seluk beluk perbankan syariah - pta- · pdf fileacara sosialisasi dan bimbingan teknis ......
TRANSCRIPT
1 PCS-OJK Angkatan 1
Seluk Beluk
PERBANKAN SYARIAH Kelembagaan, Produk, Pengawasan & Peraturan
Perundang-Undangan
ACARA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PERBANKAN SYARIAH BAGI HAKIM WILAYAH PTA MATARAM
Pengadilan Tinggi Agama Mataram, 28 Maret 2015
Disampaikan oleh:
Dr. Setiawan Budi Utomo Kepala Bagian Pengembangan Produk dan Edukasi
DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH OTORITAS JASA KEUANGAN
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
2 PCS-OJK Angkatan 1
Cakupan Diskusi
Pendahuluan
Undang-Undang Perbankan Syariah
Pokok-Pokok Peraturan Perbankan Syariah
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
3
Awal Eksistensi “Bank Syariah”?
Definisi: Bank Syariah adalah lembaga penyedia jasa perbankan yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam ( UU No. 21/2008 ttg Perbankan Syariah)
Perbankan Syariah menekankan pentingnya keselarasan aktivitas keuangan dgn norma dan tuntunan syariah, terutama pelarangan riba (memperanakan uang dan mengharapkan hasil tanpa menanggung risiko) yang sangat dominan eksistensinya dalam perbankan konvensional.
Dalam perbankan syariah harus dipenuhi ketentuan:
o Menghindari gharar-maysir (aktivitas seperti berjudi), dan objek/proses investasi non-halal secara syarii, serta
o menjamin terlaksananya konsep kemaslahatan mulai dari hulu sampai hilir dari proses investasi yang dilakukan.
Dalam perspektif regulator pengembangan keuangan dan perbankan syariah minimal memiliki 2 justifikasi:
i. memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang sesuai dg keyakinannya (amanah UU), dan
ii. mengoptimalkan potensi kemaslahatan dari sistem perbankan baru ini bagi perekonomian secara mikro dan makro.
Dasar Keberadaan Perbankan Syariah
3
1 Pendahuluan
4
Instrumen Keuangan Syariah
Akibat pelarangan bunga dalam transaksi bank syariah:
• Proses menghimpun dana: digunakan pola titipan (wadi’ah) dan pola investasi (mudharabah) penempatan dana
• Aktivitas penyaluran dana: dikembangkan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Selain pola kerjasama bagi hasil digunakan pola jual-beli (murabahah), pola sewa (ijarah) dan prinsip perolehan fee atas pelayanan jasa (ujroh).
Perbedaan pokok pola bagi hasil Vs berbasis bunga pada sistem konvensional:
(i) Nilai imbal hasil tidak boleh ditetapkan dimuka namun secara ex-post atas dasar nisbah bagi hasil yg ditetapkan diawal, dan realisasi penerimaan/laba, dan
(ii) menanggung risiko finansial secara bersama
Konsekuensi dari perbedaan fundamental dalam operasional keuangan syariah mengakibatkan diperlukan regulasi, sistem pengawasan, sistem akuntansi, instrumen moneter, pasar keuangan bahkan sistem hukum dan peradilan yang khusus bagi keuangan syariah diatur dalam UU No.21tahun 2008 ttg Perbankan Syariah
Dasar Keberadaan Perbankan Syariah
4
1 Pendahuluan
Gambaran Sederhana Operasi Bank Syariah
5
1 Pendahuluan
Bank Syariah
Pemegang Saham
•Murabahah
•Salam
•Isthisna
•Ijarah
Pinjaman kebajikan
bagi hasil & bonus
bagi hasil
Modal
Rekening Investasi Khusus (Mudarabah
muqayyadah)
Simpanan
Pembiayaan Ekuitas /Bagi Hasil
Pembiayaan Berbasis (Jual
beli)
•Mudharabah
•Musyarakah
bagi hasil
profit margin
Zakat
Qardhul Hasan
Fee
- Giro (Wadi’ah)
- Tabungan (Wadiah)/ (Mudarabah)
- Deposito (Mudharabah)
Keuangan Sosial
+
Sumber Dana
Penyaluran Dana
Selain fungsi utama perantara dana, bank syariah menjalankan fungsi penyedia jasa keuangan (a.l bank garansi,
L/C, inkaso, transfer dana, penukaran FX, kartu kredit, SDB dll) dg menerima upah jasa (ujroh) yg sesuai syariah
6 PCS-OJK Angkatan 1
Ketentuan BI
UUD 1945
UU BI UU PERBANKAN SYARIAH
PBI
SE Ekstern
UU OJK
PDG
SE Intern
Ketentuan OJK
POJK
SE OJK
PDK
SEDK OJK
Hirarki Peraturan Perundangan-undangan
terkait Perbankan Syariah
7 PCS-OJK Angkatan 1
Cakupan Diskusi
Pendahuluan
Undang-Undang Perbankan Syariah
Pokok-Pokok Peraturan Perbankan Syariah
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
8 PCS-OJK Angkatan 1
Evolusi Undang-Undang Dasar Hukum Pengaturan
Perbankan Syariah Nasional
UU No.7/1992
ttg Perbankan • Usaha bank umum meliputi
.. “menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6 huruf m)
• Dasar hukum eksistensi awal bank syariah
• Hanya boleh full-pledged
UU No.10/1998
ttg Perbankan (perubahan) • Bank Umum yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Pasal 1 angka 3)
• Boleh konversi dan bank sistem berganda (UUS)
UU No.21/2008 ttg Perbankan Syariah
• Bank Umum Syariah
• Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
• Unit Usaha Syariah
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
9 PCS-OJK Angkatan 1
Bab 1 Ketentuan Umum
Bab 2 Asas, Tujuan dan Fungsi
Bab 3 Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan
Bab 4 Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS
Bab 5 Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan TKA
Bab 6 Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah
Bab 7 Rahasia Bank
Bab 8 Pembinaan dan Pengawasan
Bab 9 Penyelesaian Sengketa
Bab 10 Sanksi Administratif
Bab 11 Ketentuan Pidana
Bab 12 Ketentuan Peralihan
Bab 13 Ketentuan Penutup
Struktur Isi UU No. 21 tahun 2008 ttg Perbankan Syariah
Terdiri dari:
13 Bab dan 70 Pasal, meliputi
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
10 PCS-OJK Angkatan 1
Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
• Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
• Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
• Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
• Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan
pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing
pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
11 PCS-OJK Angkatan 1
Cakupan Perbankan Syariah
Bank
BANK SYARIAH
Bank Umum Syariah (BUS)
Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS)
Bank Konvensional
Bank Umum Konvensional
(BUK)
Bank Perkreditan
Rakyat (BPR)
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
12 PCS-OJK Angkatan 1
Ketentuan Umum
• Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli (ijarah
muntahiya bittamlik);
c. transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam dan istishna’;
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh;
e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BS/UUS dan pihak lain yang
dibiayai/menerima fasilitas dana dan wajib dikembalikan setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
13 PCS-OJK Angkatan 1
Asas Perbankan Syariah
Pasal 2
Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan
Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian
Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah
kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur Riba, Maisir, Gharar,
Haram, Zalim
Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi
syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan
kemanfaatan
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman
pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang
sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
14 PCS-OJK Angkatan 1
Fungsi Sosial Bank Syariah
Pasal 4
Bank Syariah & UUS dapat menjalankan fungsi sosial sebagai
lembaga baitul maal yaitu menerima zakat, infaq, sedekah, hibah
atau dana sosial lainnya (a.l. denda terhadap nasabah/ta’zir) dan
menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat [Ayat (1)]
Bank Syariah & UUS dapat menghimpun dana sosial dari wakaf
uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai
kehendak pemberi wakaf (wakif) [Ayat (2)]
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
15 PCS-OJK Angkatan 1
Perizinan
Pasal 5
• Setiap pihak yg akan melakukan kegiatan usaha BS/UUS wajib
terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BS/UUS dari BI.
[ayat (1)]
• Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha wajib
mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan
nama banknya. [ayat (4)]
• Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS
wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah”
setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan. [ayat
(5)]
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
16 PCS-OJK Angkatan 1
Perizinan
Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah (Konversi) dengan izin Bank
Indonesia. [ayat (6)]
Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank
Umum Konvensional. [ayat (7)]
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi
menjadi Bank Perkreditan Rakyat. [ayat (8)]
Pembukaan Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank Umum
Konvensional wajib mendapat Izin BI [ayat (9)]
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
17 PCS-OJK Angkatan 1
Pendirian dan Kepemilikan
Pasal 9
Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia;
b. Huruf a dengan WNA dan/ badan hukum asing secara
kemitraan; atau
c. Pemerintah daerah (Pemda).
BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya
WNI;
b. Pemda; atau
c. gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum
Indonesia dan Pemda.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
18 PCS-OJK Angkatan 1
Pemisahan (Spin Off)
UUS dapat menjadi BUS tersendiri setelah mendapat izin dari BI.
(Pasal 16, ayat (1))
Dalam hal BUK memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai
paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun
sejak berlakunya UU ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan
pemisahan UUS tersebut menjadi BUS.
(Pasal Peralihan - Pasal 68, ayat (1))
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
19 PCS-OJK Angkatan 1
Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, antara lain:
a. Giro (wadiah)
b. Tabungan (wadiah, mudharabah)
c. Deposito (mudharabah)
d. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah,
murabahah, salam, istishna’, qardh, ijarah, ijarah muntahiya
bittamlik
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
20 PCS-OJK Angkatan 1
Larangan bagi BUS dan UUS
Pasal 24
• melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip
Syariah;
• melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar
modal;
• melakukan penyertaan modal, kecuali pada Bank Syariah atau
lembaga keuangan syariah (untuk UUS tidak boleh) atau untuk
kepentingan restrukturisasi pembiayaan;
• melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen
pemasaran produk asuransi syariah.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
21 PCS-OJK Angkatan 1
Larangan bagi BPRS
Pasal 25
• melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip
Syariah;
• menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran;
• melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran
uang asing dengan izin Bank Indonesia;
• melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen
pemasaran produk asuransi syariah;
• melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk
untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
22 PCS-OJK Angkatan 1
Komite Perbankan Syariah
Pasal 26, ayat (4) dan (5)
Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia (PBI), BI
membentuk Komite Perbankan Syariah (KPS).
Penjelasan:
Komite Perbankan Syariah beranggotakan unsur-unsur dari BI,
Departemen Agama dan unsur masyarakat dengan komposisi
berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah
paling banyak 11 orang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
keanggotaan dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan PBI.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
23 PCS-OJK Angkatan 1
Dewan Pengawas Syariah
Pasal 32
(1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di BS dan BUK
yang memiliki UUS;
(2) DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI;
(3) DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan PBI.
Penjelasan : yang diatur dalam PBI sekurang-kurangnya meliputi (a) ruang
lingkup, tugas dan fungsi DPS; (b) jumlah anggota DPS; (c) masa kerja; (d)
komposisi keahlian; (e) maksimal jabatan rangkap; dan (f) pelaporan DPS.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
24 PCS-OJK Angkatan 1
Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan
oleh BI. (Pasal 50)
Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang
meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas
aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang
menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan
terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta
aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan
UUS. (Pasal 51)
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
25 PCS-OJK Angkatan 1
Pembinaan dan Pengawasan
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, BI Berwenang [Pasal
52, ayat (3)] :
• Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang
terkait dengan Bank;
• Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari
setiap pihak yang menurut penilaian BI memiliki pengaruh
terhadap Bank; dan
• Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening
tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.
BI dapat menugasi Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak lainnya
untuk melaksanakan pemeriksaan [Pasal 53]
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
26 PCS-OJK Angkatan 1
Penyelesaian Sengketa
Pasal 55
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama;
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi
Akad.
Penjelasan
Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi
Akad” adalah upaya sebagai berikut:
a. Musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
27 PCS-OJK Angkatan 1
Penyelesaian Sengketa
Pasal 55
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama;
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi
Akad.
Penjelasan
Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi
Akad” adalah upaya sebagai berikut:
a. Musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Putusan MK tanggal 29 Agustus 2013
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
28 PCS-OJK Angkatan 1
Implikasi Putusan MK
• “Penjelasan” Pasal 55 ayat 2 dianggap tidak memiliki kekuatan yang mengikat
• Seluruh proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur Litigasi
hanya dapat diajukan ke Peradilan Agama
• Apabila terdapat klausula penyelesaian sengketa di dalam akad perjanjian yang
mencantumkan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi, maka penyelesaian
sengketa dapat dilakukan melalui mediasi dan arbitrase berdasarkan prinsip
syariah (Mediator dan Arbiter harus bersertifikat syariah).
• Putusan MK tidak berlaku surut, apabila sebelum tgl penetapan ada proses
penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi Peradilan Umum maupun jalur Non
Litigasi Badan Mediasi atau Badan Arbitrase umum (BANI), dapat diselesaikan
sampai tuntas tanpa harus berpindah pada Peradilan Agama atau jalur Non
Litigasi Syariah.
• Perbankan Syariah tidak harus memperbaharui akad perjanjiannya dengan
nasabah, mengingat putusan MK dimaksud akan otomatis menggugurkan cara
penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Peradilan Umum.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
29 PCS-OJK Angkatan 1
Sanksi Administratif
Pasal 56: BI menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah, UUS,
Komisaris, DPS, Direksi/pegawai BS dan BK yang memiliki UUS
yang tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan
usaha.
Pasal 57: BI mengenakan sanksi administratif kepada BS atau UUS,
Komisaris, DPS, Direksi/pegawai BS atau BK yang memiliki UUS
apabila melanggar pasal 41 dan 44 (rahasia bank)
Pasal 58 : sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam UU ini a. Denda uang;
b. Teguran tertulis;
c. Penurunan tingkat kesehatan BS dan UUS;
d. Pelarangan turut serta dalam kegiatan kliring;
e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
f. Pemberhentian pengurus BS dan UUS;
g. Pencantuman pengurus, pegawai dan Pemegang Shm dalam daftar tercela
h. Pencabutan izin usaha.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
30 PCS-OJK Angkatan 1
Cakupan Diskusi
Pendahuluan
Undang-Undang Perbankan Syariah
Pokok-Pokok Peraturan Perbankan Syariah
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
31 PCS-OJK Angkatan 1
Prinsip Pengaturan Perbankan Syariah:
• Kerangka dasar pengaturan yang dibuat harus dapat mengadopsi
keunikan karakteristik transaksi serta kaidah ke-syariah-an yang
merupakan faktor kunci kesinambungan operasi perbankan syariah
dalam jangka panjang.
• Untuk regulasi yang belum ditetapkan mengacu kepada regulasi
perbankan konvensional,
• Untuk mencapai hal tersebut OJK telah dan akan terus mendorong
terwujudnya beberapa standar keuangan syariah seperti Fatwa DSN,
PSAK dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah.
