sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang...

i

SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG

WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA

OUTSOURCHING CLEANING SERVICE

DI PT BANK DANAMON TBK

CABANG PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ASROR

NIM. 502016004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2020

ii


WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA

OUTSOURCHING CLEANING SERVICE

DI PT BANK DANAMON TBK

CABANG PALEMBANG

SKRIPSI

Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

MUHAMMAD ASROR

NIM : 502016004

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM


TAHUN 2020

iii

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA

YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

KERJA OUTSOURCHING CLEANING SERVICE DI

PT BANK DANAMON TBK CABANG PALEMBANG

Nama : MUHAMMAD ASROR

NIM : 502016004

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Drs. H. MarshaalNG,S.H( )

2. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.( )

Palembang, Maret 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H,

M.Hum. ( )

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A, S.H,

M.H. ( )

2. Ridwan Hayatuddin, S.H,

M.H. ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN: 858994/021708620

3 x 4

iv

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ASROR

Nim : 50 2016 004

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul : SANKSI HUKUM

TERHADAP TENAGA KERJA YANG WANSPRESTASI DALAM

PERJANJIAN KERJA OUTSOURCHING CLEANING SERVICE DI PT

BANK DANAMON TBK CABANG PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun

keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutuipan yang telah kami sebutkan

sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan

apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi

akademis.

Palembang, 13 Februari 2020

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

MUHAMMAD ASROR

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hendaknya mereka memenuhi perintah Ku dan hendaklah

mereka yakin kepada Ku agar selalu berada dalam

kebenaran”. Ikuti perintah Allah dan syariat islam dalam

kehidupan sehari hari agar anda berada pada jalan yang lurus,

senantiasa yakin kepada Allah bahwa setiap insan yang

diciptakan memiliki peran dan bermanfaat untuk orang lain.

QS Al Baqarah : 186

Ku Persembahkan Kepada :

Ayah dan Ibu tercinta yang

senantiasa selalu berdoa untuk

keberhasilanku.

Seluruh keluarga tercinta.

Sahabat-sahabat terbaiku.

Seluruh Mahasiswa/I Fakultas

Hukum khususnya Angkatan 2016.

Almamater yang selalu ku

banggakan.

vi

ABSTRAK


WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCHING

CLEANING SERVICE DI PT BANK DANAMON TBK

CABANG PALEMBANG

MUHAMMAD ASROR

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 (yang untuk selanjutnya

disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan). Setelah beberapa periode dipakai di

Indonesia, outsourcing diakui terjadi wansprestasi yang menimbulkan lebih banyak

merugikan pekerja/buruh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan

sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerja

Oursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembangdan

faktor penyebab terjadinya wansprestasi dalam perjanjian

kerjaOutsourcingCleaning Servicedi PT Bank Danamon Tbk Cabang

Palembangdilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif,

yaitu memberikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan

penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data sekunder dan data primer.

Selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskripsi pada

tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian

dipahami bahwa 1) Sanksi Hukum Terhadap Wansprestasi dalam Perjanjian Kerja

Oursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbk.Cabang Palembang

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6, dan Pasal 1337, 1338 KUHPerdata).

adanya kekuatan hukum atas kesepakatan tersebut dengan adanya perjanjian dibuat

rangkap, bermaterai dipegang Pihak I dan tembusannya oleh Pihak II. Apabila

terjadi wansprestasi maka sanksi hukum yang diberikan dengan dengan sanksi

denda pemotogngan gaji sesuai Pada pasal 4 ayat 10 perjanjian kerja tersebut

tertulis apabila Pihak II tidak hadir di lokasi kerja tanpa alasan yang sah atau terjadi

wansprestasi, maka akan dikenakan sanksi denda pemotongan upah dimana

penyelesaiannya akan dilakukan musyawarah, jika tidak terjadi mufakat maka akan

diselesaikan secara perundangan yang berlaku di wilayah hukum setempat melalui

jalur hukum atau pengadilan; dan 2) Faktor penyebab terjadinya wansprestasi

dalam perjanjian kerjaoutsourcingcleaning servicedi PT Bank Danamon Tbk

Cabang Palembang, yakni a) hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak

tetap/kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). Padahal Islam mengatur mengenai

perjanjian bahwa Allah telah memerintahkan untuk memenuhi seluruh perjanjian

dan kewajiban, baik perjanjian dengan sesama.; dan b) Upah lebih rendah, jaminan

sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak

adanya jaminan pengembangan karier, dan lain-lainnya.

