sengketa ekonomi
TRANSCRIPT
HUKUM BISNIS
SENGKETA EKONOMI
Oleh:
1. Wulan Agustiningsih (12812141020)
2. Dinar Wahyudiati (12812141021)
3. Dian Friantoro (12812141022)
4. Anugrah Gilang R (12812141023)
5. Tri Hanani (12812141024)
PENGERTIAN
Menurut Winardi
Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu -individu atau
kelompok - kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas
suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dngan yang
lain.
Menurut Ali Achmad
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari
persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat
menimbulkan akibat hukum antara keduanya.
PENGERTIAN
Dari dua pendapat tersebut dapat di simpulkan:
Sengketa adalah perilaku pertentangan antara
kedua orang atau lembaga atau lebih yang
menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya
dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu
diantara keduanya.
Macam – macam Penyelesaian Sengketa
1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Arbitrasi
1. NEGOSIASI
Pengertian:
Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara
dua pihak: pihak kita dan pihal lawan dimana kedua
belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik,
demi kepentingan kedua pihak.
Pola Perilaku dalam Negosiasi
1. Moving against (pushing)
2. Moving with (pulling)
3. Moving away (with drawing)
4. Not moving (letting be)
Fungsi Informasi dan Lobi dalam Negosiasi
1. Pihak yang lebih banyak memiliki informasi biasanya berada dalam
posisi yang lebih menguntungkan.
2. Dampak dari gagasan yang disepakati dan yang akan ditawarkan
sebaiknya dipertimbangkan lebih dulu.
3. Jika proses negosiasi terhambat karena adanya hiden agenda dari
salah satu/ kedua pihak, maka lobying dapat dipilih untuk
menggali hiden agenda yang ada sehingga negosiasi dapat berjalan
lagi dengan gagasan yang lebih terbuka.
2. MEDIASI
Pengertian:
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan atau mufakat para
pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak
memiliki kewenangan memutus atau memaksakan
sebuah penyelesaian.
Prosedur untuk Mediasi
1. Setelah perkara dinomori dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis
hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
2. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator
berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
3. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara
ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing
pihak yang berperkara.
4. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke
22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.
Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis.
3. ARBITRASE
Pengertian:
Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa
Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan
sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.
Asas-asas Arbitrase• Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau
beberapa orang arbiter.
• Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara
musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri.
• Asas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui
arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-
hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
• Asa final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan
mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau
kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau
perjanjian arbitrase.
DASAR HUKUM ARBITRASE
1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
2. Pasal 377 HIR
3. Pasal 615 s/d 651 RV
4. Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 /1970
5. Pasal 80 UU NO. 14/1985
6. Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing
7. UU No. 5/1968
8. Kepres. No. 34/1981
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1990
10. UU No. 30/1999
KASUS TERKAIT SENGKETA EKONOMI
Liputan6.com, Jakarta:
Dualisme penyelesaian secara hukum (litigasi) dalam sengketa ekonomi syariah
yang bisa ditangani Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum
dikhawatirkan membuat kegamangan bagi kepastian hukum ekonomi syariah
di masa mendatang. Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Bank Syariah
Indonesia (ASBISINDO) Dr. H. A. Riawan Amin, M.Sc. usai seminar
"Penyelesaian Hukum Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", yang
diselenggarakan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI),
Jakarta, Sabtu (18/6).
PERTANYAAN ?
SEKIAN DAN
TERIMAKASIH