• Pada prinsipnya penyempurnaan regulasi diprioritaskan pada hal-hal
yang unik dan khusus bagi perbankan syariah seperti ketentuan
kelembagaan, penilaian aktiva produktif, sistem pelaporan bank,
pasar keuangan antar bank dan fasilitas pembiayaan darurat BI.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
32 PCS-OJK Angkatan 1
Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah
Keunikan dan
Aspek Penting
dalam
Pengaturan &
Pengawasan
Fungsi dasar BS secara umum sama dengan bank
konvensional, sehingga prinsip pokok pengaturan dan
pengawasan yg dikembangkan bagi perbankan
sebagian besar berlaku pula pada BS. Namun adanya
sejumlah perbedaan yang mendasar dalam filosofi dan
prinsip operasional BS mengakibatkan ada perbedaan
pengaturan & pengawasan BS.
Karakteristik khusus BS yang mengakibatkan adanya
perbedaan dalam pengaturan dan pengawasan BS
terutama adalah:
(1) Perlunya jaminan ketaatan pada prinsip syariah dalam
seluruh aktivitas bank
(2) Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat
dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema
bagi hasil dan berbagai ragam akad keuangan yang unik
dan berbeda dengan produk bank konvensional.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
33 PCS-OJK Angkatan 1
Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah
Menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang
sesuai dengan karakteristik bank syariah
Menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran
setiap produk bank syariah yang memerlukan
pengesahan (endorsement) dari DSN-MUI tentang
kehalalan/ fatwa kesesuaian produk dan jasa
keuangan bank dengan prinsip syariah,
Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian
aspek kehatian-hatian dan kesesuaian operasional
bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan
Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan
syariah lainnya
Langkah
penting dalam
menciptakan
jaminan
pemenuhan
prinsip syariah
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
34 PCS-OJK Angkatan 1
Konsultasi timbal balik dalam
proses penyusunan fatwa dan
regulasi keuangan syariah
1. Harmonisasi regulasi dan fatwa
melalui Working Group Perbankan
Syariah (WGPS): OJK, DSN-MUI,
MA RI dan DSAS-IAI & KPJKS
2. Implementasi fatwa kedalam
Ketentuan/ Peraturan Jasa Keu.
Syariah
Dewan Syariah Nasional MUI Komite Pengembangan Jasa
Keuangan Syariah
Regulasi
& Pengawasan
LJKS
Fatwa Produk dan
Jasa Keuangan
Syariah
Dewan
Pengawas
Syariah
Tatakelola untuk Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah
34
Sistem Keuangan Syariah: Kelembagaan & Infrastruktur Pendukung
DPBS / DPMS/ DIKNBS
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
35 PCS-OJK Angkatan 1
Regulasi dan Standard Perbankan Syariah
Kelembagaan
• Kelembagaan BUS
• Kelembagaan UUS
• Kelembagaan BPRS
• Fit and Proper Test
• Good Corporate Governance
Kehati-hatian (Prudential)
• Kualitas Aktiva
• KPMM
• TKS - RBBR
• Standar Akad
• Produk dan Jasa
Pasar Keuangan & Moneter
• GWM
• PUAS
• SBIS
• LTV (Loan to Value) dan Uang Muka
Standar Akuntansi & Pelaporan
• PSAK dan PAPSI
• Pelaporan BUS, UUS, dan BPRS
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
36 PCS-OJK Angkatan 1
Akhir Presentasi
terima kasih
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
37 PCS-OJK Angkatan 1
Lampiran 1.
Produk Jasa Dasar
Perbankan Syariah
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
38 PCS-OJK Angkatan 1
Produk Jasa Perbankan Syariah: Produk Dasar Penghimpunan Dana
I.1. Simpanan. I.1.1. Giro dengan Akad Wadiah I.1.2. Tabungan dengan Akad Wadiah.
I.2. Investasi I.2.1. Giro dengan Akad Mudharabah I.2.2. Tabungan dengan Akad Mudharabah. I.2.3. Deposito dengan Akad Mudharabah.
I.3. Pinjaman Diterima
I.4. Kewajiban pada Bank Lain
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
39 PCS-OJK Angkatan 1
Produk Jasa Perbankan Syariah:
Produk Dasar Penyaluran Dana
II.1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. II.1.1. Pembiayaan Mudharabah II.1.2. Pembiayaan Musyarakah. II.1.3. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Kepemilikan Aset Secara Bertahap)
II.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa-Menyewa Aset II.2.1. Pembiayaan Ijarah (Leasing). II.2.2. Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (Leasing dg Opsi Penyerahan Barang).
II.3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli II.3.1. Pembiayaan Murabahah II.3.2. Pembiayaan Salam. II.3.3. Pembiayaan Istishna
II.4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam-Meminjam II.4.1. Qardh untuk tujuan Sosial. II.4.2. Qardh Talangan BPIH s.d 1 tahun
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
40 PCS-OJK Angkatan 1
II.5. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa-Menyewa Jasa (Multijasa). II.6. Pembiayaan Sindikasi II.7. Pengambilalihan Utang. II.8. Pembelian Surat Berharga Syariah Korporasi II.9. Pembelian Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan Pemerintah II.10. Penempatan Pada Bank Indonesia. II.11. Penempatan Pada Bank Lain. II.12. Penyertaan Modal Sementara.