Kata kunci : Sanksi Hukum, TenagaKerjaYang Wansprestasi, Perjanjian Kerja,

Outsourching Cleaning Service

vii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat

dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “SANKSI HUKUM

TERHADAP TENAGA KERJA YANG WANSPRESTASI DALAM

PERJANJIAN KERJA OUTSOURCHING CLEANING SERVICE DI PT

BANK DANAMON TBK CABANG PALEMBANG”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang.Penulis menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan

pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi

berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari

berbagai pihak, akhirnya kesukaraan dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh

karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson., SH., SpN., MH selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Program

SarjanaFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

viii

5. Ibu Hj.Alriza Gusti, SH.,M.Hum selaku Penasihat Akademik Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. BapakProf. Dr. Drs. H. Marshaal NG., SH., MH..selaku pembimbing I dan

Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku pembimbing II skripsi yang

telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan

skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawati Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Seluruh karyawan dan karyawati Kantor PT Bank DanamonTbk Palembang

yang telah membantu dalam melakukan penelitian lapangan.

9. Ayahanda dan Ibunda yang telah menjadi motivasi, inspirasi dan tiada henti

memberikan dukungan do’anya untuk penulis.

10. Sahabat-sahabat yang selalu berbagi keceriaan, melewati setiap suka dan

duka Bersama dan teman-teman KKN Tematik Posdaya Universitas

Muhammadiyah Palembang yang selalu berbagi keceriaan, nasihat dan

motivasi yang luar biasa.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

memberikan bantuan, bimbingan serta fasiltas apapun juga dalam

penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang

membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin.Wassalamu’alaikum

Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 13 Februari 2020

Penulis,

MUHAMMAD ASROR

ix

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING............................. ii

HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI........................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..................................................... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.............................................. v

ABSTRAK........................................................................................................ vi

KATA PENGANTAR...................................................................................... vii

DAFTAR ISI.................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Permasalahan ................................................................................. 16

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ........................................................... 16

D. Kerangka Konseptual .................................................................... 17

E. Metode Penelitian .......................................................................... 19

F. Sistematika Penulisan .................................................................... 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian............................................................ 24

1) Pengertian Perjanjian ............................................................... 24

2) Asas-Asas Perjanjian ................................................................ 26

3) Syarat-Syarat Perjanjian ........................................................... 28

4) Jenis Perjanjian......................................................................... 31

5) Pengertian Wansprestasi .......................................................... 34

B. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja .................................................. 38

1. Pengertian Perjanjian Kerja...................................................... 38

2. Jenis Pekerjaan yang Dapat Diserahkan .................................. 39

3. Perjanjian Kerja Oursourcing .................................................. 40

C. Hubungan Kerja Pada Perjanjian Kerja Oursoursing..................... 49

D. Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Oursourcing .............................. 50

E. Tinjauan Tentang Perusahaan ........................................................ 52

1. Perusahaan Badan Hukum ....................................................... 52

2. Perusahaan Bukan Badan Hukum ............................................ 54

x

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Wanprestasi

dalam perjanjian kerja Oursourching Cleaning Service

di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang ........................... 55

B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja

Outsourcing Cleaning Service Di PT Bank Danamon Tbk Cabang

Palembang .................................................................................... 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 69

B. Saran .......................................................................................... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di

antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan

proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan

bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan

(kepentingan) melalui proses tawar-menawar.1

Salah satu upaya membentuk kesepakatan dapat dilakukan dengan mempekerjakan

tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai sasaran

perusahaan. Kecenderungan suatu perusahaan untuk memperkerjakan karyawan dengan

sistem outsourcing, pada umumnya dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk

melakukan efisiensi biaya produksi. Dengan menggunakan sistem outsourcing tersebut,

pihak perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya

manusia yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.2

Pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan cara perjanjian kontrak kerja

dengan jangka waktu tertentu atau disebut juga dengan outsourcing / alih daya. Berkenaan

dengan hal itu maka norma hukum telah memberikan pedoman sebagai dasar hukum dari

tenaga kerja outsourcing /alih daya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (Pasal 64, 65 dan 66) dan keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.101/Men/VI/2004 Tahun

2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101)

1Agus Yudha Hernoko, 2010 Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 1.

