roadmap ids kabupaten sarmi final

Upload: nico

Post on 05-Jul-2018

232 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    1/54

     

    Publikasi ini dipersiapkan oleh Tim IDS Kabupaten Sarmi dengan bantuan teknis dan fasilitasi ProyekUSAID-Indonesia Forest and Climate Support (IFACS) 

    ROADMAP PEMBANGUNAN

    INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL

    KABUPATEN SARMI

    PROVINSI PAPUA

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    2/54

     

    Gambar Depan : 

    Ilustrasi/ gambaran persebaran data dan informasi kebumian (geospasial) dikelola dan

    dibangun dengan dukungan teknologi baik hardware maupun software, serta berbasis

    internet (geo-portal dan clouding), sehingga data dan informasi dapat digunakan secara

    bersama-sama dan atau tukar-menukar data geospasial antara pembuat (creator ) dan

    pengguna (user ) dengan sangat mudah dan efisien. Itulah tujuan daripada Infrastruktur Data

    (geo)Spasial (IDS) dibuat. (Eka Rianta, 2015 ) 

    Tentang Dokumen ini :

    Dokumen Roadmap IDS ini merupakan dokumen yang dibuat dan disusun bersama oleh

    anggota tim IDS (infrastruktur Data Spasial) Kabupaten Sarmi dengan difasilitasi oleh USAID

    IFACS bekerjasama dengan PPIDS-UGM (Pusat Pengembangan Infrastrutur Data Spasial –

    Universitas Gadjah Mada) yang merupakan partner BIG (badan Informasi Geospasial).

    Dokumen ini menjadi Panduan/petunjuk bagi tim IDS Kabupaten Sarmi selama beberapa

    tahun ke depan untuk memulai kegiatan / proyek awal pembangunan data spasial di

    Kabupaten Sarmi . Dokumen ini juga bersifat dinamis dimana tim IDS dapat memperbaharui

     jika dibutuhkan. 

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    3/54

     

    ROADMAP

    PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL

    KABUPATEN SARMI

    PROVINSI PAPUA

    SARMI, JANUARI 2015

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    4/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  1 

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih-Nya dokumen

    Roadmap Pembangunan IDS di Kabupaten Sarmi ini dapat diselesaikan. Pembangunan

    Infrastruktur Data Spasial (IDS) hadir untuk membantu mewujudkan interoperabilitas data

    geospasial yang berkualitas, terstandar dan siap mendukung aktivitas berbagi pakai.

    Diharapkan IDS bisa mendukung tata kelola informasi geospasial untuk mendukung

    kebijakan satu peta (one-map policy) pada level nasional dan lokal.

    Kabupaten Sarmi telah ditetapkan sebagai suatu kabupaten melalui Undang-Undang (UU)

    Nol 26 Tahun 2002 pada tanggal 11 Desember 2002, tentang Pembentukan 14 Kabupaten

    Pemekaran di Provinsi Papua. Pada tahun 2007 wilayah Kabupaten Sarmi mengalami

    perubahan dengan ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

    Mamberamo Raya.

    Kabupaten Sarmi sebagai bagian dari Provinsi Papua mempunyai landasan hukum yang

    kuat untuk mempercepat kegiatan-kegiatan pembangunan secara mandiri seperti yang

    dinyatakan dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU

    Otsus). Pada pasal 63 UU Otsus ini dinyatakan bahwa pembangunan di Provinsi Papua

    dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian

    lingkungan, manfaat, keadilan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

    Landasan bagi pemerintah Kabupaten Sarmi untuk menerapkan Infrastruktur Data Spasial

    (IDS) ini adalah UU No. 4 tahun 2011 tentang Infomasi Geospasial dan Perpres No. 27

    Tahun 2014 (pengganti Perpres No. 85 tahun 2007) tentang Infrastruktur Informasi

    Geospasial (IG) nasional. Pasal 53 ayat 1 UU No.4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa

    Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG untuk memperlancarpenyelenggaraan IG. Infrastruktur tersebut terdiri atas Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi,

    Standarisasi, dan Sumberdaya Manusia. Bentuk wadah dimaksud adalah Simpul Jaringan

    pada level Pemerintah Daerah Kabupaten.

    IDS merupakan sebuah usaha terkoordinasi untuk memfasilitasi pencarian, tukarguna,

    berbagi dan pemanfaatan data (dan informasi geospasial) oleh para pengguna data spasial.

    IDS menyediakan mekanisme pengkoordinasian dan penatakelolaan data geospasial pada

    level nasional dan daerah. Tujuan praktis dari inisiatif ini adalah dicapainya efektivitas dan

    efisiensi pengumpulan, akses dan pemanfaatan data geospasial untuk mendukung

    tatakelola informasi geospasial baik secara vertikal (misal daerah – provinsi – pusat) maupun

    horisontal (misalnya antar instansi teknis pada level daerah). Untuk mewujudkan tujuan ini,

    selain harus tersedianya pengaturan kelembagaan dan kebijakan, beberapa hal fundamental

    lain yang menentukan eksistensi sebuah IDS adalah ketersediaan data berikut standar dan

    spesifikasi data, metadata serta beroperasinya geoportal di Kabupaten Sarmi.

    Pembangunan IDS sebagaimana yang termuat dalam dokumen ini memerlukan empat

    komponen utama selain komponen sumberdaya manusia, yaitu: data geospasial,

    kelembagaan, standar dan peraturan serta teknologi pendukung IDS. Standar adalah kaidah

    yang dibakukan untuk mengatur aspek sintaks dan skematik komponen data agar tercapai

    asas interoperabilitas di dalam realisasi tukarguna serta akses, misalnya dengan spesifikasi

    WFS (Web Feature Services) atau WMS (Web Map Services) dan pemanfaatan data. Kaidahini dapat berupa standard metadata, spesifikasi servis atau pelayanan data melalui web.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    5/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  2 

    Pelayanan atau servis di dalam IDS berarti pemanfaatan internet sebagai medium untuk

    mempublikasikan, mengakses serta menggunakan data. Secara khusus terdapat empat jenis

    pelayanan di dalam IDS: servis katalog (pencarian, penelusuran dan publikasi), servis akses

    data (download fitur dan citra geospasial), servis penyajian peta, serta servis pemrosesan

    data.

    Dokumen ini disusun oleh sebuah tim kerja yang difasilitasi oleh USAID IFACS. Untuk itu,

    selaku Ketua Tim IDS Kabupaten Sarmi saya menyampaikan terima kasih kepada semua

    anggota tim IDS dan juga kepada USAID IFACS. Akhir kata, semoga dokumen ini

    bermanfaat bagi semua pihak di Kabupaten Sarmi terutama penyelenggara IDS untuk

    mengembangkan IDS di Kabupaten Sarmi.

    Ketua Tim IDS Kabupaten Sarmi

    Frans Rumakiek, SH.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    6/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  3 

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ............................................................................................................... 1 

    DAFTAR ISI ............................................................................................................................ 3 

    PENGERTIAN ......................................................................................................................... 4 

    BAB I Pendahuluan ............................................................................................................... 5 

    I.1. Latar Belakang ........................................................................................................... 5

    I.2. Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 6

    I.3. Isu-isu strategis .......................................................................................................... 7

    I.4. Visi dan Misi Pembangunan Roadmap Strategis IDS Kabupaten .............................. 8

    BAB II Konsep IDS ................................................................................................................. 9 

    II.1. Pengertian dan konsep umum IDS ............................................................................ 9

    II.2. Perkembangan Pembangunan IDS di skala Nasional dan Daerah ......................... 10

    BAB III Metodologi Penyusunan Roadmap ....................................................................... 12 III.1. Assesment kapasitas pengelolaan data spasial Kabupaten .................................. 12

    III.2. Assesment kapasitas pengelolaan data spasial Provinsi ....................................... 12

    III.3. Assesment peran IDS Kabupaten dalam proses penyusunan Tata Ruang Wilayah

    Kabupaten ...................................................................................................................... 12

    III.4. Proses penyusunan Roadmap ............................................................................... 13

    BAB IV. Kondisi saat ini, Harapan, Tantangan, dan Strategi Pencapaian ..................... 14 

    IV.1. Rangkuman deskripsi Kondisi saat ini ................................................................... 14

    IV.2. Rangkuman deskripsi Harapan .............................................................................. 15

    IV.3. Rangkuman deskripsi Tantangan .......................................................................... 16

    IV.4. Rangkuman deskripsi Strategi Pencapaian ........................................................... 16BAB V. Rencana Implementasi, Target dan Tolok Ukur Keberhasilan ........................... 17 

    V.1. Rangkuman deskripsi Rencana Implementasi ........................................................ 17

    V.2. Rangkuman deskripsi Target .................................................................................. 17

    V.3. Rangkuman deskripsi Tolok ukur keberhasilan ...................................................... 18

    BAB VI. Struktur, Tugas dan Fungsi IDS Kabupaten ....................................................... 19 

    VI.1. Unit Produksi .......................................................................................................... 21

    VI.2. Unit Penyebarluasan/Kliring ................................................................................... 22

    BAB VII. Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi ............................................................... 25 

    VII.1. Kesimpulan ........................................................................................................... 25VII.2. Saran dan Rekomendasi ....................................................................................... 25

    LAMPIRAN ............................................................................................................................ 27 

    Lampiran 1: Tabel gabungan rincian kondisi saat ini, Harapan, Tantangan, dan Strategi

    Pencapaian Kabupaten Sarmi. ....................................................................................... 28

    Lampiran 2: Tabel Gabungan Implentasi, Target dan Tolok Ukur Keberhasilan

    Kabupaten Sarmi. ........................................................................................................... 31

    Lampiran 3: Surat Keputusan Bupati Mimika nomor 134 tahun 2014 tentang

    Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Infrastruktur Data Spasial (IDS) Kabupaten

    Sarmi!!!! ................................................................................................................ 33

    Lampiran 4. Perpres no. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi GeospasialNasional!!!. .............................................................................................................. 38

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    7/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  4 

    PENGERTIAN

    Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadiikan dasar

    kajian (analisis atau kesimpulan)

    Basis Data adalah Kumpulan data yang terorganisasi untuk melayani berbagaiaplikasi pada saat bersamaan dengan melakukan penyimpanan danpengelolaan data sehingga data tersebut Nampak di satu lokasi

    Informasi adalah data yang telah diproses/diolah dan mengandung arti bagipenerima untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu dankebutuhan tertentu

    Geospasial / Ruang

    Kebumian

    adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi

    suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di ataspemukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu

    Data Geospasial adalah sata tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ataukaraktreistik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di

    bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

    Sistem InformasiGeografis (SIG)

    adalah suatu sistem informasi berbasiskan komputer yang mengacupada lokasi geografi dan dapat diolah dengan komputer untukmemperoleh hasil analisis yang diperlukan.

    IG/IGD/IGT Informasi Geospasial/Informasi Geospasial Dasar/Informasi

    Geospasial Tematik

    Simpul Jaringan adalah Institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraanpengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran danpenyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.

    Penghubung simpul jaringan

    adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan secara nasional yaitu BIG.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    8/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  5 

    BAB I Pendahuluan

    I.1. Latar Belakang

    Pembangunan wilayah merupakan hal yang tak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan

    kualitas kehidupan. Salah satu hal terpenting dalam peningkatan kualitas ini adalahmengetahui secara lebih baik kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya (alam, manusia, dan

    buatan), serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidupnya. Pemahaman terhadap

    kondisi fisik wilayah, kelestarian sumber daya alam, peningkatan kapasitas sumber daya

    manusia dengan dukungan sumber daya buatan, serta pemahaman terhadap suatu wilayah

    yang saling terkait, menjadi kunci keberhasilan perencanaan pembangunan.

    Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan melalui perspektif yang lebih luas

    dan tidak hanya sekedar administratif parsial atau sektoral saja menjadi sangat penting.

    Pendekatan kewilayahan atau spasial dalam pelaksanaan penataan ruang memegang

    peranan yang vital dalam perencanaan pembangunan. Banyak permasalahan yang telah

    terjadi di waktu yang lalu disebabkan kurang memadainya perencanaan yang dilakukan,

    keterbatasan informasi, pembagian wilayah adminsitrasi, ego sektoral, serta terbatasnya

    teknologi informasi yang dimiliki menjadi kendala keberhasilan pembangunan dan bahkan

    kadang-kadang menurunkan kualitas kehidupan yang telah berjalan.

    Penataan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,

    nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui harmonisasi antara lingkungan alam dan

    lingkungan buatan, menerpadukan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan

    dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan melindungi fungsi ruang serta mencegah

    dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang cenderung tidak

    terkendali. Pelaksanaan penataan ruang terutama perencanaan tata ruang, merupakanupaya peningkatan sinergi lintas-sektor, lintas-wilayah dan daerah maupun antara unsur

    pemerintah, masyarakat dan swasta dalam perencanaan pembangunan.

    Dalam penataan ruang diperlukan perangkat-perangkat analisis baik yang dapat membantu

    proses interpretasi, analisis dan menyimpulkan hasil-hasil formulasi spasial. IDS merupakan

    salah satu yang dapat membantu dalam proses penataan ruang. Pengembangan

    Infrastruktur Data Spasial Kabupaten semestinya mampu menjamin ketersediaan data yang

    berkualitas (akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan), mudah diintegrasikan, dan mudah

    diakses. Dalam proses perencanaan tata ruang suatu wilayah, mutlak diperlukan data dan

    informasi baik spasial maupun non spasial yang akurat, baik dari segi data geografis murni

    maupun data tematik seperti kependudukan, sebaran sumber daya alam dan data tematik

    lainnya, serta dapat dipertanggung-jawabkan. Keakuratan data dan kemampuan pengolahan

    data yang tentunya sangat besar jumlah dan ragamnya, akan menentukan efektivitas dari

    sebuah perencanaan tata ruang.

    Keterbukaan adalah satu dari sembilan asas dalam penyelenggaraan penataan ruang

    (kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan

    ruang). Makna keterbukaan dalam hal ini lebih fokus pada pemberian akses yang

    seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan

    penataan ruang. Bila masyarakat merasa dirugikan akibat tidak memperoleh informasi

    rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tataruang, mereka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Dengan demikian, informasi

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    9/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  6 

    penataan ruang sekarang telah menjadi public domain, setiap orang berhak untuk

    mengetahui rencana tata ruang.

    Meskipun ada beberapa informasi yang memiliki sifat khusus, yaitu terkait dengan adanya

    kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan

    dan keamanan negara, namun, baik Pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai dengankewenangan yang dimiliki, wajib untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:

    1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang, 2) arahan peraturan zonasi untuk

    pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, dan 3) pedoman bidang penataan ruang.

    Penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui beberapa media, diantaranya media

    elektronik, media cetak, papan pengumuman atau media komunikasi lainnya.

    Pembangunan data spasial pada umumnya memerlukan pembiayaan yang relatif besar, baik

    dalam proses pengadaan data dasar (mentah), pengolahan dan analisa data, maupun

    penyajian dalam wujud peta. Akses terhadap data spasial (seperti peta dasar atau citra

    satelit), umumnya diperlukan oleh lebih dari satu instansi. Oleh karena itu, berbagai data

    spasial yang telah dikembangkan oleh masing-masing instansi, akan lebih bermakna bila

    dapat saling dipertukarkan (dapat saling diakses oleh instansi terkait). Pertukaran data (data

    sharing) antar instansi terkait, bila dapat terwujud, akan memberikan efisiensi pemanfaatan

    dana yang sangat signifikan, sekurangnya biaya proses pengolahan/analisa data dapat

    dihemat.

    Seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan data geografis, Sistem Informasi

    Geografis (SIG) merupakan salah satu disiplin terkait teknologi informasi dan komunikasi

    yang memungkinkan penggabungan berbagai basis data dan informasi yang dikumpulkan

    melalui peta, citra satelit, maupun survai lapangan, yang kemudian dituangkan dalam

    layer-layer peta. Meskipun SIG telah dikembangkan oleh banyak instansi, namun seringkalidalam format dan standar yang berbeda atau tidak dalam format yang standar/baku. Untuk

    itu, diperlukan piranti lunak yang berkemampuan untuk mendukung penyelenggaraan

    pertukaran data dan informasi antar instansi, seperti piranti lunak interoperability.

    Pemanfaatan piranti lunak ini akan memudahkan proses data sharing, sehingga akan

    terwujud pemanfaatan data yang lebih efisien dan efektif. Efisiensi ini akan lebih nyata bila

    SIG yang interoperabilitas tersebut dikembangkan dalam jaringan komunikasi seperti internet

    (atau lebih dikenal dengan sebutan SIG berbasis Web), karena melalui sistem ini mampu

    memberikan jangkauan yang semakin luas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan data

    sharing antar instansi, baik di pemerintah, pemerintah daerah perguruan tinggi maupun

    kalangan swasta dan masyarakat (Dirjen Penataan Ruang).

    Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten secara umum

    hampir sama, ketersediaan data dan informasi, pengelolaan dan sumber daya yang tersedia

    belumlah seperti harapan yang diinginkan. Hal ini mendorong percepatan dan

    langkah-langkah yang sistematis agar akselerasi pembangunan IDS dapat segera terwujud.

    I.2. Maksud dan Tujuan

    Maksud dan tujuan Roadmap ini disusun, serta manfaatnya bagi kepentingan pembangunan

    Infrastruktur Data Spasial Kabupaten adalah sebagai berikut:

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    10/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  7 

    I.2.1. Maksud

    Maksud dari penyusunan roadmap ini adalah untuk memberikan panduan dalam

    pembangnan IDS Kabupaten yang mencakup (1) aspek kebijakan, (2) kelembagaan, (3) data

    utama dan metadata, (4) standar dan spesifikasi teknis, ilmu pengetahuan dan teknologi,

    serta (5) sumberdaya manusia, sebagai bagian dari pengembangan IDS untukperencanaan tata ruang di Kabupaten.

    I.2.2. Tujuan

    Tujuan dari Roadmap Pengembangan IDS Kabupaten ini adalah:

    1. Menyatukan pemahaman tentang arti penting berbagi pakai data dan informasi

    geospasial

    2. Memberikan acuan bagi Tim pengembangan IDS Kabupaten terhadap target-target

    yang harus dicapai

    3. Memberikan arah bagi satuan kerja yang terlibat untuk berpartisipasi dalampengembangan IDS Kabupaten

    4. Memberikan peluang bagi pihak yang terkait untuk berkontribusi dalam

    pengembangan IDS Kabupaten

    5. Menyusun kesepakatan yang bersifat strategis dan mengikat untuk menjamin

    keberlangsungan IDS Kabupaten

    I.2.3. Manfaat ke Depan

    Manfaat dari penyusunan roadmap ini adalah agar terjalin koordinasi lintas sektor dan lintas

    instansi yang efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pembangunan daerah secara

    terintegrasi. Dalam pengembangan sistem ini diperlukan komitmen bersama dari semua

    pihak terkait untuk selalu peduli pada pengembangan sistem tersebut. Hal ini sebagai

    perwujudan kepedulian untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan

    visi tata ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan

    guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

    I.3. Isu-isu strategis

    Isu-isu strategis yang ada dan teridentifikasi di wilayah Kabupaten dalam rangka pengelolaan

    data spasial yang dapat dijadikan contoh diantaranya adalah:

    •  Mitigasi Bencana, seperti banjir/genangan air, pemanasan global (Global

    Warming )

    •  Penataan Ruang, seperti alih fungsi lahan, regulasi penataan ruang,

    pengembangan wilayah strategis untuk kepentingan budaya dan seni, koordinasi

    antar unit kerja, penyediaan lahan.

    •  Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan seperti kerusakan lingkungan

    akibat pertambangan, pengelolaan limbah

    •  Kebutuhan air bersih

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    11/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  8 

    I.4. Visi dan Misi Pembangunan Roadmap Strategis IDS Kabupaten

    I.4.1. Visi

    Data dan Informasi Geospasial yang mudah diakses dan dimanfaatkan

    I.4.2. Misi

    Misi Pembangunan IDS Kabupaten dapat dijabarkan sebagai berikut:

    1. Kelembagaan

    a. Membangun sekretariat Kelompok kerja IDS Kabupaten Sarmi

    b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan antar SKPD

    2. Kebijakan/Peraturan Perundangan

    a. Membangun payung hukum dan peraturan terkait kegiatan IDS Kabupaten

    b. Mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada pengembangan IDS

    c. Mengembangkan Norma Standar Prosedur Kinerja (NSPK)

    3. Data Utama dan Metadata

    a. Mengumpulkan dan menginventarisasi data spasial di semua SKPD

    b. Menyusun data spasial tematik di masing-masing SKPD

    c. Mengelola data spasial secara berkelanjutan dan terpusat

    d. Standarisasi data utama

    4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

    a. Membangun geoportal kabupaten

    b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan IDS

    Kabupaten

    c. Meningkatkan kualitas perangkat pendukung IDS

    5. Sumber Daya Manusia

    a. Meningkatkan kemampuan dan kualitas tim Pokja

    b. Meminimalisasi dampak mutasi SDM

    c. Kaderisasi SDM secara berkelanjutan

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    12/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  9 

    BAB II Konsep IDS

    II.1. Pengertian dan konsep umum IDS

    Konsep Infrastruktur Data Spasial (IDS) sudah mulai dikembangkan sejak dekade 1980-an.Diperkenalkannya konsep ini dikarenakan adanya kesadaran para pengguna sistem

    informasi geografis (SIG) terhadap data geospasial agar dapat saling berinteraksi, yang

    sudah diramalkan akan terjadi sejalan dengan perkembangan data geospasial yang makin

    luas dan beragam. Sehingga manfaat data geospasial lebih dapat dioptimalkan.

    Infrastruktur Data Spasial (IDS) merupakan inisiatif dalam pengelolaan data spasial yang

    terintegrasi antara komponen Sumber Daya Manusia (SDM) atau stakeholder, Kebijakan dan

    perundang-undangan, teknologi, dan standardisasi serta data spasial, yang memungkinkan

    berbagi pakai data (data sharing) dan kemudahan akses untuk meningkatkan efektifitas dan

    efisiensi pemanfaatan data spasial. Interaksi antar komponen dalam IDS diatur melalui policy

    (kebijakan dan perundang-undangan). Melalui kebijakan dan perundang-undangan diaturkewenangan suatu instansi untuk melakukan pengelolaan terhadap tema data tertentu.

    Kebijakan juga mengatur bagaimana cara pengaksesan data, biaya yang harus dikeluarkan

    untuk memperoleh data dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan operasionalisasi

    IDS. Teknologi digunakan untuk pendistribusian data, pengaksesan data, dan penyimpanan

    data. Perkembangan teknologi jaringan yang ada saat ini maka proses pendistribusian,

    pengaksesan dan transfer data dapat dilakukan secara online sehingga berbagi pakai data

    dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Adanya standardisasi membuat data menjadi

    mudah digunakan. Standar diterapkan untuk metadata, format data, model data dan transfer

    data. Adanya standardisasi ini maka data akan lebih mudah dicari, didistribusikan, dan

    dianalisis. (Rahmadi)

    Implementasinya di Indonesia Infrastruktur Data Spasial berperan dalam usaha untuk

    pencapaian data sharing dan keterbukaan informasi dengan data geospasial yang

    berkualitas dan standar baik di tingkat nasional maupun daerah dalam berbagai instansi.

    Terdapat 5 (lima) komponen yang dijadikan dasar dalam pengembangan IDS yaitu

    kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan, data utama, ilmu pengetahuan dan

    teknologi, serta sumberdaya manusia. Petikan Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Data

    Spasial Nasional (IDSN) dapat dijabarkan sebagai berikut.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    13/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  10 

    (1) Aspek kelembagaan merupakan suatu komponen dalam IDS yang berkaitan dengan

    manajemen dalam penentuan kebijakan dan berbagai aturan dalam membangun,

    mengelola, mengakses serta menggunakan data dasar utama dan berbagai standar, yang

    diperlukan dalam membangun IDS. (2) Peraturan perundangan sbagai aspek berikutnya

    diperlukan guna memberikan kepastian aturan yang saling menguntungkan baik bagi

    pengguna maupun penyedia data. Penyusunan peraturan tersebut ditujukan untuk

    menunjang pembangunan IDSN dalam operasionalisasinya. Peraturan dimaksud pada

    hakekatnya mencakup Norma, Pedoman, Prosedur, Standar, Spesifikasi, (NPPSS) data dan

    informasi spasial. Semua kegiatan dalam IDS harus tetap didukung dan memiliki dasar

    hukum yang jelas. (3) Aspek Data Utama merupakan aspek paling penting dalam IDS, dibuat

    didalam kerangka kelembagaan dan dikumpulkan sehingga menjadi sumber data yang

    utama, dan dari data tersebut data dan informasi lain dapat diturunkan melalui

    pengintegrasian dan penambahan nilai, dengan penyusunan standardisasi data utama;

    penyusunan spesifikasi perolehan data (data acquisition); penyusunan standardisasi

    basisdata; penyusunan standardisasi protokol sistem distribusi data utama; dan

    penyusunan standardisasi jaringan kerja. (4) Pengembangan dan Penelitian IlmuPengetahuan dan Teknologi bertujuan untuk mendorong kesinambungan aktivitas penelitian

    dan pengembangan, meningkatkan kemampuan penguasaan dan penerapan teknologi,

    mengembangkan penemuan baru/inovasi di bidang teknologi survei dan Pemetaan, dan

    memberi nilai tambah terhadap data utama. Cara yang dilakukan adalah dengan

    pengembangan wawasan tentang Informasi Geospasial, pengembangan pengetahuan

    tentang teknologi mutakhir terkait IDS, penelitian-penelitian yang terkait dengan IDS mulai

    dikembangkan, dan Terobosan-terobosan baru.

    II.2. Perkembangan Pembangunan IDS di skala Nasional dan Daerah 

    Langkah awal dalam pembangunan IDS adalah membangun simpul jaringan dan menyusun

    perencanaan untuk melengkapi komponen utama program IDS. Simpul jaringan merupakan

    amanat Peraturan Presiden No.85 tahun 2007 yang dilanjutkan dalam Perpres No. 27 Tahun

    2014 tentang Jaringan Data Spasial Nasional yang kemudian disebut dengan Jaringan Data

    Geospasial Nasional yaitu institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

    pengumpulan, pemeliharaaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial

    tertentu. Institusi yang dimaksud meliputi kementerian negara dan Lembaga Pemerintah Non

    Kementerian (K/L) serta daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan. Simpul jaringan

    Pusat tidak terbatas pada instansi pusat sesuai dengan Perpres 85/2007. Hal ini

    memungkinkan tumbuhnya simpul pusat baru lainnya, dan yang lebih penting adalah

    diperlukannya percepatan pembangunan simpul-simpul jaringan baru, terutama pada levelprovinsi.

    Jaringan IG Nasional terdiri dari IG Pusat dan IG Daerah. Jaringan IG Pusat meliputi

    lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisisan

    Negara Republik Indonesia. Sedangkan IG Daerah meliputi Pemerintah Daerah yaitu

    Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Semua lembaga ini merupakan simpul

     jaringan. Seluruh simpul jaringan diintegrasikan oleh penghubung simpul jaringan, dalam hal

    ini adalah Badan Informasi Geospasial (BIG).

    Pembangunan simpul jaringan merupakan proses untuk mendorong terwujudnya inisiatif

    penyediaan mekanisme akses dan tukarguna data spasial antar institusi K/L/daerah yang

    terkoordinasi. Pembangunan simpul jaringan juga diarahkan untuk memenuhi kelengkapan

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    14/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  11 

    sarana dan prasarana K/L/Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai simpul jaringan

    dalam kerangka program infrastruktur data spasial nasional (IDSN). Jaringan IGN

    diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan

    komunikasi.

    Untuk mendorong ketersediaan IG yang dapat diakses dan berkualitas, perlu untukmenetapkan kebijakan yang tepat baik secara nasional, maupun di tingkat propinsi,

    kabupaten dan kota melalui mekanisme: Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) – IG, Rapat

    Koordinasi Daerah (Rakorda) – IG, Rapat Koordinasi Infrastruktur IG, Atau melalui

    pertemuan/diskusi dalam FGD (Focus Group Discussion), dalam rangka sosialisasi,

    koordinasi maupun bimbingan teknis.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    15/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  12 

    BAB III Metodologi Penyusunan Roadmap

    Penyusunan Roadmap diawali dari tahap assessment terhadap kapasitas pengelolaan data

    spasial dari beberapa komponen yang terlibat dalam pengembangan IDS melalui proses

    diskusi tim teknis, wawancara dengan pihak terkait dan kuisioner yang diisi oleh perwakilan

    dari unit kerja.

    III.1. Assesment kapasitas pengelolaan data spasial Kabupaten

     Assesment kapasitas pengelolaan data spasial Kabupaten merupakan hasil penilaian

    dengan cara diskusi kelompok terhadap 5 komponen IDS ditambah dengan pengisian

    kuisioner dari masing-masing unit kerja di Kabupaten yang dilibatkan dalam tim teknis IDS

    Kabupaten. Penilaian dilakukan dengan metode SWOT (Strength, Weekness, Opportunity,

    Threat), dengan menilai kondisi yang ada saat ini ditinjau dari berbagai masukan dari

    masing-masing kelompok diiskusi.

    Penilaian tidak terlepas dari isu-isu atau permasalahan dalam operasionalisasi IDS

    Kabupaten dirangkum dan disimpulkan dalam diskusi kelompok yang didapat dari

    masing-masing anggota kelompok diskusi. Penilaian kondisi terkini tidak terlepas dari

    isu-isu atau permasalahan dalam operasionalisasi IDS Kabupaten, dirangkum dan

    disimpulkan dalam diskusi kelompok dari masing-masing anggota diskusi. Penilaian

    selain didasarkan dari hasil diskusi juga dikompilasi dan diklarifikasi dengan kuisioner yang

    diisi oleh masing-masing SKPD yang terlibat yang disusun oleh IFACS. Selain itu digunakan

    pula kuisioner yang digunakan untuk menilai kesiapan IDS kabupaten melalui Evaluasi Diri

    Kesiapan Pembangunan Simpul Jaringan yang disusun oleh Badan Informasi Geospasial.

    III.2. Assesment kapasitas pengelolaan data spasial Provinsi

     Assesment kapasitas pengelolaan data spasial provinsi merupakan hasil penilaian dengan

    cara wawancara terhadap pelaku kegiatan IDS di Propinsi dalam hal ini Bappeda Propinsi

    serta lembaga terkait yang membantu dalam penyelenggaran IDS di tingkat Propinsi. Selain

    dengan wawancara penilaian ini juga menggunakan Evaluasi Diri Kesiapan Pembangunan

    Simpul Jaringan yang disusun oleh Badan Informasi Geospasial.

    III.3. Assesment peran IDS Kabupaten dalam proses penyusunan Tata RuangWilayah Kabupaten

    Dalam implementasinya IDS Kabupaten tidak terlepas dari peranannya dalam tata ruangwilayah Kabupaten. Pemanfaatan data geospasial sangat penting dalam penyusunan tata

    ruang wilayah terutama dalam penyediaan data yang melibatkan unit kerja yang ada di

    pemerintahan kabupaten. Sehingga penilaian ini mencakup berbagai aspek ketersediaan

    data dan proses penyediaan data yang membutuhkan informasi terkait akurasi data,

    sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan,

    variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan

    dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang

    dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan

    kedalaman data setingkat kelurahan/desa yang diharapkan dapat memberikan gambaran

    perubahan apa yang terjadi pada wilayah kabupaten. Termasuk pula didalamnya yaitu

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    16/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  13 

    kegiatan pengolahan dan analisis data agar dihasilkan rencana tata ruang wilayah

    kabupaten yang ideal.

     Assesment peran IDS Kabupaten dalam proses penyusunan Tata Ruang Wilayah

    Kabupaten menggunakan kuisioner dan wawancara untuk menilai peran dan peluang IDS

    kabupaten dalam proses penyusunan tata ruang wilayah Kabupaten.

    III.4. Proses penyusunan Roadmap

    Penyusunan Roadmap dilakukan melalui tahap-tahap proses kegiatan yang diusahakan

    melibatkan semua jajaran unit kerja yang terlibat dalam pembangunan IDS Kabupaten yang

    tergabung dalam Tim Teknis Pengembangan IDS Kabupaten dan pihak-pihak lain yang

    berkaitan dengan IDS Kabupaten, melalui lokakarya.

    1. Tahap yang pertama adalah pemaparan tentang IDS untuk penyegaran kembali dan

    memberikan gambaran yang lebih baik tentang IDS sebelum lebih jauh nantinya

    membahas IDS Kabupaten bagi semua peserta lokakarya.2. Tahap yang kedua adalah Diskusi untuk membahas isu-isu strategis di Kabupaten

    yang terkait dengan kebutuhan data geospasial, agar mengetahui dengan baik

    manfaat-manfaat data geospasial dan IDS terkait isu-isu strategis yang ada.

    3. Tahap yang ketiga adalah diskusi mengenai visi dan misi pengembangan IDS

    Kabupaten untuk memberikan gambaran ke depan pengembangan IDS Kabupaten

    nantinya yang disertai dengan langkah aksi yang nantinya akan dilakukan.

    4. Tahap yang keempat merupakan diskusi kelompok mengenai kondisi saat ini,

    harapan, tantangan dan strategi pencapaiannya terhadap 5 komponen IDS dengan

    komposisi anggota yang dapat mewakili berbagai sektor.

    5. Tahap kelima merupakan pemaparan hasil diskusi kelompok pada diskusi pleno untuk

    memberikan tanggapan, koreksi dan penyempurnaan, yang diakhiri dengan

    kesimpulan yang sekaligus menjadi kesepakatan bersama.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    17/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  14 

    BAB IV. Kondisi saat ini, Harapan, Tantangan, dan Strategi

    Pencapaian

    IV.1. Rangkuman deskripsi Kondisi saat ini

    Secara umum kesadaran akan pentingnya IDS kabupaten sudah dirasakan oleh semua

    pihak, sehingga dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah sudah cukup baik.

    Kelembagaan sudah diujudkan dalam suatu tim teknis yang diharapkan dapat mendukung

    dalam informasi spasial untuk kepentingan perencanaan tata ruang kabupaten, dengan

    Surat Keputusan Bupati yang mencakup semua personil dari beberapa SKPD sehingga

    koordinasi antar SKPD sudah terjalin. Peraturan perundangan yang terkait dengan

    pengembangan IDS sudah tersosialisasi walau belum sepenuhnya dipahami secara baik.

    Data sudah tersedia dalam beberapa tema dan dimiliki oleh beberapa SKPD secara mandiri

    yang terkait dengan proyek-proyek yang ditanganinya. Setiap SKPD sudah memiiliki

    perangkat SIG khususnya SKPD-SKPD yang sudah memiliki kewajiban penyediaan data

    spasial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bahkan di Bappeda sudah tersedia

    perangkat yang dapat digunakan untuk kepentingan tim Teknis ini. Kegiatan pelatihan SIG

    bagi staf sudah banyak dilakukan walaupun baru terbatas pada staf SKPD yang berurusan

    langsung dengan data geospasial seperti Bappeda, Pekerjaan Umum, dan Kehutanan,

    dengan kemampuan yang dimiliki pun sangat bervariasi. Kekuatan  ini dinilai baru cukup

    sebagai modal dasar untuk pengembangan IDS Kabupaten.

    Kelembagaan yang terbentuk belumlah lama, sehingga struktur dan keanggotannya masih

    banyak yang belum seperti diharapkan, khususnya dalam pembagian tugas dan tanggung

     jawab. Hubungan lembaga secara vertikal terutama dengan propinsi dan pusat belum ada.

    Pendanaan sebagai salah satu hal penting dalam penyelenggaraan IDS masih terkendaladengan baru dibentuknya tim teknis pengembangan IDS sehingga dana belum maksimal

    untuk kepentingan pengembangan IDS, dan belum menjadi program prioritas kabupaten.

    Peraturan perundangan masih dalam tataran nasional dan perlu diperkuat dengan

    peraturan-peraturan di tingkat daerah. Ketersediaan data pada masing-masing kabupaten

    sangatlah terbatas. Salah satunya adalah inventarisasi data yang kurang terpadu dan

    transparan. Setiap kegiatan yang pernah dilakukan sesungguhnya menghasilkan data yang

    dapat digunakan untuk kegiatan lain dan berkelanjutan, tetapi hal ini tidak dapat terwujud

    dikarenakan minimnya informasi antar unit. Pengetahuan dan teknologi yang relatif masih

    baru di sebagian SKPD menyebabkan belum tersedianya perangkat pendukung SIG.

    Pemahaman SDM terhadap IDS masih kurang, ketrampilan SDM terampil hingga belumcukup memadai dan tidak merata pada setiap SKPD. Kelemahan  ini perlu diantisipasi ke

    depannya melalui langkah strategis.

     Ada beberapa kesempatan berupa program-program kerjasama dengan BIG maupun

    lembaga sponsor untuk peningkatan kemampuan dalam pengembangan IDS berupa

    peningkatan kemampuan SDM serta dukungan perangkat SIG dari lembaga sponsor seperti

    IFACS. Peluang ini semestinya menjadi jalan keluar bagi beberapa kendala yang dihadapi.

    Beberapa masalah dari luar berupa mutasi/Rotasi Pegawai yang ada kadang tidak disertai

    dengan pertimbangan keberlanjutan tugas pokok dan fungsi dari staf tersebut sehingga

    kemampuan yang sudah ada menjadi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kurangnyapemahaman tentang pentingnya IDS di tingkat pengambil kebijakan (Legislatif) serta tidak

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    18/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  15 

    ada dukungan pihak-pihak terkait (swasta) dalam memberikan data yang akurat, menjadi

    suatu hambatan yang seharusnya dapat diantisipasi ke depan melalui kegiatan dan aturan

    yang lebih mengikat.

    KEKUATAN KELEMAHAN

    • SDM sudah tersedia secara kuantitas

    • Sebagian besar tim IDS sudahmendapatkan pelatihan-pelatihan GIS(misal: dari USAID IFACS)

    • Belum ada alokasi dana untuk pembiayaanIDS

    • "#$%& '(')*' +#,'-%,') +#)(%.%)/ 012 3#+#,-4

     5%.)436 +,7-'+6 ($$ 

    • 2#-4'+ 2891 :#$%& &';'&4 ('-' *')/ ;',%3

    (434'+.') 7$#; &'34)/

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    19/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  16 

    IV.3. Rangkuman deskripsi Tantangan

    Tantangan ke depan kelembagaan bagi pengembangan IDS adalah aktivitas yang rutin agar

    kegiatan koordinasi dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana

    mestinya. Sehingga sumber pendanaan yang memadai bagi kegiatan pengembangan IDS

    pun menjadi tantangan yang harus dipecahkan dan difikirkan oleh pemerintah kabupaten.Peraturan dan perundangan harus dicermati untuk melihat hal-hal yang perlu diatur agar

    akselerasi pengembangan dan pembangunan IDS Kabupaten dapat lebih cepat terwujud.

    Standarisasi dan Metadata menjadi tantangan yang harus segera dipecahkan dengan

    melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan pembagian tugas yang jelas antara

    tim pengembang IDS Kabupaten. Sehingga untuk mewujudkan Informasi Data yang lengkap

    dan dapat diakses masyarakat menjadi langkah lanjutan bagi tantangan kepentingan pilar

    data utama. Sesuatu yang menjadi tantangan dan perlu difikirkan pula adalah penyediaan

    sarana dan prasarana yang belum terwujud dan atau sesuai dengan kapasitas yang

    diinginkan baik di masing-masing SKPD maupun tim teknis kabupaten, termasuk

    diantaranya adalah penyelenggaraan geoportal kabupaten.

    Penguatan kapasitas tim IDS agar pengelolaan data dapat dikelola dengan baik oleh SDM

    yang cakap merupakan tantangan dalam pilar Sumber Daya Manusia. Seringkali koordinasi

    antar SKPD terkendala oleh kapasitas dan kemampuan para anggotanya. Agar Tim

    pengembang IDS dapat kuat maka SDM di masing-masing SKPD harus benar-benar paham

    tentang data yang harus disiapkan sehingga kemampuan SDM ini benar-benar merupakan

    tantangan bagi pengembangan IDS Kabupaten.

    IV.4. Rangkuman deskripsi Strategi Pencapaian

    Strategi pencapaian dengan memadukan antara harapan dan tantangan dengan hasil

    analisis SWOT dengan melihat peluang dan hambatan yang ada agar dapat diambil langkah

    strategis yang dianggap paling sesuai.

    Kelembagaan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya sehingga strategi

    pencapaian adalah dengan mengusahakan untuk menganggarkan secara rutin pada

    usulan anggran kabupaten dalam bentuk rencana kerja SKPD yang berorientasi pada IDS

    kabupaten. Sedangkan peraturan perundangan adalah dengan melihat setiap

    perkembangan IDS serta menyesuaikannya dengan peraturan perundangan yang berpihak

    pada pengembangan IDS pada lingkup pemerintah daerah. Termasuk diantaranya

    perumusan Standar operational prosedur (SOP) untuk kepentingan kelembagaan.

    Dalam hal data diperlukan suatu kegiatan inventarisasi yang rutin dan berkala yang harus

    disepakati oleh semua pihak dan tetap konsisten pada standarisasi data dan metadata.

    Pencapaian wujud visi dan misi utama dalam IDS berupa berbagi pakai dan kemudahan

    akses perlu diwujudkan dalam suatu SIG berbasis web. Perangkat keras dan lunak serta

    perangkat pendukung lainnya perlu selalu mengikuti perkembangan teknologi agar dapat

    mendukung penyediaan Geoportal Data Spasial yang berbaasis web.

    Kegiatan peningkatan SDM dalam pengelolaan data, peningkatan ketrampilan dan

    wawasan, ketertiban tugas dan fungsinya perlu dikembangkan dalam berbagai bentuk

    strategi pencapaian berupa pelatihan, penambahan pengalaman dan pengetahuan sertapertemuan rutin yang saling mengisi dan memperkuat tim pengembangan IDS. 

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    20/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  17 

    BAB V. Rencana Implementasi, Target dan Tolok Ukur Keberhasilan

    V.1. Rangkuman deskripsi Rencana Implementasi

    Dalam mencapai keberhasilan pengembangan IDS, mengadakan pertemuan rutin setiap

    awal bulan di sekretariat IDS (Bappeda) perlu dilakukan untuk kepentingan koordinasikelembagaan, penguatan kelembagaan, dan agar semua informasi terkait IDS Daerah selalu

    bisa terpantau dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam IDS Daerah. Tentunya

    kelembagaan juga membutuhkan suatu kegiatan yang menjadi sarana kebersamaan bagi

    semua anggotanya dengan setidaknya mengadakan kegiatan terkait IDS Daerah minimal

    sekali setahun yang dapat berupa kegiatan bersama atau salah satu kegiatan di SKPD yang

    merupakan tanggungjawab bersama. Setidaknya kegiatan ini selalu direncanakan setiap

    tahun anggaran yang didiskusikan menjelang perencanaan anggaran tahun ke depan.

    Forum Group Discussion (FGD) untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

    perlu dikerjakan oleh tim pengembang IDS agar anggota dan pihak yang terlibat memiliki

    kesamaan satandar dalam pengembangan IDS Daerah. Selain itu perlu juga peran aktif dan

    lebih besar IDS bagi perencanaan tata ruang dengan perumusan rancangan peraturan

    bupati untuk kepentingan pengembangan IDS Daerah.

    Pelatihan penanganan data (pengolahan dan pengelolaan) dengan anggaran yang

    bersumber dari APBD, APBN dan DAK, pengajuan proposal, pelatihan standarisasi data

    serta kegiatan penyusunan metadata yang melibatkan seluruh SKPD, sebagai salah bagian

    kegiatan yang akan dilakukan dalam setiap kegiatan terkait data utama.

    Lokakarya dengan BIG sebagai narasumber, mengirim perwakilan ids Sarmi ke even-even

    IDS di provinsi dan nasional, untuk memperkaya wawasan tentang IDS, serta pertemuan

    anggota dilaksanakan secara rutin dalam kegiatan Regular Meeting di Sekretariat IDS, yang

    daiantaranya mempunyai maksud untuk maksud sharing pengetahuan antar SKPD.

    Pembuatan Geoportal Kewilayahan Kabupaten Sarmi menjadi salah satu implementasi dari

    rangkaian kegiatan ini.

    Untuk peningkatan kemampuan SDM maka kegiatan pelatihan, regular meeting, studi

    banding, lokalatih, diskusi tentang IDS harus merupakan implementasi kemampuan SDM ke

    depan, sehingga semua kegiatan yang ada diharapkan juga mempertimbangkan aspek

    peningkatan kemampuan SDM.

    V.2. Rangkuman deskripsi Target

    Target dalam kepentingan kelembagaan adalah melaksanakan pertemuan rutin minimal

    sebulan sekali (Regular Meeting), yang melibatkan semua SKPD yang terkait, sebagai salah

    satu bentuk koordinasi dalam pengembangan IDS Kabupaten. Kegiatan yang membutuhkan

    informasi geospasial untuk kepentingan kelembagaan ini setidaknya mulai dipersiapkan

    tahun 2104 dan dimulai tahun 2015.

    Target kegiatan penyusunan SOP mulai diselenggarakan tahun 2015 termasuk juga

    perumusan penyesuaian peraturan bupati yang diharapkan dapat memperkuat IDS Daerah.

    Target ini merupakan target untuk memperkuat payung peraturan dan perundangan di

    Daerah.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    21/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  18 

    Target data utama bagi pengembangan IDS Daerah, adalah bahwa setiap SKPD selaku

    simpul jaringan di daerah sudah mengetahui data apa saja yang perlu dipersiapkan untuk

    kepentingan perencanaan tata ruang di daerah; data sudah terinventarisasi dari semua

    SKPD; serta data dapat diakses pada tahun 2016 serta meluas ke masyarakat pada tahun

    2017. Setiap tahunnya dapat dihasilkan peta Tematik yang baru atau diperbaharui sebagai

    wujud kegiatan dan implementasi tahunan.

    Pembuatan Geoportal Kabupaten yang berbasis web merupakan target kegiatan di tahun

    2015, serta tersedianya perangkat yang memadai di sekretariat pada tahun 2015 untuk

    menunjang semua kegiatan pengembangan IDS kabupaten.

    Pada kepentingan pengembangan SDM target yang akan dicapai adalah mulai dilakukannya

    kaderisasi untuk penyamaan pemahaman standarisasi data; dan adanya peningkatan SDM

    melalui pelatihan-pelatihan setiap tahunnya, dan diharapkan tahun 2017 sudah terpenuhi.

    V.3. Rangkuman deskripsi Tolok ukur keberhasilan

    Tolok ukur keberhasilan dalam kelembagaan diantaranya apabila sudah terlaksananya

    pertemuan rutin yang melibatkan semua SKPD yang terkait, dimana setiap pertemuan

    menghasilkan outcome bagi pengembangan IDS. Pendanaan sudah tersedia melalui

    berbagai kegiatan yang sudah dianggarkan yang setidaknya dapat diperoleh dari

    kegiatan-kegiatan masing-masing SKPD aatau dianggarkan untuk kepentingan

    pengembangan IDS sendiri. Tersusunnya SOP bagi pengembangan IDS daerah merupakan

    salah satu tolok ukur keberhasilan pada peraturan dan perundangan selain terbitnya

    peraturan bupati yang diharapkan dapat memperkuat IDS Daerah.

    Sesuai dengan misi yang ada maka tolok ukur keberhasilan untuk pengembangan IDS pada

    pilar data utama adalah data sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui Geoportal

    Kabupaten dengan dukungan sarana yang lengkap. Sedangkan tolok ukur untuk

    keberhasilan pengembangan SDM adalah tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dan

    keterampilan yang merata di masing-masing pengembang SDM pada SKPD yang terlibat

    da;am pengembangan IDS.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    22/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  19 

    BAB VI. Struktur, Tugas dan Fungsi IDS Kabupaten

    Sesuai dengan Buku Petunjuk Pembangunan Simpul Jaringan yang diterbitkan oleh Badan

    Informasi Geospasial (BIG) dapat dijelaskan mengenai Teknis Struktur, tugas dan fungsi IDS

    Kabupaten. IDS kabupaten merupakan bagian dari simpul jaringan dalam Infrastruktur

    Informasi Geospasial (IIG) Nasional, yang dapat digambarkan dalam bagan skematik

    sebagai berikut (Gambar 1.)

    Internet

    PENGGUNA

    PSJ

    SKPD

    SKPD

    SKPD

    SKPD

    SJ  SJ SJ

    SJ – K/L

    PENGGUNA

    DIREKTORAT

    DIREKTORAT

    DIREKTORAT

     

    Gambar 1. Struktur hubungan antara Simpul Jaringan dengan Penghubung Simpul Jaringan (Badan

    Informasi Geospasial 2014).

    Sebagai bagian dari IIG Nasional maka tugas dan fungsi simpul jaringan adalah sebagai

    berikut:

    Tugas Simpul Jaringan

    1. Menyelenggarakan Informasi Geospasial melalui kegiatan pengumpulan Data

    Geospasial, Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial berikut metadatanya,

    penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG

    berikut metadatanya, serta penggunaan DG dan IG.

    2. Melakukan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan

    IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis

    penyebarluasan IG.

    3. Membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang

    diselenggarakannya

    4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan dan

    penyebarluasan IG beserta metadatanya.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    23/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  20 

    Fungsi Simpul Jaringan

    1. Menjadi organisasi unit pelaksana (direalisasikan melalui unit kerja) untuk dua fungsi

    pokok yaitu: (i) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan

    penggunaan DG dan IG, serta (ii) pelaksanaan penyimpanan, pengamanan dan

    penyebarluasan DG dan IG.

    2. Melaksanakan penyiapan dan penerapan layanan penyedia akses DG dan IG dalam

    rangka berbagi pakai dan penggunaan DG dan IG secara bersama menggunakan

    standar dan spesifikasi teknis nasional.

    3. Menjadi sumber daya internet yang menyediakan akses DG dan IG bagi penghubung

    simpul jaringan dan bagi pengguna Jaringan IIG.

    Berdasarkan tugas dan wewenang dari institusi yang menaungi unit kerja simpul jaringan,

    terdapat dua jenis simpul jaringan yaitu simpul jaringan pusat dan simpul jaringan daerah.

    Simpul jaringan pusat merupakan organisasi pada kementrian dan lembaga pada level

    nasional yang memiliki tugas dan fungsi simpul jaringan. Simpul jaringan daerah merupakan

    organisasi pada satuan kerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah

    Daerah. Diagram hubungan dan fungsi Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan

    dapat dilihat di Gambar 2.

    Gambar 2. Hubungan dan fungsi Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan

    Unit kerja Simpul Jaringan memiliki beberapa tugas utama yang harus dilaksanakan,

    meliputi:

    1. Unit Produksi mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, menggunakan DG

    dan IG. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, Unit Produksi juga harus memastikan

    metadata tersedia untuk semua DG dan IG yang dikelolanya. Unit Produksi juga

    melakukan kegiatan pembaruan DG dan IG.

    2. Unit Penyebarluasan mempunyai tugas untuk menyimpan, melakukan tindakan

    pengamanan dan menyebarluaskan DG dan IG.

    3. Pada tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Kerja SJ dilaksanakan oleh bagian yangmemiliki Tupoksi dalam pengelolaan data, seperti Pusat Data (Pusdata) atau Pusat

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    24/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  21 

    Data dan Informasi (Pusdatin), dengan dukungan dari unit teknis yang memproduksi

    DG/IG di Kementerian/Lembaga tersebut.

    4. Biaya yang diperlukan dalam implementasi SJ seyogyanya dibebankan pada

    anggaran rutin Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga.

    Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan memegang peranan penting tercapainya

    tujuan utama Jaringan Infrastruktur Geospasial yaitu akses dan berbagi pakai data

    geospasial yang ada di pusat dan di daerah. Simpul Jaringan adalah Kemetrian dan

    Lembaga serta Pemerintah daerah yang memiliki unit kerja penyimpanan dan pengolahan

    data geospasial (disingkat unit produksi) dan unit diseminasi dan distribusi data geospasial

    (disingkat unit penyebarluasan).

