sekretariat nasional keterbukaan pemerintah … · stakeholder penyelenggaraan pemerintahan,...
TRANSCRIPT
ROADMAPSEKRETARIATNASIONALKETERBUKAANPEMERINTAH(OPENGOVERNMENTINDONESIA)2017-2019&2020-2024
DirektoratAparaturNegaraKedeputianPolitikHukumPertahanandanKeamananKementerianPPN/BappenasTA2017
2
DaftarIsiBABIKeterbukaan:KunciUtamaPenyelenggaraanPemerintahan
I.ADoronganRegulasi......................................................................1I.BDoronganKebermanfaatan........................................................3I.CTantanganKeterbukaanPemerintahHariIni..............................7
BABII OpenGovernmentIndonesiadanSignifikasinyaBagiKeterbukaanPemerintah
II.AAwalTerbentukSekretariatOpenGovernmentIndonesia........11II.BVisiSekretariatNasionalOGI………………………………………………….11II.CMisiSekretariatNasionalOGI…………………………………………………12II.DNilai-NilaiDasarSekretariatNasionalOGI………………………………12II.EFungsiSekretariatNasionalOGI………………………………………………13II.FKerangkaKelembagaan…………………………………………………………..13II.GPraktikBaikOpenGovernmentIndonesia………………………………18
BABIIIArahKebijakan,ProgramdanUkuranKeberhasilanPemerintahTerbuka
III.AAlurBerfikirdanSasaranArahKebijakan………………………………21III.BArahKebijakandanProgramPemerintahTerbuka………….......22III.CUkuranKeberhasilan……………………………………………………………25III.DStrategiArahKebijakan………………………………………………………..28
BABIVMonitoringdanEvaluasiIV.MonitoringdanEvaluasiPeriodik.………………………………………….34IV.MonitoringdanEvaluasiTahunan:GSARdanIRM……………………….34
BABVPenutup…………………………………………………………………………………………..36
1
I. Keterbukaan:KunciUtamaPenyelenggaraanPemerintahanVisibesarmembangundesainpemerintahterbukasejatinyatidakdatangdariluardantidak
pula diciptakan serta-merta, melainkan telah dikonsepkan secara matang bersamaan
dengan embrio terbentuknya Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rekam jejak
pembuatankebijakanyangada,mulaidari ragamkonstitusi,hingga regulasi turunanyang
dibuat, selalu berupaya untuk mengejawantahkan proses tersebut. Adanya dorongan
keterbukaan yang dibentuk oleh founding fathers ini nyatanya juga bukan tanpa alasan.Karena setidaknya terdapat dua elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
mendapatkan kebermanfaatan akan hal tersebut; (1) pemerintah, sebagai pihak
penyelenggara (2) masyarakat, sebagai penerima layanan publik sekaligus pengawas
penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, aspek dorongan regulasi dan kebermanfaatan
penyelenggaraan pemerintah terbuka secara mendalam akan dibahas dalam sub bab
berikut.
I.ADoronganRegulasiBiladirunutsejakawal,pentingnyamendorongpraktikketerbukaandiIndonesiasudahlahir
sejakterbentuknyaUndang-UndangDasar1945.Dalampasal28FUUD45misalnya,dengan
jelas menekankan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala
jenissaluranyangtersedia”.Kemudian,padapasal23ayat1UUD45telahditetapkanpula
bahwa “pengelolaan keuangannegaraharusdilaksanakan secara akuntabel dan terbuka”.
Berangkat dari dua pilar konstitusi ini, sudah dapat dipahami bawa esensi keterbukaan
untukmendukungakuntabilitaspemerintahanmemangmutlakadanya.
Selainitu,melaluidualandasankonstitusitersebutpuladapatdipahamibahwamendorong
keterbukaanpemerintahsejatinyatidakhanyadilakukandiranahsempitatauterbataspada
sektorinformasi,melainkanjugadalamartianluas,yaknidiseluruhsektorpenyelenggaraan
pemerintah.Menyadaripentingnyaesensiuntukmendorongketerbukaanyang lebih luas,
semangat keterbukaan pun terus direalisasikan pemerintahmelalui regulasi turunan yang
berbentukUndang-Undangdiberbagaisektor,salahsatunyaPelayananPublik.
Dalam asas Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa dalam
prosespenyelengaraanpelayananpublik,pemerintahharusmampumenjunjungtinggiasas
keterbukaan,akuntabilitas,kesamaanhakdanpartisipatisimasyarakat.Melaluiregulasiini,
kembalidapatdipahamibahwapemerintahtelahdenganjelasmendeklarasikanpentingnya
menjalankan keterbukaan demi menghasilkan kinerja terbaik dalam sektor pelayanan
publik.
2
Bahkan, untukmengikat komitmen keterbukaanpenyelenggaraanpemerintahdi berbagai
sektor,pemerintahjugatelahmengeluarkanUndang-Undang14/2008tentangKeterbukaan
Informasi Publik. Secara garis besar Undang-Undang ini menekankan empat asas utama
yang harus diterapkan di tiap tingkat penyelenggaraan pemerintah: (1) hak setiap orang
untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani
permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara
sederhana; (3)pengecualianbersifatketatdanterbatas; (4)kewajibanBadanPublikuntuk
membenahisistemdokumentasidanpelayananinformasi.
Lebihjauh,untukmemastikanpraktikketerbukaanpemerintahtidakhanyaterjadidipusat,
melainkan di seluruh daerah di Indonesia, maka Undang-Undang No 23/2014 tentang
Pemerintah Daerah juga telah diterbitkan. Melalui undang-undang tersebut, secara jelas
menyebutkanbahwadalampenyelenggaranpembangunandaerahterdapatasas-asasyang
harus diterapkan seperti: transparansi, akuntabilitas, responsivitas partisipatif, efisien,
efektif, terukur dan berkeadilan. Ini juga berlaku bagi seluruh mekanisme pengelolaan
seluruh aspek di daerah, seperti keuangan daerah, pelayanan publik hingga perumusan
kebijakan.
Berangkat dari kokohnya pijakan konstitusi serta ragam regulasi tersebut, maka sudah
sepantasnyaketerbukaanmenjadiagendautamapembangunandiIndonesia.Menyadarihal
tersebut,pemerintahpunmenuangkanurgensipentingnyaketerbukaankedalamvisibesar
pembangunanIndonesia.HaltersebutdapatdilihatdaripoinutamaRencanaPembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang menekankan tentang
“pembangunan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum melalui
pemantapan kelembagaan demokrasi, penguatan peran masyarakat sipil dan penegakan
hukumsecaraadil,konsisten,dantidakdiskriminatif”.
Untuk memastikan poin tersebut berjalan, RPJPN pun diturunkan ke dalam berbagai
tahapanRencanaPembangunanJangkaMenengahNasional(RPJMN)limatahunan,dimana
dalamcycleRoadMapinidisusun,RPJMNtelahmemasukiperiodeIII(2015-2019).Adapun
cita-cita utama RPJMN, selaras dengan semangat utama RPJPN yaitu “membangun
pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan cara mendorong
transparansi danakuntabilitas kinerjapemerintahan sertameningkatkanpartisipasi publik
dalamprosespengambilankebijakan”.
Amanat ini selanjutnya diejawantahkan kembali ke dalam satu dari sembilan Agenda
Pembangunan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla
(2014-2019), yang dikenal dengan Nawa Cita. Secara gamblang, Nawa Cita menegaskan
tentang pentingnya kehadiran pemerintah yang mampu membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Di mana keterbukaan,
3
akuntabilitas, inovasi dan partisipasi publik menjadi jalur kunci untuk meraih tujuan
tersebut.
Keberadaan aspek dorongan regulasi sejatinya juga memiliki ragam penjelasan, salah
satunyaialahhakikatkebermanfaatanbagipihakpenyelenggara,dalamhalinipemerintah,
sekaligus pihak penerima penyelenggaran pemerintah, yaitumasyarakat.Oleh karena itu,
penting rasanya untuk menggali lebih jauh kebermanfaatan keterbukaan pemerintah ini,
agarkeduabelahpihakdapatlebihtermotivasiuntukmengawalamanatbesarketerbukaan
pemerintahini.
I.BDoronganKebermanfaatanTema pemerintah terbuka (Open Government) sejatinya turut memperluas orientasi
transparansi pemerintah. Awalnya, orientasi transparansi hanya berfokus pada
akuntabillitas perumusan kebijakan publik semata. Namun, dalam konsep pemerintah
terbuka, fokus transparansi juga digunakan untuk memastikan adanya efektivitas dan
efisiensi pelayanan publik yang tercipta melalui skema kolaborasi dengan seluruh
stakeholderpenyelenggaraanpemerintahan,utamanyamasyarakat.Dimanadalamhalini,
cara-carainovatifdigunakanuntukmeraihcita-citatersebut.
Oleh karena itu, penyelenggaran pemerintahan harus dipastikan tidak lagi hanya bersifat
top down, di mana pemerintah terus membuka transparansi tanpa feedback darimasyarakat. Namun juga harus bersifat bottom up, di mana masyarakat secara sukarela
menyampaikan aspirasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Sumbangsih metode
penggunaanteknologiyanginovatifjugadapatdigunakanuntukmemastikanmekanismeini
berjalan.Denganbegitu,rodapemerintahandapatberjalanseimbangdanoutputkebijakanpemerintah dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Lebih jauh, manfaat lain yang bisa
didapatkandenganberjalannyaskemapemerintahterbukaatauOpenGovernmentadalah:
• MempermudahAksesInformasidanDataAsasutamapemerintahterbuka(OpenGovernment)ialahmemastikanseluruhdata
pemerintahanyangbersifatpublikdapatdiaksesolehsemuapihakdenganmudah.
HalInitentusangatvitalbagiseluruhstakeholderdidalamsebuahnegara,termasuk
penyelenggarapemerintahanitusendiri.Sebagaicontoh:antarinstansipemerintah
lebih mudah menjalankan fungsinya dengan ketersediaan data akurat di setiap
instansi pemerintahan, sehingga apabila diperlukan, tiap instansi hanya perlu
bertukarpakaidatatanpaharusmelakukanpengumpulandariawal.
Selainitu,kemudahanaksesinformasidandatainijugamenjadipentingbagiseluruh
elemen masyarakat seperti: (1) pelajar atau mahasiswa yang memerlukan data
pendukung dapat menyelesaikan tugas dengan mudah, dengan kehadiran data
4
pemerintah yang lengkap, akurat dan mudah diakses, (2) wirausahawan dapat
memulai usaha dengan tepat karena ketersediaan data pemerintah mendukung
proses riset pasar dan kebutuhan konsumen, (3)masyarakat sipil dapatmembuat
program pembinaan desa yang tepat sasaran dan tepat guna dengan adanya
bantuandataakuratdaripemerintahtentangprofildanperkembangandesa.
