Upload File

selatan_2_2007.pdf · pasal 9, pasal 10a, pasal 20t pasal 22 dan pasal 23 dianggarkan dalam pos...

  • Home
  • Documents
  • SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
11

Upload: buikhuong

Post on 11-May-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
Page 2: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
Page 3: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
Page 4: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
Page 5: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
Page 6: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
Page 7: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
Page 8: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
Page 9: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
Page 10: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam
Page 11: SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam

BAB III TEMUAN PENELITIAN - core.ac.uk · Menurut UU No. 27 tahun 2009 tentang Susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Pasal 300 poin h, i, j, dan k

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur · ISI DAN URAIAN RENSTRA Pasal 3 Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten

(1) DPRD dapat menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi saran,

filesebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD (2) ... Pasal 4 Inspektorat

Yang dimaksud sebagai Pimpinan DPRD menurut Peraturan ...padang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/09/Catatan-Berita-_Haluan... · Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 37/2006tentang

makassar.bpk.go.id€¦ · Web viewProlegda jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat Tahun

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNGditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/lampung3-2007.pdf · Uang Paket Pasal 6 1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket. 2. Uang

Daftar Nama Anggota Dewan DPRD PROVINSI DPRD …partaigerindra.or.id/.../AnggotaDewanDPRDPROV.pdf · daftar nama anggota dewan dprd provinsi dprd provinsi nama anggota dewan jml kursi

BAHAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA …pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ387.pdf · DPRD Kabupaten Sumedang, Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Deli Serdang, DPRD Kota

Badan Kehormatan DPRD Jepara - kumoro.staff.ugm.ac.idkumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Badan Kehormatan DPRD Jepara.pdf · dan Kinerja DPRD Dr. Wahyudi Kumorotomo Magister Administrasi

SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS …dprd-dkijakartaprov.go.id/wp-content/uploads/2016/01/PERDA-NO-3-TAHUN... · menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang

DRAFT AWAL (I) Tgl - Pelosok Desa – Catatan … · Web viewBupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama DPRD. Pasal 7 Desa-desa

Menimbang - jdih.setjen.kemendagri.go.id MUKO_15_2007.pdf · Paragraf . Kedua Tugas Pokok . dan Fungsi. Pasal 5 Sekretariat DPRD melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi

kpud-penajamkab.go.idkpud-penajamkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/MODEL-B-PARPOL-PKB.pdfmodel b-dprd/dprd provinsi/ dprd kabupaten/kota surat pencalonan anggota dprd kabupaten

WALIKOTA KEDIRI PERWAL...DPRD Kota Kediri. 4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD. 5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotannya sebagai anggota DPRD …

Legislasi dprd

jdih.balangankab.go.id · TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DPRD Pasal 2 Sekretariat DPRD mempunyai menyelenggarakan tugas administrasi kesekretariatan, administrasi

pontianak.bpk.go.id · laporan diterima oleh Bupati. BAB KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (l) Bantuan keuangan pada par-tai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pernilihan umum

Pembinadn Adat Terealisasi il{UDPBali Dianggarkan · Pansus LKPJ DPRD Bali salah ... Salah satunya untuk p-"-titr""" dan pernberday-aan lembaga adaq yqng terealisasi hanya g,gsX p"a"i"tt.ttt

tanjungpinang.bpk.go.id · Web view(4) Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) wajib mendapatkan persetujuan DPRD. Pasal 32 Dalam melakukan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, ... Pasal 3 DPRD mempunyai

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN … · Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Pasal 8 (1) Partai Politik

PKPU 02 mentah jadi - pdoskpukalteng.files.wordpress.com · - 4 - (3) Dalam hal anggota DPRD Provinsi diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA · Web viewRumah jabatan Pimpinan DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan

2...PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA Pasal 11 (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

surat pencalonan anggota provinsi/dprd kabupaten [kota dpr/dprd daftar bakal calon anggota dpr/dprd provinsi/dprd kabupaten [kota di setiap dapil surat pernyataan pimpinan partai politik

3.PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI Bagian Kesatu Perencanaan Pembentukan Perda Paragraf 1 Program Pembentukan Perda Pasal 18 (1) Perencanaan pembentukan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN … · DPD, dan DPRD pasal 291 menegaskan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANGditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1988/kp2-1988.pdfsebagai Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal

pekanbaru.bpk.go.id · Perseroan Terbatas (BF) Bumi Kampar Sarana Energi dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib melaporkan kepada DPRD

BUPATI TABANAN PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH …dprd-tabanankab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/PERATURAN-DAERAH-KA…Pengisian anggota BPD Pasal 5 (1) Anggota BPD merupakan wakil

jdih-murakab.org fileBAB 11 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNG-SI DAN KEWENANGAN SEKRETARIAT PRI) Bagian Perta a Kedudukan Sekretariat DPRD Pasal 2

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU€¦ · BAB IV . PENGANGGARAN . Pasal 6 . 9 (1) Pelaksanaan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan dalam APBD Kabupaten

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | BPK RI ......2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD, Pasal 5 1) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan