s umber hukum intern asional

7/28/2019 s Umber Hukum Intern Asional

1/64

SUMBER HUKUM

INTERNASIONAL


2/64

Definisi

o Hukum Internasional sebagai dasar perbuatanhukum dan hubungan hukumtransnasional/internasional/antar subyek-subyekhukum internasional (Material Dasarmengikatnya Hukum Internasional) Non Yuridis;

o Hukum Internasional sebagai dasarpenyelesaian sengketa transnasional(sengketa yang terjadi karena tidakterpenuhinya kewajiban) atau dimana kitamendapatkan ketentuan hukum yang dapat

diterapkan sebagai kaidah dalam satupersoalan yang konkrit (Formil) - Yuridis;

o Faktor apa yang membantu pembentukan hukumsebagai perwujudan atau gejala dalam kehidupan

bermasyarakat (Arti lain) Non Yuridis;


3/64

Sumber Hukum Internasional

Pasal 38 ayat (1) Statuta MahkamahInternasional :

a. Perjanjian Internasional;

b. Kebiasaan Internasional;c. Prinsip-prinsip / Asas-asas Hukum Umum;

d. Keputusan Pengadilan (Jurisprudensi) &Pendapat Para Sarjana Terkemuka (Doctrine)

Diluar Pasal 38 (1) MI tersebut ada sumberhukum internasional lain yang diakui dalamperkembangannya, yaitu KeputusanOrganisasi Internasional (Resolusi)


4/64

Perjanjian Internasional, HukumKebiasaan Internasional dan Prinsip/AsasHukum Umum merupakan Sumber HukumInternasional Primer.

Sedangkan, Jurisprudensi, Doktrin danResolusi merupakan Sumber Hukum

Internasional Sekunder.Mengapa perlu dibagi primer & sekunder?

karena setiap perbuatan hukum dan dasar

penyelesaiannya harus berdasarkanperjanjian internasional, hukum kebiasaaninternasional, asas-asas HI bila tidak adabaru menggunakan yang Sekunder.


5/64

Perjanjian Internasional


6/64

Pengertian Perjanjian

InternasionalKesepakatan antara subyek-

subyek Hukum Internasionaldalam bentuk tertulis,

tentang obyek tertentu dan

menimbulkan akibat-akibathukum tertentu.


7/64

Unsur UnsurPerjanjian Internasional1. Kesepakatan;

2. Subyek-subyek HI;

3. Tertulis;4. Obyek tertentu;

5. Menimbulkan akibat Hukum tertentu.


8/64

Pengertian Perjanjian Internasional menurut

Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang


Perjanjian Internasional adalah Perjanjian

dalam bentuk dan nama tertentu yangdiatur oleh hukum internasional yang

dibuat secara tertulis serta menimbulkan

hak dan kewajiban dibidang hukum publik.


9/64

Dasar Hukum


Undang-Undang No. 24 tahun

2000 tentang PerjanjianInternasional Nasional

The Vienna Convention on The

Law of Treaties 1969 & 1986; -Internasional


10/64

PerisitlahanPerjanjian Internasional

Treaty

Convention Charter

Statute

Agreement Agreed Minutes

Covenant

Pact

Arrangement

Modus Vivendi

Letters of Intent

Letters of Note Letters of

Change

Accord


11/64

Treaty,biasanya dipergunakan (secara tidakkonsisten) untuk suatu persetujuan yang sifatnya

lebih khidmad (the more solemagreement) misalnya seperti perjanjianperdamaian, aliansi, netralitas dan arbitrase.

Dalam Konvensi Wina 1969, Pasal-pasal yang

digunakan lebih banyak memakai treaty,walaupun nama perjanjian itu sendiri memakai

Konvensi. Di Indonesia seringkali diterjemahkansebagai Traktat.


12/64

Convention, biasanya digunakan untukPerjanjian Internasional yang bersifat Law

Making Treaty, yaitu Perjanjian Internasionalyang melahirkan kaidah-kaidah hukum

internasional baru. Dalam praktek istilah ini

paling sering digunakan oleh negara-negara.

Charter, lazim digunakan untuk perjanjianyang membentuk organisasi internasional,

seperti PBB.


13/64

Statute, dalam bahasa Indonesia disebut Statuta,misalnya dipakai nama Piagam oleh Mahkamah

Internasional (statute of the International ofjuctice) dan dipakai oleh Peradilan PidanaInternasional (ICC) denganRome Statute(Statuta Roma).

Agreement, dalam bahasa Indonesia disebutpersetujuan, lazim dipakai untuk perjanjian yangkurang penting dan biasanya bersifat bilateral.

Pact,dipergunakan untuk perjanjian yangmembentuk pakta pertahanan atau paktaperdamaian. Dalam praktek isitlah Pact ini jarangdigunakan pada saat ini.


14/64

Klasifikasi Perjanjian

Internasional


15/64

1. Subjek Perjanjian

InternasionalNegara negara

Negara Organisasi Internasional

Organisasi Internasional OrganisasiInternasional

Pemberontak - Negara


16/64

Yang berhak membuat Perjanjian

Internasional (dilihat dari Konstitusi):

Negara dengan Undang-Undang

Dasarnya;

Organisasi Internasional dengan

Anggaran Dasarnya;

Pemberontak dengan kesepakatan.


17/64

2. Jumlah Pihak

Dua (Bilateral)

Banyak (Multilateral)

Contoh: Biological Diversity 1992, Liability

Convention 1972, Perjanjian Pengelolaan

Selat Malaka antara Singapura Indonesia

Malaysia.


18/64

3. Sifat Pelaksanaan Menentukan (Dispositive Treaties)

Perjanjian yang begitu dilaksanakan begitu pulatujuan tercapai dengan sendiri dan perjanjiantersebut berakhir.

Contoh: Perjanjian batas negara (Indonesia Malaysia)

Melaksanakan (Executory Treaties)Perjanjian yang melaksanakan (proses & panjang),tujuan tercapai dalam jangka panjang sapai adakomitmen untuk mengakhiri.

Contoh: Perjanjian Ekstradisi (Malaysia Indonesia)tahun 1973 sekarang.

* Penerapannya harus memperhatikan Asas DoubleCriminality, artinya dike-2 negara harus sama-sama

dapat dipidana.


19/64

4. Bentuk Bentuk


Tertulis memiliki ketegasan,

kejelasan dan kepastian

hukum.Tidak Tertulis/Perjanjian

Internasional Lisan.


20/64

Perjanjian Internasional dalam

bentuk Tertulis, terdiri dari:

PI antar negara : cirinya dalam pembukaannyamenggunakan kata The States Parties

PI antar Kepala Negara :The High

Contracting Parties. PI antar Pemerintah : isinya lebih bersifat

teknis, dengan ciri The Government of

and The Government of PI antar Kepala Pemerintah dan Kepala

Negara.


21/64

Macam-Macam Perjanjian

Internasional ditinjau dari berbagai

Segi/Sudut Pandang

I. PI ditinjau dari segi jumlah negara

yang menjadi pihak

1. PI Bilateral

2. PI Multilateral

II. PI ditinjau dari segi kesempatan yang

diberikan kepada Negara untukmenjadi Pihak/Peserta

1. PI Khusus/Tertutup

2. PI Umum/Terbuka


22/64

III. PI ditinjau dari Kaidah Hukum

yang dilahirkan

1. PI yang melahirkan kaidah hukum

khusus bagi para pihak.

2. PI yang melahirkan kaidah hukum yangberlaku dalam kawasan.

3. PI yang melahirkan kaidah hukum yang

berlaku umum.


23/64

IV. PI ditinjau dari segi Bahasa yang

dirumuskan

1. PI yang dirumuskan dalam satu bahasa.

2. PI yang dirumuskan dalam dua bahasa

atau lebih, tetapi hanya satu bahasa sajayang sah/otentik.

3. PI yang dirumuskan dalam satu bahasa

atau lebih tetapi semua dianggap

sah/otentik.


24/64

V. PI ditinjau dari segi SubstansiHukum yang dikandung

1. PI yang seluruh pasalnya merupakanrumusan dari Kebiasaan Internasional.

2. PI yang rumusan pasalnya merupakan KaidahHukum yang baru.

3. PI yang rumusan pasalnya merupakanperpaduan antara Kebiasaan Internasionaldan Kaidah Hukum baru.


25/64

VI. PI ditinjau dari Ruang Lingkup

Berlakunya

1. PI Khusus

2. PI Regional

3. PI Umum/Universal

VII.PI ditinjau dari segi Pemrakarsanya

1. PI yang diprakarsai oleh Negara-Negara

2. PI yang diprakarsai oleh Organisasi

Internasional.


26/64

5. Fungsi Perjanjian Internasional dalam

Pembentukan Hukum Internasional

Treaty Contract

Bersifat kontraktual, artinya bahwa PI

sebagai hukum bagi para pihak (arti sempitPI = HI)

Law Making Treaties

PI yang membentuk HI, artinya bahwa

Wilayah dan Materi yang ada dalam PI

tersebut Luas dan Umum


27/64

6. Proses Pembuatan Perjanjian

Internasional

a. Dengan dasar hukum Konvensi Wina1969 & 1986, ada 2 proses:

1. 2 tahap, meliputi Perundingan danPenandatanganan.

2. 3 tahap, meliputi:1. Perundingan

2. Penandatanganan

3. Pengesahan, meliputi:

a) Ratifikasi (ratification)

b) Aksesi (accesion)

c) Akseptasi (acceptance)

d) Persetujuan (approval)


28/64

b. Menurut Undang-Undang No.

24 tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional:1. Tahap Penjajakan

2. Tahap Perundingan

3. Tahap Perumusan Naskah4. Tahap Penerimaan Naskah

5. Tahap Penandatangan

6. Tahap Pengesahan

2

T

A

H

A

P

3

T

A

H

A

P


29/64

Contoh:

Pertukaran Full Powers

RI

(Perdana Menteri)

Australia

(Perdana Menteri)

Pasal 11

UUDNRI 45

Jo. UU 24/2000

(Pelimpahan

Wewenang)

DEPLU DEPLUDiwakili oleh

MenluHarus melalui

Credentials/

Full Powers

(Surat Kuasa

Penuh)

Direktur Hankam Direktur Hankam


30/64

1. Perundingan:

a. Perencanaan Perumusan Naskah (draft)

b. Penerimaan Naskah Memberi paraf pada masing-masing naskah

Pulang mengakhiri perundingan supaya dikonsultasikan

pada masing-masing negara maksimal 1 x 24 jam.

Masih ada kemingkinan diubah

Misal Pasal x tidak setuju dapat diganti x

c. Pengesahan Naskah (final draft)

2. Penandatanganan (Direktur masing-masing

negara) Apa dengan penandatangan, rakyat dan RI (negara)

terikat?

Mengikat jika sudah dicantumkan dalam Lembaran Negara

Pengesahan


31/64

Pengesahan

Yang mengesahkan:

Presiden dan DPR (menurut UU No. 24 tahun 2000)

Presiden = Produk hukum Keppres (versi UU No.

24 tahun 2000 sekarang Perpres versi UU No. 10

tahun 2004)

Apa fungsi lembaga pengesahan?

Sebagai dasar hukum mengikat terhadap

rakyat.


32/64

Dalam UU 24 tahun 2000

6 bidang yang pengesahannyamenggunakan UU:

1. Masalah politik, perdamaian dan Hankam;

2. Perubahan wilayah dan penetapan wilayah;3. Perjanjian tentang kedaulatan dan hak berdaulat

4. HAM dan Lingkungan Hidup;

5. Pembentukan kaidah-kaidah hukum baru;

6. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Selain ke-6 bidang tersebut

pengesahannya menggunakan Keppres(Perpres)


33/64

Kapan perjanjian

internasional itu batal

& berakhirBatal1. Hilang/lenyapnya suatu negara;

2. Paksaan;3. Penipuan;

4. Bertentangan dengan asas Hukum

Internasional;

5. Muncul asas Hukum Internasional baru;

6. Pelanggaran terhadap Hukum Nasional;


34/64

Berakhir

1. Tujuan yang ada dalam perjanjian tercapai;

2. Habis waktu berlakunya perjanjian;

3. Komitmen dari masing-masing pihak untuk

mengakhiri Perjanjian Internasional;

4. Subyek punah;5. Dipenuhinya syarat-syarat untuk mengakhiri

Perjanjian Internasional;

6. Diadakan perjanjian kembali;7. Punahnya objek perjanjian.


35/64

Materi Perjanjian Internasional

1. Preamblea. Memuat dasar filosofis/latarbelakang;

b. Memuat dasar yuridis/hukum;

c. Memuat dasar politis/tujuan yang ingin dicapai;

2. Substansi (Hak & Kewajiban)

3. Prosedur (Pelaksanaan & Penegakan

(tidak selalu harus tercantum) )4. Penutup (Mulai berlaku, bahasa otentik,

dibuat tanggal, dibuat di)


36/64

HUKU M KEBIASAANINTERNASIONAL


37/64

PeristilahanAda 2 istilah yang biasanya digunakan

secara bergantian, yaitu:

1. Usage (Adat Istiadat)

2. Custom (Kebiasaan)


38/64

Adat Istiadat (Usage) merupakan tahapan

yang mendahului adanya kebiasaan

(Custom). Kebiasaan mulai apabila adat istiadat

berakhir.

Adat istiadat adalah suatu kebiasaan

bertindak yang belum sepenuhnya

memperoleh pengesahan hukum.

Adat istiadat bertentangan, namun kebiasaan

harus terunifikasi dan bersesuaian (self-consistent).

Kebiasaan, sebagaimana dimaksudkan oleh

hukum, adalah suatu adat istiadat yang


39/64


40/64

Kebiasaan sebagai Sumber Hukum

Ada 2 unsur, yaitu:

Perilaku (kebiasaan) itu merupakan fakta dari

praktek atau perilaku yang secara umum telah

dilakukan atau dipraktekan oleh negara-negara(the evidence of material fact);

Perilaku yang telah dipraktekan secara umum

tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat

internasional, telah diterima atau ditaati

sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai

hukum. (opinio juris sive necessitatis).

Di kit d t t h i b kti


41/64

Dimana kita dapat mengetahui bukti

adanya Hukum Kebiasaan Internasional?

Hukum kebiasaan internasional dapatdilihat dan diamati serta dibuktikaneksistensinya, misalnya dalam bentuk:

1. Perilaku atau tindakan pejabat-pejabat negara;

2. Perjanjian-perjanjian Internasional;

3. Perundang-undangan nasional negara-negara;

4. Putusan-putusan pengadilan internasional

maupun nasional;5. Tulisan-tulisan atau karya-karya yuridis para

sarjana;

6. Pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara.


42/64

Perilaku/tindakan Pejabat Negara

Perilaku negara-negara dilakukan oleh

pejabat-pejabatnya, dari perilaku-perilaku

tersebut sebagai cermin adanya

kebiasaan internasional;

Perilaku baik aktif maupun pasif.


43/64

Perjanjian-perjanjian Internasional

Jika dibuat perjanjian bilateral atau

multilateral mengenai hal tertentu,

kemudian negara-negara lain meniru dan

mengikutinya dengan jalan membuatperjanjian yang serupa, maka pokok

masalah yang dituangkan dan

dirumuskan dalam perjanjian-perjanjian itusebagai petunjuk tentang adanya atau

lahirnya hukum kebiasaan internasional.


44/64

Peraturan Perundang-undangan

Nasional Negara-negara

Dari perundang-undangan nasional yangmengandung aspek-aspek hukuminternasional, pengaturannya di dalam

perundang-undangan nasional tiap-tiapnegara terdapat kesamaan antara satudengan lainnya.

Adanya kesamaan ini menunjukan adanyaperilaku atau praktek yang sama antaranegara-negara mengenai masalah yangbersangkutan.


45/64

Contoh: Undang-undang Tentang Batas

Wilayah Negara, Undang-undang

Tentang Kewarganegaraan, Undang-undang Tentang Laut Teritorial, Undang-

undang Tentang Hak Lintas Damai,

Undang-undang Tentang Zona EkonomiEksklusif.


46/64

Putusan Badan PeradilanNasional dan Internasional Putusan pengadilan itu telah mempengaruhi

praktek dan perilaku negaranya masing-

masing.

Dari putusan-putusan tersebut dapat dilihat

bahwa negara-negara dalam kasus yang

sama tampak berperilaku sama, sehingga

dapat dikatakan disini ada hukum kebiasaaninternasional.


47/64

Tulisan-tulisan atau karya-karya yuridis para sarjana Dibatasi tulisan-tulisan yang isinya

menguraikan atau mengungkapkan fakta-fakta yang mempunyai nilai hukum

kebiasaan internasional, yakni sebagaipembenaran atas adanya perilaku ataupraktek negara-negara mengenai suatumasalah tertentu.

Bukan tulisan yang merupakan pendapatatau pandangan pribadinya mengenaisuatu persoalan tertentu.


48/64

Pernyataan-pernyataan pejabattinggi negara

Peristiwa yang sama atau sejenis, yang

terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu

yang berbeda-beda seringkali menimbulkan

reaksi yang sama dari negara-negara didunia.

Peristiwa yang sama berulang-ulang terjadi,

menimbulkan reaksi yang sama danberulang-ulang pula.


49/64

Prinsip-prinsip

Hukum Umum


50/64

Pengertian

Dalam Pasal 38 (1) sub c Statuta MI,dinyatakan bahwa:

The General Principles of Law

recognized by Civilized Nations

Artinya: Prinsip-prinsip hukum umum yang

diakui oleh bangsa-bangsa beradab.