• MeningkatkanAkuntabilitasBadanPublik,MengurangiPraktikKorupsiDalamskemaOpenGovernment,pemerintahwajibmemastikanseluruhdataaspek
penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik secara terbuka dan
transparan.Mulaidaritahapanperencanaanhinggamonitoringdanevaluasi,semua
harus dapat diakses oleh publik secaramudah, transparan dan akuntabel. Dengan
adanya skema tersebut,maka secara otomatismasyarakat dapat turutmengawasi
lebih jauhpenggunaananggaranpublikdandampakyangdihasilkandari anggaran
tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat mengidentifikasi apabila terdapat
penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara. Secara otomatis,
masyarakatdapatsecaraaktifberkontribusidalammencegahpraktikkorupsi.
Lebih jauh, relevansi keterbukaan data pemerintahan untuk mengurangi praktik
korupsi dapat dilihat dari persilangan penilaian dari The Open Data Barometer,sebuah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh lembaga internasionalWorldWideWeb Foundation, untuk menilai barometer keterbukaan data di sebuah negara,
denganCorruptionPerceptionsIndex,sebuahlaporantahunanyangdikeluarkanolehlembaga internasional Transparency International, untuk menilai indeks praktik
korupsidalampenyelengaraanpemerintahandisebuahnegara,berikutini1:
Tahun OpenDataBarometerScore CorruptionPerceptionsIndexScore2013 18,66 32
2014 36,18 34
2015 31,81 36
2016 38,35 37
Dari tabel tersebut, dapat dipahami bahwa seiring dengan meningkatnya scoreketerbukaan data pada Open Data Barometer Score, maka nilai CorruptionPerceptions Index pun meningkat. Ini berarti terdapat satu garis lurus yang
menyatakan bahwa seiring dengan keterbukaan data pemerintah yangmeningkat,
makarasakepercayaanpublikterhadappemerintahpunakanmeningkat.Sehingga
persepsi publik akan praktik korupsi yang mungkin dilakukan pemerintah pun
menurun.
1OpenDataLabsResearchReport2016:Connectingthedots:Buildingthecaseforopendatatofightcorruption
5
• MeningkatkanKualitasPembuatanKebijakanSeperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa konsep pemerintah terbuka
setidaknyaberangkatuntukmemastikanduahal yakni: transparansi pemerintahan
dan kolaborasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun tujuan
utamadarihal ini ialahuntukmemastikanpembuatankebijakanyangberdasarkan
padafaktalapanganatauevidence-basedpolicy-making.Denganbegitu,pembuatan
kebijakan akan menjadi tepat sasaran dan tepat guna, sehinga tidak terjadi
pemborosananggaranpublik.
Skemayangdibuatuntukmemastikanprosesiniberjalanialahdenganmembangun
berbagaisaluranaspirasipublikdisetiap linipembuatankebijakan.Saluranaspirasi
ini dapat dibuat secara konvensional ataupun digital, menyesuaikan kondisi
penyelenggaraan pemerintahan. Aspirasi masyarakat ini, sejatinya harus menjadi
aspekkuncidalamperumusankebijakanpemerintahagarsubstansikebijakanyang
dibuat menjadi lebih kaya. Dengan begitu, hasil kebijakan yang dikeluarkan juga
menjadilebihberkualitasdantepatguna.
Asumsikanapabilapembuatankebijakan tidak sama sekalimelibatkanmasyarakat,
murnitopdownatauhanyaproseduralbottomup.Tentu,kebijakantidakakandapatbenar-benar mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat, karena pihak yang
mengakses kebijakan tidak diberikan ruang untuk turut terlibat. Oleh karena itu,
penting adanya skema keterlibatan pembuatan kebijakan bottom up yang
substansialmelaluipenerapanOpenGovernment(pemerintahterbuka).
• MeningkatkanKualitasPelayananPublik:CitizenisTheKingSalah satu hal utama yang diharapkan dengan adanya praktik keterbukaan
pemerintah ialahterjadinyapeningkatanpelayananpublik.Sebuahkondisidimana
masyarakat dapat merasakan pelayanan yang maksimal di seluruh sektor
penyelenggaraan pemerintah. Ini menjadi penting, mengingat bahwa pelayanan
publik adalah hak dasar yang harus dapat diakses oleh seluruh warga negara
Indonesiadenganbaik,mudahdannyaman.
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang nyaman, maka terdapat keharusan
pemerintahmenyediakan saluranpenilaianataspelayananyangdiberikan. Elemen
inikemudiandijadikantolakukurpenilaianevaluasikinerjabadanpubliksertadasar
perumusankebijakanpublikkedepan.Selainitu,untukmengaksespelayananpublik
yang baik, masyarakat juga harus tahu secara jelas alur pelayanan, biaya yang
dibutuhkan serta estimasi waktu yang dihabiskan. Dengan begitu, kenyamanan
dalampelayanandapatdirasakanseutuhnya.
6
Open Government memastikan skema ini berjalan dengan baik. Dengan cara
memastikan platform keterbukaan informasi dalam layanan benar-benar berjalan.
Selainitu,skemaOpenGovernmentjugamemastikanadanyasaluranaspirasipublik
bagilayananyangdidapatkan.Bahkanbukanhanyaitu,berbagaiaspirasijugaharus
dapat ditindaklanjuti dan dikelola dalam pembuatan kebijakan. Secara singkat
melalui skema ini dapat dipahami bahwa masyarakat adalah konsumen dan
konsumenadalahrajadalamsistempelayananpublik.
• InvestasiAsingDalamNegeriMeningkatSelain faktor utama ekonomi seperti suku bunga dan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), birokrasi dan regulasi adalah pertimbangan utama yang digunakan
sebuahnegarauntukberinvestasidinegara lain. Semenjak Indonesiamemutuskan
untukmengadopsidemokrasidanmenerapkanasastransparansisertaakuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, tren
menunjukkan bahwa Investasi Penanaman Modal Asing/Luar Negeri di Indonesia
terusmeningkatsetiaptahunnya(2010-2015)2:
Dalam kurva tersebut, terlihat bahwa tingkat realisasi investasi asing di Indonesia
terus-menerus meningkat. Bila hal ini disilangkan dengan Open Data BarometerScoredanCorruptionPerceptionsIndexScoredi Indonesiatigatahunterakhiryangsudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik benang merah bahwa dengan
adanya keterbukaan data yang mendorong penurunan tingkat korupsi di sebuah
negara,makahaltersebutjugaakanmemberinilaitambahinvestasisebuahnegara.
2DataBPS:RealisasiInvestasiPenanamanModalLuarNegeriMenurutProvinsi1(jutaUS$),2006–2015.idaktermasuk
SektorMinyak&Bumi,Perbankan,LembagaKeuanganNonBank,Asuransi,SewaGunaUsaha,Investasiyangperizinannya
dikeluarkanolehinstansiteknisatausektor,InvestasiPortoFolio(PasarModal)danRumahTangga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TingkatRealisasiInvestasi
PenanamanModalLuar
Negeridalamsatuan(juta
US$)
16214.8 19474.5 24564.7 28617.5 28529.7 29276
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
RealisasiInvestasiPenanamanModalLuarNegeri
7
Ini karena faktor seperti birokrasi bersih yang didukung dengan regulasi serta
penerapan yang kuat atas nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas juga menjadi
pertimbangansebuahnegaramemutuskaninvestasidinegaralain.Olehkarenaitu,
menjadi sangat penting dan siginifikan bagi Indonesia untuk memastikan praktik
keterbukaanpemerintah terus berjalan.Denganbegitu, bukanhanya kemudahaan
akanaksesdataataupenyelenggaranpemerintahanbersihsajayangdidapat,namun
investasi asing dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan perekonomian
Indonesiajugadapatterusditingkatkan.
I.CTantanganKeterbukaanPemerintahHariIniSecara umum, komunitas globalmelihat Indonesia telahmencapai kemajuan yang relatif
baikpadaaspekketerbukaanpemerintah.HaltersebutdapatterlihatdarikajianTheWorldJusticeProjectditahun2015yangmenilaikadarketerbukaanpemerintahmelaluibeberapa
aspek: (1) publicized laws and government data, (2) right to information, (3) civicparticipation,and(4)complaintmechanisms.Daripenilaiantersebut,Indonesiamenduduki
peringkatke-32dari102negarayangdisurveydengantotalskor0,58dari13.Dibawahini
merupakangambaranpemeringkatantersebut4:
Selanjutnya, terkait keterbukaan dokumen anggaran, Indonesia juga telah menunjukkan
kemajuanyangsignifikan.HaltersebutdapatdilihatdaridataTheOpenBudgetIndextahun2016,dimanakeseluruhandata terkaitpenganggaran telahdibukakepadapublik, seperti
penggambaranpadatabeldibawahinI5:
3TheWorldJusticeProjectOpenGovernmentIndex2015Report.4Ibid5HasilsurveyTheOpenBudgetIndex2016dapatdiaksesmelalui:http://www.internationalbudget.org/opening-
budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=id
8
Sumber:OpenBudgetSurvey2016,InternationalBudgetPartnership
Sementara pada inisiatif keterbukaan data, Indonesia juga dianggap menunjukkan
keseriusanmengupayakanpenyediaandataterbukabagipublik.Hal tersebutdapatdilihat
dari insiatif Satu Data yang diluncurkan sejak tahun 2014 dan rencananya akan
dilembagakanmelalui PeraturanPresidendi tahun2017.Adapun tujuandari dibentuknya
insiatif ini ialah untukmeningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah,
baik untuk internal antar instansi pemerintah serta untuk publik secara luas. Selain itu,
Inisiatif Satu Data juga memastikan bahwa data pemerintah yang dimiliki setidaknya
memiliki3prinsiputamayaitu:satustandardata,satumetadatabakudaninteroperabilitas
data6.
Selain inisiatif Satu Data, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian
Pembangunan(UKP-PPP)jugaturutmeluncurkanLAPOR!(LayananAspirasidanPengaduan
OnlineRakyat)ditahunyangsama.LAPOR!adalahsaranaaspirasidanpengaduanberbasis
mediasosialyangdapatdiaksespubliksecaraterbuka7.
Dari beberapa pemaparan di atas, tergambar bahwa sejatinya Indonesia telah memiliki
fondasiyangcukupuntukmendukungberkembangnyapraktekpemerintahanterbuka.Hal
tersebut dapat dilihat dari kerangka regulasi yang memadai, inovasi keterbukaan yang
sudah mulai berkembang serta gerak penerapan yang mulai konsisten. Meski demikian,
bukan berarti tidak ada tantangan yang masih harus diselesaikan pemerintah untuk
mewujudkan pemerintahan yang benar-benar menjalankan prinsip Open Government.Karenapadakenyataannya,dalamlaporanyangdihasilkanolehOpenGovernmentReview
di tahun 2016, Indonesia tercatatmasihmemiliki beberapa tantangan besar untuk dapat
6StandardisasiSatuDataIndonesia,dapatdiaksesmelaluiportalSatuDataIndonesia:http://data.go.id/7DataketerhubunganLAPOR!SP4NhinggaApril2017
9
benar-benarmewujudkanketerbukaanpemerintahanyangsubstansialdanbermanfaatluas
bagimasyarakatnya.Tantangantersebutantaralain8:
ü Kementerian/Lembaga belummemiliki komitmen terhadap proses keterbukaan
danbelummampumenerjemahkantujuanumumpemerintahanterbukamenjadi
tujuan-tujuankhusus.
