sanksi dan pasal metode inspeksi pangan

8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan

1/40

Tugas Praktikum Hari/Tgl : Rabu, 24 Februari 2016

Metode Pelaporan osen : ais! " #" $" Tamba%ong, r, MP, &r

WASPADA! TIMBAL PADA MAKANAN DAPAT MENYEBABKAN

ANEMIA

Kelompok 4 / AP1

'nnisa (l)a* $+214106

Pangesti (tami $+2140-6

.a)a o)i!ani $+2140-

aumil (tami $+11406+

Fak*ri Ra*man $+11401

PROGRAM KEAHLIAN SUPERVISOR AMINAN MUTU PANGAN

PROGRAM DIPLOMA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

"1#


2/40

PERATURAN NO $ TAHUN ""4

TENTANG KEAMANAN% MUTU DAN GI&I PANGAN

P'('l 4)

13 alam *al berdasarkan *asil pengu%ian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a!at +3 dan/atau *asil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

ter%adi pelanggaran, 5ubernur, upati/.alikota atau 7epala adan,

ber8enang mengambil tindakan administrati)"

23 Tindakan administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 meliputi :

a" peringatan se9ara tertulis

b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta* menarik

produk pangan dari peredaran

9" pemusna*an pangan, %ika terbukti memba*a!akan kese*atan dan %i8a

manusia

d" peng*entian produksi untuk sementara 8aktu

e" pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp" 0"000"000,00 lima pulu* %utarupia*3 dan/atau

)" pen9abutan i;in produksi, i;in usa*a, persetu%uan penda)taran atau

serti)ikat produksi pangan industri ruma* tangga"

+3 Pengenaan tindakan administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 23

dilaksanakan berdasarkan risiko !ang diakibatkan ole* pelanggaran !ang

dilakukan"

43 Pelaksanaan tindakan administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 23 *uru)

) dilakukan ole* pe%abat penerbit i;in produksi, i;in usa*a, persetu%uan

penda)taran atau serti)ikat produksi pangan industri ruma* tangga !ang

bersangkutan sesuai dengan bidang tugas ke8enangan masing


3/40

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONEASIA NOMOR #*

TAHUN 1***

TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

P'('l #113 #etiap orang !ang melanggar ketentuan


4/40

UNDANG+UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ) TAHUN 1**# TENTANG PANGAN

BAB VI

TANGGUNG AWAB INDUSTRI PANGANP'('l 41

13 alam *al terbukti ba*8a pangan ola*an !ang diedarkan dan dikonsumsi

tersebut mengandung ba*an !ang dapat merugikan dan atau memba*a!akan

kese*atan manusia atau ba*an lain !ang dilarang, maka badan usa*a dan atau

orang perseorangan dalam badan usa*a, sebagaimana dimaksud pada a!at

13,8a%ib mengganti segala kerugian !ang se9ara n!ata ditimbulkan

23 esarn!a ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada a!at +3, setinggitinggin!a

sebesar Rp 00"000"000,00 lima ratus %uta rupia*3 untuk setiap orang !ang

dirugikan kese*atann!a atau kematian !ang ditimbulkan"

P'('l 4alam *al pi*ak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 a!at 13 tidak diketa*ui

atau tidak berdomisili di &ndonesia, ketentuan dalam pasal 41 a!at +3 dan a!at 3

diberlakukan ter*adap orang !ang mengedarkan dan atau memasukkan pangan ke

dalam 8ila!a* &ndonesia"

BAB I,

PENGAWASAN

P'('l -.

13 (ntuk menga8asi pemenu*an ketentuan (ndang


5/40

43 alam *al berdasarkan *asil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada a!at

23, patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan

tindakan pen!idikan ole* pen!idik berdasarkan peraturan perundang<

undangan !ang berlaku

3 7etentuan sebagaimana dimaksud pada a!at 13, a!at 23 dan a!at +3ditetapkan lebi* lan%ut deengan Peraturan Pemerinta*"

P'('l -4

13 alam melaksanakan )ungsi penga8asan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

+, pemerinta* ber8enang mengambil tindakan administrati) ter*adap

pelanggaran ketentuan undang


6/40

g" Memperdagangkan pangan !ang tidak memenu*i pers!aratan serti)ikasi

mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 *uru) 9

*" Mengganti, melabel kembali atau menukar tanggal, bulan dan ta*un

kadalu8arsa pangan !ang diedarkan,sebagaimana dimaksud dalam pasal

+2ipidana dengan pidana pen%ara paling lama lima3 ta*un dan atau denda paling

ban!ak Rp 600"000"000,00 enam ratus %uta rupia*3"

P'('l -#

arangsiapa karena kelalaiann!a :

a" Men!elenggarakan kegiatan atau proses produksi, pen!impanan,

pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan !ang tidak

memenu*i pers!aratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal

b" Menggunakan ba*an !ang dilarang digunakan sebagai ba*an tamba*an

pangan atau menggunakan ba*an tamba*an pangan se9ara melampaui

ambang batas maksimal !ang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 a!at 13

9" Menggunakan ba*an !ang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan

atu ba*an apapun !ang dapat melepaskan 9emaran !ang merugikan atau

memba*a!akan kese*atan manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16

a!at 13

d" Mengedarkan pangan !ang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21 *uru) a, *uru) b, *uru) 9, *uru) d, atau *uru) e

ipidana dengan pidana pen%ara paling lama 1 satu3 ta*un dan atau denda paling

ban!ak RP 120"000"000,00 seratus dua pulu* %uta rupia*3"

P'('l -)

'n9aman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal *uru)

a, *uru) b, *uru) 9 dan *uru) d serta pasal 6 ditamba* seperempat apabila

menimbulkan kerugian ter*adap kese*atan manusia atau ditamba* sepertiga

apabila menimbulkan kematian"

P'('l -$

arangsiapa :

a" Menggunakan suatu ba*an sebagai ba*an tamba*an pangan dan

mengedarkan pangan tersebut se9ara bertentangan dengan ketentuan dalam

pasal 11 b" Mengedarkan pangan !ang diproduksi atau menggunakan ba*an baku,

ba*an tamba*an pangan dan atau ba*an bantu lain dalam kegiatan atau

proses produksi pangan !ang di*asilkan dari proses reka!asa genetika, tanpa

lebi* da*ulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1+ a!at 13

9" Menggunakan iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa

i;in, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 a!at 13

d" Menggunakan suatu ba*an sebagai kemasan pangan untuk diedarkan se9ara

bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1>

e" Membuka kemasan ak*ir pangan untuk dikemas kembali dan

memperdagangkann!a, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 a!at 13


7/40

)" Mengedarkan pangan tertentu !ang diperdagankan tanpa lebi* da*ulu diu%i

se9ara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 a!at 23

g" Memproduksi pangan tanpa memenu*i pers!aratan tentang gi;i pangan !ang

ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2> a!at 43

*" Memproduksi atau memasukkan ke dalam 8ila!a* &ndonesia pangan !angdikemas untuk diperdagangkan tanpa men9antumkan label, sebagaimana

dimaksud dalam pasal +0 atau pasal +1

i" Memberikan keterangan atau pern!ataan se9ara tidak benar dan atau

men!esatkan mengenai pangan !ang diperdagangkan melalui, dalam, dan

atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam pasal ++ a!at

23

%" Memberikan pern!ataan atau keterangan !ang tidak benar dalam iklan atau

label ba*8a pangan !ang diperdagangkan adala* sesuai menurut pers!aratan

agama atau keper9a!aan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal +4

a!at 13

k" Memasukkan pangan ke dalam 8ila!a* &ndonesia dan atau mengedarkan didalam 8ila!a* &ndonesia pangan !ang tidak memenu*i ketentuan (ndang<

undang ini dan peraturan pelaksanaann!a sebagaimana dimaksud dalam

pasal +6 a!at 23

l" Meng*ambat kelan9aran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam

pasal +

ipidana dengan pidana pen%ara paling lama + tiga3 ta*un dan atau denda paling

ban!ak Rp +60"000"000,00 tiga ratus enam pulu* %uta rupia*3"

P'('l -*

arangsiapa :

a" Tidak men!elenggarakan kegiatan atau proses produksi, pen!impanan,

pengangkutan dan atau peredaran pangan !ang memenu*i pers!aratan

sanitasi, keamanan dan atau keselamatan manusia atau tidak

men!elenggarakan progra pemantauan sanitasi se9ara berkala, atau tidak

men!elenggarakan penga8asan atas pemenu*an pers!aratan sanitasi,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

b" Tidak memenu*i pers!aratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal

>

9" Tidak melaksanakan tata 9ara pengemasan pangan !ang ditetapkan,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 a!at +3

d" Tidak men!elenggarakan sistem %aminan mutu !ang ditetapkan dalamkegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 20 a!at 13

e" Tidak memuat keterangan !ang 8a%ib di9antumkan pada label, sebagaimana

dimaksud dalam pasal +4 a!at 23

Meskipun tela* diperingatkan se9ara tertulis ole* pemerinta*, dipidana dengan

pidana pen%ara paling lama 4 empat3 ta*un dan atau denda paling ban!ak Rp

40"000"000,00 empat ratus delapan pulu* %uta rupia*3"


8/40

NO * TAHUN "1- PENGAWASAN TAKARAN SAI PANGAN OLAHAN

BAB III

PENETAPAN TAKARAN SAI

P'('l .13 Takaran #a%i Pangan ?la*an *arus memenu*i ketentuan takaran sa%i

sebagaimana ter9antum dalam =ampiran !ang merupakan bagian !ang

tidak terpisa*kan dalam Peraturan ini"

23 (ntuk %enis Pangan ?la*an !ang sama dengan @arian !ang sama termasuk

rasa, komposisi, nama dagang3 !ang diproduksi ole* produsen !ang sama,

Takaran #a%i Pangan ?la*an 8a%ib di9antumkan dalam satu ukuran !ang sama

+3 alam *al Takaran #a%i Pangan ?la*an sebagaimana dimaksud pada a!at 13

belum ditetapkan sebagaimana ter9antum dalam =ampiran, Takaran #a%i

Pangan ?la*an ditetapkan berdasarkan *asil penilaian dalam rangka

penda)taran Pangan ?la*an"

P'('l 4

13 erat bersi* atau isi bersi* Pangan ?la*an sekurang


9/40

Nomo HK0""0"#010-04"11

BAB V SANKSI

P'('l #13 Pelanggaran ter*adap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi

administrati)"

23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13, dapat berupa:


b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu

9" perinta* menarik Pangan ?la*an dari peredaran

d" peng*entian produksi untuk sementara 8aktu dan/atau e" pen9abutan i;in

edar"


10/40

NOMOR 4 TAHUN "14

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN

BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMANIS

BAB IV

PENGGUNAAN BTP PEMANIS

P'('l -

13 Penggunaan TP Pemanis dibuktikan dengan serti)ikat

analisis kuantitati)"

23 ike9ualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada a!at 13, untuk

penggunaan TP pada 7ategori Pangan dengan atas Maksimum APP

dibuktikan dengan serti)ikat analisis kualitati)"

+3 $enis TP Pemanis !ang tidak dapat dianalisis, atas Maksimum di*itung

berdasarkan penamba*an TP Pemanis !ang digunakan dalam pangan"

P'('l #

13 TP Pemanis dapat digunakan se9ara tunggal atau 9ampuran"

23 alam *al TP Pemanis digunakan se9ara 9ampuran sebagaimana

dimaksud pada a!at 13, pen%umla*an *asil bagi masing


11/40

ter9antum dalam =ampiran B !ang merupakan bagian tidak terpisa*kan

dari Peraturan ini"

43 7eputusan persetu%uan/penolakan dari 7epala adan diberikan paling

lama 10 seratus delapan pulu*3 *ari ker%a se%ak diteriman!a permo*onan

se9ara lengkap"

P'('l *

13 $enis dan penggunaan TP Pemanis selain !ang ter9antum dalam

=ampiran & *an!a bole* digunakan sebagai TP Pemanis setela*

mendapat persetu%uan tertulis dari 7epala adan"

23 (ntuk mendapatkan persetu%uan sebagaimana dimaksud pada a!at 13,

pemo*on *arus menga%ukan permo*onan tertulis kepada 7epala adan

disertai kelengkapan data dengan menggunakan )ormulir sebagaimana

ter9antum dalam =ampiran B !ang merupakan bagian tidak terpisa*kan

dari Peraturan ini

+3 7eputusan persetu%uan/penolakan dari 7epala adan diberikan paling

lama 10 seratus delapan pulu*3 *ari ker%a se%ak diteriman!a permo*onan

se9ara lengkap"

BAB V

LABEL

P'('l 1"13 #ediaan TP Pemanis dan Pangan !ang mengandung TP Pemanis *arus

memenu*i pers!aratan label pangan sesuai ketentuan peraturan perundang<

undangan"

23 ike9ualikan untuk Table top #8eetener !ang kemasann!a terlalu ke9il

se*ingga tidak mungkin di9antumkan seluru* keterangan tetap 8a%ib

memuat nama %enis, nama dan alamat pi*ak !ang memproduksi, '& dan

kesetaraan kemanisan ter*adap gula"

BAB VI

LARANGAN

P'('l 11

12 Pemanis buatan dilarang digunakan pada produk pangan !ang

diperuntukkan bagi ba!i, anak usia di ba8a* tiga ta*un, ibu *amil dan/atau

ibu men!usui"

23 ilarang menggunakan TP Pemanis sebagaimana !ang dimaksud dalam

=ampiran & untuk tu%uan:

a" men!embun!ikan penggunaan ba*an !ang tidak memenu*i

pers!aratan


12/40

b" men!embun!ikan 9ara ker%a !ang bertentangan dengan 9ara

produksi pangan !ang baik untuk pangan dan/atau

9" men!embun!ikan kerusakan pangan"

BAB VIISANKSI

P'('l 1

Pelanggaran ter*adap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi

administrati) berupa:


b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta* untuk

penarikan kembali dari peredaran

9" perinta* pemusna*an, %ika terbukti tidak memenu*i pers!aratan keamanan

atau mutu dan/atau

d" pen9abutan i;in edar"


13/40

NOMOR .) TAHUN "1.

TENTANG


BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA

BAB IV

PENGGUNAAN BTP PEWARNA

P'('l -

13 Penggunaan TP Pe8arna dibuktikan dengan serti)ikat analisis kuantitati)"




+3 $enis TP Pe8arna !ang tidak dapat dianalisis, atas Maksimum di*itung

berdasarkan penamba*an TP Pe8arna !ang digunakan dalam pangan"

P'('l #

13 TP Pe8arna dapat digunakan se9ara tunggal atau 9ampuran"

23 alam *al TP Pe8arna digunakan se9ara 9ampuran sebagaimana dimaksud

pada a!at 13, per*itungan *asil bagi masing


14/40

P'('l $

13 $enis dan penggunaan TP Pe8arna selain !ang ter9antum dalam =ampiran &

*an!a bole* digunakan sebagai TP Pe8arna setela* mendapat persetu%uan

tertulis dari 7epala adan"

23 (ntuk mendapatkan persetu%uan sebagaimana dimaksud pada a!at 13, pemo*on

*arus menga%ukan permo*onan tertulis kepada 7epala adan disertai

kelengkapan data dengan menggunakan )ormulir sebagaimana ter9antum dalam

=ampiran && !ang merupakan bagian tidak terpisa*kan dari Peraturan ini"

+3 7eputusan persetu%uan/penolakan dari 7epala adan diberikan paling lama 6

enam3 bulan se%ak diteriman!a permo*onan se9ara lengkap"

BAB V

LARANGAN

P'('l *

ilarang menggunakan TP Pe8arna sebagaimana !ang dimaksud dalam

=ampiran & untuk tu%uan:

a" men!embun!ikan penggunaan ba*an !ang tidak memenu*i pers!aratan

b" men!embun!ikan 9ara ker%a !ang bertentangan dengan 9ara produksi

pangan !ang baik untuk pangan dan/atau


BAB VI

SANKSI

P'('l 1"




b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta*

untuk penarikan kembali dari peredaran

9" perinta* pemusna*an, %ika terbukti tidak memenu*i pers!aratankeamanan atau mutu dan/atau



15/40

NOMOR .$ TAHUN "1.

TENTANG


BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIOKSIDAN

BAB IV

PENGGUNAAN BTP ANTIOKSIDAN

P'('l -

13 Penggunaan TP 'ntioksidan dibuktikan dengan serti)ikat analisis kuantitati)"




+3 $enis TP 'ntioksidan !ang tidak dapat dianalisis, atas Maksimum di*itung

berdasarkan penamba*an TP 'ntioksidan !ang digunakan dalam pangan"

P'('l #

13 TP 'ntioksidan dapat digunakan se9ara tunggal atau 9ampuran"

23 alam *al TP 'ntioksidan digunakan se9ara 9ampuran sebagaimana dimaksud

pada a!at 13, per*itungan *asil bagi masing


16/40

23 (ntuk mendapatkan persetu%uan sebagaimana dimaksud pada a!at 13, pemo*on

*arus menga%ukan permo*onan tertulis kepada 7epala adan disertai

kelengkapan data dengan menggunakan )ormulir sebagaimana ter9antum dalam

=ampiran && !ang merupakan bagian tidak terpisa*kan dari Peraturan ini"

+3 7eputusan persetu%uan/penolakan dari 7epala adan diberikan paling lama 6

enam3 bulan se%ak diteriman!a permo*onan se9ara lengkap"

BAB V

LARANGAN

P'('l *

ilarang menggunakan TP 'ntioksidan sebagaimana !ang dimaksud

dalam =ampiran & untuk tu%uan:

a" men!embun!ikan penggunaan ba*an !ang tidak memenu*i pers!aratan

b" men!embun!ikan 9ara ker%a !ang bertentangan dengan 9ara produksi pangan !ang baik untuk pangan dan/atau


BAB VI

SANKSI

P'('l 1"




b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta* untuk

penarikan kembali dari peredaran

9" perinta* pemusna*an, %ika terbukti tidak memenu*i pers!aratan keamanan

atau mutu dan/atau



17/40

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ".4 TAHUN "1

TENTANG

BATAS MAKSIMUM MELAMIN DALAM PANGAN

BAB III

PENGAWASAN

P'('l -

13 Penga8san ter*adap batas maksimum melamin dalam pangan dilakukan

ole* 7epala adan"

23 7etentuan lebii* lan%ut mengenai penga8asan sebagaimana dimaksud

pada a!at 13 ditetapkan dengan Peraturan 7epala adan

P'('l #

13 alam rangka penga8asan sebagaimana dimaksud dalam pasal , 7epala

adan dapat mengenakan sangksi administrati@e ter*adap pelnggaran

batas maksimum melamin dalam pangan berupa :

a" Peringatan se9ara tertulis

b" =arangan memproduksi/mengedarkan untuk sementara 8aktu

9" Perinta* untuk penarikan kemali dari peredaran

d" Perinta*an pemusna*an dan / atau

e" Pen9abutan i;in edar"

23 #elain sngksi administrati@e sebagimana dimaksud pada a!at 13,

pelanggaran batas maksimum melamin dalam pangan dapat dikenai sanksi

pidana sesuai ketentuan peraturan perundang


18/40


NOMOR 1".1/MENKES/PER/V/"11

TENTANG

BATAS MAKSIMUM 3EMARAN RADIOAKTI DALAM PANGAN

P'('l #

13 Pangan !ang mengandung 9emaran radioakti) !ang lebi* besar dari batas

maksimum sebagaimana dimaksud dalam =ampiran Peraturan Menteri ini

din!atakan sebagai ba*an berba*a!a dan dilarang untuk diedarkan di

8ila!a* &ndonesia"

23 Pangan sebagaimana dimaksud pada a!at 13 *arus dimusna*kan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang


19/40


NOMOR ".. TAHUN "1

TENTANG

BAHAN TAMBAHAN PANGAN

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

P'('l 1)

13 alam rangka penga8asan, 7epala adan dapat mengenakan sanksi

administrati) ter*adap pelanggaran Peraturan Menteri ini berupa:


b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta*

untuk penarikan kembali dari peredaran

9" perinta* pemusna*an, %ika terbukti tidak memenu*i pers!aratan

d" keamanan atau mutu dan/atau

e" pen9abutan i;in edar"

23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 diberikan ole*

7epala adan dengan atau tanpa usul dari 7epala inas 7ese*atan

Pro@insi, 7epala inas 7ese*atan 7abupaten/7ota"


20/40

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR # TAHUN "1.