III. Aktivitas Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance). III.1. Pembiayaan dengan SKBDN. III.2. Pembiayaan Impor dengan Letter of Credit (L/C). III.3. Pembiayaan Ekspor dengan Letter of Credit (L/C) III.4. Pembiayaan Ekspor-Impor tanpa Letter of Credit (L/C)
IV. Aktivitas Treasury IV.1. Jual Beli Bank Notes IV.2. Transaksi Spot
Produk Jasa Perbankan Syariah: Produk Dasar Penyaluran Dana
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
41 PCS-OJK Angkatan 1
V. Keagenan dan Kerjasama. V.1. Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). VI. Sistem Pembayaran. VI.1. Penyelenggara Transfer Dana.
VII. Jasa Lainnya. VII.1. Safe Deposit Box VII.2. Traveller’s Cheque VII.3. Payroll VII.4. Bank Garansi
Produk Jasa Perbankan Syariah: Produk Dasar Penyaluran Dana
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
42 PCS-OJK Angkatan 1
Lampiran 2.
Ringkasan Pokok Pokok
Peraturan Perbankan Syariah
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
43 PCS-OJK Angkatan 1
Kelembagaan
1. Bank Umum Syariah (BUS) PBI No.11/3/PBI/2009 dan PBI
No.15/13/PBI/2013 (perubahan)
Modal disetor minimal Rp1 trilyun
Sumber dana dilarang dari pinjaman dan/atau money laundering
Pemilik: asing maks 99%
Dekom min 3 orang dan maks sama dgn jumlah Direksi. Min 50% Dekom
adalah Independen.
Direksi min 3 orang. Dirut adalah pihak independen dari PSP.
DPS min 2 orang dan maks 50% jumlah Direksi. Rangkap jabatan sebagai
DPS maks pada 4 LKS lain.
Jaringan kantor: Kantor Pusat, Kanwil, KC, KCP, KK, Kantor Fungsional,
Kantor Pelayanan Kas, dan Layanan Syariah Bank (LSB)
LSB = menjual produk BUS melalui infrastruktur BUK dalam 1 grup (jaringan
kantor, SDM, dan IT)
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
44 PCS-OJK Angkatan 1
Kelembagaan
2. Unit Usaha Syariah (UUS) PBI No.11/10/PBI/2009 dan PBI
No.15/14/PBI/2013 (perubahan)
Jaringan kantor: Kantor UUS, KCS, KCPS, KKS, Kantor Fungsional Syariah,
Kantor Pelayanan Kas Syariah, dan Layanan Syariah (LS)
LS = menjual produk UUS melalui infrastruktur BUK induknya (jaringan
kantor, SDM, dan IT)
Anggota Direksi BUK yg bertanggung jawab penuh atas UUS punya
kompetensi dan komitmen pengembangan UUS serta ikut proses
wawancara BI
Pemimpin UUS adalah Direktur UUS
Aturan DPS sama dengan BUS
UUS wajib spin off setelah 15 tahun dari berlakunya UU No. 21 tahun 2008,
atau aset UUS 50% dari aset induk
Modal kerja UUS min Rp100 milyar, dimana kalau di spin off maka modal
disetor BUS min Rp500 milyar dan wajib ditingkatkan menjadi Rp 1 trilyun
maks 10 tahun setelah keluar izin BUS.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
45 PCS-OJK Angkatan 1
Kelembagaan
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PBI No.11/23/PBI/2009
Modal disetor min Rp2 milyar (Jabodetabek), Rp1 milyar (ibukota propinsi),
dan Rp500 juta (lainnya)
Sumber dana dilarang dari pinjaman dan/atau money laundering
Pemilik: 100% Indonesia
Dekom min 2 orang dan maks 3 orang
Direksi min 2 orang
DPS min 2 orang dan maks 3 orang
Jaringan kantor: Kantor Pusat, KC, KK, dan kegiatan kas di luar kantor
Persyaratan membuka KC a.l. dalam 1 propinsi dan menambah modal
disetor min 75% dari ketentuan modal minimal sesuai dengan lokasi
pembukaan KC.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
46 PCS-OJK Angkatan 1
Kelembagaan
4. Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test/FPT) PBI
No.14/6/PBI/2012
FPT dilakukan terhadap:
Calon PSP, calon Dekom, calon Direksi, calon Direktur UUS, dan calon pemimpin KPwBA
(new entry)
PSP, Dekom, Direksi, Pejabat Eksekutif, Direktur UUS, dan pemimpin KPwBA (existing)
Pihak yang tidak lagi menjabat namun diindikasikan terlibat dalam tindakan yang sedang
dalam proses FPT.
hasil FPT: Lulus dan Tidak Lulus (tidak ada Lulus Bersyarat)
PSP yang Tidak Lulus harus turunkan saham s.d 10% maks 6 bulan setelah
surat pemberitahuan BI.
Dekom, Direksi, Pejabat Eksekutif, Direktur UUS, dan pemipin KPwBA yang
Tidak Lulus wajib berhenti dari jabatannya maks 3 bulan sejak tanggal
pemberitahuan dari BI.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
47 PCS-OJK Angkatan 1
Kehati-hatian (Prudential)
1. Kualitas Aktiva
a. BUS dan UUS PBI No.10/24/PBI/2008 Penilaian terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif
Klasifikasi: Lancar (Kol.1), Dalam Perhatian Khusus/DPK (Kol.2), Kurang Lancar
(Kol.3), Diragukan (Kol.4), Macet (Kol.5)
Dasar penilaian untuk pembiayaan berdasarkan prospek usaha, kinerja nasabah,
dan kemampuan membayar
Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dibentuk dari cadangan umum (1% Kol.1)
dan cadangan khusus (5% Kol.2, 15% Kol.3, 50% Kol.4, dan 100% Kol.5)
b. BPRS PBI No.8/24/PBI/2006 Penilaian terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif
Klasifikasi: Lancar (Kol.1), Kurang Lancar (Kol.2), Diragukan (Kol.3), Macet
(Kol.4)
Dasar penilaian untuk pembiayaan hanya berdasarkan kemampuan membayar
Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dibentuk dari cadangan umum (0.5%
Kol.1) dan cadangan khusus (10% Kol.2, 50% Kol.3, dan 100% Kol.4)
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
48 PCS-OJK Angkatan 1
Kehati-hatian (Prudential)
1. Kualitas Aktiva, spesifik syariah:
Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah :
Kol.1: RBH/PBH ≥ 80% dan tidak ada tunggakan
Kol.2: RBH/PBH ≥ 80% dan tunggakan pokok ≤ 1 month
Kol.3: RBH/PBH 30% s.d. 80% dan/atau tunggakan pokok ≤ 2 month
Kol.4: RBH/PBH ≤ 30% dan/atau tunggakan pokok ≤ 3 month
Kol.5: RBH/PBH ≤ 30% dan/atau tunggakan pokok ≥ 3 month
RBH = Realisasi Bagi Hasil
PBH = Proyeksi Bagi Hasil
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
49 PCS-OJK Angkatan 1
Kehati-hatian (Prudential)
2. Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) :
a. BUS dan UUS PBI No.7/13/PBI/2005 dan PBI No. 8/7/PBI/2006
(perubahan)
modal minimum BUS dan UUS sebesar 8% dari ATMR
jika modal minimum UUS < 8% maka kantor induknya wajib menambah
kekurangan
risiko yang diperhitungkan: Risiko Kredit dan Risiko Pasar (Risiko Nilai
Tukar)
komponen modal: modal inti (Tier 1), modal pelengkap (Tier 2), dan
modal pelengkap tambahan (Tier 3)
b. BPRS PBI No.8/22/PBI/2006
modal minimum BPRS sebesar 8% dari ATMR
risiko yang diperhitungkan :Risiko Kredit
komponen modal: modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2)
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
50 PCS-OJK Angkatan 1
Kehati-hatian (Prudential)
3. Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) : a. BUS dan UUS PBI No.9/1/PBI/2007
b. BPRS PBI No. 9/17/PBI/2007
baik BUS/UUS maupun BPRS, esensi TKS Bank Syariah adalah sbb :
penilaian TKS dilakukan dengan pendekatan kualitatif & kuantitatif
pendekatan kuantitatif atas aspek yang mempengaruhi kondisi dan kinerja
suatu bank terhadap faktor-faktor CAELS (peringkat 1,2,3,4,5)
unsur judgment digunakan dalam Pendekatan kualitatif pada saat
melakukan penilaian faktor manajemen (M): (peringkat A, B, C, D)
4. Standar akad/prinsip syariah penghimpunan & penyaluran dana dan
jasa Bank Syariah PBI No. 7/46/PBI/2005 dan PBI No. 9/19/PBI/2007.
Prinsip dasar secara umum berupa positivisasi fatwa DSN kedalam PBI, yang
mengatur akad yang dipergunakan dalam penyaluran dana dan penghimpunan
dana serta jasa Bank Syariah/UUS.
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
51 PCS-OJK Angkatan 1
Kehati-hatian (Prudential)
5. Produk dan Jasa Bank Syariah PBI No. 10/17/PBI/2008
Produk dan jasa baru Bank Syariah sepanjang termasuk dalam Buku
Kodifikasi Produk Perbankan Syariah cukup dilaporkan kepada BI,
diluar itu baru izin dari BI.