    VI.1. Unit Produksi

    Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dapat berlaku sebagai Unit produksi di Daerah

    yang memiliki kemampuan dan tanggungjawab untuk mengolah dan menyimpan data

    geospasial sesuai dengan tema yang diembannya. Dalam hal ini unit produksi melakukan

    kegiatan yang terkait dengan pengelolaan, produksi dan Kontrol kualitas bagi kepentingan IG

    di daerah.

    Pengelolaan IGD

    IGD yang dikelola oleh Simpul Jaringan berasal dari Badan Informasi Geospasial. IGD

    merupakan acuan untuk pembuatan IGT bagi keperluan sektoral di Pemerintah Daerah atau

    Kementerian/Lembaga. Dalam engelolaan IGD di Simpul Jaringan, dilakukan hal-hal berikut:

    1. Membuat backup IGD dalam beberapa copy.

    2. Menyediakan IGD dalam bentuk data aslinya (misalnya shapefile) hanya kepada pihak

    yang termasuk dalam perjanjian lisensi.

    3. Dapat menggabungkan beberapa lembar peta rupabumi menjadi satu basisdata

    tunggal yang berdasarkan batas administratif.

    4. Dapat membagi IGD menjadi beberapa basisdata spasial menyesuaikan dengan

    batas batas administratif atau wilayah analisis tertentu.

    Produksi IGT

    Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membuat IGT sesuai dengan tugas pokok

    dan fungsinya. Dalam pembuatan IGT, maka hal-hak berikut ini dilakukan:

    1. Menggunakan IGD sebagai dasar pembuatan IGT.2. Menggunakan IGD yang memiliki skala yang sesuai dengan IGT yang akan dibuat.

    3. Menggunakan Peraturan, dokumen SNI dan petunjuk teknis yang tersedia sebagai

    acuan dalam pembuatan peta tematik (misalnya penyusunan peta untuk penataan

    ruang, klasifikasi penutup lahan, dan delineasi lahan gambut).

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    25/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  22 

    Kontrol Kualitas IGT

    Setiap unit produksi pada Simpul Jaringan dituntut untuk dapat melakukan kontrol kualitas

    IGT. Dokumen acuan untuk melakukan kontrol kualitas produk IGT adalah:

    1. SNI tentang Informasi Geografis: Spesifikasi Produk Data

    2. SNI tentang Informasi Geografis: Metadata3. SNI tentang Informasi Geografis: Kualitas Data

    VI.2. Unit Penyebarluasan/Kliring

    Penyebarluasan data geospasial memerlukan prasyarat bahwa data geospasial telah

    tersusun metadatanya. Meskipun tanpa metadata, data geospasial tetap akan dapat

    disebarluaskan, namun demikian sangat disarankan semua data geospasial yang terhimpun

    dan dikelola oleh SJ dilengkapi dengan metadata. Metadata yang dibuat hendaknya

    memenuhi kriteria minimum metadata geospasial Indonesia.

    Untuk mendukung aktivitas berbagi pakai data, penyebarluasan data geospasial padaprinsipnya dapat dibedakan menjadi dua: melalui jaringan internet (melalui IIG) atau tanpa

     jaringan internet. Penyebarluasan data geospasial pada tingkat nasional maupin daerah

    melalui Jaringan IG, pada prinsipnya mensyaratkan hal yang sama: yaitu data geospasial

    telah tersedia dalam format siap akses dan disertai metadata, terdapat unit penyebarluasan

    yang memiliki server dan piranti lunak pendukung serta adanya layanan jaringan internet

    antara pengguna dengan server data pada unit penyebarluasan.

     Adapun penyebarluasan data geospasial tanpa menggunakan jaringan internet, dapat

    dilakukan melalui bermacam cara (misalnya media penyimpanan data CD/USB/email/media

    sosial diluar IIG) tergantung pada protokol atau SOP yang berlaku pada unit penyebarluasan.

    SOP untuk penyebarluasan data sebaiknya mengatur paling tidak tentang hal-hal sebagai

    berikut:

    1. Jenis dan cakupan data yang dapat disebarluaskan

    2. Media komputer (piranti bergerak atau komputer) yang digunakan dan media data

    yang diakomodasi

    3. Fungsi dan peran para pihak (unit penyebarluasan dan unit produksi)

    4. Tanggung jawab dan kewajiban penerima data (beneficiary)

    Penyebarluasan DG/IG Secara Internal

    Penyebarluasan Data Geospasial secara internal adalah untuk kepentingan SKPD di tingkat

    Pemerintah Daerah dan Direktorat Jendral / Direktorat / Pusat di Kementerian / Lembaga.

    Pihak internal berhak untuk mendapatkan DG/IG dalam format data SIG, bukan sekedar

    dalam format gambar (misalnya JPG dan TIFF) atau PDF. Dalam satu jaringan lokal (LAN),

    penyebarluasan dapat dilakukan dengan menggunakan satu direktori dalam server yang bisa

    diakses oleh semua unit atau SKPD suatu daerah.

    Tentu saja sistem dan pengklasifikasian tingkat akses perlu diatur melalui petunjuk teknis

    atau SOP misalnya. Penyebarluasan DG/IG antar unit atau antar instansi SKPD yang

    terhimpun di dalam sebuah sebuah Simpul Jaringan dapat dilakukan menggunakan IIG

    melalui spesifikasi teknis WFS (untuk download) dan WMS (untuk sekedar berbagi gambarpeta) di geoportal.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    26/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  23 

    Penyebarluasan DG/IG ke Pihak Eksternal

    Penyebarluasan DG/IG secara eskternal adalah untuk kepentingan masyarakat / komunitas,

    dunia akademik / penelitian, dunia bisnis serta ke media massa. Simpul Jaringan hanya

    menyebarluaskan DG/IG Tematik. Pengaturan penyebarluasannya juga berbeda, terutama

    dalam format data yang dapat diberikan serta perjanjian lisensinya. Penyebarluasan DG/IG

    untuk pihak eksternal mengikuti panduan berikut:

    1. Format data yang dapat diberikan untuk masyarakat dan media adalah format gambar

    (jpg atau tiff) atau pdf.

    2. Pihak bisnis dapat memperoleh dalam format gambar (JPG atau TIFF) atau PDF atau

    format SIG. Untuk penyebarluasan dalam format SIG (misalnya menggunakan

    spesifikasi teknis WFS untuk mengakses data vektor atau WCS untuk mengakses

    data raster), harus menggunakan perjanjian lisensi yang ketat, misalnya tidak boleh

    memindahtangankan ke pihak lain di luar pemegang lisensi. Pengenaan biaya lisensi

    dapat diterapkan.

    3. Dunia akademik dan penelitian dapat memperoleh dalam format gambar (JPG atauTIFF) atau PDF atau format SIG. Untuk penyebarluasan dalam format SIG (misalnya

    menggunakan spesifikasi teknis WFS untuk mengakses data vektor atau WCS untuk

    mengakses data raster), harus menggunakan perjanjian lisensi yang ketat, misalnya

    hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian sesuai proposal yang diajukan.

    Biaya lisensi dapat dalam skema tarif nol.

    Pemeliharaan Infrastruktur

    Pemeliharaan piranti lunak untuk penyimpanan dan penyebarluasan data meliputi:

    1. Pembuatan cadangan data secara berkala

    2. Optimasi penyimpanan data secara berkala3. Pemeriksaan rutin fungsi dan konektivitas piranti lunak sistem operasi, server

    basisdata, server aplikasi dan geoportal berikut kinerjanya.

    4. Pemeriksaan rutin aktif tidaknya fitur layanan akses data

    5. Pemeriksaan rutin aktif tidaknya fitur registrasi dan pengkinian metadata,

    Pemeliharaan jaringan internet meliputi:

    1. Pemeriksaan secara rutin aktivasi IP Publik

    2. Pemeliharaan secara rutin kualitas kecepatan jaringan untuk akses

    3. Pengecekan dan pemeliharaan secara rutin kondisi fisik kabel dan router jaringan

    internet.

    Pemeliharaan komputer dan server meliputi:

    1. Pengecekan terhadap kemungkinan keberadaan virus

    2. Penggantian secara periodik komputer yang digunakan, dalam jangka waktu sekitar

    lima tahun.

    Pemeliharaan AC meliputi:

    1. Pengecekan perkabelan listrik AC.

    2. Pengecekan saluran pembuangan AC.

    3. Pengecekan dan penggantian freon.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    27/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  24 

    4. Selalu memastikan bahwa minimal terdapat dua buah AC di ruang server yang

    beroperasi dengan baik, dan memiliki sistem penyalaan kembali yang otomatis.

    Ruangan tempat komputer, server dan penyimpanan data harus dicek untuk aspek-aspek

    berikut:

    1. Pengecekan kebocoran atap yang dapat membahayakan komputer, server danperangkat jaringan.

    2. Pengecekan kebersihan ruangan dari debu dan sampah yang lain.

    3. Pengecekan dan pemeliharaan fasilitas pemadam kebakaran.

    Pengamanan Sistem dan Data Geospasial

    Pengamanan Sistem dan Data Geospasial terdiri atas pengamanan secara fisik dan sistem.