TENTANG

PENGAWASAN PANGAN IRADIASI

BAB II

PERSYARATAN

P'('l

13 Pangan &radiasi !ang beredar di .ila!a* &ndonesia 8a%ib memenu*i

pers!aratan keamanan, mutu dan gi;i pangan"

23 #elain 8a%ib memenu*i pers!aratan keamanan, mutu dan gi;i pangan, Pangan

&radiasi 8a%ib memenu*i ketentuan label dan iklan pangan"

Pasal +

$enis pangan !ang dii;inkan untuk diiradiasi, tu%uan &radiasi, osis #erap

maksimum untuk masing


21/40

9" !ang diiradiasi se9ara berulang lebi* dari satu kali untuk memenu*i tu%uan

teknis tertentu *ingga men9apai dosis serap maksimum !ang dibutu*kan"

+3 Total osis #erap pada pangan !ang diiradiasi ulang tidak bole* melebi*i

dosis serap maksimum 10 k5!"

BAB III

TANGGUNG AWAB ASILITAS IRADIASI

P'('l #

13 Penanggung %a8ab Fasilitas &radiasi 8a%ib melakukan pen9atatan pada setiap

batch Pangan &radiasi"

23 Penanggung %a8ab Fasilitas &radiasi 8a%ib melaporkan *asil pen9atatansebagaimana dimaksud pada a!at 13 kepada 7epala adan melalui irektur

&nspeksi dan #erti)ikasi Pangan setiap 6 enam3 bulan, dengan menggunakan

)ormat Formulir 1 sebagaimana ter9antum dalam =ampiran !ang merupakan

bagian tidak terpisa*kan dari Peraturan ini"

BAB IV

SERTIIKAT IRADIASI

P'('l )

13 Pangan &radiasi !ang diproduksi di 8ila!a* &ndonesia untuk diedarkan *arus

memiliki #erti)ikat &radiasi !ang berlaku untuk batch pangan !ang bersangkutan"

23 #erti)ikat &radiasi sebagaimana dimaksud pada a!at 13 untuk pangan !ang

diiradiasi di &ndonesia diterbitkan ole* 7epala adan"

+3 Permo*onan untuk mendapatkan #erti)ikat &radiasi sebagaimana dimaksud

pada a!at 23 disampaikan kepada 7epala adan dengan menggunakan )ormat

Formulir 2 sebagaimana ter9antum dalam =ampiran !ang merupakan bagian tidak

terpisa*kan dari Peraturan ini"

43 Permo*onan sebagaimana dimaksud pada a!at +3 *arus disertai dengan #urat

7eterangan &radiasi !ang diterbitkan ole* Fasilitas &radiasi menggunakan )ormat

Formulir + sebagaimana ter9antum dalam =ampiran !ang merupakan bagian tidak

terpisa*kan dari Peraturan ini"

3 #erti)ikat &radiasi *arus memuat in)ormasi sekurang


22/40

13 Pangan &radiasi !ang dimasukkan ke dalam 8ila!a* &ndonesia untuk diedarkan

*arus disertai #erti)ikat &radiasi !ang berlaku untuk batch pangan !ang

bersangkutan"

23 #erti)ikat &radiasi sebagaimana dimaksud pada a!at 13 diterbitkan ole*instansi pemerinta* !ang ber8enang dari negara asal"

BAB V

SANKSI ADMINISTRATI

P'('l *

Pelanggaran ter*adap ketentuan Peraturan ini dapat dikenai sanksi administrati)

berupa:


b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta* menarik

Pangan dari peredaran

9" pemusna*an Pangan &radiasi

d" peng*entian produksi untuk sementara 8aktu dan/atau

e" pen9abutan #erti)ikat &radiasi"


23/40


24/40


25/40


26/40


27/40


28/40

UNDANG+UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1$ TAHUN "1

TENTANG

PANGAN

P'('l )

Peren9anaan Pangan *arus memper*atikan:

a" pertumbu*an dan sebaran penduduk

b" kebutu*an konsumsi Pangan dan 5i;i

9" da!a dukung sumber da!a alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan

d" pengembangan sumber da!a manusia dalam Pen!elenggaraan Pangan

e" kebutu*an sarana dan prasarana Pen!elenggaraan Pangan

)" potensi Pangan dan buda!a lokal

g" ren9ana tata ruang 8ila!a* dan*" ren9ana pembangunan nasional dan daera*"

P'('l $

13 Peren9anaan Pangan *arus terintegrasi dalam ren9ana pembangunan nasional dan

ren9ana pembangunan daera*"

23 Peren9anaan Pangan sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dilaksanakan ole*

Pemerinta* dan/atau Pemerinta* aera* dengan melibatkan peran mas!arakat"

