rumusan tertulis · web viewsebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan...
TRANSCRIPT
MODUL PERKULIAHANKEWARGANEGARAAN
SEMESTER GENAP 2016/2017
POKOK BAHASAN :PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA
FAKULTAS PROGRAM STUDI TATAP MUKA KODE MK DISUSUN OLEH
EKONOMI DAN BISNIS
MANAJEMEN 03
90003 RANI PURWANTI KEMALASARI SH.MH
Abstract Kompetensi
Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Pancasila dan Implementasinya.
Mahasiswa mampu memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional, bersikap kritis dalam mengkaji Pancasila dalam Implementasinya.
2016 1 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
A. Masa Penjajahan Belanda B. Masa Penjajahan Jepang.C. Proses Perumusan Pancasila Sebagai Ideologi Negara.D. Implementasi Pancasila Era Kemerdekaan.
1. Implementasi Pancasila di Masa Orde Lama.2. Implementasi Pancasila Era Orde Baru.3. Implementasi Pancasila di Era Reformasia. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasib. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum. c. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik. d. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi.e. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi kehidupan Kampus. f. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hak Asasi Manusia.
2016 2 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
MODUL 3
PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA
Mater
A. Masa Penjajahan Belanda. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya adalah orang-orang Portugis.
Pada akhir abad ke-XVI, Bangsa Belanda datang pula ke Indonesia. Untuk menghindarkan
persaingan diantara mereka sendiri, kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang
yang bernama Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde
Oostindische Compagnie atau VOC), yang dikalangan rakyat Pribumi dikenal dengan istilah
‘kompeni’. Praktek yang dijalankan VOC banyak disertai dengan paksaan dan kekerasan
sehingga rakyat Pribumi mulai mengadakan perlawanan. Perlawanan tersebut diantaranya di
Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645). Sultan Agung berupaya
mengadakan perlawanan dan menyerang Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1929, walaupun
tidak berhasil meruntuhkan VOC namun Gubernur Jendral J.P Coen tewas dalam serangan
Sultan Agung tersebut.
Makasar yang memiliki kedudukan yang sangat vital di bagian Indonesia Timur, juga
berhasil dikuasai Kompeni Belanda pada tahun 1667. Atas dasar tersebut, timbullah
perlawanan dari rakyat Makasar dibawah pimpinan Sultan Hasanudin. Menyusul pula
perlawanan di wilayah Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtoyoso, dapat ditundukkan
pula oleh Kompeni Belanda pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di
Jawa Timur pada akhir abad ke XVII nampaknya tidak mampu meruntuhkan kekuasaan
Kompeni Belanda.
Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang terpencar-pencar dan tidak
memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami kegagalan sehingga banyak menimbulkan
korban bagi anak-anak bangsa. Perlawanan fisik terhadap penjajah telah timbul dimana mana. Tetapi perlawanan itu dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita secara sendiri-
2016 3 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional, bersikap kritis dalam mengkaji Pancasila dalam Implementasinya
sendiri. Karena belum adanya koordinasi inilah, maka perlawanan itu belum berhasil mengenyahkan penjajah.
Perjuangan Bangsa Indonesia yang bersifat fisik melawan penjajah ternyata belum
berhasil. Berdasarkan pengalaman sejarah, sejak awal Abad-20, perlawanan Bangsa Indonesia
mengalami perubahan, yang tadinya bersifat fisik kemudian dirubah dengan cara berorganisasi. Era kebangkitan nasional ditandai dengan bermunculan beberapa organisasi
sosial, politik, dan keagamaan antara lain Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij serta peristiwa Sumpah Pemuda.
B. Masa Penjajahan Jepang.Pada tanggal 10 Mei 1940, dalam Perang Dunia ke-II, Belanda mengalami kekalahan karena
diserbu oleh tentara NAZI Jerman. Janji Belanda mengenai Indonesia Merdeka dikemudian
hari, pada kenyataannya hanyalah kebohongan belaka bahkan hingga akhir masa
pendudukannya. Setelah Belanda menyerah, Jepang kemudian masuk ke Indonesia dengan
Propaganda “Jepang memimpin Asia, Jepang adalah saudara tua bangsa”. Namun demikian,
pada saat Jepang masuk ke Indonesia, Jepang juga sedang terlibat dalam dalam Perang
Dunia Ke-II melawan Tentara Sekutu ( Amerika, Inggis, Rusia, Perancis dan Negara sekutu
lainnya). Pada Tahun 1943-1944, Jepang mengalami kekalahan disemua medan pertempuran.
Jepang kemudian membuat propaganda kembali kepada rakyat Indonesia agar membantu
Jepang untuk memenangkan perang melawan Tentara Sekutu. Pada tanggal 7 September
1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, apabila Jepang memenangkan perang.
Namun dalam kenyataannya Jepang sudah tidak mungkin lagi memenangkan perang melawan
Tentara Sekutu, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang kembali mengulangi janji
kemerdekaannya pada bangsa Indonesia dengan membentuk suatu badan yang mempelajari
hal-hal yang diperlukan bagi Negara Indonesia merdeka. Badan tersebut yaitu Dokuritu Zyunbi
Tioosakai atau Badan Penyelidik Usaha Usaha Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ).