ü Keikutsertaan legislatif dan yudikatif dalamproses reformasiOpenGovernmentmasihsangatterbatas.
ü Belum adanya integrasi antar berbagai agenda pemerintah yang berbeda,
sekaligus upaya saling menguatkan, termasuk dalam Prioritas Presiden, tujuan
Rencana Pembangunan jangka pendek,menengah, panjang; Rencana Aksi OGP,
sertaberbagaiagendareformasilainnya.
ü Lemahnya koordinasi baik secara horisontal (antar pemerintahan pusat dan
kementerian) dan vertical (antar pemerintah pusat dan pemerintah tingkat
daerah yang terdesentralisasi) untuk mempertahankan rasa memiliki terhadap
inisiatifketerbukaanpemerintah(OpenGovernment).ü Minimnya kapasitas daerah dan mendorong budaya yang mendukung prinsip-
prinsipOpenGovernmentdiantaraaparatursipilnegara.
Selain itu, meskipunWorld Governance Indicator World Bank 2014 dalam laporan OECD
menunjukkanbahwaposisiIndonesiadidalamsalahsatuIndikatorpenilaiannyayaitu;Voiceand Accountability meraih peringkat tertinggi bila dibandingkan dengan negara ASEAN
lainnya. Namun apabila peringkat tersebut dibandingkan dengan negara-negara OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development) lainnya, Indonesia masih
berada dalam kelompok peringkat terendah9. Adapun indikator Voice and Accountability
sendirididasarkanpadabeberapaaspekseperti:pemilu,kebebasanberekspresi,kebebasan
berasosiasidankebebasanmedia.Halinilahyangjugaharusjadicatatanpemerintahuntuk
terusmengakselerasiketerbukaandenganbaik.
Kemudian, dalam hal penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi No.14/2008,
menurutGlobalRighttoInformationRatingditahun2015,Indonesiajugamasihmenduduki
peringkat30daritotal111negaradenganskor101darimaksimalscore150:10
Indikator NilaiMaksimal NilaiHakAksesInformasi 6 6
CakupanInformasi 30 28
ProsedurPermintaan 30 13
Informasiygdikecualikan 30 16
8OECDPublicGovernanceReviews,OpenGovernmentinIndonesia,OECD2016.9OECDPublicGovernanceReviews,OpenGovernmentinIndonesia,OECD2016.10GlobalRighttoInformationRating;http://www.rti-rating.org/
10
Mekanismegugatan 30 25
Sanksi 8 3
Promosi 14 10
Total 150 101
Melaluitabelpenilaiandiatas,dipahamibahwaIndonesiamasihmemilikibanyaktantangan
terkait beberapa hal yaitu; (1) penerapan prosedur permintaan data/ informasi, (2)
pengidentifikasikan informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan, (3) pelaksanaan
mekanisme gugatan terkait sengketa data, serta (4) penegakkan sanksi bagi produsen
data/informasi yang tidakmemberikan/mempublikasikan data/informasi. Keseluruhan hal
inilahyangmasihmenjadipermasalahandanharusdibenahi.
Kemudian,tantanganpadaisukorupsi,efektifitaspemerintahan,peningkataninfrastruktur,
peningkatan capaian layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan jaring pengaman sosial,
tingkat kemiskinan penduduk dan pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, masih
menjadipekerjaanrumahbagipemerintah.Olehkarenaitu,masihmenjadivisiutamabagi
pemerintahIndonesiauntukdapatmemastikanbahwaberbagaipraktikketerbukaandapat
memberikanmanfaatnyatabagimasyarakat.Makapentingrasanyauntukterusmengawal
penerapanpraktikOpenGovernmentdiIndonesia.
Dengan demikian, di tahun 2012 bersama dengan 67 negara di seluruh dunia, Indonesia
berkomitmendalaminsiatifOpenGovernmentPartnership.Melaluikomitmenini,Indonesia
memastikan bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia akan terus
menerapkan asas-asasOpenGovernment, seperti: transparansi, akuntabilitas, inovasi dan
partisipasi di level pemerintahan pusat seperti kementerian/ lembaga dan di level
pemerintahan daerah. Untuk memastikan hal tersebut berjalan, maka pemerintah juga
mendirikansebuahSekretariatNasionalOpenGovernmentIndonesiayangberfungsiuntuk
terusmengawalprosesketerbukaantersebut.
II. OpenGovernmentIndonesiadanSignifikasinyaBagiKeterbukaanPemerintah
II.AAwalTerbentukSekretariatOpenGovernmentIndonesiaOpen Government Indonesia (OGI) merupakan bentuk konkret keseriusan pemerintah
IndonesiadalammengawalprosesreformasisektorpublikdiIndonesiasecaramenyeluruh,
11
baik pada tingkat pusat maupun daerah. Inisiatif ini lahir atas konsensus dan komitmen
bersamaantaraIndonesia,sebagaisalahsatufoundingfathers,dengan76negaradiseluruhduniayangtergabungdalamgerakanOpenGovernmentPartnership.
MelaluiinisiatifOpenGovernmentIndonesiadiharapkanakanlahiride,inisiatif,danpraktik
keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas
nasional. Utamanya di dalammewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya. Selain itu, pemerintah juga menggunakan semangat Open
Government sebagaiwadah untukmembuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan
masyarakat agar dapat berkolaborasi dan berperan aktif di dalam menentukan prioritas
penyelenggaraanpemerintahdiIndonesia.
Sebagai upaya untukmengejawantahkan semangat Open Government secara konkret, di
tahun 2012 pemerintah memasukan agenda Open Government ke dalam salah satu
programprioritasmelaluiUnitKerjaPresidenBidangPengawasandanPengendalian(UKP4).
Namun seiring dengan perubahan rezim kepemimpinan, di tahun 2014 UKP4 resmi
dibubarkan dan amanat mengemban agenda Open Government diberikan kepada
Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri sebagai
tiga Kementerian penanggung jawab utama dan beberapa kementerian lain yaitu;
KementerianPAN/RB,KementerianKomunikasidanInformatika,KementerianDalamNegeri
danKomisiInformasiPusat.
Untuk memastikan skema keterbukaan pemerintah berjalan, maka ketujuh lembaga
tersebut berkoordinasi untukmemimpin beroperasinya sebuah Sekretariat Nasional yang
dinamakan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Adapun pembentukan
sekretariat ini merupakan wujud pengejawantahan konkret dari Keputusan Presiden No
13/2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership,
yangmenekankanbahwapemerintah Indonesiaakansecarakonsistenmendukungpraktik
keterbukaandidalamnegeri.
II.BVisiSekretariatNasionalOGISebagaisalahsatumekanismepenggerakketerbukaanpemerintahandiIndonesia,visidan
misiSekretariatNasionalOGIadalahsebagaiberikut.
VisiSekretariatNasionalOGI:• Menjadipendorongdankatalisatoryangefektifbagi terciptanya sistem tatakelola
pemerintahanyangterbuka,partisipatif,akuntabel,dan inovatifdi tingkatnasional
dandaerahdenganpenjelasansebagaiberikut:
o Pemerintahanyangterbukamerujukkepadasistemtatakelolapemerintahan
yang transparan kepada masyarakat dalam berbagai aspeknya, mulai dari
perencanaanpembangunan,pelaksanaandanpemantauanhasildandampak
daripembangunan
12
o Efektif merujuk kepada pelaksanaan fungsi pendorong keterbukaan yang
diperankan dengan baik oleh Sekretariat Nasional OGI, pemangku
kepentingannyabesertaperangkatnya;
o Keterbukaanpemerintahanmerujukkepadaprinsip-prinsippenyelenggaraan
pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat dalam berbagai aspeknya,
mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaannya, dan pemantauan
hasildandampakdaripembangunan;
o Berintegritas bermaknakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dengan
menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dan
menghindarkandiridaripraktek-praktekkorupsi,kolusi,dannepotisme;
o Inklusifadalahprinsippelibatanseluasmungkinkomponen-komponendalam
masyarakatdalampelaksanaanpemerintahan;
o Akuntabel merujuk kepada sistem tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif,danresponsifterhadapaspirasipublik.
o Partisipatif memiliki makna proses pelaksanaan program-program
pembangunan oleh pemerintah yang aktif melihat potensi berkolaborasi
dengan gerakan dan inisiatif terkait di dalam maupun luar negeri; dan
melibatkansecaraaktifmasyarakatdalamberbagaiaspeknyasebagaisubyek
danbukanobyekdariprogram-programtersebut;
o Inovatifadalahsebuahsikapyangdituntutdaripelaksanapemerintahanyang
mengedepankan pengetahuan mendalam dan secara terus menerus
berupaya mencari terobosan-terobosan dan pembaharuan dalam
pelaksanaantugas-tugaspemerintahan,termasukdidalamnya.
II.CMisiSekretariatNasionalOGIUntuk mencapai visi di atas, Sekretariat Nasional OGI memiliki beberapa misi sebagai
berikut:
• SemakinmeluasnyaketerlibatanKementerian/Lembagadanpemerintahdaerah
dalamsemangatOpenGovernment.• TerwujudnyaperbaikantatakeloladatadiKementrian/LembagadanPemerintah
Daerah.
• Terlaksananya fungsi koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan komitmen
keterbukaanpemerintah.
• TerwujudnyakinerjakelembagaanSekretariatNasionalyangefektifdanefisien.
II.DNilai-NilaiDasarSekretariatNasionalOGISekretariatNasionalOGIdidorongolehempatarahkebijakanyangberbasiskanpadanilai-
nilaidasarsebagaiberikut:
a. MendorongketerbukaandanakuntabilitasBersama-sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil lainnya,
Sekretariat Nasional OGI mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang
terbuka dan akuntabel baik itu dalam penyusunan kebijakan publik ataupun dalam
pengawasanterhadappenyelenggaraannegaradanpemerintahan.
b. InklusivitasdanpartisipatifDi dalam pelaksanaan seluruh aspek dalam kegiatannya, Sekretariat Nasional OGI secara
konsistenmenjalankanpraktek-praktekinklusivitasdanpartisipatifdimanaparapemangku
13
kepentingannon-pemerintah(masyarakatsipil,akademisi,swasta)terlibatsecaraaktif,baik
dalam perencanaan (penyusunan Rencana Aksi), pelaksanaan, dan pemantauan dan
evaluasi.
c. Inovasi-inovasidalampenyelenggaraanpemerintahanyangterbukaSekretariat Nasional OGI mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang diinisiasi oleh
lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam hal penyelenggaraan
keterbukaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta
mendokumentasikan inovasi-inovasi tersebut dan mereplikasinya pada para pemangku
kepentinganlainnya.
d. Ko-kreasidanKemitraanyangSetaraStrategiyangjugaditerapkandilingkunganOGPinimensyaratkanadanyasebuahkemitraan
yangsetaraantarapemerintah,masyarakat sipil,danaktor-aktornon-pemerintah lainnya.
