sambutan direktur jenderal tata ruang kementerian pekerjaan umum
Upload: pusat-informasi-virtual-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan-piv-ampl
Post on 30-Jun-2015
428 views
DESCRIPTION
disampaikan pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012TRANSCRIPT
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGK E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
“Mewujudkan Kota-kota Masa Depan Indonesia : Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional”
Sambutan oleh:Direktur Jenderal Penataan Ruang
SEMINAR
Jakarta, 13 Desember 2012
layak huni
berjati diri
produktif
berkelanjutan
mewujudkan keberlanjutan kota yang tidak akan menggerus perdesaan,
memiliki keberpihakan pada pelestarian lingkungan, dengan didorong oleh peran Pemerintah,
melalui program-programnya yang nyata dan kreatif serta berbasis penataan ruang ...
3
Outline
1. Isu Aktual Perkotaan
2. Kebutuhan Jakstra Perkotaan
3. Konsep Kota Berkelanjutan
4. Program Penataan Ruang Perkotaan dan Perdesaan
5. Kesimpulan
4
Isu Aktual Perkotaan• Penjalaran kota• Laju urbanisasi yang tinggi, kemiskinan, kekumuhan• Penduduk kota yang terus bertambah (52,03% pada 2010)
Penurunan kualitas lingkungan buatan dan alami (polusi, banjir, krisiis air, dll)
Penurunan kualitas hidup (sosial) masyarakat di perkotaan
Penurunan kualitas pelayanan kebutuhan
dasar perkotaan
Daya saing kota dalam konteks global
5
SOSIAL
EKONOMI
LINGKUNGAN
memasuki era kota....?
52,03% penduduk tinggal di perkotaan
Laju pertumbuhan 1.49% per tahundalam 4 dekade (1970 – 2010), penduduk perkotaan bertambah 6 kali lipat
kota otonom meningkat dari 45 ke 936
Kebutuhan Jakstra Perkotaan
Dibutuhkan Jakstra Pengembangan Perkotaan
untuk memandu/mengarahkan kota-kota mencapai tujuan-tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan (Sustainable Urban Developmen/SUD Goals) ;
... Jakstra yang mampu mendorong aksi afirmatif kewilayahan dan agar sektoral dapat mengisi secara efektif;
Tujuan tersebut dicapai secara komprehensif dan inklusif pada entitas ruang kota/kawasan perkotaan berbasis penataan ruang.
7
Penataan ruang sebagai acuan pembangunan sektoral dan wilayah;
Pendekatan sistem dilakukan dalam penataan ruang;
Penataan ruang tidak sekadar perencanaan tata ruang wilayah.PENGAWASAN PEMBINAAN
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Pemanfaatan Ruang
PerencanaanTata Ruang
PENGATURAN
Jakstra Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang
8
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
Nasional
Pulau
Provinsi
Kota/Kabupaten
Kawasan
Lingkungan
Persil/Bangunan
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan terciptanya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai pilar reformasi pembangunan perkotaan dan wilayah
7 Aras Spasial (Hierarki Penataan Ruang)
Sustainable Urban Development (SUD) at 4 levels: building/site, neighborhood, district and city/region 9
as a whole and as a piece
Visi KSPN yaitu “Kota yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat” sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan perkotaan berkelanjutan;
Untuk operasionalisasi KSPN secara efektif, perlu didukung pedoman yang lebih teknis substantif, seperti untuk pembinaan dan pengembangan perkotaan, sebagai pedoman pelaksanaan pemda dan pedoman koordinasi lintas sektoral Pemerintah.
KSPN sebagai Jawaban atas Kebutuhan Jakstra Perkotaan
10
... KSPN (dan pedoman/standar teknisnya)
Memberikan acuan bagi pembangunan kota dan
kawasan perkotaan
Mengatur fungsi kota dan penataan ruang kota
(aspasial dan spasial) untuk pembangunan berkelanjutan
Sebagai instrumen perencanaan yang menjadi
acuan bagi setiap K/L dalam pelaksanaan
program dan kegiatan terkait pembangunan
perkotaan
Menjadi dasar dalam sinkronisasi regulasi dan
kebijakan terkait pembangunan perkotaan
11
Komplementaritas KSPN dan KSP3Kedudukan ... (1)
12
Sistem Internal PerkotaanSistem EksternalKelembagaan
PP 26/2008: RTRWN
KSPN
Kota/Kawasan Perkotaan
Kebijakan dan Strategi Pembinaan &
Pengembangan Perkotaan (KSP3)
Produk Antara(Permen PU)
PP 34/2009:Pengelolaan Kawasan
Perkotaan
Tujuan: Jakstra ygresponsif dan adaptif: Kemandirian Keberagaman Keberlanjutan
PenjabaranUU 32/2004
PenjabaranUU 26/2007
Permen PU 494/2005: KSNP-Kota
PenjabaranUU 17/2007
Peraturan Definitif
In progress
RTR Pulau(Ra)Perpres
RTR KSN Perkotaan
(Ra)Perpres
PP 15/2010:Penyelenggaraan Penataan Ruang
PenjabaranUU 26/2007
RTRW Kab/Kota
Aspek KSPN KSP3Dasar Hukum UU 17/2007 : RPJPN 2005-2025
UU 26/2007 : Penataan RuangPP 15/2010 : Penyelenggaraan Penataan RuangPP 26/2008 : RTRWN
Maksud Mengisi prioritas pembangunan perkotaan dalam RPJPN dan RTRWN dan menjadi acuan komprehensif dan antisipatif bagi pembangunan perkotaan hingga tahun 2025
sebagai pedoman dalam kegiatan pembinaan penataan ruang dan pengembangan perkotaan baik di pusat maupun di daerah.
