satgas saber pungli - ppid kota bandung · dikenakan atau di pungut di lokasi atau pada kegiatan...
TRANSCRIPT
Jakarta, 23 Maret 2017SATGAS SABER PUNGLI
“SABER PUNGLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT PENDUKUNG GERAKAN
NASIONAL REVOLUSI MENTAL”
SATGAS
SABER PUNGLI
PENGERTIAN
PUNGLI ?
ADALAH PENGENAAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DITEMPAT YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA BIAYADIKENAKAN ATAU DI PUNGUT DI LOKASI ATAU PADAKEGIATAN TERSEBUT TIDAK SESUAI KETENTUAN.
SEHINGGA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI KEGIATANMEMUNGUT BIAYA ATAU MEMINTA UANG SECARAPAKSA OLEH SESEORANG KEPADA PIHAK LAIN DAN HALTERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH PRAKTEK KEJAHATANATAU PERBUATAN PIDANA. 3
5
DATA LAPORAN MASUK
DI OMBUDSMAN RI TH 2016
SUMBER : DATA OMBUDSMAN RI 2016
49%
11%
8%
7%
7%
6%
5%4% 3%
DUGAAN PUNGLI
PENDIDIKAN
PERTANAHAN
GAKKUM
ADMINDUK
CUKAI & PAJAK
KEPEGAWAIAN
PERHUBUNGAN
PERIZINAN
KESEHATAN
LAINNYA
MENURUT JACK BOLOGNE
PENYEBAB KORUPSI/PUNGLI
6
GONETHEORY
GREEDY(KESERAKAHAN)
OPPORTUNITY(KESEMPATAN,
KEWENANGAN)
NEED(KEBUTUHAN)
EXPOSURES(PENGUNGKAPAN)
DATA LAP ADUAN KE POSKO SATGAS
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
LAPORAN PENGADUAN
LAPORAN PENGADUAN
PENGADUAN LSNG 73
WEB 87
SURAT POS 311
CALL CENTER 469
APLIKASI ANDROID 2937
EMAIL 4503
SMS 95660
LAPORAN ADUAN S.D. TGL 20 MAR 2017 PUKUL 08.00 WIB, TOTAL 104.040
7
KEMENTRIAN/LEMBAGA:
1. UPP POLRI;2. UPP KEMENKUMHAM RI;3. UPP KEMENKOMINFO RI;4. UPP KEMENPORA RI;5. UPP KEMENDAGRI;6. UPP KEMENRISTEKDIKTI RI;7. UPP KEMEN ESDM RI;8. UPP BPKP;9. UPP LEMSANEG;10. UPP BIN RI;11. UPP BAWASLU;12. UPP BPOM RI;13. UPP BNN;14. UPP KEJAGUNG RI;15. UPP BMKG;16. UPP LPP TVRI;
DATA UPP K/L YG TERBENTUK
8
17. UPP PPATK;18. UPP KEMENDIKBUD;19. UPP KEMENDES, PDT & TRANS;20.UPP KEMENKO PEREKONOMIAN;21. UPP KEMENHUB;22. UPP KEMENTAN;23. UPP BASARNAS24.UPP KEMENPAN RB25. UPP KEMEN ATR/BPN26.UPP KEMENAKER27. UPP MAHKAMAH AGUNG;28.UPP KEMENKOP & UKM;29.UPP BATAN.
DATA UPP K/L PROV TERBENTUK
DAERAH :1. UPP PROV. ACEH;2. UPP PROV. SUMUT;3. UPP PROV. SUMBAR;4. UPP PROV. RIAU;5. UPP PROV. KEPRI;6. UPP PROV. JAMBI;7. UPP PROV. BENGKULU;8. UPP PROV. SUMSEL;9. UPP PROV. KEP. BABEL;10. UPP PROV. LAMPUNG;11. UPP PROV. BANTEN;12. UPP PROV. DKI JAKARTA;13. UPP PROV. JABAR;14. UPP PROV. JATENG;15. UPP PROV. DIY;16. UPP PROV. JATIM;
17. UPP PROV. KALBAR;18. UPP PROV. KALTENG;19. UPP PROV. KALTARA;20. UPP PROV. KALTIM;21. UPP PROV. KALSEL;22. UPP PROV. SULUT;23. UPP PROV. SULTRA;24. UPP PROV. SULTENG;25. UPP PROV. GORONTALO;26. UPP PROV. SULSEL;27. UPP PROV. SULBAR;28. UPP PROV. MALUKU;29. UPP PROV. MALUT;30. UPP PROV. BALI;31. UPP PROV. NTB;32. UPP PROV. NTT;33. UPP PROV. PAPUA;34. UPP PROV. PAPUA BARAT. 9
REKAPITULASI DATA SATGAS & UPP
1.SATGAS 12.UPP K/L 293.UPP PROVINSI 344.UPP KAB/KOTA 480
JUMLAH 544PADA UPP KAB/KOTA TELAH “TERBENTUK” (TERBITNYA SK BUPATI/WALIKOTA) SEJUMLAH480 NAMUN YG SUDAH DIKUKUHKAN SEJUMLAH 457
10
11
GIAT SOSIALISASI
1. NARASUMBER SOSIALISASI SATGAS SABER PUNGLI DIKEMENTERIAN/LEMBAGA
2. KAMPANYE BUDAYA ANTI PUNGLI3. IKLAN LAYANAN MASYARAKAT BUDAYA ANTI PUNGLI
