sarana hubungan industrial
TRANSCRIPT
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
DISNAKERSOSDISNAKERSOS
KOTA BALIKPAPANKOTA BALIKPAPAN
22
SUATU SISTEM SUATU SISTEM HUBUNGAN YANG HUBUNGAN YANG TERBENTUKTERBENTUK ANTARA PARA PELAKU ANTARA PARA PELAKU DALAM PROSES PRODUKSI BARANG DALAM PROSES PRODUKSI BARANG
DAN / ATAU JASA YANG TERDIRI DARI DAN / ATAU JASA YANG TERDIRI DARI UNSUR PENGUSAHA, PEKERJA/BURUH, UNSUR PENGUSAHA, PEKERJA/BURUH, DAN PEMERINTAH YANG DIDASARKAN DAN PEMERINTAH YANG DIDASARKAN PADA NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD PADA NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD
NEGARA R.I.1945 NEGARA R.I.1945 ((UU 13/2003, psl. 1 butir 16UU 13/2003, psl. 1 butir 16))
HUBUNGAN INDUSTRIALHUBUNGAN INDUSTRIAL
33
FUNGSIFUNGSI (pasal 102) (pasal 102)
PEMERINTAHPEMERINTAH1.1. MENETAPKAN KEBIJAKANMENETAPKAN KEBIJAKAN
2.2. MEMBERIKAN PELAYANANMEMBERIKAN PELAYANAN
3.3. MELAKSANAKAN PENGAWASANMELAKSANAKAN PENGAWASAN
4.4. MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PER-UU-AN PELANGGARAN PERATURAN PER-UU-AN KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN
44
FUNGSIFUNGSI
PEKERJA/BURUH DAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DAN SERIKAT PEKERJA/BURUHPEKERJA/BURUH
1.1. MENJALANKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN MENJALANKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KEWAJIBANNYA.KEWAJIBANNYA.
2.2. MENJAGA KETERTIBAN DEMI KELANGSUNGAN MENJAGA KETERTIBAN DEMI KELANGSUNGAN PRODUKSI.PRODUKSI.
3.3. MENYALURKAN ASPIRASI SECARA DEMOKRATIS.MENYALURKAN ASPIRASI SECARA DEMOKRATIS.4.4. MENGEMBANGKAN KETRAMPILAN DAN KEAHLIANMENGEMBANGKAN KETRAMPILAN DAN KEAHLIAN5.5. IKUT MEMAJUKAN PERUSAHAAN.IKUT MEMAJUKAN PERUSAHAAN.6.6. MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
BESERTA KELUARGANYA.BESERTA KELUARGANYA.
55
FUNGSIFUNGSI
PENGUSAHA DAN ORGANISASI PENGUSAHA DAN ORGANISASI PENGUSAHAPENGUSAHA1.1.MENCIPTAKAN KEMITRAAN.MENCIPTAKAN KEMITRAAN.2.2.MENGEMBANGKAN USAHA.MENGEMBANGKAN USAHA.3.3.MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA.MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA.4.4.MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH SECARA TERBUKA, PEKERJA/BURUH SECARA TERBUKA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.
66
FILOSOFI HUBUNGAN INDUSTRIALFILOSOFI HUBUNGAN INDUSTRIAL
PANCASILA
UUD 1945
PASAL 27HAK ATAS PEKERJAAN
HAK UNTUK HIDUP LAYAK
PASAL 28HAK BERPENDAPATHAK BERSERIKAT
DIATUR DALAM UU KETENAGAKERJAAN
77
MAKNAMAKNA
TERDAPAT HUBUNGAN KERJA DIANTARA PARA TERDAPAT HUBUNGAN KERJA DIANTARA PARA PELAKU PROSES PRODUKSI;PELAKU PROSES PRODUKSI;
DALAM PELAKSANAANNYA TERDAPAT HAK & DALAM PELAKSANAANNYA TERDAPAT HAK & KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK;KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK;
MEMPUNYAI TUJUAN YANG SAMA YAITU INGIN MEMPUNYAI TUJUAN YANG SAMA YAITU INGIN MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP, MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP, KEMAJUAN PERUSAHAAN DAN UNTUK KEMAJUAN PERUSAHAAN DAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN;MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN;
PEMERINTAH BERKEWAJIBAN UNTUK PEMERINTAH BERKEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PEMBINAAN AGAR TERWUJUD MELAKUKAN PEMBINAAN AGAR TERWUJUD HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG KONDUSIF.HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG KONDUSIF.
88
CIRI-CIRI HUBUNGAN CIRI-CIRI HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIAINDUSTRIAL DI INDONESIA
1.1. KEMITRAANKEMITRAANANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DI ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DI PERUSAHAAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG PERUSAHAAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA (SETARA)SAMA (SETARA)
2.2. DEMOKRASIDEMOKRASISEGALA SESUATU HENDAKNYA DISELESAIKAN SEGALA SESUATU HENDAKNYA DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKATSECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
3.3. KEKELUARGAANKEKELUARGAANMEMBANGUN SUASANA KEKELUARGAAN MEMBANGUN SUASANA KEKELUARGAAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA YANG ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA YANG HARMONIS, SERASI DAN SELARASHARMONIS, SERASI DAN SELARAS
99
LANDASAN HUKUM LANDASAN HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIALHUBUNGAN INDUSTRIAL
a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
b. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
c. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
1010
Landasan Hukum Hubungan IndustrialLandasan Hukum Hubungan Industrial(Lanjutan)(Lanjutan)
d. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh beserta peraturan pelaksanaannya;
e.e. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya;beserta peraturan pelaksanaannya;
f.f. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial beserta Perselisihan Hubungan Industrial beserta peraturan pelaksanaannya;peraturan pelaksanaannya;
1111
SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL (Psl. 103, UU 13/2003)(Psl. 103, UU 13/2003)
1.1. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH,SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH,2.2. ORGANISASI PENGUSAHA,ORGANISASI PENGUSAHA,3.3. LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT,LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT,4.4. LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT,LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT,5.5. PERATURAN PERUSAHAAN,PERATURAN PERUSAHAAN,6.6. PERJANJIAN KERJA BERSAMA,PERJANJIAN KERJA BERSAMA,7.7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETENAGAKERJAAN,KETENAGAKERJAAN,8.8. LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL.HUBUNGAN INDUSTRIAL.
1212
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
ORGANISASI YANG DIBENTUK DARI, OLEH, ORGANISASI YANG DIBENTUK DARI, OLEH, DAN UNTUK PEKERJA/BURUH DI DAN UNTUK PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN MAUPUN DI LUAR PERUSAHAAN MAUPUN DI LUAR
PERUSAHAAN, YANG BERSIFAT BEBAS, PERUSAHAAN, YANG BERSIFAT BEBAS, TERBUKA, MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN TERBUKA, MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN
BERTANGGUNG JAWAB GUNA BERTANGGUNG JAWAB GUNA MEMPERJUANGKAN, MEMBELA SERTA MEMPERJUANGKAN, MEMBELA SERTA MELINDUNGI HAK DAN KEPENTINGAN MELINDUNGI HAK DAN KEPENTINGAN
PEKERJA/BURUH SERTA MENINGKATKAN PEKERJA/BURUH SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH DAN
KELUARGANYA KELUARGANYA (UU 13/2003, Psl 1 butir 17)(UU 13/2003, Psl 1 butir 17)
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUHSERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
1313
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
Setiap pekerja/buruh berhak Setiap pekerja/buruh berhak
membentuk dan menjadi anggota SP/SBmembentuk dan menjadi anggota SP/SB SP/SB dibentuk oleh sekurang- SP/SB dibentuk oleh sekurang- kurangnya 10 kurangnya 10
(sepuluh) orang pekerja/buruh(sepuluh) orang pekerja/buruh SP/SB berhak membentuk dan menjadi SP/SB berhak membentuk dan menjadi
anggota Federasi SP/SBanggota Federasi SP/SB Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang- Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 5 (lima) SP/SBkurangnya 5 (lima) SP/SB
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUHSERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
1414
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
Organisasi terdiri dari perkumpulan Organisasi terdiri dari perkumpulan
pengusaha-pengusaha pengusaha-pengusaha setiap pengusaha berhak membentuk setiap pengusaha berhak membentuk dan dan
menjadi anggota organisasi pengusaha menjadi anggota organisasi pengusaha
ORGANISASI PENGUSAHAORGANISASI PENGUSAHA
1515
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI MENGENAI HAL-HAL YANG BERKAITAN MENGENAI HAL-HAL YANG BERKAITAN
DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI SATU DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI SATU PERUSAHAAN YANG ANGGOTANYA PERUSAHAAN YANG ANGGOTANYA
TERDIRI DARI PENGUSAHA DAN SERIKAT TERDIRI DARI PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH YANG SUDAH PEKERJA/SERIKAT BURUH YANG SUDAH
TERCATAT PADA INSTANSI YANG TERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN ATAU UNSUR KETENAGAKERJAAN ATAU UNSUR
PEKERJA/BURUHPEKERJA/BURUH(UU 13/2003, Psl 1 butir 18)(UU 13/2003, Psl 1 butir 18)
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTITLEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
1616
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50
(lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih
wajib membentuk LKS Bipartitwajib membentuk LKS Bipartit
Lembaga Kerjasama Bipartit dapat dibentuk sesudah atau sebelum terbentuknya serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan.
Lembaga Kerjasama Bipartit terbentuk merupakan hasil permufakatan antara pekerja/buruh dan pengusaha.
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTITLEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
1717
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
FORUM KOMUNIKASI, KONSULTASI DAN FORUM KOMUNIKASI, KONSULTASI DAN MUSYAWARAH TENTANG MASALAH MUSYAWARAH TENTANG MASALAH
KETENAGAKERJAAN YANG ANGGOTANYA KETENAGAKERJAAN YANG ANGGOTANYA TERDIRI DARI UNSUR ORGANISASI TERDIRI DARI UNSUR ORGANISASI
PENGUSAHA, SERIKAT PEKERJA/SERIKAT PENGUSAHA, SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, DAN PEMERINTAHBURUH, DAN PEMERINTAH
(UU 13/2003, Psl 1 butir 19(UU 13/2003, Psl 1 butir 19 ) )
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTITLEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
1818
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
LKS Tripartit memberikan pertimbangan, dan LKS Tripartit memberikan pertimbangan, dan
saran dan pendapat kepada pemerintah dan saran dan pendapat kepada pemerintah dan
pihak terkait dalam penyusunan kebijakan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan
dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Tingkat Nasional, Provinsi, Kota, Kabupaten.Tingkat Nasional, Provinsi, Kota, Kabupaten. Pengaturan Tata Kerja dan Susunan Pengaturan Tata Kerja dan Susunan
Organisasi ada dalam PP No. 8 Tahun 1985Organisasi ada dalam PP No. 8 Tahun 1985
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTITLEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
1919
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
PERATURAN YANG DIBUAT SECARA PERATURAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS OLEH PENGUSAHA YANG TERTULIS OLEH PENGUSAHA YANG
MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA DAN MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN TATA TERTIB PERUSAHAAN
((UU 13/2003, Psl 1 butir 20UU 13/2003, Psl 1 butir 20))
PERATURAN PERUSAHAAN (PP)PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
2020
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
Pengusaha yang mempekerjakan Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat PP(sepuluh) orang wajib membuat PP
Tidak berlaku bagi perusahaan yang Tidak berlaku bagi perusahaan yang telah telah
memiliki PKBmemiliki PKB
PERATURAN PERUSAHAAN (PP)PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
2121
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
PERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASIL PERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASIL PERUNDINGAN ANTARA SP/SB ATAU PERUNDINGAN ANTARA SP/SB ATAU
BEBERAPA SP/SB YANG TERCATAT PADA BEBERAPA SP/SB YANG TERCATAT PADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI
BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PENGUSAHA, ATAU BEBERAPA PENGUSAHA, ATAU BEBERAPA
PENGUSAHA ATAU PERKUMPULAN PENGUSAHA ATAU PERKUMPULAN PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN SYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN
KEDUA BELAH PIHAKKEDUA BELAH PIHAK
((UU 13/2003, Psl 1 butir 21UU 13/2003, Psl 1 butir 21))
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
2222
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
Penyusunan dilaksanakan secara Penyusunan dilaksanakan secara
musyawarahmusyawarah dibuat secara tertulis, dengan huruf dibuat secara tertulis, dengan huruf latin dan latin dan
berbahasa Indonesiaberbahasa Indonesia dalam hal tidak berbahasa Indonesia, dalam hal tidak berbahasa Indonesia, maka maka
harus diterjemahkan dengan harus diterjemahkan dengan penerjemah penerjemah
tersumpah tersumpah
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
2323
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
UU, KEPUTUSAN PRESIDEN, PERATURAN UU, KEPUTUSAN PRESIDEN, PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN MENTERI,dll PEMERINTAH, KEPUTUSAN MENTERI,dll
YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN
2424
SARANA HUBUNGAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIALINDUSTRIAL
DI DALAM PENGADILANDI DALAM PENGADILAN DI LUAR PENGADILANDI LUAR PENGADILAN
LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.HUBUNGAN INDUSTRIAL.
2525
SEPAKAT 2 PIHAK
PERSELISIHAN
KEPENTINGAN SP/SB HAK PHK
BIPARTIT
DISNAKER
ARBITER KONSILIASI MEDIASI
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MAHKAMAH AGUNG(KASASI)
PUTUSAN FINAL
PB PB
PB 30 HARI
Ps. 3 (2)
30 HARI
Ps 15, Ps 25,
Ps 40 (1)
50 HARI
Ps. 103
30 HARI
Ps 115
PROSEDUR PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALPERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
140 HARI
P. PHKP. HAKPK