2 Adrian Sutedi, 2007, Hukum Perburuhan, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 217-218.

2

Menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menyatakan bahwa outsourcing / alih daya adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara

pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan

pekerjaan yang dibuat secara tertulis, sehingga pekerja atau tenaga kerja bukan karyawan

atau tenaga kerja tetap perusahaan tersebut melainkan tenaga kerja kontrak dengan jangka

waktu tertentu. Outsourcing/alih daya diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian

beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa

tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria

yang telah disepakati oleh para pihak.

Pada dasarnya tujuan utama suatu perusahaan melakukan outsourcing / alih daya

adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif perusahaan agar dapat

mempertahankan hidup dan berkembang. Mempertahankan hidup berarti tetap dapat

mempertahankan pangsa pasar, sementara berkembang berarti dapat meningkatkan pangsa

pasar, dengan tujuan strategis ialah bahwa dengan melakukan outsourcing / alih daya,

perusahaan ingin meningkatkan kemampuannya berkompetisi, atau ingin meningkatkan

atau sekurang-kurangnya mempertahankan keunggulan kompetitifnya.3 Kompetisi antara

perusahaan umumnya menyangkut tiga hal, yaitu harga produk, mutu produk dan layanan.

Oleh karena itu, pekerjaan harus diserahkan pada pihak yang lebih profesional dan lebih

berpengalaman daripada perusahaan sendiri dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang

diserahkan, tidak sekedar pihak ketiga saja. Namun demikian tidak semua pekerjaan dapat

dialihkan dengan cara outsourcing / alih daya, hanya pekerjaan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu saja yang dapat dialihkan kepada perusahaan lain. Perusahaan dalam hal ini

3 Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm.

187.

3

dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lainnya melalui

pemborongan pekerjaan, atau penyediaan jasa pekerja.

Pasal 65 ayat (1) undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

menyebutkan : “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain

dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis”.

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) yaitu:

dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau

tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara

keseluruhan; tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Berhubungan dengan pekerjaan, perjanjian kerja dalam sebuah perusahan diartikan

sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Selanjutnya dalam Pasal 1320

KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu

adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan,

hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat

dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdata disebut sebagai ketentuan yang

mengatur asas konsesualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat

mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan

berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat

(1) KUHPerdata, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-

Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak

dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.4

4 R. Subekti ., 2005,Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa, hlm.1.

4

Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,

outsourcing / alig dayadibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang dan kegiatan yang tidak

berhubungan langsung dengan proses produksi. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Nomor 13

Tahun 2003 menyebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau

kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang

berhubungan di luar usaha pokok (core bussiness) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut

antara lain : usaha pelayanan, kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan

bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha

penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan

pekerja/buruh. Namun, Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 (yang untuk

selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan). Setelah beberapa periode dipakai

di Indonesia, outsourcing diakui terjadi wansprestasi yang menimbulkan lebih banyak

merugikan pekerja/buruh.5 Kerugian itu misalnya, upah pekerja/buruh menjadi lebih

rendah, tidak ada jaminan sosial, meskipun ada jaminan sosial tersebut hanya sebatas

minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karier seperti

cleaning service.6 Hal ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan

pekerja/buruh untuk menuntut hak-haknya. Sehingga, diperlukan upaya hukum jika terjadi

wansprestasi dalam sebuah perjanjian kerja. Tentukan akan terdapat sanksi hukum perdata.

Salah satu contoh perjanjian kerjasama dalam ketenagakerjaan

oursourcingcleaning service sering dilakukan di PT. Bank DanamonTbk. Namun, ada akhir

tahun 2018 lalau, ada sebuah kejadian wansprestasi dalam ketenagakerjaan

oursourcingcleaning service di PT. Bank Danamon. Tbk, dimana seorang pemuda berusia

21 tahun yang menjadi cleaning service yang bekerja baru 2 bulan mendadak berhenti dak

5 Asri Wijayanti,2019, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika, hlm52. 6 Ibid, hlm.219.

5

tidak pernah lagi masuk bekerja. Ditambah lagi pekerja cleaning service tersebut tidak

pernah mengajukan pengunduran diri baik secara lisan maupun tertulis dengan pipinan

perusahaan. Karena hal inilah peneliti memilih objek penelitian di PT. Bank Danamon Tbk.