+3 Peren9anaan Pangan sebagaimana dimaksud pada a!at 23 disusun di tingkat nasional,

pro@insi, dan kabupaten/kota"43 Peren9anaan Pangan ditetapkan dalam ren9ana pembangunan %angka pan%ang, ren9ana

pembangunan %angka menenga*, dan ren9ana ker%a ta*unan di tingkat nasional, pro@insi,

dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang


29/40

d" kspor Pangan

e" &mpor Pangan

)" Penganekaragaman Pangan

g" distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok *" stabilisasi

pasokan dan *arga Pangan Pokok

i" 7eamanan Pangan

%" penelitian dan pengembangan Pangan

k" kebutu*an dan diseminasi ilmu pengeta*uan dan teknologi di bidang Pangan

l" kelembagaan Pangan dan

m" tingkat pendapatan Petani, ela!an, Pembudi a!a &kan, dan Pelaku (sa*a Pangan"

P'('l .1

13 Pen!aluran Aadangan Pangan Pemerinta* sebagaimana dimaksud dalam Pasal +0 a!at

13 dilakukan untuk menanggulangi:a" kekurangan Pangan

b" ge%olak *arga Pangan

9" ben9ana alam

d" ben9ana sosial dan/atau

e" meng*adapi keadaan darurat"

23 Pen!aluran Aadangan Pangan Pemerinta* dilakukan dengan:

a" mekanisme !ang disesuaikan dengan kondisi 8ila!a* dan ruma* tangga dan

b" tidak merugikan konsumen dan produsen"

EKSPOR PANGAN

P'('l .-

13 #etiap ?rang !ang mengekspor Pangan bertanggung %a8ab atas keamanan, mutu, dan

5i;i Pangan !ang dipers!aratkan negara tu%uan"

23 kspor Pangan sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang


30/40

P'('l .)

13 &mpor Pangan !ang dilakukan untuk memenu*i kebutu*an konsumsi dalam negeri

8a%ib memenu*i pers!aratan keamanan, mutu, 5i;i, dan tidak bertentangan dengan agama,

ke!akinan, dan buda!a mas!arakat"

23 7etentuan mengenai pers!aratan sebagaimana dimaksud pada a!at 13 diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Pemerinta*"

P'('l .$

&mpor Pangan 8a%ib memenu*i pers!aratan batas kedalu8arsa dan kualitas Pangan"

P'('l .*

Pemerinta* menetapkan kebi%akan dan peraturan &mpor Pangan !ang tidak berdampak

negati) ter*adap keberlan%utan usa*a tani, peningkatan produksi, kese%a*teraan Petani,

ela!an, Pembudi a!a &kan, dan Pelaku (sa*a Pangan mikro dan ke9il"

P'('l 4"

&mpor Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal +6 sampai dengan Pasal +- dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang


31/40

PERBAIKAN GI&I

P'('l #-

13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 a!at 13

dikenai sanksi administrati)"

23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:

a" denda

b" peng*entian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran

9" penarikan Pangan dari peredaran ole* produsen

d" ganti rugi dan/atau

e" pen9abutan i;in"

+3 7etentuan lebi* lan%ut mengenai %enis, besaran denda, tata 9ara, dan mekanisme

pengenaan sanksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dan a!at 23 diatur

dalam Peraturan Pemerinta*"

KEAMANAN PANGAN

P'('l )1

13 #etiap ?rang !ang terlibat dalam rantai Pangan 8a%ib mengendalikan risiko ba*a!a

pada Pangan, baik !ang berasal dari ba*an, peralatan, sarana produksi, maupun dari

perseorangan se*ingga 7eamanan Pangan ter%amin"

23 #etiap ?rang !ang men!elenggarakan kegiatan atau proses produksi, pen!impanan,

pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan 8a%ib:a" memenu*i Pers!aratan #anitasi dan

b" men%amin 7eamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia"

+3 7etentuan mengenai Pers!aratan #anitasi dan %aminan 7eamanan Pangan dan/atau

keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada a!at 23 diatur dalam Peraturan

Pemerinta*"

P'('l )

1 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal >1 a!at

13 dan a!at 23 dikenai sanksi administrati)"


a" denda




e" pen9abutan i;in"





32/40

PENGATURAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

P'('l )-

13 #etiap ?rang !ang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang

menggunakan:

a" ba*an tamba*an Pangan !ang melampaui ambang batas maksimal !ang ditetapkan

dan/atau

b" ba*an !ang dilarang digunakan sebagai ba*an tamba*an Pangan"

23 7etentuan mengenai ambang batas maksimal dan ba*an !ang dilarang sebagaimana

dimaksud pada a!at 13 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerinta*"

P'('l )#

13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal > a!at 13

dikenai sanksi administrati)"23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:

a" denda




e" pen9abutan i;in"




PENGATURAN PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIK

P'('l )*

13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal >> a!at 13

dan a!at 23 dikenai sanksi administrati)"


a" denda




e" pen9abutan i;in"





33/40

PENGATURAN IRADIASI PANGAN

P'('l $1

13 &radiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 a!at 13 dilakukan berdasarkan

i;in Pemerinta*"

23 &;in Pemerinta* sebagaimana dimaksud pada a!at 13 diberikan setela* memenu*i:

a" pers!aratan kese*atan

b" prinsip pengola*an

9" dosis

d" teknik dan peralatan

e" penanganan limba* dan penanggulangan ba*a!a ;at radioakti)

)" keselamatan ker%a dan

g" kelestarian lingkungan"

STANDAR KEMASAN PANGAN

P'('l $.

