S E M I L O K AS E M I L O K A

PENYUSUNAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANGRANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARAPENYELENGGARAAN NEGARA

Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IIIPusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IIISamarinda, 21 September 2007Samarinda, 21 September 2007

Disampaikan oleh:Disampaikan oleh:

Tri Widodo W. UtomoTri Widodo W. Utomo

AKUNTABILITASAKUNTABILITASAKUNTABILITASAKUNTABILITASProf. Dr. Miriam Budiardjo:

Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.

Menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks & balances system).

Hubungan MANDAN – MANDATARIS

AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas: Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja: Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA

AKIN

Instansi Pemerintah

Penyelenggara Negara

Lingkup eksekutif

Lihat rincian

PENYELENGGARA PENYELENGGARA NEGARANEGARA

PENYELENGGARA PENYELENGGARA NEGARANEGARA

Pejabat NegaraPejabat Negara, , Pimpinan dan pegawai Bank Indonesia, Pimpinan dan pegawai Bank Indonesia, Pegawai Negeri, Pegawai Negeri, Pimpinan dan anggota Dewan Pimpinan dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat dan pegawai pada komisi, Pejabat dan pegawai pada komisi,

badan atau lembaga negara lainnya,badan atau lembaga negara lainnya, Pejabat atau Pegawai pada BUMN / Pejabat atau Pegawai pada BUMN /

BUMD / BHMN.BUMD / BHMN.

PEJABAT NEGARAPEJABAT NEGARA Presiden, Wakil Presiden;Presiden, Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua & anggota MPR, DPR, DPD;Ketua, Wakil Ketua & anggota MPR, DPR, DPD; Menteri / pejabat yang setingkat, Jaksa Menteri / pejabat yang setingkat, Jaksa

Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan wakilnya;Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan wakilnya; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim

Agung serta Ketua, Wakil Ketua & Hakim pada Agung serta Ketua, Wakil Ketua & Hakim pada semua Badan Peradilan; semua Badan Peradilan;

Ketua, Wakil Ketua & anggota BPK; Ketua, Wakil Ketua & anggota BPK; Duta Besar;Duta Besar; Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil

Bupati dan Walikota / Wakil Walikota.Bupati dan Walikota / Wakil Walikota.

JENISJENIS22 AKUNTABILITAS: AKUNTABILITAS:JENISJENIS22 AKUNTABILITAS: AKUNTABILITAS:

Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan.

Akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan BPK.

Akuntabilitas hukum, dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum.

Akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan.

Prof. Bintoro Tjokroamidjojo:

JENISJENIS22 AKUNTABILITAS: AKUNTABILITAS:JENISJENIS22 AKUNTABILITAS: AKUNTABILITAS:

Akuntabilitas keuangan (financial accountability).

Akuntabilitas administrative (administrative accountability).

Akuntabilitas kebijakan public (policy decision accountability).

B. Guy Peters:

JENISJENIS22 AKUNTABILITAS: AKUNTABILITAS:JENISJENIS22 AKUNTABILITAS: AKUNTABILITAS:

Akuntabilitas Eksplisit.

Pertanggungjawaban pejabat negara manakala diharuskan untuk menjawab / memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Akuntabilitas Implisit

Segenap aparatur negara secara implisit bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat.

Dadang Solihin:

SCOPE AKUNTABILITASSCOPE AKUNTABILITASSCOPE AKUNTABILITASSCOPE AKUNTABILITAS

AkuntabilitasPenyelenggaraan

Negara

Lembaga2 Negara

Fungsi2Negara

Obyek

Substantif

ESENSI AKUNTABILITASESENSI AKUNTABILITASESENSI AKUNTABILITASESENSI AKUNTABILITAS

Hak memperoleh pelayanan & perlakuan yang layak. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi

mengenai penyelenggaraan negara; Hak diikutsertakan dalam merencanakan kinerja

program / kegiatan pemerintah / Penyelenggara Negara.

Hak menilai pencapaian kinerja pelayanan publik. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara

bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan

Hak memperoleh perlindungan hukum.

Jaminan pemenuhan & penghormatan Jaminan pemenuhan & penghormatan HAKHAK22 Masyarakat: Masyarakat:

ESENSI AKUNTABILITASESENSI AKUNTABILITASESENSI AKUNTABILITASESENSI AKUNTABILITAS

Menyusun Rencana Kinerja dan menyampaikan pada masyarakat diawal setiap tahun anggaran.

Melakukan pengukuran pencapaian kinerja dan menyampaikan hasilnya pada masyarakat diakhir tahun.

Melakukan pengukuran kepuasan masyarakat dan menyampaikan hasilnya atas program yang dijalankan.

Memberikan tanggapan thd pengaduan & kebutuhan masyarakat.

Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen (kontrak sosial) baru.

Jaminan pelaksanaan KEWAJIBAN Jaminan pelaksanaan KEWAJIBAN Penyelenggara Negara:Penyelenggara Negara:

Model Akuntabilitas di New Model Akuntabilitas di New ZealandZealand

Accountability should be Accountability should be associated to & combined with ..associated to & combined with ..

Accountability should also be Accountability should also be associated to & combined with ..associated to & combined with ..