C. Proses Perumusan Pancasila Sebagai Ideologi Negara.1. Badan Penyelidik Usaha Usaha Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ).
2016 4 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
Meskipun Pancasila saat itu belum dirumuskan, namun munculnya organisasi organisasi di era kebangkitan nasional yaitu Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij dan puncaknya adanya Sumpah Pemuda, secara garis besar mencerminkan nilai nilai Sila Ketiga Pancasila yakni nilai nilai persatuan untuk mencapai kemerdekaan.
a. Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha Usaha Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) yang Pertama. BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung
(K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan ketua muda Fuku Kaicoo Ichibangase (orang
Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang yaitu sebagai berikut :
Nama Nama Anggota BPUPKI
1. Ir. Soekarno 31. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
2. Mr. Muhammad Yamin 32. Liem Koen Hian
3. Dr. R. Kusumah Atmaja 33. Mr. J. Latuharhary
4. R.Abdulrahim Pratalykrama 34. Mr. R. Hindromartono
5. R. Aris 35. R. Soekardjo Wirjopranoto
6. K. H. Dewantara 36. Hadji Ah. Sanoesi
7. K.Bagus H.Hadikusuma 37. A.M. dasaat
8. M.P.H. Bintoro 38. Mr. Tan Eng Hoa
9. A.K. Moezakir 39. Ir.R.M.P. soerachman
10. B.P.H. Poerbojo 40. R.A.A. Soemitro Kolopaking Tjokroadisurjo
11. R.A.A. Wiranatakoesoema 41. K.R.M.T.H. Woeryaningrat
12. Ir.R. Asharsoetedjo Moenandar 42. Mr. A. Soebardjo
13. Oeij Tjiang Tjoei 43. Prof. Dr. R. Djenal Asiki Widjayakoesoema
14. Drs. Moh. Hatta 44. Abikoesno
15. Oey Tjong Hauw 45. Parada Harapan
16. H. Agus Salim 46. Mr. R.M. Sartono
17. M.Soetardjo kartohadikusumo 47. K.H.M. Mansoer
18. R.M.Margono Djojohadikusumo 48. K.R.M.A. sosrodiningrat
19. K.H. Abdul Halim 49. Mr. Soewandi
20. K.H. Masjkoer 50. K.H.A. Wachid Hasyim
21. R. Soedirman 51. P. F. Dahler
22. Prof. Dr. P.A.H. Djayadiningrat 52. Dr. Soekiman
23. Prof. Dr. Soepomo 53. Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro
24. Prof. Ir. Roeseno 54. R. Oto Iskandar Dinata
25. Mr. R.P. Singgih 55. A. Baswedan
26. Mr.Ny. Maria Ulfah Santoso 56. Abdul Kadir
27. R.M.T. A. Soejo 57. Dr. Samsi
28. R. Ruslan Wongsokusumo 58. Mr. A.A. Maramis
29. R. Soesanto tirtoprodjo 59. Mr. Samsoedin
2016 5 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
30. Ny. R.S.S. Soemario 60. Mr. R. Sastromoeljono
Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan
dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam
usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Masa Sidang BPUPKI yang pertama
diselenggarakan dalam waktu tiga hari yaitu tanggal 29 Mei 1945 ( Pidato Muh.Yamin ), Tanggal 31 Mei 1945 ( Pidato Prof.Soepomo ) dan 1 Juni 1945 ( Pidato Ir.Soekarno ).1). Sidang Hari Pertama, 29 Mei 1945 ( Pidato Muh.Yamin ).
Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei 1945 beberapa
anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai konstitusi dan rancangan dasar
Negara Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin
menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun
secara tertulis.
Rumusan Pidato : Baik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam presentasi lisan Muh Yamin mengemukakan lima rancangan dasar negara yaitu :1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri ke-Tuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat.
Rumusan TertulisSelain usulan lisan, Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan
dasar negara cazaaa yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia.
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .
2). Sidang hari kedua BPUPKI - 31 Mei 1945 ( Pidato Prof.Soepomo ).Pada sidang hari kedua tanggal 31 Mei 1945, Prof. Soepomo mendapat kesempatan untuk
berpidato. Dalam pidatonya, Prof Soepomo menguraikan panjang lebar tentang teori teori
kenegaraan secara yuridis, politis dan sosiologis serta syarat-syarat berdirinya negara, bentuk
2016 6 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
negara, bentuk pemerintahan dan hubungan antara negara dan agama. Prof. Dr.Mr Soepomo
juga mengajukan dasar negara Indonesia Merdeka yaitu sebagai berikut :
1. Persatuan ( persatuan hidup ).
2. Kekeluargaan.
3. Keseimbangan lahir batin.
4. Musyawarah.
5. Semangat gotong royong ( keadilan Sosial ).
3). Sidang hari ketiga - 1 Juni 1945 ( Pidato Ir Soekarno ). Selain Muh Yamin, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara,
diantaranya adalah Ir Sukarno. Usul Ir Soekarno disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian
dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga
buah usulan dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula-lah
yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar)
pada rumusannya ini atas saran dari seorang ahli bahasa. Oleh karena itu rumusan Sukarno
disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila.
Rumusan Pancasila ( Lima Dasar )1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan .
3. Mufakat atau demokrasi .
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan yang berkebudayaan ( Ketuhanan yang berkebudayaan ).
Rumusan Trisila : Socio Nationalism, Socio Demokratie, Ketuhanan.
Rumusan Ekasila : Gotong-Royong
Jika kita bandingkan sistematika Pancasila yang dikemukaan oleh Soekarno dengan
Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, nampak sekali perbedaan dari segi urutan dan
susunan kalimat, namun sama sekali tidak mengurangi substansi dari rumusan Pancasila yang
diusukan oleh Soekarno itu sendiri.
1) Piagam Jakarta.Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik
temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat.
Atas dasar tersebut, kemudian oleh Ketua BPUPKI dibentuklah "Panitia Sembilan" guna
membahas berbagai masukan yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI pada masa
sidang pertama. Adapun susunan keanggotaan dari "Panitia Sembilan" ini sebagai berikut :
2016 7 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
1. Ir. Soekarno (ketua).
2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua).
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota).
4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota).
5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota).
6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota).
7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota).
8. Haji Agus Salim (anggota).
9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota).
Secara representative, Panitia Sembilan telah mewakili golongan kebangsaan dan golongan
Islam. Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan
(pihak "Nasionalis") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak "Islam"), maka pada tanggal 22
Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara
Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter”.
Setelah itu sebagai ketua "Panitia Sembilan", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil
yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan
"Indonesia Merdeka" yang disebut dengan "Piagam Jakarta" itu.
2016 8 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI
yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.
b. Sidang BPUPKI yang Kedua ( 10 – 17 Juli 1945 ).Pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan masa sidangnya
yang ke-II. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar.
Dalam masa sidang ini, Ketua sidang kemudian membentuk Panitia Khusus, yaitu :
1) Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno.
2) Panitia Pembelaan Tanah Air.
3) Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi.
Setelah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan rapat dan membahas
beberapa masalah yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, rapat mengambil dua
keputusan penting, yaitu :
1) Menyetujui Rancangan Preambul yang sudah ditandatangai pada tanggal 22 Juni 1945,
yaitu Piagam Jakarta.
2) Membentuk panitia kecil yang merancang Batang Tubuh UUD 1945.
Berdasarkan dua keputusan tersebut, berarti Panitia Perancang Undang Undang Dasar
telah menyetujui Piagam Jakarta sebagai bagian dari Pembukaan UUD yang akan
dipergunakan nanti. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
melaporkan hasil kerjanya berupa :
a. Rancangan pernyataan Indonesia merdeka.
b. Rancangan Pembukaan UUD yang isinya hampir sama dengan Alinea ke IV Piagam
Jakarta yang memuat dasar negara sebagai mana termuat dalam Piagam Jakarta.
c. Rancangan Batang Tubuh UUD yang terdiri dari 42 Pasal.
Setelah mengalami beberapa kali perubahan, maka tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI
menerima rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945
BPUPKI juga kemudian dapat menerima kerja Panitia Pembela Tanah Air dan juga menerima
hasil kerja Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi.
2016 9 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
2. Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ). Dengan alasan telah selesai menjalankan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI Sebagai penggantinya
dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jumlah anggota PPKI
awalnya sebanyak 21 orang, namun bertambah tanpa persetujuan pemerintah Jepang
sebanyak 6 orang sehingga menjadi 27 orang. Ketua PPKI adalah Ir Soekarno dan wakilnya
Drs Muhammad Hatta. Sebagai penasehat ditunjuk Mr. Ahmad Soebarjo.
Terbentuknya BPUPKI dan PPKI memiliki arti sangat penting sebagai pintu gerbang
kemerdekaan bangsa baru yang disebut “Indonesia” yang digerakkan oleh tokoh-tokoh nasional
Indonesia.
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.Pada tanggal 17 Agustus 1945, Jam 10.00 WIB, terjadi sebuah peristiwa yang sangat
bersejarah bagi bangsa Indonesia yaitu Pembacaan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi telah mengubah perjalanan sejarah, membangkitkan rakyat dalam semangat
kebebasan dan merdeka dari segala bentuk penjajahan. Untuk merealisasikan tujuan
Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 ketua dan anggota PPKI berkumpul
untuk mengadakan sidang. Berkaitan dengan UUD, bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI,
kemudian dirubah di sidang PPKI, antara lain:
a. Kata Muqaddimah UUD diganti dengan kata Pembukaan UUD.
b. Pada pembukaan Alenia Ke-empat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya ( Piagam Jakarta ) diganti dengan Ketuhanan yang Maha
Esa.
c. Pada pembukaan Alenia Keempat,anak kalimat "Menurut kemanusiaan yang adil dan
beradab" diganti menjadi "kemanusiaan yang adil dan beradab".
d. Pada Pasal 6:1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama
Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli.Setelah jalannya sidang, PPKI mengambil keputusan penting sebagai berikut :
a. Mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. M. Hatta sebagai Wakil
Presiden RI (yang pertama). Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden
sebelum DPR/MPR terbentuk.
2016 10 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
c. Mengesahkan Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI
(pada sidang kedua) sebagai Undang-Undang Dasar Negara RI (1945) setelah mengalami
berbagai perubahan.
