o Senin o Rabu o Kamis Jumato Selasa o Sabtu 0 Minggu2 3

17 18 194 520

6 721 22

8 9 10 1123 24 25 26

12 @ 14 15 1627 28 29 30 31

OJan OPeb OSep OOkt ONov ODesoMar OJun .Jul 0AgsOApr OMe{

RUUPendidikan Tinggi Disahkan

Melanggar Otonomi Kampus danRawan Komersialisasi[JAKARTA] Meski masihmendapat resistensi dari ba-nyak kalangan, RancanganUndang-Undang PendidikanTinggi (RUU PT) tetap disah-kan menjadi undang-undang(VU) oleh DPR dalam rapatparipurna di gedung DPR, Se-.nayan, Jumat (13/7). Namun,UU tersebut .akan mendapatpenolakan dari dua kelom-pok, yakni kelompok antiko-mersialisasi pendidikan danpro-otonomi kampus.

Meski DPR mengklaimVU PT memberi otonomi pe-nuh kepada kampus, kalanganyang pro-otonomi kampusmenilai regulasi ini bisamengancam dan mengebiriotonomi kampus.

Sebab, masih ada celahperguruan tinggi diintervensi

pemerintah melalui peraturanpemerintah (PP), seperti di-atur dalam Pasal 64 Ayat (5)yang mengatur soal pendiriandan pencabutan izin perguru-an tinggi negeri (PTN) atauswasta (PTS). Dalam Pasal 66Ayat (3) juga disebutkan bah-wa dasar dan tujuan perguru-an tinggi untuk melaksanakanotonomi dievaluasi oleh men-teri pendidikan dan kebuda-yaan.

Sedangkan kelompok ke-dua yang antikomersialisasipendidikan menilai VU terse-but tidak memberi dampakapa-apa bagi masyarakat, ter-utama perluasan aksesmasyarakat miskin terhadappendidikan tinggi.

k, h.d.IIlI.11I > 5

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, Kewarganegaraan,dan Bahasa Indonesia.

Pasal59 Ayat (7) Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkatdiploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologitertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

_f'.as.al~4~yatJ5)_ .. ~~r~~ita~LP[l!gram,~ttJ.Qjs~il!l~i b~tu~ c!'~l!!I!~jlit~ QubllkAiLa~l!~c!'~Qle~Jem.~a..9a~~[e.dltC!.sLrn~!1~iri .Pasal74 Ayat (1) PTNwajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang

mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima"""-""---"---"_' ......P~E~..9~~~j~jL~Q.Persenjari sell!rtJl!._'!Ia.h.<!?i~~.baru.Y2_1!9.!l!~r.Ln:!ada!!.!~r~~pa[p'~~~s.~m.~!!.P.r.29.@!Il_s.!l!.Qi.__Pasal 76 Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang__________m___ .. ~l!r~!!.9J!l.a..!!lPJl~~.c~aekof!.Omiuntuk daQat menYrl.esaikan...s!~~yil..s.~.!!..~LQ~gil.~_p.~ril.tu!~f!.~ka~m!kc... _Pasal76 Ayat (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a.

beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi b. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan/atau c._ __ _ _ _ __ .!J!.tljama'!.da~ t~npa bunga yang waji~ilunasi setelah lulll! dan/a!au mem.£.erole.!J..~ekerjaan.Pasal89 A at (4) Pemerintah men alokasikan dana bantuan 0 rasional PTNdari an aran fun si endidikan.Pasal89 Ayat (5) Dana bantuan operasional PTNsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sekurang-kurangnya 30

ersen untuk enelitian di PTNdan PTS.Pasal90 Ayat (4) Perguruan Tinggi lernbaqa negara lain wajib: a. memperoleh izin Pemerintah b. berprinsip nirlaba c. bekerja

sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah dan d. mengutamakan dosen dan tenagake endidikan war a ne ara Indonesia.Peraturan elaksanaan dari UUini harus diteta kan alin lambat dua tahun terhW!!!g sejak UUdisahkan,Peraturan pemerintah tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTNbadan hukum ditetapkan palinglambat satu tahun setelah UUdlsahkan,

