salinan balangan - banjarmasin.bpk.go.id · sebesar 5% (iima persjnl dari halga pembayaran yang...
TRANSCRIPT
SALINAN
PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YAHG MAHA ESA
Menimbang a.
Mengingat 1.
b.
BUPATI BALANGAN,
bahwa tempat hiburan dan berbagai kegiatan
hiburan di Kabupaten Balangan berkembangdengan pesat dan- terus bertambah jumlahnyaberiiteraksi dengan pertumbuhan penduduk;
bahwa dengan diberiakukannya Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah terhadap pembayaran atas lasahiburan dikenakan kewajiUan pajak untukmeningkatkan PencaPalanpembangunan di daerah;
pemerataan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud. dalam huiuf a dan huruf b' perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Hiburan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentangPembeitukan
-Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi KalimantanSeiatan (LembarJn Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 42651;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Repubiik
Ind.onesia Tahun 2AA;4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah airrUu'f' beberapakali' terakhirdengln Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008
i""t?"g Perubihan kedua atas Undang-UndangNomoi32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik- indonesia Tahun 2OO8
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
2.
3,
Indonesia Nomor a84fl;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangperimb-angan Kiuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak baerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5Oa9);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ot1 tentangpembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7ilo*o, 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pe-merintahan Daerah Provinsi' dan
Pemerintahan Daerah Kabupate n I Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82'
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor a737\;
7, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (LembJran Negara Republik IndonesiaTahun 2O1A Nomor Lig, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9l Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang DipungutBerdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak - ^(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, rambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5L79\;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Beriti Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 694\;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun200stentangUrusanPemerintahyangmenjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan (Lem!11an- - Daerah
Kabupaten Balangai Tahun 2008 Nomor A2'
4.
5.
i1.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Baiangan
Nomor 43);
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran naerlh Kabupaten Balangan Tahun
2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 44\ Sebagaimana
telah d"iubah, teralhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
AtasPeraturanDaerahKabupatenBalanganNomor 03 Tahun 20OB tentang PembentukanOrganisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Ka6upaten Balan gan(Lembaran D aerah Kabupaten
Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupatene"t".,f.tt Tahun 2OOg Nomor 1O, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor
55).
Dengan Persetujuan Bersama
12.
DHTIIAN PERWAI{ILAN RAKYAT DAERAH
I(ABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan : PERATURAN DAER.A'H TENTANG PAJAK IIIBURAN'
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah kabupaten Balangan'
2. pemerint*t, p^.r"fr adatafr Pemeiintah kabupaten Balangan'
3. BuPati adalah BuPati Balangan'+. Dewan perwakilan Ral<yat baerah yang selanjutnya disebut DPRD
adaiah Dewan perwakilin Ralryat !3er1h kabupaten Balangan'
5. pejabat adalah Pejabat v""e diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai deigan peraturan perundang-undangan
Yang berlaku'
6. Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selaljiltnya disebut dengan PPNS
adalah feniria* Pegawai -Negeri Sipil Kabupaten Balangan yang
bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku.
7. ^Badan aaiiarr sekumpulan orang atau modal yanS merupakan suatu
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidakmelakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komand.iter, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya'B, pajak Hibuin yang selanjutnya disebut Pajak adaiah pajak
atas penyelenggaraan hiburan.g. Hiburan adai-a-h semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran'
10. surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkatSPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan d-an/atau pembayaran pajak, .objek pajak
dan/Ltau burkariobjek pajak, d.anfatau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak.12. W4iU Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
paj;k, pemotong pajak, din- pemungut pajak, yang mempunyai hak
i"" kiwajiban- peipEakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah' .
13. irl"*. P"j"i adalaii'jangfcawaktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur-dengan Peraturan Kepala Daerah paling lam.a
3 (tiga) bulan lialender, yaig menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk*.rr[hi1'-,ng, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
L4. Tahun fajll addafr jangka *u.kt, yang 1amanya.L (satu) tahun
kalender, -kecuali
bila-wEib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kaiender'15. pajak yang teritang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, daiam Masa Pajak, daiam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak ""=rrr.i d"r,.grt ketent,an peraturan perundang-
undangan PerPajakan daerah'16. Pemungutan
- "dd*ft
suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpllnan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajakyangterutangsampaikegiatanpenagihanpajakkepadaWajibPajak serta pengawasan penyetorannya'
lT. Surat Setoian Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSIP,
adalah bukti p"irb*y*rr, atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara tain t<e kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh BuPati.18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat sKpnKe, 'd,.i,r, surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran p"d"k p4"\t besarnya sanksi administratif'
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar'tg. Surat f.i"tli"n " f4"at Daerah Kurang Bayar Tambahan' yang
selanjutnya disingt<ai SXppKBT, adalah iurat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan'
24.
21.
23.
22.
surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah .rrr.t ketetapan pajak- y"{g menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya d"rg* jumtaft kredit pajak atau pajak
iiau.t terutang dan tidak ada kredit pajak'surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat sKpDLB, aiaiah surat ketetapan pajak yang menentukan
,umu;,, kelebihan pembayaran pajak kaiena jumlah kredit pajak lebih'b..u, daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang'
Surat la[ifran-eLia[ Dierah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat ,rrrt t melakukan tagihan pajak danlatau sanksi
administratif berupa bunga danlatau denda'Surat Keputusan Pemtetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
p.'""a""g.undang*',p".p4akandaerahyangterdapatdalamSuratpemberitahuan P"j"k f'erutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, -Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahai, Surat Ketetapan Pajak naerahNihil, surat retetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, surat Tagihanpajak Daerah, Sural Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.surat Keputusan Keberatan adaiah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, surat Ketetapan
p"l"r. Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, surat
feietapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
p":"f. baerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
24.
diajukan oleh Wajib Pajak'2s. Futusan Banding adalah putusan badan peradilan-. pajak ata-s
banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulk.n data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, keirajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumiah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutupd'engan*,,yo*,..laporankeuanganberupaneracadanlaporan laba?ugi untuk periode Tahun Pajak tersebut'
BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan
Hiburan.
Pasal 3
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut baYaran.
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) adalah:
a. tontonan film;b. pagelaran kesenian, musik, tari' dan/atau busana;
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
d. pameran;;. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
f. sirkus, akrobat, dan sulaP;
g. permainan bilyar, golf, dan boling;
h. pacuan kuda lk"rrd.ru"an.bermolor, dan permainan ketangkasan;
;. ianti pi:ai t.neksi, mandi uap/ spa' dan pusat kebugaran
ffitness centefi, danj. pertandinganolahraga'
(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini adalah : ,h .ralnrn ,"ensr budaya*. prog.r* kerja pemerintah dalam pengembangan senl
tradisional;b. program t er.j" pemerintah dalam pengembangan pendidikan dan
ilmu Pengetahuan;c.program-kerjapemerintahdalammengeksposhasilkerja
daeiah / pr-*"i"tt pembangunan daerah;
d. suguhan resmi pada acara pemerintahanl
e. periindungan bagi p",,y',,d"''g cacat/tempat pijat/urut para
tunatera atau perorang""- it"al*ional skala- kecil dalam rangka
mengurangi jumlah ptt'gangguran di daerah;
e. hiburan d"alam ,.rrgk'- peiingatan hari besar keagamaan yang
bersifat umum terkecuali dipungut pembayaran'
Pasal 4
(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang
menikmati hiburan'
(2) WEib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang'
menyelenggarakanhiburan'
BAB IIIDASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
(1)Dasarpengenaanpajakhiburanadalahjumlahrrangditerimaatau'-' ,.rrg ".rr"ru*nya diteiima oleh penyelenggara hiburan'
(2)Jumlahuangyangseharusnyaditerimasebagaimanadimaksudpadaayat(l)termasukpotonganhargadantiketCuma-CumayangJiUerii<an kepada penerima jasa hiburan'
Pasal 6
Besaran tarif pajak hiburan adalah :
a. Golongan ai terdiri dari -p*g.t".*n.
busana, kontes kecantikan,
diskotik, karaoke, klab ma1#;;;;?i1"1 ketangka"-Tli:"ti pijat'
mandi uap/ spa d"an reften;-";; hokl berkelas atau sejenisnga, tarif
pajak Hiburan ditetapkan ..u""" r 3Oo/o (tiga puluh persen) dari harga
pembayat"" V""g ditlrima oleh penyelenggara hiburan'
b. Golongan Ai blrupa tontonan nm studio dan pameran yang
d.iselengg ^tuku, Ai ma1 7 p t*i- tirtt Paj ak Hiburan ditetapkan sebesar
6
C,
20%(duapuluhpersen)darihargapembayaranyangditerimaolehpenyelenggara hiburan.Golongan 81 terdiri dari pagelaran musik dengan mendatangkan artis
terkenal atau band terkenal termasuk hiburan yang diadakan oieh
partai dan atau para kandidat calon pada penyelenggaraan kampanye
iarif pajak Hibuian ditetapkan sebesar 15vo gima belas persen) dari
fr".gu pembayaran yang diterima oleh penyelenggara
hiburan/ Pelaksana kamPanYe.Golongan 82 terdiri aari permainan biiyar, futsal, dan kendaraan
bermotor tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar lAo/o (sepuluh
persenl dari harga pembayaran yang diterima oleh penyelenggara
hiburan.e. Golongan C terdiri dari pagelaran kesenian, tari, dance competition,
sirkus] akrobat, dan sulap yang diselenggarakan oleh suatu even
organizer tarif Pajak Hiburln ?ltetapkan sebesar LAoh (sepuluh
pe?seny dari harga pembayaran yang diterima oleh penyelenggara
hiburan.f. Golongan E1 terdiri dari khusus refleksi, pusat kebugaran ffifness
centefl dan pertandingan olahraga tarif - Pajak Hiburan. ditetapkan
sebesar 5% (iima persJnl dari halga pembayaran yang diterima oleh
penyelenggara hiburan.h. Golongan E2 berupa hiburan kesenian raL<yatltradisionai tarif Pajak
Hiburan ditetapkan sebesat 2,5o/o (dua koma lima persen) dari harga
pembayaran yrrg diterima oleh penyelenggara hiburan terkecuali
.tu." p.r.etujuan Eupati mendapatkan pembebasan pajak.
d.
Besaran Pokokmengalikan tarifPengenaan Pajak
BAB IV
CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara^".U.gti*ana dimaklud dalam Pasal 6 dengan Dasar
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5'
BAB V
UIILAYATI PEMUNGUTAN
Pasal 8
pajak yang terutang dipungUt diwiiayah daerah penyelenggaraan
hiburan.
BAB VI
MASA PAJAK DAN SAA.T PAJAK TERHUTANG
Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kaiender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraiuran Bupati paling lama 3 (tiga)
bulan kalend.er, il;t menjadl dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung'
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang'
7
Pajak terutanghiburan.
Pasal 1O
dalam masa pajak berlaku pada saat penyelenggaraan
BAB VII
PEMBUKUAIiI I PEN CATATANDAN PEMERIKSAAN PEMBUKUAN
Pasal 11
(i) Penyelenggaraan Hiburan yang sifatnya temporer setelah
mendapatkan rzin dari Bupati dJam waktu kurang atau sampai
dengan 1 (satu) buian Kalender, pencatatan penjualan. karcis atau
""3#i""ya dijadikan dasar perhitungan pembayaran pajak terutang'
(2) Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu atau penyelenggaraan
hiburan bersifat permanen wajib menyelenggarakan pembukuan atau
Pencatatan.
(3) Kriteria wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara
pembukuan atam pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diut.rt dengan Peraturan BuPati'
Pasal 12
(i) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajibarr perpajakan, . d-alam. rangka
melaksanakan peraturar, p" rrr,.drn g-.,rrrd*r, gan pe rp aj akan daerah.
(2) Wajib pajak yang diperiksa wajiba. memperliirattlan- dan meminjamkan _ dokumen tatalaksana
p.*u*t.,'', yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
terhubungan dengan objek pajak terutang;b. memberikl"n kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang aianggap p.ri, dan memberi bantuan untuk kelancaran
Pemeriksaan;c. ^Ivlemberikan keterangan yang diperlukan'
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak
Hiburan diatur dengan Peraturan Bupati'
BAB VIIIPENETAPAN PAJAK
Pasal 13
(1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD'
(2) SPTPD harus diisi denganditandatangani oleh wajib Pqiak
jelas, benar, dan lengkaP serta
u.t*., berdasarkan adanYa kuasa'
(3) SpTpD sebagaimana dimaksud pada ayat (i), harus disampaikan
kepadaeupatiataumelaluipejabal{angditunjukselambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak'
(4) Bentuk, isi dan tatacara mengisi sPTPD diatur dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 14
wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksudpasal 13 Lyat-(1) ?igunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang'
BAB IXPEMUNGUTAN PAJAK
Bagian KesatuTata Cara Pemungutan
Pasal 15
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan'
(2) wajib pajak Yans meT:l!!idengan menggunakan SPTPD.
kewajiban perpajakan sendiri dibayarSKPDKB, dan I atau SKPDKBT.
Pasal 16
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati daPat menerbitkan :
a. SKPDKB daiam hal :
1. jika berdasarkan hasil pemerik*t?l atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;2,jikaSPTPDtia"tdisampaikant<epadaBupatidalamjangka
waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dan setelah
ditegur *.iu.." tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3.jikat"**.;iu"''mengisiSPTPDtidakdipenuhi,pajakyangterutang dihitung secara jabatan'
b. SKpDfnf lita diteirukan data baru dan/atau data.yalg semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
pajak yang terutang sama besarnya deng11
"i"ii pu:"f."tidak terutang dan tidak ada kredit
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaim*r, Ji*"f,sud p*a* .yri (lihuruf a angka 1) dan angka 2)
d.ikenakan sanksi administraiif bempa bunga sebesar 2o/o (dua
persen) *"U.ri*., dihitung aaii pajak y*19 kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu p"fiirg. fgma 24 (dua puluh empat) buian
dihiiung sejak saat terutangnya pajak'
yang terutang.c. SKPDN jika jumlah
jumlah kredit Pajakpajak.
(3) Jumlah kekurangan pajaf yang . terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksua'pua" ayat-(l) hyruf b dikenakan sanksi
ad.ministratif berupa kenaikan Jebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut'
{4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika' ' Wajib pajak "melaporkan sendiii sebllum dilakukan tindakan
pemeriksaan.
{5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud' ' p.d"
^y"t it1 f,lruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar Z}o/o\dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif -berupa
bunga sebesar 2o/o {dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka riaktu i"iirrg -laia 24 (dua puluh empat) bulan
dihitun[ sejak saat terutangnya pajak'
Pasal 17
(1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan
dicatat daiam buku Penerimaan'
(2)Bentuk,jenis,isi,ukurantandabuktipembayarandanbukupenerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh BuPati.
Bagian KeduaTata Cara PembaYaran
Pasal 18
(1) pembayaran pajak sesuai wa!!E yang ditentukan dalam SPTPD,. ,
SKPDI{B, SKPbKBT dAN AIAU STPD.
(2)PembayaranpajaEseb-agaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandengan menggunakan SSPD'
Pasal 19
(1) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan, dapat memberikin persetujuan kepada wajib pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak'
(2) Angsuran pembayaran p?jak dilakukan Secara teratur dan berturut-
turut dengan diklnaka, Urttgt 2o/o {dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yana belum atau kurang bayar'
(3)Penundaanpembayaran-pajaksampaibataswaktuyangditentukan,dikenakan bunga 2vo {dua perseni sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang di baYar'
Pasal 20
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan
10
Pasal 21
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jlt-ut-' ..--O"jak dahm tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari t ^sii
-penelitian SPIPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tuiis dan/atau saiah hitung'
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hrrrrf ."dan hu.if b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bung, -*"b"=
ar 2ah (dua persen) setiap bu13n
untuk paling lama 15 {lima beias) bulan sejak "a''t terutangnya pajak'
penundaan Pembayaran pajak diatur d.engan Peraturan Bupati'
Bagian KetigaSurat Tagihan Pajak
Bagian KeemPatPenagihaa Pajak
Pasal22
(L) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan p-elaksanaan penagihan pajak
dikeluarkrr, 7- itd.rr.) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Surat Teguran atau Surat Peringatat- -"t?, surat lain yang sejenis
sebagaim*rr"-Jim*t sud. pada *y*f1t1 dikeluarkan oleh Bupati'
Pasal 23
(1) Dasar penagihan pgja\ adalah SKPD' SKPDKB' SKPDKBT' STPD'
surat reputusan'p6*u"t r"ii, surat' Keputusan Keberatan, dan
Rrtusan Banding, yang *.rfri"*i p""a*Uhhan jumlah berdasarkan
Peraturan Daerah ini'
(2) penagihan paiak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
'-' i;i;i-bd# *tj.t tanggal diterbitkan srPD'
Pasal 24
{1) Apabila iumlah pajak yang masih harus dibayart^'
jalr;ka *"r.t ."brgai*ana ditentukal *Yl"Suiat Peringatan atau surat lain yang seJenls'
harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa'
(2) pejabat menerbitkan surat paksa segera, seteiah lewat 21 {dua puluh
satu hari) ".j-tr. t""ggal surat tegu-ran atau surat Peringatan atau
Surat Lain Yang sejenis'
tidak dilunasi dalamSurat Teguran ataujumlah Pajak Yang
11
Bagian KelimaPenYitaan
Pasal 25
(1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
2x24 Jam """La"L tanggal penetapan yang tercantum dalam Surat
Frt "", Pejabat dapat segera - menerbitkan Surat Perintah
Melaksan"kr., Penyegelan terhadap tempat usaha atau sarana
prasarana dalam pelaksanaan hiburan'
(2) Apabiia melewati batas waktu tanggal yang ditentukan dalam Suratperintah
""U"J"i*una dimaksud ["4"- ayat 11), Wajib Pajak masih
tidak melunaJi pajak terutang y"ttg haius dibayar, maka pejabat
segera menerbitku' Srt"t Peri"niah Melaksanakan Penyitaan paling
lambat 10 (sepuluh hari) sesudah tanggal pemberlakuan Surat
Perintah Melaksanakan Penyegelan'
(3) Obyek dari penyitaan adalah barang Penanggung Pajak yang dapat'-'diiadikan jaminan pajak tidak teikecuali yang berada ditempat
hiburan.
Pasal 26
setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi
utang pajaknya setllah iewat waktu i0 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan Surat Perintah Melaksanal"tt Penyitaan' Pejabat
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara.
Pasal 27
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan pelelariga.r, irt, sita memberitahukan dengan segera
*t"^tr" tertulis kepada Wajib Pajak'
Pasal 28Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati'
BAB XINSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29
(1) Bupati dapat memberikan insentif bagi Instansi yang melaksanakan
pemungutanPajakberdasarkanpencapaiankinerjatertentuterdasarkan ketentua' Peraturan Pemerintah'
(2) pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah'
(3) Tata cara Pemberiandimaksud Pada aYat (i)
dan pemanfaatan insentif sebagaimana
diaiur teUif, lanjut dengan Peraturan Bupati'
t2
BAB XIKEBERATAN DAN BANDING
Pasal 3O
(1) WEib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat Yang ditunjuk atas suatu:A, SKPD;c. SKPDKB;d. SKPDKBT;e. SKPDLB;f. SKPDN.
tzt i<eueratan diajukan secara.tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas'
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paiing lama 3 {tiga)'-' brrlr.rt sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau p-emungutan
sebagaimana ainiitcsud pada "yII (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka *Lkt*, itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya'
(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumiah yang telah disetujui Wajib Pajak'
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),"ayat {2\, ayut (3), dan lrlt (a) fidak dianggap sebagai'Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan'
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui
surat pos teicatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan'
Pasal 31
(1) Bupati daiam jangka waktu. paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak' 'tanggal Surat Ke[eratan ditlrima, harus memberi keputusan atas
keberatan Yang diajukan.
(2)KeputusanBupatiataskeberatandapatberupamenerimaseluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak
yang terutang.
{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) teiah
lewat dan eupati tidak meriberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan'
Pasal 32
(1}wajibPajakdapatmengajukanpermohonanbandinghanyakepada' 'perigadilan fajat terhaJap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetaPkan oleh BuPati'
{2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diajukan
secara tertulis dalam baftasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
13
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,
dilampiii ""ii.r"tt dari surat keputusan keberatan tersebut'
(3) pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban' '*.*bayar pu-3.t sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding'
Pasal 33
(l)Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan' 'sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 27o (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 {dua puluh empat) bulan.
{2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 507o
(lima p,rt.rr, persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
iceberaian dikurangi d"rrg"r, pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif U.trpr. denda - iebesar 5Oo/o (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar lOoo/o
(seratus persen) dari jumlah pajak .berdasarkan Putusan Bandingdikurangi d"rrg"n pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.
BAB XIIPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANG4N KETETAPAIi[' DAN- ipuCnepUsdlu ATAU PENcIiRANGAN SANKSI ADMINISTRATII'
Pasal 34
(1) Atas permohonan wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala
Daerah dapat membetulkan -stcpD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
yang dalam penerbitannya terdapat kesaiahan tulis dan/ataui.eJafr"n hitung d.an/atau kekeliruan penerapan ketentrran tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Bupati daPat:a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunfa, dJnda, dan kenaikin pqiak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan -perpajakan
daerah, dalam hal
sanksi terslbut dikenaka., kat*.,i kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;b. mengurangkan atau *.*bu.t,lkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD Yang tidak benar;
t4
mengurangkan atau membatalkan STPD;
memlbatal[an hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; danmengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkanpertimbarg"r, kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisitertentu objek pajak.
(3) Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara pengurangan ataupenghapusan sanksi admir,istratif dan pengurangan atau pembatalanketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ diatur dengan
Peraturan BuPati.
Pasal 35
(1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
3Kpbxe, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada^Bupati
atau Pejabat, ielambat-lambatnya 30 (tiga putuh) hari sejak
tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan Yang jelas.
(2) Bupati atau Pejabat dalam waktu paiing lama 3 (tiga) bulan sejak' '*r*t permohoian sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ diterima,
sudah harus memberikan keputusan.
(3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud'-'pr.d. ayat (3) pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
pengahapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggapdikabulkan.
BAB XIIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK
Pasal 36
(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan_pengembalian kelebihan' ' pembay*rrn p".j"t kepada Bupati atau pejabat secara tertulis
dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. nama dan alamat wajib Pajak;b. masa pajak;c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;d. aiasan yang jelas.
(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)' ' buLn sejah diterimanya permohonan pengembalial kelebihan
pembayaran pajak sebaglimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
memberikan kePutusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaiman? dimaksud pada ayat t2\' 'dilampaui, Eupati atau pejabat tidak memberikan keputusan,
p.r*ohorr.., pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitlian dalam waktu paling lama
1 (satu) bulan.
c.d.
e.
15
(a) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, keiebihan pajak' '
".b.g.imana ^dimaksud -
ayat (2t langsung diperhitungkan untukmelunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud'
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu' ' paliig lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
(6) Apabila pengembaiian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
iewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati ataupejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o {dua persen) sebulan
atas keteriambatan pembayaran pajak.
Pasal 37
(1)Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utangp4ak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat {41
pembayarannya dilaf,ukan dengan cara pemindahbukuan dan buktipemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran'
(2)Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 36 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XtVKEDALI'WARSA
Pasal 38
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaiuwarsa setelah' '*.l^-paui jangka waktu 5 {1ima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajlt , kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakpidana di bidang perpajakan daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan p4ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitungsejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut'
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud' ' padi ayat (21 huruf
-b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatat an masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat(2)hurufbdapatdiketahuidaripengajuanpermohonanangsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak.
16
Pasal 39
{1) Bupati berwenang menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang' ' fajlk yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39
ayat (1).
(2) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsaselanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVKTTENTUAN KHUSUS
Pasal 4O
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak iain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WajibPajak daiam tangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankankelentuan peratuian perundang-undangan perpaj akan daerah.
(21Laransan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadaptenagi ahli y".tg ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalampelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.(3) Dikecuaiikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah:a. ee.;aUai dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi
ahli dalam sidang Pengadilan;b. Pejabat d,anlatau tet"g^ ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
mimberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atauinstansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan
dalam bidang keuangan daerah.
(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertuliskepad. p".irUrt iebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahlisebagaimana dimaksud pada ayat (2), agat memberikan keterangan,
memlerlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada
pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana
atau perdata, "tu.u
p.r*intaan hakim sesuai dengan Hukum Acara
Pidana dan Hukum Acara Perdata, walikota dapat memberi tzintertuiis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), {antenaga ahli seba[ui*r.r. dimaksud pada ayat {2), untuk_mcmberikandan memperlihalkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang
ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta'
t7
BAB '(VIKETENTUAN PENYIDII(AN
Pasal 41
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan PemerintahDaerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabatpegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yangdiangkat oieh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakanDaerah agar keterangan atau iaporan tersebut menjadi lebihlengkap dan jelas;
b. meneiiti, mencari, dan menglimpulkan keterangan mengenal orangpribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atauBadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakanDaerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengantindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, Serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
g. *"tyotrh berhenti danlatau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;h. memotret seseorang Yang
perpajakan Daerah;berkaitan dengan tindak Pidana
i. memanggil orang untuk didengarsebagai tersangka atau saksi;
keterangannya dan diPeriksa
j. menghentikan penyidikan; dan/ataut. metat<ukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan' 'dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyakepada benuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
18
BAB XVIIKETENTUAN PIDANA
Pasal 42
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPIPD- 'ataju mengisl d".rgr..t tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keteringan yang tidak benar sehingga merugikan
keuan[an Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama i {satu) tahun ,t",, pidana denda paiing banyak 2 (dua) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar'
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau' ' mengisi
-aeng".r -tiA*-benar "t*., tidak lengkap atau melampirkan
keterangr.tt y*t g tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat d-ipidana dengan pidana penjara paling larrla 2 (dua) tahunatau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar'
(3) Terhadap penyelenggara hiburan yang bersifat temporer dan
mengab"lt "r, klwajiban pembayaran pajaknya dengan meninggalkan
wilafafr daerah Kabupaten Balangan dapat dimintakan bantuan
t<epada Kepolisian Republik Indonesia melalui Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk menindak perbuatan
tiriaat pidaia perpajat<^r, dr,.tu.h tanpa melaiui proses penagihan
sebagaimana ai.t .- dalam Peraturan Daerah ini dan kepada
p*rryil".rggara dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diaturdalam ketentuan ayat {2) Pasal ini'
Pasal 43
(1) pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk.oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak *"*.t.rhi kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dipidanadengLn pid"ana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. dan pidana
denia p"U.rg banyak n[ +.OOO.OOO,O0 (empat juta rupiah).
(2\ Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
*"riyiu.bkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 40 ayat (1) dan ayat {2\ dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun.dan pidana denda paling
Lanyak Rp. 1O.OOO.O0O,0O (sepuluh juta rupiah)'
t3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar'
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
pasal ini, sesuai dengin sifatnya ad.alah menyangkut kepentinganpribadi seseorang atlu Badan selaku WEib Pajak, karena itudijaaikan tindak pidana pengaduan'
19
Pasal 44
Penerimaan atas peiaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (21 merupakanpenerimaan negara.
Pasal 45
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelahmelampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajakatau blrakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajakatau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan'
BAB X\NIIKETENTUAN PET{UTUP
Pasal 46
Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
meng..rai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturaneupati dan atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Piraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan'Ditetapkan di Paringinpada tanggal 5 Maret 2O\2BUPATI BALANGAN,
Ttd
H. SEFEK EFFENDIE
Diundangkan di Paringinpada tanggal 5 Maret 2412SEKRBTARIS DAERAHKABUPATEN BALANGAN,
Ttd
H. M. RIDUAN DARLANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OI2 NOMOR 14
suai dengan aslinya.m Setda Kab. Balangan,
)
20