Setelah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan Pada Sidang PPKI
tanggal 18 Agustus 1945, maka Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 berbunyi :
Aline keempat ini menegaskan bahwa :
1. Fungsi dan Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Bentuk negara Indonesia adalah Republik.
3. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat.
4. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Negara Indonesia adalah negara yang tertib berdasarkan konstitusi dan hukum karena
negara menyusun kemerdekaan kebangsaan dalam suatu Undang-Undang Dasar sebagai
hukum dasar yang tertulis.
D. Implementasi Pancasila Era Kemerdekaan.
1. Implementasi Pancasila di Masa Orde Lama.Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi
dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada di dalam
suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah
masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila
diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.
1. Periode 1945-1950.
2016 11 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
“.......... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada masa ini, dasar yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem
pemerintahan Presidensil, Namun dalam prakteknya sistem ini tidak dapat terwujudkan setelah
penjajah dapat diusir. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan, dan muncul
upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh
PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan DI/TII yang ingin mendirikan
Negara Islam.
2. Periode 1950-1959.
Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya
tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi
rumusan Sila Keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak.
Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya Pemilu 1955 yang
dianggap paling demokratis.
3. Periode 1956-1965.
Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin, akan tetapi demokrasi justru tidak berada
pada kekuasaan rakyat. Kepemimpinan berada pada kekuasaaan pribadi Presiden Soekarno.
Atas dasar tersebut terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam
Konstitusi. Akibatnya Presiden Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi Presiden seumur
hidup, politik konfrontasi, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis, yang ternyata
tidak cocok dengan kehidupan Negara Indonesia. Terbukti dengan adanya kemerosotan moral
di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha
untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.
Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi
penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila
serta UUD 1945. Artinya pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada
kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap
kebijakan-kebijakan pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan di era Orde Lama yang
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 itu antara lain:
1) Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dengan penetapan
Presiden No 3 Tahun 1960 dan membentuk DPR Gotong Royong. Hal ini dilakukan karena
DPR menolak Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan pemerintah.
( Bertentangan dengan Pasal 23 Ayat ( 1 ) UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 tentang
Kedudukan DPR ).
2016 12 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
2) MPRS mengangkat Ir Soekarno sebagai Presiden seumur hidup ( hal ini bertentangan
dengan Pasal 7 UUD 1945 ).
3) Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai Menteri-Menteri Negara yang
berarti menempatkannya sebagai pembantu Presiden.
4) Kekuasaan Presiden melebihi wewenang yang ditetapkan di dalam UUD 1945.
5) Hak Budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan Rancangan Undang-
Undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.
Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga
situasi politik, keamanaan dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi
tersebut adalah munculnya pemberontakan G 30 S/PKI yang sangat membahayakan
keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan makin membahayakan, Ir. Soekarno
selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11
Maret 1969 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya
keamanaan, ketertiban dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.
2. Implementasi Pancasila Era Orde Baru.Setelah jatuhnya Presiden Soekarno, selanjutnya Presiden Soeharto yang memegang
kendali terhadap negeri ini. Awal masa pemerintahan Soeharto masuk pada fase Orde Baru.
Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang menyimpang dari
Pancasila. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen salah satunya
dilaksanakan oleh pemerintah melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa.
Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya
Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan
bernegara. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Ketetapan MPR ini
menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman
praktis bagi pelaksanaan Pancasila yakni sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut
kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
2016 13 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya.
Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama
manusia.
Saling mencintai sesama manusia.
Mengembangkan sikap tenggang rasa.
Tidak semena-mena terhadap orang lain.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
Berani membela kebenaran dan keadilan.
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu
dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia.
Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara
di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Cinta Tanah Air dan Bangsa.
Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka
Tunggal Ika.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan
Perwakilan.
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil
musyawarah.
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
2016 14 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
kebenaran dan keadilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
Bersikap adil.
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menghormati hak-hak orang lain.
Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
Tidak bersifat boros.
Tidak bergaya hidup mewah.
Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
Suka bekerja keras.
Menghargai hasil karya orang lain.
Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Orde baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi implementasi dan
aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah era Orde Baru ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila.
Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain.
Penyimpangan Pancasila di Era Orde Baru adalah sebagai berikut :
1) Doktrinasi. Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto, mempunyai cita-cita untuk
memurnikan kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai pudar karena adanya penyimpangan
makna Pancasila yang terjadi di masa pemerintahan orde lama. Pemerintahan Orde baru
menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sesuatu yang keramat sehingga tak boleh
diganggu gugat keberadanya. Langkah cepat pun dilakukan pemerintah Orde Baru untuk
mengembalikan Pancasila posisi pada awalnya dengan dilakukannya Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ) sesuai dengan TAP MPR NO II/MPR/1978 yang mengaruskan pensosialisasian Pancasila di sekolah ataupun di
masyarakat. Pelajar, Mahasiswa, Organisasi Sosial dan Lembaga Negara wajib mengikuti
2016 15 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
penataran ini dengan tujuan memberikan pengertian yang sama tentang Pancasila. Pada
awal kemunculannya, P4 memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun lama
kelamaan P4 berjalan tak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Implementasi Pancasila
yang telalu ditekankan mengakibatkan Demokratisasi tak berjalan dan Pelanggaran HAM
terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Pancasila sering kali dijadikan
Legimitator tindakan yang menyimpang. Pancasila dikeramatkan sebagai alasan untuk
stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk
berkreasi.
2) Pancasila sebagai asas tunggal. Pada tahun 1985 seluruh organisasi sosial politik digiring
oleh hukum untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar filosofis, sebagai asas tunggal. Setiap warga negara yang mengabaikan Pancasila atau setiap organisasi sosial
yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal akan dicap sebagai penghianat atau
penghasut dan pihak-pihak yang tertuduh atau terlebih lagi dianggap sebagai penganut
paham Komunis akan dipenjarakan dan setelah lepas dari hukumannya mereka tetap
diawasi ketat oleh pemerintah pada waktu itu.
3) Stabilisasi. Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan
pemerintah. Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah
menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Dan untuk menstabilkannya Presiden
Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tak ada yang berani untuk mengkritik
pemerintah.
4) Demokrasi sentralistik. Dalam pemerintahannya Presiden Soeharto melakukan beberapa
penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik,
demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu Presiden juga memegang kendali
terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus
sesuai dengan persetujuannya.
5) Tidak ada kebebasan pers. Presiden melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers
karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Presiden Soeharto membentuk
Departemen Penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita
yang dimuat di media tidak menjatuhan pemerintahan.
6) Korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelewengan yang lain adalah pelanggengan korupsi,
kolusi, dan nepotisme sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan
korupsi. Tak hanya itu, pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang
disebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya hutang kepada pihak
negara asing.
2016 16 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
7) Pelanggaran HAM. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi
dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara.
Meski demikian kondisi ini bertahan sampai lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei
1998. Dengan lengsernya Presiden Soeharto maka Bangsa Indonesia memasuki Era Reformasi.
3. Implementasi Pancasila Di Era Reformasi.Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 NRI secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan
dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus
mempertahankan kekuasaannya. Hal ini menimbulkan dampak negatif, yaitu semakin jauh dari
tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai
Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh
pemerintah Orde Baru. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya kemudian
menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada ditangan sekelompok
tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa.
Dalam UUD 1945 Pasal 2, telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jure (secara hukum)
kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de
facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian
besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).
Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional juga dianggap telah menimbulkan
ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu,
konglomerasi, tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat
Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah
pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang
atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang
diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar ditetapkan
tentang pembatasan masa jabatan Presiden.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah mempunyai tujuan menjadikan Negara
Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di
masyarakat. Masyarakat Indonesia mayoritas merupakan masyarakat agrasis. Hal ini
merupakan penyimpangan terhadap Sila ke 5 Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.1
2016 17 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
Penjelasan Pasal 33 UUD NRI menyebutkan bahwa “dalam Pasal 33, tercantum dasar
demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan
kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang
adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli,
oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah
bertentangan dengan prinsip Pasal 33.
Namun, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh
menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 tercantum
bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah
pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang
berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang
dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai
dengan korupsi dan kolusi.
Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya gerakan Reformasi. Gerakan reformasi
menuntut untuk dilakukan reformasi total disegala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan
MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.
a. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi.Era Reformasi memberikan harapan besar menuju penyelenggaraan negara yang lebih
demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya Good Governance dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa
pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Untuk
itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik
1 Bunyi Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut :1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh Negara.3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang
2016 18 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung
tinggi nilai nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan serta
persaudaraan.
Peranan Pancasila sebagai Paradigma Reformasi adalah sebagai berikut :1. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan,
artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya
sebagai dasar negara.
2. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap
gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh Sila-Sila yang
terdapat dalam Pancasila.
3. Sebagai negara hukum maka setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat, maupun aparat
pemerintahnya harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi hukum yang dibentuk tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang
kehidupan, seperti di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, juga ilmu
pengetahuan dan Hak Asasi Manusia.
5. Pancasila adalah ideologi negara, untuk membangun perekonomian Indonesia maka sistem
ekonominya pun menganut sistem ekonomi Pancasila. Ciri ciri ekonomi Pancasila adalah
ekonomi harus bisa membawa kesejahteraan rakyat. Ekonomi juga tidak melakukan toleransi
kepada eksploitasi manusia, meskipun mengejar kebaikan secara ekonomi, tetapi tidak serta
merta memanfaatkan manusia demi mencapai tujuan ekonominya.
6. Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi, Pancasila harus bisa tidak ditempatkan pada
posisi yang bertentangan dengan iptek. Pancasila dan Iptek harus saling mendukung
sehingga perkembangan Iptek harus bisa diarahkan sesuai nilai nilai luhur Pancasila.
b. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum. Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai, serta sumber arah
penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai paradigma
hukum terutama dalam kaitannya dalam berbagai macam upaya perubahan hukum.
2016 19 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara dimasa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan.
Peranan Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah sebagai berikut :1. Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum.
Agar hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus
senantiasa diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat
yang dilayaninya. Dalam pembaharuan hukum yang terus menerus tersebut, Pancasila harus
tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma dan sumber nilai-nilainya.
