Upload File

scanned by camscanner · indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaafi keuangan daerah...

  • Home
  • Documents
  • Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
8
Scanned by CamScanner

Upload: others

Post on 20-Nov-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 2: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 3: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 4: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 5: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 6: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 7: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner

Page 8: Scanned by CamScanner · Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaafi Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Scanned by CamScanner


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …€¦ · 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

hukum.bmkg.go.idhukum.bmkg.go.id/vifiles/BMKG_PEMKAB LAMPUNG BARAT... · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

SALINAN TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN DAN … · Pembentukan dan Organisasi Kementerian „ Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ... Indonesia. 5. Lembaga

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DANA …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Keputusan_Presiden_no... · Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

BUPATI PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN … fileKerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

jdih.tebingtinggikota.go.id...tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi

bondowosokab.jdih.jatimprov.go.idbondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/download... · Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH ...jdih.bintankab.go.id/jdih21/assets/peraturan/18pdbintan006.pdf · beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

jdih.belitungtimurkab.go.idjdih.belitungtimurkab.go.id/sites/default/files/dokumen... · 2020. 8. 7. · Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN ... PEDOMAN PENILAIAN...Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dpmptsp.temanggungkab.go.iddpmptsp.temanggungkab.go.id/cppid/files/33/siup.pdfPerdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

ppid.bengkaliskab.go.id€¦ · Tahun 2014 Notnor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN … · 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA … · Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ... Banyumas

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 022 A_JA_03_2011.pdf · tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M

jdihprokum.ponorogo.go.id...tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 …

SALINAN - jdih.patikab.go.id fileIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

BATANlayanan.batan.go.id/jdih/berkas/jdih/93175678607Perka_Etik_Final.pdfBATAN - 2 - Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI ...dpmpptsp.sumutprov.go.id/uploads/d7eecf69e95fd92946ee...Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih.pasuruankab.go.id/data/hukum/19f84fe260098b... · Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

I · Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13Tahun 2014tentang Perubahan kelimaatasPeraturan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG …eodb.ekon.go.id/download/peraturan/permen/keuangan/SAB_Permenkeu-147... · beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

i.A · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

EKSPOR - JDIH Kemendag RIjdih.kemendag.go.id/.../regulasi/04211249_abstraksi_11_tahun_2017.pdf · dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ... UU No. 10

GUBERNUR JAWA TIMUR - arsipjdih.jatimprov.go.idarsipjdih.jatimprov.go.id/upload/7782/Pergub_No._8_Tahun_2018_ttg... · telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAjatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/yuqx...Kepegawaian Negara sebagaimana tiga kali diubah telah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN … · beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA … · tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA …dishanpan.jatengprov.go.id/files/77451866PERMENTAN_LDPM_2016.pdf · Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ... beberapa kali diubah terakhir

BERITA DAERAH - jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__141... · 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO - sjdih.sidoarjokab.go.idsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/... · sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang

bbvetwates.ppid.pertanian.go.idbbvetwates.ppid.pertanian.go.id/doc/36/SK SPI 2020.pdf · Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK … · Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir