Sherly Intan Amalia (230210100010)

Rani Handayani (230210100058)

A. Convention On Fishing And Conservation Of The Living Resources Of

The High Sea 1958 

Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di

laut lepas merupakan perjanjian yang dirancang untuk memecahkan masalah yang

terlibat dalam konservasi sumber daya laut melalui kerjasama internasional,

mengingat bahwa perkembangan teknologi modern dapat mengakibatkan

beberapa sumber daya berada dalam kondisi berbahaya karena dieksploitasi

secara berlebihan.

B. United  Nations Convention on the Law of the Sea (UNCED) 1982

Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara

dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis,

lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi Hukum Laut

Internasional (UNCLOS) 1982 mengatur mengenai beberapa hal, pertama

mengenai laut teritorial. Penarikan garis pangkal untuk mengukur lebar laut

territorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai dan

teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis

batas yang ditarik sesuai dengan tempat berlabuh di tengah laut. Dan penerapan

garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau

berdampingan, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang

memadai untuk penetapan garis posisinya (pasal 16 ayat 1). 

Kedua, untuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif penarikan garis batas

terlihat ZEE dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan

penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas

ekonomi eksklusif antar negara yang pantainya berhadapan (opposite) atau

Konservasi Sumberdaya dan Lingkungan Laut

berdampingan (adjacent) harus dicantumkan pada peta dengan sekala yang

memadai untuk menentukan posisinya (Pasal 75 Ayat 1).

Ketiga, untuk landas kontinen. Penarikan garis batas terluar landas

kontinen dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan

penentuan batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan

(opposite) atau berdampingan (adjacent), harus dicantumkan pada peta dengan

skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya (pasal 84 ayat 1).

Konvensi Hukum Laut Internasional memberikan kesempatan kepada negara

pantai untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landas kontinen hingga

mencapai 350 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan ketentuan UNCLOS jarak

yang diberikan adalah 200 mil laut, maka sesuai ketentuan yang ada di Indonesia

berupaya untuk melakukan submission ke PBB mengenai batas landas kontinen

Indonesia diluar 200 mil laut, karena secara posisi geografis dan kondisi geologis,

Indonesia kemungkinan memiliki wilayah yang dapat diajukan sesuai dengan

ketentuan penarikan batas landas kontinen diluar 200 mil laut. Konvensi PBB

tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) juga melahirkan delapan zonasi

pegaturan (regime) hukum laut yaitu:

1. Perairan Pedalaman (Internal waters),

2. Perairan kepulauan (Archiplegic waters) termasuk ke dalamnya selat yang

digunakan untuk pelayaran internasional,

3. Laut Teritorial (Teritorial waters),

4. Zona tambahan (Contingous waters),

5. Zona ekonomi eksklusif (Exclusif economic zone),

6. Landas Kontinen (Continental shelf),

7. Laut lepas (High seas),

8. Kawasan dasar laut internasional (International sea-bed area).

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur juga pemanfaatan laut sesuai

dengan status hukum dari kedelapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara

yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas

wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial; sedangkan

Konservasi Sumberdaya dan Lingkungan Laut

untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen, negara

memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumber daya alam yang

ada di zona tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat

dimiliki oleh Negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut Internasioal

dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia.

C. AGENDA 21 UNCED (United Nations On Environment and

Development)

Agenda 21 mendiskusikan ketergantungan pembangunan sosial dan

ekonomi pada kelestarian lingkungan dan meletakkan dasar untuk pengesahan

perjanjian tentang Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim. Agenda 21,

menyusun program aksi untuk mempersiapkan dunia dalam menghadapi

tantangan abad ke 21 agar terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan yaitu dengan mengintegrasikan pembangunan ekonomi,

sosial, dan lingkungan. Dokumen agenda 21 diharapakan dapat memberikan peran

dan strategi perbaikan lingkungan khususnya akibat kerusakan lingkungan global

oleh terutama aktivitas manusia.

AGENDA 21 United Nations On Environment and Development

(UNCED) berisi aksi-aksi dimana setiap pemerintah, organisasi internasional,

sektor swasta dan masyarakat luas, dapat melakukan perubahan-perubahan yang

diperlukan bagi pembangunan sosial ekonominya. Adapun, 7 aspek yang

ditekankan dalam agenda 21 global adalah :

1. Kerjasama internasional

2. Pengentasan kemiskinan

3. Perubahan pola konsumsi

4. Pengendalian kependudukan

5. Perlindungan dan peningkatan kesehatan

6. Peningkatan pemukiman secara berkelanjutan

7. Pemaduan lingkungan dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan

Konservasi Sumberdaya dan Lingkungan Laut

D. United Nations Conference on Environment and Development

(UNCED) 1992

Konvensi ini dikenal puladengan KTT Secara garis besar ada 5 hal pokok

yang dihasilkan oleh KTT Bumi di Rio de Jeneiro yaitu :

1) Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan. Deklarasi ini

berisikan 27 prinsip dasar yang menekankan keterkaitan antara

pembangunan dan lingkungan serta pengembangan kemitraan global baru

yang adil.