Sumber hukum meliputi dua macam pengertian yaitu (1) sumber formal hukum adalah
sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan, yang mengikat terhadap
komunitasnya, misalnya Undang-Undang, Permen, Perda. (2) sumber material hukum adalah
suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Selain sumber nilai
yang terkandung dalam Pancasila reformasi dan pembaharuan hukum juga harus bersumber
pada kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat terutama dalam wujud aspirasi-aspirasi
yang dikehendakinya. Dengan demikian maka upaya untuk reformasi hukum akan benar-benar
mampu mengantarkan manusia ketingkatan harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai
makhluk yang berbudaya dan beradab.
2. Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum.Dalam era reformasi pelaksaan hukum harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan
operasionalnya. Pelaksanaan hukum pada masa reformasi ini harus benar-benar dapat
mewujudkan negara demokratis dengan suatu supremasi hukum. Jaminan atas terwujudnya
keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama dalam suatu negara yang meliputi
seluruh unsur keadilan baik keadilan distributif, keadilan komutatif , serta keadilan legal.
3. Gerakan reformasi hukum haruslah menjamin dan menghormati Hak Asasi Manusia.Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara
hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan
bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi
Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
c. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin pemimpin yang mampu
menyerap aspirasi dan memperjuangakan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan
sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya
oleh masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat melalui sistem politik yang demokratis,
2016 20 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat yang mampu mempersatukan bangsa dan
negara.
Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat
tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadinya gejolak politik yang bermuara
pada gerakan demokrasi yang menuntut adanya kebebasan, kesetaraan dan keadilan.
Diperlukan demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam
proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga
menumbuhkan kesadaran untuk memantabkan persatuan bangsa. Oleh karena itu paradigma
ini harus merupakan dasar pijak dalam reformasi politik.
1. Reformasi atas sistem politik. Untuk melakukan reformasi atas sistem politik harus melalui reformasi pada Undang-
Undang yang mengatur sistem politik tersebut, dengan tetap mendasarkan pada paradigma
nilai-nilai kerakyatan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.
2. Susunan keanggotaan MPR, DPR dan DPRDSusunan keanggotaan MPR,DPR dan DPRD harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila,
kedaulatan rakyat dalam semangat UUD NRI 1945.
3. Reformasi partai politik. Demi terwujudnya supra struktur politik yang benar-benar demokratis dan spiratif, maka
sangat penting untuk dilakukan penataan kembali infrastruktur politik, terutama tentang partai
politik. Untuk itu perlu dilakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang partai politik. Pada masa orde baru ketentuan tentang partai politik diatur
dalam undang-undang politik yaitu UU No.3 tahun 1975, serta UU No.3 tahun 1985 tentang
partai politik dan golongan karya. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa partai
politik dan golongan karya hanya meliputi tiga macam partai yaitu: partai persatuan
pembanguna(PPP), Golongan karya (Golkar), dan partai demokrasi indonesia(PDI).
Setelah reformasi, Adapun syarat pembentukan partai politik tertuang dalam undang-
undang no.2 tahun 1999, Pasal 2. Berdasarkan ketentuaan UU tersebut warga negara diberi
kebebasan untuk membentuk partai politik, serta diberi kebebasan untuk menentukan asas
sebagai ciri serta program masing-masing. Atas ketentuaan UU tersebut, maka bermunculanlah
2016 21 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
Gerakan reformasi bertekad untuk menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
partai politik di era reformasi ini mencapai 114 partai politik. Namun dalam kenyataannya yang
memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum hanya 48 partai politik. Selain itu
pelaksanaan pemilu juga dilakukan perubahan untuk mewujudkan pemilihan umum yang benar-
benar demokratis, maka penyelenggara pemilu tersebut berdasarkan ketentuan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 1999, Bab III Pasal 8.
d. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi. Sistem ekonomi indonesia pada masa orde baru bersifat birokratik otoritan yang ditandai
dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan nasional
hampir sepenuhnya berada ditangan penguasa bekerjasama dengan kelompok militer dan
kaum teknokrat. Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan yang hanya mendasarkan
pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa,
dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan
penguasa. Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis
pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan
seluruh bangsa adalah sebagai berikut: keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan,
program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, serta transformasi struktur, yaitu guna untuk
memperkuat ekonomi rakyat. Dengan sistem ekonomi yang mendasarkan nilai pada upaya
terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan
oleh sebagian besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.
Perubahan dan pengembangan ekonomi harus diletakkan pada peningkatan harkat
martabat serta kesejahteraan seluruh bangsa. Sistem ekonomi yang berbasis pada
kesejahteraan rakyat merupakan pilar ekonomi Indonesia. Langkah yang strategis dalam upaya
melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai
Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus
secara konsisten menghapuskan KKN, serta mengadili bagi oknum yang melakukan
pelanggaran. Hal ini akan memberikan kepercayaan pada iklim usaha.
b. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan
kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkannya perlindungan hukum serta undang-
undang persaingan yang sehat.
c. Penyehatan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan
merupakan jantung perekonomian.
2016 22 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
d. Gerakan reformasi bertekad meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,
khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi
rakyat dan daerah.
e. Transformasi struktur : Ini meliputi proses perubahan kearah ekonomi yang lebih baik.
Misalnya dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern. Dengan sistem ekonomi yang
menitikberatkan pada kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan
dirasakan oleh sebagian besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.
f. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan : dilakukan dengan program yang
dikenal dengan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Sementara langkah yang
dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah pemerintah
harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta mengadili oknum yang melanggar.
e. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Kehidupan Kampus. Pancasila itu sebagai dasar Filsafat Negara, bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar
dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara. Pancasila dalam kehidupan
kampus harus memegang berperan penting sebagai kerangka acuan, pola pikir dan landasan
nilai-nilai kemanusiaan yang didasari nilai ketuhanan bagi kehidupan masyarakat kampus.
Kampus merupakan wadah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan
juga merupakan tempat untuk mengembangkan nilai-nilai luhur. Masyarakat kampus sebagai
masyarakat yang harus benar-benar mengamalkan budaya sikap kerja sama, santun, mencintai
kemajuan ilmu dan teknologi, serta mendorong berkembangnya sikap mencintai seni,
bertanggung jawab terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta mengabdi pada
kesejahteraan kemanusiaan yang di dasarkan pada nilai ketuhanan. Oleh karena itu sikap
masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa
sehingga benar-benar luhur dan mulia.
Kampus sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tiga tugas pokok dalam PP. No. 60
Tahun 1999, yang di sebut Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai (a) pendidikan tertinggi,
(b) penelitian dan (c) pengabdian kepada masyarakat harus senantiasa terikat nilai yaitu nilai
ketuhanan dan kemanusian yang terkandung dalam Pancasila. Mahasiswa harus bersikap
obyektif, dan benar-benar berdasarkan kepentingan moral demi harkat dan martabat manusia,
bukan karena kepentingan politik terutama kepentingan kekuasaan politik dan konspirasi
kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Sebagai mahasiswa
pencetus terjadinya reformasi, mari kita tujukan pada dunia bahwa kita mampu dalam
merealisasikan semua cita-cita dan tujuan dasar dari reformasi yang berlandaskan pada nilai-
2016 23 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
nilai Pancasila sebagai paradigma dalam masyarakat kampus. Nilai-nilai Pancasila harus
tercermin dalam kehidupan kampus seperti :
1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk beribadah bagi civitas akademika serta adanya
kesempatan bagi civitas akademika untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing masing.
Semua mahasiswa memperoleh hak merdeka untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai
dengan agama yang dipeluknya guna mempertebal keimanan dan ketakwaan mereka.
2. Dikembangkannya rasa persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap civitas
akademika tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial
dan sebagainya.
3. Dikembangkannya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rasa bangga sebagai bangsa
Indonesia, rasa persatuan Indonesia, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara.
4. Dikembangkannya nilai-nilai demokrasi di kampus, seperti tidak adanya pemaksaan kehendak,
anti kekerasan, konstitusional, perkuliahan yang demokratis, kebebasan mimbar akademik dan
sebagainya.
5. Dikembangkannya kewirausahaan bagi mahasiswa, suka bekerja keras, menghargai hasil
karya orang lain yang bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta suka
menolong orang lain dan sebagainya.
f. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hak Asasi Manusia.1. Pengertian Hak Asasi MAnusia.
Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan
sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia
memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang secara kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jatidirinya dan membuat manusia hidup bahagia. Setiap manusia
dalam kenyataannya lahir dan hidup di masyarakat. Dalam perkembangan sejarah tampak
2016 24 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
bahwa Hak Asasi Manusia memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan
masyarakat makin berkembang khususnya setelah terbentuk Negara. Kenyataan tersebut
mengakibatkan munculnya kesadaran akan perlunya Hak Asasi Manusia dipertahankan
terhadap bahaya-bahaya yang timbul akibat adanya Negara, apabila memang pengembangan
diri dan kebahagiaan manusia menjadi tujuan. Berdasarkan penelitian hak manusia itu tumbuh
dan berkembang pada waktu Hak Asasi Manusia itu oleh manusia mulai diperhatikan terhadap
serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh Negara. Negara Indonesia
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati
melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat
dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara
hukum, politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil
langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.
2. Pancasila dan Hak Asasi Manusia.Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat yang memiliki ideology
Pancasila yang menjadi batasan sekaligus berisi pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia itu
sendiri. Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik
Indonesia adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia sehingga siapa saja yang berada di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mentaati Pancasila serta mengamalkannya.
Pelaksanaan HAM, tentu saja berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh
kedudukan individu dalam sistem demokrasi? Dalam filsafat Pancasila, manusia dirumuskan
sebagai monodualisme. Dalam arti, manusia sebagai mahluk induvidual dan mahluk sosial.
Dalam kaitannya dengan “demokrasi Pancasila” maka tetap mengedepankan kolektivisme,
meskipun hak induvidu tetap dihargai. Bagaimana hubungan HAM dengan Pancasila? Hal ini
dapat dilihat pada uraian ringkas mengenai sila dari Pancasila yang mengandung makna hak
asasi manusia sebagai berikut :
A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.Sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan
menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara
bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing – masing. Hal ini selaras dengan
Deklarasi Universal tentang HAM Pasal 2 dimana terdapat perlindungan HAM (Setiap orang
berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini
dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak
2016 25 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas
dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari
mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah
perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain).
