1

SILABY MATA KULIAH

TEORI DAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : TEORI DAN PERANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

JUMLAH SKS : 2 SKS

DOSEN : JAZIM HAMIDI

LA SINA

HERLIN WIJAYAKUSUMA

B. DESKRIPSI MATA KULIAH Teori dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan merupakan mata kuliah

dasar atau teoretik (yaitu mengkaji aspek epistimologi, konsep, teori, dan asas-

asas peraturan perundang-undangannya) sekaligus juga bersifat praksis (yaitu

berkaitan dengan strategi pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik

dan problem solving terhadap munculnya peraturan perundang-undangan yang

bermasalah).

C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami filosofi, teori, dan praktik pembuatan perundang-

undangan serta mampu menganalisis berbagai problematika yang terkait dengan

politik peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. LEVEL KOMPETENSI KOMPETENSI I : PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

a. Penjelasan Silabi dan SAP.

b. Penjelasan Metode Pembalajaran. c. Penjelasan Kemungkinan Kuliah Praktik/Studi

Ekskursi, dan

d. Penjelasan Sistem Evaluasinya.

2

KOMPETENSI II : EPISTEMOLOGI PERATURAN PER-UU-AN

a. Epistemologi Peraturan perundang-undangan.

b. Hakikat Hukum dan Peraturan Perundang-

undangan.

c. Urgensi Peraturan Perundang-undangan bagi

Pemerintah dan Warganegara.

d. Peraturan Perundang-undangan yang

Berkeadilan.

KOMPETENSI III : POLITIK PERATURAN PER-UU-AN

a. Perubahan Paradigma Pembentukan

(Perancangan) Peraturan perundang-undangan.

b. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Peraturan

Perundang-undangan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan

Perundang-undangan yang Baik.

d. Prolegnas dan Prolegda adalah Wujud dari Politik

Perundang-undangan.

KOMPETENSI IV : NORMA DAN SUSUNAN HIERARKI NORMA

a. Teori Hierarkhi Norma Kelsen dan Nawiasky. b. Hierarkhi Norma Dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia.

c. Kritik atas UU No. 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

d. Konflik Norma dan Penyelesaian Hukumnya.

3

KOMPETENSI V : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG PARTISIPATIF DAN RESPONSIF

a. Konsepsi Partisipasi Rakyat Dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

b. Karakteristik Peraturan Perundang-undangan

Yang Partisipatif.

c. Karakteristik Peraturan Perundang-undangan

Yang Responsif.

d. Karakteristik Peraturan Perundang-undangan Yang Revolusioner.

KOMPETENSI VI : PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Problematika Perencanaannya.

b. Problematika Perancangannya.

c. Problematika Pembahasannya.

d. Problematika Pengundangan dan Sosialisasinya.

e. Problematika Evaluasinya.

KOMPETENSI VII : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BERMASALAH DAN JUDICIAL REVIEW

a. Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Teori: Peraturan Perundang-undangan (wettelijke

regels), Peraturan Kebijakan (beleidsregels), dan

Kebijakan yang Diperjanjikan

(beleidsovereenkomst).

b. Jenis Peraturan Perundang-undangan Dalam

Hukum Positif Indonesia.

c. Karakteristik Legislative Review, Eksekutive

Review, dan Judicial Review.

d. Judicial Review Oleh Mahkamah Agung.

e. Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi.

4

KOMPETENSI VIII : URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN.

a. Pengertian Naskah Akademik.

b. Kerangka Naskah Akademik.

c. Metode dan Proses Penyusunan Naskah

Akademik.

d. Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

KOMPETENSI IX : ANATOMI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

a. Penamaan/judul.

b. Pembukaan:

- Konsideran Menimbang : landasan filosofis,

landasan yuridis, landasan politis, landasan

sosiologis, dan Landasan Ekologis.

- Konsideran Mengingat.

c. Batang Tubuh.

d. Penutup.

DAFTAR PUSTAKA A. Hamid S. Attamimi, Peranan Kepres Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Negara, Disertasi; Fakultas Pascasarjana, UI- Jakarta, 1990. Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan; Dasar, Jenis, dan Teknik

Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Ann Seidman, dkk., Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang

Demokratis, ELIPS, Jakarta, 2001. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.co,

Jakarta, 1992. _____, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan Tingkat

Daerah, LPPM-UNISBA, Bandung, 1995. _____, Course Material Hukum Perundang-undangan, Publikasi Terbatas,

Jakarta, 2000.

5

_____, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001

_____, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoretik), PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005..

Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, UII Press, Yogyakarta, 2005.

_____, Hukum Konstitusi, Kalam Karunia, Yogyakarta, 2005. Dahlan Thaib, dkk., Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali, Jakarta, 2005. Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Ghalia Indonesia,

Jakarta, 1985. Djulaeha, Teknik dan Praktik Perancangan Perda Di Jawa Barat, Makalah

disampaikan pada semiloka Pedoman Penyusunan Perda di bidang Lingkungan Hidup, Kerjasama; Fak. Hukum UNPAR dengan Kementrian Lingkungan Hidup RI, Bandung, 28 Januari 2003.

Jazim Hamidi, Legislative Drafting Daerah, Makalah disampaikan pada acara Pembekalan Pejabat dan Staf Provinsi Se-Indonesia, Diselenggarakan oleh Depdagri dan Otda, di Jakarta, 24-27 Juli 2002.

_____, Legislative Drafting Daerah (Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD), Makalah disampaikan pada acara Bimbingan Teknis bagi Pejabat dan Staf DPRD Provinsi Se-Indonesia, Diselenggarakan oleh Depdagri dan Otda, LAN, dan Forum Komunikasi Setwan Provinsi, di Hotel Milenium, Jakarta, 5-9 Mei 2003.

Jazim Hamidi & Budiman N.P.D Sinaga, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan, Tatanusa, Jakarta, 2005.

Jimly Asshiddiqy, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konpres,Jakarta, 2006.

-------, Perihal Undang-undang Di Indonesia, Konpres, Jakarta, 2006. ------- dan M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta,

2006. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan

Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1988. _____, Kedudukan dan Materi Muatan PERPU, PP, dan Kepres Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI, Disertasi, UI, Jakarta, 2002.

Natabaya, HAS., Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Konpres, Jakarta, 2006.

Rosjidi Ranggawidjaja, Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1996.

Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty,

Yogyakarta, 1996 Soewoto Mulyosudarmo, Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan

Konstitusi, Intrans, Malang, 2005. Suprin Naa, Ruang Lingkup Materi Muatan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tesis pada Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2003.

Tim CPPS, LSM dan Otonomi Daerah, CPPS-CSSP, Surabaya, 2001.

6

Peraturan Perundang-undangan: UUD Negara Republik Indonesia 1945. UU No. 22 Tahun 1999 tetang Pemerintahan Daerah. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susuduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kepres No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Per-UU-an dan bentuk RUU, RPP, R. Kepres. Kepmendagri & Otda No. 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi muatan Produk-produk Hukum Daerah. Kepmendagri & Otda No. 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah. Kepmendagri & Otda No. 23 tahun 2001 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah. Kepmendagri & Otda No. 24 tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Kepmendagri & Otda No. 41 tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.