2) Konvensi tentang perubahan iklim, diperlukan payung hukum guna

menangani masalah pemanasan global dan perubahan iklim.

3) Konvensi tentang keanekaragaman hayati, diperlukan payung hukum

untuk mencegah merosotnya keanekaragaman hayati.

4) Prinsip pengelolaan hutan, hutan mempunyai multi fungsi : sosial,

ekonomi, ekologi, kultural dan spiritual untuk generasi. Hutan untuk

penyerapan CO2 serta untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan

pengelolaan daerah aliran sungai.

5) Agenda 21, menyusun program aksi untuk terwujudnya pembangunan

berkelanjutan untuk saat ini dan abad ke 21 : biogeofisik, sosekbud,

kelembagaan, LSM.

E. The United Nations Framework Convention on Climate Change

(UNFCC atau FCCC) 1992

Konvensi tersebut merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai

lingkungan yangdinegosiasikan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB), secara umumdikenal sebagai KTT Bumi yang telah diselenggarakan pada

tanggal 3 sampai 4Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Tujuan perjanjian

internasional ini adalah‘menstabilkan gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat

untuk mencegahbahayanya gangguan pada sistem iklim’. (Wikipedia)

Konservasi Sumberdaya dan Lingkungan Laut

Perjanjian internasional tersebut memutuskan bahwa ada batas gas rumah

kacayang dikeluarkan bagi setiap Negara. UNFCCC juga nama dari

PerserikatanBangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk mendukung operasi

Konvensi. Kantornya berada di Haus Carstanjen, Bonn, Jerman. Yvo de Boer,

sebagai KepalaSekretariat menjabat sejak tahun 2006 sampai tahun 2010. Tiap

tahunnya sejak tahun 1995, diadakan Konferensi Internasional di berbagai Negara.

Tujuan dengan diadakannya Konvensi ini adalah untuk mencapai kestabilan

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir pada tingkat yang dapat mencegah

perbuatan manusia yang membahayakan sistem iklim.

F. Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)

Konvensi tersebut merupakan salah satu kesepakatan dalam

konferensi Committee on Fisheries (COFI) ke-28 FAO di Roma pada tanggal 31

Oktober 1995 untuk menyusun petunjuk teknis perikanan bertangggung jawab.

Tatalaksana ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku

bagi praktek yang bertanggung jawab, dalam pengusahaan sumberdaya perikanan

dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan

pengembangan efektif sumberdaya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian

ekosistem dan keanekaragaman hayati. Enam (6) Topik yang diatur dalam

Tatalaksana ini adalah :

1. Pengelolaan Perikanan;

2. Operasi Penangkapan;

3. Pengembangan Akuakultur;

4. Integrasi Perikanan ke Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir;

5. Penanganan Pasca Panen dan Perdagangan;

6. Penelitian Perikanan.

Konservasi Sumberdaya dan Lingkungan Laut

G. Coral Triangle Initiative (CTI) on Coral Reefs, Fisheries and Food

Security (CFF)2007

CTI, yang dimulai pada tahun 2007, berorientasi untuk menghadapi

tantangan yang dihadapi oleh sumber daya pesisir dan kelautan di kawasan paling

kaya keanekaragaman hayatinya di muka Bumi. Selain kerjasama riset dan

konservasi ekosistem karang serta terumbu karang, CTI juga meliputi riset di

bidang perikanan dan ketahanan pangan. Konvensi CTI tidak mentoleransi

kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan

hidup, menyebabkan terjadinya kehilangan dan kerusakan habitat alami,

berdampak negatif pada keberadaan masyarakat adat/penduduk asli yang rentan,

serta kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya pemindahan penduduk

(involuntary resettlement) akibat pengadaan tanah dan pembatasan akses terhadap

sumberdaya. Jika ada dampak, maka dampak itu harus bisa diidentifikasi, dikelola

secara baik dengan upaya-upaya mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada round table meeting six major di CTI country ini telah melahirkan

pokok materi, pertama kesamaan cara pandang bagaimana implementasi yang

berkaitan dengan kegiatan CTI, yang akan mengimplementasikan langsung ke

masyarakat, dan langsung menyentuh kepentingan di segitiga karang dunia, dalam

kaitannya menjaga ketahanan pangan yang bersumber dari perairan laut serta

kearifan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kedua, bagaimana

adanya upaya mitigasi perubahan iklim khususnya terkait pemanasan global, serta

bagaimana dilakukan perlindungan kawasan, sehingga dapat berkelanjutan demi

anak cucu sampai kapan pun.

