sakip.sumbarprov.go.id bapedalda 2016.pdfsakip.sumbarprov.go.id
TRANSCRIPT
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
BAPEDALDA TAHUN 2016
LAPORAN AKUNTABILITAS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis
Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan
yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 92 tahun 2009 tentang Rincian
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Barat, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Barat (selanjutnya disebut Bapedalda) mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah.
Terdapat beberapa isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas Bapedalda. Isu pertama
terkait masalah perubahan kualitas air terutama pada sungai segmen perkotaan, antara
lain Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Ombilin dan Batang Pangian. Hal ini
antara lain disebabkan pencemaran limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah
padat. Limbah domestik perkotaan merupakan gabungan dari limbah rumah tangga,
limbah perhotelan, rumah sakit dan Rumah Potong Hewan (RPH). Parameter pencemar
dominan adalah Fecal Coli dan Total Coliform, dengan kategori cemar berat, terutama
yang berada pada segmen Kota Bukittinggi dan beberapa titik di Kabupaten Agam. Isu
kedua terkait dengan masalah limbah (sampah) yaitu meningkatnya jumlah timbulan
sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana
pengolahan sampah. Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau pemukiman
yang berada pada sempadan sungai, danau dan wilayah pesisir walaupun pemukiman
tersebut cukup padat. Di sisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama
sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi gas rumah kaca (GRK).
Isu lainnya adalah belum terkelolanya limbah B3 dan limbah cair rumah sakit serta hotel.
Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit
pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran di
Sumatera Barat, sehingga isu limbah cair dan limbah B3 rumah sakit dan hotel patut
menjadi isu prioritas.
Isu ketiga, terkait kebencanaan, baik bencana alam (gempa bumi baik tektonik maupun
vulkanik) maupun bencana lingkungan (banjir, longsor, dan kebakaran hutan). Isu
kebencanaan yang menjadi prioritas di Sumatera Barat yaitu banjir, longsor dan
kebakaran hutan.
Penetapan Kinerja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yang dimuat dalam
lampiran LAKIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja
Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ iv
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI iv DAFTAR GAMBAR vi DAFTAR TABEL vii DAFTAR GRAFIK ix
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
A. Rencana Kinerja Sasaran 6
B. Rencana Kinerja Kegiatan 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11
A. Capaian Kinerja Organisasi 11
I. Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan
12
1. Indeks Kualitas Air 13
2. Indeks Kualitas Udara 19
II. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
23
1. Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standard Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan
24
2. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan
37
3. Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
48
III. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penaatan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat
56
IV. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
66
1. Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih
66
2. Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)
73
3. Usaha/kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan lingkungan hidup
78
4. Persentase bank sampah yang aktif dari seluruh bank sampah yang terdata tahun 2015
83
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ v
B. Realisasi Anggaran 86
1. Realisasi APBD 2016 86
2. Realisasi APBN 2016 89
BAB IV PENUTUP 90
LAMPIRAN A. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016
B. Penghargaan yang diterima SKPD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ vi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Strategi dan Kebijakan Bapedalda Prov. Sumbar 4
Tabel 2 Rencana Kinerja Sasaran 6
Tabel 3 Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Bapedalda 7
Tabel 4 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016
10
Tabel 5 Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah Tahun 2016
5
Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS1 13
Tabel 7 Kisaran dan kategori IKLH/IKA/IKU 17
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS2 24
Tabel 9 Persentase Pembobotan dan Item-Item Penilaian untuk 3 (Tiga)
Kriteria Pengimplementasian Implementasi SOP dalam
Penyelenggaraan Amdal KPA Kabupaten/Kota
26
Tabel 10 Hasil Perhitungan Tingkat Kesesuaian/Ketaatan KPA
Kabupaten/Kota dalam Mengimplementasikan SOP Sesuai
Peraturan Tahun 2016
29
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Jumlah KPA
Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan SOP Sesuai
Peraturan Tahun 2014 – 2016
32
Tabel 12 Jenis kegiatan dan/atau usaha yang telah dilakukan Pembinaan dan
pengawasan Implementasi Perizinan Lingkungan Tahun 2016
40
Tabel 13 Jumlah Sektor kegiatan dan/atau usaha yang ada di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 Berdasarkan Data dari 19
Kabupaten/Kota 2016
41
Tabel 14 Perbandingan ketaatan pemilik kegiatan yang dilakukan pembinaan
dan pengawasan (PROPER/PROPER DAERAH, pembinaan hukum
dan perizinan, dan pengawasan pengendalian terhadap
Pengelolaan Usaha/Kegiatan) 4 (empat) tahun terakhir
45
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Jumlah
Dokumen Perencanaan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang
Sudah di-KLHS Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016
52
Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3) 56
Tabel 17 Hasil Inventarisasi Kasus/Pengaduan yang Ditangani oleh Kab/Kota
Tahun 2016
60
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ viii
Tabel 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus
Tahun 2016 dengan 4 (empat) tahun terakhir
61
Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 4
(empat) tahun terakhir
62
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS4 66
Tabel 21 Daftar perusahaan berperingkat Biru PROPER yang dibina
pelaksanaan CSR-nya dan jumlah indikator CSR Bidang LH yang
dilaksanakan tahun 2016
80
Tabel 22 Realisasi Dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2016 87
Tabel 23 Realisasi dana APBN Tahun 2016 89
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ ix
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 1 Perbandingan nilai IKA Sungai di Sumatera Barat dengan target
kinerja
16
Grafik 2 Perbandingan IKA Sungai Batang Agam dari tahun 2011-2015 17
Grafik 3 Perbandingan nilai IKA Provinsi Sumatera Barat dengan IKA
Nasional
18
Grafik 4 Jumlah kabupaten/Kota jaringan Passive SamplerSumatera Barat 21
Grafik 5 Perbandingan IKU Tahun 2015 dan 2016 21
Grafik 6 Perbandingan antara Jumlah KPA Kabupaten/Kota yang
Mengimplementasikan SOP Sesuai Peraturan dengan Jumlah
Seluruh KPA Kabupaten/Kota Periode 2014 – 2016
32
Grafik 7 Perbandingan antara Jumlah Dokumen Perencanaan yang Sudah
di-KLHS dengan Jumlah Dokumen Perencanaan yang Wajib di-
KLHS 2014 – 2016
53
Grafik 8 Perbandingan Jumlah Kasus yang Masuk dan Kasus yang
Diselesaikan se-Sumatera Barat Selama 5 (lima) tahun terakhir
62
Grafik 9 Perbandingan Persentase Target Kasus yang Diselesaikan dengan
Realisasi Bapedalda Prov Sumbar 5 (lima) tahun terakhi
63
Grafik 10 Peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade
Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih tahun 2015-2016
69
Grafik 11 Perbandingan Usulan & Capaian Peraih Penghargaan Kalpataru
Tingkat Nasional Tahun 2014-2016
75
Grafik 12 Perkembangan jumlah keikutsertaan sekolah dalam program
Adiwiyata di Sumatera Barat tahun 2013 – 2016
76
Grafik 13 Perbandingan jumlah bank sampah aktif tahun 2015 – 2016 85
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 1
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 92 tahun 2009 tentang Rincian
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Barat, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Barat (selanjutnya disebut Bapedalda) mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah, dengan beberapa fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah;
3. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi bidang pengendalian dampak lingkungan
daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tupoksi
Bapedalda.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bapedalda dibantu oleh 5 orang
pejabat eselon III, 11 orang pejabat eselon IV dan sejumlah staf dengan spesifikasi dan
tingkat pendidikan yang berbeda. Bagan struktur organisasi Bapedalda dapat dilihat pada
gambar 1.
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat
Dalam rangka menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional dan lokal,
Kepala Bapedalda telah menetapkan Visi Bapedalda, yaitu:
“Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan”
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 2
Dalam rangka pencapaian visi, Bapedalda menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:
1. Mewujudkan penataan lingkungan dan penaatan izin lingkungan sesuai peraturan
perundang-undangan;
2. Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan sumber
daya alam dan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan
hidup.
Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang
merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu
satu hingga lima tahun ke depan dalam tahun 2016 – 2021, serta menggambarkan arah
strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan
fungsi serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan.
Tujuan Bapedalda untuk periode 2016 - 2021 adalah:
1. Terwujudnya media lingkungan yang bersih dan layak;
2. Terwujudnya tertib hukum lingkungan dan pemanfaatan media lingkungan yang
sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terwujudnya para pemangku kepentingan yang pro dan peduli lingkungan.
Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Bapedalda
menyusun sasaran strategis 2016 – 2021 sebagai berikut:
1. Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari
usaha/kegiatan;
2. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;
3. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan pentaatan hukum
lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;
4. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Masing-masing dari keempat sasaran strategis tersebut dilengkapi dengan indikator
kinerja yang terukur sebagai upaya untuk merespon permasalahan utama (isu strategis)
lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sasaran strategis dan indikator
kinerja ini telah disempurnakan, disupervisi dan disetujui langsung oleh Kementerian
PAN&RB melalui serangkaian proses Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh Gubernur
Sumatera Barat di triwulan terakhir tahun 2014 yang lalu.
Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan
fungsi pelayanan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 3
Isu pertama, terkait masalah perubahan kualitas air. Menurunnya kualitas air sungai
segmen perkotaan terutama Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Ombilin dan
Batang Pangian. Penurunan kualitas dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 4
(empat) sungai yang dilakukan pemantauan oleh Bapedalda yakni: Sungai Batang Agam,
Sungai Batang Anai, Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Ombilin. Kondisi
terakhir pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa IKA terendah adalah Sungai Batang
Agam yakni sebesar 61,40, dan IKA tertinggi adalah Sungai Batang Ombilin yakni 72,44.
Hal ini disebabkan pencemaran limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah padat.
Limbah domestik perkotaan merupakan gabungan dari limbah rumah tangga, limbah
perhotelan, rumah sakit dan Rumah Potong Hewan (RPH). Parameter pencemar
dominan adalah Fecal Coli dan Total Coliform, dengan kategori cemar berat, terutama
yang berada pada segmen Kota Bukittinggi dan beberapa titik di Kabupaten Agam.
Isu menurunnya kualitas Sungai Batang Hari yang disebabkan karena adanya limbah
kegiatan PETI skala besar dan kegiatan domestik. Selanjutnya adalah kecenderungan
penurunan kualitas air Danau Maninjau (danau strategis dan tujuan wisata) yang ditandai
dengan kematian ikan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah
Keramba Jaring Apung (KJA) yang sudah melebihi daya tampung dan daya dukung
Danau Maninjau.
Isu kedua, terkait masalah limbah. Limbah padat (sampah) yaitu meningkatnya jumlah
timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana
prasarana pengolahan sampah. Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau
pemukiman yang berada pada sempadan sungai, danau dan wilayah pesisir walaupun
pemukiman tersebut cukup padat. Di sisi lain sampah juga merupakan sumber
pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi gas rumah kaca
(GRK).
Isu lainnya adalah belum terkelolanya limbah B3 dan limbah cair rumah sakit serta hotel.
Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit
pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran di
Sumatera Barat, sehingga isu limbah cair dan limbah B3 rumah sakit dan hotel patut
menjadi isu prioritas.
Isu ketiga, terkait kebencanaan, baik bencana alam (gempa bumi baik tektonik maupun
vulkanik) maupun bencana lingkungan (banjir, longsor, dan kebakaran hutan). Isu
kebencanaan yang menjadi prioritas di Sumatera Barat yaitu banjir, longsor dan
kebakaran hutan. Untuk bencana banjir, walaupun tidak separah tahun 2012, kejadian
banjir pada lokasi tertentu menimbulkan kerugian yang cukup besar. Sedangkan
bencana longsor terjadi dengan intensitas kecil. Adapun bencana kebakaran hutan dan
lahan terluas terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yakni seluas 70 ha, selanjutnya
Kabupaten Agam dan Dharmasraya masing-masing seluas 40 ha.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 4
Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun
2016 – 2021, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka arah kebijakan
Bapedalda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tabel 1 berikut:
Tabel 1. Strategi dan Kebijakan Bapedalda Prov. Sumbar
VISI : “Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan”
MISI I : Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
Tujuan Sasaran Strategis Strategi Kebijakan
Terwujudnya media lingkungan yang bersih dan layak
1. Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan;
1. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang pro lingkungan;
2. Perbaikan kualitas media lingkungan dan keanekaragaman hayati;
3. Mewujudkan tata kelola wilayah pesisir dan laut;
4. Pengawasan berkala terhadap kondisi dan kualitas media lingkungan
1. Pembinaan dan pengawasan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan;
2. Pengawasan pelaksanaan/implementasi dokumen perencanaan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, KLHS dan lain sebagainya);
3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati;
MISI II : Mewujudkan penataan lingkungan dan pentaatan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya tertib hukum lingkungan dan pemanfaatan media lingkungan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
1. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
2. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan pentaatan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;
1. Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup;
2. Penegakan hukum lingkungan hidup;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil instansi LH Kab/Kota serta dan pemrakarsa kegiatan;
4. Pemantapan penyelenggaraan Amdal dan KLHS serta pengawasan terhadap implementasi berbagai dokumen perencanaan lingkungan.
1. Penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan Amdal sesuai NSPK;
3. Fasilitasi pelaksanaan KLHS untuk dokumen perencanaan provinsi/kabupaten/kota;
MISI III : Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup;
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya para pemangku kepentingan yang peduli lingkungan
Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup;
1. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;
2. Peningkatan kualitas data dan akses infomasi lingkungan;
1. Penguatan kapasitas institusi pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan persampahan;
2. Melibatkan dan mendorong peran aktif stakeholder dalam berbagai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 5
3. Pemantapan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
program/kegiatan;
3. Penyediaaan data kualitas lingkungan pesisir dan laut sebagai bahan perumusan kebijakan;
4. Penyelenggaran inventarisasi data dan penyebaran informasi lingkungan hidup yang tepat dan akurat
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas penyelenggaraan laboratorium lingkungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penetapan Kinerja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yang dimuat dalam
lampiran LAKIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja
Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera
Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi
langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.
Rencana Kinerja yang akan dicapai Bapedalda pada Tahun 2016 terbagi atas Rencana
Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Bapedalda
Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala
Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur yang harus dilaksanakan dalam
kurun waktu tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas,
sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021.
Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:
A. Rencana Kinerja Sasaran
Rencana Kinerja Sasaran Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah
rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Bapedalda dalam
mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan lingkungan hidup di Sumatera Barat
dalam kurun waktu 5 tahun dan tahun 2016 adalah tahun awal untuk Bapedalda dalam
periode 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 2. Rencana Kinerja Sasaran
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
1.
Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan;
Indeks Kualitas Air (IKA) 58 < IPA < 66
Indeks Kualitas Udara (IKU) 82 < IPU < 90
2. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
50%
Presentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standard Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan
70%
Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
40%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 7
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
3. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penaatan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat
Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan
85%
4.
Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumber Bersih
60%
Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)
10%
Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH
20%
Persentase bank sampah yang aktif dari seluruh bank sampah yang terdata tahun 2015
15%
B. Rencana Kinerja Kegiatan
Rencana kerja sasaran di atas akan dapat dicapai dengan melaksanakan program
lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung lainnya yang terdiri dari kegiatan-kegiatan
pembangunan lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung sehingga pencapaian
kinerja sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Rencana
kinerja keluaran Bapedalda secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Bapedalda
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
IKLH 70,88
Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penurunan beban pencemaran sungai
Terbentuknya kerjasama dan MoU antara stakeholder dalam penurunan beban pencemaran (limbah padat) pada sungai batang Agam
MoU Bt. Agam, Pembentukan 2 cluster wasdal, penangan sampah padat pada 2 titik
Penilaian Kinerja Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)
Jumlah objek kegiatan yang dinilai pengelolaan lingkungan hidupnya
15 objek
Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi gerakan Sumbar Bersih
Terlaksananya pembinaan dan penilaian Adipura dan Kecamata/Kelurahan Bersih Tingkat Provinsi
13 Kab/Kota, 12 Kecamatan dan 14 kelurahan
Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan wasdal kerusakan lingkungan, uji petik ke objek kegiatan serta wasdal kerusakan lingkungan ke objek kegiatan skala provinsi
7 kab/kota
Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir laut
Jumlah Kab/Kota kawasan Pesisir Pantai dan Muara Sungai yang dipantau kualitas air lautnya
6 Kab/Kota
Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan
Jumlah objek kegiatanyang dilakukan pembnaan wasdal pengelolaan LB3 dan limbah cair
12 kegiatan / usaha
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 8
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi
Jumlah sungai yang dipantau 6 sungai
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Laboratorium Terakreditasi
Jumlah laboratorium lingkungan/laboratorium DAK yang dibina operasionalnya memenuhi persyaratan pada Instansi LH Kab/Kota
13 laboratorium
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan LH
Jumlah Kab/Kota peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi
57 peserta rakor, 19 kab/Kota
Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan
Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dan/atau dibina penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan
5 Kab/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi
19 Kab/Kota
Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kab/kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R, jumlah peserta workshop bank sampah
19 kab/kota, 45 orang
Peningkatan Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
Jumlah Kab/Kota yang diidentifikasi pemakaian Bahan Perusak Ozon pada Bengkel Servis Peralatan Pendinginnya, Pergub Program Perlindungan Ozon
15 Kab/Kota, 1 Pergub
Penyelenggaraan AMDAL di Prov. Sumbar
Jumlah kabupaten/ kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya
8 kab/kota
Jumlah kab/kota yang dibina/evaluasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal-nya
4 Kab/Kota
Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)
Jumlah calon sekolah yang dibina/dinilai dalam program Adiwiyata tahun 2016
50 sekolah
Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau di Provinsi Sumatera Barat
Jumlah danau yang dipantau kualitas airnya
4 Danau
Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah sungai dikaji dalam rangka penetapan status mutu air sungai lintas kabupaten/kota
2 sungai
Pemantauan Kualitas Udara Ambien Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas udara ambiennya
19 Kab/Kota, 1 alat pengukur pencemaran udara ambien
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
IKLH 70,88
Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat
Jumlah daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina dan jumlah kab/kota yang dibina pengelolaan keanekaragaman hayati-nya
2 daerah penyangga kawasan konservasi, 4 kab/kota, 40 orang
Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA Dalam Rangka Peningkatan Tutupan Vegetasi
Jumlah Kabupaten yang dibina dan dievaluasi dalam peningkatan pengelolaan tutupan vegetasi
12 Kabupaten
Sosialisasi Pembangunan yang berwawasan Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan
Jumlah Nagari/Kelurahan lokasi pelaksanaan sosialisasi, jumlah peserta sosialisasi
3 Nagari / Kelurahan di 3 Kab/Kota, 120 orang
Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang LH)
Jumlah kegiatan CSR bidang lingkungan hidup yang dilakansakana oleh perusahaan
11 perusahaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 9
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK Sektor Pengelolaan Limbah
Jumlah Kab/Kota yang diinventarisasi GRK bidang pengelolaan limbah
19 Kab/Kota
Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup
Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan
55%
Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan
Jumlah instansi LH Kab/Kota yang dievaluasi dalam pembinaan dan perizinan di bidang lingkungan hidup serta penerapan sanksi hukum lingkungan
5 Kab/Kota
Jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dalam penerapan peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan
5 usaha dan/atau kegiatan
Jumlah perizinan yang diterbitkan kab/kota
19 kab/kota
Penaatan Hukum Lingkungan Jumlah kasus lingkungan hidup yang terfalitasi penyelesaiannya
4 kasus
Jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum
2 objek
Penyusunan UKL-UPL Pembangunan Gedung Kantor Lt. 2 (Labor)
Tersedianya dokumen UKL-UPL pembangunan gedung
1 dokumen
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Persentase capaian pelayanan informasi lingkungan hidup (rata-rata capaian SPM Provinsi dan kab/kota)
96,50%
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Terlaksananya edukasi dan kampanye lingkungan hidup
Pelaksanaan upacara bendera & lap. hasil survey
Pengembangan Sistim Informasi Lingkungan
Jumlah paket pembuatan sistem informasi lingkungan
1 paket aplikasi WebGis
Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat
Jumlah buku SLHD tahun 2015, draft Buku Data SLHD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, jumlah buku SLHD kab/kota yang dinilai
80 set buku SLHD 2015, 1 draft SLHD 2016
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan kelompok Peduli Lingkungan Hidup
Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima Kalpataru
8 orang dan/atau kelompok
Pembinaan Penerapan SPM Jumlah kab/kota yang dibina pelaksanaan pencapaian SPM-nya
9 kab/kota
C. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok
indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bapedalda
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Metode pengukuran kinerja yang digunakan
adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan
realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator
kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja,
ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel
4 berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 10
Tabel 4. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis
dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016
NO KLASIFIKASI PREDIKAT
1 > 84% Sangat Baik
2 69% - 84% Baik
3 53% - 68% Cukup
4 < 53% Gagal
Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Bapedalda tahun 2016
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Semua indikator ditetapkan mempunyai bobot yang sama dalam pengukuran kinerja.
Terdapat 10 indikator kinerja sasaran, maka masing-masing dari capaian indikator
tersebut berkontribusi sebanyak 10% dari total 100% nilai kinerja organisasi.
2. Terdapat 2 indikator dengan target kinerja berupa nilai yang harus dipenuhi dalam
kisaran/range tertentu. Pengukuran kinerja untuk target yang seperti ini dilakukan
dengan ketentuan:
a. Jika hasil pengukuran kinerja (realisasi) masuk dalam kisaran/range target, maka
capaian untuk indikator yang bersangkutan adalah 100%;
b. Jika hasil pengukuran kinerja (realisasi) berada di atas kisaran/range target,
maka capaiannya adalah:
Realisasi X 100%
nilai batas atas kisaran/range
c. Jika hasil pengukuran kinerja (realisasi) berada di bawah kisaran/range target,
maka capaiannya adalah:
Realisasi X 100%
nilai batas bawah kisaran/range
3. Realisasi seluruh indikator diupayakan pencapaiannya sesuai dengan target, atau
melebihi apabila memungkinkan (polarisasi maximize).
4. Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks capaian kinerja dari masing-
masing indikator adalah:
Realisasi X 100%
target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 diukur dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dengan
realisasinya.
Hasil pengukuran terhadap indikator indikator kinerja utama per sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat
tahun 2016 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 5 berikut:
Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tahun 2016
Sasaran Strategis 1 (SS1)
Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
KINERJA KINERJA CAPAIAN
Indeks Kualitas Air (IKA) 58 < IKA < 66 65,40 100
Indeks Kualitas Udara (IKU) 82 < IKU < 90 82,90 100
Sasaran Strategis 2 (SS2)
Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
KINERJA KINERJA CAPAIAN
Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan
70% 100% 142,86
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
50% 48,31% 96,62
Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
40% 70,37% 175,92
Sasaran Strategis 3 (SS3)
Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penaatan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
KINERJA KINERJA CAPAIAN
Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan
85% 98,21% 115,54
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 12
Sasaran Strategis 4 (SS4)
Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
KINERJA KINERJA CAPAIAN
Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru) Usaha/kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan lingkungan hidup Persentase bank sampah yang aktif dari seluruh bank sampah yang terdata tahun 2015
60%
10%
20%
15%
65,11%
21,61%
21,43%
20,83%
108,51
216,10
107,14
138,87
Persentase capaian rata-rata 130,25%
Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 10 indikator kinerja
yang mengukur keberhasilan 4 sasaran strategis (SS) tahun 2016 adalah 130,19%. Rata-
rata capaian indikator kinerja sebesar 130,25% tersebut termasuk dalam klasifikasi
berhasil dengan kategori sangat baik.
Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa keseluruhan atau 100% indikator kinerja
termasuk kategori berhasil dengan tingkat capaian >84%, dengan kata lain tidak ada
indikator kinerja yang tergolong gagal.
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja SKPD Bapedalda Provinsi Sumatera
Barat tahun 2016 sebagaimana tercantum pada tabel 5, selanjutnya pada sub bab ini
disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.
Adapun analisa dari pencapaian keempat sasaran strategis dari Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada tabel 5 di
atas akan diuraikan sebagai berikut:
I. Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari
usaha/kegiatan (SS1)
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran
strategis SS1 terdiri dari 2 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana
tercantum pada tabel 6:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 13
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS1
No INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
KINERJA KINERJA CAPAIAN
1 Indeks Kualitas Air (IKA) 58 < IKA < 66 65,40 100
2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 82 < IKU < 90 82,90 100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 100
(sangat baik)
Dari tabel 6 dapat dilihat, rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis SS1
adalah sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori
keberhasilan sangat baik. Begitu juga untuk masing-masing indikator dimana persentase
keduanya mempunyai tingkat capaian 100% sehingga masuk dalam kategori
keberhasilan sangat baik.
Adapun pencapaian target kinerja atas SS1 serta analisa dari kedua Indikator Kinerja
Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:
1. Indeks Kualitas Air (IKA)
1.1. Realisasi
a. Sumber data
Data bersumber dari data primer hasil pemantauan yang dilakukan terhadap 6 (enam)
sungai dalam dua periode, dimana periode I dilaksanakan pada bulan Februari yang
mewakili musim hujan dan periode II dilaksanakan pada bulan Oktober yang mewakili
musim kemarau. Pemantauan dilakukan pada 10 (sepuluh) titik pantau dari hulu sampai
hilir.
Sungai yang dipantau pada tahun 2016 ini merupakan sungai target SPM (Standar
Pelayanan Minimal) yaitu Batang Agam, Batang Ombilin, Batang Pangian, Batang Anai,
Batang Lembang dan Batang Lampasi. Dari enam sungai tersebut, Batang Agam
ditetapkan sebagai baseline dan dasar perhitungan pencapaian target indikator Indeks
Kualitas Air (IKA), mengingat bahwa sungai ini termasuk sungai yang dari hasil
pemantauan setiap tahunnya kualitas airnya cenderung menurun dan melintasi
kabupaten/kota dengan tingkat kepadatan usaha/kegiatan dan pemukiman penduduk
yang relatif lebih besar daripada sungai target SPM lainnya. Namun demikian,
perhitungan IKA tetap dilaksanakan dengan mengambil nilai rata-rata IKA pada setiap
sungai.
b. Acuan dan alat
Untuk dapat menentukan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) maka terlebih dahulu harus
dihitung nilai Indeks Pencemaran Air (IPA). Acuan yang digunakan dalam menetapkan
IKA adalah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 14
- Keputusan Menteri LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu
Air (dengan tujuh parameter kunci: TSS, BOD-5, COD, DO, Total Phosphat, Fecal
Coli dan Total Coliform).
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria
Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan
Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang.
- Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2011
tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
c. Metodologi perhitungan
Penentuan nilai capaian IPA didasarkan atas hasil pengukuran kualitas air Sungai Batang
Agam pada seluruh titik pantau (hulu, rentang, hilir) untuk 7 parameter kunci yaitu DO,
COD, TSS, BOD, E. Coli, total coliform dan total phosphat. Cara perhitungannya dengan
penentuan bench mark, min, rerata dan dilakukan perhitungan statistik dengan rumusan:
Keterangan:
- PIj : Indeks pencemaran air (IPA) sungai
- Ci/Lij : perbandingan kadar maksimum hasil uji per parameter dengan baku mutu
- M : Maksimum
- R : rata-rata
Konversi IPA ke IKA dengan rumusan persentase, dimana jumlah titik sampel yang
memenuhi baku mutu dijumlahkan dan dibuat dalam persentase dengan membaginya
terhadap seluruh jumlah sampel. Masing-masing persentase pemenuhan mutu air
kemudian dikalikan bobot indeks yaitu 100 untuk memenuhi, 75 untuk tercemar ringan,
50 untuk tercemar sedang dan 25 untuk tercemar berat. Selanjutnya akan didapatkan
masing-masing nilai indeks per mutu dan kemudian dijumlahkan menjadi indeks kualitas
air untuk Provinsi.
Dari hasil perhitungan didapatkan realisasi angka Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 65,40
dari indeks yang ditargetkan berada dalam kisaran 58 < IKA < 66.
Dengan demikian, maka tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 15
1.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan selama tahun 2016 masih
bersifat mempertahankan mutu kualitas air sungai sesuai dengan target tahun 2016 yaitu
berada pada kisaran/range 58 < IKA < 66. Dengan menggunakan metodologi
perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, didapatkan nilai capaian dari IKA sebesar
65,40 atau dengan tingkat capaian 100% dari IKA yang ditargetkan (masuk dalam
kisaran target). Nilai ini diperoleh dari hasil pengujian laboratorium dan pengolahan data
kualitas air sungai skala provinsi. Pemilihan Sungai Batang Agam sebagai baseline dan
untuk mewakili kondisi sungai secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat dalam
perhitungan indeks pencemaran air (IPA) didasarkan atas pertimbangan bahwa:
- Melintasi areal Kabupaten/Kota yang padat aktifitas
- Kondisinya cenderung menurun
- Dilakukan pemantauan berkala setiap tahunnya
Nilai IKA Batang Agam tahun 2016 berdasarkan kriteria IKLH termasuk dalam kategori
kurang. Parameter yang sangat mempengaruhi kondisi/kualitas sungai ini adalah
parameter fecal coli dan total coli dengan kategori cemar berat terutama yang berada
pada segmen Kota Bukittinggi dan beberapa titik di Kabupaten Agam. Parameter ini
mengindikasikan bahwa pengelolaan limbah domestik perkotaan sudah sangat
mendesak untuk segera dilakukan. Limbah domestik perkotaan merupakan gabungan
dari limbah rumah tangga, limbah perhotelan, rumah sakit dan rumah potong hewan
(RPH).
Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa kondisi sungai di Provinsi Sumatera Barat pada
tahun 2016 secara umum dengan nilai IKA 65,40 (kategori kurang) menurun dari tahun
2015. Nilai ini dihitung berdasarkan nilai IKA rata-rata 6 sungai yang dipantau pada tahun
2016. Bila dibandingkan dengan semua sungai target SPM ini, sungai Batang Ombilin
adalah sungai dengan nilai IKA yang paling rendah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 16
Grafik 1. Perbandingan nilai IKA Sungai di Sumatera Barat dengan target kinerja
Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai IKA rata-rata dan nilai IKA masing-masing
sungai sudah memenuhi target yang ditetapkan, kecuali sungai Batang Ombilin dengan
nilai IKA dibawah target minimal.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2016, realisasi Indeks
Kualitas Air (IKA) (65,40) sudah masuk ke dalam kisaran target nilai IKA yang ditargetkan
(58 < IKA < 66), dengan kata lain target sudah tercapai. Dengan demikian, capaian
kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Air adalah 100%.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun
2015 dan beberapa tahun terakhir
Jika dibandingkan antara tahun 2015 dengan tahun 2016, maka terjadi sedikit penurunan
nilai IKA, dimana pada tahun 2015 nilai IKA (rata-rata) adalah sebesar 66,34, sementara
pada tahun 2016 nilai IKA adalah 65,40.
Berdasarkan Grafik 2 (yang diwakili oleh Sungai Batang Agam) di bawah ini, dapat dilihat
bahwa terjadi penurunan nilai IKA Batang Agam dari tahun 2011 sampai 2014, namun
pada tahun 2015 terjadi peningkatan nilai IKA dan turun lagi pada tahun 2016.
Penurunan ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar daerah
aliran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai dan belum adanya upaya
pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan
terhadap daerah aliran sungai tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 17
Grafik 2. Perbandingan IKA Sungai Batang Agam dari tahun 2011-2015
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Realisasi nilai IKA tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2016
– 2021 adalah sebesar 65,40, yang mana angka ini sudah berhasil mencapai target yang
ditetapkan untuk tahun pertama (2016) dalam dokumen Renstra Bapedalda periode 2016
– 2021, yaitu masuk dalam kisaran 58 < IKA < 66. Jika kecenderungan keberhasilan ini
dapat dipertahankan maka target pada akhir periode Renstra untuk indikator dimaksud
akan dapat dicapai.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional yang ditetapkan untuk suatu daerah. Standar yang ditetapkan
adalah secara umum, sebagai acuan dalam penentuan kriteria atau tingkat pencemaran
air sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini, dimana semakin tinggi angka indeksnya
maka akan semakin baik kualitas airnya.
Tabel 7. Kisaran dan kategori IKLH/IKA/IKU
Kategori Kisaran nilai IKLH/IKA/IKU
Unggul IKLH/IKA/IKU > 90
Sangat baik 82 < IKLH/IKA/IKU ≤ 90
Baik 74 < IKLH/IKA/IKU ≤ 82
Cukup 66 ≤ IKLH/IKA/IKU ≤ 74
Kurang 58 ≤ IKLH/IKA/IKU < 66
Sangat Kurang 50 ≤ IKLH/IKA/IKU < 58
Waspada IKLH/IKA/IKU < 50
Pada tahun 2015, Pemerintah Pusat menetapkan secara nasional ukuran kinerja
pengelolaan air di Indonesia, dimana nilai target IKA untuk tahun 2016 sebesar 52,5.
Berdasarkan target tersebut maka Provinsi Sumatera Barat telah melampaui target yang
ditetapkan tersebut walaupun masih dalam kategori kurang. Grafik 3 berikut ini
menunjukkan perbandingan nilai IKA Provinsi Sumatera Barat dengan target nasional.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 18
Grafik 3. Perbandingan nilai IKA Provinsi Sumatera Barat dengan IKA Nasional
e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Tingkat capaian indikator Indeks Kualitas Air sebesar 100% termasuk berhasil dengan
kategori sangat baik. Keberhasilan ini dicapai melalui upaya:
1) Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan pembinaan serta pengawasan yang
lebih ketat terhadap usaha/kegiatan yang terindikasi sebagai sumber pencemar yang
berpotensi memberikan dampak kepada sungai.
2) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penurunan beban pencemaran sungai
dengan melibatkan masyarakat sekitar dan stakeholder terkait.
Adapun upaya untuk peningkatan kualitas air sungai dari kondisi sekarang menjadi lebih
baik, masih terkendala oleh beberapa hal sebagai berikut:
1) Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil
seperti hotel/penginapan, klinik, restauran dan industri rumah tangga yang umumnya
tidak mempunyai pengelolaan limbah cair.
2) Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah masih dilakukan oleh
masyarakat yang berada disekitar sempadan sungai.
3) Dana pemantauan terhadap sumber pencemar yang merupakan kewenangan
kabupaten/kota tidak memadai.
f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian target indikator IKA telah dialokasikan
anggaran di beberapa kegiatan pendukung pada DPA Bapedalda sebesar Rp.
815.000.000, terealisasi sebesar Rp. 755.470.473,- atau 92,7%.
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang
Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator IKA
sebanyak 1 program (Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 19
dengan 1 kegiatan utama dan 4 kegiatan pendukung untuk mengendalikan sumber
pencemar, yaitu:
1) Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Provinsi (kegiatan utama)
2) Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan usaha/kegiatan
3) PROPERDA (Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Daerah)
4) Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Air Sungai Lintas
Kabupaten/Kota
5) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran
Sungai.
Kegiatan utama tersebut masih membutuhkan tambahan anggaran di tahun-tahun
berikutnya agar dapat juga mengukur nilai IKA sehingga dapat ditindaklanjuti hasilnya
pada sungai-sungai lain skala provinsi yang saat ini belum dapat dijangkau oleh
Bapedalda disebabkan berbagai keterbatasan, termasuk anggaran. Sungai skala provinsi
yang menjadi kewenangan provinsi dalam pengawasan dan pengendalian
pencemarannya adalah lebih kurang 47 sungai, smentara saat ini baru dapat dilakukan
pengawasan untuk 6 sungai saja.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2.1. Realisasi
a. Sumber Data
Data primer bersumber dari pemantauan langsung kualitas udara ambien dengan metode
passive sampler yang dilakukan melalui kegiatan dekosentrasi Kementerian lingkungan
Hidup dan Kehutanan terhadap 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Barat yang telah masuk ke dalam Jaringan Nasional Passive Sampler, yaitu Kota
Padang, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang,
Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang
Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten
Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.
Lokasi titik pantau tersebut mewakili 4 (empat) kondisi di masing-masing Kabupaten/kota,
yaitu kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri dan kawasan padat
lalu lintas.
b. Acuan dan alat
Acuan/alat yang digunakan dalam menetapkan IKU adalah:
- Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, tahun
2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 20
c. Metodologi perhitungan
Untuk pemantauan kualitas udara dengan passive sampler, perhitungan indeks kualitas
udara mengadopsi EU Directives, yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap
standar EU Directives, dengan formula :
Indeks Udara IKLH = 100 – 50/0.9 *( (leu – 0,1))
Leu = rata-rata SO2 hasil pemantauan dibagi SO2 Ref EU dan NO2 hasil pemantauan
dibagi NO2 Ref EU
Referensi EU untuk kualitas udara adalah sebagai berikut:
Pollutan Nilai Limit (µg/m3)
NO2 Rata –rata 40
SO2 Rata-rata 20
Langkah - langkah menghitung IKU adalah sebagai berikut:
1. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 dari tiap periode pamantauan untuk
masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A),
Industri (B), pemukiman/perumahan (C1) dan komersial/perkantoran/perdagangan
(C2).
2. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 untuk masing-masing Kota/kabupaten
yang merupakan perhitungan rerata dari ke empat titik pemantauan.
3. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 untuk provinsi yang merupakan
perhitungan rerata dari kota/kabupaten.
4. Angka rerata NO2 dan SO2 provinsi dibandingkan dengan Referensi EU akan
didapatkan Indeks Udara Model EU (IEU) atau indeks antara sebelum
dinormalisasikan pada indeks IKLH.
5. Indeks Udara Model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKLH melalui
persamaan: Indeks Udara IKLH = 100 – 50/0.9 *( (leu – 0,1))
6. Kriteria Indeks Udara untuk IKLH ditentukan dalam skala unggul sampai dengan
waspada dengan nilai sebagaimana tabel 7 di atas.
7. Selanjutnya tingkat capaian indikator IKU dihitung dengan rumus:
Realisasi X 100 % Target kinerja
2.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Menggunakan prosedur sebagaimana tersebut di atas, didapatkan nilai IKU Sumatera
Barat adalah sebesar 82,90, yang mana nilai ini sudah masuk ke dalam range/kisaran
yang ditargetkan (82 < IPU 90) atau 100% dari target. Dengan nilai IKU tersebut kualitas
udara di Sumatera Barat termasuk kategori sangat baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 21
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun
2015 dan beberapa tahun terakhir
Apabila dibandingkan dengan pemantauan kualitas udara ambien passive sampler tahun
2015, terjadi penurunan pada tahun 2016. Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera
Barat tahun 2015 adalah 88,48 sedangkan tahun 2016, IKU-nya 82,9 atau menurun
6,03%. Hal ini disebabkan antara lain oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor
yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 dan adanya peningkatan aktifitas
kendaraan bermotor di lokasi titik sampel passive sampler. Namun bila ditinjau dari
jumlah keikutsertaan Kabupaten/kota dalam Jaringan Passive Sampler Nasional, maka
jumlah tahun 2016 lebih banyak daripada tahun 2015. Jumlah kabupaten/kota peserta
Jaringan passive sampler tahun 2016 adalah 15 Kabupaten/kota sedangkan tahun 2015
adalah 10 kabupaten/kota atau meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Berikut dapat
dilihat pertambahan jumlah Kabupaten/Kota Passive Sampler dan nilai IKU tahun 2015
dan 2016
Grafik 4. Jumlah kabupaten/Kota jaringan Passive Sampler Sumatera Barat
Grafik 5. Perbandingan IKU Tahun 2015 dan 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 22
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Realisasi nilai IKU tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2016
– 2021 adalah sebesar 82,90, yang mana angka ini sudah berhasil mencapai target
ditetapkan untuk tahun pertama (2016) dalam dokumen Renstra Bapedalda periode 2016
– 2021, yaitu masuk dalam kisaran 82 < IKU < 90. Apabila kecenderungan keberhasilan
ini dapat dipertahankan, maka target nilai IKA pada akhir periode Renstra akan dapat
dicapai.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional
Perbandingan dilakukan dengan nilai target IKU nasional tahun 2016, dimana target IKU
nasional tahun 2016 adalah 81,5 artinya bila dibandingkan dengan standar nasional,
kondisi kualitas udara Sumatera Barat masih lebih baik 0,49% dibandingkan dengan
target rata-rata nasional.
e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Capaian indikator Indeks Kualitas Udara sebesar 100% termasuk berhasil dengan
kategori sangat baik. Keberhasilan ini dicapai melalui upaya:
- Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan secara rutin tiap tahun, dalam bentuk
pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
- Melakukan pemantauan rutin dengan frekuensi 2 kali dalam setahun agar data lebih
akurat oleh kabupaten/kota
- Menciptakan program-program yang dapat mengurangi pencemaran udara seperti
memberlakukan Car Free Day, penggunaan moda angkutan umum yang lebih
terarah, dan penanaman pohon-pohon yang lebih banyak.
- Pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar.
- Upaya pengendalian pencemaran udara melalui pembinaan monitoring kepada
masing-masing kabupaten/kota.
Disamping upaya-upaya tersebut, terdapat 2 (dua) faktor penyebab kualitas udara
Sumatera Barat masih terkategori sangat baik yaitu:
- Sumber pencemar masih sedikit dibandingkan daya serap lingkungan
- Ruang terbuka hijau dan hutan masih baik untuk menyerap sumber pencemaran.
f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian target indikator IKU telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 69.572.000, terealisasi 69.119.100 (APBN) atau 99,35% dan di
APBD sebesar Rp. 953.080.000,-, terealisasi sebesar 937.385.445,- atau 98,35%.
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
pemantauan kualitas udara ambien antara lain:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 23
1. Kegiatan Utama
Pemantauan Kualitas udara Passive Sampler (APBN)
Pemantauan Kualitas Udara Ambien
2. Kegiatan Pendukung
Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK
Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan
Program Penilaian Kinerja Perusahaan
Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Kegiatan
Adipura
Gerakan Sumatera Barat Bersih
Peningkatan Koordinasi Keanekaragaman Hayati
Dengan tercapainya target indikator kualitas udara yang ditetapkan pada tahun 2016,
maka kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai untuk memenuhi target/sasaran. hanya
saja salah satu kegiatan penunjang utama masih bersumber dari APBN, karena metode
pemantauan kualitas udara untuk menghasilkan data nilai IKU hanya ada di kegiatan
passive sampler (APBN). Adapun data hasil kegiatan pemantauan kualitas udara ambien
yang bersumber dari APBD hanya sebagai pembanding.
Namun perlu ditambahkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas
Udara Ambien disamping pengambilan sampel udara dan analisa laboratorium serta
pengiriman hasil dan saran pengendalian pencemaran udara melalui surat tindak lanjut
(follow up) juga perlu didukung oleh aksi kabupaten/kota dan OPD terkait untuk
melakukan upaya pengendalian pencemaran udara seperti menambah tutupan vegetasi
dan ruang terbuka hijau, penertiban kendaraan bermotor yang tidak laik (dari segi emisi
gas buang), sosialisasi pengendalian pencemaran udara, himbauan tidak melakukan
pembakaran sampah dan lain sebagainya.
Selain program-program yang ada di Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, diperlukan
juga sinergi program-program terkait lainnya yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah
(OPD) yang lain, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Bappeda dan lain
sebagainya untuk mendukung perbaikan atau minimal mempertahankan kualitas udara
Provinsi Sumatera Barat.
II. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (SS2)
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran
strategis SS2 terdiri dari 3 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana
tercantum pada tabel 8:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 24
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS2
No INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
KINERJA KINERJA CAPAIAN
1. Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan
70% 100% 142,86
2. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
50% 48,31% 96,62
3. Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
40% 70,37% 175,92
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 138,46
(sangat baik)
Dari tabel 8 dapat dilihat, rata-rata capaian 3 indikator kinerja sasaran strategis SS2
adalah sebesar 138,46%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori
keberhasilan sangat baik. Begitu juga untuk masing-masing indikator dimana tingkat
capaiannya >84% dan bahkan 2 diantaranya >100% sehingga masuk dalam kategori
keberhasilan sangat baik.
Adapun pencapaian target kinerja atas SS2 serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja
Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:
1. Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah
mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan
perundang-undangan
1.1. Realisasi
a. Sumber Data
Data bersumber dari hasil pelaksanaan sub kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan
penilaian Amdal yang berada pada kegiatan Penyelenggaraan Amdal di Provinsi
Sumatera Barat. Hasil dari pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan
penilaian Amdal menjadi indikator kinerja persentase KPA kabupaten/Kota yang telah
mengimplementasikan SOP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
KPA kabupaten/kota yang ditinjau/dinilai ketaataannya dalam mengimplementasikan
SOP sesuai peraturan perundang-undangan pada suatu tahun tertentu adalah KPA
kabupaten/kota yang masih berlaku lisensinya (aktif melakukan penilaian Amdal) pada
tahun tersebut. Untuk KPA kabupaten/kota yang belum pernah melakukan penilaian
Amdal yang selama periode tahun tertentu (sejak diterbitkan lisensi) atau KPA
kabupaten/kota yang baru mendapatkan lisensi pada akhir tahun tertentu tidak dapat
dijadikan objek sasaran/target karena kinerja KPA kabupaten/kota tersebut tentunya baru
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 25
dapat dievaluasi/dinilai setelah tugas dan fungsinya dijalankan (telah melakukan
penilaian dokumen Amdal).
Pada tahun 2016 terdapat 5 (lima) KPA kabupaten/kota berlisensi, yaitu KPA Kabupaten
Agam, KPA Kabupaten Pasaman Barat, KPA Kabupaten Lima Puluh Kota, KPA
Kabupaten Pasaman dan KPA Kota Padang. Dari kelima KPA kabupaten/kota yang
memenuhi kriteria sebagai objek sasaran/target penilaian sebagaimana tersebut di atas,
4 (empat) diantaranya menjadi objek kegiatan evaluasi kinerja pada tahun 2016, yakni
Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota
Padang. Untuk 1 (satu) kabupaten lainnya (Kabupaten Pasaman) yang tidak menjadi
objek kegiatan evaluasi kinerja, dikarenakan lisensi KPA Kabupaten Pasaman baru terbit
pada Januari 2016 dan belum melakukan proses penilaian dokumen Amdal.
b. Acuan dan alat
Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal, dan
dalam menentukan realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase jumlah KPA
kabupaten/kota yang mengimplementasikan SOP sesuai peraturan, terdapat beberapa
aturan/regulasi dan alat yang dipedomani/digunakan, yaitu:
1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Terhadap KPA Daerah.
4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Lisensi KPA.
5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan
Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin
Lingkungan.
7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana
Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan.
8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c. Metodologi perhitungan
Dalam menghitung persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang telah
mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan, dilakukan
perbandingan antara jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP
sesuai peraturan dan jumlah seluruh KPA kabupaten/kota (yang masih berlaku
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 26
lisensinya/aktif melakukan penilaian Amdal), dengan target kinerja untuk tahun 2016
adalah 70%. Formula/rumusannya adalah sebagai berikut:
Jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan × 100 %
Jumlah seluruh KPA kabupaten/kota
Untuk menentukan apakah suatu KPA kabupaten/kota telah atau belum
mengimplementasikan SOP sesuai peraturan, langkah awal yang dilakukan adalah
melalui penilaian/analisis terhadap pemenuhan/kesesuaian/ketaatan atas 3 (tiga) kriteria,
yaitu persyaratan lisensi KPA, penatalaksanaan/administrasi proses penilaian Amdal dan
mutu dokumen Amdal. Ketiga kriteria di atas masing-masingnya memiliki item-item
penilaian yang mendasari besarnya pembobotan (persentase) penilaian untuk ketiga
kriteria dimaksud. Lebih jelasnya dapat dilihat uraian pada Tabel 9 berikut.
Tabel 9. Persentase Pembobotan dan Item-Item Penilaian untuk 3 (Tiga) Kriteria Pengimplementasian SOP dalam Penyelenggaraan Amdal KPA Kabupaten/Kota
No. Item-Item Penilaian untuk Ketiga Kriteria Bobot
(%)
1. Persyaratan Lisensi KPA
a. Ketua KPA dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II.
b. Memiliki sekretariat KPA yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
c. Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan Amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian Amdal paling sedikit 3 (tiga) orang.
d. Keanggotaan tim teknis minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan perencanaan pembangunan wilayah.
e. Keanggotaan KPA minimal mencakup instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penanaman modal, pertanahan, kesehatan, wakil dari instansi pusat/provinsi/kabupaten/kota terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan, ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, ahli di bidang yang berkaitan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan, wakil dari organisasi lingkungan hidup yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan, masyarakat terkena dampak dan unsur lain sesuai kebutuhan.
f. Adanya organisasi lingkungan hidup atau LSM sebagai salah satu anggota KPA (AD/ART bergerak di bidang lingkungan hidup).
g. Adanya kerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.
30%
2. Penatalaksanaan/Administrasi Penilaian Amdal
a. Pengumuman dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penilaian Kerangka Acuan.
b. Format penyusunan dokumen Amdal sesuai pedoman penyusunan.
c. Persyaratan kompetensi penyusun Amdal.
d. Undangan dan dokumen Amdal disampaikan dan diterima oleh peserta rapat minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat.
e. Perbaikan dokumen setelah dilaksanakan rapat.
40%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 27
No. Item-Item Penilaian untuk Ketiga Kriteria Bobot
(%)
f. Telah diterbitkan keputusan persetujuan Kerangka Acuan sebelum dilakukan rapat penilaian Andal dan RKL-RPL.
g. Proses penilaian dokumen 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Kerangka Acuan dan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja untuk melakukan Andal dan RKL-RPL.
h. Penetapan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai kewenangan.
i. Mengundang masyarakat terkena dampak dan yang berkepentingan/terkait.
j. Pengumuman permohonan Izin Lingkungan paling lama 5 (lima) hari setelah dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
k. Pengumuman penerbitan Izin Lingkungan paling lama 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Izin Lingkungan.
3. Mutu Dokumen Amdal
a. Kesesuaian muatan dokumen dengan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Amdal (uji keharusan).
b. Konsistensi antar muatan-muatan terkait dalam dokumen dan antar dokumen (uji konsistensi).
c. Relevansi antar muatan terkait arahan pengelolaan dan pemantauan LH dalam Andal dengan item-item RKL-RPL, serta muatan RKL-RPL lainnya (uji relevansi).
d. Ketepatan/kesahihan data/metode yang digunakan dan kedalaman kajian Amdal (uji kedalaman).
30%
T o t a l 100%
Komponen yang paling penting dan berkaitan langsung dalam menentukan/menilai
kesesuaian/tingkat ketaatan KPA terhadap SOP/NSPK penyelenggaraan Amdal yang
berlaku adalah kriteria penatalaksanaan/administrasi penilai Amdal yang bobot
penilaiannya mencapai 40%. Sementara untuk kriteria persyaratan lisensi KPA dan mutu
dokumen Amdal bobot penilaiannya diberikan dengan persentase yang sama (30%)
dengan pertimbangan sebagai berikut:
1) Persyaratan lisensi KPA seyogianya dapat dipenuhi oleh seluruh KPA kabupaten/kota
yang berlisensi (nilai kesesuaian/ketaatan 100%), karena hal ini merupakan syarat
dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi lisensi KPA.
2) Meski tidak berkaitan langsung dengan indikator capaian kinerja, mutu/kualitas
dokumen Amdal yang dinilai oleh KPA suatu kabupaten/kota sebenarnya dapat
mencerminkan tingkat kesesuaian/ketaatan KPA kabupaten/kota yang bersangkutan
dalam mengimplementasikan SOP penyelenggaraan Amdal sesuai ketentuan yang
berlaku. Melalui implementasi SOP penyelenggaraan Amdal yang optimal tentunya
diharapkan dapat melahirkan dokumen-dokumen Amdal yang bermutu dan
berkualitas.
Khusus untuk kriteria mutu dokumen Amdal, penilaiannya dilakukan dengan
mempedomani hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi mutu dokumen Amdal yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 28
dilakukan terhadap KPA kabupaten/kota yang bersangkutan pada tahun lalu atau
beberapa tahun sebelumnya mengingat kriteria tersebut tidak terlingkup dalam kegiatan
evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal yang menjadi sumber/acuan data
untuk indikator kinerja ini. Pertimbangannya adalah:
1) Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi mutu dokumen Amdal
selama periode 2012 – 2015 diketahui bahwa secara umum mutu/kualitas dokumen
Amdal yang dinilai oleh KPA kabupaten/kota cenderung sama dan tidak ada
perubahan yang cukup signifikan ke arah peningkatan, terutama mutu/kualitas
dokumen pada beberapa KPA yang telah mendapatkan evaluasi/pembinaan
beberapa kali selama periode tersebut, sehingga diperkirakan dokumen Amdal yang
dinilai KPA kabupaten/kota pada tahun 2016 ini mutu/kualitasnya masih sama dengan
mutu/kualitas dokumen yang dinilai pada beberapa tahun sebelumnya.
2) Hasil evaluasi mutu dokumen Amdal yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI terhadap provinsi/kabupaten/kota lainnya di Indonesia
diketahui tidak jauh berbeda. Mutu/kualitas dokumen Amdal pada provinsi/
kabupaten/kota tersebut cenderung kurang memenuhi standar akibat inkonsistensi
data/informasi serta lemahnya kajian dan penggunaan metodologi di dalam muatan
dokumen.
Selanjutnya, untuk menentukan apakah KPA suatu kabupaten/kota telah
mengimplementasikan SOP sesuai peraturan, dilakukan dengan membandingkan
kumulatif persentase penilaian ketiga kriteria sebagaimana dimaksud di atas dengan
persentase tetapan standar pemenuhan/ketaatan dari indikator yang dikaji. Untuk
indikator kinerja ini ditetapkan standar minimal pemenuhan/ketaatan adalah 70%, artinya,
jika kumulatif persentase penilaian 3 (tiga) kriteria untuk KPA suatu kabupaten/kota
nilainya ≥ 70%, maka terhadap KPA kabupaten/kota tersebut disimpulkan telah
mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertimbangan tetapan standar pemenuhan/ketaatan sebagaimana tersebut di atas
adalah bahwasanya nilai minimal persentase tingkat ketaatan KPA suatu kabupaten/kota
dalam mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 70%
dianggap dapat menunjukkan kesesuaian/ketaatan KPA kabupaten/kota tersebut dalam
mengimplementasikan SOP penyelenggaraan Amdal secara optimal. Namun ke depan
tidak menutup kemungkinan nilai/standar minimal ini mengalami peningkatan seiring
dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Amdal di kabupaten/kota.
Kumulatif persentase penilaian ketiga kriteria diperoleh dengan menjumlahkan hasil
perkalian bobot dengan persentase hasil penilaian kesesuaian/pemenuhan item-item
untuk masing-masing kriteria. Lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan realisasi kinerja
untuk kondisi tahun 2016 ini dapat dilihat pada Tabel 10.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 29
1.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Menggunakan alat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dilakukan perhitungan dan
analisa sebagaimana hasilnya dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel 10. Hasil Perhitungan Tingkat Kesesuaian/Ketaatan KPA Kabupaten/Kota dalam
Mengimplementasikan SOP Sesuai Peraturan Tahun 2016
No. KPA Kabupaten/ Kota
Penilaian untuk Ketiga
Kriteria (%) Kumulatif
Tertimbang
(%)
Kesimpulan
(1) (2) (3)
1. Kabupaten Agam 100,00 77,78 50,00 76,11 Taat
2. Kabupaten Pasaman Barat 100,00 77,78 50,00 76,11 Taat
3. Kabupaten Lima Puluh Kota 85,71 88,89 50,00 76,27 Taat
4. Kota Padang 85,71 100 50,00 80,71 Taat
5. Kabupaten Pasaman 100,00 88,89 50,00 80,56 Taat
Rata-Rata 77,95
Keterangan:
- Kriteria (1): Persyaratan Lisensi KPA
- Kriteria (2): Penatalaksanaan/administrasi penilaian dokumen Amdal
- Kriteria (3): Mutu dokumen Amdal
Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesesuaian/ketaatan KPA kabupaten/kota yang
tersaji dalam tabel 10 diketahui bahwa kelima KPA kabupaten/kota yang menjadi objek
sasaran tingkat ketaatan dalam penyelenggaraan Amdalnya telah mengimplementasikan
SOP sesuai peraturan. Hal ini dapat dilihat dari nilai persentase kumulatif untuk ketiga
kriteria penilaian (kumulatif tertimbang) yang diperoleh masing-masing KPA
kabupaten/kota tersebut ≥ 70%. Selain itu beberapa hal yang dapat dijelaskan sekaitan
dengan data pada Tabel 10 adalah sebagai berikut:
1. Untuk penilaian persyaratan lisensi, KPA Kabupaten Agam telah memenuhi kriteria
yang dipersyaratkan. Sedangkan penilaian penatalaksanaan/administrasi penilaian
Amdal, KPA Kabupaten Agam belum memenuhi semua kriteria yang
dipersyarakatkan yaitu belum melakukan pengumuman 10 (sepuluh) hari sebelum
penilaian Kerangka Acuan dan undangan/dokumen Amdal belum disampaikan dan
diterima oleh peserta rapat minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat. Terkait
dengan kriteria mutu dokumen Amdal, dianalogkan dengan hasil penilaian pada
tahun sebelumnya (2015) yakni masih terdapat inkonsistensi antar muatan-muatan
terkait dalam dokumen dan antar dokumen (uji konsistensi) serta
ketepatan/kesahihan data/metode yang digunakan dan kedalaman kajian Amdal (uji
kedalaman).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 30
2. KPA Kabupaten Pasaman Barat telah memenuhi semua kriteria penilaian
persyaratan lisensi KPA. Hal ini terkait dengan lisensi KPA yang diperbarui oleh
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang habis masa berlakunya pada bulan Mei
2015. Dengan telah diterbitkannya rekomendasi perpanjangan lisensi dan bukti
lisensi KPA tersebut pada bulan September 2016 maka tentunya persyaratan lisensi
KPA Kabupaten Pasaman Barat dipastikan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang
berlaku. Sedangkan untuk penilaian tingkat ketaatan untuk KPA Kabupaten
Pasaman Barat yang dianalogkan dengan hasil penilaian pada tahun sebelumnya
(2015) hanya untuk kriteria penatalaksanaan/administrasi penilaian dokumen Amdal
dan mutu dokumen Amdal karena selama periode September – Desember 2016 tidak
ada melakukan penilaian dokumen Amdal.
3. Terkait dengan penilaian persyaratan lisensi KPA, keanggotaan tim teknis KPA
Kabupaten Limapuluh Kota belum sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku. Sedangkan untuk penilaian penatalaksanaan/administrasi Amdal, KPA
Kabupaten Lima Puluh Kota belum memenuhi persyaratan administrasi terkait Inpres
No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB). Untuk kriteria mutu
dokumen Amdal, dianalogkan dengan hasil penilaian pada tahun sebelumnya (2015)
yakni masih terdapat inkonsistensi antar muatan-muatan terkait dalam dokumen dan
antar dokumen (uji konsistensi) serta ketepatan/kesahihan data/metode yang
digunakan dan kedalaman kajian Amdal (uji kedalaman).
4. Untuk penilaian persyaratan lisensi, KPA Kota Padang belum memenuhi salah satu
kriteria yaitu Ketua Tim Teknis pada surat Ka. Bapedalda Kota Padang No. 5 Tahun
2016 berbeda dengan pejabat eselon III yang membidangi Amdal di Bapedalda Kota
Padang. Sedangkan untuk penilaian penatalaksanaan/administrasi penilaian Amdal,
KPA Kota Padang telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan. Untuk kriteria
mutu dokumen Amdal, dianalogkan dengan hasil penilaian pada tahun sebelumnya
(2015) yakni masih terdapat inkonsistensi antar muatan-muatan terkait dalam
dokumen dan antar dokumen (uji konsistensi) serta ketepatan/kesahihan
data/metode yang digunakan dan kedalaman kajian Amdal (uji kedalaman).