Strategi ini diterapkan dalamberbagai aspek kegiatan SekretariatNasionalOGI. Ko-kreasi
bermaknakanketerlibatanparapemangkukepentingandalamprosespenyusunanRencana
Aksi,dalamproses implementasikegiatan-kegiatanuntukmemenuhikomitmen-komitmen
yangadadidalamRenaksimelalui kelompok-kelompokkerjayangada,dandalamproses
pemantauandanevaluasimelalui IndependentReviewMechanism(IRM)danmekanisme-
mekanismelainnya.
II.EFungsiSekretariatNasionalOGIUntuk memaksimalkan capaian misi dan sasaran strategis, sekretariat nasional OpenGovernmentIndonesiaberfungsisebagai:
1. Fasilitator penyusunan rencana aksi sebagai acuan dan rencana kerja pemerintah
(pusatmaupundaerah)untukmemajukanprogramdankomitmenpemerintahyang
lebihterbukadanpelayananpublikyanglebihoptimal;
2. Memfasiltasi Peer Learning atas pembelajaran implementasi komitmen dalam
RencanaAksiNasionalmaupundaerah;
3. Memastikan pencapaian komitmen-komitmen yang dimiliki oleh
kementerian/lembagadanpemerintahdaerahyangberpartisipasididalamRencana
AksiOGIterukur.
II.FKerangkaKelembagaanDalamrangkamendukungdanmemfasilitasipencapaiantujuan-tujuandiatas,makaperlu
dibentuk Tim Koordinasi Strategis Open Government. Pembentukan Tim Koordinasi ini
didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 51/M.PPN/HK/08/2016 tentang
PembentukanTimKoordinasiStrategisPelaksanaanRencanaAksiKeterbukaanPemerintah
(OpenGovernmentIndonesia).
TimKoordinasiStrategis terdiriatasTimPengarah,PenanggungJawabdanTimPelaksana.
Tim Pengarah (Steering Committee), diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Ketua Bappenas. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengarah dibantu oleh
sebuahTimPelaksanayangdiketuaiolehDeputiPolitik,HukumdanPertahananKeamanan
14
Bappenas. Selanjutnya, dalam menjalankan operasional sehari-hari, Sekretariat Nasional
dikepalaiolehKepalaTimPelaksana,yaitupejabatEselonIIdariBappenas.BerikutpenjelasantugaspokokdanfungsidariTimKoordinasiStrategisOpenGovernent
Indonesia:
o TimPengarahyangdikepalaiolehMenteriPPN/KepalaBappenas,berfungsiuntuk:
o Menetapkanarahkebijakannasionalsebagailandasanpelaksanaanrencanaaksi
keterbukaanpemerintah(OpenGovernment)untukmewujudkantatakelola
pemerintahanyangbaik.
o Menetapkanprogramstrategispelaksanaanketerbukaanpemerintah.
o Menyelesaikanpermasalahandanhambatanpelaksanaanrencanaaksiyang
tidakdapatdiselesaikanolehTimPelaksana.
o Menyampaikanlaporansecaraberkala.
o PenanggungJawabyangdikepalaiolehDeputiBidangPolitik,Hukum,Pertahanan
danKeamanan,KementerianPPN/Bappenas,berfungsiuntuk:
o Bertanggungjawabataspelaksanaankoordinasistrategisdanbertugas
memberikanlaporanpelaksanaanrencanaaksisecaraberkalakepadaMenteri
PPN/KepalaBappenasselakuketuaTimPengarah.
o TimPelaksanayangdikepalaiolehDirekturAparaturNegara,KementerianPPN/
Bappenas,berfungsiuntuk:
o Merumuskankebijakandanstrategioperasionalketerbukaanpemerintah.
o Menyusunrencanaaksiketerbukaanpemerintah.
o Memantaudanmengevaluasikemajuanpelaksanaanrencanaaksiketerbukaan
pemerintah.
o Melaksanakankomunikasidansosialissisecaraberkaladenganparapemangku
kepentingan.
o Melaporkankemajuanpelaksanaanrencanaaksiketerbukaanpemerintah
kepadaTimPengarah.
o Melakukankoordinasilintasinstansidalamrangkapelaksanaanrencanaaksi
keterbukaanpemerintah.
o TenagaPendukungo MembantupelaksanaantugasTimPelaksanadalampengumpulandatadan
informasi,menyiapkansertamengolahbahanuntukperumusanrekomendasi
kebijakan
o MelaksanakantugaslainyangdiberikanolehTimPelaksana
Meskipun tugas dan fungsinya tidak tertuliskan secara tersurat di dalam Surat Keputusan
Menteri,namundalammenjalankanvisibesarOpenGovernment,TimKoordinasiStrategis
Open Government juga didukung oleh sebuah Sekertariat Nasional Open GovernmentIndonesia yang diisi oleh tiga tenaga ahli profesional dan dipimpin oleh seorang Kepala
SekretariatNasional.Keempattenagaahliprofesionaltersebutterbagikedalamtigabidang
keahlianyangterdiridari:
KepalaSekretariatNasional KepalaSekretariatNasionalbertanggungjawabuntuk:
15
o BertanggungjawabuntukmembantuKepalaPelaksanadalammengkoordinasikan
keseluruhantugasdanfungsiyangberkaitandenganOpenGovernmentIndonesiamaupunkeanggotaanIndonesiadiOpenGovernmentPartnershipseperti:Menyusun
rancanganRencanaKerjadanAnggaranSekretariatNasional;
o Membantunationalfocalpointdalampelaksanaankoordinasiantar-pemangku
kepentingandalamOpenGovernmentPartnershipdanOpenGovernmentIndonesia;o MengkoordinasikanpelaksanaantugastenagaahlidilingkupSekretariat
KebijakanPublikTenagaAhlibidangKebijakanPublikbertanggungjawabuntuk:
o BidangKebijakanPublikBertanggungjawabuntukmembantumenyiapkandan
menyusunkerangkakebijakanketerbukaanpemerintahdanmembantuproses
penyusunanrencanaaksisebagaiacuandanrencanakerjapemerintah(pusat
maupundaerah)untukmemajukanprogramdankomitmenpemerintahyanglebih
terbukadanpelayananpublikyanglebihoptimal;
o Melakukanidentifikasidananalisisataskebijakandanprogramyangterkaitdengan
isuOpenGovernment;o Mengembangkandanmelaksanakanmekanismepemantauandanevaluasiatas
pelaksanaanRencanaAksi;
o Mengkoordinasikanpertemuan,diskusi,dandialogantar-pemangkukepentingan
terkaitinisiatifOpenGovernment;PenggapaiandanKomunikasiPublikTenagaAhlibidangPenggapaiandanKomunikasiPublikbertanggungjawabuntuk:
o Bertanggungjawabuntukmembantumenyusunstrategipenggapaiandan
komunikasipublikdanmengkoordinasikankampanyeketerbukaanpemerintahan
kepadapublikmaupuninstansi-instansipemerintahbaikdipusatmaupundidaerah.
o Merumuskandanmelaksanakanstrategikomunikasi,sosialisasidankampanye
tentanginisiatifOpenGovernment;o Menyiapkandan/ataubertanggungjawabterhadapkontendarisemuamedia
publikasiSekretariatOGI,baikyangdimuatmelaluimediatradisionalataupunmedia
sosial;
o Membangunkemitraanantar-stakeholderskunciterkaitOpenGovernment;o MembangunkomunikasidenganOpenGovernmentPartnershipSecretariat(Support
Unit);o Mengelolamanajemenpengetahuanyangmampumerekam,mengkodifikasi,dan
mengeskalasipengalaman-pengalamanbaikdalampelaksanaanketerbukaan
pemerintahandanlangkah-langkahdiseminasipengetahuantersebut
DesainGrafiso TenagaAhlibidangDesainGrafisbertanggungjawabuntuk:
o MenyiapkandanmengkoordinasikanpenggunaandesaindanimagebrandingSekretariatOGI;
o Menyiapkandesainlayout,spesifikasidanhal-halteknislainnyaterkaitdenganpenerbitanlaporan,infografis,presentasipublik(powerpoint/audiovisual
presentation),halamanwebsite,poster/banner,brosurdanmateripublikasilainnya;
16
o Bertemudenganpemangkukepentinganutamauntukmendiskusikanhal-halteknis
terkaitkepentinganpenerbitanataupunpublikasidariSekretariatOGI;
Selain Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, dalammenjalankan fungsinnya,
Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia juga didukung oleh Organisasi
MasyarakatSipil.SaatiniterdapattujuhelemenOrganisasiMasyarakatSipilyangtergabung
dalam Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia berdasarkan KeputusanMenteriBappenastersebut,diantaranya;(1)ForumIndonesiauntukTransparansiAnggaran
(FITRA), (2) Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), (3) Indonesian ParliementaryCenter (IPC), (4) PerkumpulanMedia Lintas Komunitas (MediaLink),(5) International NGOForumonIndonesianDevelopment(INFID),(6)LembagaStudiPersdanPembangunan(LSPP)
dan(7)IndonesianCenterforEnviromentalLaw(ICEL).
Dalam struktur Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia, secara spesifikOrganisasiMasyarakatSipilberfungsiuntuk:
o Memberikanmasukansecaraaktifdalamprosespenyusunankebijakandanstrategi
keterbukaan pemerintah melalui penyusunan rencana aksi, sebagai perwujudan
partisipasimasyarakat.
o Terlibataktifdalamprosespemantauandanevaluasikemajuanpelaksanaanrencana
aksiketerbukaanpemerintahuntukmenjalankanskemacheckandbalancespraktikketerbukaanpemerintah.
o Menjadi sarana uji publik dalam berbagai kebijakan pemerintahan terbuka demi
terciptanyaelemenpartisipasiyangsubstansial.
17
OrganogramstrukturkelembagaanSekretariatNasionalOGIdapatditemukandalamLampiran.
