahan hilir), orang-orang, kelompok maupun kesatuan yang berlokasi di sekitar Unit REDD+.

Pengetahuan Tradisional

Tradisi yang telah lama bertahan dan praktek-praktek dari masyarakat wilayah, adat, maupun penduduk lokal. Pengetahuan tradisional ini juga mencakup kebijaksanaan, pengetahuan, dan ajaran di dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pengetahuan tradisional telah disampaikan dari mulut ke mulut secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbagai bentuk pengetahuan tradisional diekspresikan melalui kisah, legenda, cerita rakyat, ritual, lagu, dan bahkan hukum adat. Bentuk lain dari pengetahuan tradisional diekspresikan melalui berbagai makna.(Sumber: Acharya, Deepak dan Shrivastava Anshu, 2008)

PHPL

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, adalah standar wajib untuk konsesi hutan dan industri hilir yang ditentukan oleh P. 38/Menhut-II/2009 direvisi dengan P68/Menhut-II/2011. Regulasi ini menetapkan semua unit bisnis hutan harus mendapat sertifikat Sustainable Forest Management (SFM) atau Manajemen Hutan Berkelanjutan, atau minimal mendapat sertifikasi untuk keabsahan hukum. PHPL atau audit keabsahan hukum ini dilakukan oleh auditor independen yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan dipantau oleh organisasi masyarakat sipil.

Ratifikasi

Sebuah proses dimana hukum, perjanjian atau persetujuan internasional (termasuk persetujuan lingkungan multilateral) disetujui secara hukum oleh badan legislatif nasional atau mekanisme legal yang setara, seperti hukum, perjanjian atau persetujuan internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional atau bergerak dengan pengembangan hukum nasional untuk memberi efek hukum yang sama. (Sumber: FSC 2011).

Renstra Kementerian Kehutanan

Rencana Strategis adalah rencana strategis Kementerian Kehutanan jangka menengah, 5 tahun, untuk periode 2010-2014, seperti yang diratifikasi di bawah P.8/Menhut-II/2010. Ini disesuaikan dengan rencana jangka panjang pembangunan nasional (RPJN 2005-2025).

Reversal (Resiko Balik)

Sebuah ciri dari proyek karbon yang berdasarkan lahan adalah kemungkinan terjadinya pembalikan dari manfaat karbon, baik karena gangguan alam (contoh: kebakaran, penyakit, hama, dan kejadian cuaca yang tidak biasa), maupun karena kurangnya jaminan yang bisa diandalkan bahwa aktivitas penggunaan lahan awal tidak dapat kembali setelah proyek berakhir.

Berbagai strategi telah diidentifikasi bahwa pembalikan potensi mitigasi seperti analisis resiko non-permanen dan pendekatan penyangga yang diadopsi oleh Voluntary Carbon Standard (Standar Karbon Sukarela) atau pembentukan kemungkinan karbon kredit, asuransi, kenyamanan konservasi dan portfolio gabungan dari proyek. (Sumber: Standar CCB)


Spesies Langka

Spesies yang jumlahnya sangat sedikit, tapi tidak diklasifikasikan sebagai terancam punah. Spesies ini hidup di wilayah yang terbatas secara geografis atau habitat tertentu, atau nyaris tidak tersebar di wilayah yang lebih luas. Spesies tersebut kira-kira setara dengan kategori Hampir Terancam Punah atau Near Threatened (NT) oleh IUCN (2001), termasuk spesies yang hampir memenuhi syarat, atau kemungkinan besar akan memenuhi syarat, untuk memasuki kategori terancam punah dalam waktu dekat. (Sumber: Berdasarkan IUCN (2001). IUCN Kategori dan Kriteria Daftar Merah: Versi 3.1. Komisi Kelangsungan Hidup Spesies IUCN. IUCN.Gland, Switzerland dan Cambridge, UK).

Spesies yang Terancam Punah

Spesies yang termasuk dalam kriteria IUCN (2001) untuk Vurnerable (VU) atau rawan, Endangered (EN) atau terancam punah, maupun Critically Endangered (CR) atau terancam punah dan kritis, dan menghadapi resiko tinggi maupun sangat tinggi untuk punah dari alam. Kategori ini bisa di-reinterpretasi untuk tujuan FSC menurut klasifikasi nasional resmi (yang memiliki signifikansi hukum) dan menurut kondisi lokal dan kepadatan populasi (yang seharusnya berpengaruh pada keputusan tentang langkah-langkah konservasi yang tepat). (Sumber: berdasarkan IUCN (2001). Kategori dan Kriteria Daftar Merah IUCN: Versi 3.1. Komisi Kelangsungan Hidup IUCN. IUCN.Gland, Switzerland and Cambridge, UK.).

SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, telah dikembangkan melalui konsultasi berbagai para pihak dan diimplementasikan di bawah Peraturan Kementerian Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 dan P.68/Menhut-II/2011.SVLK yaitu standar dan panduan untuk evaluasi performa dari Sustainable Forest Management (SFM) atau Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan merupakan verifikasi legalitas penebangan kayu untuk pemilik ijin dan pemilik hutan pribadi.

Undang-undang Anti Korupsi

Mengacu pada Undang-undang Anti Korupsi Indonesia No. 31/1999 juncto Undang-undang No. 20/2001.

sis redd+_final bahasa.pdf

Documents