Bank wajib menghentikan produk jika:
tidak memiliki izin BI
tidak sesuai Prinsip Syariah
tidak sesuai peraturan per-UU yg berlaku
Penghentian sementara: memberi kesempatan bagi bank untuk
menyempurnakan produk terkait
Penghentian tetap: bank wajib menghentikan kegiatan produk serta
menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
52 PCS-OJK Angkatan 1
Pasar Keuangan dan Moneter
1. Giro Wajib Minimum (GWM) bagi BUS dan UUS PBI
No.6/21/PBI/2004; PBI No.8/23/PBI/2006 (perubahan pertama); dan PBI
No.10/23/PBI/2008 (perubahan kedua)
GWM Rupiah 5% dari DPK Rupiah
GWM Valas 1% dari DPK Valas
Jika FDR Rupiah < 80% maka
GWM tambah 1% untuk bank dengan DPK Rp1 s.d. 10 Trilyun
GWM tambah 2% untuk bank dengan DPK Rp10 s.d. 50 Trilyun
GWM tambah 3% untuk bank dengan DPK > Rp50 Trilyun
BI tidak memberikan jasa giro
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
53 PCS-OJK Angkatan 1
Pasar Keuangan dan Moneter
2. Pasar Uang antar Bank Syariah (PUAS) PBI No.9/5/PBI/2007 dan PBI
No.14/1/PBI/2012 (perubahan)
BUS/UUS dapat melakukan penempatan dana atau penerimaan
dana sedang bank konvensional dan bank asing hanya dapat
melakukan penempatan dana saja.
Instrumen: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA); dan
BUS/UUS bisa mengusulkan instrumen di PUAS kepada BI dengan
dilengkapi karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak
berwenang, infrastruktur dan risiko instrumen PUAS
Bank penerbit membayar kepada bank pemegang sertifikat IMA
sebesar nilai nominal investasi pada saat jatuh waktu
imbalan dibayar setiap hari kerja pertama bulan berikutnya
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
54 PCS-OJK Angkatan 1
Pasar Keuangan dan Moneter
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) PBI No.6/7/PBI/2004
DIGANTI dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) PBI
No.10/11/PBI/2008 dan PBI 12/18/PBI/2010 (perubahan)
Amanat UU BI terkait tugas BI dalam menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter a.l. melaksanakan operasi pasar terbuka (OPT)
berdasarkan prinsip syariah
SBIS diperuntukkan bagi BUS dan UUS, dengan persyaratan bank
ybs wajib memiliki FDR minimal sebesar 80% menunjang
penyaluran dana kepada sektor riil
SBIS dg akad Ju’alah dan tidak dapat diperdagangkan (beda dgn
SBI yg tradeable)
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
55 PCS-OJK Angkatan 1
Standar Akuntansi dan Pelaporan
1. Standar Akuntansi Keuangan Syariah
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Syariah
PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK 102 Akuntansi Murabahah
PSAK 103 Akuntansi Salam
PSAK 104 Akuntansi Istishna’
PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah
2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
56 PCS-OJK Angkatan 1
Standar Akuntansi dan Pelaporan
3. Laporan Bulanan :
a. BUS dan UUS PBI No.5/26/PBI/2003
b. BPRS PBI No.7/9/PBI/2005
4. Laporan Berkala Bank Umum Syariah PBI No.8/12/PBI/2006
5. Laporan Harian Bank Umum Syariah dan UUS PBI No. 9/2/PBI/2007
6. Transparansi Kondisi Keuangan (LaporanTahunan/Publikasi/Tertentu):
a. BUS dan UUS PBI No.3/22/PBI/2001 dan PBI No.7/50/PBI/2005,
b. BPRS PBI No.7/47/PBI/2005
7. Laporan Sistem Informasi Debitur (SID) PBI No.9/14/PBI/2007
(berlaku untuk Bank Umum dan BPR/S)
Tujuan standar akuntansi & pelaporan :
Pedoman bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
dalam menyusun laporannya kepada BI, serta agar laporannya dapat dipahami,
relevan, reliable & dapat dibandingkan...
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
57 PCS-OJK Angkatan 1
Lampiran 3.
Perbedaaan Bank Konvesional dengan Bank
Syariah
© Departemen Perbankan Syariah OJK 27/3/2015
58
UU No. 7/1992 dan
UU No.10/1998, Pasal 6
UU No. 21/2008, Pasal 19
Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa Giro, Deposito berjangka,
Sertifikat deposito, Tabungan dan/atau bentuk
lainnya yg dipersamakan dgn itu.
Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yg dipersamakan
dg itu berdasarkan akad wadi’ah; dan investasi berupa
Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yg dipersamakan
dengan itu berdasarkan akad mudharabah; atau akad lain yg
tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
• Memberikan kredit, menerbitkan surat
pengakuan hutang, kegiatan anjak
piutang, usaha kartu kredit dan wali
amanat, dll.
• Menyediakan pembiayaan dan/ melakukan
kegiatan lain berdasar kan prinsip syariah
sesuai ketentuan yg ditetapkan BI.
Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad
mudharabah/musyarakah, pembiayaan transaksi jual beli
murabahah, salam, istishna’, pinjaman qardh, pembiayaan
sewa menyewa (ijarah) atau sewa beli (Ijarah MBT), dan
pengambilalihan utang (hawalah). Melakukan usaha kartu
debet/pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah dsb.
Melakukan kegiatan lain yang lazim
dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan
perundang2an.