H. Arafura Timor Seas Expert Forum (ATSEF)

ATSEF adalah forum tidak mengikat yang ditujukan untuik membangun

kerjasama antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Australia, Indonesia,

Papua Nugini, dan Timor Leste dalam rangka mengejar penggunaan yang

berkelanjutan darisumber daya hayati dari Laut Arafura dan Laut Timor. MOU ini

Konservasi Sumberdaya dan Lingkungan Laut

menyatakan bahwa Laut Arafura dan Timor merupakan semi-enclosed sea

sebagaimana diatur pada pasal122 UNCLOS, serta mengakui kewajiban dari

negara-negara yang berbatasan dengan Laut tersebut sebagaimana yang

dinyatakan pada pasal 123 UNCLOS. Tujuan forum ini adalah untuk membantu

mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan,

terutama di negara-negara pantai dankomunitas masyarakat pantai dan masyarakat

adat yang bergantung atas Laut Arafura danTimor dalam penghidupannya. Tujuan

berikut dari ATSEF adalah untukmeningkatkan skema pembagian informasi antara

negara pantai dari Laut Arafura danLaut Timor.

terdapat 5 fokus utama dari ATSEF yaitu :

1. Mencegah, dan menghentikan penangkapan ikan ilegal, tidak terlapor, dan

tidak diatur (IUU - Illegal Unreported and Unregulated) di Laut Arafura

dan Laut Timor yang menjadi penyebab utama menipisnya stok ikan,

membahayakan keberlangsungan spesies dan habitat laut, menghalangi

pembangunan dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya hayati

laut.

2. Menjaga stok ikan, habitat laut, dan keanekaragaman hayati.

Pengetahuanatas kondisi biota laut, spesies tangkap, dan habitatnya

memiliki nilaipenting dalan manajemen yang bijak dari sumber daya

kelautan.

3. Membantu dan/atau mencari alternatif penghidupan bagi komunitas

masyarakat pantai dan masyarakat adat.

4. Mencari pengertian dari dinamika sistem kelautan, dan pantai.

5. Meningkatkan kapasitas informasi data, manajemen, dan penyebarannya

diantara negara-negara pantai di kawasan. Tanpa adanya tukar-menukar

informasi, sumber pengetahuan sebagai dasar pemanfaatan yang

berkelanjutan dari laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya tidak

akan sampai ke pihak yang berkepentingan seperti badan pemerintah,

masyarakat pantai dan adat, dan operator komersial.

Konservasi Sumberdaya dan Lingkungan Laut

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. 2012. Zonasi Pengukuran Laut Dalam Unclos . http://rakaraki.blogspot.com/2012/04/zonasi-pengukuran-laut-dalam-unclos.html. [Diakses pada tanggal 17 September 2013 pada pukul 07.39 WIB]

Ajhar. 2010. http://www.academia.edu/attachments/31788084/download.

(UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ONCLIMATE

CHANGE).Diakses pada tanggal 17 September 2013

Anonim. 2013. Convention On Fishing And Conservation Of The Living Resources Of The High Sea 1958. http://en.wikipedia.org/wiki/ Convention_on_Fishing_and_Conservation_of_the_Living_Resources_of_the_High_Seas. [Diakses pada tanggal 19 September 2013 pada pukul 07.02 WIB]

Dimas. 2010. Pengaturan laut. http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20312730-

S43218-Pengaturan%20laut.pdf. Diakses pada tanggal 17 September 2013

Hasrul, Joss. 2011. Kerangka Kerja Perlindungan Sosial dan Lingkungan-CTI Mayor.http://josshasrul.wordpress.com/2011/05/24/ctimayor%E2%80%99sroundtable/#more-313. [Diakses pada tanggal 17 September 2013 pada pukul 07.41 WIB]

Mukhtar. Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) .2008.

http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/11/code-of-conduct-for responsible.

html. Diakses pada tanggal 17 September 2013

Renna. Agenda 21. 2009. http://rennasavitri.blogspot.com/2009/05/agenda-21-

ku.html. Diakses pada tanggal 17 September 2013

UNDP, Januari 2004. Menuju Agenda 21: Mengkaji Kapasitas Nasional. www.undp.or.id [Diakses pada tanggal 17 September 2013 pada pukul 07.41 WIB]

Konservasi Sumberdaya dan Lingkungan Laut