Menyikapi persoalan tersebut dan merujuk dari latar Belakang yang telah diuraikan

diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi

dengan judul :“ SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG

WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCHING CLEANING

SERVICE DI PT BANK DANAMON TBK CABANG PALEMBANG.”

B. Permasalahan.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik menarik beberapa

permasalahan diantaranya sebagai berikut ini :

1. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian

kerja Oursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang?

2. Faktor penyebab terjadinya wansprestasi dalam perjanjian kerja OutsourcingCleaning

Service di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka penelitian ini hanya meneliti dan

membahas tentang “SANKSI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG

WANSPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJAOUTSOURCHING CLEANING

SERVICE DI PT BANK DANAMON TBK. CABANG PALEMBANG” sehingga

memudahkan penulis untuk membahas dan memecahakan permasalahan yang ada pada

skripsi ini.

1. Tujuan Penelitian :

6

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang

wansprestasi dalam perjanjian kerja Oursourching Cleaning service di PT Bank

Danamon Tbk Cabang Palembang.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tenaga kerja yang

wansprestasi dalam perjanjian kerjaOutsourcingCleaning Servicedi PT Bank

Danamon Tbk Cabang Palembang.

2. Manfaat Penelitian :

a. Dapat menjadi bahan refrensi, sumber imformasi, dan sumber pemikiran baru

dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

tentang sanksi hukum terhadaptenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian

kerjaOursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbk. Cabang

Palembang.

b. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai sanksi

hukum terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian

kerjaOursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbk. Cabang

Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum

yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan

situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku pidana pun dapat dijatuhi pidana atau

tindakan7.

2. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara

individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratanEropa (civil law)

7 Ibid, hlm.219.

7

dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau

hukum perdata8

3. Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau

dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak

debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan

adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut

pembatalan perjanjian9.

4. Sistem Ketenagakerjaan Outsourcing sebagai sistem kerja yang diterapkan perusahaan

dengan penyerahan kegiatan perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh

kepada pihak lain yang tertuang dalam kontrak perjanjian10.

5. Perjanjian kerja adalah kesepakatan atau persetujuan kehendak itu merupakan hal yang

paling penting dalam pembuatan perjanjian, dengan adanya kata sepakat untuk

mengadakan perjanjian diantara para pihak, maka pada saat itu juga telah terjadi

persetujuan atas pernyataan kehendak dari masing-masing pihak

(overeenstemende.wilsverklaring) yaitu berupa pernyataan pihak yang menawarkan

dimana tawaran (offeree), serta pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan

akseptasi11

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama

yang berkaitan dengan sanksi hukum perdata terhadap tenaga kerja yang wansprestasi

dalam perjanjian kerjaOursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbkdan faktor

8 Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif

Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm.67. 9 Purwahid Patrik, 2014, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju, hlm. 67.

10 Ibid, hlm.68

11 Sudargo Gautama,dalam Samuel M.P Hutabarat, 2010, Penawaran dan Penerimaan Dalam

Hukum Perjanjian, Jakarta: Grasindo, hlm. 35

8

penyebab terjadinya wansprestasi dalam perjanjian kerjaOutsourcingCleaning Servicedi

PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang

digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yurisdis empiris yaitu suatu

metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari

perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku

nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung namun tetap mengacu pada norma

hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan

serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan

yang berlaku di masyarakat.12. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati

hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.13 Penelitian

Empiris berdasar dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif

yang menjadi dasar pelaksanaan bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran

dan menganalisissanksi hukum perdata terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam

perjanjian kerja Oursourching Cleaning service di PT Bank Danamon Tbk. Cabang

Palembang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu tipe

penelitian dengan menggunakan in concreto. In concreto merupakan usaha untuk

menemukan apakah hukumnya sesuai diterapkan 14. Dalam hal ini apakah hukum

perjanjian tentang perjanjian outsourcing / alih daya telah diterapkan dalam kenyataan

praktek. Dengan metode penelitian in concreto penelitian menjelaskan tentang

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam

Penelitian Hukum, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, hlm. 18.