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang2an
Perbedaan Kegiatan Usaha Bank Konv – Bank Syariah
59
Bank Syariah dan Bank Konvensional:
Perbandingan
Bank
Konvensional
Bank
Syariah
Fungsi dan hubungan dg
nasabah
Peminjam –vs- pemberi hutang Pengelola aset, mitra bisnis &
venture capitalist/ penyedia jasa
financier pengadaan barang
Simpanan nasabah Berbasis bunga/hasil atau
besar kewajiban ditetapkan
diawal
Titipan atau Investasi berbagi hasil
Pembiayaan Didominasi pinjaman berbasis
bunga
Jual beli dgn mark-up dan
pembiayaan ekuitas
Social responsibility Penerapan Corporate Social
Repsonsibility (CSR) dgn
sukarela & atas dasar
kepentingan bisnis
Keharusan yang ditetapkan sesuai
dengan norma syariah (ZISW)
Struktur Governance Sistem kepatuhan pada
prudential banking dan
perlindungan kepentingan
Ditambah (+) sistem jaminan
pemenuhan ketentuan syariah
(DSN & DPS)
60
UU No. 7/1992 dan
UU No.10/1998, Pasal 6
UU No. 21/2008, Pasal 19
Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa Giro, Deposito berjangka,
Sertifikat deposito, Tabungan dan/atau bentuk
lainnya yg dipersamakan dgn itu.
Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yg dipersamakan
dg itu berdasarkan akad wadi’ah; dan investasi berupa
Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yg dipersamakan
dengan itu berdasarkan akad mudharabah; atau akad lain yg
tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
• Memberikan kredit, menerbitkan surat
pengakuan hutang, kegiatan anjak
piutang, usaha kartu kredit dan wali
amanat, dll.
• Menyediakan pembiayaan dan/ melakukan
kegiatan lain berdasar kan prinsip syariah
sesuai ketentuan yg ditetapkan BI.
Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad
mudharabah/musyarakah, pembiayaan transaksi jual beli
murabahah, salam, istishna’, pinjaman qardh, pembiayaan
sewa menyewa (ijarah) atau sewa beli (Ijarah MBT), dan
pengambilalihan utang (hawalah). Melakukan usaha kartu
debet/pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah dsb.
Melakukan kegiatan lain yang lazim
dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan
perundang2an.
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang2an
Perbedaan Kegiatan Usaha Bank Konv – Bank Syariah
PERUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
Indikator 2011 2012 2013 2014
Jumlah Bank Umum Syariah 11 11 11 12
Jumlah UUS - BU Konvensional 24 24 23 22
Jumlah BPRS 155 158 163 163
Jumlah Jaringan Kantor (BUS + UUS) 1,737 2,262 2,588 2,517
Total Asset (Rp. Trilliun) 145.47 195.02 242.28 272,34
Pertumbuhan Aset (yoy) 49% 34% 24% 12,41%
Market Share 3.98% 4,58% 4.89% 4,85%
DPK (Rp. Trilliun) 115.41 147.51 183.53 217,86
Pembiayaan (Rp. Trilliun) 102.66 147.51 184.12 199,30
NPF (gross) 2.52% 2.22% 2.62% 4,33%
CAR 16.63% 14.13% 14.44% 16,10%
FDR 88.94% 100.0% 100.32% 91,50%
Industri perbankan syariah tumbuh dengan pesat walaupun agak melambat pertumbuhannya, ruang untuk tumbuh masih terbuka lebar.
(Triliun Rp)
© Departemen Perbankan Syariah OJK 25/3/2015
Curriculum Vitae Dr. H. Setiawan Budi Utomo
Tempat/Tgl Lahir: Sukoharjo, 10 April 1968
Email: [email protected]; [email protected]
Alamat: Jl. Masjid No 48A RT06/02 Mangarai Selatan, Tebet, Jaksel 12870 HP. 08121130192
Pendidikan:
LLB, LC dari Faculty of Islamic Law, Madinah Islamic University Kingdom of Saudi Arabia
Magister Manajemen Keuangan Universitas Borobudur Jakarta
Doktor Ilmu Hukum (Cum Laude) Universitas Padjadjaran Bandung
Profesi dan Kegiatan Akademik
Asisten Direktur BI Bertugas pada Departemen Perbankan Syariah Otoritas jasa Keuangan (OJK)
Anggota Dewan Syariah Nasional dan Komisi Fatwa MUI
Anggota Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Anggota Dewan Penguji Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Anggota Forum Ahli Bank Indonesia
Anggota Tim Kerja Komite Pengembangan jasa Keuangan Syariah (KPJKS) OJK
Sekretaris Working Group Perbankan Syariah BI, DSN-MUI dan IAI
Tim Penyusun Pedoman Good Governance Bisnis Syariah Komite Nasional Kebijakan Governanace (KNKG)
Dewan Pakar Shariah Economic and Banking Institute (SEBI) Jakarta
Pengajar International Center for Development in Islamic Finance (ISDIF) LPPI Jakarta
Ketua Tim Penyusun Akuntansi Zakat
Tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama RI
Peneliti Tamu Pengkajian Hukum Keuangan Syariah BPHN
Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Tim Pengajar Sekolah Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia
Dosen Pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi