Rural Empowerment and Agricultural

Development (READ) Program

(SELAYANG PANDANG)

I. Latar Belakang

Dukungan pada program pemberdayaan perdesaan dan pembangunan pertanian di Sulawesi Tengah dianggap penting bagi IFAD.

Pertama, kawasan perdesaan di Sulawesi Tengah meliputi sejumlah besar rumah tangga miskin dan propinsi ini merupakan salah satu propinsi miskin di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan keterisolasian sejumlah besar kawasan di dataran tinggi akibat kontur lahannya yang berbukit-bukit dan ketiadaan akses dan pelayanan.

Kedua, lembaga ditingkat desa yang ada sedang dalam proses perubahan sebagai akibat terjadinya perubahan administratif karena desentralisasi, yang membuka peluang pengembangan proses perencanaan yang partisipatif dan menyeluruh di tingkat desa. Selain itu, sejumlah kelompok yang terbentuk oleh program lain, dapat menjadi tumpuan awal kegiatan Program.

Ketiga, adanya peluang perbaikan mata pencaharian yang cukup signifikan, baik melalui pengembangan pertanian maupun usaha non pertanian. Saat ini tingkat produktivitas pertanian masih rendah, meski upaya peningkatan pertanian sederhana dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian secara substansial. Sulawesi Tengah memiliki keunggulan komparatif dalam berbagai produk pertanian, seperti: coklat, tembakau, kopi, vanila dan lada, namun rantai pemasarannya tidak efisien dan nilai tambah komoditi tersebut kecil, komoditi tersebut sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah. Ada peluang untuk mengatasi hal ini.

Keempat, desentralisasi membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan dengan cara melaksanakan program mereka sendiri, seperti: melalui investasi prasarana perdesaan. Hal yang sama, terdapat peluang bagi Pemerintah Propinsi untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan di kawasan perdesaan atas nama Deptan.

Menurut hasil penilaian sosial-ekonomi yang dilakukan tahun 2003, untuk memperbaiki matapencaharian di perdesaan, diperlukan investasi sebagai berikut: (i) bantuan keuangan bagi para petani untuk memulai atau memperbaiki kegiatan pertanian; (ii) perbaikan prasarana perdesaan; (iii) pelatihan dan dukungan bagi petani miskin dalam produksi coklat dan kegiatan lainya; dan (iv) pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang fokus pada kaum perempuan, termasuk dalam hortikultur dan peternakan skala kecil.

Dari investigasi selanjutnya teridentifikasi kebutuhan: (i) investasi untuk meningkatkan kualitas bibit bagi para petani, khususnya bibit jagung dan padi; (ii) perbaikan rantai pemasaran sehingga para petani dapat memperoleh harga yang lebih tinggi; (iii) pengelolaan sumber daya alam untuk mengatasi meningkatnya ancaman degradasi lingkungan di wilayah dataran tinggi.

Program READ akan mendukung Deparetemen Pertanian dalam mengembangkan kapasitas yang lebih besar untuk melaksanakan analisis kebijakan berdasarkan berbagai pengalaman keberhasilan yang ada serta berbagai inovasi yang diambil dari proyek-proyek IFAD dan program-program pengurangan kemiskinan lainnya dan untuk melakukan analisis implikasi kebijakan untuk pengembangan kebijakan dimasa datang. Analisis yang dapat dikembangkan dari Country Protfolio Evaluation yang

1

dirumuskan IFAD akan memberikan input bagi perumusan kebijakan pemerintah dan selanjutnya mendukung upaya perbaikan Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan yang fokus pada upaya mencapaian target Millenium Development Goal (MDG). II. Tujuan dan Sasaran

Program READ bermaksud untuk memperbaiki mata pencaharian kaum miskin perdesaan secara berkelanjutan di 150 desa sasaran di lima kabupaten di propinsi Sulawesi tengah (Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso dan Toli-toli).

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, dan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam di desa-desa tersebut.

III. Output yang diharapkan

1. Kelembagaan tingkat desa dan kegiatan kelompok yang berfungsi secara efektif

2. Kelompok petani sasaran menerapkan sistem produksi dan pemasaran serta memahami sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan mampu membentuk usaha non pertanian baru dan/atau pengembangan usaha yang telah ada

3. Perbaikan prasarana yang ada di desa-desa sasaran melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaannya

4. Meningkatnya kapasitas Departemen Pertanian dalam melakukan analisis kebijakan dan merumuskan kebijakan bagi kaum miskin di perdesaan, disamping pula meningkatnya kapasitas mereka dalam menekankan permasalahan gender

IV. Pendekatan

Pendekatan program READ akan difokuskan pada elemen utama sebagai berikut:

1. Mendukung inisiatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola pembangunan sosial-ekonominya sehingga menjadi lembaga masyarakat yang lebih transparan, akuntabel, adil dan kompeten.

2. Mendukung sistem desentralisasi pemerintahan untuk mendekatkan sumberdaya pemerintah pada masyarakat, meningkatkan kepekaan pada kebutuhan lokal dan akuntabilitas pemerintah pada masyarakat lokal.

3. Membantu mengatasi kendala yang dialami oleh para petani miskin agar mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan perbaikan ketahanan pangan dari Usaha Pertanian Budidaya dan Non-Budidaya.

4. Memperbaiki kondisi prasarana perdesaan yang kurang memadai karena dapat menghambat kegiatan produksi dan pemasaran yang dilakukan para petani dan pengusaha lainnya, melalui kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah

2

daerah. Investasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang dituangkan dalam rencana pembangunan desa.

5. Mendukung kebijakan desentralisasi pemerintahan dan Depertemen Pertanian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga yang memfasilitasi dan mengkoordinasikan program pengurangan kemiskinan

V. Kelompok Sasaran dan Ruang Lingkup Program

Bedasarkan kriteria strategi mata pencaharian, di wilayah perdesaan propinsi Sulawesi Tengah, terdapat tujuh tipologi rumah tangga seperti pada tabel 1

Sasaran Program READ adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 – 4. Seleksi kelompok sasaran akan dilakukan bersama-sama oleh dinas/instansi pemerintah ditingkat propinsi, kabupaten dan masyarakat. Pemerintah propinsi dan kabupaten dengan bantuan dari penyedia jasa masyarakat yang direkrut akan membantu desa potensi READ untuk mengidentfikasi dan memilih anggota kelompok target. Program akan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk membantu rumah tangga yang masuk kelompok 1 – 4 meningkat ke kelompok 5 dan 6. Program juga akan membantu rumah tangga kelompok 7 dan unit usaha yang lebih besar melalui penguatan keterkaitan rantai pasokan untuk memberikan manfaat bagi kelompok sasaran utama

Tabel .1

Tipologi Rumah Tangga Menurut Matapencaharian

Tipologi Karakteristik Matapencaharian Rumah Tangga Tipe 1 Tidak memiliki lahan, matapencaharian utama buruh tani tidak tetap /

musiman, sebagian anggota keluarga separuh menganggur dalam jangka waktu tertentu setiap tahunnya;

Tipe 2 Petani subsisten di sektor produksi pertanian tanaman pangan, bekerja sampingan sebagai buruh tani tidak tetap, sebagian lainnya bekerja disektor pertanian komersial yang menghasilkan surplus produksi;

Tipe 3 Petani di sektor pertanian yang lebih komersial, tetapi pada dasarnya masih berorientasi subsisten, dengan tambahan pengahasilan dari anggota keluarga yang bekerja di luar desa;

Tipe 4 Petani subsisten dan komersial, dengan tambahan penghasilan dari bekerja diluar sektor pertanian;

Tipe 5 Penghasilan utama keluarga lebih berorientasi pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan, pertanian subsisten menjadi kurang penting;

Tipe 6 Penghasilan utama dari pertanian komersial dan usaha skala kecil; dan Tipe 7 Pengusaha perdesaan di sektor pertanian komersial, telah bertransisi dari

pengusaha skala kecil ke pengusaha skala kecil dan menengah yang mempekerjakan masyarakat setempat dalam jumlah yang cukup signifikan.

Program READ akan mencakup 150 desa miskin di lima kabupaten peserta program, yaitu : Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso dan Toli-toli. Adapun seleksi desa-desa tersebut akan didasarkan pada empat indikator, yakni:

1. Index potensi lahan;

2. Index keterisolasian;

3

3. Index akses pada pelayanan umum;

4. Index organisasi. VI. Manfaat Program

1. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan dan produk kehutanan non kayu (NTFP) .Adanya perbaikan pasar serta tambahan pendapatan dari usaha non pertanian, diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat langsung Program.

2. Penyediaan prasarana, antara lain seperti: pembangunan saluran irigasi, fasilitas air bersih dan jalan akses desa serta jalan usaha tani.

3. Meningkatkan kapasitas kaum miskin baik laki-laki maupun perempuan, organisasi desa dan administrasi desa dalam mengelola pembangunan pertanian di perdesaan, termasuk perencanaan, pembiayaan dan pengelolaan serta operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.

4. Membangun transparansi dan akuntabilitas administratif aparat di tingkat desa dan kabupaten

5. Memberikan dampak positif pada kaum perempuan serta perbaikan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi.

6. Staff program dari dinas pertanian akan mampu mengelola proyek pembangunan pertanian dengan pendekatan partisipatif.

7. Otoritas ditingkat propinsi dan kabupaten akan memiliki pengalaman dan kecakapan dalam melaksanakan program pengurangan kemiskinan perdesaan dalam konteks desentralisasi tata pemerintahan. Pada.

8. BPSDMP akan memiliki kapasitas dan pengalaman untuk melaksanakan peran fasilitasi dalam pembangunan pertanian yang terdesentralisasi.

9. Memberikan manfaat pada sekitar 220.000 penduduk di 48.500 rumah tangga dalam 150 desa. Disamping itu sejumlah penduduk di luar 150 desa tersebut juga akan mendapatkan manfaat dari kegiatan program melalui penerapan teknologi yang diperkenalkan Program, pemanfaatan prasarana yang dibangun melalui Program dst.

4

VII. Komponen Program

Program READ terdiri dari empat komponen:

1. Komponen A : Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat);

2. Komponen B : Farm and Off-farm Enterprise Development (Pengembangan Usaha Pertanian Budidaya dan Non-Budidaya);

3. Komponen C : Rural Infrastructure (Prasarana Perdesaan);

4. Komponen D : Program Management and Policy Analysis ( Pengelolaan Program dan Analisis Kebijakan).

A. Komponen A

Pemberdayaan Masyarakat.

Komponen ini akan meningkatkan kemampuan kaum miskin untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan prioritas pembangunan mereka secara menyeluruh dan transparan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya dan peluang yang ada, melalui:

1. Pemberdayaan keterampilan administrator desa dalam melakukan identifikasi, perencanaan, pengelolaan dan memonitor kegiatan pembangunan;

2. Pelibatan kaum miskin dan kelompok tersisih lainnya dalam proses tersebut; dan

3. Perbaikan keterkaitan antara proses perencanaan tingkat desa dengan perencanaan dan manajemen di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Komponen A terdiri dari 6 (enam) sub komponen kegiatan yang meliputi:

1. Seleksi desa sasaran

2. Pembentukan fasilitator desa

3. Identifikasi mitra potensial dari pemerintah dan non-pemerintah

4. Pengenalan program READ ke desa sasaran

5. Pengambilan keputusan dan perencanaan di tingkat desa 6. Pembangunan kapasitas sosial dalam mendukung pengelolaan ekonomi.

Adapun urutan pelaksanaan Komponen A ini adalah sesuai dengan seperti yang tercantum pada table 2

5

Tabel 2. Ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat

KOMPONEN KEGIATAN PELAKU UTAMA METODA/PROSES KELUARAN YANG DIHARAPKAN

SELEKSI DESA TARGET PMU & DMU PMU menyusun daftar 200 calon desa lokasi menurut criteria : potensi lahan, keterisolasian, pelayanan umum, organisasi

Daftar desa : Th 1 – 20; Th 2 – 30; Th 3 - 100

REKRUTMEN LSM MELATIH & MENSUPERVISI FASILITATOR DESA

PMU & DMU Pemilihan LSM sesuai prosedur pengadaan yang berlaku.

LSM Pemberdayaan Masya rakat

REKRUTMEN FASILITATOR DESA / FD

DMU Fasilitator diupayakan berasal dari desa ybs, bekerja selama 4 tahun dengan kontrak yang akan diperbaharui setiap tahunnta. Setiap desa = 1 fasilitator desa.

Th 1 – 20 FD; Th 2 – 30 FD; Th 3 – 100 FD

IDENTIFIKASI MITRA POTENSIAL PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH

LSM Survey program pemerintah & non pemerintah berbasis masyarakat

Peta program & potensi sinergi dengan READ

PENGENALAN PROGRAM DI TINGKAT DESA

STAF PROGRAM Beberapa pertemuan awal di tingkat desa untuk pengenalan program & konfirmasi keikutsertaan dalam program

Konfirmasi keikutsertaan desa dalam program

PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PERENCANAAN DITINGKAT DESA PENGUATAN PERENCANAAN DESA & TATA PEMERINTAHAN DESA

STAF SENIOR PROGRAM DI TINGKAT PROPINSI DAN KABUPATEN & FD

Metoda PRA, pertemuan kelomok / desa pelatihan, fasilitas tatap muka

Kapasitas kepemimpinan desa antara lain untuk menyiapkan rencana & anggaran tahunan, prioritas pembagunan prasarana desa,dsb

PELIBATAN KEPENTINGAN KAUM MISKIN

FASILITATR DESA / FD

Fasilitasi ( termasuk pengembangan kapasitas) bagi kaum miskin dan/atau perempuan perlu dilakukan terpisah

Keterlibatan kaum miskin & kelompok marginal lain dalam proses perencanaan desa

PENINGKATAN KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN DESA

FASILITATOR DESA / FD

Memperbaiki keterkaitan perencanaan desa dengan kabupaten, melalui fasilitasi dan advokasi pada aparat pemerintah desa

PEMBANGUNAN KAPASITAS SOSIAL UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN EKONOMI PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT DLM PENGELOLAAN ASET & KEGIATAN EKONOMI

FASILITATOR DESA dan PPL

Pelatihan,penilaian partisipatif, loka karya, kunjungan lapangan dsb & bantuan teknis, fasiltasi bagi kelompok simpan pinjam

Landasan bagi pengembang an lembaga masyarakat

PROMOSI PARTISIPASI KAUM MISKIN & TERSISIH DLM PENGELOLAAN EKONOMI

FASILITATOR DESA / FD

Pengembangan organisasi yg melibatkan kaum miskin,meningkatkan kemampuan kaummiskin

Peningkatan kapasitas & partisipasi kaum miskin dlm mengelola usaha dan kegiatan pertanian

MENINGKATKAN KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT & MENGAITKANNYA DGN SEKTOR KOMERSIAL

FASILITATOR DESA DAN STAF PROGRAM

Bekerjasam dgn perbankkan tingkat kecamatan & Kabupaten untuk membangun jaringan dng kelompok simpan pinjam, bersinergi dgn kegiatan dalam komponen B

Studi & material untuk mempromosikan sector komersial bagi kaum miskin

6

B. Komponen B Pengembangan Usaha Pertanian Budidaya dan Non-Budidaya.

Komponen ini dimaksudkan untuk menyediakan akses pada teknologi, keterampilan manajemen dan keterkaitan komersial dengan pasar dan entitas swasta yang bergerak dalam rantai pemasok barang dan jasa bagi petani miskin dalam masyarakat marginal secara berkelanjutan.

Komponen B ini terdiri dari 3 (tiga) sub komponen kegiatan yang meliputi:

1. Penigkatan produktivitas usaha perdesaan

2. Integrasi komersial usaha-usaha perdesaan

3. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam.

Penigkatan produktivitas usaha pertanian, Sub-komponen ini terdiri dari sejumlah kegiatan yang mencakup penyuluhan; penyediaan dana bergulir bagi petani (pengembangan dan penguatan kelompok yang akan menerima dana bergulir difasilitasi melalui kegiatan Komponen– A)

Integrasi komersial usaha-usaha perdesaan Sub-komponen ini mencakup diantaranya pengembangan usaha pembenihan komersial; dan intensifikasi usaha produksi pertanian tingkat rumah tangga. Kegiatan ini akan difasilitasi secara intensif oleh fasilitator Desa, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan konsultan.

Perbaikan pengelolaan sumber daya alam Sub-komponen ini meliputi pelaksanaan proyek-proyek percontohan (pilot project) yang ada dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Alam atau Natural Resources Management (NRM). antara lain seperti: Sloping Agricultural Land Technologies (SALT); Pengembangan kebijakan desentralisasi pertanahan; atau pemasaran produk berlabel “Agri-eco”.

C. Komponen C

Prasarana Perdesaan.

Komponen ini akan membiayai berbagai investasi prasarana perdesaan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan jenis prasarana yang akan dibangun. Fasilitas prasarana perdesaan akan dipilih dan dirancang secara partisipatif yang melibatkan kerjasama erat antara masyarakat penerima manfaat dan dinas teknis terkait ditingkat kabupaten. Semua fasilitas prasarana perdesaan yang diusulkan akan diseleksi, dirancang, dibangun, dioperasikan dan dipelihara sesuai dengan kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Usulan investasi prasarana perdesaan merupakan bagian dari rencana pembangunan desa yang disusun melalui Komponen A.

Semua proposal yang disampaikan masyarakat yang akan dibiayai Program akan dinilai sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Program READ akan menyediakan kontribusi tunai, material lokal dan tenaga kerja, sedangkan masyarakat akan bertanggung jawab dalam

7

pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana antara lain irigasi serta jalan usaha tani. Pemerintah kabupaten akan melakukan pemeliharaan jalan untuk akses hasil pertanian.

Persyaratan umum pembiayaan proyek yang harus dipenuhi adalah:

1. Pengadaan prasarana disetujui setelah Annual Work Plan and Budget (AWPB) tahun pertama telah disetujui IFAD;

2. Semua usulan pengadaan prasarana harus dipilih dan dirancang secara partisipatif;

3. Masyarakat harus membuat permohonan tertulis kepada dinas teknis yang berwenang ditingkat kabupaten;

4. Rancangan prasarana yang akan dibangun telah dikonsultasikan/ direkomendasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten;

5. Pelaksanaan supervisi pelaksanaan pembangunan prasarana dilakukan oleh konsultan atau Dinas Prasarana Kabupaten dan melibatkan partisipasi masyarakat;

6. Seluruh kontrak di sampaikan pada IFAD untuk dikaji sesuai dengan aplikasi pencairan dana.

Adapun persyaratan teknis yang perlu dipenuhi untuk proposal pembangunan prasarana perdesaan seperti pada Bab Pelaksanaan Program.

D. Komponen D Pengelolaan Proyek dan Analisis Kebijakan.

Komponen ini dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan dan koordinasi program READ melalui struktur tata pemerintahan yang ada. Disamping itu komponen ini juga akan memperkuat kapasitas pemerintah pusat dalam melakukan analisis kebijakan di sektor pertanian dan memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan dan advokasi pada departemen terkait mengenai kebijakan desentralisasi pembangunan pertanian, pengurangan kemiskinan perdesaan, melaksanakan pilot alternatif penyediaan pelayanan umum dan pendekatan analisis gender.

Komponen ini akan mendukung pembentukan:

1. National Support Unit di BPSDMP, Departemen Pertanian untuk mendukung pelaksanaan program di tingkat propinsi, kabupaten dan desa;

2. National Steering Committee yang menyiapkan panduan kebijakan;

3. Provincial Management Unit/ PMU yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melakukan supervisi pelaksanaan program ditingkat kabupaten, mengembangkan kapasitas, melaksanakan pelaporan dan penilaian dampak, jaringan dan komunikasi;

4. District Management Unit yang akan menjamin bahwa investasi prasarana dilakukan dengan baik dan terciptanya keterkaitan antara masyarakat dengan perbankan, perusahaan komersial, masyarakat madani, pusat-pusat penelitian dan dinas pemerintah secara berkelanjutan.

8