ORGANOGRAMSEKRETARIATNASIONAL
OPENGOVERNMENTINDONESIA
DEWAN PENGARAH: TINGKAT MENTERI: Bappenas, Kemlu, KSP
TIM PELAKSANA:
Ketua: KSP Wakil Ketua: Perwakilan OMS
Anggota: Bappenas, Kemlu, KSP, Kemdagri, Kemkominfo, Kemenpan
RB, KIP, Perwakilan OMS
KETUA TIM PELAKSANA:
Bappenas
KEBIJAKAN PUBLIK DAN KOORDINASI
DESAIN GRAFIS PENGGAPAIAN
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
KEPALA SEKRETARIAT NASIONAL
Pertemuan Konsultatif OMS
Sekretariat Daerah OGI Ketua: Bappeda
Anggota: SKPD, PPID, Komisi Informasi dan
perwakilan OMS daerah
Pertemuan Konsultatif OMS Daerah
KELOMPOK KERJA Ketua Bersama: Perwakilan
Pemerintah dan OMS Anggota: Pemerintah dan OMS
18
II.HPraktikBaikOpenGovernmentIndonesiaSejak diluncurkannya Sekretariat Nasional Open Government Indonesia di tahun 2012hingga peta jalan ini dibuat, tentu sudah banyak pencapaian yang dilakukan oleh TimKoordinasi Strategis Open Government Indonesia, baik ketika Sekretariat Nasional OpenGovernment Indonesia masih berada dibawah koordinasi Unit Kerja Presiden bidangPengawasandanPengendalian(UKP4)ataupunsaatSekretariatberadadibawahkoordinasiKementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staf Presiden. Adapunbeberapapencapaiantersebutantaralain;
o MendorongpendiriandanperluasanpenggunaanPortalSatuDataIndonesiaPendirian portal Satu Data Indonesia diawali dari kebutuhan data yang akuratdengan standardisasi yang sama untuk mempermudah proses pengambilankebijakandalaminstansipemerintahan.Selainitu,inisatifinijugadibutuhkanuntukmempermudah publikmengakses ragam data pemerintah sesuai dengan hak atasinformasi yang tertulis dalam Undang-Undang No 14/2008 tentang KeterbukaanInformasiPublik.Oleh karena itu, di tahun 2014 portal Satu Data yang sebelumnya bernamaOpenData, diluncurkan oleh pemerintah di bawah inisasi UKP4 sebagai perwujudankonkretmenjalankanaspekpemerintahterbuka(OpenGovernment).Sampaidengandokumen ini dirumuskan, Satu Data telah diadaptasi oleh 36 institusi publik yangterdiri dari: Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan akan terusdikembangkanmelaluirencanaaksiOpenGovernmentIndonesiasetiaptahunnya.
o MendorongpendiriandanperluasanpenggunaanLAPOR!SP4NBerangkat untuk mendorong elemen partisipasi masyarakat dalam penerapansemangat Open Government, LAPOR! SP4N (Layanan Aspirasi Pengaduan OnlineRakyat) berbasis media sosial, dinisasi oleh UKP4 di tahun 2012 dan terusdikembangkan oleh Kantor Staf Presiden hingga saat ini. Misi besar LAPOR! ialahmenjadi sistemaspirasi pengaduanmasyarakat terpadunasional. SehinggamelaluiLAPOR!nantinyalaporankeberbagaiinstansipemerintahandapatdidisposisikandanditindaklanjuti.HinggaApril2017, LAPOR! sudah terhubungdengan34Kementerian,54Lembaga,29 Pemerintah Kota, 87 Pemerintah Kabupaten, 24 Pemerintah Provinsi, 111Perguruan Tinggi Negeri, 17 Kopertis, 131 Perwakilan RI di Luar Negeri, dan 115BUMNdi Indonesia.Untukmemastikan,perluasanpenggunaanLAPOR!diberbagaiinstansiKementerian/LembagasertaPemerintahDaerah,SekretariatNasionalOpenGovernment dengan konsisten terus mendukung replikasi program LAPOR! SP4NmelaluiRencanaAksitahunannya.
o MengakselerasiPembentukandanOptimalisasiFungsiPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi(PPID)Salah satu pilar inisiatif Open Government ialah aspek transparansi di manamasyarakat dapat mengakses informasi serta data publik dengan mudah dan
19
terbuka. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengakselerasi pembentukaninfrastrukturpenunjangketerbukaan,salahsatunyaPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID). Menyadari siginifikansi dari hal ini, maka Tim KoordinasiStrategisOpenGovernment Indonesia dengan konsistenmendorong pembentukanPPID di berbagai instansi baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerahmelaluipenyusunanrencanaaksisetiaptahunnya.BerikutgambaranpeningkatanjumlahPPIDsejaktahun2012,dimanahaltersebutsecara konsisten dilembagakan dalam rencana aksi tahunan Open GovernmentIndonesia.11
Lebih jauh, Tim Koordinasi StrategisOpen Government Indonesia juga akan terusberkomitmenuntukmemastikanpendirianwadahketerbukaandalambentukPPIDini berjalan optimal. Hal tersebut akan diwujudkan melalui rencana aksi tahunanOpen Government Idonesia. Dengan begitu, pilar transparansi dalam insiatifpemerintahterbukadapatdiaplikasikandenganbaik.
o MendorongKebijakanSatuPeta(OneMapPolicy)Sebagai bentuk konkret pengejawantahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011tentangInformasiGeospasial,TimKoordinasiStrategisOpenGovernment Indonesiajuga mendorong terbentuknya kebijakan satu peta agar situasi sosial, politik danekonomidiseluruhwilayahIndonesiadapatterintegrasidenganjelasdidalamsatugambaran peta. Selain itu, peta ini juga berfungsi sebagai salah satu basispembuatan kebijakan pemerintah agar menjadi tepat guna dan sasaran. Dengankehadiran one map policy ini, harapannya koordinasi antar instansi pemerintah
11Dataperjanuari2017
2012 2013 2014 2015 2016Kota 29 36 60 60 87Kabupaten 83 98 174 174 289Propinsi 18 23 30 30 32K/L 69 74 75 77 77
69 74 75 77 7718 23 30 30 3283 98
174 174
289
29 36
60 60
87
0
100
200
300
400
500
600
PerkembanganJumlahPPID2012-2016
20
dalam proses pembuatan kebijakan akan menjadi lebih mudah dan terorganisirdenganbaik.
Melaluipembelajarandaripraktikbaik,menandakanbahwasejakmasadidirikannyahinggasaat ini, TimKoordinasiOpenGovernment Indonesia sudahmemberikan kontribusi nyatauntukpembangunanketerbukaanditanahair.Olehkarenaitu,menjadipentinguntukterusmempertahankan dan mengelola keberadaan tim tersebut, sebagai etikat baik danberkelanjutandaripemerintahuntukmengawalprosesketerbukaandiIndonesia.
21
III. ArahKebijakan,ProgramdanUkuranKeberhasilanPemerintahTerbukaIII.AAlurBerfikirPetaJalanPemerintahTerbuka
Arah kebijakan Open Government Indonesia merupakan pijakan prioritas per fase yangdirumuskanuntukmempermudahpemerintahmencapaivisiketerbukaan.Adapunduafasepengimplementasian yaitu: 2017-2019 dan 2020-2024. Periodesasi ini didasarkan padasiklusRencanaPembangunanJangkaMenengahNasional(RPJMN)periodeketigadansiklusRPJMN keempat dalam satu cycleRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Selainitu,penetapanjangkawaktujugamempertimbangkanbahwaproyeksiprosesdemokratisasiyangdiharapkantetapberjalanhinggatahun2024.Sedangkanuntuk substansiarahkebijakandanstrategidalampeta jalan ini,dipanduolehsebuah alur berpikir yang didasarkan pada elemen yang dikawal oleh Open GovernmentIndonesia untuk merubah kondisi keterbukaan hari ini menjadi kondisi ideal. Adapunelemen yang dikawal dalam semangat Open Government Indonesia adalah: amanat danregulasi keterbukaan, nilai-nilai keterbukaan dan kemitraan internasional (OpenGovernmentPartnership).Melalui pengamalan ketiga elemen yang dikawal sebagai dasar kebijakan ini, terumuskanarah kebijakan dan strategi untuk menuju sebuah visi keterbukaan pemerintah, yaitu:terciptanyasistemtatakelolapemerintahanyangtransparan,akuntabel,efektifdanefisienmelalui pemanfaatan inovasi dan pelibatan masyarakat secara luas dalam prosesperumusan kebijakan di seluruh sektor pelayanan publik. Berikut secara singkatpenggambaranalurberpikirdalampetajalanini:
Arah Kebijakan
Elemen yang dikawal:
1. Dasar kebijakan
Keterbukaan 2. Nilai Keterbukaan 3. Kemitraan
Nasional
Visi Terciptanya sistem tata
kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,
efektif & efisien melalui pemanfaatan inovasi dan
pelibatan masyarakat secara luas dalam proses perumusan kebijakan di seluruh sektor pelayanan
publik.
Kondisi Keterbukaan Hari
ini Program-program
22
III.BSasaranKebijakanPetaJalanPemerintahTerbuka
Dalampeta jalan pemerintah terbuka ini, stakeholder yang akan dijadikan sasaran utamayaitu lembagaeksekutif yangdibagidalamdua ranahyakni: (1)PemerintahPusatdan (2)PemerintahDaerah.Adapunpemilihansasarankebijakaninidikarenakanlembagaeksekutifadalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, salahsatunyadalambentukpelayananpublik.Olehkarenaitu, lembagaeksekutif,baikdipusatmaupundidaerah,harusbisamemastikanbahwapelayananyangdiberikantepatgunadantepat sasaran. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan melakukanpraktik keterbukaan dua arah, di mana pemerintahmelakukan praktik transparansi sertaakuntabilitasdanmasyarakatturutberpartisipasi.Atasdasarpertimbangantersebut,makalembagaeksekutifakanmenjadisasaranutamadalamkebijakanpemerintahterbuka.Kemudiandalampetajalanpemerintahterbukaini,pemilihanlokuspemerintahpusatdandaerah dibedakan untuk memastikan bahwa praktik keterbukaan mampu memberikanmanfaat yang nyata pada publik. Seperti yang diketahui bahwa sejak diberlakukannyasistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki ruang improvisasi untuk mengatururusanrumahtangganyasendiri.Olehkarenaitu,penetrasiketerbukaanpemerintahharusdilakukansecaraholistikyaitupadalevelpusatdandaerah.Padatingkatpusatpetajalaniniberfokuspada:Kementerian,LembagadanBadanPublik12.Sedangkanpadatingkatdaerah,petajalaniniberfokuspadaunsurpenyelenggaraPemerintahDaerah:PemerintahProvinsi,PemerintahKabupaten/KotadanPemerintahDesa13.Dalammerumuskan peta jalan pemerintah terbuka ini, arah kebijakan dan programpadalembagaeksekutifdi tingkatpusatdandaerahdibedakandengandasarpertimbangan; (1)setiap lembaga memiliki grand desain keterbukaan yang berbeda (2) setiap lembagamemiliki kondisi keterbukaan yang berbeda, (3) setiap lembaga memiliki landasanoperasionalyangberbeda.III.CArahKebijakandanProgramPetaJalanPemerintahTerbuka
No Institusi ArahKebijakan Program2017-2019 Program2020-20241 Pemerintah
PusatPengoptimalansaranapartisipasipublikdalamproses
1. Mendorongketersediaanregulasioperasionalyangmenjaminpartisipasipublikdalamproses
1. Memastikanregulasiyangmenjaminpartisipasipublikdalamprosesperumusandanpenganggaran
12Per2017totalkementerian/lembagadiIndonesiasejumlah162yangterdiridari(Kementerian,lembaganonstructural,lembaganonkementerian,lembagastructuraldibawahkementeriannegara)13DalamUndang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahDaerah,DewanPerwakilanRakyatDaerah(DPRD)adalahjugaunsurpenyelenggarapemerintahdaerah,namunbukansasarandalampetajalanini.
23
No Institusi ArahKebijakan Program2017-2019 Program2020-2024perumusankebijakan
perumusandanpenganggarankebijakan.
