s30

MAIIKAMAH AGUNG RIBADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL MEDAN MERDEKA UTARANO.9-13. TELP : 3843148, 38 | 0350. 345766 | FAX.38t036lTROMOLPOSNO. IO2O JAKARTA IOI IO

. Jakana, Dg Matet2112Nomor : l/5 lBUA.4Allt2O12Perihal : Pengiriman SK Sekretaris Mahkamah Agung Rl

Yth, Para Ketua Pengadilan Tingkat BandingSeluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun20'l l tentang pembangunan Rumah Negara dan rencana pembangunan rumah dinasdilingkungan Mahkamah Agung Rl.

Dengan ini kami kirimkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor:009,A,/SEIVSK/l/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pembangunan Rumah Negarauntuk menjadi acuan dalam pembangunan rumah Negara dilingkungan MahkamahAgung Rl dan agar disampaikan kepada Satker dibawahnya.Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan'1. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Rl2. Sekretaris Mahkamah Agung Rl3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Rl6. Direktur Jenderal Badan Peradllan Agama Mahkamah Agung Rl7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

SMAN. SH. MH

SEKRETARIS MAIIKA.IIAH AGUNGREPUBLI( INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INOONESIA

Nomor :oag',A lsEKJsttrJl 12012

TENTANG

PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang . ' l

2 .

3 .

bahwa pada DIPA tahun 2012 Mahkamah Agung Rl telahmendapatkan Anggaran pembangunan rumah negara yangmerupakan kebutuhan Satuan Kerja djlingkungan l\4ahkamahAgung Rl ;

bahwa pembangunan rumah negara dilingkungan MahkamahAgung Rl harus dilaksanakan secara lertib, efektif, efisien, hemat,tidak berlebihan dan ramah Iingkungan ;bahwa pembangunan rumah negara sebagaimana tersebutdiatas perlu ditentukan standar luas rumah negara maupun luaslanahnya sesuai dengan type rumah negara yang didasarkanpada tingkat jabatan dan golongan kepangkatan penghuni sertakebutuhan;

bahwa rincian standar luas rumah negara dan luas tanahsebagaimana tersebut diatas tercantum dalam lampiranKeputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Keputusan Sekretaris ini.

undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang BangunanGedung;

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2OO2tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan danBelanja Negara;Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia nomor 3l Tahun 2005tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun1994 tentang Rumah Negara ;Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Satus, pengalihanStatus, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ;

Mengingat : 1 .

2

3

5

4

6, Peraturan . . . . , . . . . . . . . . . .21.

SEI{NETA.RIS MAHKA.IIAH AGUNGREPI'BLIX INDONESIA

SUMT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

Nomor : oag,rA I sEKl sK 1 12012

TENTANG

PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK TNDONESIA

Menimbang : 1 .

3.

bahwa pada DIPA tahun 2012 Mahkamah Agung Rt telahmendapatkan Anggaran pembangunan rumah negara yangmerupakan kebutuhan Satuan Kerja dilingkungan MahkamahAgung Rl ;bahwa pembangunan rumah negara dilingkungan MahkamahAgung Rl harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat,tidak berlebihan dan ramah lingkungan ;bahwa pembangunan rumah negara sgbagaimana tersebutdiatas perlu ditentukan standar luas rumah negara maupun luastanahnya sesuai dengan type rumah negara yang didasarkanpada tingkat jabatan dan golongan kepangkatan penghuni sertakebutuhan;

bahwa rincian standar luas rumah negara dan luas tanahsebagaimana tersebut diatas tercantum dalam lampiranKeputusan ini yang merupakan bagian y?ng tidak terpisahkandari Keputusan Sekretaris ini.

1. Undang-undang nomor 28 tahunGedung;

2002 tentang Bangunan

4 .

Mengingat

2. Undang-undang nomor l4lahun 2004 tent4ng Mahkamah AgungRl sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

3.

undang nomor 5 tahun 2005 terakhir dengan Undang-undangnomor 3 tahun 2009 ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3l Tahun 2005tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun1994 tentang Rumah Negara ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia nqmor'll Tahun 2008tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapdn Satus, PengalihanStatus, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara ;

5.

6 . Pe ra tu ran . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l

7.

8.

- z -

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 73 tahun 2011tentang Pembangunan Gedung Negara ;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 4S,PRfAL'2OOTtentang Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor ZzlpRfMI2OOgtentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, penempatanStatus, Penghunian, Pengalihan Status, dan pengalihan Hakatas Rumah Negara.

M E N E T A P K A N :

Menetapkan rincian standar luas rumah negara dan luas tanahnyadi lingkungan Mahkamah Agung Rl sebagaimana terlampir dalamKeputusan ini.

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Satuan Kerja dilingkunganMahkamah Agung Rl.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : JAKARTAPada tanggal i y Januati 2012

KAMAH AGUNG RI .

19198703 1 001

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan'1. Ketua Mahkamah Agung Rl.2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Bidang Non Yudisial.3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Rl.4. Kepala Badan Urusan Adminislrasi Mahkamah Agung Rl.5. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Rl.6 . A r s i D .

LAMPIRANKEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RINOMOR : oog. A |SEWSKJ1|2O1?TANGGAL : 3zt Januad 2012

AGUNG RI ,

NO. ryPE LUAS ( M'} PERUNTUKANBANGUNAN TANAH

1 . B 120

70

350

200

Ketua / Wakil Ketua tingkat Banding

Ketua / Wakil Ketua tingkat Pertama

D 54 120 Hakim Tinggi / Hakim tingkat Pertama

4. D 54 Hakim Tinggi / Hakim tingkat Pertama( Rumah Negara 2 lantai )

19198703 1 001