13 #etiap ?rang !ang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan

ba*an apa pun sebagai 7emasan Pangan !ang dapat melepaskan 9emaran !ang

memba*a!akan kese*atan manusia"

23 Pengemasan Pangan !ang diedarkan dilakukan melalui tata 9ara !ang dapat

meng*indarkan ter%adin!a kerusakan dan/atau pen9emaran"

+3 7etentuan mengenai 7emasan Pangan, tata 9ara pengemasan Pangan, dan ba*an !angdilarang digunakan sebagai 7emasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerinta*"

Pasal 4

13 #etiap ?rang dilarang membuka kemasan ak*ir Pangan untuk dikemas kembali dan

diperdagangkan"

23 7etentuan larangan sebagaimana dimaksud pada a!at 13 tidak berlaku ter*adap Pangan

!ang pengadaann!a dalam %umla* besar dan la;im dikemas kembali dalam %umla* ke9il

untuk diperdagangkan lebi* lan%ut"

P'('l $-

13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a!at

23, Pasal + a!at 13, dan Pasal 4 a!at 13 dikenai sanksi administrati)"


a" denda

b" peng*entian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran



e" pen9abutan i;in"


34/40




AMNINAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN

P'('l $*

#etiap ?rang dilarang memperdagangkan Pangan !ang tidak sesuai dengan 7eamanan

Pangan dan Mutu Pangan !ang ter9antum dalam label 7emasan Pangan"

P'('l *"

13 #etiap ?rang dilarang mengedarkan Pangan ter9emar"

23 Pangan ter9emar sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa Pangan !ang:

a" mengandung ba*an bera9un, berba*a!a, atau !ang dapat memba*a!akan kese*atan atau %i8a manusia

b" mengandung 9emaran !ang melampaui ambang batas maksimal !ang ditetapkan

9" mengandung ba*an !ang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi

Pangan

d" mengandung ba*an !ang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung ba*an nabati

atau *e8ani !ang berpen!akit atau berasal dari bangkai

e" diproduksi dengan 9ara !ang dilarang dan/atau

)" suda* kedalu8arsa"

P'('l *4

13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a!at 23

mengenai pemenu*an standar Mutu Pangan, Pasal - mengenai label 7emasan Pangan,

Pasal -0 a!at 13 mengenai Pangan ter9emar, dan Pasal -+ mengenai impor Pangan dikenai

sanksi administrati)"


a" denda




e" pen9abutan i;in"





35/40

LABEL DAN IKLAN PANGAN

P'('l **

#etiap ?rang dilarang meng*apus, men9abut, menutup, mengganti label, melabel kembali,

dan/atau menukar tanggal, bulan, dan ta*un kedalu8arsa Pangan !ang diedarkan"

P'('l 1""

13 #etiap label Pangan !ang diperdagangkan 8a%ib memuat keterangan mengenai Pangan

dengan benar dan tidak men!esatkan"

23 #etiap ?rang dilarang memberikan keterangan atau pern!ataan !ang tidak benar

dan/atau men!esatkan pada label"

P'('l 1"

13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -> a!at13, Pasal --, dan Pasal 100 a!at 23 dikenai sanksi administrati)"

23 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -> a!at 23

8a%ib mengeluarkan dari dalam 8ila!a* egara 7esatuan Republik &ndonesia atau

memusna*kan Pangan !ang diimpor"

+3 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:

a" denda



d" ganti rugi dan/ataue" pen9abutan i;in"

43 7etentuan lebi* lan%ut mengenai %enis, besaran denda, tata 9ara, dan mekanisme

pengenaan sanksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dan a!at +3 diatur


IKLAN PANGAN

P'('l 1"#

13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 a!at

23 dan Pasal 10 dikenai sanksi administrati)"


a" denda




e" pen9abutan i;in"





36/40

PENGAWASAN

P'('l 111

alam *al *asil pemeriksaan ole* penga8as menun%ukkan adan!a bukti a8al ba*8a tela*

ter%adi tindak pidana di bidang Pangan, pen!idikan segera dilakukan ole* pen!idik !ang

ber8enang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang


37/40

P'('l 1.#

#etiap ?rang !ang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan !ang dengan senga%a

menggunakan:

a" ba*an tamba*an Pangan melampaui ambang batas maksimal !ang ditetapkan atau

b" ba*an !ang dilarang digunakan sebagai ba*an tamba*an Pangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal > a!at 13 dipidana dengan pidana pen%ara paling lama lima3 ta*un atau

denda paling ban!ak Rp10"000"000"000,00 sepulu* miliar rupia*3"

P'('l 1.)

