sapei rusin - smara.id · renata permadi, menyumbangkan foto dan teks untuk ... iwan nurdin,...
TRANSCRIPT
Sapei Rusin & Ketimpangan di daerah
UU ITE &
Kebebasan Berekspresi
Usep Setiawan& Ekskalasi Reforma Agaria
Majalah Digital | Edisi 2 November 2018
Pegiat gerakan sosial ini ber-
bagi gagasan soal Jawa Barat,
otonomi daerah dan juga refor-
ma agraria. Dia bilang, “Jawa
Barat sedang sakit demam.”
Lebih Dekat dengan Sapei Rusin
TILIKAN10-27
MENU UTAMA
SALUR
Infografis >> Pemanfaatan Jaminan Kesehatan 1; Ikhwal Per-
okok 6 | Jendala >> Senja di Merauke 5 | Rintisan >> justika.com
4 | Serambi >> Pasal - Pasal Karet dalam UU ITE 7
Wawancara: Usep Setiawan
Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden
(KSP) ini bercerita panjang lebar soal Perpres
86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
33-48
Ulasan: Reforma Agraria
Perpres No 86 / 2018 tentang reforma
agraria hendak mempercepat guliran
reforma agraria. Intip poin pentingnya
10-27
28-32
Smara.id | No 2 Tahun 20182
Smara, nama majalah ini. Diam-
bil dari kata dalam bahasa sansek-
erta. Artinya: mengingat. Majalah ini
didedikasikan untuk menjadi ruang
presentasi bagi individu dengan ga-
gasan atau aktivitasnya. Menu utama
Smara adalah Tilikan, yakni wawan-
cara dengan individu-individu dari
berbagai kalangan. Selamat mem-
baca.
Boy S. Alamsyah, Kepala Penyunting
Alamat Redaksi: Jl Bumi Pratama
IX Blok N Nomor 14, BHP, Jaktim
Tlp +62 877 8834 3563
email: [email protected].
Website: htpps://smara.id
twitter: @smara_id
Instagram: @smara_digital
Dari Editor
Kontributor Edisi Ini
Renata Permadi, menyumbangkan foto dan teks untuk menu Jendala
(Pelabuhan Satu, Laut Arafuru).
Sapei Rusin, menyediakan foto profil dan foto baliho-nya untuk menu
tilikan.
Usep Setiawan, menyediakan foto profilnya untuk menu wawancara.
Iwan Nurdin, meminjamkan foto “TORA” untuk menu wawancara
3Smara.id|No 2 Tahun 2018
R i n t i s a n
Punya masalah hu-
kum tapi (masih)
enggan menyewa
konsultan hukum
atau pengacara?
Jika ya, Anda bisa mencoba
layanan justika.com.
Aplikasi ini menawarkan
jasa konsultasi hukum via tele
pon. Layanannya cukup luas
dari mulai properti dan tanah,
hutang piutang hingga teknologi informasi. Kalau masih
bingung, Anda bisa bertanya terlebih dahulu via WA.Hingga
saat ini sudah lebih dari 50 konsultan bergabung dalam
layanan ini.
Seperti rintisan lain, layanan ini menawarkan fleksibilitas
waktu dan harga layanan yang bersahabat. Paket layanan-
nya Rp 299 ribu per 30 menit. Ada juga paket gratis yang
akan dijawab via tertulis.
Tak perlu khawatir terkait soal kerahasian dan kompe-
tensi konsultannya. Layanan ini merupakan anak usaha dari
hukumonline.com.
Kini Anda tak perlu galau karena seperti tertulis di si-
tusnya, Justika hadir agar Anda #hadapihukumTakLagiSendiri
untuk wujudkan #keadilanDalamGenggaman.
Tak Sendiri Lagi
Hadapi Masalah Hukum
Smara.id | No 2 Tahun 20184
Di Indonesia, matahari terbenam
dimulai dari Merauke. Matahari ter-
bit juga dimulai dari sini, setiap hari.
Lokasi: Pantai Satu, Laut Arafuru.
Teks dan foto: Renata Permadi
Begitu kata Menteri
Informasi dan Ko-
munikasi Rudianta-
ra seperti dikutip detik.com
setelah revisi UU Iinformasi
dan Transaksi Elektronik
(ITE) disahkan DPR akhir Ok-
tober 2016.
Rudi merasa perbaikan
pada penjelasan dari UU
ITE sudah memadai. Pence-
maran nama baik (Pasal 27
ayat 3) dan ujaran kebencian
(Pasal 28 ayat 2) jadi delik
aduan. Tuntutan hukuman
maksimal turun jadi 4 tahun.
Dengan begitu, di atas ker-
tas terlapor tak bisa lang-
Bukan Korban Terakhir
UU ITE
“Insya Allah tidak ada kriminalisasi karena tata
cara diubah sehingga lebih ketat. Lalu yang pent-
ing adalah penyesuaian terhadap KUHAP”
sung ditahan. Rudi merasa
pasal ini tak lagi multitafsir.
Tapi, faktanya bicara lain.
Dari data yang dihimpun
SAFENET, umpamanya, ada
61 kasus dari total 65 kasus
pada Desember 2016 sd
26 Juni 2018 yang gunakan
pasal-pasal karet dalam UU
tersebut.
Korban termutakhir ada-
lah Baiq Nuril, guru hononer,
yang baru-baru ini diputus
MA bersalah karena merekam
pembicaraan cabul yang di-
lakukan kepala sekolah tem-
patnya bekerja terhadap
dirinya. Pada tingkat Peng
7Tilikan: Sapei Rusin
adilan Negeri Mataram tahun
2017 lalu, Nuril diputus bebas.
Pasal-pasal karet dalam UU ITE
sudah sejak awal menuai protes
dari berbagai kalangan. Korban
pertamanya: Prita Mulysari yang
memposting keluhannya terha-
dap RS Omni, Tangsel.
Meski tak tergantung pada
Rudi seorang, tapi ia sendiri se
pertinya sudah bersikeras hati.
Bagi dia, pasal 27(3) sudah ‘harg
mati’. Tak ada kemungkinan diha-
27 ayat 3 tersebut,” ujar dia.
Rudi bersoal tentang penyalah
gunaan. Tapi ikhwal mengapa
penyalagunaan terus terjadi tak
terjelaskan, apalagi teratasi.
Tragedinya memang ini: pasal-
pasal yang mulanya diatur untuk
perlindungan transaksi elektronik
tetiba berbalik menjadi alat untuk
memberangus kebebasan bereks
presi.
Menurut Damar Juniarto,
Pasal 27 ayat (3)
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elek-
tronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/
atau pencemaran nama baik.
Pasal 28 ayat (2)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan in-
dividu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA).
pus/dicabut seperti digaungkan
sejumlah kalangan.
Pasalnya, kata dia, pasal 27(3)
berperan besar dalam melindun-
gi transaksi elektronik khususnya
di dunia maya. Namun, hanya
saja dalam penerapannya sering
terjadi kesalahan. “Yang salah bu-
kan pasal 27 ayat 3-nya, melain-
kan adalah penerapan dari pasal
pegiat Safenet, berdasarkan
analisis kasus-kasus yang ada,
pasal-pasal karet itu jadi alat un-
tuk balas dendam, barter kasus,
membungkam kritik, shock thera-
py, dan persekusi kelompok.
Melihat gegalat seprti ini, Nuril
bukanlah korban terakhir. Siapa
selanjutnya? (*)
Smara.id | No 2 Tahun 20188
Pesan yang termuat dalam brosur milik Sapei Rusin
--- terdaftar sebagai calon anggota DPD untuk Jawa
Barat dengan nomor urut 59 --- ini sudah bicara
banyak hal tentang apa yang hendak diperjuang-
kannya.
Selama ini ia aktif dalam upaya mengembalikan posisi rakyat
dalam pembangunan melalui kerja-kerja pengorganisasian
masyarakat tani, buruh dan kelompok masyarakat termargin-
alkan pada umumnya.
Benang merah dari aktivitasnya selama ini: keadilan dalam
pembangunan dan penghormatan terhadap alam ketika me-
manfaatkannya. Yang pertama ia bersoal hak-hak rakyat
dalam pembangunan. Yang kedua, ia bersoal tentang keadil
an generasional dalam pembangunan.
Bagi aktivis gerakan sosial seperti Sapei, memutuskan terjun
dalam politik praktis bukan soal pilihan, tetapi lebih karena
tuntutan perjuangan belaka. Ini juga terkait dengan kian tum-
buhnya kesadaran di kalangan aktivis gerakan sosial tentang
perlunya pula “melakukan perubahan dari dalam” .
Smara berkesempatan mewawancarainya via surel beberapa
waktu lalu. Ia bicara banyak hal: dari soal kondisi Jawa Barat,
reforma agraria hingga pendidikan. Berikut nukilannya.
“Jangan biarkan anak-anak kita tak rindu pada sau-
dara, tanah, sungai dan kampung halaman. Jangan
biarkan anak-anak kita tak punya apa-apa.”
11Tilikan: Sapei Rusin
Bagaimana Anda menilai Jawa Barat saat ini?
Jawa Barat sedang sakit demam. Sebagai daerah
berpenduduk terbesar di Indonesia (48,04 juta jiwa,
pada 2017) dan perekonomiannya menyumbang
12,92% (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, 2017) terha-
dap perekonomian nasional, Jawa Barat sedang di-
forsir dan diperas tanpa pemulihan yang memadai.
Keseimbangannya sedang terganggu oleh tuntutan
untuk tampil molek sebagai daerah terdepan “pen-
yangga” ibu kota yang memainkan peran ganda: jadi
pusat perekonomian nasional, tak hanya sebagai
pusat pemerintahan.
Tak mengherankan jika pertumbuhan permuki-
man dan kawasan industri jadi tidak terkendali. In-
frastruktur dipacu melayani pusat-pusat pertum-
buhan. Sawah, kebun, hutan dan perkampungan
tergusur. Konversi lahan pertanian produktif semak-
in menjadi-jadi. Sementara, infra struktur di basis-
basis produksi pertanian di pedesaan semakin jauh
tertinggal. Alhasil, permasalahan pokok Jawa Barat
berupa kesenjangan, kemiskinan, pengangguran
dan krisis layanan alam, alih-alih teratasi malah se-
makin memperihatinkan.
Sedang Sakit Deman
Sapei tentang Jabar
Smara.id | No 2 Tahun 201812
Tingkat kesenjangan juga semakin menganga
(rasio indeks gininya: 0,417 per Maret 2018), ada di
atas rata-rata nasional. Kesenjangan pun nampak je-
las terlihat dari kepemilikan atau penguasaan lahan
pertanian pada rumah tangga pertanian Jawa Barat.
Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, dari 3.039.716
rumah tangga petani pengguna lahan, sebanyak
75,14% nya di antaranya masuk kategori petani gurem
(menguasai lahan kurang dari 0,5 ha).
Kesenjangan antar daerah di dalam Jawa Barat
sendiri cukup memperihatinkan. Ironisnya, beberapa
kabupaten yang merupakan lumbung padi di Tanah
Pasundan seperti Indramayu, Cianjur, Tasikmalaya,
dan Garut ternyata memiliki angka kemiskinan di
atas rata-rata nasional (di atas 12%). Hal memperi-
hatinkan lainnya, dapat kita temukan pada tingkat
pengangguran tebuka Jawa Barat (8,17%) yang jauh
di atas tingkat pen-
gangguran terbuka
nasional (5,34%) per
Agustus 2018.
Sementara itu,
dukungan layanan
alam pun semakin kritis. Salah satu indikator pent-
ingnya adalah indeks ketersediaan air Tahun 2015
saja indeks keter sediaan air Jawa Barat berada pada
ambang batas kategori sangat kurang (1.028 m3/ka-
pita/tahun). Bahkan diperkirakan indeks ini akan se-
makin menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Terlebih sedikitnya 100 ribu hektar lahan produktif
setiap tahunnya beralih fungsi menjadi wilayah ter-
bangun berupa pemukiman dan kawasan industri.
Selain berdampak pada sediaan air pemukaan, tentu
saja lebih mengkhawatirkan lagi proses konversi ini
mengancam ketersediaan pangan. Tentunya masih
banyak lagi sejumlah tantangan besar yang dihadapi
Jawa Barat.
Jawa Barat sedang di-
forsir dan diperas tanpa
pemulihan yang memadai
13Tilikan: Sapei Rusin
Jadi, Jawa Barat seperti apa yang Anda harapkan
ke depannya?
Jawa Barat ke depan harus ditata dan dibangun
secara lebih adil dan merata bertumpu pada pe-
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Babel
Kaltara
Sumut
Sumbar
Aceh
Riau
Malut
Kep Riau
jambi
Kalbar
Kalteng
Kaltim
Maluku
Kalsel
Lampung
Sulteng
NTT
Sumsel
Bengkulu
Sulbar
NTB
Bali
Jateng
Jatim
papua
Banten
INDONESIA
DKI Jakarta
Sulut
Papua Barat
Sulsel
Gorontalo
Jabar
Sultra
DIY
0.281
0.389
0.407
Gini Ratio (Maret, 2018)
Sumber: BPS, 2018
Koefisien Gini: indiaktor yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menye-
luruh. Nilainya antara 0-1. Semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan sempurna dan
sebaliknya menunjukkan pemerataan yang sempurna
Smara.id | No 2 Tahun 201814
numbuhan sektor pertanian, indutrialisasi pedesaan,
ekonomi kreatif dan sektor pariwisata.
Penumbuhan sektor pertanian harus dimulai den-
gan proses redistribusi penguasaan lahan-lahan per-
tanian sehingga ketimpangan penguasahaan lahan
pertanian pada rumah tangga petani tidak senjang.
Redistribusi harus disertai dengan upaya penguatan
kapasitas, pengembangan kelembagaan produksi
secara kolektif dan pengembangan teknologi seh-
ingga memberi dampak siginifkan pada peningka-
tan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja, kh-
sususnya di wilayah pedesaan.
Pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan
untuk menunjang penumbuhan basis-basis produk-
si pertanaian serta menjamin cepat, mudah dan mu-
rahnya aliran distribusi hasil-hasil produksi pertani-
an. Dari tumbuhnya basis produksi pertanian inilah
dapat ditumbuhkan industrialisasi pedesaan dimana
nilai tambah dari suatu proses produksi akan lebih
banyak dirasakan di wilayah basis produksinya.
Proses tersebut dikembangkan sejalan dengan
penumbuhan ekonomi kreatif yang bertumpu pada
pembangunan sumberdaya manusia sehingga lebih
berintegritas, berpengetahuan, keratif dan inovatif
yang saling terhubungn antara wilayah perkotaan
dan pedesaan. Dengan pola dasar seperti ini sektor
pariwisata dapat dikembangkan sekaligus juga me-
mulihkan kembali fungsi-fungsi ekologisnya.
Jika diumpamakan tanaman, Anda mengasosiasi-
kan Jabar dengan tanaman apa? Pohon Kersen.
Rindang, buahnya menarik dan menjadi tempat ban-
yak orang berteduh dan anak-anak bermain. Banyak
orang juga menghampiri pohon kersen sekedar un-
tuk memungut buahnya. Meskipun begitu seringkali
pohon kersen tidak terlalu dirawat dan diperhatikan.
(*)
15Tilikan: Sapei Rusin
Pemekaran wilayah selalu jadi polemik. Tak terke-
cuali pembentukan daerah otonomi baru di Jabar.
Meski begitu, wacananya seperti timbul-tenggalam.
Bila dipadatkan, ada dua formula usulan yang me-
nyeruak.
Pertama, pemekaran hanya di tingkat kabupaten/
kota. Gubernur Jabar Ridwan Kamil, misalnya, ter-
masuk dalam kategori ini. Ia bertekad mendorong
fokus pemekaran kabupaten/kota di wilayah Jabar
bagian selatan.
Pertimbangannya, untuk memudahkan pelayanan
publik dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat
di wilayah tersebut yang notabebe relatif tertinggal
dibandingkan dengan kawasan Jabar bagian utara.
Setidaknya, saat ini sudah ada tiga calon kabupa
ten baru yang sudah sampai ke DPR, yakni calon Kab.
Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Kab. Garut Selatan.
Hanya saja, pembahasannya saat ini terhenti karena
adanya moratorium pembentukan DOB sejak 2016
lalu.
Kedua, membagi Jabar menjadi dua atau lebih
provinsi. Meski demikian, belum ada usulan yang
mengerucut. Usulan pembentukan Provinsi Cirebon
Raya, misalnya, hingga kini belum ada titik terangnya
Bisa Jadi 3 Provinsi
Sapei tentang Pemekaran Wilayah
Smara.id | No 2 Tahun 201816
meski relatif sudah lama digaungkan. Belakangan
muncul gagasan Provinsi Parahyangan (Kabupaten/
Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran).
Berikut pendapat Sapei Rusin terkait wacana
pemekaran wilayah di Jabar.
Bagaimana posisi Anda terhadap wacana peme-
karan provinsi Jawa Barat?
Dasar penting bagi pemekaran wilayah menurut
saya adalah upaya mempermudah, mempercepat
dan meningkatkan kualitas berbagai layanan pub-
lik pada rakyat. Juga untuk memperpendek rentang
kendali rakyat atas kekuasaan dalam mengelola
berbagai sumber daya ekonomi yang menyangkut
sumber penghidupannya.
Tentu saja pertimbangan penting lainnya ada-
lah daya dukung alam dan kemampuan dalam hal
mitigasi bencana. Terkait hal yang terakhir, seluruh
wilayah Jawa Barat memiliki kerentanan bencana
yang cukup tinggi berupa gempa, banjir, longsor,
gunung berapi dan kekeringan.
Oleh karena itu, pemekaran wilayah juga pen
ting diukur dalam kaitannya meningkatkan kemam-
puan mitigasi sekaligus kecepatan dalam hal pen-
angangan tanggap darurat bencana.
Jika pemekaran dilakukan berdasarkan empat
pertimbangan di atas, saya sangat sependapat de
ngan usulan perlunya dilakukan pemekaran provinsi
Jawa Barat.
Idealnya, jadi berapa provinsi?
Provinsi Jawa Barat potensial dimekarkan menjadi
3 wilayah propinsi.
Pada tingkat kabupaten, ada beberapa wilayah
yang layak dimekarkan, yakni: Kabupaten Bogor,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupat-
en Garut dan Kabupaten Bandung.(*)
17Tilikan: Sapei Rusin
Selama ini Anda dikenal aktif dalam kerja-ker-
ja pengorganisasian masyarakat. Bisa ceritakan,
mengapa Anda memilih jalan ini?
Selepas menyelesaikan pendidikan di ITB, saya
memang lebih memilih meneruskan apa yang telah
saya geluti sejak mahasiswa. Yaitu, kerja-kerja peng
organisasian masyarakat, dari mulai melakukan pen-
didikan kritis hingga advokasi kebijakan.
Bagi saya, pengetahuan, kemampuan dan kes-
empatan yang saya miliki bukan hanya untuk saya
pri badi dan keluarga. Apalagi jika sekedar dipergu-
nakan untuk mengejar penghasilan. Saya lebih me-
mandang nya sebagai amanat dan ada tanggung
jawab besar untuk dipergunakan dalam menyelesai-
kan persoalan-persoalan yang dialami masyarakat.
Amanat ini juga tumbuh dari kesadaran bahwa ke-
banyakan masyarakat kita tidak memperoleh kesem-
patan yang sama seperti yang saya dapatkan, yakni
mendapatkan pendidikan yang baik.
Apa yang paling membahagiakan Anda dari kerja-
kerja pengorganisasian tersebut selama ini?
Dari pengalaman yang saya lalui, hal yang paling
Sapei tentang DPD & Otda
Otda ModelPersemakmuran
Smara.id | No 2 Tahun 201818
membahagiakan adalah ketika masyarakat tumbuh
pengetahuan, kesadaran dan kemampuannya secara
kolektif sehingga secara bergotong-royong mampu
mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.
Dan lebih membahagiakan lagi ketika masyarakat
tampil menjadi kekuatan yang semakin berpengaruh
sehingga mereka yang memiliki kuasa politik dan
ekonomi tidak lagi terlalu leluasa berlaku semena-
mena.
Lantas, apa pertimbangkan mencalonkan diri men-
jadi calon senator? Bukankah kewenangan DPD
saat ini terbatas dan ruang kontestasinya juga be-
rat ketimbang jadi caleg DPR?
Pertama, saya mencalonkan diri karena dorongan
bahkan desakan dari organsiasi-organisasi petani,
buruh, nelayan, organisasi non pemerintahan serta
komunitas-komunitas seni dan kebudayaan. Sela-
ma ini, anggota organisasi-organisasi tersebut telah
memiliki afilisasi politik ke berbagai parpol. Untuk
menjaga agar saya tidak berada pada satu partai
19Tilikan: Sapei Rusin
tertentu dan dapat tetap dapat merangkul seluruh
anggota dan jaringan, maka kawan-kawan memu-
tuskan untuk lebih mendorong saya mencalonkan
diri mela lui jalur DPD RI.
Kedua, saya cukup terlibat dalam masa-masa
reformasi di mana kehadiran lembaga negara seper
ti DPD RI ini merupakan bagian dari penguatan po-
sisi daerah dan penguatan sistem perwakilan. Pada
perkembangannya, saya dan kawan-kawan menilai
justru kehadiran lembaga ini masih jauh dari hara-
pan.
Sistem bikameral (perwakilan dua kamar) belum
efketif menciptakan check and balances baik se-
cara internal dalam lem-
baga perwakilan mau-
pun dalam hubungannya
dengan eksekutif.
Lebih jauh dari itu,
penguatan posisi dan
peranan daerah dalam
konteks pembangunan
nasional melalui penera-
pan otonomi daerah juga
masih jauh dari harapan
untuk mengakselerasi
perwujudan kesejahter-
aan rakyat.
Atas dasar bacaan tersebut, saya dan kawan-
kawan menilai penting untuk memperkuat kembali
‘marwah’ DPD RI sesuai dengan kebutuhan yang
melatarbelakangi pembentukannya.
Menurut penilaian Anda, apa kekurangan otonomi
daerah dari perspektif penguatan kapasitas rakyat
dan atau organisasi rakyat?
Dalam pengamatan saya, kekurangan itu utama
nya mengenai kepastian akses rakyat terhadap po-
Otonomi derah ke depannya
harus lebih merepresenta-
sikan konsep persemakmu-
ran. Artinya, daerah memiliki
kewenangan yang semakin
besar dalam mengatur dan
mengurus diri sendiri. Khu-
susnya dalam hal pengelo-
laan sumberdaya produktif
Smara.id | No 2 Tahun 201820
tensi ekonomi daerah. Ini terjadi karena minimnya
manifestasi otonomi daerah dalam hal kewenangan
untuk mengelola sumberdaya produktif oleh dae-
rah.
Jika dilihat dari postur anggaran, nampak indi-
kasi proporsi PAD dibandingkan dengan dana-dana
yang bersumber dari pusat yang masih cukup ren-
dah. Hal ini mengakibatkan ketergantungan daerah
pada pusat dalam hal pengelolaan sumberdaya
alam dan pertumbuhan ekonomi.
Apa usulan perubahannya?
Menurut pandangan saya,
ke depan corak otonomi
daerah Indonesia harus leb-
ih merepresentasikan kon-
sep persemakmuran. Artinya
daerah memiliki kewenangan
yang semakin besar dalam
mengatur dan mengurus diri
sendiri. Khususnya dalam hal
pengelolaan sumberdaya
produktif yang langsung
berhubungan dengan per-
cepatan pencapaian kemak-
muran rakyat di daerah. Se-
mentara pusat atau nasional
semakin bersifat simbolik
sebagai pemersatu sekaligus
penyeimbang kesenjangan
pencapaian tingkat kemak-
muran antar daerah.
Apa relevansi usulan ini bagi
Jabar?
Jawa Barat dengan potensi
kekayaan berbagai sumber-
daya alam yang cukup be-
21Tilikan: Sapei Rusin
sar tetapi masih dihadapkan pada sejumlah ironi kesenjangan,
kemiskinan, penangguran sekaligus juga darurat daya dukung
alamnya. Jawa Barat lebih tampil sebagai “lapak” dari berbagai
proyek pembangunan pusat.
Dengan model persemakmuran, Jawa Barat mempunyai ruang
untuk mengoreksi arah pemba ngunan selama ini dan pada saat
yang sama dapat mengoptimalkan sumber daya produktifnya un-
tuk kesejahteraan masyarakatnya.(*)
Proyek-proyek strategis nasional di Jawa
Barat harus ditinjau ulang. Harus dipasti-
kan, pertama, tidak menyingkirkan warga
dari ruang-ruang kehidupannya. Kedua,
tidak menambah parah kerusakan alam
yang sudah terjadi. Ketiga, tidak memper-
buruk layanan sosial.
Sapei Rusin
Kita Jaga Alam, Alam akan Jaga Kita
Sapei Rusin
Plakat
Smara.id | No 2 Tahun 201822
Apa agenda kebijakan yang hendak Anda usung
terkait reforma agraria?
Pada intinya, usulan kebijakan atau regulasi terkait
dengan tujuan substansi pokok untuk mengevalua-
si, penertiban, pengaturan ulang dan kontrol dalam
kerangka penataan ulang sumber daya agraria
dalam kontek kepentingan peningkatkan keman-
faatannya bagi pencapaian kemakmuran bangsa
serta keadilan antar generasi.
Beberapa agenda kebijakan atau regulasi yang
menurut saya penting dan mendesak antara lain:
• Meninjau ulang semua undang-undang yang
terkait dengan pengeloalaan sumberdaya agra
ria dan sumberdaya alam lainnya beserta pera-
turan pelaksanaannya. Dan yang terbukti tidak
sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA
No.5 Tahun 1960 harus segera dicabut, diubah,
dan/atau diganti sesuai mandat TAP MPR No.IX
Tahun 2001.
• Kebijakan yang mengatur layanan satu pintu
yang mencakup pencatatan, perencanaan,dan
pemberian izin penguasaan, pemilikan, peng-
gunaan dan pemanfaatan tanah untuk menga-
tasi permasalahan tumpang tindih kebijakan dan
kelembagaan. Regulasi untuk penertiban dan
Sapei tentang Reforma Agraria
Tinjau UlangUU yang Tak Sejalan
23Tilikan: Sapei Rusin
pencabutan izin penguasaan tanah yang luas
dan tidak memberikan manfaat seperti Hak
Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Hutan
(HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Izin-izin ini
harus dikembalikan kepada negara dan untuk
kemudian diredistribusikan demi kemakmuran
dan kesejahtraan rakyat.
• Kebijakan yang memberikan perlindungan dan
pengukuhan hak pemilikan pada kolektif/ke
satuan masyarakat yang telah menggarap dan
mengusahakan ta-nah-tanah negara sepan-
jang pengusahaan tanah itu tidak menganggu
fungsi-fungsi ekologis.
• Kebijakan untuk mendorong perubahan po-
sisi perusahaan badan usaha milik negara
(BUMN) di bidang perkebunan menjadi berge
rak di sektor niaga, industri pengelolaan pasca
panen serta pengembangan teknologi penun-
jang sektor pertanian dan perkebunan rakyat.
• Kebijakan yang mengatur tentang bentuk per-
adilan khusus tentang pelanggaran hak pen-
guasaan atas tanah yang berlebihan dan pe-
nyelesaian konflik-konflik agraria.
Kalau untuk Jabar sendiri bagaimana?
Khusus untuk Jawa Barat, penting dan mendesak
adanya kebijakan untuk menginventarisasi peng
uasaan dan kondisi sumberdaya agraria serta an-
cangan pemanfaatannya untuk untuk meningkat-
kan kesejahteraan rakyat dan kemajuan perekono-
mian daerah, khususnya yang menjadi kewenangan
Pemerintah Propinsi.
Selain itu, mendesak juga dibentuk kelembagaan
yang mereprentasikan gabungan antara unsur
pemerintahan daerah dan organisasi-organisasi
masyarakat sipil yang bertugas dalam kerangka
penyelesaian konflik-konflik agraria.(*)
Smara.id | No 2 Tahun 201824
Kenapa perlu pendidikan yang adil?
Sebagai warga negara, pendidikan
adalah hak asasi setiap warga; dan
hal itu dijamin oleh UUD 1945. Seba-
gai manusia, pendidikan adalah sara-
na memuliakan kemanusiaan, karena
keutamaan manusia –- dari mahluk
lainnya-- adalah akalnya. Dua hal ini
menjadi dasar untuk menyelengga-
rakan sebuah pendidikan yang adil
dan merata bagi seluruh warga ne-
gara Indonesia.
Apa yang dimaksud dengan pen-
didikan yang adil?
Pendidikan yang adil menurut saya
kondisi ketika semua warga negara
tanpa membedakan suku, ras, aga-
ma, status sosial, kelas ekonomi, kota
dan desa, pulau jawa dan luar pulau
jawa, dapat memiliki kesempatan
yang sama untuk menikmati pendidi-
kan yang berkualitas atau bermutu.
Sementara merata dalam artian ke
tersebaran sarana, prasarana dan
tenaga pendidikan secara berkuali-
tas pada seluruh wilayah.
Apa agenda kebi-
jakan yang ingin
Anda perjuang-
kan?
Saya ingin mem-
perjuangkan ke-
bijakan yang
memprioritaskan
peningkatan akses
pendidikan di dae-
rah pinggiran dan
terpencil, pengen-
dalian dan penertiban sekolah-se-
kolah dari kepentingan akumulasi
keuntungan dan kepentingan poli-
tik, pembebasan biaya pendidikan
12 tahun untuk seluruh warga, peng-
galangan dan peng organisasian per-
an serta masyarakat, salah satunya
adanya program wajib mengajar.(*)
Sapei tentang Pendidikan
Pendidikan yang Adil
Smara.id | No 2 Tahun 201826
Aktif sebagai pendidik dalam upaya peningkatan kapasitas
masyarakat dan generasi muda pada aspek kepemimpinan, mana-
jemen organisasi, analisis kebijakan publik, dan pengembangan
basis ekonomi produktif.
Beberapa inisiatif yang sudah dijalankan :
• Ketua Dewan Sekolah Kepemimpinan untuk Pembaruan Desa
dan Agraria (SKPDA),
• Inisiator dan Pengajar pada Sekolah Politik Anggaran (SEPOLA)
• Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Institut Kepemimpi-
nan Kebangsaan Indonesia (IKKI)
• Dewan Pengarah dan Pengajar pada Sekolah Pengusaha Juara
(SPJ) dan Pesantren Latihan Kerja (PALKA).
PENDIDIKAN FORMAL
• Institut Teknologi Bandung (ITB), Jurusan Teknik Planologi , lu-
lus tahun 1999
• SMUN 1 Bandung
• SMPN Lemahabang Karawang
• SDN IV Lemahabang Karawang
PENDIDIKAN INFORMAL
• Fellow of American Council for Young Political Leader (ACYPL)
Program (2012)
• Internship on Pro Poor Participatory Budgeting in Porto Allege,
Brazil (2005)
• nternship on people based advocacy in Pune, Maharashtra, In-
dia (2002)
PENGALAMAN KERJA & ORGANISASI
• Pendiri dan Ketua Perkumpulan Inisiatif
• Ketua Majelis Pengarah Organisasi (MPO) Konfederasi Pergera-
kan Rakyat Indonesia (KPRI)
• Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Penggerak Advokasi Ke
rakyatan
• Presidium Sarasehan Warga Bandung (SAWARUNG)
• Peneliti AKATIGA dan B-Trust
SAPEI RUSIN
27Tilikan: Sapei Rusin
Tepat pada peringatan
hari tani 24 September
lalu, Presiden Joko-
wi menandatangani Perpres
No 862018 tentang reforma
agraria.
Perpres ini disambut suka
cita karena dinilai sebagai
pembuka jalan untuk mengu-
rangi ketimpangan pengua-
saan dan kepemilikan tanah
dan juga menyelesaikan kon-
flik agraria. Tapi yang skep-
tis atau menolak juga ada.
Sekurangnya karena dua ala-
san.
Pertama, perpres tersebut
dinilai tak cukup progresif.
Ini lantaran tanah-tanah yang
dikuasai korporasi perkebu-
nan tak masuk sebagai tanah
obyek reforma agraria. Ke
dua, gencarnya sertifikasi
tanah justru dianggap seba-
gai jalan terjadinya konsoli-
dasi tanah ke pemilik modal.
Lantas, apa yang menarik
dari perpres ini?
Pertama, reforma agraria
yang digulirkan memiliki dua
sisi yang sama pentingnya.
Sisi pertama adalah penataan
aset dengan fokus utama
nya redistribusi tanah yang
dilengkapi dengan proses
sertifikasi. Sisi keduanya, pe-
nataan akses dengan fokus
pembuka akses permodalan
dan perbaikan tata produksi
pertanian.
Reforma Agraria
Akankah Terjadi Percepatan?
Smara.id | No 2 Tahun 201828
Terkait itu, kedua, redistri-
busi tanah ini dilakukan un-
tuk tanah pertanian dan juga
non-pertanian (tempat ting-
gal, tempat usaha). Dan, ka-
renanya, ketiga, yang menjadi
penerima TORA tidak hanya
petani atau penggarap, tetapi
juga (buruh) nelayan, petam-
bak garam hingga ASN dan
anggota TNI/Polri.
Kelima, ada kelemba-
gaan baik di pusat (Tim
Reforma Agraria Nasional)
dan di daerah (Gugus Tugas
Reforma agraria). Di ting-
kat daerah, melibatkan un-
sur non-pemerintahan dalam
keanggotaannya.
keenam, peran serta
masyarakat setidaknya men-
cakup dua hal: pengusulan
TORA dan masukan terkait
penyelesaian sengketa atau-
pun konflik agraria.
Akankah adanya perpres ini
reforma agraria akan bergu-
lir lebih cepat? Ini masih akan
ditentukan oleh sejumlah fak-
tor seperti: konsistensi komit-
men pemerintah, kemampuan
pendataan dan juga adanya
cetak biru penataan produksi
(utamanya berkaitan dengan
peningkatan produksitivitas
pertanian).
Satu hal lainnya tentu saja
soal pengkomunikasian kebi-
jakan ini. Dengan asumsi keti-
ga faktor di atas terpenuhi, ke-
bijakan ini perlu dikemas agar
berterima dan menjadi isu-
kebijakan yang tak hanya “di-
miliki” atensi kalangan pegiat
dan atau petani (penggarap)
saja.
Hal tersebut penting karena
pihak-pihak yang menentang
kebijakan ini tentu tak akan
berpangku tangan saja, bu-
kan? (*)
55.90%
31.70%
12.40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
< 0.5 ha
0.5 ha - 1.99 ha
> 2 ha
56%
Rumah Tangga Perta-
nian Pengguna lahan
merupakan petani
gurem (menguasai
tanah < 0.5 ha)
Sensus Pertanian, 2013
Petani Gurem
29Smara.id|No 2 Tahun 2018
PERORANGAN, dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai
berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. berusia paling rendah 18 (de-
lapan belas) tahun atau sudah menikah; dan c. bertempat tinggal di
wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek
redistribusi tanah;
BADAN HUKUM, dapat berbentuk: koperasi, perseroan terbatas,
yayasan, kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama
(HKB) atau badan usaha milik desa. HKB merupakan gabungan dari
orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu
kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek
redistribusi tanah.
Reforma Agraria
Mengenal Para SuRa
Subyek Reforma Agraria (SuRa) dalam garis besarnya dapat dibedakan
menjadi dua:
Untuk perorangan, yang berhak menjadi SuRA meliputi individu yang
bekerja dalam kategori sebagai berikut:
Petani
• Petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 ha atau lebih
kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasan-
nya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di
bidang pertanian
• Petani penggarap yang mengusahakan tanah milik orang
lain
• Buruh tani yang mengusahakan tanah orang lain dengan
mendapat upah
Smara.id | No 2 Tahun 201830
Nelayan
• Nelayan kecil yang melakukan
penangkapan ikan untuk me-
menuhi kebutuhan hidup seha-
ri-hari, baik yang tidak meng-
gunakan kapal penangkap ikan
maupun yang menggunakan
kapal penangkap ikan beruku-
ran paling besar 10 (sepuluh)
Gross Tonnage (GT);
• Nelayan tradisional yang mela
kukan penangkapan ikan di
perairan yang merupakan hak
perikanan tradisional yang telah
dimanfaatkan secara turun-te-
murun sesuai dengan budaya
dan kearifan lokal
• Nelayan buruh yang menyedia-
kan tenaganya yang turut serta
dalam usaha penangkapan ikan
• Pembudi daya ikan kecil yang
melakukan pembudidayaan
ikan untuk memenuhi kebutu-
han hidup sehari-hari
• Penggarap lahan budi daya
yang menyediakan tenaganya
dalam pembudidayaan ikan;
Petambak
• petambak garam kecil yang
melakukan usaha pergaraman
di lahan sendiri (luas maks 5
ha)
• Perebus garam
• Penggarap tambak garam
Pekerja tidak tetap yang tidak
punya tanah:
• Guru honorer yang belum ber-
status Pegawai Negeri Sipil, di-
upah di bawah UMR dan tidak
memiliki tanah;
• Pekerja harian lepas
• Buruh yang bekerja;
• Pedagang informal yang
modalnya terbatas, berpindah-
pindah tempat di lokasi umum,
tidak ada legalitas formal
• Pekerja sektor informal
Pegawai Tetap
• Pegawai tidak tetap (kontrak)
• Pegawai swasta yang dengan
pendapatan di bawah PTKP
• PNS (paling tinggi golongan
III/a)
• Anggota TNI/Polri dengan
pangkat tertinggi letnan dua/
insepektur dua
• Pekerjaan lain yang ditetap-
kan menteri
5hektar
luas tanah maksimal yang
bisa diperoleh tiap Sura
Sumber: Perpres No 86/2018
31Smara.id|No 2 Tahun 2018
1. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya dan
tidak ada permohonan pembaruan hak dalamjangka waktu 1
tahun setelah haknya berakhir.
2. Tanah dari pemegang HGU yang berkewajiban menyerahkan
paling sedikit 20% dari luas tanah HGU yang berubah dari HGB
karena perubahan rencana tata ruang;
3. Tanah yang dari pemegang HGU yang berkewajiban menye
rahkan paling sedikit 20% dari luas tanah HGU karena proses
pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya;
4. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan yang ditetap-
kan Menteri LH dan Kehutanan sebagai TORA, yang meliputi:
tanah dalam kawasan hutan yang ditetapkan sebagai TORA dan
atau yang telah dikuasai masyarakat dan telah diselesaikan
penguasaannya;
5. Tanah bekas tanah terlantar;
6. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;
7. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
8. tanah timbul;
9. Tanah yang memenuhi persyaratan untuk penguatan hak rakyat
atas tanah, meliputi: (1) tanah hibah dari korporasi sebagai ba-
gian dari CSR; (2) tanah hasil konsolidasinya yang subyek me-
menuhi ketentuan; (3) sisa tanah hasil sumbangan tanah dan
tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah; (4) tanah
negara yang sudah dikuasai masyarakat;
10. Tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah be-
kas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang
masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan
sebagai objek redistribusi;
11. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapra-
ja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi keten-
tuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.
Mengenal si TORA
Sumber: Pasal 7 (1) Perpres No 86/2018
Reforma Agraria
Smara.id | No 2 Tahun 201832
Reforma Agraria: Wawancara
“Saatnya bekerja nyata menjalankan beragam kegiatan dalam
menjawab tuntutan rakyat yang suda lama menanti: atasi ke
timpangan dan konflik,” begitu kata penutup yang ditulis Usep
Setiawan dalam artikelnya di harian Kompas (1/10). Artikel ini
semacam ‘perayaan’ atas terbitnya Perpres No 86/2018 ten-
tang reforma agraria.
Ajakan itu disampaikan karena sebagai orang yang lama ber-
giat dalam gerakan reforma agraria, Usep menyadari adanya
ketidakpuasan sejumlah kalangan terhadap perpres tersebut.
Dan, ini kembali ke soal cara me-
mandang: gelas sudah terisi sepa-
ruh atau gelas cuman terisi sepa-
ruh. Usep yang kini berkiprah
sebagai Tenaga Ahli Utama
Kantor Sekretariat Presiden
(KSP) dan terlibat intens dalam
penyusunan kebijakan reforma
agraria memilih cara pandang
pertama. Dan, ini juga soal re-
alitas politik.
Untuk mengulik lebih jauh
soal perpres tersebut, smara.id
mewawancarai anggota Majelis Pa-
kar Konsorsium Pembaruan Agraria
ini melalui surel. Berikut nukilannya.
Untuk pembangunan
yang Berkeadilan
33Wawancara:Usep Setiawan
Reforma agraria merupakan salah satu janji kam-
panye Jokowi-Kalla (2014). Mengapa Perpres
Reforma agraria (No 86/2018) baru bisa dirilis
setelah 4 tahun?
Memang penyusunan regulasi untuk pelaksana
an reforma agraria membutuhkan proses panjang
dan waktu yang lama. Konsep substansi mengenai
regulasi ini sebenarnya sudah mulai disusun pada
tahun 2006, namun baru terbit 2018. Hal ini, meng-
ingat diperlukan konsultasi dengan para pemangku
kepentingan yang tidak sedikit, baik di dalam mau-
pun di luar pemerintahan.
Yang di dalam pemerintahan, rancangan perpres
ini awalnya disusun oleh tim di Kementerian ATR/
BPN, lalu dikirim ke Kemenko Perekonomian, dikon-
sultasikan dengan sejumlah kementerian terkait, lalu
difinalisasi di Sekretariat Negara, baru ke meja presi
den. Proses ini bisa dipercepat berkat kerja sigap
dari sejumlah orang di kementerian dan lembaga
dalam dua tahun terakhir ini.
Sedangkan pihak di luar pemeritahan, rancangan
perpres juga dimintai masukan dari kalangan pegiat
reforma agraria dari sejumlah organisasi dan akade-
misi serta pakar agraria dari berbagai kampus. Masu
kan ada yang disampaikan secara langsung dalam
pertemuan ada juga yang tertulis. Semuanya ditam-
pung dan diolah sehingga menjadi bahan ramuan
substansi dari perpres ini.
Walaupun perpres ini lahir pada tahun ke-4
pemerintahan Presiden Jokowi, bukan berarti refor-
ma agraria baru akan dijalankan. Sebelum perpres
lahir, reforma agraria dijalankan merujuk pada RP-
JMN 2015-2019, serta RKP 2017, 2018, dan 2019.
Perpres ini dimaksudkan untuk mempercepat pen-
capaian target-target reforma agraria dan mensiner
giskan sejumlah kegiatan yang ada di dalamnya pro-
Smara.id | No 2 Tahun 201834
gram prioritas reforma agraria.
Mengapa Perpres Reforma Agraria No 86/2018
tidak menyebut UUPA No 5 Tahun 1960 dalam ba-
gian konsiderannya (bagian menimbang /meng-
ingat)? (sebagai perbandingan, Pemenag/BPN
No 18 tahun 2016, misalnya, masih menyebutkan
UUPA dan UU lain (Prp UU 56/60, PP 241/61, dll).
Saya juga berpikir UUPA No. 5/1960 baiknya ma
suk dalam konsideran perpres. Namun, pertim-
bangan akhir tim penyusun perpres tidak mencan-
tumkan UUPA. Dugaan saya, mengingat substansi
reforma agraria yang diatur dalam perpres ini men-
cakup substansi dalam banyak UU, termasuk UUPA.
UU yang terkait pertanahan, kehutanan, perkebunan,
pertanian, keluatan, dsb yang semula masuk dalam
rancangan perpres, akhirnya dihapuskan semua, ke-
cuali UU yang menegaskan kekuasaan pemerintah
yang berada di tangan presiden menurut UUD.
Tetapi dengan masukan TAP IX/2001 tentang
pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya
alam sebagai komitmen politik negara untuk men-
jalankan reforma agraria sudah sangat memadai
sebagai payung pilitik hukum. Dalam TAP MPR ini
dikandung prinsip-prinsip, arah kebijakan dan agen-
da-agenda pokok reforma agraria yang harus di-
jalankan oleh Presiden RI dan DPR RI. Dengan de-
mikian konsideran menjadi lebih simpel dan fokus
pada hal-hal yang akan ditindaklanjuti.
Toh, walaupun tidak tercantum pada konsideran
mengingat dan menimbang, tapi isi perpres ini tetap
merujuk pada ketentuan yang ada di dalam UUPA,
misalnya pada Pasal 1 (ayat 6), dst. Ini artinya UUPA
tetap menaungi perpres reforma agraria ini.
Reforma agraria ini dianggap setengah hati karena
tidak melibatkan tanah-tanah yang dikuasai korpo-
35Wawancara:Usep Setiawan
rasi, perhutani dan tanah-tanah yang masih dalam
sengketa/konflik agraria sebagai obyek reforma
agraria. Bagaimana Anda menanggapi kritik ini?
Memang perpres ini tidak secara eksplisit menye-
butkan bahwa tanah yang dikuasasi korporasi seba-
gai obyek reforma agraria. Namun, kalau dicermati
klausul tentang hal ini sudah termaktub di dalamnya.
Misalnya, pada pasal 7 (1f) “tanah hasil penyelesaian
sengketa dan konflik agraria”. Maknanya, tanah yang
sebelumnya dikuasai korporas di sektor pertanahan,
kehutanan, perkebunan, pesisir, pertambangan, dsb
sudah termaktub dalam klausul tersebut.
Cakupannya, penyelesaian konflik agraria adalah
luas, lebih luas dari sengketa tanah. Sebab, konflik
agraria ini mengandung maksud untuk menyelesai-
kan seluruh konflik struktural di semua sektor strate
gis secara tuntas dan menyeluruh. Kita tidak boleh
menghindari konflik. Perpres ini justru dimaksudkan
bahwa semua konflik harus dihadapi, ditangani dan
diselesaikan.
Mengenai kelembagaan penanganan dan penye-
lesaian konflik agraria, diatur dalam bagian khusus
dari perpres ini. Sedangkan tata caranya akan diatur
secara lebih rinci melalui peraturan Menteri ATR/
BPN sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria
yang ada di pemerintah pusat. Pelaksananya ada-
lah gugus tugas yang ada di level pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota secara sinergis.
Pemerintah daerah (kabupaten/kota) menjadi
garda terdepan dalam penanganan dan penyelesai
an konflik agraria. Semua kasus diidentifikasi dan
diselesaikan oleh pemda. Jika tidak bisa diselesai-
kan sendiri oleh pemda, atau secara administratif
menyangkut kasus yang melibatkan dua atau lebih
wilayah kabupaten/kota, baru naik ke level provinsi.
Jika pemerintah provinsi juga ternyata tidak bisa,
karena menyangkut kewenangan yang lebih tinggi,
Smara.id | No 2 Tahun 201836
baru naik ke tingkat pusat.
Kuncinya komitmen para pemimpin di daerah un-
tuk punya kemauan dan kesanggupan politik untuk
menyelesaikan konflik agraria. Lokasi-lokasi konflik
inilah yang harus didorong menjadi lokasi prioritas
reforma agraria di lapangan.
37Wawancara:Usep Setiawan
Dalam pasal 7 Perpres 86 Tahun 2018, batasan
petani gurem ditetapkan pada petani yang me-
miliki tanah kurang dari 0,25 ha. Mengapa tidak
mengikuti batasan BPS dalam sensus pertanian
(< 0,5 ha) atau malah mengikuti semangat UUPA
(minimal menguasai 2 ha)?
Terkait angka minimum yang layak dimiliki oleh
petani memang selalu debatable. Tergantung ke
tersediaan tanah di suatu wilayah, proporsi dengan
jumlah penduduk, dan juga metode yang diguna-
kan. Pada kenyataannya, pemilikan tanah di tangan
petani terus menyempit dari tahun ke tahun. Peme
rintah melalui perpres ini bermaksud untuk men-
jaga dan meningkatkan kepemilikan tanah tetap di
tangan petani.
Selain aspek luasan penguasaan, faktor lain yang
akan menentukan nilai ekonomi dari tanah adalah
faktor pengusahaannya. Penentuan jenis komoditi
yang diusahakan dan model produksi kolektif (ber-
Smara.id | No 2 Tahun 201838
sama) yang menjadi semangat dari perpres ini yang
mesti dikembangkan. Pembentukan koperasi petani
yang dibentuk oleh para subyek reforma agraria
menjadi krusial.
Penguasaan tanah yang semula sempit-sempit
dari petani orang per orang ini disatukan dalam sis-
tem kluster. Atau tanah-tanah dikonsolidasikan se-
hingga dicapai skala ekonomi untuk penggunaan,
pemanfaatan dan produksi bersama di atas tanah
obyek reforma agraria ini.
Jika mengacu pada Perpres 86/2018, sertifikasi la-
han merupakan bagian dari penataan akses. Tapi,
kalangan pengkritik tetap melihat ini sebagai jalan
konsolidasi lahan ke tangan pemodal besar. Ram-
bu-rambu atau kebijakan apa lagi yang perlu diper-
siapkan untuk menangkal kemungkinan tersebut?
Bukan demikian. Sertifikasi atau legalisasi aset
adalah bagian dari kegiatan penataan aset. Ia dile
takkan di ujung setelah redistribusi tanah. Selama
ini, sertifikasi tanah dilakukan secara individual, di
mana hak kepemilikan menjadi hak pribadi orang
per orang. Perpres ini mengakomodir hak kelompok
masyarakat dengan jenis “hak kepemikan bersama”.
Ini penting untuk mengakomodir eksistensi
masyarakat adat yang umumnya memiliki semangat
komulasime dalam konsep kepemilikan atas tanah
nya. Memang masyarakat adat tidak disebutkan se-
cara eksplisit sebagai subyek reforma agraria dalam
perpres ini, namun semangatnya bisa dimaknai dan
dikembangkan sebagaimana terkandung dalam
klausul Pasal 14 (ayat 3b) tersebut.
Kerentanan dari sistem kepemilikan tanah yang
individual adalah kesulitan dalam proses pember-
dayaan ekonomi pasca redistribusi dan legalisasi.
Membangun semangat gotong royong menjadi le
bih sulit ketika pemilikan tanahnya individual. Dibu-
tuhkan organisasi rakyat (petani) yang kuat untuk
39Wawancara:Usep Setiawan
mentransformasi pemilikan individual menjadi pen-
gelolaan tanah secara komunal atau bersama.
Bahaya lain dari sertifikasi tanah individual yang
tanpa kendali adalah memudahkan penerima tanah
redistribusi untuk melepaskan kepemilikan tanah
nya ke pihak lain, misalnya melalui proses jual beli.
Kalangan golongan ekonomi kuat berpeluang mem-
beli dan menguasai tanah yang sebelumnya dimak-
sudkan untuk mengatasi kemiskinan ini. Rekonsen-
trasi penguasaan tanah harus dihindari dan dicegah
sejak dini melalui dorongan agar sertifikasi tanah
obyek reforma agraria itu bersifat komunal (bersa-
ma), tidak individual. Kita melawan konsumerisme
dan menolak komoditisisasi tanah.
Tantangannya, Kementerian ATR/BPN mesti
segera menyediakan kerangka regulasi yang lebih
kuat untuk mengakomodasi semangat kepemilikan
bersama ini. Sejauh ini sudah ada Permen ATR/BPN
No. 10/2017 tentang tata cara pengakuan hak ko-
munal bagi masyarakat adat dan masyarakat di ka-
wasan tertentu (kehutanan dan perkebunan). Namun
nampaknya hal ini masih harus diperbarui dan disi
nergikan dengan fungsi kelembagaan lain, misalnya
dengan sektor kehutanan.
Rambu-rambu pada tata laksananya perlu dibuat
dan dijalankan oleh gugus tugas, dan dikawal oleh
organisasi rakyat yang menjadi penerima manfaat
dari reforma agraria.
Subyek reforma agraria sangat luas cakupannya
dari petani gurem hingga ASN/TNI/Polri. Untuk
yang bukan pekerjaannya di sektor pertanian, re-
distribusi lahan ini ditujukan untuk apa?
Redistribusi tanah menurut perpres ini dilakukan
atas tanah pertanian dan non-pertanian. Untuk yang
non-pertanian bisa digunakan untuk rumah atau
tempat tinggal dan lahan usaha lain di luar pertanian.
Smara.id | No 2 Tahun 201840
Intinya, perpres ini ingin mengatasi kemiskinan.
Dengan demikian golongan masyarakat paling
bawah, termasuk PNS/ASN maupun TNI/POLRI ikut
menjadi bagian dari subyek penerima tanah obyek
reforma agraria. Ini juga merupakan apresiasi ter-
hadap peran miiter dalam reforma agraria. Tentara
dengan pangkat paling rendah boleh mendapat hak
dari reforma agraria, ten-
tu setelah kaum tani mis-
kin sebagai subyek utama
mendapatkannya.
Khusus untuk TNI, per-
an lembaga ini sangat pen
ting dan strategis untuk
mengawal reforma agrar-
ia agar bisa dicegah dari¬
aksi-aksi kontra-reform
yang dapat menggangu
kelancaran program ini. Di negara mana pun di dunia
ini, reforma agraria butuh pe ngawalan tentara.
Sebagai penjaga pertanahan negara, TNI harus
ikut mengamankan pelaksanaan reforma agraria dan
ikut mencegah konflik agraria terjadi akibat reforma
agraria.
Apa langkah strategis yang harus dilakukan agar
Perpres reforma agraria tidak mengulang sejarah
UUPA yang dibonsai, dikebiri dan diselewengkan
oleh rejim orde baru?
Diperlukan konsistensi dari pejabat dan aparatus
pemerintah untuk menjalankannya. Mulai dari presi
den, wakil presiden, para menteri dan kepala lem-
baga, lalu gubernur, bupati/walikota, hingga camat
dan kepala desa. Semuanya harus kompak searah
dan seiring dalam melaksanakan perpres reforma
agraria ini.
Bersamaan dengan itu, diperlukan strategi imple-
Diperlukan transformasi gerakan
rakyat dalam reforma agraria. Dari
memperjuangkan hak atas tanah
menjadi organisasi yang memiliki
kapasitas meningkatkan produksi
pertanian
41Wawancara:Usep Setiawan
mentasi perpres yang disusun bersama dan dikoor-
dinasikan Kemenko Perekonomian sebaga Ketua
Tim Reforma Agraria. Strategi implementasi ini berisi
panduan-panduan yang lebih operasional mengenai
pelaksanaan tugas-tugas dari kelembagaan yang
bertanggungjawab menjalankan kegiatan reforma
agraria di level pusat, provinsi dan kalupaten/kota.
Strategi ini kemudian didetailkan lebih teknis
lagi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, dan
diteruskan ke provinsi dan kabupaen kota. Misalnya,
substansi mengenai panduan persiapan dan pelak-
sanaan redistribusi TORA (Tanah Obyek Reforma
Agraria), panduan penanganan dan penyelesaian
konflik agraria, panduan pemberdayaan ekono-
mi masyarakat, panduan pelibatan dan partisipasi
masyarakat, panduan atas pengaduan masalah dan
solusinya, dan seterusnya. Semua panduan ini perlu
segera disusun dan ditetapkan oleh gugus tugas di
pusat.
Lalu, jajaran pemerintahan dilevel provinsi dan
kebupetan/kota hingga desa menjadi eksekutor
dari panduan tersebut sesuai cakupan kewenangan-
nya. Misalnya, dalam tahapan identifikasi potensi
TORA, calon penerima TORA atau subyek RA, dan
pengusulan hasil identifikasi yang berangkat dari
peran pemerintahan desa yang dikordinasikan oleh
pemerintah kabupatennya. Haslinya, lalu diteruskan
ke provinsi, baru ke pusat. Mekanisme kerja yang
prosesnya dari bawah (bottom up) ini akan memas-
tikan tepat obyek dan subyek, juga menggerakkan
birokrasi yang luas.
Hal penting lain, selain menjaga konsistensi ada-
lah kontrol publik harus ketat. Proses reforma agra
ria yang dijalankan secara terbuka dan dapat dii-
kuti oleh publik. Hal ini akan mengurangi peluang
birokrasi melakukan penyelewengan. Jadi kucinya
ada dua, konsistensi pemerintah dan kontrol publik
Smara.id | No 2 Tahun 201842
atas pelaksanan perpres ini yang akan menjadikan
pemerintah tetap lurus pada maksud dan tujuan
awalnya.
Adanya penataan akses merupakan lompatan be-
sar karena membuka jalan perbaikan tata produksi
pertanian. Apa yang harus dilakukan agar benar-
benar menjadi penjungkit perekonomian keluarga
tani?
Yang harus dilakukan adalah memaknai reforma
agraria secara utuh. Ia tidak berhenti pada redistri-
busi, bukan hanya legalisasi dan sertifikasi tanah.
Justru kegiatan pemerdayaan ekonomi masyarakat
melalui penataan produksi (pertanian) atau pe-
nataan akses terhadap modal, dan input lain yang
dibutuhkan dalam mengusahakan tanahlah kunci
bagi tumbuhnya produktivitas baru rakyat di desa.
Selain itu, diperlukan transformasi gerakan rakyat
dalam reforma agraria. Misalnya, bagi serikat-serikat
tani yang semula korban konflik dan memperjuang-
kan untuk mendapatkan tanah, dengan perpres ini
maka ia perlu meningkatkan kapasitasnya men-
jadi organisasi yang memperjuangkan peningkatan
produksi di atas tanah petanian. Kelembagaan gera-
kan petani harus segera menyiapkan koperasi petani
sebagai badan usaha milik petani penerima TORA.
Melakui koperasi petani atau badan usaha milik
rakyat lainnya inilah proses penataan produksi di
atas tanah hasil redistrisbusi dan legalsasi tersebut
dilakukan. Semangat kolektif dan bekerja secara
gotong royong dibudayakan kembali. Peningkatan
akses juga perlu dibarengi dengan peningkatan ke-
mampuan petani dalam hal-hal yang berisifat strate
gis dan teknis produksi dan distribusi pertanian.
Konsep integrated farming system yang bersemangat
agro-ekologi penting dijalankan dalam penataan
produksi dalam reforma agraria. Berbagai metoda
dan teknis pertanian alami yang ramah lingkungan
43Wawancara:Usep Setiawan
dan berkelanjutan layak dipilih dan dikembangkan.
Sehingga dari tata produksi di atas tanah terse-
but bisa didapatkan surplus penghasilan yang lebih
untuk ditabung guna memenuhi kebutuhan hidup
yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan,
sandang, pangan, dan seterusnya. Secara ekonomi
meninggi pertumbuhan dan pemerataannya, serta
secara ekologi berkelanjutan layanannya. Kunci
nya pada kerja bersama yang kolaboratis lintas ak-
tor dan sektor dalam penggunan dan pemanfaatan
tanah obyek reforma agraria.
Dari obyek reforma agraria (pasal 7 perpres ini),
sudah adakah bayangan luas lahan yang dapat
diredistribusi? Jika belum ada, proses inventa-
risasi dan analisa akan jadi agenda besar. Apa
saja hambatan yang sudah teridentifikasi dan apa
langkah strategis yang sudah disiapkan?
Data persis mengenai potensi luas tanah atau
Smara.id | No 2 Tahun 201844
lahan yang dapat diredistribusi ada di Kemente-
rian LHK dan Kementerian ATR/BPN. Misalnya, di
Kementerian LHK ada data pengenai potensi TORA
yang berasal dari pelepasan kawasan hutan sekitar
4,5 juta hektar, dan ada 12,7 juta hektar untuk dikelo-
la masayarakat melalui Perhutanan Sosial.
Di Kementerian ATR/BPN potensi TORA yang ber
asal dari bekas HGU perkebunan, HGB, tanah terlan-
tar, tanah sengketa dan konflik, serta tanah negara
lainnya ada sekitar 500 ribu hektar. Saya meyakini, di
lapangan potensi TORA yang berasal dari pelepasan
kawasan hutan maupun tanah negara itu jauh lebih
luas dari potensi yang disebutkan kedua kemente-
rian tadi.
Misalnya, jika kita memaknai “kawasan hutan”
yang dimaksud memasukan hutan yang dimiliki dan
dikelola rakyat, dan bukan hanya yang berstatus
“kawasan hutan negara”, maka redistribusi TORA di
daerah yang tutupan hutannya di bawah 30% bisa
dikoreksi. Mendesak dibuat konsensus baru men-
genai pemaknaan kawasan hutan yang bukan pada
statusnya sebagai “hanya kawasan hutan negara”,
tetapi lebih pada “fungsi sebagai kawasan hutan”,
baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga dengan
demikian bagi provinsi-provinsi di Jawa, Bali dan
Lampung juga dapat menjalankan reforma agraria
dalam skema pelepasan dan/atau penataan batas
kawasan hutan negara untuk menjadi TORA. Ini tak
boleh tutup peluangnya.
Demikian halnya dengan tanah bekas HGU, HGB,
tanah terlantar, tanah sengketa dan konflik, serta
tanah negara lainnya, jika diidentifikasi secara masif
oleh ATR/BPN di semua kabupaten dengan melibat-
kan pemeritah dan masyarakat desa maka hasilnya
akan jauh lebih luas.
Setelah potensi terus diperluas, alokasi pengua-
saan dan pengusaanya yang diperjelas oleh per-
45Wawancara:Usep Setiawan
pres ini sebagai bagian dari pembangunan ekonomi
berkeadilan berbasis pemerataan.
Apa tata kelola yang disiapkan untuk kelemba-
gaan reforma agraria (TRAN maupun GTRA) yang
melibatkan banyak kementerian dan lembaga
lain? Ini menjadi kerisauan tersendiri karena prob-
lem kordinasi menjadi salah satu ganjalan dalam
pembangunan nasional.
Menurut Perpres 86/2018 ini, segera diterbitkan
Permenko Perekonomian dan Permen ATR/BPN,
serta SK Gubernur, dan SK Bupati/Walikota untuk
membentuk dan mengatur operasional dari Gugus
Tugas Reforma Agraria. Prinsipnya, seluruh program
dan kegiatan reforma agraria dilakukan secara koor-
dinatif dan sinergis yang dilakukan melalui proses
kerja di gugus tugas tersebut.
Semuanya memberikan peran aktif terbaik dalam
bentuk kegiatan nyata, anggaran yang dialokasikan
khusus, serta tenaga manusia yang ditugaskan un-
tuk menjadi simpul penggerak lembaganya di gu-
gus tugas. Semuanya harus konstan dan berkesi
nambungan.
Tim Reforma Agraria yang ada di pusat menjadi
sentral koordinasi dan pengendalian dari pelaksa
naan reforma agraria. Tim inilah yang menerbitkan
panduan-panduan kerja bagi gugus tugas dalam
persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
dari pelaksaaan reforma agraria secara nasional.
Diperlukan tim pelaksana yang solid, cakap dan
tangguh di Kemenko Perekonomian untuk menun-
jang tugas Tim Reforma Agraria ini. Tim ini harus
diisi profesional yang memahami dan memiliki ke-
cakapan di atas rata-rata untuk mengkoordinasikan,
mengkonsolidasikan sekaligus menggerakan jajaran
birokrasi yang jumlahnya banyak dengan berlapis-
lapis karakter dan kewenangan.
Smara.id | No 2 Tahun 201846
Demikian halnya di gugus tugas, diperlukan tim
kerja operasional yang lincah dan bisa menggerakan
jajaran birokrasi hingga ke level paling bawah secara
berjenjang, pusat ke provinsi, provinsi ke kabupa
ten/kota, kabupaten ke desa, dan kota ke kelurahan.
Yang dimaksud kalangan profesional di sini bisa dari
organisasi rakyat (petani, nelayan buruh, masyarakat
adat) yang selama ini menjadi pendorong reforma
agraria, bisa dari masyarakat sipil, NGO/LSM, aka-
demisi, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Prinsip
nya yang berkemampuan baik yang ditugaskan, dan
merepresentasikan masyarakat dalam gugus tugas
ini.
Dengan demikian, kombinasi peran birokrat dan
peran nyata dari masyarakat sipil inilah yang mesti
tercermin dalam struktur gugus tugas di semua le
vel. Inilah makna pemerintahan yang partisipatif dan
kolaboratif sebagai wajah baik yang asli pemerinta-
han.
Untuk menangani sengketa dan konflik agraria,
ada usulan untuk menghidupkan kembali peradi-
lan agraria. Bagaimana komentarnya terhadap hal
ini?
Pembentukan peradilan agraria tetap men-
jadi opsi bagi Indonesia, baik pemerintah maupun
masyarakat. Namun belum menjadi priortas di pe-
riode pemerintahan sekarang. Hal ini mengingat
proses yang ditempuh harus melalui legislasi di par-
lemen melalui sebuah UU khusus. Pemerintah seka-
rang memilih untuk mengoptimalkan kelembagaan
yang sudah ada untuk menangani dan menyelesai-
kan konflik agraria.
Misalnya, di Kementerian ATR/BPN ada direktro-
rat jenderal yang secara khusus menangani seng-
keta dan koflik agraria. Demikian halnya di Kemetre-
rian LHK ada direktorat jenderal yang membidangi
penegakan hukum dalam konflik kehutanan, dan
47Wawancara:Usep Setiawan
direktorat yang menangani kon-
flik dalam perhutanan sosial. Di
KSP sendiri sudah dua tahun ini
ada dan bekerja Tim Percepatan
Penyelesaian Konflik Agraria un-
tuk mengakselesari penanganan
konflik agraria di berbagai sektor
dan daerah.
Kami sedang mendorong,
dalam rangka pelaksanaan Per-
pres 86/2018 yang berkaitan
dengan penanganan sengketa
dan konflik ini untuk memberi
peran lebih besar kepada pemer-
intah daerah (kabupaten/kota)
untuk mengembangkan mekan-
isme dan kelembagaan untuk
mempercepat penyelesaian konflik
agraria sebagai salah satu fungsi
Gugus Tugas Reforma Agraria di
Kabupaten/Kota.
Dalam hal ini,
dapat dikoor-
dinasikan oleh
Kementerian
Dalam Negeri
agar seluruh
Bupati /Wa-
likota segera
membentuk
tim yang men-
dukung perce-
patan penyele-
saian sengketa
dan konflik me
rujuk Perpres
86/2018 ini.
Hal ini juga se-
dang dalam ta-
hap pengusulan
dari para wakil
rakyat di daerah
(ADKASI).
Yang terpenting adalah negara
tidak diam ketika konflik agraria
terjadi. Pemerintah harus terus
mengembangkan cara yang lebih
compatible untuk menangani dan
menyelesaiankan secara adil dan
tuntas. Prinsipnya, tujuan baik
reforma agraria ini harus menye-
lesaikan konflik, bukan sebalik
nya. (*)
Smara.id | No 2 Tahun 201848