• RUU ini akan menghapus UU RI Nomor 8 Thn1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

• Pemerintah & DPR “berambisi” segeramengesahkan RUU bermasalah ini, akhirMaret 2013.

• Padahal banyak sekali Ormas yg menolak RUUini; diantaranya: NU, Muhamadiyah, HTI, DDII,Tokoh-tokoh Agama dll.[www.metrotvnews.com]

• Sangat terasa adanya keinginan/ bahkan nafsurepresi (penindasan) untuk mengekangmasyarakat.

• Hal itu dituangkan dalam definisi Ormas, asas,syarat pendaftaran, pengaturan bidangkegiatan, larangan dan sanksinya.

• Dalam pasal 2 dinyatakan: “Asas Ormas adalah Pancasila &UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta dapatmencantumkan asas lainnya yg tidak bertentangan denganPancasila & Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945.”

• Padahal Asas tunggal adalah alat memberangus Ormas ygkritis pada masa ORBA, dan bertentangan dengan spiritReformasi itu sendiri.

• Artinya DPR & Pemerintah menghendaki NEO ORBA ygKejam.

• UU Parpol saja, tidak secara jelas mengusungspirit asas tunggal. Kenapa RUU Ormas justrumengusung spirit asas tunggal ala Orba itu?Apakah ini menjadi “pembalasan” PartaiPolitik terhadap Ormas yg selama ini bersikapkritis terhadap Parpol, DPR dan Pemerintah ygkorup?

• Pasal 1 ayat 1 dinyatakan definisi Ormas: “…organisasi ygdidirikan & dibentuk oleh masyarakat secara sukarelaberdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,kepentingan, kegiatan, & tujuan untuk berpartisipasi dlmpembangunan demi tercapainya tujuan NKRI ygberdasarkan Pancasila”.

• Definisi ini mencakup semua organisasi di masyarakat,termasuk Ormas Islam (kecuali Parpol dan organisasi sayapParpol).

• Ini menunjukkan ambisi untuk mengontrol semua dinamikaorganisasi di masyarakat.

• Pada Pasal 4: “Ormas bersifat sukarela, sosial,mandiri, nirlaba, demokratis, & bukan merupakanorganisasi sayap partai politik”.

• Jika terhadap Ormas pengawasan & kontrol begituketat & represif. Lantas, mengapa organisasi sayappartai politik dikecualikan dari RUU Ormas?

• Bahkan organisasi sayap politik, tidak sedikitpuntercakup dalam UU Parpol, UU Yayasan, & UUPerseroan.

• Pada Pasal 7 tentang kegiatan Ormas, dari 16bidang kegiatan Ormas, tidak ada satu punmenyebutkan bidang Politik.

• Dengan begitu artinya, Ormas tidak bolehmelakukan: (1) aktifitas politik; (2) mengkritisiPemerintah; (3) demonstrasi mengkritisikebijakan pemerintah, & aktifitas-aktifitas politiklainnya.

• Pasal 38 (2): Keuangan Ormas sebagaimanadimaksud ayat (1) harus dikelola secara transparan &akuntabel.

• Pasal 39 (1): Dalam hal Ormas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a & huruf bmenghimpun & mengelola dana dari anggota &masyarakat, Ormas wajib membuat laporanpertanggungjawaban keuangan sesuai denganstandar akuntansi secara umum atau sesuai denganAD dan/atau ART.

• Pasal tadi tidak menjelaskan, laporan pertanggung-jawaban tsb diserahkan kepada siapa? Jika kepadaPemerintah, mau diapakan oleh pemerintah, & apakonsekuensi dari laporan itu? Jika dari APBN, APBD/asing wajar saja harus dilaporkan kepada Pemerintah.Tapi jika berasal dari anggota, untuk apa dilaporkankepada pemerintah?

• Bukankah sudah ada aturan terkait yayasan di dalamUU tentang Yayasan, Juga sudah ada aturan di UUKeterbukaan Informasi Publik.

• Pada pasal 16: Ormas tidak berbadan hukum harusmendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dariPemerintah (Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota) agarbisa menjalankan aktivitasnya.

• Syarat SKT: (1) punya AD/ART /akta pendirian yg dikeluarkanoleh notaris yg memuat AD/ART; (2) program kerja; (3)kepengurusan; (4) surat keterangan domisili; (5) Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas; (6) surat pernyataanbukan organisasi sayap partai politik; (7) surat pernyataantidak dlm sengketa kepengurusan/perkara pengadilan; (8) dansurat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

• Itu artinya, kelompok arisan, majelis taklim, paguyuban &organisasi lainnya harus mendapat SKT untuk bisaberaktifitas.