51/64

Latar belakang

Ada 2 kelompok yang memberikanpemahaman yang berbeda:

1. Prinsip-prinsip umum hukum internasionalberanggapan apabila sub c tidakmenunjukan pada sumber-sumberhukum yang telah ada. (Luas)

2. Dengan adanya sub c maka Pengadilandituntut supaya menggunakan prinsip-prinsip hukum lokal yang telah dikenaloleh hampir seluruh bangsa dalamupayanya mengisi kekosongan hukum.(Terbatas)


52/64

Dilihat dari sisi fungsinya

Hukum Kebiasaan

Internasional

Asas HukumInternasional

dasar

masukan


53/64

Contoh:

Lex locus Intrasisi/Intrasito

Lex Locus Delictie

Par In Parem Not Habet Jurisdictionem

Lex Locus Contractus

Lex Locus Actie

Lex Destinasi Ius Soli & Ius Sanguinis

Reciprocity


54/64

Continuity Of Treaties

Procedure of Disputes Settlement (Litigasi

& Kooperasi (Non Litigasi))

Polluter Prevention Pays

Good Faith

Pacta Sunt Servanda

Freedom of High Seas

National Treatment Ne bis in idem


55/64

Jurisprudensi, Doktrin &

Resolusi(Sebagai Sumber Hukum

Internasional tambahan)


56/64

Sumber Hukum Internasional

TambahanFungsi: Ketentuan Hukum

Internasional bersifat membuktikan dan

mengembangkan ketentuan HukumInternasional Primer;

Arti: Ketentuan Hukum Internasionalyang berkembang mengikutikeberadaan masyarakat internasional.


57/64

Jurisprudensi

Putusan tidak hanya terbatas pada badan

peradilan nasional saja, seperti putusan

Mahkamah Internasional, Mahkamah Internasional

Permanen, badan-badan arbitrase internasional,

mahkamah Hak-hak Asasi Manusia, atau yang

lainnya, termasuk didalamnya putusan badan

peradilan nasional negara-negara, badanarbitrase internasional maupun badan peradilan

nasional lainnya yang mungkin ada dalam suatu

negara.


58/64

Dibagi 2 jenis:

1. Solution Paradigm

Harus ada putusan (Jalur Litigasi)

Contoh: Putusan MI PBB tentang penguasaanpulau Sipadan dan Ligitan, 2004.

2. Cooperative Paradigm

ADR (Alternative Disputes Resolution) atau Jalur

Non Litigasi. Contoh: Perundingan, Kesepakatan, Mediasi,

Konsiliasi, Jasa-jasa Baik, Rechtvinding.


59/64

Doktrin

Pendapat seorang atau beberapa parasarjana (dalam suatu komisi) yang

kemudian dikutip dan disetujui olehsarjana lain, yang kemudianberkembang menjadi suatu kesamaanpadangan para sarjana maupun

anggota masyarakat luas tentangmasalah yang diberi pendapat olehsarjana tersebut.


60/64

Doktrine Hukum Internasional

1. The Objective Sovereignty of a State

Doctrine;

2. The Objective Responsibility of a StateDoctrine;

3. Imputability Doctrine;

4. Culpa Doctrine.


61/64

Resolusi

Resolusi mengikat sebagai hukum bagiorganisasi internasional tersebut maupun

mengikat bagi negara-negara anggotanya; Resolusi (misal resolusi majelis umumPBB), ada yang lahir dengan suara bulatatau konsensus, ada yang lahir dengan

suara terbanyak, baik karena sejumlahmayoritas yang pro berhadapan denganminoritas yang kontra, atau ditengahnyaada yang abstain.


62/64

Bagaimana dengan negara yang kontradan abstain, apakah harus

mentaati/melaksanakan resolusi tersebut? Karena pada hakekatnya sikap kontra

atau abstain tersebut merupakanmanifestasi dari sikap politik negara

tersebut yang sedapat mungkin harus iapertahankan.

Dengan kondisi masyarakat internasional

yang koordinatif, maka tidak ada satupihakpun yang dapat memaksa negarayang kontra dan abstain tersebut.


63/64

Terhadap masalah tersebut, berdasarkanasas demokrasi yang juga berlaku bagi

masyarakat internasional, maka negarayang kontra dan abstain tersebut harusterikat pada resolusi tersebut.

Pandangan seperti ini menganalogikan

masyarakat internasional sepertimasyarakat nasional.

Tinggal apakah, negara yang kontra dan

abstain tersebut benar-benar mentaati atausetidak-tidaknya tidak bertentangandengan resolusi yang telah disepakati.


64/64

s umber hukum intern asional

Documents