INFORMATION DISCLOSUREDELIVERING PEOPLE’S RIGHT TO KNOW

AND TO CONTROL– Open Government

INFORMASI – KONTROL INFORMASI – KONTROL Official information actOfficial information act Thailand: wajib Thailand: wajib

menginformasikan akses informasi pasif atas menginformasikan akses informasi pasif atas permintaan masyarakat dalam jangka waktu permintaan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.tertentu.

RUU RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, RUU Kerahasiaan Negara, dan RUU Intelejen Negara

UU No. 7/1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.UU No. 7/1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan. PP No. 68/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

PP No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ESENSI LAIN AKUNTABILITASESENSI LAIN AKUNTABILITASESENSI LAIN AKUNTABILITASESENSI LAIN AKUNTABILITAS

Hak publik untuk membaca dan mendapatkan dokumen resmi (official document).

Hak aparatur penyelenggara negara, termasuk aparatur pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang apa yang ia ketahui kepada siapapun (freedom of expression of civil servant)

Hak aparatur penyelenggara negara untuk menyampaikan informasi / dokumen kepada media massa.

Hak publik dan media massa untuk menghadiri persidangan (access to court hearings)

Hak publik dan media massa untuk hadir pada pertemuan-pertemuan resmi parlemen (Swedish Parliament), Municipal Assembly, dan Country Council.

Jaminan pemenuhan & penghormatan Jaminan pemenuhan & penghormatan HAKHAK22 Publik: Publik:

Tantangan RUU Tantangan RUU AkuntabilitasAkuntabilitas

Tantangan RUU Tantangan RUU AkuntabilitasAkuntabilitas

Menjadi Menjadi Umbrella ActUmbrella Act konsep & kebijakan konsep & kebijakan ttg akuntabilitas merujuk pada RUU, ttg akuntabilitas merujuk pada RUU, termasuk Inpres No. 7/1999.termasuk Inpres No. 7/1999.

Hindari area abu-abu yg mengakibatkan Hindari area abu-abu yg mengakibatkan persoalan multi tafsir dan tidak terukur.persoalan multi tafsir dan tidak terukur.

Pengaturan ttg Sanksi: moral, administratif, Pengaturan ttg Sanksi: moral, administratif, atau pidana?atau pidana?

Hindari kemungkinan tumpang tindih Hindari kemungkinan tumpang tindih dengan RUU Adm. Pemerintahan, dan dengan RUU Adm. Pemerintahan, dan overlap dalam penerapan RUU overlap dalam penerapan RUU Akuntabilitas, misalnya antara KON / KOD, Akuntabilitas, misalnya antara KON / KOD, Badan Peradilan, atau Instansi Pemerintah Badan Peradilan, atau Instansi Pemerintah ((upaya administratifupaya administratif).).

Perangkat Pendukung Indikator Perangkat Pendukung Indikator AkuntabilitasAkuntabilitas

SOP penyelenggaraan urusan SOP penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan SPM. SPM.

Mekanisme pertanggungjawaban.Mekanisme pertanggungjawaban. Laporan berkala (triwulan, Laporan berkala (triwulan,

semester, tahun, 5 tahun, akhir semester, tahun, 5 tahun, akhir jabatan).jabatan).

Sistem pemantauan & pengawasan Sistem pemantauan & pengawasan kinerja.kinerja.

Mekanisme Mekanisme reward and punishmentreward and punishment..

MENGAPA IMPLEMENTASI MENGAPA IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS SULIT?AKUNTABILITAS SULIT?

Tidak jelasnya tupoksi lembaga dalam menjabarkan Tidak jelasnya tupoksi lembaga dalam menjabarkan visi, tujuan dan indikator kinerja organisasi.visi, tujuan dan indikator kinerja organisasi.

Lemahnya komitmen aparat dalam membuat laporan Lemahnya komitmen aparat dalam membuat laporan akuntabilitas.akuntabilitas.

Belum terbangunnya etika pemerintahan thd Belum terbangunnya etika pemerintahan thd pertanggungjawaban dan hak publik.pertanggungjawaban dan hak publik.

Sistem pelaporan akuntabilitas belum mengandung Sistem pelaporan akuntabilitas belum mengandung penghargaan dan sanksi.penghargaan dan sanksi.

Belum memadainya kesadaran masyarakat untuk Belum memadainya kesadaran masyarakat untuk sebagai sebagai pressure grouppressure group dalam mendorong dalam mendorong implementasi akuntabilitas oleh penyelenggara negara.implementasi akuntabilitas oleh penyelenggara negara.

( Dadang Solihin )

Accountability should also be Accountability should also be associated to & combined with ..associated to & combined with ..

CORRUPTION

Equation for Equation for CorruptionCorruption

Equation for Equation for CorruptionCorruption

C = corruptionC = corruption

D = discretionD = discretion

M = monopolyM = monopoly

A = accountabilityA = accountability

C = D + M – A

change system

be accountable

Better society

Public Participation &

Control

Policy &

InstitutionalB

uilding

Memperhatikan Etika. Terbuka.

Bebas dan bersih dari Korupsi.

Penyelenggara Negara Penyelenggara Negara AKUNTABEL, jika (minimal):AKUNTABEL, jika (minimal):

KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN

Terima Kasih … Terima Kasih … Selamat menunaikan Selamat menunaikan

ibadah puasa, mohon maaf ibadah puasa, mohon maaf lahir batin.lahir batin.