Jangka Waktu 2014 – 2025 (sesuai dengan periode RPJP Nasional)
2014 – 2019 (sesuai dengan periode Rencana Strategis K/L)
Ruang Lingkup Sistem Perkotaan Nasional (Sistem Eksternal)
Internal PerkotaanPenyelenggaraan Penataan Ruang
Output Kebijakan dan strategi perkotaan nasional dan acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi perkotaan daerah
Masukan dalam penyusunan program pembinaan dan pengembangan perkotaan
Indikator Kinerja Indikator kinerja perwujudan sistem perkotaan nasional, SPP (Standar Pelayanan Perkotaan)
Indikator kinerja pembinaan dan pengembangan perkotaan, SPM (Standar Pelayanan Minimal)
Komplementaritas KSPN dan KSP3Muatan ... (2)
13
Prinsip Muatan KSP3: Kemandirian, Keberlanjutan, Keberagaman
Kemandirian (self governance)
- Kelembagaan- SDM
Keberagaman (urban
identity)- Pendekatan
tematik (hijau, pusaka, global
city, dll)
Keberlanjutan (urban cycle)- Instrumen- Dokumen
rencana
Ruang perkotaan
yang berkualitas
14
Kemandirian kemampuan dan kapasitas penyelenggara pembangunan perkotaan: pemimpin lokal dan aparaturnya bersama dengan pemangku kepentingan lokal, mampu bersinergi menghadapi dan mengatasi persoalan
Keberlanjutan kesinambungan dalam proses pembangunan perkotaan yang dinamis dengan memperhatikan daya dukung dan siklus perkembangan perkotaan.
Keberagaman pembangunan perkotaan yang mengoptimalkan potensi dan karakteristik lokal serta mengarahkan pada identitas kota.
KSP3 bertujuan mewujudkan ruang perkotaan yang berkualitas: aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
21 dari 491 k/k masih belum mendapatkan persub Menteri PU...
... secara umum RTRW sudah siap untuk diimplementasikan.
Progress RTRW Kab/Kota
15
Keterangan Total Daerah Revisi Rekomgub
Sudah Pembahasan
BKPRN
Persetujuan Substansi
Menteri PU Sudah
Perda RTRW
Kabupaten 398 4 1 7 212 53.27% 174 43.72% Kota 93 4 1 4 33 35.48% 51 54.84% Jumlah 491 8 2 11 245 49.90% 225 45.82%
Kajian Telapak Ekologis
pengembangan wilayah termasuk perkotaan mutlak memperhitungkan berbagai dampak, sehingga telapak ekologis wilayahnya senantiasa positif
16
Sumatera Jawa Bali Kaliman-tan
Sulawesi Nusa Tenggara
Maluku Papua Indonesia DKI Jakarta
KSN Cekungan Bandung
KSN Ger-bangker-tosusila
TE 1.56 1.01 1.76 1.26 1.46 0.45 1.20 0.79 1.07 1.48 1.69 1.12
BK 1.96 0.20 0.24 4.05 1.63 0.47 1.25 7.43 1.12 0.02 0.23 1.03
1.56
1.01 1.76
1.26
1.46 0.45 1.20
0.79
1.07
1.481.69
1.12
1.96
0.20 0.24
4.05
1.63 0.47 1.25
7.43
1.12
0.020.23
1.03
PerkotaanPulau/Kepulauan
Konsep Kota BerkelanjutanDalam menyikapi tujuan keberlanjutan, maka efektifitas upaya ditentukan oleh keberadaan 2 (dua) hal fundamental: • Protection entry.• Development entry;
… tidak bersifat sektoral/parsial, tapi terpadu untuk spektrum jangka panjang
...prinsip proteksi, agar telapak ekologis tidak semakin defisit, shg aspek environmental protection harus didahulukan yang bisa mendorong economic development dan social
development, agar perkembangan kota tidak semakin menjalar mengurangi perdesaan,
...prinsip intensifikasi perkotaan, compact city, dll diperlukan
...prinsip keseimbangan juga mutlak antara perkotaan dan perdesaan, sehingga program pro-rural harus setara... 17
environmental protection
economic development
social development
Sustainable Urban
Development
Green City
Safe and Healthy City
Competitive City Creative
CityResilient
City
Heritage City
Inclusive City
Active City
Techno CitySmart City
Productive City
Konsep Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Tematik
18
layak huni, berjati diri, produktif, berkelanjutan
Sustainable Urban Development/Sustainable City
Rio+20: the future we wantarticle 134 – 137 on sustainable cities and human settlements
134. Rencana yang dilaksanakan-holistik-konservasi pusaka-revitalisasi-pusat kota
135. Pendekatan terpadu-energi-ruang perkotaan hijau-perubahan iklim
136. Kebijakan perencanaan dan desain kota-manajemen bangunan-mobilitas ramah lingkungan
137. Kemitraan kota dan masyarakat-dukungan finansial
19
diperlukan aksi afirmatif entitas kewilayahan berbasis RTR dan desain kota, dengan prioritas intervensi pada kawasan pusaka,
pusat kota, ruang perkotaan hijau, MAPI, dengan Pemerintah mendorong proses yang inklusif
1Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)
2Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
3 Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
20
Program Penataan Ruang Perkotaan dan Perdesaan
20...sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan...
Memberikan kesempatan yang lebih besar untuk komunitas pusaka melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha untuk mengambil bagian penting dalam
mengaktifkan kembali aset
Upaya untuk melestarikan dan mengembangkan Kota Pusaka dalam rangka merespon tantangan saat ini dan mendatang...
Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)
21
Mengurangi urbanisasi tingkat urbanisasi pada level tertentu, menyediakan rencana tata ruang perdesaan sebagai dasar untuk menyediakan permukiman perdesaan dengan
infrastruktur pelayanan yang lebih baik, membuat kawasan perdesaan sebagai kawasan produktif dan makmur
Untuk melindungi fungsi utama perdesaan sebagai produsen pengan, retensi air, jasa lingkungan, dan konservasi budaya, seperti permukiman tradisional...
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
22
sebagai paradigma baru, sebuah metafora, bagi keberlanjutan
...berada pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, begitu pun antara lingkungan alami dan buatan
meliputi 8 subsistem dalam perkotaan
Konsep Pengembangan Kota Hijau
...sebagai solusi cerdas dan kreatif untuk menjawab tantangan permasalahan kota dan perubahan iklim... 23
24
Perencana dan arsitek harus menemukan cara untuk mengatasinya
Perencanaan harus dipandang dalam perspektif jangka pendek dan jangka panjang...
Kebijakan prakarsa–aksi dibutuhkan...
perencanaan sendiri tidak cukup...
...prakarsa kota hijau
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
24Inisiasi P2KH melalui komitmen walikota/bupati dan kesadaran publik
• 85 dari 491 pemerintah kota/kab berinisiatif untuk mengikuti program berbasis sukarela
• Pada 2013, 112 kota/kab menjadi peserta aktif P2KH
• Komitmen untuk aksi nyata dari kepala daerah untuk mewujudkan kota hijau
Milestone
secara prinsip merupakan program kolaboratif antara pemerintah kota/kabupaten dengan komunitas hijaunya, yang dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan difasilitasi oleh pemerintah pusat...
Community
Public Private
P2KH
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
25
2011, 2012, 2013
Kendala dan Upaya Ke Depan
Upaya Ke Depan• Mengembangkan visi perkotaan
dan penjabarannya sampai ke hal yang teknis sebagai panduan daerah dan sektor dalam membangun kota berkelanjutan;
• Diperlukan peningkatan program Pemerintah yang lebih nyata dan kreatif, mampu mendorong kepedulian daerah di dalam membangun kotanya.
26
Kendala• Belum adanya persepsi dan visi
yang sama dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan;
• Belum diacunya rencana tata ruang bagi pembangunan perkotaan;
• Belum adanya kesadaran semua pihak.
• Upaya-upaya menyusun kebijakan dan panduan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan pada berbagai aras spasial perlu segera dilaksanakan dan diselesaikan
• Pada saat yang sama, kebutuhan untuk aksi nyata perwujudan kota berkelanjutan perlu segera dipenuhi dan diimplementasikan, dengan Pemerintah sebagai penjuru bagi pemda dan masyarakat
• Program-program sektoral diharapkan berorientasi
pada pembangunan berkelanjutan yang mengacu dan mengisi program-program entitas perkotaan secara terpadu
• Pengelolaan perkotaan bervisi jangka panjang dalam rangka pembangunan berkelanjutan mutlak diperlukan di era otonomi daerah.
Kesimpulan
27
sekian dan terima kasih
bersama menata ruang untuk semua