• Jika tidak punya SKT maka tidak boleh melakukankegiatan.

• Ketentuan ini seolah mengatakan, silahkan berserikat &berkumpul asal memiliki SKT yg ditentukan olehPemerintah.

• Jadi sama saja mengatakan, silahkan berserikat &berkumpul asal mendapat persetujuan dari pemerintah.

• RUU ini menjadikan semua Organisasi baik berbadanhukum (yayasan & perkumpulan) atau tidak berbadanhukum, dengan semua ragamnya, berada dalamkontrol & pengawasan pemerintah (KesbangpolKemendagri).

• Pengawasan Pemerintah (Pasal 58) berupapemantauan dan evaluasi, hasilnya akan dijadikandasar tindakan terhadap Ormas.

• Jika melanggar larangan (Pasal 61) bisa dijatuhisanksi oleh pemerintah tanpa harus melalui putusanpengadilan.

• Itu artinya, semua Ormas akan dikontrol pemerintahagar bisa sesuai keinginan Pemerintah.

• Ini akan mengembalikan kontrol dan represi Orbayang sudah susah payah direformasi.

• Pasal 61 (3) c: “Ormas dilarang menerima sumbanganberupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana puntanpa mencantumkan identitas yg jelas.”

• Pasal ini mengancam keberadaan organisasi sosial &organisasi keagamaan: yayasan yatim piatu, panti suhan, ygbiasa menerima donasi tanpa identitas jelas.

• Dengan ini, kegiatan pengumpulan donasi di jalan-jalanmisalnya untuk membantu korban bencana, membangunfasilitas umum, masjid dan sebagainya, tidak bisa lagidilakukan kecuali pemberi donasi mencatumkan identitasyang jelas. Larangan ini akan bisa mematikan jiwa filantropimasyarakat Indonesia.

• Dalam pasal tercantum: kegiatan yg membahayakankeutuhan & keselamatan NKRI; menyebarkan permusuhanantrasuku, agama, ras & golongan; memecahbelahpersatuan & kesatuan bangsa; mengganggu ketertiban.Namun kriteria, & siapa yg memutuskan? Tidak Jelas!

• JIka dikaitkan pasal 58 (bentuk pengawasan olehPemerintah) & pasal 62 (sanksi), dapat dipahami bahwasemua itu tergantung kepada Pemerintah.

• Jika demikian sikap kritis kepada pemerintah, Ormas ygmembongkar kejahatan negara, bisa dianggapmembahayakan keselamatan negara; atau dianggapmelakukan kegiatan yg mengancam, mengganggu,dan/atau membahayakan keutuhan & kedaulatan NKRI.

• Pasal 61 (6): “Ormas dilarang melakukan kegiatanapabila tidak memiliki seurat pengesahan badanhukum atau tidak terdaftar pada pemerintah ataupemerintah daerah.”

• Sementara Ormas yg tidak memenuhi syaratmenapat SKT harus memberitahukan keberadaannyakapada pemerintahan setempat sesuai domisilinya.

• Lalu apa artinya memberitahukan keberadaannyakalau tidak boleh beraktifitas?

• Kekuasaan menjatuhkan sanksi ada di pemerintah (ataupemerintah daerah): (1) sanksi administratif surat peringatantertulis; (2) penghentian bantuan/ hibah, (3) sanksi penghentiankegiatan (sementara), paling lama 1 (satu) tahun; (4) pencabutanSKT; (5) dan pencabutan pengesahan badan hukum.

• Peradilan hanya dilibatkan pemerintah (atau pemerintah daerah)pada saat menjatuhkan sanksi pembubaran ormas berbadanhukum.

• Selain hal itu, semuanya tergantung pemerintah. Ini membukapeluang disalah gunakan demi kekuasaan & bisa melahirkankembali represi pemerintah, sebab semua itu dikaitkan denganlarangan pada pasal 61 yg tolok ukur dan kriterianya sangatlonggar dan bisa tergantung pada selera pemerintah.

• Dengan demikian, RUU itu adalah ancaman bagiumat, pintu kembalinya pemerintahan otoriter,pemerintahan represif.

• Fitnah-fitnah terhadap Ormas & kelompokmasyarakat yg pernah terjadi pada masa Orde Baruyg telah menimbulkan trauma di masyarakatmungkin sekali akan kembali.

• Atas dasar semua itu, maka RUU ini harus dihentikanpembahasannya dan ditolak.