2. Mengakselerasikanketersediaanplatformpartisipasipublik(digitaldan/konvensional)diinstansipublik.
3. Memperluaspraktikkolaborasi/kemitraandenganberbagaistakeholder;masyarakat,inisiatiflain,media,akademisi,sektorprivat,masyarakatsipildlldalamprosesperumusandanpenganggarankebijakan
kebijakanberjalandenganoptimal.
2. Mendorongpemanfaatanplatformpartisipasipublik(digitaldan/konvensional)olehpublik.
3. Memastikanadanyapartisipasiaktifdariberbagaistakeholderdalampraktikkolaborasi/kemitraan.
2 PemerintahPusat
Pengoptimalankualitaspelayananpublik
1. Mengakselerasiterciptanyainovasipelayananpublikdiberbagaisektor(konvensionaldan/digital)
2. Mengintegrasikaninovasipelayananpublik
3. Memastikanadanyamekanismetransparansidanakuntabilitaspelayananpublik
4. Mendorongkonektivitassaranapengaduandiinstansipublik
1. Mengoptimalkaninovasipelayananpublikdiberbagaisektor(konvensionaldan/digital)
2. Mengintegrasikaninovasipelayananpublik
3. Memastikanmekanismetransparansidanakuntabilitaspelayananpublikberjalandenganmaksimal
4. Memastikansaranapengaduanpelayananpublikresponsif
3 Pemerintah Akselerasi 1. Memastikanpraktik 1. Memastikan
24
No Institusi ArahKebijakan Program2017-2019 Program2020-2024Pusat penguatan
keterbukaaninformasipublik
transparansipadasektor-sektorprioritas
2. Memastikanketersediaanregulasioperasionalpendukungketerbukaaninformasipublikdalamsistemlayananinformasi
3. Mendorongketersediaanplatformdigital/SPBEuntukmempermudahaksesdata/informasiolehpublik
pemanfaatantransparansipadasektor-sektorprioritasolehpublik
2. Mengoptimalkanpenerapanregulasioperasionalpendukungketerbukaaninformasipublikdalamsistemlayananinformasi
3. Mendorongpemanfaatanplatformdigital/SPBEuntukmemberikanaksesinformasiyanglebihluas
4 PemerintahPusat
AkselerasiperbaikanTataKelolaData
1. Mendorongperbaikantatakeloladatadiberbagaiinstansipublik
2. Membentukknowledgecenterpraktikketerbukansebagaisaranapembelajaranuntukmempermudahketerbukaaninformasipublik.
1. MendorongketerhubungandatainstansipublikdenganSatuDataIdonesiauntukperbaikantatakeloladata
2. Meningkatkankualitasdatadanpemanfaatanknowledgecenterpraktikketerbukaanuntukmempermudahketerbukaaninformasipublik.
5 PemerintahPusat
OptimalisasiPeranIndonesiadiOGP
1. Memperkuatperan,tugasdanfungsiTimOpenGovernmentIndonesiamelaluipenguatankelembagaan/landasanregulasi.
2. BerperanaktifdalamkerjasamainternasionalOpen
1. MelaksanakankoordinasiaktifantarstakeholderdalamTimOpenGovernmentIndonesiasesuaidenganlandasanregulasi.
2. BerperanaktifdalamkerjasamaOGP
25
No Institusi ArahKebijakan Program2017-2019 Program2020-2024GovernmentPartnership(OGP)melaluiforuminternasionaldankelembagaan.
melalui:forum,strukturkelembagaansertapelibataninstitusilaindalamkerjasamaOGP
6 PemerintahDaerah
PerluasanKomitmenKeterbukaandiDaerah
Mengoptimalkanketerbukaanpemerintahdaerahpada5pilotprojectpemerintahdaerahdanbeberapadaerahbaru,baikpadatingkatprovinsi,kabupaten/kotamaupundesa.
1. Meningkatkankualitasketerbukaanpemerintahdaerah
2. Memperluaspraktikketerbukaanpemerintahdaerahbaikpadatingkatprovinsi,kabupaten/kotamaupundesa.
III.DUkuranKeberhasilan
Peta jalan pemerintah terbuka 2017-2019 dan 2020-2024 ditujukan untuk mencapaibeberapaarahstrategispadapemerintahpusatdanpemerintahdaerah.Padapemerintahpusat, yaitu: (1) Pengoptimalan sarana partisipasi publik dalam proses perumusan danpenganggaran kebijakan (2) Pengoptimalan kualitas pelayanan publik. (3) Akselerasipenerapan keterbukaan informasi publik. (4) Optimalisasi peran Indonesia di OGP.Kemudian, arah strategis pada pemerintah daerah; (1) Mendorong perluasan komitmenOpenGovernmentdiDaerahsesuaidengankondisidankebutuhandaerahmasing-masing.Berdasarkan hal tersebut maka, ukuran keberhasilan dapat diukur melalui beberapaindikatordibawahini:Arah
Kebijakan
Program Indikator TargetDuaTahunan:SiklusRenaksi
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pengoptimalansaranapartisipasipublikdalamprosesperumusankebijakandanpenganggaran
Mendorongketersediaandanpelaksanaanregulasi
Regulasioperasionalpartisipasi
12.5%daritotalK/Lmemilikiregulasi
25%daritotalK/Lmemilikiregulasi
50%daritotalK/Lmemilikiregulasi
75%daritotalK/Lmemilikiregulasi
87.5%daritotalK/Lmemilikiregulasi
Ketersediaan&pemanfaa
Keterhubungan &pemanfaa
54.3%instansiterhubun
60%instansiterhubungLAPOR!
73%instansiterhubungLAPOR!
86%instansiterhubungLAPOR!
93%instansiterhubun
26
Arah
Kebijakan
Program Indikator TargetDuaTahunan:SiklusRenaksi
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
tanplatformpartisipasipublikdanperluasankolaborasidgnpublik
tanLAPORSP4N!
gLAPOR! gLAPOR!
PelaksanaanFKP
- 1%totalK/LmelaksanakanFKP
2%totalK/LmelaksanakanFKP
3% total K/LmelaksanakanFKP
4% daritotal K/LmelaksanakanFKP
Pengoptimalankualitaspelayananpublik
transparansi&akuntabilitaspelayananpublik
IndeksKepatuhanOmbudsman
50skor rata-rataK/L
58.5skorrata-rataK/L
75skorrata-rataK/L
92 skor rata-rataK/L
100 skorrata-rataK/L
Inovasipelayananpublik
PeGI(E-gov)
2.64 skorrata-rataK/L
2.76skorrata-rataK/L
3skorrata-rataK/L
3.22 skorrata-rataK/L
3.33 skorrata-rataK/L
AkselerasiPenerapanketerbukaaninformasipublik
Mendorongketersediaan&penerapanregulasioperasionalketerbukaan
Regulasioperasionalketerbukaan
12.5%dari totalK/Lmemilikiregulasi
25%daritotalK/Lmemilikiregulasi
50%daritotalK/Lmemilikiregulasi
75% daritotal K/Lmemilikiregulasi
87.5%dari totalK/Lmemilikiregulasi
Praktiktransparansimeningkat
PemeringkatanKeterbukaanInformasiPublik
84.7 87.2 89.7 92.2 94.7 97.2 99.7 10084.7 skorrata-rataK/L
87.2skorrata-rataK/L
92.2skorrata-rataK/L
97.2 skorrata-rataK/L
99.7 skorrata-rataK/L
Platformdigitalutkakselerasiketerbukaan
PeGI (E-gov)
2.64 skorrata-rataK/L
2.76skorrata-rataK/L
3skorrata-rataK/L
3.22 skorrata-rataK/L
3.33 skorrata-rataK/L
AkselerasiPerbaikanTataKelolaData
Mendorongperbaikan
Keterhubungandengan
19.7%dari totalK/L
31.1%daritotalK/Lterhubung
53.9%daritotalK/Lterhubungdgn
76.7% daritotal K/Lterhubung
88.1%dari totalK/L
27
Arah
Kebijakan
Program Indikator TargetDuaTahunan:SiklusRenaksi
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
tatakeloladatadanketerhubungandenganSDI
SatuDataIndonesia(SDI)
terhubungdgnSDI
dgnSDI SDI dgnSDI terhubungdgnSDI
Data SetSatu DataIndonesia
2300dataset
4300dataset
8300dataset 12300 dataset
14300dataset
Membentukdanmeningkatkankualitasknowledgecenter
Data Setknowledgecenter14
Persiapaninfrastruktur dandataknowledgecenter
10dataset 20dataset 30dataset 35 dataset
KontribusidalamOGP
Penguatankelembagaandanpelaksanaanregulasi
InstitusionalisasikelembagaanOGI
Ketersediaan RoadMap danRenstra
KetersediaanSK2018
PelaksanaanRoadMapdanSK
PelaksanaanRoad MapdanSK
Pelaksanaan RoadMap danSK
KontribusiaktifdiOGP
PeranIndonesiadiOGP
HighLevelForumOGP
KontribusiaktifsebagaiSC
Kontribusiaktif
Kontribusiaktif
Kontribusiaktif
MendorongPerluasanKomitmenOpenGovernmentdiDaerah
Meningkatkankualitasketerbukaanpemerintahdaerah
EKPPD 2.4880skor rata-rata
2.5284skorrata-rata
2.6093skorrata-rata
2.6903 skorrata-rata
2.7285skor rata-rata
KepatuhanOmbudsman
73.25skor rata-ratadaerah
78.5skorrata-ratadaerah
89skorrata-ratadaerah
99.5 skorrata-ratadaerah
104.75skor rata-ratadaerah
PemeringkatanKeterbukaanInformasiPublik
64.5 skorrata-ratadaerah
68.4skorrata-ratadaerah
76.12skorrata-ratadaerah
83.82 skorrata-ratadaerah
87.67skor rata-ratadaerah
Raportakuntabilitas
69.89skor rata-rata
74.07skorrata-rata
82.42skorrata-rata
90.76 skorrata-rata
94.94skor rata-rata
14Datasetyangdimaksudkanialahsatubundlenarasilengkapdengandatadukung.
28
Arah
Kebijakan
Program Indikator TargetDuaTahunan:SiklusRenaksi
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
daerahJumlahpelaksanaanFKP
- 1%daritotaldaerahmelaksanakanFKP
2%daritotaldaerahmelaksanakanFKP
3% dari totaldaerahmelaksanakanFKP
4% daritotaldaerahmelaksanakanFKP
Keterhubungan &PemanfaatanLAPOR!
25,5%pemdaterhubung dgnLAPOR!
36.1%pemdaterhubungdgnLAPOR!
57.3%pemdaterhubungdgnLAPOR!
78.5%pemdaterhubungdgnLAPOR!
89.1%pemdaterhubung dgnLAPOR!
