sinergi ppni-konsil dalam pengembangan pendidikan · pdf filekeperawatan ... pemantauan mutu ....
TRANSCRIPT
Sinergi PPNI-KONSIL
Dalam Pengembangan Pendidikan dan Pelayanan Keperawatan di Indonesia
HARIF FADHILLAH
Apa Yg Hendak Dituju
2
PEMBANGUNAN KEPERAWATAN DI INDONESIA Periode 2015-2020
Tujuan Utama
Profesi yg Mandiri :
Pelayanan-asuhan Keperawatan Professional di bbg tatanan
pelayanan kesehatan, dg bbg jenjang pelayanan dan oleh bbg jenis dan
jenjang kemampuan perawat professional, disertai rujukan
keperawatan orientasi kepentingan masyarakat.
Pendidikan keperawatan berkualitas pd jenjang pendidikan
tinggi di semua alur pendidikan, hingga jenjang pendidikan tertinggi;
disertai pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bbg luaran
bermutu.
3
Organisasi Profesi Keperawatan dg segala perangkat yg
diperlukan, sehingga berfungsi secara efektif dan efisien sesuai lingkup
peran dan tanggung jawab bermanfaat bagi masyarakat.
Telaah Tingkat Perkembangan
Sistem Pemberian Pelayanan-Asuhan Keperawatan
professional sbg bagian integral dari Sistem Pemberian
Pelayanan Kesehatan kpd masyarakat.
Sistem Pendidikan Keperawatan Indonesia telaah
perkembangan saat ini; kualitas dan kuantitas.
Organisasi Profesi Keperawatan dlm melaksanakan semua
peran dan tanggung jawab kelengkapan perangkat organisasi
dan rumusan peran dan tanggung jawab masing-masing.
4
Langkah Pengembangan
5
Tingkat Perkembangan Saat Ini
Tingkat Perkembangan Yg Akan Dicapai
Bbg masalah yg diprakirakan akan dihadapi
Mengidentifikasi
Langkah Strategik
6
Masalah diatasi dan tujuan dicapai
program pengembangan
Pelayanan – Asuhan Keperawatan Profesional
Penguatan Norma Profesi ; Standar Profesi ( standar
Kompetensi, Standar Praktik ((SDKI, SIKI,SLKI)), Kode Etik
Perawat Indonesia, Sumpah/Janji Perawat
Penguatan Pelayanan Keperawatan di Fasyankes,
Praktik Mandiri dan tempat lain (Advokasi
pengembangan standar pelayanan dan pengembangan
Pedoman Praktik dalam sistem kesehatan Nasional
Penguatan Jenjang Karir, Model Asuhan, Pemantauan
Mutu
Pendidikan Keperawatan yang berkualitas
Penguatan Sistem Pendidikan Tinggi Keperawatan
Penguatan Kolegium Keperawatan
Peningkatan peran PPNI dalam Penyelenggaraan
pendidikan Tinggi: Masukan Kurikulum, Uji Kompetensi
Nasional, Akreditasi Perguruan Tinggi
Pengembangan dan penguatan Sistem Pendidikan
Keperawatan Berkelanjutan secara Nasional
Ditunjang oleh pengembangan IPTEK Keperawatan
melalui Jurnal dan penelitian keperawatan sebagai
Evidance Base Practice
Organisasi Profesi Keperawatan
Penguatan aspek keorganisasian PPNI pada semua Struktur
kepengurusan : Keanggotaan, Kepengurusan, Pengeloalaan
Organisasi, Peraturan Internal Sistem Informasi
Penguatan Peran Advokasi PPNI dalam setiap Level
Perluasan Jejaring eksternal
Penguatan badan Kelengkapan PPNI ; Ikatan/Himpunan, Kolegium,
BP3I, BBHA, BPB, B Penelitian
ORGANISASI PROFESI DAN KEHIDUPAN PROFESI
•Penguatan Regulasi Keperawatan Perlindungan dan Kepastian Hukum Perawat. • Implementasi uu 38/2014 ttg keperawatan
•Penguatan Peran Politik PPNI
•Perjuangan Peningkatan Kesejahteraan Perawat dan civil effect lainnya
PERAN PPNI DALAM PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
• Wadah meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan ket, dan keterampilan, martabat, dan etika profesi perawat (psl 4 (1) UU 38/2014)
• Koordinasi ; (psl 9 (3)) • Penyelenggaraan PT Keperawatan
• Penyediaan fasyankes sebagai Wahana Pendidikan Keperawatan
• Menyusun Standar Nasional Pendidikan Keperawatan (psl 11 (3); bersama • KEMERISTEKDIKTI, KEMKES DAN AIP
PERAN PPNI DALAM PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
• Menyelenggarakan Uji Kompetensi nasional bersama Perguruan tinggi (psl 16 (2))
• Menyusun standar kompetensi Perawat bersama KONSIL KEPERAWATAN (psl 16 (4)
• Melalui Kolegium (psl 45) :
• Mengembangkan Cabang disiplin ilmu Keperawatan • Mengmbangkan standar pendidikan perawat Profesi