B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum
serta serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan
perlindungan undang-undang. Sila Kedua, mengamanatkan adanya persamaan derajat,
persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum
dalam Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Pasal 7 (Semua orang sama di
depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua
berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan
dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam
ini).
C.Sila persatuan Indonesia. Sila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga negara dengan semangat
rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi
atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul
satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Sila ini mengamanatkan adanya unsur
pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan
kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai
dengan Prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam
semangat persaudaraan. Pasal 1 (Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat
dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu
sama lain dalam persaudaraan).
D.Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Sila ini mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang
demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang
dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak
partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap
2016 26 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan
untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan
orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM.
E.Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta
memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam HAM
tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada
pembedaan atau diskriminasi antar individu.
3. Hak Asasi Manusia Dan UUD NRI 1945.Ketentuan yang berkaitan dengan HAM dalam pembukaan UUD NRI 1945 dapat dilihat
sebagai berikut :
a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan
demikian perlindungan diberikan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, tidak
hanya terbatas atau berdasarkan kepentingan kelompok atau warga Negara tertentu.
b. Memajukan kesejahteraan umum, hal ini mengandung pengertian pembangunan
kesejahteraan secara merata dan setiap warga Negara punya kesempatan untuk sejahtera.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, guna untuk meningkatkan sumberdaya manusia
Indonesia seluruhnya secara merata guna mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.
d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
social, membangun bangsa yang mandiri serta kewajiban untuk menyumbangkan pada
bangsa – bangsa lain di dunia, tanpa perbedaan.
Dalam penjelasan pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara
berdasarkan hukum (rechtsstaat bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka/machtsstaat).
Kaitannya dengan HAM adalah salah satu ciri Negara hukum adalah mengakui adanya HAM.
Selanjutnya dalam penjelasan umum diterangkan bahwa UUD menciptakan pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” dan pasal – pasalnya, dimana mengandung arti
bahwa Negara mengatasi segala paham golongan, dan paham perorangan, mewujudkan
keadilan sosial berdasarkan kerakyatan perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan cita – cita hukum bangsa
Indonesia yang menjunjung tinggi HAM serta lebih mengutamakan kepentingan bersama
manusia. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hubungan HAM dengan UUD 1945 dapat
diterjemahkan dalam moral bangsa sebagai berikut :
2016 27 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
a. Kebijaksanaan harus diarahkan pada kebijaksanaan politik dan Hukum, dengan perlakuan
serta hak dan kewajiban yang sama bagi siapapun, perorangan atau kelompok yang berada
di dalam batas wilayah NKRI.
b. Kebijaksanaan Ekonomi dan Kesejahteraan, dengan kesempatan serta beban
tanggungjawab yang sama, bagi siapapun yang ingin berusaha atas dasar persaiangan
yang sehat.
c. Kebijaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan, dengan kebebasan serta batasan – batasan
yang perlu menjaga ketahanan dan pertahanan mental terhadap anasir dan eksploitasi dari
dalam dan luar negeri.
d. Kebijaksanaan luar negeri, meningkatkan kehormatan bangsa yang merdeka yang bias
mengatur diri sendiri, serta mampu menyumbang pada hubungan baik antara bangsa –
bangsa di dunia.
Selanjutnya dalam UUD 1945 terdapat pasal – pasal yang berkaitan dengan masalah –
masalah HAM, pasal – pasal tersebut adalah :
a. Pasal 27, tentang kesamaan kedudukan Hukum dan pemerintahan, tanpa ada kecuali serta
setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
b. Pasal 28, tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan.
c. Pasal 29, tentang kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya.
d. Pasal 30, tentang hak untuk membela bangsa.
e. Pasal 31, tentang hak mendapat pengajaran
f. Pasal 33, tentang hak perekonomian atas asas kekeluargaan
g. Pasal 34, tentang fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Dalam perkembangannya sesuai dengan amandemen kedua UUD 1945 berdasarkan
sidang tahunan tahun 2000, masalah hak asasi manusia secara lugas telah dicantumkan dalam BAB XA, Pasal 28A sampai dengan 28J. Dari uraian tersebut diatas maka UUD NRI
1945 mulai dari pembukaan, penjelasan umum, dan batang tubuh cukup memuat tentang
pengakuan hak asasi manusia, atau dengan kata lain secara yuridis konstitusional, Indonesia
mengakui HAM.
2016 28 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR PUSTAKA
A. LITERATUR UTAMA.Arrisetyanto Nugroho, Dadan Anugrah, Ghazaly Ama La Nora, “ETIKA BERWARGA NEGARA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI, Universitas Mercu Buana, 2017.
Ngadino Surip, Syahrial Syarbaini, A Rahman HI, Pancasila Dalam Makna Dan Aktualisasi , Univeritas Mercu Buana, CV Andi Offset, Jakarta, 2016.
B. LITERATUR.
C.S.T. Kansil Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia, dkk
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2013, Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Hamid Darmadi, 2014, Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan Tinggi.
Kaelan, 1999, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta.
Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI (28 Mei-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara)
Syahrial Syarbaini, 2014, Pancasila di perguruan tinggi, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Taniredja,Tukiran,dkk, Paradigma Baru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa, Bandung, Alfabeta,2012.
2016 29 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningRani Purwanti Kemalasari, SH,MH http://www.mercubuana.ac.id