13 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka

Pelajar, hlm.280

14 Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. Metodologi Penelitian Hukum & Yurismetri, Jakarta,

hal.22

9

pelaksanaan perjanjian outsourcing / alih daya, masalah-masalah yang timbul dan

upaya untuk mengatasi masalah tesebut dalam perjanjian outsourcing / alih daya.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui

Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara

menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan

hukum seperti data sekunder terdiri dariSumber data yang digunakan dalam penelitian

ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber

pertama, yakni masyarakat melalui penelitian Sedangkan data sekunder terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas.15 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer

yang digunakan adalah yang berhubungan dengan Sanksi hukum perdata terhadap

tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerjaOursourching Cleaning

service di PT Bank Danamon Tbk Cabang Palembang.

2. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi,

tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (dalam bentuk online juga

termasuk).16 Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku

yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan.

15 Peter Mahmud Marzuki, 2012, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, hlm.141. 16 Ibid, hlm.155.

10

3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang sumber hukum

primer dan sumber hukum sekunder, seperti kamus bahasa dan website resmi

dalam internet.

3. Teknik Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang

diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.

b Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuaidengan

bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.

c Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkandata pada

tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga

memudahkan dalam pembahasannya.

4. Analisis Data

Analisis dilakukam secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam

bentuk kalimat yang teratur,runtut,logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga

memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan

sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang

dibahas.

11

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini menguraikan berupa latar belakang, permasalahan, ruang

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika

penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustraka ini menguraikan berupa Tinjauan Umum Hukum,

Tinjauan tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Perjanjian Kerja, Tinjauan tentang

Ketenagakerjaan, dan Tinjauan tentang Perusahaan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan berupa Sanksi hukum

terhadap tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian kerjaOursourching

Cleaning service di PT Bank Danamon TbkCabang Palembang.dan faktor

penyebab terjadinya tenaga kerja yang wansprestasi dalam perjanjian

kerjaOutsourcingCleaning Servicedi PT Bank Danamon Tbk. Cabang

Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Bagian penutup menguraikan berupa kesimpulan dan saran

1

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Jakrta: Rineka Cipta, hlm. 227

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta : Sinar Grafika

Agus Yudha Hernoko, 2010 Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak

Komersial, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Asri Wijayanti,2019, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2010, Kamus Istilah Aneka Hukum, Cet.3 (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan

Darwin Prints,2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti

Djumadi, 2004, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada

G. Karta Sapoetra. 1989. Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila, dan Undang-

Undang Dasar 1945. Jakarta:Bina Aksara

Iftida Yasar, 2013, Apakah Benar Outsourcing Bisa Dihapus?, Jakarta : Pohon Cahaya

Simorangkir, J.C.T ,RudyT.Erwin,J.T.Prasetyo, 2007, Kamus Hukum, Jakarta, AksaraBaru

Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Rajagrafindo

Persada

Harahap, M. Yahya 2009,Segi-segiHukum Perjanjian,Alumni,Bandung

Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif

Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Bandung: Mandar Maju

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,

Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki, 2012, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana

Purwahid Patrik, 2014, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju

R. Setiawan, 2009, Pokok-Pokok Hukum Perikatan,PenerbitPutra A Bardin

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di

dalam Penelitian Hukum, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. Metodologi Penelitian Hukum & Yurismetri, Jakarta

Salim H.S, 2013, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Mataram :Sinar

Grafika

Satrio, 2004, Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang), Penerbit PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung

R Subekti ., 2005,Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa

________, 2010, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT.Intermasa.

Sudargo Gautama, dalam Samuel M.P Hutabarat, 2010, Penawaran dan Penerimaan Dalam

Hukum Perjanjian, Jakarta: Grasindo

Suhardi, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Outsourcing, Yogyakarta :

Universitas Atmaja

Zaeni Asyhadie, 2008, Hukum Kerja, Jakarta : Raja Grafindo Persada

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

C. Sumber lainnya

Jans, Mieke. Lybaert, N., & Vanhoof, K, 2010, Internal Fraud Risk Reduction: Results of

a Data Mining Case Study. International Journal of Accounting Information

Systems. Vol.11. Issue 1.

Kartika Puspitasari, 2012, ”Naskah Akademik RUU Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri”,(Kompetisi Legislative Drafting Tingkat Nasional, Piala

Soediman Kartohadiprodjo, Universitas Katolik Parahyangan.

sanksi hukum terhadap tenaga kerja yang...

Documents