13 #etiap ?rang !ang memproduksi Pangan !ang di*asilkan dari Reka!asa 5enetik

Pangan !ang belum mendapatkan persetu%uan 7eamanan Pangan sebelum diedarkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal >> a!at 13 dipidana dengan pidana pen%ara paling

lama lima3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp10"000"000"000,00 sepulu* miliar rupia*3"

23 #etiap ?rang !ang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan

menggunakan ba*an baku, ba*an tamba*an Pangan, dan/atau ba*an lain !ang di*asilkan

dari Reka!asa 5enetik Pangan !ang belum mendapatkan persetu%uan 7eamanan Pangan

sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal >> a!at 23 dipidana dengan pidana

pen%ara paling lama lima3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp10"000"000"000,00

sepulu* miliar rupia*3"

P'('l 1.$#etiap ?rang !ang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, !ang dengan senga%a

menggunakan ba*an apa pun sebagai 7emasan Pangan !ang dapat melepaskan 9emaran

!ang memba*a!akan kese*atan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal + a!at 13

dipidana dengan pidana pen%ara paling lama 2 dua3 ta*un atau denda paling ban!ak

Rp4"000"000"000,00 empat miliar rupia*3"

P'('l 1.*

#etiap ?rang !ang dengan senga%a membuka kemasan ak*ir Pangan untuk dikemas

kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 a!at 13 dipidana

dengan pidana pen%ara paling lama lima3 ta*un atau denda paling ban!ak

Rp10"000"000"000,00 sepulu* miliar rupia*3"

P'('l 14"

#etiap memenu*i standar 7eamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a!at

23 dipidana dengan pidana pen%ara paling lama 2 dua3 ta*un atau denda paling ban!ak

Rp4"000"000"000,00 empat miliar rupia*3" ?rang !ang memproduksi dan

memperdagangkan Pangan !ang dengan senga%a tidak

P'('l 141


38/40

#etiap ?rang !ang dengan senga%a memperdagangkan Pangan !ang tidak sesuai dengan

7eamanan Pangan dan Mutu Pangan !ang ter9antum dalam label 7emasan Pangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal - dipidana dengan pidana pen%ara paling lama 2 dua3

ta*un atau denda paling ban!ak Rp4"000"000"000,00 empat miliar rupia*3"

P'('l 14

Pelaku (sa*a Pangan !ang dengan senga%a tidak memiliki i;in edar ter*adap setiap Pangan

?la*an !ang dibuat di dalam negeri atau !ang diimpor untuk diperdagangkan dalam

kemasan e9eran sebagaimana dimaksud dalam Pasal -1 a!at 13 dipidana dengan pidana

pen%ara paling lama 2 dua3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp4"000"000"000,00 empat

miliar rupia*3"

P'('l 14.

#etiap orang !ang dengan senga%a meng*apus, men9abut, menutup, mengganti label,melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan ta*un kedalu8arsa Pangan !ang

diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -- dipidana dengan pidana pen%ara paling

lama 2 dua3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp4"000"000"000,00 empat miliar rupia*3"

P'('l 144

#etiap ?rang !ang dengan senga%a memberikan keterangan atau pern!ataan !ang tidak

benar atau men!esatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 a!at 23

dipidana dengan pidana pen%ara paling lama + tiga3 ta*un atau denda paling ban!ak

Rp6"000"000"000,00 enam miliar rupia*3"

P'('l 14-

#etiap ?rang !ang dengan senga%a memuat keterangan atau pern!ataan tentang Pangan

!ang diperdagangkan melalui iklan !ang tidak benar atau men!esatkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 104 a!at 23 dipidana dengan pidana pen%ara paling lama + tiga3

ta*un atau denda paling ban!ak Rp6"000"000"000,00 enam miliar rupia*3"

P'('l 14#

13 $ika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1+>, Pasal 1+, Pasal 142, Pasal

14+, dan Pasal 14 !ang mengakibatkan:

a" luka berat atau memba*a!akan n!a8a orang, pelaku dipidana dengan pidana pen%ara

paling lama lima3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp10"000"000"000,00 sepulu* miliar

rupia*3"

b" kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana pen%ara paling lama 10 sepulu*3 ta*un

atau denda paling ban!ak Rp20"000"000"000,00 dua pulu* miliar rupia*3"

23 $ika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 !ang mengakibatkan:

a" luka berat atau memba*a!akan n!a8a orang, pelaku dipidana dengan pidana pen%ara

paling lama > tu%u*3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp14"000"000"000,00 empat belas

miliar rupia*3"


39/40

b" kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana pen%ara paling lama 10 sepulu*3 ta*un

atau denda paling ban!ak Rp20"000"000"000,00 dua pulu* miliar rupia*3"

P'('l 14)

#etiap pe%abat atau pen!elenggara negara !ang melakukan atau membantu tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1++ sampai Pasal 14, dikenai pidana dengan

pemberatan ditamba* 1/+ satu pertiga3 dari an9aman pidana masing


40/40

P'('l .1

1 Menteri, 7epala inas 7ese*atan Pro@insi, 7epala inas 7ese*atan

7abupaten/7ota sesuai tugas dan ke8enangan masing

sanksi dan pasal metode inspeksi pangan

Documents