MELALUI:• MEDIA ELEKTRONIK (TV NASIONAL/LOKAL)• MEDIA CETAK (NASIONAL/LOKAL)• MEDIA ONLINE• JARINGAN VIDEO TRON• JARINGAN BIOSKOP 21 CINEPLEX• FANS PAGE FACEBOOK
4. PAMPLET, LEAFLET, SPANDUK, BROSUR & BANNER
DATA OTT (579)
1. ACEH 22. SUMUT 213. SUMBAR 34. RIAU 365. KEP. RIAU 86. JAMBI 147. BENGKULU 48. SUMSEL 299. KEP. BABEL 510. LAMPUNG 1511. BANTEN 712. DKI JAKARTA 713. JABAR 17214. JATENG 615. DIY 616. JATIM 5317. KALTARA 1
18. KALTIM 1219. KALBAR 1420. KALTENG 421. KALSEL 622. SULUT 2923. GORONTALO 324. SULTENG 525. SULBAR 326. SULSEL 3827. SULTRA 528. BALI 2929. NTB 1630. NTT 931. MALUKU 432. MALUT 433. PAPUA BARAT 434. PAPUA 5 12
UPP PROV. KALTIM & POLRI
JUM’AT, 21 MAR 2017, DI PELABUHAN PETI KEMAS PALARANSAMARINDA & KANTOR BONGKAR MUAT KOPERASISAMUDRA SEJAHTERA (KOMURA) DITANGKAP 2 ORG PELAKUPUNGLI, DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DGN CARAMELAK PUNGLI SERTA PEMERASAN DLM YAN PROSESBONGKAR MUAT KONTAINER, DGN BRNG BUKTI UANG TUNAISEBESAR Rp. 6, 1 M, PASAL YG DIKENAKAN PASAL 368 KUHPDAN/ATAU PASAL 3, 4 ATAU 5 UU NO. 8 THN 2010 TTGPEMBERANTASAN TPPU, DI TANGANI OLEH POLDA KALTIM.(SIDIK, INSTANSI YG DI OTT KEMENHUB)
OTT DI PELABUHAN
13
PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN PUBLIK MENURUT UU NO.25 TH
2009 ADALAH KEGIATAN/RANGKAIAN
KEGIATAN DALAM RANGKA PEMENUHAN
KEBUTUHAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PER-UU BAGI SETIAP WARGA
NEGARA & PENDUDUK ATAS BRG, JASA
DAN/ATAU PELAYANAN ADMINISTRATIF YG
DISEDIAKAN OLEH PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK 15
PELAYANAN PUBLIK
16
UU TTG PELAYANAN PUBLIK
DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM DLM HUB ANTARA
MASY & PENYELENGGARA DLM
PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN UU TTG PELAYANAN PUBLIK :
• TERWUJUDNYA BATASAN & HUB YG JELAS TENTANG HAK,
TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN & KEWENAGAN SELURUH
PIHAK YG TERKAIT DGN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK
• TERWUJUDNYA SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK YG LAYAK SESUAI DGN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN & KORPORASI YG BAIK
• TERPENUHINYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
SESUAI DGN PERATURAN PER-UU
• TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN & KEPASTIAN HUKUM BAGI
MASY DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 17
KEPEMIMPINAN MERUPAKAN KOMPONEN VITAL YANGMEMPENGARUHI KEBERHASILAN ORGANISASI DALAMMENCAPAI TUJUANNYA.
SEORANG PEMIMPIN ADALAH FIGURE YANGMENENTUKAN ARAH ORGANISASI, WARNA ORGANISASITERMASUK PENGEMBANGAN KUALITAS ANGGOTA-ANGGOTA DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG TELAHDITETAPKAN.
KOMITMEN PIMPINAN
18
OLEH KARENANYA DIPERLUKAN KOMITMEN YANG KUATSECARA TULUS DAN SUNGGUH-SUNGGUH DALAMMENJALANKAN RODA ORGANISASI SESUAI DENGANATURAN.
KOMITMEN ADALAH SUATU KETENTUAN UNTUKBERJANJI KEPADA DIRI SENDIRI YANG AKAN MEMACUSESEORANG UNTUK TERUS BERJUANG DALAMMENCAPAI TUJUAN YANG DICITA-CITAKAN.
KOMITMEN PIMPINAN
19
MARI BERUBAH
INGAT DENGAN SUMPAH JABATAN MULAI DARI: YG KECIL: DIRI SENDIRI; SAAT INI.
KOMITMEN PIMPINAN
20