5. KPA Kabupaten Pasaman, telah memenuhi semua kriteria penilaian persyaratan
lisensi KPA karena lisensi KPA Kabupaten Pasaman baru terbit pada bulan Januari
2016 maka tentunya persyaratan lisensi KPA Kabupaten Pasaman dipastikan telah
terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk penilaian
penatalaksanaan/administrasi penilaian Amdal, dianalogkan dengan hasil penilaian
pada tahun sebelumnya (2015) karena belum melakukan penilaian dokumen Amdal.
Untuk kriteria mutu dokumen Amdal, dianalogkan dengan hasil penilaian pada tahun
sebelumnya (2015) yakni masih terdapat inkonsistensi antar muatan-muatan terkait
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 31
dalam dokumen dan antar dokumen (uji konsistensi) serta ketepatan/kesahihan
data/metode yang digunakan dan kedalaman kajian Amdal (uji kedalaman).
Dengan diketahuinya jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP
sesuai peraturan pada tahun 2016, maka dapat dihitung realisasi kinerja dengan
menggunakan rumusan sebagaimana yang telah ditetapkan. Realisasi kinerja tersebut
adalah sebagai berikut:
Realisasi Kinerja
=
Jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan × 100%
Jumlah seluruh KPA kabupaten/kota
= 5
× 100% = 100% 5
Hasil perhitungan realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase KPA kabupaten/kota
yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan
sebagaimana uraian di atas menunjukkan angka 100%. Persentase realisasi ini cukup
jauh melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk indikator kinerja
ini, yakni sebesar 70%. Capaian kinerja untuk tahun 2016 diperoleh dengan
membandingkan realisasi dan target kinerja pada tahun tersebut, dengan hasil
perhitungan sebagai berikut:
Capaian Kinerja
= Realisasi kinerja
× 100% Target kinerja yang telah ditetapkan
= 100
× 100% 70
= 142,86%
Melebihinya pencapaian realisasi dari target kinerja yang telah ditetapkan untuk indikator
kinerja ini dengan capaian kinerja > 100% menunjukkan bahwa penyelenggaraan Amdal
oleh KPA kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2016 telah dilakukan dengan
cukup baik dan optimal yang ditunjukkan dengan tingkat ketaatan terhadap
penerapan/implementasi SOP sesuai peraturan perundang-undangan.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dilakukan terhadap kondisi pencapaian
realisasi pada 2 (dua) tahun sebelumnya, yakni 2015 dan 2014. Berdasarkan hasil
perhitungan realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase jumlah KPA
kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan pada kedua
tahun tersebut, dapat dilihat pada Tabel 11 dan Grafik 6.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 32
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Jumlah KPA Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan SOP Sesuai Peraturan Tahun 2014 – 2016
No. Uraian/ Item yang Ditinjau Tahun
2014 2015 2016
1. Jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan
5 4 5
2. Jumlah seluruh KPA kabupaten/kota 6 4 5
3. Persentase realisasi kinerja (%) 83,33 100 100
Terkait dengan hasil perhitungan dan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator
kinerja jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai
peraturan dari tahun 2014 – 2016 sebagaimana disajikan dalam Tabel 11, terdapat
beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu menjadi perhatian ke depan, yaitu:
1) Tetapan standar kesesuaian/ketaatan yang menentukan bahwa KPA suatu
kabupaten/kota telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan untuk tahun
2014 dan 2015 adalah sama dengan tetapan standar untuk tahun 2016, yakni
tingkat ketaatan ≥ 70%.
2) Penilaian tetap mengacu kepada 3 (tiga) kriteria, yakni persyaratan lisensi KPA,
penatalaksanaan/administrasi penilaian Amdal dan mutu dokumen Amdal. Khusus
penilaian terhadap mutu dokumen Amdal, beberapa analogi tetap dilakukan untuk
beberapa KPA kabupaten/kota yang tidak menjadi objek kegiatan evaluasi mutu
dokumen Amdal selama periode 2014 – 2015 nilai kesesuaian/ketaatan adalah
50%.
Grafik 6. Perbandingan antara Jumlah KPA Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan
SOP Sesuai Peraturan dengan Jumlah Seluruh KPA Kabupaten/Kota Periode 2014 –
2016
3) Terdapat perbedaan jumlah KPA kabupaten/kota yang menjadi objek sasaran/target
(yang menjadi data penyebut pada rumusan perhitungan realisasi kinerja) untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 33
masing-masing tahun yang ditinjau. Perbedaan ini terkait dengan status lisensi dan
keberadaan KPA. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
- Pada tahun 2014 terdapat 6 (enam) KPA kabupaten/kota yang menjadi objek
sasaran/target penilaian, dimana 4 (empat) diantaranya merupakan KPA yang
menjadi objek sasaran/target pada tahun 2015, ditambah dengan 2 (dua) KPA
lainnya, yakni KPA Kabupaten Solok dan KPA Kabupaten Solok Selatan. KPA
Kabupaten Pasaman tidak menjadi objek yang ditinjau karena lisensi KPA-nya
telah habis sejak akhir tahun 2013. Untuk KPA Kabupaten Tanah Datar dan KPA
Kota Padang Panjang yang masih belum melakukan penilaian Amdal selama
tahun 2014 juga tidak dapat dijadikan objek sasaran/target penilaian pada saat
itu.
- Pada tahun 2015, terdapat 4 (empat) KPA kabupaten/kota yang menjadi objek
sasaran/target penilaian yaitu KPA Kabupaten Agam, KPA Kabupaten Pasaman
Barat, KPA Kabupaten Lima Puluh Kota dan KPA Kota Padang. Dua KPA yang
sebelumnya menjadi objek pada tahun 2014 tidak memenuhi kriteria untuk
dijadikan objek pada tahun 2015 karena masa berlaku lisensinya telah habis
(KPA Kabupaten Solok dan KPA Kabupaten Solok Selatan), dan kedua KPA
tersebut sampai saat ini belum dapat memperpanjang lisensinya karena
terkendala status kelembagaan instansi lingkungan hidup yang masih berbentuk
Kantor (setingkat eselon III). Selain itu, pada bulan Desember 2015 Bapedalda
Provinsi Sumatera Barat telah memberikan rekomendasi perpanjangan lisensi
untuk KPA Kabupaten Pasaman. Berdasarkan informasi dari pihak Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman, pada akhir Desember 2015 Bupati
Pasaman telah menerbitkan bukti lisensi untuk KPA tersebut, sehingga
diperkirakan KPA ini berpeluang besar menjadi salah satu objek sasaran/target
penilaian pada tahun 2016.
- Pada tahun 2016, terdapat empat (4) KPA kabupaten/kota yang menjadi objek
sasaran/target penilaian, dimana KPA yang menjadi objek sasaran/target sama
dengan pada tahun 2015. Sedangkan untuk KPA Kabupaten Pasaman lisensi
KPA-nya baru diterbitkan pada Januari 2016 dan belum ada melakukan penilaian
dokumen AMDAL, penilaian tingkat ketaatannya dalam mengimplementasikan
SOP penyelenggaraan Amdal dilakukan dengan mempedomani hasil evaluasi
kinerja pada tahun sebelumnya (2015).
Berdasarkan penjelasan/uraian sebelumnya, capaian indikator kinerja persentase
KPA kabupaten/kota yang mengimplementasikan SOP sesuai peraturan untuk tahun
2016 adalah 142,85%, yang didapat dari perbandingan nilai realisasi kinerja sebesar
100% (Tabel 11) dan target kinerja sebesar 70%. Untuk tahun 2015, nilai realisasi
kinerja diketahui sama dengan realisasi tahun 2016, yakni sebesar 100% (Tabel 11)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 34
dengan target kinerja pada tahun 2015 (hanya sebesar 60%), maka hal ini
berpengaruh terhadap hasil/perhitungan capaian kinerjanya, dimana capaian yang
didapatkan pada tahun 2015 lebih besar dari pada tahun 2016, yakni sebesar
166,67%. Kondisi ini bukanlah merupakan suatu permasalahan karena pada
prinsipnya capaian kinerja untuk kedua tahun tersebut telah mencapai > 100%, atau
dengan kata lain realisasi yang diperoleh telah sesuai/memenuhi target yang
direncanakan.
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Target jangka menengah adalah target untuk masing-masing indikator kinerja yang
ditetapkan pada akhir periode Renstra, yaitu pada tahun 2021. Dikarenakan realisasi dan
capaian yang ditinjau adalah untuk tahun 2016 (tahun pertama periode Renstra 2016 –
2021), maka berdasarkan perhitungan dan uraian/penjelasan di atas, realisasi kinerja
untuk indikator persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang mengimplementasikan SOP
sesuai peraturan telah tercapai/melebih target yang ditetapkan, dan capaiannya > 100%.
Melihat kecenderungan keberhasilan ini, maka rencana pencapaian target pada akhir
periode Renstra di tahun 2021 akan dapat dicapai.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional
Belum ada standar nasional yang ditetapkan yang sekaligus dapat dipedomani dalam
menentukan tingkat kesesuaian/ketaatan KPA suatu daerah dalam
mengimplementasikan SOP penyelenggaraan Amdal sesuai ketentuan yang berlaku,
kecuali SOP diharapkan dapat dipenuhi oleh seluruh KPA kabupaten/kota.
Standar/kriteria yang ditetapkan adalah untuk item-item yang ditinjau dalam melakukan
evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013.
e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja tahun 2016 untuk indikator kinerja
persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai
peraturan, serta perbandingan realisasi tersebut dengan realisasi kinerja 2 (dua) tahun
sebelumnya, maka dapat diidentifikasi 2 (dua) poin keberhasilan dari pelaksanaan
kegiatan yang menjadi acuan dalam menentukan capaian kinerja (mendukung upaya
peningkatan capaian kinerja) untuk indikator dimaksud, yaitu:
1) Pencapaian realisasi kinerja tahun 2016 yang melebihi target kinerja yang telah
ditetapkan (realisasi mencapai 100%, target kinerja yang ditetapkan 70%), dengan
capaian kinerja yang melebihi > 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 35
2) Pencapaian realisasi kinerja tahun 2016 (100%) sama dengan pencapaian realisasi
kinerja pada tahun 2015 (100%).
Sekaitan dengan hal tersebut, diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2016 ini, yaitu:
1) Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada aparat instansi
lingkungan hidup yang berada di Sekretariat KPA kabupaten/kota sehingga mereka
dapat memahami dengan baik ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan Amdal
sehingga dapat mengimplementasikan SOP yang telah diatur oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan cukup optimal.
2) Kegiatan-kegiatan dalam lingkup evaluasi penyelenggaraan Amdal telah rutin
dilakukan terhadap KPA kabupaten/kota, sehingga ada upaya/kecenderungan ke arah
perbaikan bagi KPA kabupaten/kota tersebut dalam penyelenggaraan Amdal-nya
dengan berpedoman kepada hasil/temuan yang didapatkan pada saat evaluasi. Hasil
dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung
juga dapat memberikan motivasi bagi aparat instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Amdal pada KPA
kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga terjadi kecenderungan peningkatan
pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan Amdal.
3) Tidak ada peraturan baru terkait penyelenggaraan Amdal yang dikeluarkan dalam
periode/range tahun 2014 – 2016.
Untuk lebih meningkatkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang,
serta dalam upaya mempertahankan realisasi/capaian kinerja yang dicapai dalam
periode/selang waktu tertentu, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Kegiatan-kegiatan dalam lingkup evaluasi penyelenggaraan Amdal yang ditujukan
terhadap KPA kabupaten/kota tetap perlu dilakukan ke depan secara
berkesinambungan, tidak hanya melalui pertemuan/peninjauan langsung ke KPA
kabupaten/kota yang bersangkutan, tetapi juga diupayakan melalui koordinasi tidak
langsung yang dilakukan secara intens dengan aparat instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota, terutama terkait dengan perkembangan penyelenggaraan Amdal dan
permasalahan yang dihadapi di lapangan.
2) Perlunya diberikan sosialisasi kepada KPA kabupaten/kota terkait peraturan
perundangan-undangan terbaru terutama yang muatannya berkaitan dengan Amdal.
f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 123.000.000, terealisasi 110.667.626 atau 89,97%.
Merujuk kepada konsep pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan
penilaian Amdal yang hasilnya menjadi acuan/dasar perhitungan tingkat ketaatan KPA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 36
kabupaten/kota (dalam penyelenggaraan Amdal) sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka secara tidak langsung efisiensi penggunaan sumber daya telah
dilakukan. Efisiensi terindikasi dari pemilihan objek KPA yang akan dievaluasi
penyelenggaraan Amdalnya, dimana tidak semua KPA kabupaten/kota yang lisensinya
masih berlaku pada tahun tertentu dapat dipastikan menjadi objek kegiatan evaluasi
kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal pada tahun tersebut. Ada beberapa hal yang
dipertimbangkan dalam pemilihan objek ini, misalnya evaluasi lebih diprioritaskan kepada
KPA kabupaten/kota yang telah/pernah melakukan penilaian Amdal, atau terhadap KPA
kabupaten/kota yang dari hasil evaluasi atau pembinaan dan pengawasan pada tahun
sebelumnya diketahui masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan
Amdalnya.
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal yang menjadi acuan dalam
menentukan realisasi/capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase jumlah KPA
kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-
undangan, tentunya dapat dikategorikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dapat
mendukung/menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dari pencapaian
realisasi/capaian kinerja untuk indikator tersebut. Adapun beberapa program/kegiatan
lainnya yang diperkirakan dapat mendukung upaya-upaya dalam pencapaian
realisasi/capaian kinerja ini, baik yang telah ada/berjalan maupun yang perlu
dipertimbangkan untuk direncanakan ke depan adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan evaluasi mutu dokumen Amdal, dimana hasil pelaksanaan kegiatan ini
sebelumnya menjadi salah satu acuan dari penentuan realisasi dan capaian kinerja
pada tahun 2012 – 2014. Pada tahun 2015-2016, kegiatan dimaksud tidak lagi
dialokasikan pelaksanaannya, sehingga untuk penilaian kriteria mutu dokumen
Amdal (sebagai salah satu kriteria penilaian indikator kinerja persentase jumlah KPA
kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai aturan) dianalogkan
dengan hasil penilaian pada beberapa tahun sebelumnya. Mengingat hal tersebut
belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, maka kegiatan evaluasi
mutu dokumen Amdal perlu dipertimbangkan kembali untuk pelaksanaannya ke
depan, atau bila tidak memungkinkan, mutu dokumen Amdal dapat dijadikan salah
satu bagian dari lingkup kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal
(menjadi salah satu substansi/hal yang dievaluasi).
2) Kegiatan pembinaan/verifikasi pengajuan persyaratan rekomendasi lisensi KPA
(kegiatan ini telah direalisasikan melalui penganggaran APBD Bapedalda Provinsi
Sumatera Barat).
3) Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terbaru di bidang Amdal dan
Izin Lingkungan, terutama terkait penatalaksanaan/penyelenggaraan Amdal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 37
2. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-
undangan lingkungan hidup
2.1. Realisasi
a. Sumber data
Untuk mengetahui realisasi dari target indikator kinerja pemilik kegiatan dan/atau usaha
dalam mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-
undangan, data yang digunakan berasal dari data/hasil beberapa kegiatan lainnya yang
dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat yaitu:
1) PROPER/PROPER Daerah
2) Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan
3) Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan
b. Acuan dan alat
Acuan yang digunakan untuk menentukan persentase usaha dan/atau kegiatan yang
mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan:
1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan
Tanah untuk Produksi Biomassa.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6) Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun.
c. Metodologi perhitungan
Dalam menghitung persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan
perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, dilakukan perbandingan
antara jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang mengimplementasikan perizinan
lingkungan dengan jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha. Metodologi perhitungan
persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan
sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat diselesaikan menggunakan formula:
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
=
jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang mengimplementasikan perizinan lingkungan tahun 2016 x 100 %
jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha tahun 2016
Untuk menentukan jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang mengimplementasikan
perizinan lingkungan tahun 2016 dari masing-masing kegiatan dilakukan dengan cara:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 38
1) Kegiatan PROPER/PROPER Daerah
Kegiatan yang telah mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai
peraturan dinyatakan dengan peringkat PROPER/PROPER Daerah Biru ke atas
(Biru, Hijau dan Emas).
- Peringkat Biru diartikan sebagai kegiatan yang telah melaksanakan semua
persyaratan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- Peringkat Hijau, diartikan bahwa kegiatan telah melaksanakan persyaratan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah melaksanakan
Sistim Managemen Lingkungan
- Peringkat Emas, diartikan sebagai kegiatan yang telah zero impact.
Kegiatan yang tidak mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai
peraturan perundang-undangan dinyatakan peringkat PROPER/PROPER
DAERAH Merah dan Hitam.
- Peringkat Merah: baru sebagian memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
oleh peraturan perundang-undangan.
- Peringkat Hitam: tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh
peraturan perundang-undangan.
Persentase Ketaatan usaha dan/atau kegiatan PROPER/PROPER Daerah
=
Jumlah Perusahaan/Peringkat Emas, Hjau dan Biru
x 100% Jumlah Perusahaan/Kegiatan PROPER /PROPER Daerah Yang dievaluasi
2) Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan
Dalam mengevaluasi implementasi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan oleh suatu perusahan/kegiatan maka acuan untuk menetapkan kriteria
ketaatan adalah sebagai berikut:
a) Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup dan/atau Izin Lingkungan;
b) Tidak memiliki izin operasional insinerator;
c) Tidak memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun; dan/atau
d) Persentase Ketaatan <70% dari perizinan atau kewajiban yang harus dipenuhi
e) Dari hasil pembobotan diperoleh peringkat dibawah A (peringkat B dan C).
Penjelasan mekanisme penentuan ketidaktaatan:
- Apabila memenuhi salah satu kriteria ketidaktaatan poin a), b) dan c) tersebut
diatas maka dikategorikan tidak taat karena merupakan pelanggaran Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan memenuhi unsur pidana.
- Apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana poin a), b) dan c) tersebut diatas,
maka akan dihitung dengan menggunakan persentase ketaatan (poin d).
- Perhitungan persentase ketaatan menggunakan sistim pembobotan dan dihitung
dengan menggunakan formula :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 39
Persentase Ketaatan usaha dan/atau Pembinaan Hukum dan Perizinan
=
Jumlah perizinan dan kewajiban yang harus dimiliki dan kewajiban yang telah dipenuhi x 100%
Jumlah perizinan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi
- Apabila dari hasil perhitungan dengan menggunakan formulasi diatas,
persentase ketaatan dikategorikan peringkat B dan C, maka pemilik kegiatan
dan/atau usaha dikategorikan Tidak Taat/Tidak Mengimplementasikan Perizinan
Lingkungan.
Penjelasan klasifikasi peringkat adalah sebagai berikut:
- Peringkat C apabila hanya memenuhi perizinan dan kewajiban yang harus
dilaksanakan sebesar 0 – 35%.
- Peringkat B apabila hanya memenuhi perizinan dan kewajiban yang harus
dilaksanakan sebesar 36 – 69%.
- Peringkat A apabila hanya memenuhi perizinan dan kewajiban yang harus
dilaksanakan sebesar 70 – 100%.
Angka dasar ≥ 70% sebagai kategori ketaatan/ mengimplementasikan perizinan
lingkungan merupakan angka yang representatif karena tidak mungkin pemilik
kegiatan dan/atau usaha dapat mengimplementasikan 100% dari perizinan dan
kewajiban yang harus dipenuhi.
Dalam penentuan pemilik kegiatan dan/atau usaha dikatakan taat /
mengimplementasikan perizinan lingkungan maka harus memenuhi peringkat A.
3) Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan
Kriteria ketidaktaatan dalam penilaian Pengawasan dan Pengendalian Terhadap
Pengelolaan Lingkungan Usaha /Kegiatan ditentukan dengan kriteria:
- Apabila tidak memiliki dokumen lingkungan, Izin Penyimpanan Sementara
Limbah B3 dan Izin Operasional Insinerator dikategorikan Tidak Taat/Tidak
Mengimplementasikan Perizinan Lingkungan.
- Apabila memiliki ketiga aspek tersebut diatas, maka dilakukan pemberian skoring
yaitu izin lingkungan 30%, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 20%, Izin
Operasional Insinerator 20%, Izin Pembuangan Limbah Cair 20%.
- Apabila hasil scoring tersebut < 70%, maka dikategorikan Tidak Taat/Tidak
Mengimplementasikan Perizinan Lingkungan.
Persentase Ketaatan Pengawasan dan Pengendalaian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha /Kegiatan
=
Jumlah Perusahaan/Kegiatan nilai scoring > 70%
x 100% Jumlah Perusahaan/Kegiatan yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalaian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha /Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 40
2.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Pencapaian target secara total kegiatan.
Pada tahun 2016 ditetapkan target bahwa 50% dari seluruh obyek di Sumatera Barat
telah memimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Data tersebut setelah dilakukan konversi dari data uji petik
hasil yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja lingkungan yang
dilakukan melalui ke tiga kegiatan diatas.
Pencapaian target untuk masing kegiatan berdasarkan analisis uji petik per sektor.
Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah obyek, tingkat ketaatan berdasarkan sektor
yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerjanya dalam
mengimplementasikan perizinan sesuai dengan perundang-undangan berlaku.
Tabel 12. Jenis kegiatan dan/atau usaha yang telah dilakukan Pembinaan dan pengawasan Implementasi Perizinan Lingkungan Tahun 2016
No Kegiatan
Sektor Usaha
Agro Industri
Pelayanan Kesehatan
(Rumah Sakit)
Pertambangan dan Energi
Hotel / Jasa
Lain-lain
Jmlh Taat Jmlh Taat Jmlh Taat Jmlh Taat Jmlh Taat
1. PROPER/ PROPER Daerah
31 31 14 4 9 5 8 0 3 0
2. Pembinaan Hukum dan Perizinan
9 2 4 0
3. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha /Kegiatan
11 1
Jumlah 40 33 25 5 13 5 8 0 3 0
% Ketaatan 82,5 20 38,46 0 0
Jumlah Pemilik Kegiatan dan/atau usaha
89
Jumlah Pemilik Kegiatan dan/atau usaha yang taat
43
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang telah mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan
43/89 x 100% = 48,31%
Berdasarkan uji petik, maka target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 50%,
terealisasi 48,31%.
Capaian kinerja terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha yang taat /
mengimplementasikan perizinan lingkungan berdasarkan uji petik tersebut adalah:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 41
Hasil pengukuran capaian kinerja
= Realisasi
x 100 % Target yang ditetapkan
= 48,31
X 100 % 50 = 96,63 %
Pencapaian target analogi seluruh kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL di Sumatera
Barat Untuk Masing-Masing Sektor.
Total jumlah kegiatan dan/atau usaha yang ada di Provinsi Sumatera Barat diperoleh
dari instansi lingungan hidup kabupaten/kota se-Sumatera Barat tahun 2016 dengan
jumlah kegiatan 1.628 yang terbagi menjadi beberapa sektor. Mengingat keterbatasan
data, maka hasil perhitungan persentase tingkat ketaatan/ mengimplementasikan
perizinan lingkungan masing-masing sektor kegiatan dan/atau usaha pada Tabel 12
di atas digunakan sebagai basis data/acuan/analogi untuk menghitung (estimasi)
persentase ketaatan secara keseluruhan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha
yang ada di Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode ekstrapolasi
sebagaimana tertuang pada tabel 13 dibawah ini.
Tabel 13. Jumlah Sektor kegiatan dan/atau usaha yang ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Berdasarkan Data dari 19 Kabupaten/Kota 2016
No Sektor Kegiatan dan/ atau
Usaha Jumlah
Persentase Ketaatan
Jumlah Kegiatan
dan/atau Usaha yang taat
1 Agroindustri (sawit, karet dan teh)
218 82,5 180
2 Pertambangan dan Energi 356 38,46 137
3 Pelayanan Kesehatan (rumah sakit)
150 20 30
4 Jasa (hotel, rumah makan, pelabuhan, bandara, jalan)
259 0 0
5 Lain-lain 645 0 0
Jumlah 1.628 347
Dari Tabel 13, diperoleh 347 kegiatan dari 1.628 kegiatan yang ada di Provinsi
Sumatera Barat tahun 2016 dapat dinyatakan TAAT dalam mengimplementasikan
pengelolaan lingkungan di dalam kegiatannya.
Perhitungan secara keseluruhan untuk mengetahui realisasi persentase usaha
dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada di Provinsi Sumatera Barat menggunakan
formula:
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang telah mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan
=
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan x 100 %
Jumlah usaha dan/atau yang wajib perizinan lingkungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 42
=
347 x 100 %
1628 = 21,31%
Angka realisasi 21,31% masih dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar
50%.
Capaian kinerja terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha wajib AMDAL dan UKL
UPL di Provinsi Sumatera Barat yang taat/mengimplementasikan perizinan lingkungan
sesuai dengan peraturan perundang- dengan membandingkan antara realisasi dan
target menggunakan formula:
Hasil pengukuran capaian kinerja
= Realisasi
x 100 % Target yang ditetapkan
=
21,31 x 100 %
50 = 42,63%
Namun apabila dilihat per sektor sesuai dengan tabel tersebut diatas, bahwa dari hasil
penilaian terhadap beberapa objek baik melalui PROPER/PROPER Daerah,
Pembinaan Hukum dan Perizinan serta Pengawasan dan Pengendalaian Terhadap
Pengelolaan Lingkungan Usaha /Kegiatan diperoleh kesimpulan:
- Sektor agroindustri memiliki peringkat ketaatan/mengimplementasikan perizinan
lingkungan dengan kategori baik.
- Tingkat ketaatan yang dikategorikan jelek berasal dari sektor pelayanan kesehatan
(rumah sakit) dan sektor jasa (hotel, rumah makan, pelabuhan, bandara, jalan).
Adapun analisis tingkat ketaatan terhadap 3 (tiga) sektor tersebut adalah sebagai
berikut :
1) Sektor Agroindustri
Kegiatan agroindustri dalam pengelolaan lingkungan menghasilkan limbah
yang signifikan tetapi tingkat ketaatan dalam pengelolaanya relatif baik hal ini
sejalan dengan adanya tuntutan dari sektor agroindustri dalam pemenuhan
pencapaian ISPO dan RSPO yang salah satu kinerja lingkungan merupakan
persyaratan utama dalam pemenuhan target tersebut. Selain itu sektor
agroindustri juga memiliki organisasi seperti GAPKI pada industri sawit dan
GAPKINDO pada industri karet yang mengayomi dan membantu dalam
pemenuhan kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan.
2) Sektor Pelayanan Kesehatan (rumah sakit)
Kegiatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu yang menghasilkan Limbah
B3 dan limbah cair yang dampaknya besar terhadap lingkungan. Dalam
pengelolaan Limbah B3 tingkat ketaatan rumah sakit sangat rendah hal ini
terbukti dengan belum terpenuhinya kewajiban dalam perizinan Limbah B3
dalam pengoperasionalan insinerator maupun Tempat Penyimpanan Limbah
B3 tersebut. Sedangkan dalam pengendalian limbah cair rumah sakit belum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 43
maksimal dalam pemenuhan kewajiban teknis dan belum mempedomani
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
3) Jasa (hotel, rumah makan, pelabuhan, bandara, jalan)
Dalam pengelolaan lingkungan kegiatan bidang jasa ini tidak mempedomani
dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang telah dimiliki. Salah satu sektor
jasa yaitu perhotelan telah memiliki organisasi PHRI, namun kurang berperan
dalam melakukan pembinaan dan bantuan dalam pengelolaan lingkungan.
Secara umum sektor jasa belum maksimal dalam pemenuhan kewajiban teknis
dan belum mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup karena lebih memprioritaskan jasa yang ditawarkan belum
sampai pada kinerja pengelolaan lingkungan sebagai upaya untuk
meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.
Rincian ketaatan/mengimplementasikan perizinan lingkungan oleh pemilik
kegiatan dan/atau usaha berdasarkan masing-masing kegiatan yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
1) PROPER/PROPER Daerah
Dari penilaian PROPER/PROPER DAERAH sebanyak 65 objek pemilik
kegiatan dan/atau usaha, yang dikategorikan taat sebesar 46 objek atau
70,76% dengan rincian sebagai berikut:
- Sektor Agroindustri (pabrik dan perkebunan sawit, karet dan teh) dari
33 objek, dikategorikan taat sebanyak 31 objek atau 93,75%.
- Sektor Pelayanan Kesehatan (rumah sakit) dari 25 objek, dikategorikan
taat sebanyak 1 objek atau 4%.
- Sektor Pertambangan dan Energi (pertambangan, PLTU, Pertamina,
PLN) dari 7 objek, dikategorikan taat sebanyak 3 objek atau 42,85%.
- Sektor Jasa (hotel), dari 8 objek, dikategorikan tidak ada yang taat atau
0%.
- Sektor lain-lain (bandara, pelabuhan dan bengkel), dari 3 objek,
dikategorikan tidak taat atau 0%.
2) Pembinaan Hukum dan Perizinan
Target kinerja untuk pembinaan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha
sebanyak 6 (enam) dan realisasinya sebanyak 6 (enam) pemilik kegiatan
dan/atau usaha atau 100% dinyatakan tidak taat karena rata-rata
ketatannya adalah 42,92%. Adapun pemilik kegiatan dan/atau usaha
tersebut adalah:
- PT Gasindo Abadi Semesta, SPPBE untuk Tabung LPG 12 dan 50 kg,
Payakumbuh, ketaatan 40%.
- PT Pratama Abadi Semesta, SPPBE untuk Tabung LPG 12 dan 50 kg,
Payakumbuh, ketaatan 40%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 44
- PT Pratama Abadi Semesta, SPPBE untuk kegiatan Retest,Rapair dan
Rapaint Plant Tabung LPG 3 kg, Payakumbuh, ketaatan 60%.
- PT Gasindo Abadi Semesta, SPPBE untuk kegiatan Retest,Rapair dan
Rapaint Plant Tabung LPG 12 kg dan 50kg, Payakumbuh, ketaatan
60%.
- PT PECCONIA, Kabupaten Solok Selatan, ketaatan 20%.
- PT SJAL ,Kabupaten Pesisir Selatan, ketaatan 37,5%.
Dari kegiatan Pembinaan Ketaatan Pemilik Kegiatan dan/atau usaha
hasil monev tahun 2016 diperoleh hasil 7 objek yang dinilai ketaatannya
dengan ketaatan 39,48%, yaitu:
1. PT INKUD, Kaupaten Pasaman Barat ,tingkat ketaatan 25%.
2. PT Sari Buah Sawit (PT SBS), Kabupaten Pasaman Barat, tingkat
ketaatan 12,5%.
3. PT Agro Wira Ligatsa (PT AWL), Kabupaten Pasaman Barat, tingkat
ketaatan 37,5%.
4. PT Dharmasraya Lestarindo, Kabupaten Dharmasraya, tingkat
ketaatan 87,5%.
5. Kegiatan Penyulingan PALA, Kabupaten Pesisir Selatan, tingkat
ketaatan 0%.
6. Pabrik Pembuatan Tahu, Kabupaten Pesisir Selatan, tingkat
ketaatan 25%.
7. PT USM, Kabupaten Pasaman Barat , tingkat ketaatan 88,89%.
Dari objek pembinaan hukum dan perijinan tahun 2016 sebanyak 13
objek (4 manufaktur, 9 agroindustri), 2 objek dikategorikan taat atau
tingkat ketaatannya > 70%.
3) Pengawasan Pengendalian Pencemaran
Objek Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan
Lingkungan Usaha /Kegiatan sebanyak 11 rumah sakit.
1. RSUD Dr Zein, dengan tingkat ketaatan 40%
2. RSUD Arosuka, kabupaten Solok, tingkat ketaatan 40%
3. RSI Ibnu Sina Pasaman Barat, tingkat ketaatan 40%
4. RSUD Solok Selatan, tingkat ketaatan 40%
5. RSUD Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota, tingkat ketaatan 40%
6. RSI Ibnu Sina Bukittinggi, tingkat ketaatan 70%
7. RSUD Pasaman, tingkat ketaatan 40%
8. RSUD Sungai Dareh Kab.Dharmasraya, tingkat ketaatan 10%
9. RSUD Mentawai, tingkat ketaatan 0%
10. RSIA Fadhila Tanah Datar, tingkat ketaatan 30%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 45
11. RSUD Adnan WA Payakumbuh, tingkat ketaatan 40%
Dari 11 (sebelas) pemilik kegiatan dan/atau usaha tersebut hanya 1 yang
dikategorikan taat dan 10 objek lainnya dikategorikan tidak taat.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun
2015 dan beberapa tahun terakhir
Dari hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan (PROPER/PROPER Daerah,
pembinaan hukum dan perizinan dan pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan
usaha/kegiatan), tingkat ketaatannya berfluktuatif sebagaimana tertuang dalam Tabel 14
berikut.
Tabel 14. Perbandingan ketaatan pemilik kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (PROPER/PROPER DAERAH, pembinaan hukum dan perizinan, dan pengawasan pengendalian terhadap Pengelolaan Usaha/Kegiatan) 4 (empat) tahun terakhir
No Kegiatan
Ketaatan
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Jmlh objek /
Taat %
Jmlh objek / Taat
% Jmlh
objek / Taat
% Jmlh
objek / Taat
% Jmlh
objek / Taat
%
1. PROPER / PROPER Daerah
40 / 21
52,5 56 / 23
41,07 48 / 33
68,75 56 / 37 66.07 65 / 40 61,53
2. Pembinaan hukum dan Perizinan
1 / 0 0 3 / 0 0 4 / 1 25 7 / 0 0 13 / 2 15,38
3. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha /Kegiatan
14 / 0 0 6 / 0 0 14 / 0 0 21 / 0 21 11 / 1 9,01
Kumulatif 61 / 24
39,34 69 / 25
36,23 66 / 34
46,96 80 / 41
51,25 88 / 48 48,31
Catatan : - objek tidak dapat dihitung karena tidak ada aktifitas
Analisis terhadap tingkat ketaatan yang berfluktuatif:
- Objek yang relatif sama selama 3 (tiga) tahun adalah objek PROPER/PROPER
Daerah. Sementara itu 2 (dua) kegiatan yang lainya objek berbeda setiap tahun.
- Jumlah objek PROPER/PROPER Daerah setiap tahunnya berbeda, ada penambahan
maupun pengurangan objek pemilik kegiatan dan/atau usaha.
- Kecenderungan objek yang baru masuk PROPER Daerah merupakan sektor rumah
sakit dan hotel yang belum baik dalam pengelolaan lingkungannya sehingga
berperingkat Merah yang dikategorikan Tidak Taat.
- Beberapa pemilik kegiatan dan/atau usaha berfluktuatif tingkat ketaatannya.
- Dari pemilik kegiatan yang sama hasil penilaian PROPER/PROPER Daerah untuk
sektor Agroindustri dan PEM kecenderungan meningkatkan kinerja lingkungan
sehingga nilai PROPER/PROPER Daerah meningkat menjadi Biru/Taat hal ini
menunjukkan bahwa semakin tingginya komitmen objek yang dinilai dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 46
pengelolaan lingkungan disamping pembinaan yang terus dilakukan oleh Bapedalda
Provinsi dan intansi lingkungan Kab/Kota.
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 – 2021 pada tahun
pertama yang adalah 50%. Dengan didasarkan pada hasil perhitungan realisasi kinerja
seluruh objek yang wajib AMDAL dan UKL-UPL di Provinsi Sumatera Barat yang hanya
sebesar 42,63% (realisasi kinerja belum mencapai target), maka diproyeksikan bahwa
untuk mencapai target pada akhir perode Renstra (tahun 2021) akan sangat berat.
Diperlukan langkah-langkah dan inisiatif strategis guna dapat memaksimalkan
pencapaian target periode terakhir dari renstra Bapedalda tersebut, minimal dapat
mendekati target yang telah ditetapkan.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional
Dari 3 (tiga) kegiatan yang digunakan untuk menentukan tingkat ketaatan/implementasi
peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dapat diperbandingkan dengan
standar nasional hanya PROPER.
PROPER merupakan program nasional Pemerintah yang berlaku sama untuk 31 provinsi
di Indonesia. Dari evaluasi terhadap pelaksanaan PROPER Nasional Tahun 2016,
keberhasilan PROPER secara Nasional adalah :
- Selama 10 tahun (2005 – 2015) secara Nasional berhasil mendorong ketaatan
perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup dari 56% menjadi 85%.
- Berhasil mengutamakan perlindungan lingkungan ke dalam perusahaan sehingga
lingkungan menjadi salah satu indikator kinerja perusahaan.
- PROPER digunakan perusahaan sebagai peta jalan untuk penerapan ekonomi hijau.
- PROPER berhasil mengkoordinasikan pengawasan lingkungan menjadi gerakan
nasional yang terkoordinasi dan dengan standar pengawasan yang sama terhadap 31
provinsi.
Dengan berpatokan pada angka capaian tingkat ketaatan perusahaan terhadap
peraturan lingkungan pada program PROPER Nasional tahun 2016 sebesar 85%, maka
capaian Bapedalda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sebesar 47,78% masih
perlu ditingkatkan.
e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa hal yang mendorong keberhasilan pencapaian target sekaligus upaya-upaya
yang telah dilakukan antara lain adalah:
1) Upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha
apabila:
- Berperingkat merah pada PROPER/PROPER Daerah selama 2 (dua) periode.
- belum dilakukan perbaikan kinerja lingkungan yang signifikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 47
- Tidak mengumumkan kegiatan yang dalam sanksi administrasi oleh kepala
daerah.
2) Memfasilitasi kendala rumah sakit dalam pengelolaan limbah cair dan Limbah B3,
dengan rencana pembangunan Cluster Pengelolaan LB3 dan pengurusan izin
incinerator rumah sakit.
3) Menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan berupa surat follow up berkaitan
dengan temuan ketidaktaatan dan upaya yang harus dilakukan serta keterkaitan
dengan peraturan perundang-undangan.
4) Peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha terutama di luar objek
pembinaan dan pengawasan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat sehingga
dapat melakukan perbaikan kinerja lingkungan.
Untuk mendorong tingkat ketaatan ke araha yang lebih baik, diperlukan beberapa upaya
lainnya seperti:
1) Memberikan bimbingan teknis lebih intensif terhadap pemilik kegiatan dan/atau
usaha yang diprioritaskan di luar objek pembinaan dan pengawasan oleh Bapedalda
Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat melakukan perbaikan kinerja lingkungan.
2) Perlu adanya program dari bank negeri/swasta atau pemerintah yang menjamin
bahwa perusahaan yang taat dalam pengelolaan lingkungan diberikan kemudahan
dalam peminjaman dana dan/atau keringanan pajak.
Masih rendahnya tingkat ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha disebabkan karena:
1) Belum semua pemilik kegiatan dan/atau usaha yang memiliki struktur organisasi yang
menangani masalah lingkungan hidup.
2) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi
lingkungan hidup kab/kota terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha.
3) Masih terdapatnya objek yang belum memberikan progres dalam pengelolaan
lingkungan dan memiliki kendala yang sama tiap tahun penilaian. Kendala dapat
bersumber dari objek sendiri seperti pemenuhan parameter baku mutu, bangunan
penyimpanan LB3 sedangkan kendala dari kabupaten/kota seperti lamanya proses
izin pembuangan limbah cair, izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan izin yang
diproses oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu izin operasional incinerator.
Kendala paling besar ada pada sektor rumah sakit dan hotel.
4) Belum optimalnya upaya penegakan hukum lingkungan terhadap ketidaktaatan
pemilik kegiatan dan/atau usaha.
5) Belum optimalnya mekanisme insentif dari Pemerintah seperti pemberian keringanan
pembayaran pajak perusahaan bila perusahaan telah mendapat peringkat Hijau dan
Emas dalam PROPER/PROPER Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 48
f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan
anggaran di beberapa kegiatan pendukung pada DPA Bapedalda dan ditunjang juga oleh
beberapa kegiatan APBN sebesar Rp. 1.080.007.000, terealisasi sebesar Rp.
1.009.257.253,- atau 93,4%.
Untuk dapat memetakan tingkat ketaatan pemilik usaha/kegiatan (skala AMDAL dan
UKL-UPL yang terdata) dalam mengimplementasi perizinan lingkungan se-Provinsi
Sumatera Barat (walaupun masih diperlukan pengujian lebih lanjut terhadap hasil
perhitungan), penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator ini sudah sangat efektif
melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan yang sangat terkait. Penggunaan sumber daya
terutama yang bersumber dari APBD lebih difokuskan kepada peningkatan ketaatan
usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, untuk
lebih akuratnya hasil perhitungan tingkat ketaatan pemilik usaha/kegiatan dalam
mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, diperlukan cakupan
assesmen/penilaian yang lebih luas (menambah objek sasaran/penilaian), melibatkan
lebih banyak personil PPLHD dan instansi LH kabupaten/kota sesuai kewenangannya
yang tentunya juga harus didukung dengan anggaran yang memadai.
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang
Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja
ini sebanyak 3 program dengan 4 buah kegiatan, yaitu PROPER, PROPER Daerah,
Pembinaan Hukum dan Perizinan dan kegiatan Pengawasan Pengendalian Terhadap
Pengelolaan Usaha/Kegiatan. Keempat kegiatan tersebut antara satu dengan yang lain
saling menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator ini. Sebagai contoh
adalah keterkaitan antara kegiatan pembinaan hukum dan perizinan dengan
PROPER/PROPER Daerah, dimana objek hasil pembinaan hukum dan perizinan dapat
diusulkan menjadi objek PROPER/PROPER Daerah.
3. Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang
dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.1. Realisasi
a. Sumber Data
Terdapat 2 (dua) sumber data yang menjadi acuan dalam penentuan realisasi indikator
kinerja persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang
dilengkapi KLHS pada tahun 2016, yaitu:
1) Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan
kabupaten/kota; dan
2) Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup, Bappeda dan Dinas Prasjal
Tarkim/Pekerjaan Umum kabupaten/kota terkait perkembangan pelaksanaan KLHS
terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 49
Kedua sumber data di atas juga digunakan untuk menentukan realisasi indikator kinerja
dimaksud pada tahun sebelumnya (2015).
Kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan dimulai pelaksanaannya
sejak tahun 2014 dengan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan berada pada
APBD/DPA Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim
Pembinaan KLHS Provinsi dan ditujukan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang
belum atau sedang/telah melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaannya
(RTRW dan/atau RPJMD/RPJPD). Pada tahun 2015, pembinaan KLHS lebih difokuskan
terhadap kabupaten/kota yang akan menyusun KLHS untuk dokumen RPJMD,
mengingat masih adanya beberapa kabupaten/kota yang akan menyusun KLHS RPJMD
(melaksanakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015) belum mendapatkan pembinaan
KLHS pada tahun 2014. Untuk tahun 2016, pembinaan KLHS terhadap dokumen
perencanaan ditujukan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum atau
sedang/telah melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaannya (RTRW dan/atau
RPJMD). Pembinaan KLHS pada tahun 2016 dilakukan terhadap 5 (lima)
kabupaten/kota, yaitu Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat.
Melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan, dilakukan inventarisasi terhadap dokumen
perencanaan kabupaten/kota yang sedang atau akan disusun/dievaluasi (wajib KLHS)
dan proses KLHS untuk dokumen-dokumen perencanaan tersebut (apakah telah
dilakukan atau belum). Terhadap kabupaten/kota yang tidak termasuk objek
pembinaan/evaluasi hasil pembinaan, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait
Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
KLHS terhadap dokumen perencanaan yang ada pada masing-masing kabupaten/kota.
Namun tidak menutup kemungkinan terhadap kabupaten/kota yang menjadi objek
pembinaan/evaluasi hasil pembinaan dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud guna
meng-update/memperbarui informasi terkait pelaksanaan KLHS di kabupaten/kota
tersebut. Sementara terkait pelaksanaan KLHS untuk dokumen perencanaan provinsi
(KLHS RPJMD), Bapedalda terlibat langsung dalam proses penyusunannya sebagai
salah satu anggota tim dan Ka. Bapedalda menjadi Ketua Pokja dalam pelaksanaan
KLHS RPJMD dimaksud.
b. Acuan dan Alat
Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan, dan
dalam menentukan persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang sudah di-KLHS, terdapat beberapa aturan/regulasi yang
dipedomani, yaitu:
1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 50
2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum KLHS.
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
4) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SE.04/Menlhk-
II/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pelaksanaan KLHS.
c. Metodologi Perhitungan
Dalam menghitung persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang sudah di-KLHS digunakan formula/rumusan sebagai berikut:
Jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS × 100 %
Jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang wajib di-KLHS
Target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah 40%. Lingkup dokumen
perencanaan yang ditinjau meliputi RPJPD/RPJMD dan RTRW beserta turunannya
(RDTR/RTR kawasan). Dalam rangka penyusunan laporan ini, dilakukan perluasan
konteks dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS dimana untuk dokumen
perencanaan yang proses KLHS-nya sedang berjalan (minimal telah selesai proses
pelingkupan isu strategis/memasuki tahapan persandingan isu strategis dengan
kebijakan, rencana dan/atau program) dapat dikategorikan sebagai dokumen
perencanaan yang sudah di-KLHS.
Pada tahun 2016, terdapat 27 (dua puluh tujuh) dokumen perencanaan provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang terkategori wajib di-KLHS, yaitu:
1) Penyusunan RPMJD Provinsi Sumatera Barat
2) Penyusunan RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota
3) Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat
4) Penyusunan RPJMD Kabupaten Agam
5) Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
6) Penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya
7) Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung
8) Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan
9) Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan
10) Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman
11) Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar
12) Penyusunan PJMD Kabupaten Solok
13) Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi
14) Penyusunan RPJMD Kota Solok
15) Revisi RTRW Kota Bukittinggi
16) Penyusunan RDTR Sarilamak – Kabupaten Limapuluh Kota
17) Penyusunan RDTR Kawasan Kota Lubuk Basung – Kabupaten Agam
18) Penyusunan RDTR Ibukota Kecamatan Tanjung Mutiara – Kabupaten Agam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 51
19) Penyusunan RDTR Kawasan Koto Baru – Kabupaten Dharmasraya
20) Penyusunan RDTR Kecamatan Koto VII – Kabupaten Sijunjung
21) Penyusunan RDTR Kawasan Abai – Kabupaten Solok Selatan
22) Penyusunan RDTR Kawasan Muaro Labuh – Kabupaten Solok Selatan
23) Penyusunan RDTR Kawasan Seribu Rumah Gadang – Kabupaten Solok Selatan
24) Penyusunan RDTR Kota Batusangkar – Kabupaten Tanah Tanah
25) Penyusunan RDTR Kota Pariaman
26) Penyusunan RDTR Kawasan Mandeh – Kabupaten Pesisir Selatan
27) Penyusunan RDTR Kawasan Sungai Bangek – Kota Padang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pembinaan KLHS dan hasil koordinasi
dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota diketahui bahwa dari 27 (dua puluh
tujuh) dokumen perencanaan yang wajib KLHS sebagaimana tersebut di atas, sampai
pada akhir tahun 2016, terhadap 19 (sembilan belas) diantaranya telah dilakukan KLHS
yaitu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, penyusunan RPJMD Kabupaten
Limapuluh Kota, penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat, penyusunan RPJMD
Kabupaten Agam, penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, penyusunan
RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya,
penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung, penyusunan RPJMD Kabupaten Solok,
penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan, penyusunan RPJMD Kabupaten
Pasaman, penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar, penyusunan RPJMD Kota
Bukittinggi, penyusunan RPJMD Kota Solok, revisi RTRW Kota Bukittinggi, penyusunan
RDTR Kawasan Sarilamak, RDTR Kawasan Kota Lubuk Basung, penyusunan RDTR
Ibukota Kecamatan Tanjung Mutiara serta penyusunan RDTR Kawasan Mandeh. Untuk 8
(delapan) dokumen perencanaan lainnya yakni penyusunan RDTR Kawasan Koto Baru,
penyusunan RDTR Kecamatan Koto VII, penyusunan RDTR Kawasan Abai, penyusunan
RDTR Kawasan Muaro Labuh, penyusunan RDTR Kawasan Seribu Rumah Gadang,
penyusunan RDTR Kota Batusangkar, penyusunan RDTR Kota Pariaman dan
penyusunan RDTR Kawasan Sungai Bangek diketahui belum dilengkapi KLHS.
Dari data di atas, maka dapat dihitung realisasi kinerja untuk indikator persentase jumlah
dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS
menggunakan formula/rumusan di atas. Perhitungannya adalah sebagai berikut:
Realisasi Kinerja
=
Jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS
× 100% Jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang
wajib di-KLHS
= 19
× 100% = 70,37% 27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 52
3.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Hasil perhitungan realisasi kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen
perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS sebagaimana uraian
di atas menunjukkan angka 70,37%. Persentase realisasi ini melebihi dari target kinerja
indikator, yakni sebesar 40%. Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2016 diperoleh dengan
membandingkan realisasi dan target kinerja pada tahun tersebut, dengan hasil
perhitungan sebagai berikut:
Capaian Kinerja
= Realisasi kinerja
× 100% Target kinerja yang telah ditetapkan
= 70,37
× 100% = 175,92% 40
Dengan nilai pencapaian realisasi kinerja yang melebihi target indikator kinerja, berikut
dengan capaian kinerja > 100%, secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman aparat di daerah dalam pelaksanaan KLHS sudah cukup baik dan
kesadaran akan pentingnya KLHS terhadap dokumen perencanaan sehingga sebagian
daerah telah menganggarkan biaya penyusunan KLHS. Disamping itu Dinas Prasjal
Tarkim Provinsi Sumatera Barat juga sangat membantu untuk terealisasinya KLHS
RTRW/RDTR di daerah dengan menjadikan dokumen KLHS sebagai salah satu syarat
pengajuan persetujuan substansi dokumen RTRW dan RDTR.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun
2015 dan beberapa tahun terakhir
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dilakukan terhadap kondisi pencapaian
realisasi pada 2 (dua) tahun sebelumnya, yakni 2015 dan 2014. Berdasarkan hasil
perhitungan realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase jumlah dokumen
perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS di kedua tahun
tersebut, serta perbandingannya dengan kondisi pada tahun 2016, didapatkan
data/informasi sebagaimana Tabel 15 dan Grafik 7.
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang Sudah di-KLHS Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016
No. Uraian/ Item yang Ditinjau Tahun
2014 2015 2016
1. Jumlah dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS 12 8 19
2. Jumlah dokumen perencanaan yang wajib di-KLHS 12 17 27
3. Persentase realisasi kinerja (%) 100 47,05 70,37
Terkait dengan hasil perhitungan dan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator
kinerja jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-
KLHS dari tahun 2014 – 2016 sebagaimana disajikan dalam Tabel 15, dapat dijelaskan
hal-hal sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 53
1) Untuk tahun 2016, sebuah dokumen perencanaan dapat dikategorikan sudah di-
KLHS jika yang proses KLHS-nya minimal telah sampai pada pelingkupan isu
strategis/memasuki tahapan persandingan isu strategis dengan kebijakan, rencana
dan/atau program.
2) Teridentifikasi adanya kenaikan realisasi kinerja pada tahun 2016 dari tahun 2015
karena tingkat pemahaman aparat di daerah dalam pelaksanaan KLHS sudah cukup
baik dan kesadaran akan pentingnya KLHS terhadap dokumen perencanaan di
daerah.
Grafik 7. Perbandingan antara Jumlah Dokumen Perencanaan yang Sudah di-KLHS
dengan Jumlah Dokumen Perencanaan yang Wajib di-KLHS 2014 – 2016
Merujuk pada penjelasan sebelumnya, capaian kinerja untuk indikator ini adalah
175,92%, yang didapat dari perbandingan nilai realisasi kinerja sebesar 70,37% dan
target kinerja sebesar 40%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2015
yang mencapai 47,05% (perhitungan LAKIP 2015), maka capaian untuk tahun 2016 telah
mengalami peningkatan.
Pada prinsipnya capaian kinerja untuk tahun 2016 dan 2015 telah mencapai > 100%,
dengan arti kata realisasi yang diperoleh telah sesuai/memenuhi target yang
direncanakan. Poin permasalahan hanya terkait kepada masih adanya beberapa
dokumen perencanaan kabupaten/kota yang wajib di-KLHS pada tahun 2016, namun
terhadap dokumen tersebut belum dilaksanakan KLHS karena belum adanya
penganggaran dana untuk penyusunan KLHS tersebut.
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Dengan realisasi kinerja tahun 2016 yang merupakan tahun awal periode Renstra 2016 –
2021 telah melewati target yang ditetapkan, maka apabila kecenderungan kinerja seperti
ini dapat dipertahankan ke depan, maka target pada akhir periode Renstra akan dapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 54
dicapai. Peningkatan target kinerja pada akhir periode Renstra didasarkan atas
kecenderungan kesesuaian jumlah dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS dengan
jumlah dokumen perencanaan yang wajib di-KLHS selama periode 2012 – 2016, yang
menyiratkan adanya peningkatan pemahaman dari aparat pemerintah provinsi maupun
kabupaten/kota dalam pelaksanaan KLHS terhadap kebijakan, rencana dan/atau
program.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional
Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator jumlah dokumen perencanaan provinsi
dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS pada tahun 2016 dengan standar nasional
belum dapat dilakukan. Sampai saat ini belum didapatkan informasi (gambaran atau pun
estimasi) mengenai seberapa besar persentase dokumen perencanaan di seluruh
Indonesia yang sudah dilakukan KLHS, sehingga untuk sementara perbandingan hanya
dapat dilakukan dengan tingkat ketaatan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota
dalam mengimplementasikan aturan/regulasi yang mengamanatkan kewajiban
pelaksanaan KLHS, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (pasal 15), Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 67 Tahun 2012, dan lain-lain. Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2016, maka
pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, belum sepenuhnya dapat
memenuhi amanat peraturan-peraturan tersebut, terbukti dari masih adanya dokumen
perencanaan kabupaten/kota yang belum di-KLHS.
e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen perencanaan
provinsi dan/atau kabupaten/kota pada tahun 2016, serta kecenderungan pencapaian
realisasi tersebut selama periode 2013 - 2016, maka dapat diidentifikasi beberapa poin
keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan dalam menentukan capaian
kinerja (mendukung upaya peningkatan capaian kinerja) untuk indikator dimaksud. Untuk
poin keberhasilan teridentifikasi dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2016 yang
melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (realisasi 70,37%, target kinerja yang
ditetapkan 40%), dengan capaian kinerja yang melebihi > 100%. Diperkirakan ada
beberapa faktor/upaya yang dilakukan yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:
1) Telah adanya pemahaman aparat instansi/SKPD terkait provinsi dan beberapa
kabupaten/kota terkait urgensi dari kewajiban pelaksanaan KLHS terhadap
kebijakan, rencana dan/atau program, serta pemahaman akan peranan KLHS dalam
mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dari hasil
pelaksanaan kegiatan Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan.
2) Adanya beberapa aturan sektor yang mewajibkan pelaksanaan KLHS untuk
dokumen perencanaan, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun
2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 55
Penetapan Rancangan Perda Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
(dan lebih lanjut telah dikeluarkan Juknisnya dalam bentuk Surat Edaran Dirjen
Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum No. 02/SE/Dr/2013) yang
mempersyaratkan pelaksanaan KLHS terhadap dokumen RDTR. Gubernur kemudian
juga menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang
Prosedur Pemberian Substansi Rancangan Perda Tentang Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
3) Untuk dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPD/RPJMD, juga terdapat
ketentuan yang mempersyaratkan dokumen KLHS sebagai salah satu item yang
harus dipenuhi dalam pengajuan draft Perda RPJPD/RPJMD guna proses
penetapannya.
Selain itu, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI No. SE.04/Menlhk-II/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pelaksanaan
KLHS, yang semakin menegaskan kewajiban pelaksanaan KLHS dan penjaminan
kualitas/mutu KLHS yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan pemahaman
lebih bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan KLHS sesuai aturan sehingga
dapat mendukung pencapaian realisasi kinerja pada tahun-tahun mendatang.
f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan
anggaran pada DPA Bapedalda sebesar Rp. 64.000.000,-, terealisasi sebesar Rp.
56.920.825,- atau 88,94%.
Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen
perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS pada tahun 2016,
secara tidak langsung telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercermin
dari hal-hal berikut:
1) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak hanya bersandar pada
pelaksanaan program/kegiatan yang ada (dalam hal ini pembinaan KLHS terhadap
dokumen perencanaan), tetapi juga mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang
intensif dengan instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya berupa anggaran APBD
atau pun sumber lainnya lebih bersifat sebagai pendukung saja.
2) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap
dokumen perencanaan untuk tahun 2015 dan 2016 tidaklah begitu besar, sehingga
jumlah kabupaten/kota yang ditargetkan sebagai objek pelaksanaan kegiatan tidak
begitu banyak. Dalam pelaksanaannya, jumlah kabupaten/kota yang dapat dibina
pelaksanaan KLHS-nya pada kedua tahun tersebut telah mencapai target yang
direncanakan, sehingga dalam hal ini terlihat adanya efektivitas penggunaan
anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 56
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang
Kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam
menentukan realisasi/capaian kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen
perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS tentunya dapat
dikategorikan sebagai salah satu kegiatan yang dapat mendukung/menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan dari pencapaian realisasi/capaian kinerja untuk indikator
tersebut. Adapun beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat
mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja ini, baik yang telah
ada/berjalan maupun yang perlu dipertimbangkan untuk direncanakan ke depan adalah
sebagai berikut:
1) Kegiatan evaluasi hasil pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan. Kegiatan
ini sebetulnya telah dimulai pelaksanaannya pada triwulan III dan IV tahun 2015 yang
menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS dokumen perencanaan.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman
kabupaten/kota mengenai pelaksanaan KLHS dan tindak lanjut yang dilaksanakan
berdasarkan hasil pembinaan sebelumnya.
2) Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terbaru terkait KLHS.
3) Kegiatan evaluasi muatan KLHS dokumen perencanaan (RPJMD/RTRW) yang telah
disusun oleh kabupaten/kota. Kegiatan ini telah dimulai pelaksanaannya pada
triwulan IV tahun 2016 namun belum menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan
pembinaan KLHS dokumen perencanaan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui
kesesuaian muatan dokumen KLHS dengan mengacu kepada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
III. Meningkatnya efektivitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penaatan
hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat (SS3)
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran
strategis SS3 terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana
tercantum pada tabel 16:
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3)
No INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
KINERJA KINERJA CAPAIAN
1 Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan
85% 98,21 115,54
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 115,54
(sangat baik)
Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis SS3
adalah sebesar 115,54%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori
keberhasilan sangat baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 57
Adapun pencapaian target kinerja atas SS3 serta analisa dari Indikator Kinerja
Utamanya, yaitu “Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan”, akan
diuraikan sebagai berikut:
1. Realisasi
a. Sumber data
Data yang digunakan untuk mengetahui fasilitasi pengaduan/kasus lingkungan hidup baik
berupa pengaduan lingkungan hidup di Sumatera Barat berasal dari:
1) Pengaduan yang disampaikan secara langsung/melalui surat ke Bapedalda Prov.
Sumbar sebanyak 5 (lima) pengaduan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota.
2) Pengaduan yang disampaikan ke DPRD Provinsi sebanyak 1 (satu) pengaduan yang
merupakan kewenangan kabupaten/kota.
3) Pengaduan yang disampaikan ke Bapedalda Prov. Sumbar sekaligus juga ke
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) pengaduan dan
merupakan kewenangan kabupaten/kota.
4) Pengaduan yang disampaikan ke Bapedalda Prov. Sumbar tetapi kewenangan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sumber dampak dan penerima
dampak lintas kabupaten sekaligus provinsi) sebanyak 2 (dua) pengaduan.
5) Pengaduan yang disampaikan langsung ke Gubernur dan diminta Bapedalda Prov.
Sumbar untuk memfasilitasi penyelesainnya sebanyak 2 (dua) pengaduan dan
merupakan kewenangan kabupaten/kota.
6) Pengaduan yang ditujukan ke Kementerian Sekretariat Negara dengan tembusan ke
Bapedalda Prov Sumbar sebanyak 1 (satu) dan merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat.
7) Pengaduan disampaikan ke kabupaten dan minta difasilisasi oleh Bapedalda Prov.
Sumbar karena merupakan kewenangan Pemprov (sumber dampak dan penerima
dampak lintas kabupaten) sebanyak 1 (satu) pengaduan.
b. Acuan dan alat
Dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup berpedoman terhadap:
1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup.
3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
4) Peraturan perundang-undangan pendukung sesuai dengan objek/sektor pengaduan
antara lain:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 58
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan
Tanah untuk Produksi Biomassa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3.
c. Metodologi perhitungan
Dalam menghitung persentase kasus lingkungan hidup dilakukan perbandingan antara
jumlah kasus yang dapat diselesaikan dari jumlah kasus yang masuk. Metodologi
perhitungan persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan menggunakan
formula:
Jumlah kasus yang dapat diselesaikan tahun 2016 x 100 %
Jumlah kasus yang masuk tahun 2016
Untuk menentukan pengaduan/kasus dinyatakan selesai tahun 2016, sampai saat ini
belum diatur melalui peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan
penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup yang telah dilakukan bahwa
pengaduan/kasus dikatakan selesai apabila:
1) Telah dilakukan verifikasi lapangan dan sudah ada Berita Acara yang memuat
temuan/fakta di lapangan maupun rekomendasi tindaklanjut;
2) Surat follow up hasil verifikasi lapangan ke bupati/walikota dari Bapedalda Prov
Sumbar atau surat ke pemilik kegiatan dari instansi lingkungan hidup kab/kota.
3) Diterapkan Sanksi sebagai tindaklanjut hasil penanganan kasus yang difasilitasi.
2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Jumlah pengaduan/kasus yang masuk di Sumatera Barat secara keseluruhan
(pengaduan yang menjadi target SPM Bapedalda Prov Sumbar dan pengaduan di luar
target SPM) berjumlah 56 pengaduan/kasus sedangkan jumlah pengaduan/kasus yang
terselesaikan hanya 55 pengaduan/kasus. Persentase penyelesaian kasus/pengaduan
dengan menggunakan formulasi tersebut di atas diperoleh 98,21% sementara itu target
yang tetapkan untuk tahun 2016 adalah sebesar 85%.
Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan
=
Jumlah kasus yang dapat diselesaikan tahun 2016 x 100 %
Jumlah kasus yang masuk tahun 2016
= 55
x 100 % 56 = 98,21%
Capaian kinerja dalam penanganan kasus/pengaduan dapat dihitung dengan
membandingkan antara target dan realisasi dengan menggunakan formula:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 59
Capaian kinerja = Realisasi
x 100 % Target
=
98,21 x 100 %
85 = 115,54%
Penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup baik yang menjadi target SPM dan
diluar SPM adalah sebagai berikut:
1) Kasus lingkungan hidup yang difasilitasi oleh Bapedalda Prov. Sumbar
Dalam penanganan kasus untuk target Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) dan
terealisasi sebanyak 13 (tiga belas) kasus. Kasus yang akan ditangani/ditindaklanjuti
merupakan pengaduan yang disampaikan secara langsung/melalui surat ke
Bapedalda Prov Sumbar, pengaduan yang disampaikan ke DPRD Prov. Sumbar,
Pengaduan yang disampaikan ke Bapedalda Prov. Sumbar dan sekaligus ke
Kementerian Lingkungan Hidup, dan pengaduan yang disampaikan ke Gubernur
Sumatera Barat. Dari pengaduan tersebut kemudian dilakukan klasifikasi yaitu:
- Jenis pengaduan: pengaduan lingkungan atau bukan pengaduan lingkungan.
- Kewenangan: pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
Pencapaian realisasi lebih dari 100%, target kasus lingkungan hidup yang difasilitasi
penyelesaiannya sebanyak 4 (empat) kasus sedangkan realisasinya sebanyak 13
(tiga belas). Dari 13 (tiga belas) pengaduan/kasus yang masuk sebagian besar
merupakan kewenangan kabupaten/kota yaitu sebanyak 9 (sembilan) dan 2 (dua)
pengaduan merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Provinsi
sebanyak 2 (dua) pengaduan.
Adapun fasilitasi yang telah dilakukan dalam penyelesaian pengaduan adalah
sebagai berikut:
a) Fasilitasi penyelesaian pengaduan tanpa dilakukan verifikasi lapangan sebanyak
3 (tiga) pengaduan yaitu:
- Penyampaian surat ke sektor/instansi teknis terkait dan/atau pemerintah
kabupaten/kota terkait sebanyak 3 (tiga) pengaduan.
- Melakukan rapat koordinasi dengan kab/kota terkait.
Surat tersebut disampaikan oleh pemerintah kabupaten sebagai hasil verifikasi
lapangan untuk melihat kondisi terkini dan penyampaian upaya yang telah
dilakukan beberapa waktu yang lalu baik yang telah dilakukan oleh pemerintah
kabupaten yang bersangkutan baik secara parsial maupun secara
terkoordinasi dengan Pemprov Sumbar.
b) Fasilitasi penyelesaian pengaduan dengan melakukan verifikasi lapangan yaitu:
- Melakukan verifikasi secara terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota
yang bersangkutan kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 60
kabupaten/kota terkait hasil verifikasi lapangan dan/atau melakukan rapat-
rapat terkoordinasi hasil verifikasi lapangan (10 pengaduan).
- Melakukan verifikasi secara terkoordinasi antara KLHK dengan Bapedalda
Prov. Sumbar serta pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan karena
pengaduan disampaikan ke pemerintah pusat (1 pengaduan).
- Melakukan verifikasi lapangan yang secara terkoordinasi antara KLHK dengan
Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi LH Provinsi terkait serta pemerintah
kabupaten/kota terkait karena pengaduan ini merupakan kewenangan
pemerintah pusat (2 pengaduan).
2) Kasus Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat
Penanganan kasus Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat di luar target SPM
dilakukan dengan melakukan:
- Rapat koordinasi dengan mengundang instansi lingkungan hidup kabupaten/kota
untuk penyamaan persepsi dalam penanganan pengaduan.
- Inventarisasi pengaduan yang disampaikan ke instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota
- Evaluasi dan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup untuk melakukan
penentuan objek pengaduan yang akan dilakukan verifikasi lapangan.
Hasil inventarisasi pengaduan/atau kasus yang masuk ke kab/kota diluar target SPM
dapat dilihat pada Tabel 17 di bawah ini:
Tabel 17. Hasil Inventarisasi Kasus/Pengaduan yang Ditangani oleh Kab/Kota Tahun
2016
No Kab/Kota Jumlah Kasus/
Pengaduan yang Masuk
Jumlah Kasus/ Pengaduan yang
Terselesaikan
% Penyelesaian
Keterangan
1. Kota Padang 20 20 100
2. Kota Solok 3 3 100
3. Kota Sawahlunto - - - Tidak ada pengaduan
4. Kota Pariaman - - -
5. Kota Padang Panjang
1 1 100
6. Kota Bukittinggi 1 Masih terus difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemko Bukittinggi
7. Kota Payakumbuh 2 2 100
8. Kab. Solok - - -
9. Kab. Sijunjung - - -
10. Kab. Dharmasraya 8 8 100
11. Kab. Tanah Datar - - -
12. Kab. Agam - - -
13. Kab. Lima Puluh Kota
5 5 100
14. Kab. Solok Selatan 2 2 100
15. Kab. Pesisir Selatan 7 7 100
16. Kab. Padang 3 3 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 61
No Kab/Kota Jumlah Kasus/
Pengaduan yang Masuk
Jumlah Kasus/ Pengaduan yang
Terselesaikan
% Penyelesaian
Keterangan
Pariaman
17. Kab. Pasaman - - -
18. Kab. Pasaman Barat
4 4 100
19. Kab. Mentawai - - - Tidak ada pengaduan
Jumlah 56 55 98,21
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun
2015 dan beberapa tahun terakhir
- Perbandingan penyelesaian kasus yang difasilitasi penyelesaiannya oleh
Bapedalda Prov. Sumbar
Jumlah kasus yang dapat diselesaikan setiap tahunnya berfluktuatif tergantung
dari jumlah kasus yang masuk ke Bapedalda Prov Sumbar.
Adapun perbandingan kasus yang dapat diselesaikan Tahun 2016 dengan 4
(empat) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 18 di bawah ini.
Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus Tahun 2016
dengan 4 (empat) tahun terakhir
No Tahun Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
Target Realisasi Target Realisasi
1. 2016 * 13 Kasus Jumlah kasus lingkungan hidup yang terselesaikan dari kasus yang difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 4 Kasus
13 kasus
2. 2015 5 kasus **) 11 kasus Jumlah kasus lingkungan hidup yang terselesaikan dari kasus yang difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 3 Kasus
11 kasus
3. 2014 5 kasus **) 9 kasus Meningkatnya penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan sebanyak 66 %
100 %
4. 2013 5 kasus **) 9 kasus Meningkatnya penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan sebanyak 100 %
100 %
5. 2012 5 kasus **) 12 kasus Meningkatnya penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan sebanyak 80 %
100 %
Keterangan: *) Mengacu kepada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 12 dan
18 menyatakan bahwa lingkungan merupakan urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar sehingga tidak memerlukan Standar Pelayanan Minimal.
**) Merupakan Target SPM Bidang Lingkungan Hidup Prov. Sumbar yang ditetapkan sebelum UU 23 Tahun 2014 diterbitkan.
Realisasi kinerja dan capaian kinerja penyelesaian kasus lingkungan hidup setiap
tahunnya selalu melebihi dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap
pengaduan yang masuk ke Bapedalda Provinsi Sumbar baik pengaduan langsung
maupun pengaduan secara tertulis walaupun bukan kewenangan Pemprov
Sumbar tetap ditindaklanjuti baik secara administrasi maupun melakukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 62
verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan Pemkab/Kota terkait maupun
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Adapun perbandingan realisasi penyelesaian kasus lingkungan hidup tahun 2016 dengan
4 (empat) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 19 dibawah ini.
Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 4 (empat)
tahun terakhir
No Uraian 2016 2015 2014 2013 2012
T R T R T R T R T R
1. Jumlah kasus yang masuk se-Sumatera Barat
* 56
* 109 * 68 * 105 * 68
2. Jumlah kasus yang diselesaikan se-Sumatera Barat
* 55 * 106 * 64 * 93 * 58
3. Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan
85% 98,21%
85% 97,25%
75% 94,12%
* 88,57%
* 85,29%
Keterangan : * belum ada penetapan target
68
105
68
109
5658
93
64
106
55
0
20
40
60
80
100
120
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1 Jumlah kasus yang masuk se-Sumatera Barat
2 Jumlah kasus yang diselesaikan se-Sumatera Barat
Grafik 8. Perbandingan Jumlah Kasus yang Masuk dan Kasus yang Diselesaikan se-Sumatera Barat Selama 5 (lima) tahun terakhir
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 63
0
20
40
60
80
100
120
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1 Target 2 Realisasi
Grafik 9. Perbandingan Persentase Target Kasus yang Diselesaikan dengan Realisasi Bapedalda Prov Sumbar 5 (lima) tahun terakhir
Dari tabel 19 tersebut di atas dapat digambarkan objek pengaduan terhadap pemilik
kegiatan dan/atau usaha pada 5 (lima) kurun waktu tersebut berbeda-beda, hal ini
menggambarkan bahwa pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh instansi
lingkungan hidup dengan melakukan verifikasi lapangan telah dilaksanakan oleh pemilik
kegiatan sehingga pengaduan tersebut tidak berulang pada tahun berikutnya. Namun
pada tahun 2016 ini masih terdapat beberapa pengaduan yang telah selesai dilakukan
verifikasi lapangan tetapi diadukan kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan terkait dengan dugaan pencemaran yang sama.
Penetapan capaian pengukuran kinerja baru dilaksanakan pada tahun 2014, sehingga
data yang dapat dibandingkan hanyalah data tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016.
Dari hasil perbandingan tersebut terdapat kenaikan persentase kasus lingkungan hidup
yang dapat diselesaikan dari pada tahun 2014 sebesar 94,12%, tahun 2015 sebesar
97,25% dan tahun 2016 sebesar 98,21%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja
dalam penanganan kasus lingkungan hidup semakin membaik.
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dari Renstra Bapedalda 2016 – 2021,
target yang ditetapkan untuk indikator persentase kasus lingkungan hidup yang dapat
diselesaikan adalah 85%. Dengan realisasi sebesar 98,21% atau tingkat capaian
realisasi kinerja indikator ini melebihi 100%, serta adanya kecenderungan seperti itu
selama tiga tahun terakhir, maka target pada akhir periode renstra 2016 – 2021 akan
dapat dicapai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 64
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional
Sampai saat ini belum ada standar nasional untuk penyelesaian kasus lingkungan hidup,
yang diatur adalah mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup. Hanya saja diharapkan untuk semua kasus yang masuk agar dapat
diselesaikan dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dibandingkan dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepanjang tahun 2016 terdapat 632
pengaduan yang masuk, 416 selesai ditindak. Ada 216 laporan sedang proses
penyelesaian, 196 telaah dan 20 kasus tahap penyusunan rekomendasi. Sedangkan
untuk wilayah Penegakan Hukum Sumatera dalam penanganan kasus yang meliputi
kasus pidana terdapat 21 kasus dengan penyelesaian pada P21 sebanyak 15 kasus,
sisanya P19.
e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Tingginya tingkat capaian realisasi kinerja antara lain disebabkan oleh konsistennya tim
penegakan hukum/penyelesaian kasus Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam
menyikapi setiap kasus yang masuk, sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.
Setiap kasus yang masuk langsung ditindaklanjuti untuk penyelesaiannya, antara lain
melalui pelimpahan, koordinasi atau verifikasi.
Terdapat beberapa faktor penunjang yang menyebabkan tingkat penyelesaian
kasus/pengaduan lingkungan hidup melebihi dari target yang telah ditentukan antara lain:
1) Penerapan hasil pembinaan terhadap instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang
telah dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan surat tindaklanjut dari
hasil penanganan pengaduan/kasus lingkungan hidup dari Bapedalda Prov. Sumbar
yang disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan ke instansi lingkungan
hidup.
2) Adanya peningkatan kapasitas PPLHD kab/kota dengan melakukan verifikasi
lapangan secara terkoordinasi dengan Bapedalda Prov. Sumbar sehingga PPLHD
Kab/kota dapat lebih optimal dalam menangani pengaduan/kasus lingkungan hidup
di daerahnya.
Sementara itu ada beberapa kasus lingkungan hidup yang ada di Provinsi Sumatera
Barat yang hingga akhir tahun 2016 belum selesai sehingga persentasenya 98,21%,
yang disebabkan karena:
1) Masih terdapat beberapa pengaduan yang masuk pada akhir tahun 2016 sehingga
penyelesaiannya akan dilanjutkan pada tahun 2017.
2) Masih terdapat proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
yang masih berlanjut proses fasilitasinya oleh KLHK sejak Tahun 2016.
3) Keberanian pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan sanksi hukum lingkungan
masih kurang karena terkait dengan investasi di daerahnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 65
Solusi yang telah dilakukan:
1) Melakukan pembinaan kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk
meningkatkan pemahaman aparatur terkait dengan mekanisme penanganan kasus
lingkungan hidup.
2) Melakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup
kab/kota dan instansi teknis terkait dalam penanganan pengaduan/kasus lingkungan
hidup.
3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan
percepatan penyelesaian kasus lingkungan hidup yang berada pada lintas provinsi
yang penanganannya diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup sesuai
kewenangan.
4) Mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih tegas dalam penegakan hukum
lingkungan atas pelanggaran pemilik kegiatan dan/atau usaha terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan
anggaran pada DPA Bapedalda sebesar Rp. 120.000.000,-, terealisasi sebesar Rp.
100.865.154,- atau 84,05% dan ditunjang oleh kegiatan APBN dengan anggaran Rp.
91.817.000,-, terealisasi sebesar Rp. 82.666.443,- atau 90,03%.
Dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup telah dilakukan upaya untuk penelaahan
terhadap kewenangan pengaduan yang masuk ke Bapedalda Prov Sumbar dengan
melimpahkan pengaduan ke kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Setelah
pelimpahan penanganan pengaduan tersebut, maka dilakukan koordinasi untuk
mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan. Apabila sudah dilakukan verifikasi
lapangan oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang bersangkutan dan hasilnya
sudah representatif, maka tidak perlu dilakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi
dengan melibatkan instansi lingkungan hidup dan instansi teknis terkait, hal ini
berdampak pada efisiensi anggaran. Namun pada beberapa pengaduan pemerintah
kabupaten/kota meminta bantuan kepada Bapedalda untuk melakukan verifikasi secara
terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna melengkapi data hasil verifikasi
lapangan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indikator
kinerja “Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan” sebanyak 2
program dengan 2 kegiatan yang terbagi atas beban APBD dan APBN, yaitu kegiatan
Penegakan Hukum Lingkungan (APBD) dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (APBN). Kegiatan ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjadi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 66
sarana/media utama dan bersifat saling melengkapi dalam rangka penyelesaian berbagai
bentuk kasus lingkungan hidup yang mungkin akan terjadi.
IV. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
(SS4)
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran
strategis SS4 terdiri dari 4 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana
tercantum pada tabel 20:
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS4
No INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
KINERJA KINERJA CAPAIAN
Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan
Gerakan Sumbar Bersih Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru) Usaha/kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan lingkungan hidup Persentase bank sampah yang aktif dari seluruh bank sampah yang terdata tahun 2015
60%
10%
20%
15%
65,11%
21,61%
21,42%
20,83%
108,51
216,10
107,14
138,87
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 147,65
(sangat baik)
Dari tabel 20 dapat dilihat, rata-rata capaian 4 indikator kinerja sasaran strategis SS4
adalah sebesar 147,65%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori
keberhasilan sangat baik. Begitu juga untuk masing-masing indikator dimana tingkat
capaian > 100% sehingga masuk dalam kategori keberhasilan sangat baik.
Adapun pencapaian target kinerja atas SS4 serta analisa dari keempat Indikator Kinerja
Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:
1. Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan
Gerakan Sumbar Bersih
1.1. Realisasi
a. Sumber Data
Data perhitungan persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura
dan Gerakan Sumbar Bersih bersumber dari kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas
Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih.
Dimana Program Adipura merupakan program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan
lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 67
Mekanisme penilaian Adipura dan GSB dibagi atas 2 tahap pemantauan dan realisasi
kinerja berupa persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan
GSB diperoleh dari hasil pemantauan yang dilakukan di lapangan dengan beberapa
indikator penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Adipura. Sedangkan penilaian GSB merujuk kepada hasil penilaian berdasarkan
SK Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat No. 660/16/Kpts/Sekr-2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan hijau Tingkat
Provinsi Sumatera Barat.
b. Acuan dan alat
Acuan dan alat yang digunakan dalam perhitungan persentase jumlah titik pantau yang
memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih adalah:
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
- SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-1046-2013 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih;
- SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-235-2015 tentang Pembentukan Tim Penilai
Lomba Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan Hijau Tingkat Sumatera Barat Tahun
2015;
- SK Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat No. 660/16/Kpts/Sekr-2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan hijau Tingkat
Provinsi Sumatera Barat.
c. Metode perhitungan
Metode yang digunakan dalam menghitung realisasi dari indikator persentase jumlah titik
pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih adalah
dengan menggunakan rumusan:
( Jml Titik Pantau >71 Adipura 2016
X100%) + ( Jml Titik Pantau >71 GSB Tahun 2016
x100%) Jml Total Titik Pantau Adipura 2016 Jml Total Titik Pantau GSB Thn 2016
2
1.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Target yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja untuk indikator ini adalah 60%.
Adapun realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan evaluasi terhadap
setiap program dan kegiatan dari Eks. Kementerian Lingkungan Hidup termasuk Program
Adipura yang merupakan salah satu kebijakan dalam pengelolaan sampah. Hal ini
berakibat jadwal pelaksanaan Program Adipura tahun 2015-2016 mengalami penundaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 68
Akibat penundaan ini, tahapan pelaksanaan Program Adipura 2015-2016 juga mengalami
pengunduran. Pemantauan Tahap I biasanya dilakukan pada bulan September-Oktober
setiap tahunnya maka pada tahun 2015 tidak terlaksana dan baru pada Bulan Maret
2016 pemantauan I dilaksanakan. Tetapi untuk pelaksanaan Pemantauan I Adipura
tahun 2016-2017 telah dapat dilaksanakan pada bulan November 2016. Disamping
Pemantauan juga telah dilaksanakan pembinaan untuk peningkatan persentase Jumlah
titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura. Terkait dengan Program Gerakan
Sumbar Bersih merupakan kegiatan tahun ketiga dilaksanakan pada tahun 2016 ini.
Persiapan dan penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Program GSB
telah dilakukan semenjak tahun 2013 yang lalu dan telah diikuti dengan surat lanjutan
pada awal tahun 2016.
Pencapaian target kinerja Program Adipura dan GSB pada tahun 2016 ini sudah
memenuhi target dimana persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade
Adipura dan GSB berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian lapangan mencapai
65,11% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya pembinaan dan terdapat
beberapa titik pantau yang merupakan titik pantau tahun lalu. Pada Penilaian GSB, hal ini
tidak dilarang sebab sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama bahwa
kelurahan/kecamatan yang telah menjadi peserta tahun lalu masih dibolehkan untuk
diusulkan kembali kecuali pemenang pertama. Terkait dengan hal tersebut, maka
realisasi kinerja untuk indikator persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing
grade Adipura dan Gerakan Sumbar bersih pada tahun 2016 adalah:
(
Jml Titik Pantau >71 Adipura 2016
X 100%) + (
Jml Titik Pantau >71 GSB Tahun 2016
X 100% ) Jml Total Titik Pantau Adipura 2016
Jml Total Titik Pantau GSB Thn 2016
2
= (68,82% + 61,40)
= 130,22
= 65,11% 2 2
Berdasarkan angka realisasi tersebut disimpulkan bahwa target tahun 2016 untuk
indikator persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan
Gerakan Sumbar Bersih sebesar 60% dapat dicapai bahkan melebihi, sehingga capaian
kinerja untuk indikator ini adalah 108,51 berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
65,11% X 100% = 108,51%
60%
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun
2015 dan beberapa tahun terakhir
Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu belum dapat dilakukan karena indikator
ini (gabungan antara Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih (GSB)) baru digunakan pada
tahun 2016 dan belum digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun pada tahun-
tahun sebelumnya indikator ini berdiri sendiri-sendiri dan yang diukur juga bukan jumlah
titik pantau yang melewati passing grade, akan tetapi lebih ke arah peningkatan jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 69
peserta Adipura dan GSB. Akan tetapi perbandingan akan tetap dilakukan dengan basis
jumlah titik pantau yang dinilai baik yang diindikasikan dengan nilai/passing grade > 71.
Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan
Sumbar Bersih tahun lalu cenderung meningkat. Dibandingkan dengan tahun lalu,
Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade mengalami sedikit
peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade untuk
kegiatan Adipura sebanyak 109 titik dari jumlah titik pantau sebanyak 170 titik. GSB
sebanyak 152 titk dari jumlah titik pantau sebanyak 272 titik. Sehingga persentase titik
pantau yang mencapai nilai > 71 sebesar 60%. Pada tahun 2016 ini terjadi peningkatan
persentase dimana Adipura dari 170 jumlah titik pantau, yang memenuhi passing grade
sebanyak 117 titik pantau dan GSB dari 272 titik pantau, sebanyak 167 titik pantau telah
melebihi passing grade Adipura sehingga persentase jumlah titik pantau yang memenuhi
passing grade Adipura dan GSB adalah 65,11%. Peningkatan ini tidak lepas dari
pembinaan dan dorongan dari Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan adanya kemauan
kepala daerah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.
Peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan
Sumbar Bersih tahun 2015-2016 dapat dilihat dari grafik berikut.
Grafik 10. Peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih tahun 2015-2016
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dari Renstra Bapedalda 2016 – 2021,
target yang ditetapkan untuk indikator persentase jumlah titik pantau yang memenuhi
passing grade Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih adalah 60%. Dengan realisasi
sebesar 65,11% atau dengan tingkat capaian realisasi kinerja indikator sebesar 108,51%,
maka jika kecenderungan keberhasilan seperti itu dapat dipertahankan, maka target
pada akhir periode renstra 2016 – 2021 akan dapat dicapai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 70
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional
Standar nasional yang ditetapkan dalam menentukan titik pantau sesuai passing grade
adalah standar passing grade Adipura yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yaitu titik pantau bernilai > 71 dianggap bernilai baik. Sedangkan
nilai < 71 dianggap titik pantau tersebut bernilai jelek. Sehingga semakin banyak titik
pantau dalam suatu provinsi yang bernilai baik (>71) maka tentunya akan berbanding
lurus dengan peningkatan peranserta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Di Sumatera Barat dengan jumlah peserta Adipura tahun 2016 sebanyak 13 kab/kota
terdapat 170 titik pantau dan yang memenuhi passing grade Adipura sebanyak 117 titik
pantau. Sehingga masih ada 53 titik pantau lagi yang bernilai dibawah 71. Kabupaten
terbanyak yang memiliki titik pantau < 71 adalah Kabupaten Pasaman Barat dan
Kabupaten Sijunjung. Hampir seluruh titik pantau di kedua daerah tersebut memiliki nilai
< 71. Hal ini berakibat mempengaruhi nilai titik pantau secara keseluruhan.
Adapun kegiatan penilaian lomba kecamatan/kelurahan bersih Program Gerakan
Sumatera Barat Bersih merupakan gerakan berskala lokal yang diharapkan dapat
meningkatkan perhatian seluruh pihak terhadap pengelolaan sampah dan sanitasi dan
dapat memberikan dampak positif yang besar dalam menciptakan provinsi yang bersih
melalui serangkaian upaya perbaikan sistem kebersihan. Berkaitan dengan hal tersebut
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencanangkan Gerakan Sumbar Bersih sebagai
bentuk komitmen mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Standar secara
nasional merujuk ke penilaian titik pantau Adipura sehingga batas passing grade yang
digunakan juga passing grade Adipura. Pada tahun 2016, dari jumlah titik pantau GSB
sebanyak 272 titik pantau, sebanyak 167 titik pantau telah memiliki nilai > 71 sehingga
masih terdapat 105 titik pantau lagi yang memiliki nilai < 71. Oleh sebab itu diperlukan
langkah-langkah strategis baik dari pemerintah kab/kota maupun pemerintah provinsi
untuk menanggulanginya.
e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan GSB tahun 2016
mengalami sedikit peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor
yang menyebabkan peningkatan tersebut antara lain:
- Kepedulian beberapa Kepala Daerah terhadap kelola lingkungan yang baik melalui
penilaian Adipura dan lomba Keluarahan/Kecamatan bersih GSB sudah cukup baik
tetapi masih ada beberapa kepala daerah yang tidak peduli terhadap hal tersebut
sehingga mempengaruhi nilai titik pantau secara keseluruhan.
- Ketersediaan anggaran yang tidak memadai sehingga pembinaan terhadap calon
peserta baik Program Adipura maupun GSB tidak dapat terlaksana sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 71
- Sistem penilaian Adipura yang seringkali berubah tanpa pemberitahuan sehingga
mengakibatkan ketidakpastian dalam penilaian.
- Sumber daya manusia terkait pengelolaan sampah di seluruh kab/kota masih kurang
sehingga kab/kota yang bukan peserta Program Adipura mengalami kendala dalam
pengelolaan sampah.
Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:
- Pembinaan terhadap kabupaten/kota peserta program Adipura dan GSB.
- Mendorong kabupaten/kota untuk membuat kegiatan yang sama di tingkat
kabupaten/kota.
- Mensinergikan pola penilaian Adipura dengan penilaian program Gerakan Sumbar
Bersih.
f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan
anggaran pada DPA Bapedalda sebesar Rp. 1.053.747.300, terealisasi sebesar Rp.
1.018.925.679,- atau 96,69%.
Dalam upaya peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan
Gerakan Sumbar Bersih, Bapedalda tidak terlalu membutuhkan sumberdaya anggaran
dan sumber daya manusia yang banyak. Upaya yang dibutuhkan dalam peningkatan
kinerja jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumbar
Bersih lebih kepada koordinasi, komunikasi dan pendekatan yang intensif dengan
pemerintah kabupaten/kota dan kemudian pemerintah kabupaten/kota
menindaklanjutinya dengan perencanaan, sosialisasi/kampanye kepada seluruh
stakeholders di lingkup kabupaten/kota serta pendekatan anggaran, terutama dalam hal
penyediaan sarana/prasarana pokok/wajib yang menjadi kriteria atau persyaratan
penilaian dalam program Adipura dan GSB. Akan tetapi bagi pihak pemerintah
kabupaten/kota, sebagaimana telah disinggung juga di atas, terutama bagi
kabupaten/kota yang memiliki keinginan meraih Adipura dan GSB akan lebih baik
meningkatkan peranserta stakeholder dalam pengelolaan titik pantau.
Peran provinsi dalam hal ini antara lain dapat membantu mengarahkan rencana alokasi
dana transfer ke daerah (dana DAK bidang lingkungan hidup) oleh kabupaten/kota agar
dapat diprioritaskan untuk memenuhi sarana/prasarana yang diwajibkan ada dalam suatu
kabupaten/kota, misalnya untuk pembangunan bank sampah, tempat sampah terpilah,
media pengangkut sampah, dan lain-lain, sehingga beban pemerintah daerah
kabupaten/kota tidak terlalu berat.
Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dalam tahap penilaian, dimana
dengan jumlah personil yang dibatasi namun paham dan mengerti tentang prosedur serta
tata cara penilaian, maka proses penilaian dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 72
Pada saat penilaian Adipura, tim penilai juga menginformasikan tentang kegiatan lomba
penilaian kecamatan/kelurahan bersih sehingga sosialisasi dan pembinaan kegiatan
dapat diefisienkan terutama kab/kota peserta program Adipura.
Pada kegiatan GSB, tim penilai memanfaatkan tim penilai Adipura sehingga pelaksanaan
pembinaan dan penilaian ke kab/kota juga memanfaatkan tim yang ada. Akibatnya
efisiensi sumber daya manusia dapat dilakukan.
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator Persentase
jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih
yaitu sebanyak 1 program (Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan) dengan 1 kegiatan utama, yaitu Peningkatan Pemulihan Kualitas
Lingkungan Hidup Perkotaan (ADIPURA) dan Gerakan Sumbar Bersih (GSB).
Selain itu terdapat beberapa program/kegiatan menunjang pencapaian target
peningkatan persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan
Gerakan Sumbar Bersih antara lain :
PROPER dan PROPER Daerah
Lokasi pemantauan Program Adipura dan GSB antara lain fasilitas umum milik
pemerintah yang sering digunakan oleh masyarakat seperti rumah sakit/puskemas,
bandara, stasiun kereta api dan lain-lain. Lokasi tersebut diantaranya juga merupakan
salah satu objek penilaian PROPER atau PROPER Daerah. Dengan adanya
pembinaan terhadap objek tersebut sebagaimana telah dilakukan selama ini pada
kegiatan PROPER dan juga PROPER Daerah, dengan sendirinya pemerintah
kabupaten/kota terbantu dalam hal pengelolaan sampah dan limbah yang juga
menjadi titik pantau wajib dalam penilaian Adipura.
ADIWIYATA
Di samping menjadi objek penilaian PROPER, ada juga lokasi pemantauan Adipura
dan GSB yang menjadi lokasi penilaian kegiatan lain yaitu Sekolah yang merupakan
lokasi Program Adiwiyata. Dalam program Adiwiyata dilakukan penilaian terhadap
sekolah bersih dan berbudaya lingkungan yang tersebar di hampir seluruh
kabupaten/kota di Sumatera Barat. Mengingat bahwa sekolah merupakan titik pantau
wajib dalam program Adipura dan GSB, maka dengan sendirinya kegiatan ini juga
akan membantu kabupaten/kota baik yang telah ikut sebagai peserta Adipura dan
GSB maupun yang masih berstatus sebagai calon peserta untuk mempersiapkan
sekolah-sekolah sebagai titik pantau atau calon titik pantau Adipura dan GSB.
Selain kegiatan-kegiatan internal Bapedalda tersebut, masih diperlukan langkah lainnya
guna menunjang pencapaian target peningkatan jumlah peserta program Adipura setiap
tahunnya, seperti pelibatan instansi yang bertanggung jawab sebagai pengelola titik
pantau Adipura dan GSB antara lain Dinas Perhubungan (terminal dan bandara), Dinas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 73
Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), Dinas Pasar (pasar dan pertokoan), Dinas
Pekerjaan Umum/Prasjaltarkim (jalan) dan lain sebagainya. Bersinerginya seluruh SKPD
dalam suatu kabupaten/kota dalam mempersiapkan kabupaten/kotanya sebagai calon
peserta Adipura dan GSB adalah sangat mutlak diperlukan.
Agar kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pimpinan instansi di
daerah maka perlu sering dilakukan pembinaan baik ke instansi lingkungan hidup daerah
maupun kecamatan/kelurahan tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan
(Adiwiyata dan Kalpataru)
2.1. Realisasi
a. Sumber data
Data untuk perhitungan dan analisis indiktor kinerja ini bersumber dari hasil pelaksanaan
dua kegiatan utama, yaitu melalui serangkaian kegiatan seleksi/penjaringan, pembinaan
dan pencalonan pada kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan
Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) dan kegiatan Pembinaan Sekolah
Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata).
b. Acuan dan alat
Acuan dan alat yang digunakan dalam perhitungan realisasi dan capaian kinerja adalah
hasil dari pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata yang mengacu
kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Adiwiyata dan Petunjuk Teknis Pelaksananan Kegiatan Adiwiyata.
Adapun untuk Kalpataru, acuan/alat yang digunakan dalam tahapan pelaksanaan
kegiatan mulai dari penjaringan sampai penetapan peraih penghargaan Kalpataru
adalah:
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dalam pasal 70 yang menjelaskan tentang peran masyarakat
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, pasal 63 huruf w yang menjelaskan tentang tugas dan
kewenangan pemerintah untuk melaksanakan memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan dan penghargaan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Menlhk/PSKL/Set-
1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru.
c. Metodologi perhitungan
Perhitungan dilakukan dengan cara merata-ratakan persentase kenaikan jumlah usulan
penerima kalpataru tahun 2016 dan jumlah sekolah adiwiyata tahun 2016 dibandingkan
dengan jumpah pada tahun 2015, atau dengan rumusan:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 74
{
∑ sekolah adiwiyata 2016 – ∑ sekolah adiwiyata 2015 X 100%} + {
∑ usulan kalpataru 2016 – ∑ usulan kalpataru 2015 X 100%}
∑ sekolah adiwiyata 2015 ∑ usulan kalpataru 2015
2
2.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Untuk mendapatkan angka realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2016, maka
dilakukan perhitungan menggunakan rumus di atas, dengan data-data yang bersumber
dari hasil pelaksanaan kedua kegiatan utama, sebagai berikut:
- Sekolah Adiwiyata tahun 2015 = 177 sekolah
- Sekolah Adwiyata tahun 2016 = 224 sekolah
- Usulan kalpataru tahun 2015 = 12 usulan
- Usulan kalpataru tahun 2016 = 14 usulan
Dengan menggunakan rumus di atas maka:
{ 224 – 177
X 100%} + { 14 – 12
X 100%}
177 12
2
= (26,55% + 16,66%) / 2
= 21,60%
Didapatkan realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah 21,60% dari 10%
yang ditargetkan. Dengan kata lain, realisasi jauh melebihi di atas target dengan tingkat
capaian kinerja adalah:
(Realisasi) / (target) x 100% = 21,60% / 10% x 100% = 216%.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun
2015 dan beberapa tahun terakhir
Untuk kalpataru, dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah usulan peraih
penghargaan Kalpataru selalu mengalami peningkatan yaitu dari 10 (sepuluh) usulan
pada tahun 2014 menjadi 12 (dua belas) usulan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 ini
juga terjadi peningkatan menjadi 14 (empat belas) usulan. Tetapi dengan peningkatan
usulan dari kab/kota pada tahun 2016 ini belum menambah jumlah penerima
penghargaan Kalpataru tahun 2016 tingkat nasional. Hal ini terlihat dengan berkurangnya
jumlah penerima penghargaan Kalpataru tingkat nasional dibandingkan pada tahun 2014.
Pada tahun 2014 jumlah peraih penghargaan Kalpataru tingkat nasional sebanyak 3
orang dengan berbagai kategori tetapi pada tahun 2015 tidak ada peraih penghargaan
dari Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2016 terjadi sedikit peningkatan yaitu
sebanyak 1 (satu) orang untuk penerima tropi dan 1 (satu) orang memperoleh piagam
selaku nominator Kalpataru.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 75
Grafik 11. Perbandingan Usulan & Capaian Peraih Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional Tahun 2014-2016
Sedangkan untuk kegiatan Adiwiyata sejak tahun 2013 telah mengalami perkembangan
yang cukup pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah sekolah
yang mengikuti program Adiwiyata di Sumatera Barat adalah 140 sekolah yang berasal
dari 16 kabupaten/Kota yang terdiri dari 15 sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 60
sekolah kategori Adiwiyata Nasional dan 65 sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Provinsi.
Pada tahun 2013 hanya ada tiga lagi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang belum
mengikuti program Adiwiyata yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya
dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun pada tahun 2014 jumlah sekolah yang
mengikuti program Adiwiyata melonjak cukup tajam dibanding tahun 2013 yakni
meningkat menjadi 160 sekolah yang berasal dari 15 kabupaten/Kota. Dari 160 sekolah
tersebut tersebut 21 sekolah untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 63 sekolah
untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Nasional dan 76 sekolah untuk calon sekolah
kategori Adiwiyata Tingkat Provinsi. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka pada
tahun 2015 terjadi peningkatan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata sebesar
10,63% menjadi 177 sekolah. Pada tahun 2015, sudah semua kabupaten/kota mengikuti
Program Adiwiyata. Pada tahun 2016, jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata
adalah sebanyak 224 sekolah yang terdiri dari 107 Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, 84
sekolah Adiwiyata Nasional dan 33 Sekolah Adiwiyata Mandiri. Ini menandakan semakin
tingginya komitmen pemerintah kabupaten/kota dan sekolah-sekolah untuk berpartisipasi
dalam program Adiwiyata. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka pada tahun 2016
terjadi peningkatan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata sebesar 26,55%. Ini
prestasi yang cukup menggembirakan dalam pengembangan program pendidikan
lingkungan, sehingga diharapkan kedepan dengan semakin banyaknya sekolah-sekolah
yang mengikuti program Adiwiyata maka semakin banyak generasi muda yang peduli
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 76
dan memahami kondisi lingkungan hidup. Dengan program Adiwiyata akan tumbuh sikap
menjaga dan memelihara lingkungan dari tindakan kerusakan, pencemaran dan
berupaya untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan bijak sehingga dapat
mempertahankan kelangsungan ekosistem dengan natural.
Grafik 12. Perkembangan jumlah keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata di Sumatera Barat tahun 2013 – 2016
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dari Renstra Bapedalda 2016 – 2021,
target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 10%. Dengan realisasi sebesar 21,60%
atau dengan tingkat capaian realisasi kinerja indikator sebesar 216%, maka jika
kecenderungan keberhasilan seperti itu dapat dipertahankan, maka target pada akhir
periode renstra 2016 – 2021 akan dapat dicapai bahkan akan melebihi target akhir
periode renstra dimaksud.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional
Tidak ada standarisasi nasional yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur
keberhasilan peningkatan jumlah keikutsertaan dalam program Adiwiyata dan Kalpataru.
Perbandingan dapat dilakukan dengan beberapa daerah lain di Indonesia.
Jumlah usulan peraih penghargaan Kalpataru di Provinsi Sumatera Barat dalam
beberapa tahun terakhir terus meningkat. Hal ini berimbas kepada jumlah peraih
penghargaan Kalpataru tingkat nasional. Dibandingkan dengan usulan dan capaian
peraih penghargaan Kalpataru tingkat nasional secara nasional, Provinsi Sumatera Barat,
Semenjak Program Kalpataru di luncurkan pada tahun 1980 hingga sekarang, telah
memperoleh Penghargaan Kalpataru sebanyak 16 orang/kelompok sama dengan
Sumatera Utara sebanyak 16 orang/kelompok. Sedangkan secara nasional Provinsi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 77
Sumatera Barat berada diurutan ketujuh. Provinsi paling banyak memperoleh
penghargaan Kalpataru adalah Jawa Timur, sebanyak 48 orang/kelompok, disusul Jawa
Barat (30 orang/kelompok) dan Nusa Tenggara Timur (23 orang/kelompok).
Untuk Adiwiyata, secara nasional perolehan penghargaan Adiwiyata Propinsi Sumatera
Barat berada pada posisi ke 3 setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Diharapkan ke depan
dengan semakin banyaknya sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata maka
semakin banyak generasi muda yang peduli dan memahami kondisi lingkungan hidup.
e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam pemenuhan target
peningkatan jumlah keikutsertaan dalam program Kalpataru dan Adiwiyata, antara lain:
Apresiasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memberikan
penghargaan dan bantuan dana stimulan bagi sekolah-sekolah peraih penghargaan
sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata Nasional maupun Sekolah
Adiwiyata tingkat Provinsi. Apresiasi tersebut dapat menjadi perangsang dan daya
tarik bagi sekolah-sekolah dalam mengikuti program Adiwiyata ini. Begitu juga
dengan sebagian pemerintah kabupaten/kota yang sudah memahami pentingnya
program ini juga telah memberikan penghargaan dan bantuan stimulan kepada
sekolah-sekolah yang berhasil mendapatkan predikat sebagai sekolah Adiwiyata.
Adanya dukungan personil Tim Pembina Program Adiwiyata Provinsi dan
stakeholder terkait baik di tingkat Provinsi maupun di kabupaten/kota yang
melibatkan unsur-unsur dari berbagai instansi terkait, perguruan tinggi, LSM dan
pers. Tingginya kualitas tim Pembina Sekolah Adiwiyata di Sumatera Barat pada
tahun 2016 ini menyebabkan pemahaman yang diberikan kepada instansi terkait
dan sekolah di kabupaten/kota dapat diterima dengan baik sehingga program
Adiwiyata ini dapat berkembang dengan cepat.
Adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain dalam memberikan panduan,
petunjuk teknis bahkan sampai kepada mengkampanyekannya secara luas melalui
media massa nasional dan melalui acara penyerahan penghargaan yang langsung
diberikan oleh Presiden/Wakil Presiden.
Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain adalah:
Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Adiwiyata Provinsi baik berupa pelatihan,
sosialisasi, bimbingan teknis maupun workshop kepada instansi terkait di
kabupaten/kota maupun sekolah-sekolah Adiwiyata yang bersadarkan aturan
menjadi tangung jawab Provinsi utuk melakukan pembinaan. Tujuan dari pelatihan,
sosialisasi dan kegiatan peningkatan kapasitas ini adalah untuk membuka wawasan
dari instansi terkait di Kabupaten/Kota dalam memahami program Adiwiyata
sehingga dapat dilaksanakan dengan baik di daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 78
Penyampaian informasi terkait Kalpataru baik di media cetak maupun elektronik oleh
Bapedalda Provinsi Sumatera Barat sehingga pemahaman berbagai pihak tentang
Kalpataru semakin baik.
Peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata ini secara signifikan
terus meningkat juga karena setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
melalui Bapedalda selalu mengadakan Peringatan Hari Lingkungan Hidup yang di
dalam kegiatan tersebut juga diserahkan beberapa penghargaan lingkungan
termasuk penghargaan Sekolah Adiwiyata. Keberhasilan ini menyebabkan Provinsi
Sumatera Barat termasuk daerah yang juga diperhitungkan di tingkat regional
Sumatera dan tingkat nasional. Oleh karena itu Sumatera Barat menjadi salah satu
daerah tujuan untuk studi banding bagi Provinsi lain di Sumatera dalam
pengembangan program Adiwiyata.
f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan
anggaran pada DPA Bapedalda untuk dua kegiatan utamanya sebesar Rp. 649.543.200,-
dan terealisasi sebesar Rp. 628.929.548,- atau 96,82%.
Penggunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan dua kegiatan utama yang
mendukung pencapaian target indikator ini juga telah diefisienkan, dimana untuk kegiatan
kalpataru dan adiwiyata, sinergi dengan aparat pada instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota dan juga dengan tim teknis lainnya sangat berperan dalam penjaringan
dan pengusulan calon penerima pengargaan kalpataru maupun Adiwiyata.
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini
sebanyak 2 program (Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
dan Program Peningkatan Kualias dan Akses Informasi Lingkungan Hidup) dengan 2
kegiatan utama (Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adwiyata) dan
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan
Hidup (Kalpataru)) serta didukung juga oleh 1 kegiatan pendukung yaitu Peningkatan
Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan
Sumbar Bersih. Ketiga kegiatan tersebut sudah tepat dan saling bersinergi dalam rangka
pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan dan untuk sementara waktu belum
diperlukan kegiatan lain untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.
3. Usaha/kegiatan peringkat Biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk
pengelolaan lingkungan hidup
3.1. Realisasi
a. Sumber data
Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan pencapaian target indikator ini adalah
hasil dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 79
(Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup), dimana pada kegiatan ini telah dilakukan
inventarisasi, pembinaan dan penilaian pelaksanaan CSR Bidang LH pada 14 (empat
belas) perusahaan berperingkat PROPER Biru di Sumatera Barat.
b. Acuan dan alat
Acuan dan alat dalam menetapkan kegiatan/usaha yang mengimplementasikan CSR
untuk pengelolaan LH adalah:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Pedoman CSR Bidang Lingkungan, KLH 2011
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Berdasarkan acuan yang ada tersebut, alat untuk menilai suatu usaha/kegiatan telah
mengalokasikan CSR di bidang pengelolaan lingkungan hidup adalah check list
pelaksanaan 7 kriteria CSR bidang LH, yaitu:
1) Produksi Bersih
2) Kantor Ramah Lingkungan
3) Konservasi Sumber Daya Alam
4) Pengelolaan sampah melalui 3R
5) Energi terbarukan (Renewable Energy)
6) Adaptasi Perubahan Iklim
7) Pendidikan Lingkungan Hidup
c. Metodologi perhitungan
Metode perhitungan yang digunakan dalam memperoleh realisasi yaitu:
Jumlah usaha/kegiatan berperingkat PROPER Biru yang melaksanakan program CSR bidang LH tahun 2016 x 100 %
Jumlah usaha/kegiatan dengan peringkat PROPER Biru tahun 2016
3.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Target usaha/kegiatan perusahaan PROPER berperingkat Biru yang melaksanakan CSR
LH dengan 7 indikator adalah 20% atau 3 perusahaan dari 14 perusahaan peserta
PROPER berperingkat Biru. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2016 tersebut
usaha/kegiatan/perusahaan berperingkat PROPER biru yang melaksanakan CSR
dengan 7 indikator adalah sebanyak 3 perusahaan atau 21,42%. Perhitungan realisasi
tersebut adalah sebagai berikut:
3/14 x 100% = 21,42% dan dengan demikian maka tingkat capaian kinerja adalah
21,42% X 100% = 107,14%
20%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 80
Tabel 21. Daftar perusahaan berperingkat Biru PROPER yang dibina pelaksanaan CSR-nya dan jumlah indikator CSR Bidang LH yang dilaksanakan tahun 2016
No Nama Perusahaan
Jumlah indikator CSR LH yang dilaksanakan
1 2 3 4 5 6 7
1 PT. AMP √
2 PT. Tidar Kerinci Agung √
3 PT. Sumbar Andalas Kencana √
4 PT.Semen Padang √ √
5 PT. Gersindo Minang Plantation √
6 PT. Bintara Tani Nusantara √
7 PT. Bakrie Pasaman Plantation √
8 PT. Pasaman Marama Sejahtera √
9 PT. Andalas Agro Industri √
10 PT. Bina Pratama Sakato Jaya √
11 PT. Tirta Investama (AQUA) √
12 PT. Transco Pratama √
13 PT. Pertamina DPPU BIM √
14 PT. Kilang Lima Gunung √
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun
2015 dan beberapa tahun terakhir
Dengan pencapaian 3 Perusahaan berperingkat PROPER Biru yang melaksanakan 7
indikator CSR lingkungan dari 14 Perusahaan berperingkat PROPER Biru tahun 2016,
menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik jika dibandingkan dengan capaian target
pada tahun 2015 yakni dari 11 perusahaan peringkat PROPER Biru yang ada, belum
satu pun perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR LH yang dengan 7 indikator,
hanya mencapai 4 indikator CSR. Dibanding dengan tahun 2015 maka pada tahun ini
terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana 3 perusahaan PROPER Biru sudah
melaksanakan kegiatan CSR dengan 7 indikator, 5 perusahaan sudah melaksanakan 6
indikator dan 6 perusahaan melaksanakan 5 indikator.
Di sisi lain, keikutsertaan perusahaan dalam melaksanakan CSR LH dari tahun 2012
sampai 2015 terjadi peningkatan dimana pada tahun 2012 hanya ada 6 perusahan yang
melaksanakan CSR LH dengan 4 indikator, tahun 2013 ada 9 perusahaan PROPER Biru
yang sudah melaksanakan CSR dengan 4 indikator, tahun 2014 ada 10 perusahaan
PROPER Biru yang melaksanakan CSR dengan 4 indikator dan tahun 2015 bertambah
menjadi 11 perusahaan PROPER Biru yang melaksanakan CSR dengan 4 indikator.
Bertambahnya keikutsertaan perusahaan dalam program CSR bidang LH karena
semakin meningkatnya kesadaran perusahaan setelah dilakukan sosialisasi bahwa CSR
bidang LH dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatasi berbagai macam
permasalahan lingkungan.
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Target untuk indikator ini pada tahun 2016 (tahun pertama) di dalam dokumen Renstra
Bapedalda 2016 – 2021 adalah 20%, terealisasi sebesar 21,42%. Dengan demikian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 81
maka target tahun pertama pada Renstra 2016 – 2021 untuk indikator telah terpenuhi
bahkan melebihi target. Apabila kecenderungan pencapaian ini dapat dipertahankan,
maka target pada akhir periode renstra 2016 – 2021 akan dapat dicapai mengingat
pertumbuhan target dari tahun ke tahun sampai tahun 2021 tidak terlalu signifikan.
Namun demikian, ke depan sangat diharapkan pendanaan untuk kegiatan ini ditambah
seiring dengan meningkatnya berbagai permasalahan lingkungan hidup dimana CSR
diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan
yang terjadi dewasa ini.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional tertentu yang ditetapkan untuk persentase perusahaan
peringkat Biru PROPER di suatu provinsi yang harus mengalokasikan CSR-nya untuk
pengelolaan lingkungan hidup, karena program CSR LH di tingkat nasional masih bersifat
sukarela dan dapat dilakukan perusahaan apabila sudah berada pada tahap memenuhi
baku mutu lingkungan (beyond compliance). Kewajiban untuk melaksanakan CSR hanya
pada perusahaan dengan peringkat PROPER Hijau dan Emas.
e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target, antara lain:
1. Kesadaran perusahaan akan pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
sudah semakin tinggi. Hal ini antara lain disebabkan sejak tahun 2014 Bapedalda
dengan gencar memberikan sosialisasi (dalam bentuk workshop) dengan tema: CSR
sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup kepada
perusahaan-perusahaan. Pada tahun 2016 ini juga dilaksanakan penilaian
implementasi pelaksanaan CSR bidang lingkungan pada perusahaan dengan
peringkat PROPER Biru. Karena implementasi CSR bidang lingkungan yang
dilaksanakan oleh perusahaan akan sangat membantu untuk menaikkan peringkat
menjadi PROPER Hijau.
2. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2015
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai landasan
hukum bagi perusahaan di Sumatera Barat dalam melaksanakan CSR juga
merupakan faktor penyebab keberhasilan dalam melakukan pembinaan untuk
mengarahkan perusahaan agar melaksanakan semaksimal mungkin program CSR
sampai pada 7 indikator.
Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain adalah:
1. Melakukan pembinaan dan mendorong perusahaan-perusahaan yang telah
mendapatkan peringkat Biru PROPER agar mengalokasikan dan melaksanakan CSR
bidang pengelolaan LH melalui kegiatan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen
Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 82
2. Pelaksanaan program PROPER yang memperkuat program CSR LH pada
perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa untuk penilaian PROPER, terutama pada
perusahaan calon peringkat Hijau dan Emas, dipersyaratkan adanya pelaksanaan
CSR LH.
f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan
anggaran pada DPA Bapedalda sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
48.857.312 atau 81,43%.
Sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan pembinaan program CSR LH ke
perusahaan selain Bapedalda juga melibatkan instansi terkait lainnya seperti Dinas
Perkebunan dan Dinas ESDM. Namun dalam dari segi efisiensi pendanaan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
- Walaupun dana yang tersedia sangat terbatas namun untuk pembinaan yang
dilaksanakan yang semula ditargetkan 9 perusahaan dari 14 perusahaan dapat
terealisasi sebanyak 14 perusahaan (yang dikunjungi dan diberikan pembinaan).
- Dengan adanya program CSR LH ini, dapat menunjang program-program lain dalam
upaya pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat karena memanfaatkan dana
CSR dari perusahaan, bukan dana dari APBD, seperti pengembangan sekolah
Adiwiyata dan kegiatan-kegiatan konservasi.
- Kedepan diharapkan pendanaan untuk kegiatan ini dapat ditambah sehingga
pertambahan objek perusahaan setiap tahunnya sebanding dengan pertambahan
dana untuk operasional kegiatan ini. Disamping pertambahan objek, maka frekuensi
pembinaan pun dapat ditambah.
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang
Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini
sebanyak 1 program (Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam)
dengan 1 kegiatan utama yaitu Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
(Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup). Program/kegiatan yang dilaksanakan ini
masih membutuhkan dukungan dari kegiatan lain seperti PROPER daerah untuk ikut
mendorong dan memacu pelaksanaan CSR bidang LH oleh objek-objek PROPER
Daerah khususnya yang diproyeksikan akan mendapatkan peringkat Biru ke atas.
Beberapa program/kegiatan lain yang diharapkan dapat menunjang pencapaian target
antara lain:
- Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
Salah satu ruang lingkup penilaian PROPER Biru, Hijau dan Emas adalah
mensyaratkan adanya program CSR di perusahaan, sehingga dengan sendirinya
program PROPER dapat menggenjot perusahaan untuk pengembangan CSR
dengan maksimal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 83
- Program Pendidikan Lingkungan (Sekolah Adiwiyata)
Untuk memudahkan perusahaan dalam memilih program CSR LH yang akan
dilakukan, maka telah ada program pengembangan Sekolah Adiwiyata. Untuk
mempercepat pengembangan program ini, sangat diperlukan sekali peran CSR LH,
karena sekolah Adiwiyata merupakan program unggulan di Sumatera Barat dan
pendidikan lingkungan untuk sekolah Adiwiyata merupakan salah satu ruang lingkup
program CSR LH.
- Program Kampung Iklim
Program Kampung Iklim merupakan salah satu upaya mitigasi terhadap perubahan
iklim, dimana program ini juga merupakan program CSR LH yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Disamping itu, beberapa instansi teknis terkait provinsi serta kabupaten/kota dapat
membuat program bersama seperti yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, untuk
mewujudkan pemulihan kualitas lingkungan hidup dan konservasi DAS dan Danau di
Sumatera Barat, antara lain: pemulihan dan konservasi Danau Singkarak, pemulihan dan
konservasi Danau Maninjau, pemulihan dan konservasi DAS Batanghari dan DAS kritis
lainnya.
4. Persentase bank sampah yang aktif dari seluruh bank sampah yang terdata
tahun 2015
4.1. Realisasi
a. Sumber data
Data bersumber dari kegiatan pembinaan terhadap bank sampah berdasarkan jumlah
bank sampah yang terbentuk tahun 2015 yang digunakan sebagai basis data
perhitungan. Peningkatan peranserta stakeholder dalam pendirian bank sampah
bersumber dari koordinasi dan informasi dari Jejaring Bank Sampah Ranah Minang dan
instansi lingkungan hidup kab/kota.
b. Acuan dan alat
Acuan/Alat yang digunakan dalam penentuan Bank Sampah adalah Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah.
c. Metodologi perhitungan
Penentuan jumlah bank sampah berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi
keberadaan bank sampah di seluruh kab/kota di Sumatera Barat di tahun 2015.
Selanjutnya dari seluruh bank sampah yang terdata tersebut dilakukan penilaian
terhadap keaktifannya dengan menggunakan kriteria keaktifan bank sampah
sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Cara penghitungan realisasi
dengan rumus:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 84
Jumlah bank sampah aktif tahun 2016 x 100 %
Jumlah seluruh bank sampah tahun 2015
4.2. Analisis Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016
Pengembangan bank sampah merupakan kegiatan yang bersifat social engineering yang
mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran
masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan
mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Hasil inventarisasi perkembangan bank
sampah di kab/kota pada tahun 2016 ini menunjukkan bahwa perkembangan bank
sampah cukup menggembirakan. Berdasarkan target capaian kinerja pada tahun 2016
untuk indikator persentase bank sampah yang aktif dari seluruh bank sampah yang
terdata tahun 2015 yang telah ditetapkan sebesar 15% telah mampu direalisasikan
dengan baik. Dari hasil identifikasi dan penilaian, terdata jumlah bank sampah yang aktif
sebanyak 10 bank sampah dari 48 unit bank sampah data pada tahun 2015. Sehingga
realisasi kinerjanya diapat dihitung menggunakan rumus di atas sebagai berikut:
10 x 100 % = 20,83%
48
Sehingga tingkat capaian kinerja untuk indikator ini dapat dihitung berdasarkan
perhitungan berikut:
20,83% X 100% = 138,87%
15%
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun
2015 dan beberapa tahun terakhir
Pada tahun 2015 rasio keaktifan bank sampah beum diketahui. Pada tahun tersebut
masih berorientasi penambahan kuantitas bank sampah sehingga akhir tahun 2015 telah
berdiri bank sampah sebanyak 48 unit tetapi belum diketahui kualitas dari bank sampah
tersebut. Dari jumlah bank sampah yang ada belum diketahui berapa jumlah bank
sampah yang aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk
itu, pada tahun 2016 ini dilakukan pembinaan baik melalui workshop maupun koordinasi
langsung ke lokasi bank sampah. Hingga akhir tahun 2016 diperoleh rasio keaktifan bank
sampah sebesar 20,83% yaitu sebanyak 10 unit bank sampah dari target sebesar 15%
atau sekitar 7 unit.
Berikut diagram perbandingan jumlah bank sampah aktif tahun 2015 - 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 85
Grafik 13. Perbandingan jumlah bank sampah aktif tahun 2015 – 2016
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka
menengah pada dokumen Renstra
Persentase bank sampah yang aktif dari seluruh bank sampah di tahun 2016 ini sebesar
20,83% telah dapat mencapai target tahun pertama Renstra 2016 – 2021 yang sebesar
15%. Selain karena dorongan beberapa program pemerintah, juga disebabkan animo
masyarakat yang cukup tinggi terhadap perkembangan Bank Sampah. Apabila
kecenderungan keberhasilan pencapaian target ini dapat dipertahankan maka target
pada akhir periode renstra 2016 – 2021 akan dapat dicapai.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, statistik
perkembangan pembangunan bank sampah di Indonesia pada bulan Desember 2012
telah mencapai 1.195 buah yang tersebar di 55 kota di seluruh Indonesia. Pada Tahun
2015 telah berkembang menjadi 2.861 unit dan tersebar pada 129 kota. Sedangkan di
Provinsi Sumatera Barat, jumlah bank sampah sampai dengan tahun 2016 ini telah
berjumlah sekitar 48 buah. Tetapi secara nasional belum ada data seberapa banyak bank
sampah yang aktif di seluruh Indonesia maupun proporsinya di setiap provinsi.
e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dalam pencapaian target yang diharapkan, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat telah
melakukan beberapa upaya yang sekaligus mendorong tercapainya target, antara lain:
- Menfasilitasi pembentukan jejaring bank sampah “Ranah Minang”. Jejaring ini
merupakan wadah berhimpunnya bank sampah yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
- Melakukan workshop pengelolaan bank sampah dengan mengikutsertakan seluruh
bank sampah yang ada.
- Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang arti penting bank sampah.
- Menjadikan bank sampah sebagai titik pantau wajib dalam Lomba Penilaian
Kecamatan dan Kelurahan Bersih.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 86
f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan
anggaran pada DPA Bapedalda yang tersebar pada satu kegiatan utama dan beberapa
kegiatan pendukung dengan total anggaran sebesar Rp. 1.203.747.300,- dan terealisasi
sebesar Rp. 1.168.641.705,- atau 97,08%.
Pendirian bank sampah yang dilakukan di lingkungan sekolah, telah ikut andil dalam
memberikan pemahaman tentang bank sampah. Disamping itu adanya dana bantuan
dari pihak ke-3 baik dari donatur maupun CSR dunia usaha turut mengembangkan
keberadaan bank sampah.
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini
sebanyak 1 program (Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan)
dengan 1 kegiatan utama (Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan) dan 3 kegiatan pendukung (Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan
Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih), Pembinaan
Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata) dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai. Keempat kegiatan saling bersinergi dalam
rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan.
B. REALISASI ANGGARAN
1. Realisasi APBD 2016
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun
2016 mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 13.295.744.313,- yang digunakan
dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang tertuang di dalam dokumen
Perjanjian Kinerja. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.713.354.882,- (95,62%),
dengan rincian sebagai berikut:
Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.315.792.413,- terealisasi sebesar Rp.
5.172.892.768,- (97,31%) dan sisa sebesar Rp.142.899.645,- (2,69%).
Belanja langsung sebesar Rp. 7.979.951.900,- terealisasi sebesar Rp.
7.540.462.114,- (94,49%) dan sisa sebesar Rp. 439.489.786,- (5,51%), dengan uraian
sebagai berikut:
- Belanja barang dan jasa, pagu sebesar Rp. 5.581.247.900,- terealisasi sebesar
Rp. 5.218.373.014,- (93,50%) dan sisa sebesar Rp. 362.874.886 (6,5%)
- Belanja Modal, pagu sebesar Rp. 2.398.704.000,- terealisasi sebesar Rp.
2.322.089.100,- (96,81%) dan sisa sebesar Rp. 76.614.900 (3,19%)
Realisasi anggaran per program adalah sebagaimana tabel berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 87
Tabel 22. Realisasi Dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2016
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Rp. %
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.315.792.413 5.172892.768 97,31
A Belanja Pegawai 5.315.792.413 5.172892.768 93,02
1 Gaji dan Tunjangan Pegawai 3.927.025.265 3.907.997.940 99,52
B Tambahan Penghasilan PNS dan PTT 1.487.640.789 1.378.374.968
1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Tunjangan Daerah)
1.277.167.148 1.264.894.828 99,04
2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif ( THR )
111.600.000 0
II BELANJA LANGSUNG 7.979.951.900 7.540.462.114 94,49
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.171.537.000 1.130.465.535 96,49
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.000.000 44.308.000 98,46
2 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
199.000.000 182.789.547 91,85
3 Jasa Kebersihan Kantor 130.000.000 129.984.000 99,99
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.891.900 41.880.010 99,97
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
38.000.000 37.992.230 99,98
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
5.569.100 5.565.000 99.93
7 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.100.000 8.100.000 100
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
25.000.000 23.220.000 92,88
9 Penyediaan Makan dan Minum 25.000.000 24.947.000 99,79
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
395.000.000 385.571.748 97,61
11 Penyedian jasa Sopir Kantor 87.358.000 75.108.000 85,98
12 Penyedian jasa Pengaman Kantor 171.618.000 171.000.000 99,64
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.821.554.000 1.732.065.663 95,09
1 Pembangunan Gedung Kantor 946.583.000 873.120.100 92,24
2 Pengadaan Kendaraan Dinas 605.821.000 602.871.000 99,51
3 Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor 64.000.000 63.962.000 99,94
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
77.650.000 65.476.063 84,32
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 11.982.000 99,85
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
25.000.000 24.945.000 99,78
7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi/ Jaringan
25.500.000 25.489.500 99,96
8 Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
50.000.000 49.250.000 98,50
9 Penataan dan Pengelolaan Arsip 15.000.000 14.970.000 99,80
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 37.800.000 37.800.000 100
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
37.800.000 37.800.000 100
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 99.150.000 99,15
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an
100.000.000 99.150.000 99,15
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
184.013.000 182.149.000 98,99
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 88
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Rp. %
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.500.000 18.809.000 91,75
2 Penyusunan perencanaan dan penggangaran SKPD
13.000.000 12.877.000 99,05
3 Penata Usahaan Keuangan SKPD 150.513.000 150.463.000 99,97
E Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3.533.827.300 3.335.199.937 94,38
1 Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan
100.000.000 87.005.263 87,01
2 Penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumatera Barat
123.000.000 110.667.626 89,97
3 Pemantauan Kualitas Udara Ambient 953.080.000 937.385.445 98,35
4 Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota
135.000.000 126.522.087 93,72
5 Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi
225.000.000 218.610.587 97,16
6 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai
200.000.000 183.166.550 91,58
7 Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan
155.000.000 145.041.025 93,57
8 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)
100.000.000 82.130.224 82,13
9 Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut
75.000.000 71.889.137 95,85
10 Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih
374.204.100 372.070.300 99,43
11 Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat
80.000.000 70.010.988 87,51
12 Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
85.000.000 60.118.312 70,73
13 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
50.000.000 48.679.700 97,36
14 Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan ( Adiwiyata )
579.543.200 564.725.155 97,44
15 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
75.000.000 58.967.350 78.62
16 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Laboratorium terakreditasi
80.000.000 65.548.363 81,94
17 Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan
64.000.000 56.920.825 88,94
18 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
80.000.000 75.741.000 94,68
F Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
363.000.000 310.885.487 85,64
1 Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup)
60.000.000 48.857.312 81,43
2 Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi nagari/kelurahan
80.000.000 77.284.350 96,61
3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah
113.000.000 105.808.175 93,64
4 Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA dalam rangka peningkatan tutupan vegetasi
50.000.000 37.542.350 75,08
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 89
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Rp. %
5 Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat
60.000.000 41.393.300 68,99
G Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup
260.000.000 229.760.515 88,37
1 Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan
100.000.000 89.097.361 89,10
2 Penaatan Hukum Lingkungan 120.000.000 100.865.154 84,05
3 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor
40.000.000 39.798.000 99,50
H Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
508.220.600 482.985.977 95,03
1 Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)
70.000.000 64.204.393 91,72
2 Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat
221.750.000 220.705.414 99,53
3 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
80.000.000 73.221.888 91,53
4 Pegembangan Sistim Informasi Lingkungan 120.000.000 108.383.682 90,32
5 Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
16.470.600 16.470.600 100
JUMLAH 13.295.744.313 12.713.354.882 95,62
2. Realisasi APBN 2016
Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Daerah mendapat alokasi anggaran
dekonsentrasi APBN dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan total sebesar Rp.
2.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.646.122.134,- (82,31%). Sisanya adalah
sebesar Rp. 353.877.866 (17,69%). Rincian realisasi per kegiatan sebagai berikut:
Tabel 23. Realisasi dana APBN Tahun 2016
No. KEGIATAN / SUB. KEGIATAN
PENYEDIAAN DANA
REALISASI KEUANGAN
Rp. Murni Rp %
A PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN LHK
I Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi
2.000.000.000 1.646.122.134 82,31
1 Persentase capaian sasaran strategis KLHK 85%
2.000.000.000 1.646.122.134 82,31
1.1 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan
91.817.000 82.666.443 90,03
1.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
1.355.844.000 1.344.279.191 99,15
1.3 Program, Evaluasi dan Pelaporan 552.339.000 219.176.500 39,68
JUMLAH 2.000.000.000 1.646.122.134 82,31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016 │ 90
BAB IV
PENUTUP
Bapedalda Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk menyampaikan
pencapaian kinerjanya secara akuntabel, baik keberhasilan ataupun kegagalan, yang
dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016. Laporan ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam
4 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan ini diharapkan dapat
memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada setiap sasaran strategis
dan indikator keberhasilannya. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan
akuntabilitas Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan berbagai
kewajiban yang diembannya dalam pengelolaan dampak lingkungan di Provinsi
Sumatera Barat. Selanjutnya laporan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan
serta menjadi acuan dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasi
program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di sisa periode Renstra 2016 – 2021
dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2016, secara keseluruhan
pencapaian kinerja Bapedalda pada Tahun 2016 berhasil dicapai dengan persentase
capaian sebesar 130,25%, dengan realisasi anggaran sebesar 95,62%.
Pencapaian kinerja sektor lingkungan hidup menunjukkan tren perkembangan yang baik,
namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana tercermin
pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain
implementasi perizinan lingkungan yang belum maksimal oleh pelaku
usaha/industri/kegiatan yang membutuhkan langkah-langkah strategis ke depan untuk
peningkatannya.
Disadari bahwa laporan ini belum sempurna sebagaimana diharapkan, namun
setidaknya masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sudah mendapatkan
sedikti gambaran kinerja yang dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat selama
tahun 2016. Dengan berbagai permasalahan yang masih ada, Bapedalda akan terus
melaukan berbagai upaya perbaikan di setiap level dan bagian organisasi untuk
menghadapi tantangan yang semakin berat di depan.
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
1\ llN ENGENDJ\liAN DAMPllK LINGKUNGAN DJ\ERi\H Jalan Kl1atib Sulaiman No. 22 Telp.(0751)- 7055231- 445154 Fax. 445232 PADANG
Website: http//bapedalda.sumbarprov.go.id Email; [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: OS"tl/0\1-Af~¥-i.S\W\2-t./20\C.
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Menimbang
Mengingat
KEPALA BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT
a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat
daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan
instansi masing-masing;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utarna di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, dan huruf,b, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Badari Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Provinsi Surnatera Barat.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara /
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aoaratur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Ungkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat.
MEMUTUSKAN
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di
Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampai~~ rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Barat
KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ditetapkan di : Padang Pada tanggal : ~ Maret 2016 KEPALA BAPcDALOA PROVINSI
SUMATERA BARAT
Drs. ASRIZAL ASNAN, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570803 198503 1 005
1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang; 2. Sdr. Kepala Inspektorat Prov. Sumbar; 3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumbar: 4. Arsip.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINER JA UTAMA DI UNGKUNGAN BADAN PENGENDAUAN, DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SASARAN KINERJA
Terkendalinya be ban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usa ha/keg i ata n
Ditaatinya mekanisme,
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indeks Kualitas Air (IKA)
\
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA)
FORMULA
Pfj = ~(Ci/Lij):: (Ci/Lij):
Ket: Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) Ci : Konsentrasi Sample parameter kualitas air (i) Plj : Pencemaran bagi peruntukan (j) Plj : (Cl/Llj, C2/L2j, ..... ,Ci/Lij)
(Ci/Lij)M : Nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)R : Nilai rata-rata dari Ci/Lij
IKU = IPNoz + IPsoz 2
Ket : IKU : Indeks Kualitas Udara IPNo2 : Indeks Pencemaran N02 IP502 : Indeks Pencemaran S02 X y X lQQOfo
SUMBER DATA
Data dari kegiatan Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi, Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Penurunan Be ban Pencemaran Sungai, Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Air Sungai Data dari kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Am bien
Data dari kegiatan
PENANGGUNGJAWAB (BID AN G)
Pengawasan dan pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
Pengawasan dan pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum
KET
implementasi izin kab/kota yang telah Penyelenggaraan Lingkungan lingkungan dan mengimplementasikan Ket: Amdal di Prov.
,
Kajian Lingkungan Standar Operating X : Jumlah KPA Kab/Kota yang telah Sum bar Hidup Strategis Procedure (SOP) sesuai mengimplementasikan SOP sesuai peraturan
peraturan perundang- Y : Jumlah seluruh KPA Kab/Kota undangan Persentase usaha X Data dari Tata Lingkungan dan
- X 100°/o danjatau kegiatan yang y kegiatan Penaatan Hukum mengimplementasikan Penilaian Kinerja Lingkungan perizinan lingkungan Ket: Pengelolaan sesuai peraturan X : Jumlah usaha danjatau kegiatan yang Lingkungan perundang-undangan mengimplementasikan perizinan lingkungan Usaha danjatau
'\ sesuai peraturan Kegiatan Y : Jumlah usaha danjatau kegiatan yang (PROPER wajib mengimplementasikan perizinan Daerah), !
lingkungan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan,
- .. Pembinaan dan I
I
Wasdal I I
Kerusakan . I
Lingkungan, I
Pengawasan Pengendalian terhadap Pengelolaan Lingkungan
,
Usaha/Kegiatan Persentase dokumen X Data dari - Tata Lingkungan
- X 100°/o perencanaan provinsi y kegiatan dan Penaatan dan/atau Pembinaan KLHS Hukum kabupaten/kota yang Ket: terhadap Lingkungan
dilengkapi Kajian X : Jumlah dok perencanaan prov/kab/kota dokumen - Pengawasan dan
Lingkungan Hidup yang sudah di-KLHS tahun 2016 perencanaan pengendalian ,
Strategis Y : Jumlah seluruh dokumen perencanaan Kerusakan dan prov/kab/kota yang waj ib di-KLHS tahun Pencemaran
2016 Lingkungan
Meningkatnya Persentase kasus X Data dari Tata Lingkungan dan - X 100°/o
efektifitas lingkungan hidup yang y kegiatan Penaatan Hukum
penanganan dapat diselesaikan Penaatan Hukum Lingkungan
kasus lingkungan Ket: Lingkungan
hidup dan X : Jumlah kasus yang dapat diselesaikan penaatan hukum
\ tahun 2016
lingkungan hidup Y : Jumlah seluruh kasus yang masuk tahun di Provinsi 2016 Sumatera Barat Meningkatnya Persentase jumlah titik {Xl xz} Data dari Pembinaan
peran serta pantau yang memenuhi N1: NZ X 100%
kegiatan Peningkatan
stakeholder dalam passing grade Adipura Peningkatan Konservasi Sumber
pengelolaan dan Gerakan Sumbar pemulihan Daya Alam
lingkungan hidup Bersih Ket: ·• " kualitas X1 : Jumlah titik pantau Adipura yang lingkungan hidup
memenuhi passing grade perkotaan X2 : Jumlah titik pantau GSB yang (Adipura) dan
memenuhi passing grade Implementasi
N1 : Jumlah t:itik pantau Adipura Gerakan Sumbar
N2 : Jumlah titik pantau GSB Bersih, Monitoring dan Evaluasi '
Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
--
(PPSP), Sosialisasi '
Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi Naqari/Kelurahan
Persentase peningkatan Xn - Xn-1 Yn - Yn-1 Data dari - Peningkatan +
keikutsertaan dalam zx zy X 100°/o kegiatan Kapasitas dan
kegiatan penghargaan 2 Pembinaan Informasi
lingkungan (Adiwiyata Ket:
sekolah Lingkungan
dan Kalpataru) berwawasan - Pembinaan ' Xn : Jumlah sekolah Adiwiyata tahun n \ lingkungan Peningkatan
Xn-1 : Jumlah sekolah Adiwiyata tahun n-1 (Adiwiyata), Konservasi Yn : Jumlah usulan Kalpataru tahun n Pembinaan dan Sumber Daya Xn-1 : Jumlah usulan Kalpataru tahun n-1 Penilaian Alam ZX : Jumlah peserta Adiwiyata tahun n-1 Peranserta ZY : Jumlah usulan Kalpataru tahun n-1 Masyarakat dan
Kelompok Peduli ·• ' Lingkungan
Hid up, - Peningkatan
Koordinasi I
Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumbar '
Usaha/kegiatan Jumlah Usaha/kegiatan peringkat biru Data dari Pengawasan dan
peringkat biru proper proper yang mengalokasikan CSR untuk kegiatan pengendalian
yang mengalokasikan pengelolaan LH Penilaian Kinerja Kerusakan dan CSR untuk pengelolaan Pengelolaan Pencemaran
LH Linqkungan Linqkunqan
Persentase bank ~mpah X - X 100°/o
yang aktif dari seluruh y bank sampah yang terdata tahun 2015 Ket:
X : Jumlah Bank Sampah yang aktiv Y : Jumlah Bank Sampah yang terdata tahun 2015
..
Usaha danjatau Kegiatan (PROPER Daerah), Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR LH) Data dari Pembinaan kegiatan Peningkatan Peningkatan Konservasi Sumber peran serta Daya Alam masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : d9 Maret 2016
KEPALA BAPEDALDA PROVINSI
SUMATERA BARAT
~' Drs. ASRIZAl ASNAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570803 198503 1 005
'
I
I
PEMERTNTAH PROVTNSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGENDALI Df\.l\1PAK LINGKUNGAN DAERAH
Jalan. Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 -446571 -445154 Fax. (0751) 445232 Padang
hnp://www bapedalda-sumbar.go. id. e-mail :bpdlprop@sumbargo id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama
Jabatan
Drs. H. ASRIZAL ASNAN, MM
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
IRWAN PRAYIT.NO
Gubernur Sumatera Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kine~a yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dol<umen perencanaan. l<eberhasilan dan
kegagalan pencapaiaR target kinerja terse but menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Padang, Maret 2016
\ ____.>-
AYITN~
82
PERJAN JIAN I<I NERJA
SKPD : BADAN PENGEN D ALIAN DAMPAK U NGI<UNGAN DAERAH
TAHUN : 2016
NO SASARAN STRATEG I S INDI KATOR KI NERJA "!~RGE_!__
(1) ( 2) ( 3 ) (4)
1 Terkendalinya beban pencemaran 1 Indeks pencemaran air sungai (IPA) 58< IPA < 66
dan kerusakan lingkungan hidup darl 2. Indeks standar pencemaran udara (IPU) 82 < IPU < 90
usaha/kegiatan
2. Ditaatlnya mekanlsme, lmplementasl 1 Persentase Komisi Penilai AI'-1DAL (KPA) kab/kota yang 70%
lzin lingkungan dan Kajlan telah menglmplementasikan Standar Operating
Lingkungan Hldup Strategis Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang -undangan
2. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang 50%
mengimplementasikan perizlnan lingkungan sesuai
peraturan perundang-undangan
3 Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau 40%
kabupaten/kota yang dllengkapl Kajlan Lingkungan
Hldup Strategls
3 Meningkatnya efektlfitas 1 Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat 85%
penanganan kasus llngkungan hidup dlselesalkan
dan penaatan hukum llngkungan
hldup dl Provlnsl Sumatera Barat
4 Meningkatnya peran serta 1 Persentase jumlah tltlk pantau yang memenuhi passing 60%
stakeholder dalam pengelolaan grade Adipura dan Gerakan Sumbar Bersih
lingkungan hidup 2. Persentase penlngkatan keikutsertaan dalam keglatan 10%
penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)
3 Usaha/kegiatan peringkat biru proper yang 2.0%
mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH
4 Persentase Bank Sampah yang aktif dar i seluruh Bank 15%
Sampah yang terdata Tahun 2.015
No Program Anggaran Keteran gan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp 3.609.2.04.100 APBD
2. Program Perllndungan .dan Konservasl Sumber Daya Alam Rp 360 .000.000 APBD 3 --i>ro-9ra·m-rata"Lii191<l:iil9ailo·;;·;;-r>eilaatan- Hlii<liiTi-t:ifi-9i<ung~-n- iiliiu_p___ - -·----·-- ·-Rp ______ 22-o:oao~oao · --- --·---P."P8o ____ _
4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
JUMLAH
·''
Rp 541.750.000 APBD
Rp 4 .730 .954.100
83
\ ~-
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BllDAN PENGENDllllllN DllMPAK liNGKUNGAN DllERAH Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. ( 0751 )-7055231- 445154 Fax. 445232 Padang
Website: http\\bapedalda.sumbarprov.go.id Email ; [email protected]
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Jabatan
: Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
: Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: IRWAN PRAYITNO
: Gubernur Sumatera Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut p~hak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
IRWAN PRA YITNO
Padang, 2016
PIHAK PERTAMA,
Drs. ASRIZAL ASNAN, MM Pembina Utama Madya
NIP. 19570803 198503 1 005
( )
' 1
\,
-'
PERJANJIAN KINERJA
SKPD : BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
TAHUN :2016
NO
(1)
1
2
3
4
No
2
4
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(2) (3) (4)
Terkendalinya beban pencemaran 1 Indeks Kualitas Air (IKA) 58< IPA < 66
dan kerusakan lingkungan hidup dari 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 82 < IPU < 90
usaha/kegiatan
Ditaatinya mekanisme, implementasi 1 Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang 70%
izin lingkungan dan Kajian telah mengimplementasikan Standar Operating
Lingkungan Hidup Strategis Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan
2 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang 50%
mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai
peraturan perundang-undangan
3 Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau 40%
kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Meningkatnya efektifitas 1 Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat 85%
penanganan kasus lingkungan hidup diselesaikan
dan penaatan hukum lingkungan
hidup di Provinsi Sumatera Barat
Meningkatnya peran serta 1 Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing 60%
stakeholder dalam pengelolaan grade Adipura dan Gerakan Sum bar Bersih
lingkungan hidup 2 Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan 10%
penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)
3 Usaha/kegiatan peringkat biru proper yang 20%
mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH
4 Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank 15%
Sampah yang terdata Tahun 2015
Program Anggaran Keterangan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp 3 .609.204,100 APBD
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp 360,000,000 APBD
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Rp 541.750.000 APBD
JUMLAH
GUBERNUR SUMATERA BARAT
IRWAN PRAYITNO
Rp 4. 730.954 .100
Padang, 2016
KEPALA BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT
Drs. ASRIZAL ASNAN, MM Pembina Utama Madya
NIP . 19570803 198503 1 005
SUMATERA BARAT
PERJANJIAN KINERJA
ESELON III DAN IV
BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT
TAHUN 2016
NO
PERJANJIAN KINERJA
SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 Meningkatnya kualitas pelayanan public dan Penyampaian laporan pertanggungjawaban dinas (LAKIP, LPPD, ketatausahaan dinas LKPJ Keuangan Barang dan Evaluasi program dan kegiatan) tepa!
waktu
Persentase asset daerah dalam keadaan baik
IKM layanan intern IKM layanan publik
2 Meningkatnya kualitas SDM aparatur dinas Persentase PNS yang ditugaskan mengikuti diklat
3 Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan di lingkungan Jumlah SOP yang ditetapkan Din as
Persentase SOP yang telah efektif dilaksanakan 4 Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas dinas Nilai evaluasi SAKIP Dinas oleh lnspektorat
NO KEGIATAN ANGGARAN
1 Penyediaan jasa sural menyurat Rp 45.000.000 --:- ........................................................................................................................ .
2 Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik Rp ············································
250.000.000 --=- ....................................... -.................................................................................. .. _2_ .~El.~.Y..e.~~~~-n.J.~~~-k.El.~:.~h..~.~ ... k.a..n.!o..r .............................................. ~P. ....................... ~ .J..O.:.O..O..O..:O..O.O. .
4 Penyediaan alat tulis kantor Rp 37.199.900 --:- .............................................................................................................................. . ............................ .
_;_ ~El.~.Y.e.~~~a..~ .. ~~r.a..~.9. .. ~e.~.k. .. ct..~.n. .. P..e.n.~~~~~~.a..~ .... -.......... Rp 38.000.000 6 Penyediaan komponen instalasi listriklpenerangan Rp 5.569.100
bangunan kantor 7 .. reii:Yeiiiaan.Pe.iaiaiaii"ii'aiif>eiieii.iik .. apail.i<ii'iiiai .... Rp ... · · ....... a.1oo0ii·aa· a ·reiiyeCiiiiaii .. ilatiali .. ilac.aaii.iiaii .. ilei8i;;i8i1'i);;;;;;;·ii·a·ii9:· Rp
undangan - .............................................................................. . 9 Penyediaan makan dan minum ~ ................................................................................... .
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah, pelaksanaan Bintek dan sosialisasi dalam dan luar propinsi
Rp Rp
25.000.000
25.000.000 350.000.000
11 ·reiiyeiiiaai1Ta5a.5aii.ii.'kai1io·;.................................................... Rp .::::.:::::::: s.~::~:~o. :ooo
12 .. i5 .......... Ci: ........ J.... P............. · i<. i... ....... ........................ Rp ·······1···7···1·.·6···1···8·-·.o ... oo ·--,-- ..... E!.~Y.e. ... ~a.~~ ..... ~~ ..... e.~.9..a..".l.a..~ ..... a..n. .o..r .. -- . 13 Pembangunan Gedung Kantor Rp 1.023.895.900
-;-;- ..................................................................................................................... .. ................................... ..
~ ?..!!.n..9..a..~~~~ .. ~e.n..d..a..r~~~ .. ~~.n.~ .. S.'?.P.El.r.a..S.i?.~a..1 .............................. ~?. ................. 6..~.0.:0..0..0..:0.0..0. . -* -~:~:::~:;:·:·~ .. ~~~z~:~~~;~:~~~;::~~~ii·e~asiaiiai :~ ............. ~~.:~-~·~ :~~~ --:-::- ....................................................................................................... .
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Rp 12.000.000 Perlengkapan Kantor
e--:-:- .................................... _, .. , .................................................................................................... . 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala lnstalasi dan Jaringan Rp 25.500.000
listrik, telp, dan air 19 ·reiileiiilara.aii .. ;:;;iiii'iile;J;aia.komiliJie.i .. ii'aii.!ari·;;9ai1 .. Rp ·-----· ...... 2's·.·a·oa:ooo
komputerisasi 120 reii1eiiiiara·a·ii .. RiJiii1ii'i'e.ik'aia"f>·;;;;;iaiai1 iian· ............. Rp
Perlengkapan Kantor f--7-:-- ............................................................................................................................. .
21 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Rp SKPD
I-=- ..................... ........................................................ ................................................. .
~ .~.El.n..a..ta..a.n. .. ~~.~.~:~~:I.O. I~~n. ... ~~iP._.. . ....................................... Rp 23 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp
'24 ··sifiiilii19ai1-ie.kni5'ifii'iiiE!'ITiE!ii'ias·i·il;;·;iii;;iai1"ii·;;;ui1<i·a·;;9:·· Rp undangan
I-=- ............................................................................................................................ .. 25 Penyusunan laporan capaian kine~a dan ikhtisar Rp
realisasi kine~a SKPD I-=- ..................................................................................................................... ..
~ ~El~.a..ta. .. ~~a.h..a.a.a.~ .. k.El.~a.n..9.a.n. ~~.~~...... .. ...................... RP 27 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Rp
-::-:- ............................................................................................................................. . 28 Monitoring dan evaluasi programlkegiatan pengelolan Rp
lingkungan hidup
12.350.000
50.000.000
15.000.000 ...........•...........•.. 37.800.000
100.000.000
18.000.000
147.813.000 13.000.000
80.000.000
- -
TARGET
100%
100% -r--- ----Baik
··-Baik -----------
100% 100%
100% 8
0 KEGIATAN
9 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
JUMLAH
KEPALA BAPEDALDA PROVINSI
~ Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
NIP. 19570803 198503 1 OOS
ANGGARAN
Rp 80.000.000
Rp 3.558.145.900
Padang, Januari 2016
SEKRETARIS
PETRIAWATY. SE. MM
NIP. 19640510199303 2 007
SUBBAG PROGRAM TAHUN 2016
NO SASARAN
1 Meningkatnya kualitas pelayanan public dan ketatausahaan dinas
2 Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas dinas
3 Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kine~a dan Keuangan
4 Terlaksananya Peran Serta Seluruh Stakeholder dalam Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
. KEGJATAN
PERJANJIAN KINERJA
JNDJKATOR KINERJA
Penyampaian laporan pertanggungjawaban dinas (LAKIP, LPPD. LKPJ Keuangan Barang dan Evaluasi program dan kegiatan) tepa! waktu
Nilai evaluasi SAKIP Dinas oleh lnspektorat
Jumlah dokumen laporan capaian kine~a dan ikhtisar kine~a Bapedalda
Jumlah dokumen perencanaan dan pengan99aran Bapedalda Jumlah Kab/Kota peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi
ANGGARAN
Penyusunan laporan capaian kine~a dan ikhtisar Rp 18.000.000 realisasi kine~a SKPD r---:- ............................................................................................................................ ..
2 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Rp . ....................... . 13.000.000
r---:- ......................................................................................................................... . 3 Monitoring dan evaluasi programlkegiatan pengelolan Rp 80.000.000
lingkungan hidup
JUMLAH I Rp 111.ooo.ooo 1
SE~RIS
PETRIArJ; MM NIP. 19640510199303 2 007
TARGET
100%
8
9 dokumen
.............................. ·············-·········-· .. ····························· 7 dokumen
57 peserta rakor. 19 Kab/Kota
Padang, Januari 2016
NIP. 19800 24 200604 1 002
SUBBAG UMUM TAHUN 2016
NO SASARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan public dan ketatausahaan dinas
PERJANJIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
IKM layanan intern
IKM layanan publik
2 Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan di lingkungan Jumlah SOP yang ditetapkan Dinas
Persentase SOP yang Ielah efektif dilaksanakan
TARGET
Baik
Baik 100%
100%
3 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan BBM, 2000 buah materai dan 580 paket pengiriman sural
lr--+-------------------------------+----------------------------------------4 Te~aksananya pembayaran jasa kebersihan kantor 1 tahun
lr-1--------------------------+~~~~--~~~----~~~--~--~ II---+-----------------+J:..::u:..::m:..::la:..::h....:a:..::la:..::t .:.:tu:..::lis:..::k....:a:..::n.:.:to_r :..::da:..::n~p....:e_n=..gh:..::a:..::rg~a:..::a_n :..::un_tu:..::k_c:..:e:..::n:..::de:..::r:..::am:..:::..::ata:..::__ ___ +·~ --~-h.~~--- ······
Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan lr--+--------------------------------+-------'-----=---------''-=-------------------4·············································-····-······················ lf----+-----------------+T:..:e:..::rs:..::e:..::d:..::ia:..::ny~a:..::k:..::o_m.!_p:..::on_e_n.,..li_stri_·kf_p:.._e_n_e.,..ra_ng,_a_n,------------+~--~-h.~~---···················-························-·········-
Tersedianya peralatan dan pertengkapan kantor 4 tabung pemadam kebakaran, 100 meter spanduk dan 3 set bendera merah putih
lf----+-----------------+J:..::u:..::m:..::la:..::h:..::m:..::e:..::d.:.:i~:..:s:..::u....:ra:..::t :..::ka:..::b:..::a:..::rh....:a:..::n:..::an~ya:..::n~g....:d....:is:..::ed:..::ia:..::k:..::a:..::n _____ ~12bulan lf----+-----------------+P...:e::.:m.:.:b:..::a!..;ya::.r:..::an:..::h:..::o::.:n:..::o:..::ra:..::nu::.:m....!:ja:..::sa:....:.:te:..::n:..::ag~a:..::s:..::oo:_pi:..::r -------~-12 bulan ...................................... ................................. .
Pembayaran honorarium jasa tenaga pengaman kantor 12 bulan
4 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya pembangunan gedung kantor Bapedalda 1 paket
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional 2 unit Tersedianya suku cadang , pajak STNK dan asuransi kendaraan 4 unit mobil Te~aksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telepon dan 12 bulan air
... ······· ··· ·············· ·· ··································- ~1
lr-- t--------------------------------l-----------------------------------------4······························ Terlaksananya pemeliharaan komputer dan janngan komputensasi server 1 unit. komputer 10 unit, notebook
Terlaksananya pemeliharaan AC dan moubiler lr--1---------------------------------+-------'-:..:::..::----------------- -- --- -
Pembayaran honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD -------------- ---
Terlaksananya pengecatan kantor. perbaikan atap/loteng , pemeliharaan pekarangan/taman, perbaikan pintu depan dan jendela serta perbaikan kunci
15 unit, printer 11 unit dan monitor 7 unit
··············································•·•··• 18 unit, 1 paket ································································-······ 12 bulan
5 paket
lr-~~-~---------------+J_u_m_la_h_b_a_h_an_k_e_le_n=-gk_a~p_an~pe_n_e_ta~p_an_a_r_si~p _B:..::ap:..::e_d_al_da _____ 1paket 5 TeJWujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT 70 stel
lr-:-t=-----'---'------"------'------'-------------4:._:.____:'--'---------------------------------l·· ··········-········ ......... . 6 Terlaksananya Peran Serta Selunuh Stakeholder Terlaksananya edukasi dan kampanye lingkungan hidup pelaksanaan upacara bendera dan
dalam Upaya Pe~indungan dan Konservasi Sumber laporan hasil survey DayaAiam
KEGIATAN ANGGARAN
5.569.100
1 Penyediaan jasa sural menyurat f-:- ·-·································-······································································· ~ -~_:-~_Y.:~i~~~--j~~-a .. ~.:.b..e..~.i~.a.-~.-~.a.-~!O..r......... .. ... ... . ..... . ..~?. ....................... ~ .J.-~- ~~~--~~~ -r-2- -~-~-~.Y.:~i~~~-~~~!_ll_lli_S. .. ~a.-~_t?.r..... . .... . .............. ......... . . . .... .. --~p ................ J.! __ 1 _9.9..:~-~.0. .. ~ -~~-~-Y.:~i~a.-~--b.~r.a..~~--~.e.!a..~ •. d.a..~ .. P..e..~_na.~.9.a..a..~---···················· .. ~?. ....... .
5 Penyediaan komponen instalasi listrikfpenerangan Rp
Rp 45.000.000
38.000.000
bangunan kantor f-:- ···-·····································································································
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp t-=- -··-·············-·······-············································· ··················································· ··························-··········· . .. ·········
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penundang- Rp 25.000.000
8.100.000
undangan -::- ···········-·-········-······················-········· ·-····· ··-·········-·····
8 Penyediaan jasa sopir kantor Rp 69.300.000 ----::- ·······································-··--·································································· ·····································-··· ~ ~-~-~Y.:9_i~~~- ~-a.~ -~:~9..a.~a.~- ~a.-~!O.r __ Rp ........... ~ .?.! .. ~.!-~.:~-~-~--___!.o.__ .. P..~Il1~a.-~~-~-~-a..n. .. ~.:.d..~-~~ -~a.~_t?.r......... . ....... . .............. Rp ___ 1_:.0.2..3.:.~.9.5.: ~.0._0 ~ -~~-n.g_a_c!_a.~~--~:~-~a.r.~~~--~~n.~:'?.?.:r.a..S. i?.~a.l _________________ ...... Rp 460.000.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Rp 59.000.000
13 ··i'eiiieiiilaraaii.Rlitiii/Eie.ika.iai.ii5iaia5iCiail"Jaiin9.aii ······ Rp 25.000.000 listrik, telp , dan air
~~~~~--~~~~--~~~---+~------------14 Pemeliharaan nutinlberkala komputer dan janngan Rp 25.000.000
komputensasi - ···························--·-··························
NO KEGIATAN
15 Pemeliharaan Rutin/Berl<ala Peralatan dan Rp 12.350.000 Perlengkapan Kantor
16 ·i>ei19·;;1c;·ia.an·:·Pen9-awasan-d-an .. F>eii·9-eii.Ciaiiaii-;..;;·;;i ······· ··R-;;··---···-···-·······-s·o:ao·a·aoa· SKPD
--:-::- ·-·····-----·····---·---··--··--··-··-······----·····-··-···-·····-·····-····-········· ·············-··········------········--··-·-··-17 Pemeliharaan Rutin/Berl<a/a Gedung Kantor Rp 64.000.000
18 -i'eii.9adaa;"iiikaiari.Ciinas-lleseria-·ii·;;·iieii9"kaP"aiiiiya ___ ··R"ii-···-··-·······--"Ji.·a·oifoaa··
--:::- .............................................................................................................................. . .......................................................... .. 19 Penataan dan Pengelolaan Arsip Rp 15.000.000
..... ,., .......................................................................... -.... -....................................................................................................... .. 20 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di Rp 80.000.000
bidang lingkungan
II
JUMLAH I Rp 2.381.832.9oo 1
SEKRETARIS
PETRIA~,MM NIP. 19640510 199303 2 007
Padang, Januari 2016
NOV R'i.SE NIP. 19611129 199308 1 001
SUBBAG KEUANGAN
TAHUN 2016
I~ SMA~N 1 Meningkatnya kualitas pelayanan public dan
ketatausahaan dinas
2 Meningkatnya kualitas SDM aparatur din as
3 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kine~a dan Keuangan
NO KEGIATAN
PERJANJIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Persentase asset daerah dalam keadaan baik
Persentase PNS yang ditugaskan mengikuti diklat
Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile dan internet
Tersedianya makan dan minum kantor
Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah
Jumlah paket pelatihan dan jumlah orang
Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan
ANGGARAN
1 Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik Rp 250.000.000 ~2 ·································-····-····-··-··········-.. ·····························································
Penyediaan makan dan minum Rp 25.000.000 ~3 ································-····-··-·····-····-···························-···············-······················ ···-············ ·······················-·················
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Rp 350.000.000 daerah dan luar daerah, pelaksanaan Bintek dan sosialisasi dalam dan luar propinsi
~··············-·····································-················ · ······························-·········· · ···········
4 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Rp ······································
100.000.000 undangan
s ·P";;;;·a·ia.usah.aaari .. i<euaii.iia·ii si<i'o····· ·· Rp 147.813.000
JUMLAH Rp 872.813.000
SEK~RIS
PETRIAL~ ~ MM NIP. 19640510199303 2 007
TARGET
100%
100%
1 tahun
··············-·············· ······················-·····-···················-············ 12 bulan ···-···········-·····-·················-···········-··-·························-········· 30 kali dalam daerah dan 18 kali luar daerah ·····················-· ··········-····················-····-·········-·······--·······-22 erg penggantian transport, 4 org luar daerah dan 4 paket diklat ····-····················· ........................................................ _ .. , ....... 12 bulan
Padang, Januari 2016
MULYADI,SE NIP. 19660212 199703 1008
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMBINAAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2016
I No I SASARAN I INDIKATOR KINERJA I TARGET
1 Meningkatnya peran serta stakeholder dalam Persentase jumlah Kab/Kota yang ikut program Adipura 73,7% pengelolaan lingkungan hidup
Persentase peningkatan jumlah us ulan calon penerima penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi
Persentase peningkatan Nagari/Kelurahan yang ikut program Nagari/Kelurahan Bersih
Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015
KEGIATAN
Peningkatan pemulihan kualitas lingkungan hidup perkotaan {Adipura) dan lmplementasi Gerakan Sumbar Bersih
Rp
ANGGARAN
374.204.100
-,:- ········ ················································································································· .................................................. .. .. . 2 Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau di Prov. Rp 80.000.000
Sum bar ---:- .................................................................................................................... ........................................................... .
4 Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Rp 60.000.000 Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sum bar
1---::- ······················································ ··· ································································ .................. .. .................................. . 5 Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA dalam rangka Rp 50.000.000
Peningkatan Tutupan Vegetasi r-:- ··············································· ······ ···························································· .. ···"· ...................................................... .
6 Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Rp 70.000.000 Kelompok Peduli Lingkungan Hidup
!-:- .................................................................................. .................................................................................. .. ......... . 8 Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Rp 75.000.000
Laut r-- .......................................................................................... .............................................................................. .... ..
9 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Rp 110.000.000 Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Lim bah
~ .. .................... .................................... _. ...................................................................... . 10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Rp 75.000.000
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
~ . .................................................... .. ............. .. 11 Sos1ailsas1 Pembangunan yang Berwawasan Rp 80.000.000
Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan 1--c-:-- ..................................................................................................... .. ........................... ............................................. .
12 Peningkatan Program Pelindungan Lapisan Ozon dan Rp 85.000.000 Pengendalian Dampak Perubahan lklim.
JUMLAH I Rp 1.059.204.1001
Padang, Januari 2016
15%
5%
15%
KEPALA BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT
KABID PEMBINAAN PENINGKATAN
KONSERVASI SUMs;;}.YA ALAM
Drs. ASRIZAL AS NAN, MM NIP. 19570803 198503 1 005
lr.z.: NIP. 19631108 199303 2 004
-· ·---
I
PERJANJIAN KINERJA
SUBBID PEMBINAAN KONSERVASI WILAYAH PESISIR LAUT
TAHUN 2016
I No I SASARAN I INDIKATOR KINERJA
1 IKLH Jumlah danau yang dipantau kualitas airnya
Jumlah Kabupaten yang dibina dan dievaluasi dalam peningkatan pengelolaan tutupan vegetasi
Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya
Jumlah Kab/Kota yang diinventarisasi data GRK bidang
Jumlah Kab/Kota yang diidentifikasi pemakaian bah an perusak ozon pada bengkel servis peralatan pendinginnya, Pergub program perlindungan lapis an ozon
KEGIATAN ANGGARAN
Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau di Prov. Rp 80.000.000 Sum bar
~··· ········· · · · · ··· · ·· · · ·············· ·································· ·· ··· · ·············· · ·················· · ··· · ····················· · ········ · · · · ····· ············· ·· ······ 2 Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA dalam rangka Rp 50.000.000
Peningkatan Tutupan Vegetasi ~·· · · ········ · ··········································································· · ······ · · · ·························· ·· · · ········ · ········· ·· ········ ··· ·· · ··············
3 Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Rp 75.000.000 Laut
~ .. rv;;;;;·i.iori·rig:··E"vaiu.asi.Ciari .. F>eiapora·;;··Rencana·;.:k·si··········· ··Rp··············· ·1"i·a:oo6~o·oa· Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Lim bah
----::- ......................................................................................................................... ······················································· 5 Peningkatan Program Pelindungan Lapisan Ozon dan Rp 85.000.000
Pengendalian Dampak Perubahan lklim.
JUMLAH I Rp 4oo.ooo.ooo 1
I TARGET
4 danau
12 Kab
6 Kab/Kota
19 Kab/Kota
15 kab/kota, 1 pergub
Padang, Januari 2016
KABID PEMBINAAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
,,.£!. NIP. 19631108199303 2 004
KASUBBID PEMBINAAN KONSERVASI WILAYAH PESISIR LAUT
YULI ASTUTI, SE, M.Si
NIP. 197207724 200212 2 003
I
PERJANJIAN KINERJA
SUBBID PEMBINAAN KONSERVASI SUMBER DAYA LAHAN TAHUN 2016
NO
1
2
3
SASARAN
Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hid up
IKLH
Persentase Capaian pelayanan informasi lingkungan hidup (rata-rata capaian SPM Prov dan kab/kota)
KEGIATAN
Peningkatan pemulihan kualitas Jingkungan hidup perkotaan (Adipura) dan Jmplementasi Gerakan Sumbar Bersih
Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumbar
INDIKATOR KINERJA TARGET
Persentase jumlah Kab/Kota yang ikut program Adipura 73,7%
Persentase peningkatan jumlah usulan caJon penerima 15% penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi
Persentase peningkatan Nagari!Kelurahan yang ikut program 5% Nagari/Kelurahan Bersih
Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah 15% yang terdata Tahun 2015
Terlaksananya penilaian Adipura dan Kecamatan dan Kelurahan 13 Kab/Kota, 12 Bersih Tk. Provinsi Kecamatan dan 14
Kelurahan
Jumlah daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina dan 2 daerah penyangga jumlah kab/kota yang dibina pengelolaan keanekaragaman kawasan konservasi, 4 hayatinya, jumlah peserta bimtek kehati kab/kota, 40 orang
-------Jumlah kab/kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan 19 kab/kota, 45 orang peningkatan implementasi konsep 3R, Jumlah peserta workshop bank sampah
Jumlah caJon yang dibina untuk diusulkan sebagai caJon penerima 8 org/kelompok Kalpataru
~- ---- - -- - -- --- -- ---- -. - -Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi 19 kab/kota
Jumlah nagari/kelurahan lokasi pelaksanaan sosialisasi, Jumlah 3 nagari/kelurahan di 3 peserta sosialisasi kab/kota, 120 orang
ANGGARAN
Rp 37 4.204.100
Rp 60.000.000
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Rp 70.000.000 Kelompok Peduli Lingkungan Hidup
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
6 Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan
JUMLAH
KABID PEMBINAAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
.,L NIP. 19631108 199303 2 004
Rp 50.000.00
Rp 75.000.000
Rp 80.000.000
Rp
Padang, Januari 2016
Pit. KASUBBID PEMBINAAN KONSERVASI
SUMBE)!~
DEVI HEN ORA. S.Si NIP. 198012312005011017
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lndeks pencemaran air sungai (IPA) 58< IPA< 66
lingkungan hidup dari usahalkegiatan
lndeks standar pencemaran udara (IPU) 82 < IPU < 90 2 Ditaatinya mekanisme, implementasi izin ling kung an Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan 50%
dan Kajian Lingkungan Hid up Strategis perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan
KEGIATAN ANGGARAN
Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan Hid up Rp 100.000.000
1---::-- ......................................................................................................................... """'"''""'"' ''' ''"""'''"""'"""''''''"' 2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha Rp 100.000.000
dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) 1---::-- ""'"'"'""""""'"'''"""'""'"'''"'""'"''"""''''"'''' '"'"'"'"'''"'"'"' '''" '"'"""' ''''''' """' '''''""""''''''"''''''''"'""""""' '' '
3 Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi Rp 225.000.000 I-:-··"'' ""'"" ' " ''"'"" ' '" ' '""'""''''''"""'"''""''''"'"''"'"' """''"""'""""'''' '" ' " "" '''' ""'" ' '"'"' ' ' ""''''''''"'"'""'"" "'"""''
4 Pengawasan Pengendalian terhadap Pengelolaan Rp 130.000.000 Lingkungan Usaha/Kegiatan
1---::-- "''''""""'''"'"''"'""'""""'"""'"'"'"' '''"""'"""''''"'''"'"' '""""""""'''"'"''""'' ""'""'""'' '"""""""""''""'''''"'"''" 5 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Rp 1.100.000.000
1---::-- "''"'""""''""""""''"""""''"'""""'"""""'"""'''''"'''"''"'""'""""""'' '"""""'' '""'"""'''"'"''"'"''''""'''''"'''' ''''''''' 6 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Rp _ 200.000.000
Penurunan Beban Pencemaran Sungai
JUMLAH
KEPALA BAPEDALDA PROVINSI
SUMATERA BARAT
Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
NIP. 19570803 198503 1 005
I Rp 1 .a55.ooo.ooo 1
Padang, Januari 2016
KABID PENGAWASAN, PENGENDALIAN KERUSAKAN
DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
;tJ--Ir. SITI AI~ M.Si
NIP. 19670928 199203 2 002
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LJNGKUNGAN TAHUN 2016
I No I SASARAN I JNDJKATOR KINERJA
1 Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lndeks standar pencemaran udara {IPU)
lingkungan hidup dari usaha/kegiatan
2 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan
Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan perizinan ling kung an sesuai peraturan perundang-undangan
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3 IKLH Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan wasdal kerusakan lingkungan, uji petik ke objek kegiatan serta wasdal kerusakan lingkungan ke objek kegiatan skala provinsi
Objek kegiatan yang dinilai pengelolaan lingkungan hidupnya
Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas udara ambiennya
NO KEGIATAN ANGGARAN
Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan Hidup Rp 100.000.000
f------c--- ................... .... ............... ................... .......... ........... .......... .. ....................................... ............... .............. ........... .... . 2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha Rp 100.000.000
dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) f------c--- ............ ........ .... .................................................. .......... .... .................... .................... .
3 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Rp 1.100.000.000
J u M LAH I Rp 2oo.ooo.ooo 1
I TARGET
82 < IPU < 90
50%
!------------7 kab/kota
15 objek
19 Kab/Kota
Padang, Januari 2016
KABID PENGAWASAN, PENGENDALIAN KERUSAKAN
INGKUNGAN
KASUBID PENGAWASAN PENGENDALIAN
KERUSAKAN LJNGKUNGAN
''·VIA~ M.SI NIP. 19660617 199803 2 001
I
..
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGAWASAN, PENGENDAUAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN UNGKUNGAN
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 T erkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lndeks pencemaran air sungai (IPA) lingkungan hidup dari usaha/kegiatan
2 IKLH Jumlah sungai yang dipantau
Terbentuknya kerjasama dan MoU antara stakeholders dalam penurunan beban pencemaran (limbah padat) pada sungai Batang Agam
Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan limbah B3 dan lim bah cair
INO KEGIATAN ANGGARAN
1 Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi Rp 225.000.000 ~ .................. ........................................................................................... .. .......... ............ .. ............. ... ..... ... ........ .. ...... .
2 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Rp 200.000.000 Penurunan Beban Pencemaran Sungai
~ ............. ................................ ..................................... ................................................................................. ........... .. 2 Pengawasan Pengendalian terhadap Pengelolaan Rp 130.000.000
Lingkunga~ Usaha/Kegiatan
JUMLAH I Rp 55s.ooo.ooo 1
TARGET
58< IPA < 66
6 sungai
Mou Satang Agam Pembentukan 2 klaster
wasdal Penanganan sampah
pad at pada 2 titik
12 kegiatan
Padang, Januari 2016
KABID PENGAWASAN, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
~ lr. SITI AISYAH. M.Si
NIP. 19670928 199203 2 002
KASUBID PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENCEMARAN UNGKUNGAN
ZULKIFLI. SH NIP. 195910011985011 001
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN INFORMASI LINGKUNGAN
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya peran serta stakeholder dalam Rasia keikutsertaan Sekolah dalam program Adiwiyata 3,42%
pengelolaan lingkungan hidup
Usaha/kegiatan peringkat biru proper yang mengalokasikan CSR 20% untuk pengelolaan LH
2 Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi
Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup
- Pelayanan informasi status mutu air 100% - Pelayanan informasi status mutu udara ambien 100% - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat 100% Persentase Kab/Kota yang capaian pelaksanaan SPM-nya > 20% 80%
KEGIATAN ANGGARAN
Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Rp 221.750.000 (SLHD)
·--::-- ......................................................................................................................... ...................................................... . 2 Pengembangan Sistim lnformasi Lingkungan Rp 120.000.000
c-,- ................................................................... ........ .. .... .. ........................................................................................... .. 3 Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Rp 135.000.000
Tampung Air Sungai - ............................................................................................................................................................. ..
4 Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Rp 60.000.000 Lingkungan (Penerapan CSR LH) _ .................................................................................................... .
5 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Rp 80.000.000 laboratorium terakreditasi
---:- ............................................ .................................................................................... .............................................. .. 6 Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rp 50.000.000
~ .............................................................................................................................................................................. .. 7 Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan Rp 530.000.000
(Adiwiyata)
JUMLAH I Rp 1.196.75o.ooo 1
Padang, Januari 2016
KEPALA BAPEDALDA PROVINSI
SUMATERA BARAT
KABID PENINGKATAN KAPASITAS
DAN INFORMASI LINGKUNGAN
~ -Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
NIP. 19570803 198503 1 005
/1 ~"" / lr. N.lsAR~ Nl~1003
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN INFORMASI LINGKUNGAN
TAHUN 2016
I No I SASARAN I INDIKATOR KINERJA
1 Meningkatnya peran serta stakeholder dalam Usaha/kegiatan peringkat biru proper yang mengalokasikan CSR
pengelolaan lingkungan hidup untuk pengelolaan LH
2 Persentase Capaian pelayanan informasi lingkungan Jumlah buku SLHD sumatera barat tahun 2015, draft buku data hidup (rata-rata capaian SPM Prov dan kablkota) SLHD sumatera barat tahun 2016, Jumlah buku SLHD kablkota
yang dinilai
Jumlah sungai yang ditetapkan penetapan status mutu air sungai lintas kabupaten/kota
Jumlah kegiatan CSR Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh perusahaan
Jumlah laboratorium lingkungan/laboratorium DAK yang dibina operasionalnya memenuhi persyaratan pada instansi lingkungan hid up kablkota
KEGIATAN ANGGARAN
Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Rp 221.750.000 (SLHD)
!--························································································································· ·············· ··· ···································· 2 Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Rp 135.000.000
Tampung Air Sungai !--················································ ····· ····································································
3 Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Rp 60.000.000 Lingkungan (Penerapan CSR LH)
1---c-- ............................................................ .................... .. ............................ .. ....... .. 4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Rp 80.000.000
laboratorium terakreditasi
JUMLAH I Rp 496.75o.ooo 1
I TARGET
20%
c~
80 set buku SLHD 2015, 1 draft buku data SLHD
2016
2 sungai (batang sinamar dan batang
mangor)
11 perusahaan
----------------- -131aboratorium
Padang, Januari 2016
KABID PENINGKATAN KAPASITAS
DAN INFORMASI LINGKUNGAN
SUBID AKREDITASI DAN PENINGKATAN
KAPASIT~NGAN
DESI WIDIA KUSUMA, S.Si
NIP. 19731105 199903 2 001
I
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN INFORMASIUNGKUNGAN
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 Meningkatnya peran serta stakeholder dalam Rasio keikutsertaan Sekolah dalam program Adiwiyata pengelolaan lingkungan hidup
2 Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup
- Pelayanan informasi status mutu air
- Pelayanan informasi status mutu udara ambien
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat
Persentase Kab/Kota yang capaian pelaksanaan SPM-nya > 80%
3 IKLH Jumlah sekolah yang dibina/dinilai dalam program adiwiyata tahun 2016
TARGET
3,42%
100% -
100%
100%
20% 50 sekolah
4 Jumlah paket pembuatan sistem informasi lingkungan ----··:-:-
1 paket aplikasi WebGIS
Persentase Capaian pelayanan informasi lingkungan hidup (rata-rata capaian SPM Prov dan kab/kota)
Jumlah Kab/Kota yang dibina pelaksanaan pencapaian SPM-nya 9 kab/kota
KEGIATAN ANGGARAN
1 Pengembangan Sislim lnformasi Lingkungan Rp 120.000.000 1--::--- ............................................................................................................................................................................... .
2 Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rp 50.000.000
1--::--- ............................................................................................................................. .................................................. . 3 Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan Rp 530.000.000
(Adiwiyata)
JUMLAH
KABID PENINGKATAN KAPASITAS
DAN INFORMASI LINGKUNGAN
~ ~ NIP. 19591212 198612 1 003
I Rp ?oo.ooo.ooo 1
Padang, Januari 2016
KASUBID EVALUASI DAN
NIP. 19680616 . 99303 1 004
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan 50% dan Kajian Lingkungan Hid up Strategis perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan
2 Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan 85%
hidup dan penaatan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat
3 IKLH Jumlah instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang dievaluasi 5 (lima) kabupaten/kota dalam pembinaan dan perizinan di bidang lingkungan hidup serta penerapan sanksi hukum lingkungan
Jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan 5 (lima) usaha dan/atau pembinaan dalam penerapan peraturan bidang lingkungan hidup kegiatan dan perizinan
Jumlah perizinan yang diterbirkan Kab/Kota 19 Kab/Kota -- ---
Jumlah kasus lingkungan hid up yang terfasilitasi 4 kasus, 2 objek penyelesaiannya, Jumlah pemilik kegiatan danlatau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum
NO KEGIATAN
Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan Rp
2 Penaatan Hukum Lingkungan Rp
I JUMLAH I Rp
Padang, Januari 2016
KABID TATA LINGKUNGAN DAN KASUBID PEMBINAAN HUKUM DAN
GKUNGAN nt..!HI"'IrN.NGKUNGAN
lr. YANTONIUS NIP. 19600108 198603 1003
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM UNGKUNGAN
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP)
sesuai peraturan perundang-undangan
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan
Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2 Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan
hidup dan penaatan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Sara!
KEGIATAN ANGGARAN
Penyelenggaraan AMDAL di Prov. Sum bar Rp 125.000.000 _ ,,,,,,, ............................................................. .. ............................ ............ ................................................................. ... .
2 Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan Rp 100.000.000 _ ,,,,,, ............................................................................................... .. ........................................... ............................... .
3 Penaatan Hukum Lingkungan Rp 120.000.000 _ ,, ...... ............................... ........................................ .. .................................... .. .. ............. .. ............. .. .......... .. .... .. ....... .
4 Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Pereneanaan Rp 65.000.000
JUMLAH I Rp 41o.ooo.ooo 1
Padang, Januari 2016
TARGET
70%
50%
40%
85%
KEPALA BAPEDALDA PROVINSI
SUMATERA BARAT
~
KABID TATA LINGKUNGAN DAN
~KUNGAN
Drs. ASRIZAL AS NAN, MM
NIP. 19570803 198503 1 005
lr. YANTONIUS
NIP. 19600108 198603 1 003
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang Ieiah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengimplementasikan Standar Operating Prosedur (SOP) sesuai
peraturan perundarig-undangan
Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2 IKLH Jumlah kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya
Jumlah kabupaten/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal-nya
Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dan/atau dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan
I No I KEGIATAN I ANGGARAN I 1 Penyelenggaraan AMDAL di Prov. Sum bar Rp 125.000.000
~ ........................................................................................................................... ................................................... Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan Rp 65.000.000
I I JUMLAH I Rp 1so.ooo.ooo 1
TARGET
70%
40%
8 (delapan) kabupatenlkota
4 (empat) kabupaten/kota
5 kab/kota
Padang, Januari 2016
KABID TATA LINGKUNGAN DAN
lr. YANTONIUS
NIP. 19600108 198603 1 003
PIAGAM PENGHARGAAN l'. t.Zl\t {\'iNl'I<JH 1.\ N 1.1 N\ i K U Nllt\N I Ill Hll' I )AN KY I 1\ JTAN AN
I' l·~ l'lll \U h. IN Ul >N t·:s t t\
I .H::ttl ' t ft<• t·: d 1 kn•• 1\ q ;:·,dn
GUBERNUR SUMATERA BARAT
ro:lptlill s ..... l•ttyfti
111 1!: II IN«~ KJ,rl .. I I I · ~I 11\\;~'.SI'I"':\ '.I~.,N'I.,II,, ,, \\7t, .lllt 2 0 I 0
.1\knred Lir\t.~k l.&llgun IJidup dun Kt:hutnnun,
BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Telp. (0752) 7055231
Fax. (0751) 445232