Keterhubungandgn SatuDataIndonesia
0.72%daerahterhubung denganSDI
1.5%daerahterhubungdenganSDI
4.5%daerahterhubungdenganSDI
7.5% daerahterhubungdenganSDI
9%daerahterhubung denganSDI
Memperluaspraktikketerbukaandaerah
Komitmen Renaksidaerah
5 daerahtergabungrenaksi
10daerahtergabungrenaksi
15daerahtergabungrenaksi
20 daerahtergabungrenaksi
25daerahtergabungrenaksi
III.EStrategiArahKebijakanApabila arah kebijakan adalah target yang disusun untuk memastikan terwujudnya visipemerintah terbuka, maka strategi arah kebijakan merupakan metode atau cara yangdigunakan untuk mempermudah proses pencapaian arah kebijakan tersebut. Dalammerumuskanstrategi,petajalaninimembaginyamenjadiduayaitustrategiarahkebijakanumumdanstrategiarahkebijakankhusus.Dalamstrategiarahkebijakanumum,dipaparkantentangmetodeatau caraumumyangdapatdilakukan seluruh instansidalammelakukanketerbukaan.Sedangkandalamstrategiarahkebijakankhusus,dipaparkantentangmetodeataucarayangsecaraspesifikditujukanpadalembagaterkait.III.E.1StrategiArahKebijakanUmum
Secara umum, Open Government Partnership menggabungkan tiga unsur utama untukmengakselerasi dan mempertahankan kemajuan dalam reformasi pemerintahan yangterbuka: (1) membangun komitmen politik tingkat tinggi, (2) memberdayakan aktor(reformer)dipemerintahan,dan(3)mendorongpelibatanorganisasimasyarakatsipilyangefektif untuk berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah.Dalam konteks pemerintahan Indonesia, ketiga unsur tersebut sesuai untuk diaplikasikan,namun terdapat pula satu unsur kunci yaitu: berjalannya siklus renaksi sesuai dengan
29
perencanaan pembangunan pemerintah, yang harus terus diselaraskan agar dapatmenghasilkancapaianyangmaksimal.Berikutpenjelasanstrategiarahkebijakan:
1. MemastikanKomitmenPolitikdariPemerintah(HighLevelPoliticalCommitment)
Komitmen dari pemerintah di tingkat top leader sangat memiliki peran penting.DukunganpolitiktingkattinggiharusmenjadibagiandariOpenGovernment,sehinggaruang yang diperlukan untuk aktor-aktor perubahan (pejabat negara) di tingkatmenengah mendapatkan dukungan konkret untuk mengambil inisiatif dan dapatmelaksanakanaksi-aksiyangambisius.Ini dikarenakan konteks kerja dan kewenangan birokrasi yang bersifat hirarkis,sehingga apabila pemerintah mampu memastikan terwujudnya komitmenketerbukaan dari pimpinan, maka proses penerapan keterbukaan pada jajaranmenengahmaupunbawahdalamsatuinstansipublikakanlebihmudahterealisasikan.
2. MemperluasDukunganreformerdariPemerintahTerkaitImplementasiPrinsip-
prinsipPemerintahTerbuka.
Dukunganpolitiktingkattinggidaripemerintahsulitdilaksanakantanpaaktor-aktordijajaranpemerintahandilevelteknis.Kementerian/lembaga/pemerintahdaerahyangbertanggungjawablterhadapkebijakanketerbukaanpemerintah(OpenGovernment)harusdidukungkepemimpinanyangkuatdanmemiliki kapasitasuntukmembangunvisi dalam mengkoordinasikan keseluruhan pemerintahan mencapai tujuanketerbukaan.Aktor-aktor ini dimaksudkan untuk memperbaiki koordinasi baik secara horisontal(antar pemerintahan pusat dan kementerian) dan vertikal (antar pemerintah pusatdan pemerintah tingkat daerah yang terdesentralisasi) untukmempertahankan rasamemilikiterhadapinisiatifketerbukaanpemerintah(OpenGovernment)secaraumum.Begitu juga dengan urgensi aktor-aktor yangmampumembangun kapasitas daerahdanmendorongbudayayangmendukungprinsip-prinsipOpenGovernmentdiantaraaparatur sipil negara, sehingga pemahaman serta dukungan terhadap reformasiketerbukaanpemerintah(OpenGovernment)menjadifokussektorpublik.
3. Memperdalam dan Memperluas Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil dan
MasyarakatLuas.
MembumikanOpenGovernment Indonesia (OGI) dapat dilakukan denganmengajakseluruh komponen masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan danimplementasi aksi OGI. Hal ini akan tercapai jika OrganisasiMasyarakat Sipil (OMS)yang terlibat dalam OGI baik secara kualitas maupun secara kuantitas meningkat.Diperlukan keseluruhan strategi pemerintah yang lebih terstruktur dan konsistenuntukmendorongketerlibatanwarganegara.
30
Promosiperludilakukan secaramasifuntukmendorong “budayaketerlibatanwarganegara” dengan cara memberitakan output serta keberhasilan kepada publik danaparatur sipil negara. Pemerintah juga perlu memberikan ruang yang besar dandukungankepadaOMSdalampeningkatankapasitasorganisasiuntuk terlibatdalamkegiatantatalaksanapemerintahan.Pemerintahjugaharusmemfasilitasikoordinasiantarinstansiuntukmelibatkanwarganegarayangsudahada,danmemperdalamanalisanilaitambahdarikonsultasipublik.Perlu diperhatikan, bahwa Pemerintah juga harus berfokus pada pembangunankapasitas pejabat publik dalammengolah informasi yang diterima ketika konsultasi,seperti dalam musrenbang, dan untuk melaporkan keputusan pemerintah kepadapublik.Denganberbagaiinstrumentini,diharapkanakanmemberikaninterestkepadapublikuntukterlibataktifdalamperencanaandanimplementasipemerintahanterbukabaikditingkatnasionalmaupundaerah.
4. SiklusRenaksiSejalandenganPerencanaanPembangunan.
Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) sejauh ini belummenjadi satu dengan siklus perencanaan pembangunan, sehingga penetapan targetaksi yang ambisius masihmenjadi tantangan. Oleh karena itu, penyusunan RenaksiOGIharusseiramadengansiklusperencanaanpembangunan,mulaidaripenyusunanRenja (Rencana Kerja) di setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dandiusulkansebelumpenyusunananggaran.Harapannya, seluruh aksi yang ditetapkan berkaitan dengan perencanaanpembangunanbaikjangkamenengah(RPJMN/D,RenstraK/L)maupunjangkapendek(RKP/D, Renja K/L) serta seluruh program dan kegiatan ditopang dengan anggaranyang memadai. Mengaitkan proses perencanaan inisiatif keterbukaan pemerintah(Open Government) dengan kelanjutan hasil kerja strategis, terutama dengan caramenyediakan sumberdayayangmemadaiuntukmengawasidanmengevaluasihasilkerja tersebut, akan menjamin capaian target rencana aksi yang signifikan danmemastikankeberlanjutaninisiatifini.
III.E.2StrategiArahKebijakanKhusus
Berbeda dengan strategi arah kebijakan umum, dalam strategi arah kebijakan khususterdapat spesifikasi metode atau cara yang digunakan untuk memastikan arah kebijakandapat terlaksana di tiap sasaran arah kebijakan. Strategi arah kebijakan khusus inidirumuskandenganasumsibahwasetiapinstansipublikmemilikifungsi,tugas,kondisidankomitmenyangberbeda-beda.
31
A. PemerintahPusat:Kementerian,LembagadanBadanPublikStrategi arah kebijakan khsusus yang diterapkan pada pemerintah pusat adalahdenganmembagi periodesasi sektor pelayanan publik yang akan dipenetrasi lebihjauh.Hal inidilakukandenganpertimbanganbahwa,menginfusiketerbukaan tidakdapat dilakukan secara sporadis, namun harus sistematis dan terarah. Adapunperiodesasisektorakandibagisebagaiberikut:
a. Periodesasi2017-2019,peta jalanpemerintahterbukaberfokuspadasektorpelayananpublikyangberkaitandengan;Kemiskinan,Kesehatan,Pendidikandan Ekonomi. Basis pemilihan ini dikarenakan ketiga sektor tersebutmerupakan empat sektor prioritas utama dalam rencana pembangunannasional.
b. Periodesasi2020-2024,petajalanpemerintahterbukaberfokuspadasektor;Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Ekonomi dan Kependudukan. Sektorsebelumnya tetap diperdalam dengan memperluas jangkuan pada sektorprioritaslainnya.
B. Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota danPemerintahDesa.Strategi arah kebijakan khusus yang diterapkan pada pemerintah daerah adalahdengan melakukan penetrasi dari satuan pemerintah yang lebih tinggi ke satuanpemerintah yang lebih rendah. Basis pemilihan daerah yang akan dilakukanpenetrasiterlebihdahulu,didasarkanpadatigatolakukur,yaitu:(1)EvaluasiKinerjaPenyelenggaraan Daerah (EKPPD) 2015, (2) Kepatuhan Pemerintah Pusat DanPemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun2009 Tentang Pelayanan Publik tahun 2015 (3) Akuntabilitas Kinerja PemerintahProvinsi2015.Berikutpenggambaranpersilanganketigaindikatortersebut15:
Diagram:Persilanganpenilaianelemenketerbukandaerah2015
Secaraumum,EKPPDmenggambarkanbeberapaaspekpengelolaanaparaturnegaraseperti; (1) kelembagaan, (2) personalia, (3) ketatalaksanaan, (4) regulasi dan (5)budayakerjayangsecara sederhanamengukuraspek; transparansi,partisipasidanakuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah. Namun, kelima hal tersebut
15Secaraideal,pemeringkatanKeterbukaanInformasibadanpublikyangdikeluarkanKomisiInformasiPusatseharusnyajugatercantumdalamindikatorbasispemilihandaerahini,hanyasajapadatahun2015,hasilpemeringkatantidakdipublikasikan,secarautuhuntukkeseluruhandaerah.
Kepatuhan Standard
Pelayanan Publik (Transparansi & Akuntabilitas)
EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaran
Pemerintah Daerah) (Akuntabilitas,
Transparansi, Partisipasi)
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (Akuntabilitas)
32
memiliki keterbatasan dalam menggambarkan praktik transparansi, akuntabilitasdanpartisipasisecaramendalamkarenaindikatoruntukmengukurhaltersebuttidakdigunakan secara komperhensif. Oleh karena itu, pemeringkatan yang dapatmengukur nilai-nilai keterbukaan secara spesifik, turut digunakan dalam menilaikondisi keterbukaandi sebuahdaerah. Berikut penggambaranhasil penilaian rata-ratadariketigaindikatortersebut16;
Dari data di atas, maka ditentukan pengambilan lima daerah di tiap Renaksi OGIsebagai pilot project di tiap siklusnya, mulai dari skor terendah dari tiap provinsi,
16Hasilrata-ratapemeringkatanskorketigapenilaian(akuntabilitas,kepatuhandanEKPPD)ditahun2015.
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
KALIMANTANUTARAMALUKUUTARA
PAPUAPAPUABARAT
SULAWESIBARATBANTEN
GORONTALOJAMBI
NUSATENGGARATIMURSULAWESITENGGARA
SULAWESITENGAHBENGKULUMALUKU
RIAUKALIMANTANTENGAH
LAMPUNGKEP.BANGKABELITUNG
DKIJAKARTAACEH
SULAWESIUTARANUSATENGGARABARAT
SUMATERAUTARAJAWABARAT
KALIMANTANBARATSULAWESISELATAN
JAWATENGAHKEP.RIAU
SUMATERABARATDIYOGYAKARTA
KALIMANTANTIMURSUMATERASELATAN
BALIKALIMANTANSELATAN
JAWATIMUR
PemeringkatanPemerintahProvinsiTahun2015
AkuntabilitasKinerja
KepatuhanPelayananPublik(Ombudsman)
EvaluasiKinerjaPemerintahDaerah
33
hinggaskortertinggi.Denganbegitu,hinggatahun2024,ditargetkansudahterdapat25daerahyangsudahtergabungdalamsemangatOpenGovernmentIndonesia17.Untuk penetrasi desa padaprovinsi yang dipilih dalamRenaksi daerah, didasarkanpadakategorisasidesayangdidapatkandariIndeksDesaMembangun,KementerianDesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam indeks tersebutsetidaknyaterdapatlimakategoriyaitu18:
1. SangatTertinggal2. Tertinggal3. Berkembang4. Maju5. Mandiri
Berdasarkan pengkategorisasian tersebut, maka penyusunan Renaksi KeterbukaanDesa/ Open Village akan dimulai dengan penetrasi pada kategori desa sangattertinggaldantertinggalpadaperiode2017-2019di10provinsi19yangterdapatpadaskorterendahdaripemeringkatandiatas.Dilanjutkandengan15provinsiterendahpada kategori sangat tertinggal dan tertinggal pada periode 2020-2024, dengan 5provinsiditiapsiklusRenaksi.PemilihanKabupaten/Kotadalamprovinsididasarkanpadalokasidesa.Adapun pola sinergitas dengan semangat Open Government Indonesia dijalankandengansistemberkelanjutan,dimanapilotprojectdaerahsebelumnyaakandikelolaterus-menerusbersamaandenganpilotprojectdaerahbaru.
17Saatinisudahterdapat5pilotproject(RenaksiDaerah),hingga2024,terdapattigasiklusdengantotalpenambahan15pilotproject.Sehinggahingga2024diharapkantotal20daerahsudahtergabungsebagaipilotprojectOpenGovernmentIndonesia18IndeksDesaMembangun2015,KementerianDesaPembangunanDaerahTertinggaldanTransmigrasi,dapatdiunduhmelalui:http://kedesa.id/id_ID/repository/indeks-desa-membangun-indonesia/19limadaerahpadaRenaksi2016-2017danlimadaerahpadarenaksi2018-2019
34
IV. MonitoringdanEvaluasiUntukmemastikan TimOpenGovernment Indonesia dapatmencapai visi besarnya, tentudibutuhkansebuahsistemmonitoringdanevaluasiyangmampumemastikanseluruhprosesberjalan lancar. Untuk memastikan hal tersebut setidaknya terdapat dua mekanismemonitoring dan evaluasi umum yang dilakukan. Pertama, mekanisme monitoring danevaluasi periodik yang dilaksanakan empat kali dalam satu tahun. Kedua, mekanismemonitoring dan evalusi tahunan yang dilaksanakan secara individual melalui skemaGovernmentSelfAsessmentReport(GSAR)danIndependentReportingMechanism(IRM).
IV.AMonitoringdanEvaluasiPeriodik
ProsesmonitoringdanevaluasiperiodikdilaksanakanolehtimOpenGovernmentIndonesiapada bulan ketiga (B03), keenam(B06), kesembilan (B09) dan keduabelas (B12) dalamperiode satu tahun. Proses ini diterapkan untuk mengetahui sejauh apa pencapaianmilestone rencana aksi keterbukaan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga/pemerintahdaerahdalaminisiatifOpenGovernment.Dalammenjalankanprosesmonitoringdanevaluasiini,timpelaksanayangdiwakilkanolehSekretariat Nasional Open Government akanmelihat klaim capaian instansi publik dalamSistem Pemantauan Nasional (Sispan) yang dilengkapi dengan bukti dukung. Selanjutnya,tim Sekretariat akan melakukan verifikasi data dan lapangan atas bukti dukung tersebutbersamadengantimOpenGovernmentIndonesiaunsurpublik(masyarakatsipil)yangjugaterlibatsecaralangsungdalamimplementasiRenaksidiberbagaiinstansipublik.Setelah klaim capaian di verifikasi, tim SekretariatNasional akanmenyurati kementerian/lembaga/ pemerintah daerah terkait untuk mengirimkan hasil capaian. Apabila dalamproses implementasi Renaksi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah menemukanhambatan, maka Sekretariat Nasional Open Government akan menjalankan fungsikonsultasi dan fasilitasi untukmempertemukan kementerian/lembaga/pemerintah daerahterkaitdenganpihak-pihakterkaityangdinilaimampumenyediakanalternatifsolusiuntukakselerasipenyelesaianpermasalahan.IV.BMonitoringdanEvaluasiTahunan:GSARdanIRM
Dalamperiodetahunan, OpenGovernmentIndonesiamelakukanmonitoringdanevaluasicapaianRenaksimelalui dua skema yaituGSAR (Government SelfAssessmentReport) danIRM (Independent Reporting Mechanism). GSAR merupakan laporan monitoring danevaluasimandiri yangdirumuskanolehTimOpenGovernment Indonesiauntukmengukursejauhmana penerapan prinisip keterbukaan pemerintah diterapkan dalam Rencana Aksikementerian/ lembaga/ pemerintah daerah terkait. Sedangkan IRM adalah skemamonitoringdanevaluasiyangdilakukanolehtimevaluator independenOpenGovernmentPartnership(OGP)terhadapseluruhnegaraanggotaOGP,termasukIndonesia.
35
Penilaian GSAR didasarkan oleh dua indikator: (1) penilaian dalam Sistem PemantauanNasional(Sispan)dan(2)observasiselamaimplementasiRencanaAksi/verifikasilapangan.Untukmenilaipencapaianrencanaaksikementerian/ lembaga/pemerintahdaerahsecarakuantitatif,GSARakanmerangkumpresentasecapaiantotaldariimplementasiRenaksiOGIselama periode dua tahunan. Kemudian, untukmelengkapi penilaian tersebut, GSAR jugaakan dilengkapi dengan hasil observasi secara kualitatif oleh tim Open GovernmentIndonesiaselamaduatahunmasaimplementasinya.Penilaianobservasiinididapatkandaripengamatandanverifikasi lapanganataspenerapankomitmenketerbukaankementerian/lembaga/pemerintahdaerahterkait.Setelah penilaian tersebut dituliskan ke dalam dokumen, rancangan GSAR akandiujipublikan.Padafaseini,elemenorganisasimasyarakatsipil(OMS)danpubliksecaraluasdapatmemberikanmasukanuntukpenilaianyangdiberikandalamGSAR.Selainitu,dalamprosesini,OMSdanmasyarakatjugadapatmenyampaikanaspirasitentanghambatandankendala yang didapatkan selama mengakses keterbukaan serta penerapan keterbukaanpemerintah yang seharusnya menjadi prioritas pada periode selanjutnya. Selanjutnya,keseluruhanhaltersebutakandirangkumdandijadikansalahsatubasissertarekomendasipembuatanrencanaaksimendatang.SedangkanIRM(IndependentReportingMechanism)adalahskemamonitoringdanevaluasiOpenGovernmentPartnershipuntuknegara-negarayangtergabungdidalamnya,termasukIndonesia.DalammenjalankanskemaIRM,OpenGovernmentPartnershipakanmembentuktim evaluator independen yang akan meneliti lebih jauh terkait penerapan rencana aksiketerbukaanpemerintahdi Indonesia.Metodepenelitiandilakukanmelaluimekanismein-depthinterview,observasisertacross-checkberbagaipelaporan(GSARdll)LebihjauhskemamonitoringdanevaluasiOpenGovernmentIndonesiadapatdigambarkansepertiberikut:
GSAR
IRM
Renaksi Sebelumnya
Renaksi Selanjutnya
36
V. PENUTUPPeta jalan atau Road Map dua periode (2017-2019) (2020-2024) ini, disusun sebagaikomitmen pemerintah untuk terus menerapkan praktik Open Government (pemerintahterbuka)diIndonesiasecarastrategis,terarahdanmenyeluruh.Selainitu,petajalaninijugamerupakan bukti konkret keseriusan pemerintah Indonesia dalam komitmen global OpenGovernment Partnership. Dengan adanya panduan terarah bagi rencana aksi OpenGovernment Indonesia, harapannya mampu mempermudah jalan pemerintah Indonesiauntuk meraih visi besar Open Government yaitu: Terciptanya sistem tata kelolapemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif & efisien melalui pemanfaatan inovasidanpelibatanmasyarakatsecara luasdalamprosesperumusankebijakandiseluruhsektorpelayananpublik.Adapun pembuatan peta jalan ini didasarkan pada ragam regulasi, nilai-nilai keterbukaandan kerangka kerjasama internasional dalam arah kebijakan untuk pencapaian visi. Selainitu, peta jalan ini juga dilengkapi dengan metode/ cara untuk mempermudah pelbagaistakeholder terlibat dalam arah kebijakan. Harapannya, seluruh tim Open GovernmentIndonesia dapat denganmudahmengejawantahkan tahapan demi tahapan peta jalan iniuntukmenyusunrencanaaksitahunan.Saat ini praktik Open Government di Indonesia memang sudah mulai terbentuk. Haltersebutdapatdilihatdaripenetapanberagamregulasidaninovasipelayanandankebijakanpublik yang mendorong penerapan keterbukaan pemerintah. Selain itu, dari beberapapenilaian lembaga internasional, Indonesia juga sudah mulai menunjukkan signifikansipenilaianyangrelatifbaikbiladibandingkandengantrentahun-tahunsebelumnya.Namun,prosespenyebarluasan,pengelolaansertapengoptimalisasianpraktikOpenGovernmentdiIndonesiamasihharusterusdikembangkandandilembagakan.Halinidikarenakantantanganketerbukaanyangakandihadapipemerintahtidakakansamaditiaptahunnya.Sehinggapanduanyangterarahuntukmenghasilkanmetodeinovasiyangkreatifharus terusdikeloladenganbaikagar jalanmencapai visi besarOpenGovernmentmenjadi lebih mudah. Selain itu, potensi instabilitas kondisi sosial dan politik juga dapatmenghambat proses terciptanya tata kelola pemerintah yang terbuka, partisipatif,akuntabel, dan inovatif. Oleh karena itu, menjadi penting bagi seluruh aspek dalam timOpenGovernmentIndonesiamenjadikanRoadMapinisebagaiacuankerjakedepan.Terakhir,harapanbesardenganadanyapeta jalan ini ialahpraktikperluasanketerbukaandapat diwadahi dan direplikasi dalam tubuh pemerintahan dengan baik. Dengan begitu,pemerintahdanmasyarakatluastidaklagimenanyakanlagiapaituOpenGovernmentdanbagaimana esensinya, namun tanpa sadar sudah melaksanakan praktik tersebut danmerasakankebermanfaataannya.