Sumber: RUU Pendidikan Tlnggi

Kllplng Humas Unpad 2012

dari baJaman 1

Melanggar Otonomi Kampus dan Rawan Komersialisasi

Pengamat pendidikan, Darma-ningtyas menyatakan UU PT terse-but hanya melegitimasi praktik ko-mersialiasasi PTN, terutama PTNyang berstatus badan hukum milik .negara (BHMN) yang selama inibebas menentukan biaya masukPTN tersebut. "Dengan UU ini, po-sisi PTN yang selama ini berstatusBHMN akan semakin kuat, karenadasarnya hukumnya bukan lagi se-kadar PP, tetapi lebih tinggi lagi,yakni VU,'; ujarnya.

Pandangan serupa disampaikanpengacara publik LBH Jakartayang ikut bergabung dalam KomisiNasional (Komnas) Pendidikan,Alghiffari Aqsa. Komnas Pendi-dikan menggelar aksi penolakan didepan gedung DPR menjelangpengambilan keputusan RUU ter-sebut.

Komnas Pendidikan, terdiridari antara lain, LBf{ Jakarta, Fe"derasi Guru Swasta Indonesia(FGSI), Paguyuban Pekerja Uni-versitas Indonesia (PPUI), YayasanLembaga Bantuan Hukum Indone-sia (YLBHI), BEM UniversitasIndonesia, Front Mahasiswa Na-sional (FMN), Lembaga Advokasidan Pendidikan Anak Marjinal(HMI MPO), Pusat Studi Hukumdan Kebijakan (PSHK), FORMA-SI-IISIP Jakarta, serta BEM fakul-tas dari UI' Universitas Negeri Ja-karta, dan Universitas PendidikanIndonesia. .

"Konsep badan hukum atauotonomi tidak ada ubahnya dengankonsep BHMN, seperti yang adadalam UU Badan Hukum Pendi-dikan yang telah dibatalkan Mah-kamah Konstitusi,' tegasnya.

Menurutnya, pembiayaan pen-didikan tinggi seharusnya diarah-kan menjadi lebih murah. Namun,VU PT justru memberikan otono-mi tak terbatas kepada PTN, se-hingga bisa menarik mina sebesar-besarnya dari masyarakat.

Persoalan pendidikan tinggi se-harusnya diselesaikan dengan pe-ningkatan anggaran. Rata-rata bia-ya operasional PTN adalah RV 500miliar sampai Rp 2 triliun per ta-hun. Artinya, pemerintah dan DPRharus puny a political will untukmenyiapkan dana Rp 50-70 triliundalamAPBN.

Pakar pendidikan dari Univer-sitas Negeri Jakarta (UNJ) AriefRachman menyatakan bisa merna-harni pro-kontra dalam menyikapipengesahan RVU PT. Menurutnya,selain mengkhawatirkan otonomikampus dan komersialisasi, hallain yang juga penting diperhatikanadalah kualitas pendidikan, mutu ---------------~--------------------------~-~

tuk bantuan tunjangan profesi do-sen, tunjangan kehonnatan profe-sor, serta investasi dan pengern-bangan. "Tidak benar PTS diabai-kan, PTS juga diberi bantuan. Be-danya hanya PTS tidak dapat biayaoperasional," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRMarzuki Alie kepada SP, Jumat(13/7), memastikan RUU Pendi-dikan Tinggi disahkan dalam rapatparipuma hari ini. "Sernua fraksisudah sepakat untuk mengesahkanRUU tersebut,' katanya.

Menurutnya, pendidikan di In-donesia harus dilaksanakan secaraadil. Artinya, pemerintah dan nega-ra wajib memberikan kesempatankepada anak-anak Indonesia yangpandai tetapi terkendala masaJahekonomi untuk melanjutkanpendidikan sampai ke perguruantinggi. .

"Pendidikan itu kan harus adil. .Harus adil itu artinya memberikankesempatan yang besar kepadaanak-anak Indonesia yang punyakemampuan untuk melanjutkan keperguruan tinggi, walaupun yangbersangkutan tidak mempunyai ke-cukupan atau kemampuan ekono-mi. Jadi harus lebih dibuka ruanguntuk itu,' ujarnya.

Ruang tersebut, lanjut Marzuki,harus bisa dilaksanakan oleh per-guruan tinggi negeri (PTN). "Me-nurut saya, wajib hukumnya untukmembuka ruang itu, seperti mem-berikan beasiswa kepada yang se-cara ekonomi tidak cukup, tetapisecara intelektual mempunyai ke-mampuan untuk mendapatkan pen-didikan yang lebih tinggi,' imbuh-nya.

Sedangkan, anggota Komisi XDPR dari Fraksi PDI Perjuangan,Dedy Gumelar berharap dengan di-undangkannya RVU tersebut, pen-didikan tinggi bisa terjangkau olehmasyarakat. "Kita ingin masyara-kat bisa menikmati pendidikantinggi yang terjangkau,' katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendi-dikan dan Kebudayaan Moham-mad Nuh menyatakan pengesahanRUU tersebut tidak tergesa-gesakarena sudah berulang kali dibahasdi DPR.

"Saat ini adalah waktu yang te-pat untuk mengesahkan RUU PT,karena harus ada kepastian hukurnsetelah UU BHP dibatalkan MKpada 2010. Bisa dibayangkan PTNBadan Hukurn Milik Negara masatransisinya habis pada akhir 2012.Tentu tidak akan ada payung hu-kum daJam pengelolaan, jika RUUini tidak disahkan," ujar Nub.[C-5/M-15/C-6]

penelitian dan pengabdian masya-rakat melalui tri dharma pergu-ruan tinggi, jangan sampai dikor-bankan.

"Memang ada yang takut oto-nomi kampus berkurang, terutamakampus berstatus BHMN, karenaselama ini punya otonomi dalampengelolaan dan pengumpulan da-na, lalu dikurangi setelah UU PTdisahkan. Namun, kekhawatiran i-tu hanya sesaat, sebab pemerintahpasti akan memikirkan bagaimanapayung hukum selanjutnya,' ujar-nya.

Sedangkan, pakar pendidikanHAR Tilaar mengatakan RVU PTsudah melupakan PTS. Padahal,peningkatan angka partisipasi ka-sar (APK) pendidikan tinggi seha-rusnya dimotori oleh PTS yangjumlahnya ribuan. "PTN hanya130, sedangkan PTS ada 2.700, ba-gaimana perkembangan Indonesiabisa cepat kalau hanya dimotorioleh PTN? Itulah yang seharusnyadiatur,' tegasnya.

Tak Mengulang Kesalahan BHPMenanggapi hal itu, kalangan

DPR dan pemerintah mengklaimUU yang terdiri dari 12 bab dan100 pasal tersebut tidak mengarah-kan perguruan tinggi menjadi ko-mersiaJ. DPR dan pemerintah men-janjikan RVU tersebut tidak meng-ulang kesalahan UU BHP. Sebalik-nya, VU PT justru melindungi ke-pentingan mahasiswa dari komer-siaJisasi pendidikan.

Ketua Panitia Kerja (panja)RVU PT dari Fraksi Partai GolkarSyamsul Bachri, Karnis (12m ma-lam, mengatakan pihaknya sudahmengakomodasi semua saran dankritik masyarakat.

"RUU PT mengatur pemerin-tah untuk bertanggung jawab ataspembiayaan PTN, sekalipun PTNmemutuskan untuk berubah bentukmenjadi PT Badan Hukum. Selainitu, PTN maupun PTS harus dike-lola berdasarkan prinsip nirlaba.Artinya, keuntungan PT harus dia-lokasikan kembali untuk kepen-tingan pendidikan," tegasnya.

Syamsul menjelaskan Pasal 83RUU PT mewajibkan pemerintahmenyediakan dana pendidikantinggi yang dialokasikan dalamAPBN. Dana pendidikan tinggiyang bersumber dari APBNdan/atau APBD dialokasikanuntuk PTN sebagai biaya operasio-naJ, dosen, dan tenaga kependidik-an, serta investasi dan pengern-bangan.

Sedangkan, dana APBN danAPBD buat PTS dialokasikan un-