PERAN MANDIRI YANG SINERGIS
Pengembangan Standar Praktik & Kompetensi & penjenjangannya sesuai keilmuan, Penataan Praktik bermutu,
Melalui KOLEGIUM
Standar kriteria Keilmuan Keperawatan, Pembagian Level & Katagori Keilmuan, Kajian dan pengambangan ilmu sesuai dengan dinamika dan kebutuhan
PPNI Menyusun Petunjuk Teknis implementasi ; Standar Pendidikan, Implementasi kurikulum dan metode pendidikan, penguatan mutu pendidikan
PT
• Kolegium Keperawatan Jiwa • Kolegium Keperawatan Komunitas • Kolegium Keperawatan Maternitas • Kolegium Keperawatan Anak • Kolegium Keperawatan Medikal bedah • Kolegium Keperawatan Manajemen Keperawatan • Kolegium Keperawatan Onkologi • Kolegium Keperawatan kardiovaskuler
KOLEGIUM KEPERAWATAHN
TUGAS KOLEGIUM KEPERAWATAN • Mengembangkan keilmuan sesuai kepakaran pada setiap cabang
disiplin ilmu keperawatan
• Menentukan lingkup asuhan keperawatan masing-masing cabang disiplin ilmu keperawatan
• Menyusun standar pendidikan tinggi keperawatan pada setiap cabang disiplin ilmu keperawatan
• Mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi keperawatan
• Menjalankan tugas sebagai pengampu cabang disiplin ilmu Keperawatan
• Memberikan pertimbangan dan saran mengenai perkembangan ilmu Keperawatan, diminta atau tidak diminta kepada PPNI
Tugas kolegium….....
• Memberikan pertimbangan dan saran mengenai standar kompetensi dan standar pendidikan tinggi Keperawatan kepada PPNI
• Mengembangkan cetak biru (blue print) dan Materi Uji Kompetensi Perawat Profesi.
• Mengembangkan instrumen akreditasi institusi pendidikan tinggi Keperawatan.
• Membantu PPNI dalam pengawasan implementasi standar pendidikan tinggi keperawatan sesuai ilmu keperawatan dan kepakaran.
• Berkoordinasi dengan ikatan atau himpunan dalam mengembangkan keilmuan dan kepakaran.
KOLEGIUM KEPERAWATAN
• PENGEMBANGAN CABANG DISIPLIN ILMU KEPERAWATAN
• PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN PERAWAT PROFESI
• MEMBANTU PPNI KOORDINASI & PENGKAWALAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERAWAT PROFESI
DITETAPKAN PPNI
PENGKAWALAN PENDIDIKAN FORMAL PERAWAT PROFESI
TANTANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
• PENYELENGGARAAN SESUAI DENGAN NAFAS UU NO. 38 TAHUN 2014
• TUNTUTAN KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL DAN GLOBAL
PERLU PENYESUAIAN
• STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN
• KURIKULUM
Hasil Ujian Ners II/2017
Peserta Jumlah Kompeten TidakKompeten
FirstTaker 5041 3162(62.7%) 1879(37.3%)
Re Taker_1 4205 1110(26.4%) 3095(73.6%)
Re Taker_2 2551 602(23.6%) 1949(76.4%)
Re Taker_3 1552 284(18.3%) 1268(81.7%)
Re Taker_4 825 161(19.5%) 664(80.5%)
Re Taker_5 1 1(100%)
JumlahTotal 14175 5319(37.5%) 8856(62.5%)
Hasil Ujian Perawat
Peserta Jumlah KompetenTidak
Kompeten
FirstTaker 3.533 2.358(67%) 1.175(33%)
Re Taker_1 2.245 351(16%) 1.894(84%)
Re Taker_2 3.481 527(15%) 2.954(85%)
Re Taker_3 1.650 191(12%) 1.459(88%)
Re Taker_4 1.252 138(11%) 1.114(89%)
JumlahTotal 12.161 3.565(29%) 8.596(71%)
PROGRAMSTUDI
JUMLAHINSTITUSI
KELULUSAN(%)
>75% 50- 75% <50%
PERAWAT 371 23 30 318
BIDAN 387 25 24 338
NERS 248 16 38 194
TABELPERSENTASEKELULUSANUKOMINSTITUSIAgustus2017
Program profesi sebagaimana dapat
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
yang bekerja sama dengan Kementerian,
Kementerian lain, LPNK, dan/atau
organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
Program spesialis dapat
diselenggarakan oleh Perguruan
Tinggi bekerja sama dengan
Kementerian, Kementerian lain, LPNK
dan/atau organisasi profesi yang
bertanggung jawab atas mutu layanan
profesi . PS 25.
Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan
bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK,
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung
jawab atas mutu layanan profesi dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. Psl 36.
Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan
Tinggi bersama dengan Kementerian,
Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi
profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu
layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pasal 43
Pasal 91 Peran sertabmasyarakat
Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dengan cara:
1.menentukan kompetensi lulusan melalui
organisasi profesi, dunia usaha, dan
dunia industri;
2.mengawasi dan menjaga mutu
Pendidikan Tinggi melalui organisasi
profesi atau lembaga swadaya
masyarakat
Penjelasan pasal 16
Kurikulum pendidikan vokasi
disiapkan bersama dengan
Masyarakat profesi dan organisasi
profesi yang bertanggung jawab
atas mutu layanan profesinya agar
memenuhi syarat kompetensi profesinya.
KONSIL-KONSIL BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA
KKI (KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
K
O
N
S
I
L
K
E
D
O
K
T
E
R
A
N
G
I
G
I
K
O
N
S
I
L
K
E
P
E
R
A
W
A
T
A
N
K
O
N
S
I
L
K
E
F
A
R
M
A
S
I
A
N
K
O
N
S
I
L
K
E
D
O
K
T
E
R
A
N
K
O
N
S
I
L
G
A
B
U
N
G
A
N
N
A
K
E
S
N
UU NO 29 TAHUN 2004 UU NO 38 TAHUN 2014, UU NO. 36 TAHUN 2014
KONSIL KEPERAWATAN
ANGGOTA 9 ORANG TERDIRI : (UNSUR-UNSUR)
• KEMKES : 1 ORANG
• KEMRISTEKDIKTI : 1 ORANG
• ORGANISASI PROFESI PERAWAT : 2 ORANG
• KOLEGIUM KEPERAWATAN : 2 ORANG
• AIP KEPERAWATAN : 1 ORANG
• ASFASYANKES : 1 ORANG
• TOKOH MASYARAKAT : 1 ORANG
MASA BAKTI 5 TAHUN
DIANGKAT OLEH PRESIDEN ATAS USUL MENTERI
FUNGSI KONSIL
• PENGATURAN
• PENETAPAN
• PEMBINAAN
PERAWAT DALAM MENJALANKAN PRAKTIK UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN
TUGAS KONSIL KEPERAWATAN
•REGISTRASI PERAWAT
•PEMBINAAN PERAWAT DALAM MENJALANKAN PRAKTIK
•MENYUSUN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PERAWAT
•MENYUSUN STANDAR PRAKTIK & STANDAR KOMPETENSI PERAWAT
•MENEGAKKAN DISIPLIN PRAKTIK PERAWAT
WEWENANG KONSIL
• MENYETUJUI ATAU MENOLAK PERMOHONAN REGISTRASI
• MENERBITKAN ATAU MENCABUT STR
• MENYELIDIKI DAN MENANGANI MASALAH PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI PERAWAT
• MENETAPKAN DAN MEMBERI SANKSI DISIPLIN PROFESI PERAWAT
• MEMBERI PERTIMBANGAN PENDIRIAN ATAU PENUTUPAN INSTITUSI PENDIDIKAN PERAWAT
KONSIL –PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
• MENYUSUN & MENGEMBANGKAN STANDAR PENDIDIKAN
• MEMBERI PERTIMBANGAN PENDIRIAN ATAU PENUTUPAN INSTITUSI PENDIDIKAN
KONSIL – PRAKTIK / PELAYANAN KEPERAWATAN
• KREDENSIALING REGISTRASI
• MENYUSUN STANDAR PRAKTIK
• BERSAMA OP PERAWAT : MENYUSUSN STANDAR KOMPETENSI ( PASAL 16 AYAT (4) UU 38 TAHUN 2014)
• MEMBINA PRAKTIK PERAWAT
• PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI
HUBUNGAN OP DAN KONSIL PENDIDIKAN/PELAYANAN
KONSIL PPNI
KOLEGIUM
STANDAR KOMPETENSI KERJA Standar Nasionan Pendidikan ..? Pembinaan Praktik
• Ukom • Penyelenggaraan
pendidikan • Kurikulum • Bersama
Pemerintah dan AIP menyusun SNPK..?
• Pengembangan Praktik : PKB
• Meningkatkan/mempertahankan kompetensi
• Menjaga martabat • Penegakan Etika
Profesi • Pembinaan Praktik
• Registrasi • Menyususn
standar praktik • Menegakkan
disiplin
• MEMBERI PERTIMBANGAN PENDIRIAN ATAU PENUTUPAN INSTITUSI PENDIDIKAN
PERBANDINGAN PENGATURAN
• UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN • Standar Profesi & Kode etik ditentukan oleh OP
• UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan • Standar Praktik : konsil
• Standar Pendidikan : konsil
• Standar Kompetensi Kerja : konsil dan OP
• Uu 36 tahun 2014 ttg tenaga kesehatan • Standar profesi : OP Disahkan menteri
• Standar Pelayanan Profesi : OP Disahkan Menteri
• SPO : Fasyankes
Standar-standar pd UU Nakes
• Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimai berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
• Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan
• Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi / langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi
TERIMAKASIH