salinan walikota batu - jdih.batukota.go.id
TRANSCRIPT
WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMURPERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGASDAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATU
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PeraturanDaerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlumenetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta TataKerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danPertanahan Kota Batu;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Batu (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
SALINAN
Halaman 2 dari 21 hlm...
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGASDAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTABATU.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.3. Walikota adalah Walikota Batu.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
Halaman 3 dari 21 hlm...
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepaladaerah dan DPRD dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaBatu.
8. Dinas adalah Dinas Perumahan, KawasanPermukiman dan Pertanahan Kota Batu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebutUPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknisoperasional dan atau kegiatan teknis penunjangDinas.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yangberisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayananfungsional yang berdasarkan pada keahlian danketerampilan tertentu.
12. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturanberbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuanyang teratur.
13. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenaipengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatuorganisasi.
14. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untukmenentukan atau mengambil kebijakan dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan.
15. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasanperkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagailingkungan tempat tinggal atau lingkungan huniandan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupandan penghidupan.
16. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsisebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yangdilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
17. Perumahan formal adalah perumahan yangdiusahakan secara bersama-sama sepertipembangunan perumahan oleh pengembang,koperasi, ataupun lainnya secara bersama-sama.
18. Perumahan swadaya adalah perumahan yangdilakukan secara individu atau perorangan.
19. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang yangberfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangankehidupan ekonomi sosial dan budaya.
20. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisikyang memungkinkan keberlangsungan lingkunganpermukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Halaman 4 dari 21 hlm...
21. Utilitas umum adalah sarana penunjang untukpelayanan lingkungan.
22. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebutKasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telahdipersiapkan untuk pembangunan perumahan danpermukiman skala besar yang terbagi dalam satulingkungan siap bangun atau lebih yangpelaksanaannya dilakukan secara bertahap denganlebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dansekunder prasarana lingkungan sesuai denganrencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan olehPemerintah Daerah dan memenuhi persyaratanpembakuan pelayanan prasarana dan saranalingkungan.
23. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebutLisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagiandari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiriyang telah dipersiapkan dan dilengkapi denganprasarana lingkungan dan sesuai dengan persyaratanpembakuan tata lingkungan tempat tinggal ataulingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untukmembangun kaveling tanah matang.
BAB IIKEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, danPertanahan merupakan unsur pelaksana urusanpemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasanpermukiman dan urusan pemerintahan bidangpertanahan.
(2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, danPertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, danPertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah di bidang perumahan rakyat dan kawasanpermukiman dan bidang pertanahan.
(4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danPertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
Halaman 5 dari 21 hlm...
a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategisdi bidang perumahan rakyat, kawasanpermukiman dan pertanahan;
b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidangperumahan rakyat, kawasan permukiman,danpertanahan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahanrakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di bidang perumahanrakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
e. pelaksanaan Administrasi dinas di bidangperumahan rakyat, kawasan permukiman, danpertanahan;
f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran di bidang perumahanrakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehWalikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 3
(1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, KawasanPermukiman, dan Pertanahan terdiri atas:a. Kepala Dinasb. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi:1. Seksi Perumahan;2. Seksi Permukiman; dan3. Seksi Pengawasan Perumahan dan
Permukiman.d. Bidang Cipta Karya, membawahi:
1. Seksi Pengembangan InfrastrukturPermukiman;
2. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan danBina Konstruksi; dan
3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.e. Bidang Pertanahan dan Pemakaman, membawahi:
1. Seksi Pengaturan, Penatagunaan, danPenguasaan Tanah;
2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah; dan3. Seksi Pemakaman.
f. UPTD; dang. Kelompok Jabatan Fungsional.
Halaman 6 dari 21 hlm...
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpimpin oleh KepalaBidang yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala SubBagian yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Bidang.
(6) Hubungan tata kerja antara Kepala Dinas denganbawahan atau sebaliknya secara administratifdilakukan melalui Sekretaris.
BAB IIIURAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian KesatuSekretariat
Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, sertamengendalikan kegiatan administrasi umum,kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dankeuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;b. pengelolaan administrasi kepegawaian;c. pengembangan kompetensi dan kapasitas
kepegawaian;d. pengelolaan administrasi perlengkapan;e. pengelolaan urusan rumah tangga;f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data
perumahan, kawasan permukiman, danpertanahan;
h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program,anggaran dan perundang-undangan;
i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugasBidang;
j. pengelolaan kearsipan dinas;
Halaman 7 dari 21 hlm...
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasidan tata laksana;
l. pengelolaan administrasi keuangan; danm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Pasal 5
(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan
data dan informasi;b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
program dan perundang-undangan;c. melaksanakan penyusunan monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan;d. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja;e. melaksanakan penyusunan laporan kinerja
instansi pemerintah;f. melaksanakan peyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;g. melaksanakan koordinasi kebijakan penataan
pengembangan kapasitas kelembagaan danketatalaksanaan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehSekretaris sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
(2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan
pengiriman surat;b. melaksanakan penggandaan naskah dinas;c. mengelola kearsipan dinas;d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan
keprotokolan;e. melaksanakan tugas di bidang hubungan
masyarakat, publikasi, dan dokumentasi;f. melakukan penyusunan kebutuhan dan
pengelolaan perlengkapan, pengadaan danperawatan peralatan kantor, serta pengamanan;
g. menyusun usulan penghapusan aset sertamenyusun laporan pertanggungjawaban atasbarang inventaris;
h. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhankepegawaian mulai dari penempatan pegawaisesuai formasi;
i. menyusun analisa jabatan pegawai;
Halaman 8 dari 21 hlm...
j. menyusun standar kompetensi pegawai, tenagateknis, dan fungsional;
k. menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dankedisiplinan pegawai, tenaga teknis, danfungsional;
l. melakukan peninjauan masa kerja, pemberianpenghargaan, kenaikan pangkat, daftar urutkepangkatan (DUK), sumpah / janji pegawai,kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentianpegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar;
m. menyusun usulan pensiun;n. mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan
pegawai (bezzeting) berdasarkan beban kerja dinas;o. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk
pembayaran gaji pegawai;p. melaksanakan pengadministrasian dan
pembukuan keuangan;q. menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pengelolaan keuangan; danr. menyelenggarakan administrasi kepegawaian
lainnya dan tugas lain yang diberikan olehsekretaris sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
Bagian KeduaBidang Perumahan dan Permukiman
Pasal 6
(1) Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugasmerumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman, dan pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bidang Perumahan dan Permukiman,menyelenggarakan fungsi:a. perencanaan program bidang perumahan dan
permukiman;b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang
perumahan dan permukiman;c. penyusunan standar operasional prosedur bidang
perumahan, permukiman, dan pengawasan;d. pengendalian data informasi bidang perumahan,
permukiman, dan pengawasan;e. perumusan kebijakan teknis perumahan,
permukiman, dan pengawasan;
Halaman 9 dari 21 hlm...
f. pemberian rekomendasi ijin terkait pembangunanserta pengembangan perumahan dan permukiman;
g. perumusan kebijakan kerja sama dan koordinasidengan badan atau lembaga keuangan;
h. perumusan kebijakan teknis pengelolaanprasarana, sarana dan utilitas perumahan, sertapermukiman;
i. perumusan kebijakan teknis pengawasan kawasanperumahan dan kawasan permukiman;
j. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraandengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihakketiga dibidang penggelolaan perumahan sertapermukiman;
k. perumusan kebijakan teknis pembangunan RumahSusun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik(Rusunami);
l. pelaksanaan fasilitasi dan rehabilitasi penyediaanrumah korban bencana atau relokasi programPemerintah Kota;
m. pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan kualitaskawasan permukiman kumuh;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan bidang perumahan dan permukiman; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 7
(1) Seksi Perumahan mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang
perumahan;c. menyiapkan bahan penyusunan standar
operasional prosedur kegiatan Seksi;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang
perumahan;e. menyiapkan bahan rekomendasi ijin
pembangunan, penerbitan Sertifikat KepemilikanBangunan Gedung;
f. menyiapkan bahan kerja sama dan koordinasidengan badan keuangan dan badan usahapembangunan perumahan dalam daerah;
g. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasipengelolaan prasarana, sarana, dan utilitasperumahan formal dan perumahan swadaya;
Halaman 10 dari 21 hlm...
h. melaksanakan teknis kebijakan dan NormaStandar Pedoman dan Manual (NSPM)pembangunan perumahan swadaya, sertaperumahan formal;
i. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasipembangunan dan pemeliharaan Rumah SusunSewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik(Rusunami);
j. melaksanakan teknis pembinaan pemanfaatanhasil teknologi bahan bangunan, prasarana, saranadan utilitas perumahan;
k. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dankoordinasi pembangunan perumahan PNS;
l. menyiapkan bahan penyusunan pedomanpenetapan harga sewa rumah;
m. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasipembangunan rumah korban dampak bencana danrelokasi;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehKepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
(2) Seksi Permukiman mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang
perumahan swadaya;c. menyiapkan bahan penyusunan standar
operasional prosedur kegiatan Seksi;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang
permukiman;e. menyiapkan bahan rekomendasi ijin terkait
pembangunan dan pengembangan permukiman;f. menyiapkan bahan pendataan kawasan
permukiman;g. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi
pembangunan kasiba dan lisiba;h. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian dan
penanganan masalah kawasan kumuh perkotaan;i. melaksanakan teknis pembinaan peraturan daerah
tentang kebijakan bidang permukiman;j. melaksanakan teknis pembinaan pemanfaatan
hasil teknologi bahan bangunan, prasarana,sarana, dan utilitas permukiman;
k. menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi bantuanpembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah,serta rumah sewa;
Halaman 11 dari 21 hlm...
l. melaksanakan teknis pengelolaan psupermukiman;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
(3) Seksi Pengawasan Perumahan dan Permukimanmempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang
pengawasan perumahan dan permukiman;c. menyiapkan bahan penyusunan standar
operasional prosedur kegiatan Seksi;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang
pengawasan perumahan dan permukiman;e. menyiapkan bahan koordinasi inventarisasi
pendataan perumahan dan kawasan permukiman;f. menyelenggarakan pembinaan perumahan dan
permukiman;g. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepada
badan usaha perumahan dan permukiman;h. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi
pembinaan bangunan perumahan;i. menyiapkan bahan fasilitasi sengketa perumahan;j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi; dank. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
kepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
Bagian KetigaBidang Cipta Karya
Pasal 8
(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskandan melaksanakan kebijakan di bidang infrastrukturdan penataan bangunan, serta air bersih, dansanitasi lingkungan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakanfungsi:a. perencanaan program bidang permukiman;b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang
cipta karya;c. penyusunan standar operasional prosedur bidang
infrastruktur dan penataan bangunan, serta airbersih dan sanitasi lingkungan;
Halaman 12 dari 21 hlm...
d. pengendalian data informasi bidang infrastrukturdan penataan bangunan, serta air bersih dansanitasi lingkungan;
e. perumusan kebijakan teknis penataan bangunangedung pemerintah;
f. perumusan kebijakan pengelolaan dan fasilitasipenataan bangunan dan lingkungan termasukgedung dan rumah negara;
g. pelaksanaan rekomendasi ijin prinsip tata ruangdan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB),sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung,serta ijin penyehatan lingkungan;
h. pembinaan dan koordinasi pengembangan saranaprasarana infrastruktur permukiman;
i. pembinaan dan koordinasi penggunaan saranaprasarana air bersih serta penyehatanlingkungan;
j. pembinaan dan koordinasi sarana prasarana airbersih, sampah dan air limbah;
k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan danpemanfaatan lahan, sarana, dan prasarana TPSdan TPA;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan bidang permukiman; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehkepala dinas sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
Pasal 9
(1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Permukimanmempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang
infrastruktur;c. menyiapkan bahan penyusunan standar
operasional prosedur kegiatan Seksi;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang
pengembangan infrastruktur permukiman;e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi
pengelolaan infrastruktur permukiman;f. menyusun dan menganalisis data informasi
rencana pengembangan infrastruktur permukiman,serta prasarana dan sarana lingkungannya;
g. melaksanakan teknis pemeliharaan prasarana dansarana lingkungan permukiman;
Halaman 13 dari 21 hlm...
h. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan saranadan prasarana infrastruktur lingkunganpermukiman untuk kawasan khusus, daerahbencana dan rawan bencana, serta kawasanmiskin dan kumuh;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
(2) Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan BinaKonstruksi, mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang
penataan bangunan lingkungan dan binakonstruksi;
c. menyiapkan bahan penyusunan standaroperasional prosedur kegiatan Seksi;
d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidangpenataan bangunan lingkungan dan binakonstruksi;
e. menyusun dan menganalisis data informasirencana tata bangunan, serta prasarana dansarana lingkungannya;
f. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasipembangunan, penataan bangunan gedung, danpermukiman;
g. melaksanakan pembinaan teknis konstruksikeamanan bangunan gedung;
h. melaksanakan pembinaan di bidang sistempenyelenggaraan konstruksi;
i. menyiapkan bahan penyusunan harga standarbangunan gedung negara;
j. melaksanakan pembinaan kelembagaan danpembinaan perijinan, rantai pasok material danperalatan konstruksi, teknologi konstruksi danproduksi, serta usaha jasa konstruksi;
k. menyiapkan bahan rekomendasi ijin prinsip tataruang dan rekomendasi ijin mendirikan bangunan(IMB), sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
(3) Seksi Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;
Halaman 14 dari 21 hlm...
b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang airbersih dan sanitasi;
c. menyiapkan bahan penyusunan standaroperasional prosedur kegiatan Seksi;
d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang airbersih dan sanitasi;
e. menyusun dan menganalisis data informasirencana air bersih dan sanitasi;
f. menyiapkan bahan norma, standar, prosedurdan kriteria (NSPK) pelayanan air minum danpengolahan air limbah berdasarkan standarpelayanan minimal (SPM);
g. menyelenggarakan fasilitasi bantuan teknispengembangan sistem penyediaan air minum(SPAM) kepada kelompok masyarakat;
h. menyiapkan bahan rekomendasi penyediaan danpengembangan sistem penyediaan air minum(SPAM);
i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasipenyelesaian permasalahan pengembangan airminum dan air limbah;
j. melaksanakan pembinaan kapasitas teknis danmanajemen pelayanan air minum kepadaperusahaan daerah air minum dan hippam;
k. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasipenyediaan prasarana dan sarana air minumuntuk daerah bencana dan daerah rawanbencana;
l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasipenyediaan, pengembangan, dan pemanfaatanlahan, sarana, dan prasarana TPS dan TPA;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
Bagian KeempatBidang Pertanahan dan Pemakaman
Pasal 10
(1) Bidang Pertanahan dan Pemakaman mempunyai tugasmerumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidangpengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, danpenyelesaian sengketa tanah.
Halaman 15 dari 21 hlm...
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakanfungsi:a. perencanaan program bidang pertanahan;b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang
pertanahan;c. penyusunan standar operasional prosedur bidang
pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah,dan penyelesaian sengketa tanah;
d. pengendalian data informasi bidang pengaturan,penatagunaan, penguasaan tanah, danpenyelesaian sengketa tanah;
e. perumusan kebijakan teknis pembinaan dankoordinasi pengaturan, penatagunaan, penguasaantanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
f. perumusan kebijakan teknis kerja samapengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah,dan penyelesaian sengketa tanah.;
g. perumusan kebijakan penyelenggaraan programdaerah agraria (PRODA) dan program nasionalagraria (PRONA);
h. pemberian rekomendasi izin terkait pemanfaatantata guna tanah;
i. perumusan kebijakan pengelolaan pemakaman;j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan bidang pertanahan; dank. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 11
(1) Seksi Pengaturan, Penatagunaan, dan PenguasaanTanah mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang
pengaturan, penatagunaan, dan penguasaantanah;
c. menyiapkan bahan penyusunan standaroperasional prosedur kegiatan Seksi;
d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidangpengaturan, penatagunaan, dan penguasaantanah;
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakanperencanaan tentang tata guna tanah wilayahperkotaan, pedesaan, dan kawasan tertentu yangdikaitkan dengan keseimbangan perkembanganwilayah, keseimbangan lingkungan, sertakeserasian antar sektor;
Halaman 16 dari 21 hlm...
f. menyiapkan percepatan pelaksanaan pendaftarantanah sistimatis dan lengkap;
g. menyiapkan bahan rekomendasi izin pemanfaatantata guna tanah;
h. menyiapkan bahan penetapan subjek dan objekredistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihanmaksimum dan tanah absentee;
i. melaksanakan pembinaan teknis di bidangpemanfaatan tata guna tanah kepadadinas/instansi pemerintah, swasta, danmasyarakat;
j. menyiapkan bahan perumusan kebijakanpencatatan dan pemanfaatan tanah kosong, tanahterlantar, dan tanah ulayat;
k. menyiapkan bahan perumusan kebijakanpengadaan tanah untuk kepentingan umum,pengukuran, dan pemetaan;
l. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasipelaksanaan ganti rugi tanah yang diakibatkanoleh adanya pengadaan tanah untuk kepentinganumum;
m. menyiapkan bahan koordinasi terkait penguasaantanah;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
(2) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang
penyelesaian sengketa;c. menyiapkan bahan penyusunan standar
operasional prosedur kegiatan seksi;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang
pengaturan penyelesaian sengketa;e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi
penyelesaian perselisihan pertanahan, Proda danProna;
f. melaksanakan pelayanan pengelolaan pengaduansengketa tanah, Proda dan Prona;
g. menyiapkan bahan penyusunan Tim fasilitasipenyelesaian sengketa tanah, Proda dan Prona;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi danidentifikasi penyelesaian sengketa pertanahan,Proda dan Prona;
i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja samadinas/instansi pemerintah, swasta, BUMN danBUMD terkait penyelesaian sengketa pertanahan,Proda dan Prona;
Halaman 17 dari 21 hlm...
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan seksi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
(3) Seksi Pemakaman mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang
pemakaman;c. menyiapkan bahan penyusunan standar
operasional prosedur kegiatan seksi;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang
pemakaman;e. menyiapkan bahan pendataan dan pemetaan lokasi
pemakaman;f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan
pemakaman;g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi
pembangunan dan pengembangan pemakaman;h. melaksanakan pendataan dan inventarisasi barang
milik daerah berupa makam besertakelengkapannya;
i. melaksanakan teknis operasional penagihanretribusi daerah pada Pemakaman;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan seksi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.
BAB IVUNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 12
(1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasionaldan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, nomenklatur,susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi UPT Dinasdiatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
Halaman 18 dari 21 hlm...
BAB VKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlahtenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yangterbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangkeahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenagafungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsionalditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan danbeban kerja dengan berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.
BAB VITATA KERJA
Pasal 15
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KepalaDinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dansingkronisasi baik dalam lingkungan masing-masingmaupun antar satuan organisasi di lingkunganPemerintah Daerah, serta instansi lain diluarPemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknyamasing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasibawahannya masing-masing dan bila terjadipenyimpangan agar mengambil langkah yangdiperlukan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawabmemimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjukbagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikutidan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab padaatasannya masing-masing serta menyampaikanlaporan berkala tepat pada waktunya.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuanorganisasi dan bawahannya wajib diolah dandipergunakan sebagai bahan untuk penyusunanlaporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjukkepada bawahannya.
(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepadaatasan, tembusan laporan wajib disampaikan pulakepada satuan organisasi lain yang secara fungsionalmempunyai hubungan kerja.
Halaman 19 dari 21 hlm...
BAB VIIPENGISIAN JABATAN
Pasal 16
(1) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danPertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotadari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atasusul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipilnegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatanpimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatanpengawas Perangkat Daerah wajib memenuhipersyaratan kompetensi:a. teknis;b. manajerial; danc. sosial kultur.
(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yangmenduduki jabatan Perangkat Daerah harusmemenuhi kompetensi pemerintahan.
(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasipendidikan, pelatihan teknis fungsional, danpengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikandengan sertifikasi.
(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan,pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalamankepemimpinan.
(7) Kompetensi sosial kultur sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerjaberkaitan dengan masyarakat majemuk dalam halagama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasankebangsaan
(8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dengan berpedoman pada peraturanperundang-undangan.
Halaman 20 dari 21 hlm...
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 18
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, PeraturanWalikota Batu Nomor 47 Tahun 2013 tentang PenjabaranTugas dan fungsi Dinas Perumahan Kota Batu (BeritaDaerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 20/D) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 79/D
Ditetapkan di Batupada tanggal 20 Desember 2016
WALIKOTA BATU,
TTD
EDDY RUMPOKO
Diundangkan di Batupada tanggal 20 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
TTD
WIDODO
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU
KEPALADINAS
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIANPROGRAM DAN
PELAPORANSUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
BIDANGPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
UPTD
SEKRETARIAT
SEKSIPERUMAHAN
SEKSIPERMUKIMAN
GARIS KOMANDO
GARIS KOORDINASI
BIDANGCIPTA KARYA
SEKSIPENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
SEKSIPENATAAN BANGUNAN LINGKUNGAN
DAN BINA KONSTRUKSI
BIDANGPERTANAHAN DAN PEMAKAMAN
SEKSIPENGATURAN, PENATAGUNAAN, DAN
PENGUASAAN TANAH
SEKSIPENYELESAIAN SENGKETA TANAH
SEKSIPEMAKAMAN
SEKSIPENGAWASAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
SEKSIAIR BERSIH DAN SANITASI
Lampiran Peraturan Walikota BatuNomor : 79 Tahun 2016Tanggal : 20 Desember 2016
WALIKOTA BATU,
TTD
EDDY RUMPOKO
Halaman 21 dari 21 hlm...