    Secara fisik meliputi:

    1. Peletakan ruangan server dan unit produksi pada tempat yang kokoh dan aman dari

    kebocoran dan genangan banjir.

    2. Memiliki perangkat keamanan terhadap kemungkinan pencurian (ruang bertralis dan

    kunci/gembok yang baik).

    3. Pengaturan sistem akses bagi tamu atau pengunjung.

    Sedangan secara sistem, pengamanan terhadap DG/IG meliputi:

    1. Pengaturan sistem akses terhadap DG/IG yang disimpan.

    2. Membangun sistem backup yang baik dengan ko-lokasi maupun secara fisik lokal

    menggunakan harddisk eksternal.

    3. Melakukan pembuatan backup data secara periodik, yaitu satu minggu sekali.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    28/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  25 

    BAB VII. Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi

    VII.1. Kesimpulan

    Dokumen ini menampilkan Roadmap Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (IDS)

    Kabupaten secara sistematis yang berkaitan dengan penjelasan umum tentang IDSKabupaten dan kaitannya dengan IDS Nasional, yang diperoleh dari kegiatan diskusi

    kelompok dan wawancara serta kuisioner dari tim teknis, perwakilan pihak-pihak yang terlibat

    serta yang terkait dengan Pengembangan IDS Kabupaten pada 5 (lima) aspek IDS

    kelembagaan, peraturan perundangan, data utama, ilmu pengetahuandan teknologi serta

    sumberdaya manusia yang menghasilkan :

    1. Penilaian kondisi terkini, harapan, tantangan dan strategi pencapaian yang dianalisis

    dengan menggunakan analisis SWOT, menunjukkan bahwa Kabupaten ini memiliki

    kesadaran akan pentingnya IDS dalam mendukung perencanaan tata ruang wilayah

    Kabupaten, dimana lembaga sudah terbentuk dan didukung pula dengan peraturan

    perundangan yang cukup memadai walau belum sepenuhnya mengcover kegiatan

    kelembagaan ke depan sehingga menjadi tantangan tersendiri. Data utama sudah

    tersedia tetapi belum memadai dan perlu dikemas lagi dengan standarisasi dan

    dukungan teknologi serta pengingkatan SDM. Kondisi pencapaian yang sudah ada

    perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan strategi pencapaian ke depan yang lebih

    baik.

    2. Rencana Implementasi, target dan tolok ukur keberhasilan disampaikan pada

    poin-poin yang sesuai dengan kondisi yang ada dengan peningkatan nilai kekuatan

    dengan memanfaatkan peluang serta mengatasi kelemahan dengan mengurangi

    hambatan yang ada. Implementasi dilaksanakan secara bertahap dengan

    pencapaian-pencapaian terukur yang wajar dalam keadaan atau realita yang ada di

    Kabupaten.

    3. Agar dapat berjalan dengan baik dan sesaui dengan sasaran yang diinginkan maka di

    dalamnya juga disertai dengan penjabbaran tugas dan fungsi simpul jaringan yang

    didasrkan atas petunjuk dari penghubung simpul jaringan agar penerapan IDS

    berjalan baik dan searah dengan kepentingan nasional.

    VII.2. Saran dan Rekomendasi

    Hasil penilaian menghasilkan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

    1. Aspek kelembagaan yang sudah terbentuk perlu ditindak lanjuti dan diperkuat agar

    pengembangan IDS Kabupaten dapat berhasil. Dukungan peraturan pemerintah

    kabupaten menjadi hal penting dalam penguatan ini, karena secara umum kesadaran

    pihak-pihak yang ada dalam tim ini memiliki potensi yang besar.

    2. Data utama sebagai bagian dari aspek IDS akan terus berjalan dan berkembang,

    sehingga diharapkan perangkat dan dukungan teknologi ke depan perlu diikuti dan

    dipersiapkan pula, termasuk dukungan sumber daya manusianya.

    3. Komitmen dari semua pihak serta sinergi dengan lembaga vertikal maupun horizontal

    perlu terus digalakkan dan dibuka peluang-peluang yang baru agar akselerasinya

    semakin tinggi.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    29/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  26 

    4. Geoportal sebagai implementasi penting dalam pengembangan IDS Kabupaten yang

    melibatkan semua pihak terkait dan masyarakat perlu segera diapresiasi dan

    diwujudkan.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    30/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  27 

    LAMPIRAN

    1. Tabel gabungan rincian Kondisi saat ini, Harapan, Tantangan, dan Strategi Pencapaian

    Kabupaten Sarmi.

    2. Tabel gabungan Implentasi, Target dan Tolok Ukur Keberhasilan Kabupaten Sarmi.

    3. Surat Keputusan Bupati Sarmi nomor: 056/141/Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim

    Teknis Penyusunan Infrastruktur Data Spasial Kabupaten Sarmi

    4. Perpres no. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    31/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  28 

    Lampiran 1: Tabel gabungan rincian kondisi saat ini, Harapan, Tantangan, danStrategi Pencapaian Kabupaten Sarmi.

    KONDISI SAAT INI HARAPAN TANTANGANSTRATEGI

    PENCAPAIAN

    Sekretariat IDSbelum ada

    Sekretariat di KantorBappeda

    Mengusahakanterbentuknyasekretariat diBappeda

    Bappedamemfasilitasiruangan danperalatan sementaraini menggunakanperalatan yangdipinjampakaikanoleh IFACS

    Belum ada alokasidana untukpembiayaan IDS

     Adanyasumber-sumberpendanaan yang jelas

    untuk operasionalsimpul jaringan IDS

    KomitmenSKPD-SKPD untukmengajukan

    penganggaran.

    Membuat rencanakerja yangditurunkan dari

    renstra SKPD-SKPDdenganmencantumkan IDSdalamnomenklaturnya.Hasilnya dibahasdalam pertemuanrutin tim IDS

    Draf SK Bupatitentang IDS belumsesuai sesuaistruktur

    kelembagaan yangada karena adaperubahan pimpinanSKPD dan anggotaIDS.

    1.Adanya perubahanSK Bupati terutamadalam lampiran. Namaanggota tim teknis

    dapat dicantumkandalam lampiran SKBuapti mulai dariKetua, sekretaris dananggota. Sementarauntuk tim pelindung,pengarah danpenanggung jawabcukup mencatumkanSKPD dan jabatannya.

     Anggota tim teknisdiharpkan ditambahdengan instansi

    vertikal seperti BadanPertanahan, BPS,BMKG, DinasPariwisata danKebudayaan2. Adanyapenambahan kasubagprogram dar DinasPerkebunan, Dinas PUdalam tim IDS

    Perlunya selalu adapenyesuaian agarkegiatan IDS dapatberlangsung secara

    berkelanjutan

    Bappeda perlumengkoordinasikanpenyesuaianlampiran dalam SK

    Bupati tentang IDSini. Adanyapenambahanklausul dalam SKBupati untukmenyesuaikanperubahan timteknis IDS

    Belum adanyaperaturan

    pendukung IDSseperti juknis,

     Adanya peraturanpendukung IDS seperti

     juknis, protp, dll

    Menginventarisasi,mengadopsi dan

    menyusun draftaturan pendukung

    Menyusun protapdan juknis untuk

    operasional tim ID

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    32/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  29 

    KONDISI SAAT INI HARAPAN TANTANGANSTRATEGI

    PENCAPAIAN

    protap, dll

    Data spasial yangada belum dikeloladengan baik danmasih tersebar diSKPD-SKPD.

    Terkumpulnya danterkelolanya data

    Belum semua dataterkumpul dimasing-masingSKPD

    Memberikanmasukan kepadapimpinan SKPDuntuk menunjuk stafyang mengkoordinirpengumpulan datadi SKPD

    Belum ada dataspasial yangtemanya sesuai

    dengan kebutuhanbeberapa SKPD

    Tersedianya dataspasial tematik sesuaidengan kebutuhan

    SKPD

    Belumdiprogramkannyakegiatan untuk

    pengadaan dataspasiak tematik dimasing-masingSKPD

    Menyusun programyangmengakomodasi

    kebutuhan dataspasial tematik dimasing-masingSKPD

    Belum adanyasharing data diantara SKPD

     Adanya sharing dataspasial di antaraSKPD

    1. Adanya egosektoral dimasing-masingSKPD.2. Belum ada sistempertukaran data diantara SKPD

    Membangun sistempertukaran dataspasial di antaraSKPD berbasis web

    Setiap SKPD belummemahami datayang harusdisiapkan olehmasing-masingSKPD

    Setiap SKPDmemahami data yangharus disiapkan olehmasing-masing SKPD

    Minimal setiapanggota tim IDS dariSKPD-SKPDmemahami data yangharus disiapkan olehmasing-masingSKPD.

    Melakukan sharingpengetahuan,manfaat daninformasi diantaraanggota tim IDStentang kebutuhandata spasial.

    SDM tim IDSkuantitasnya sudahcukup memadaitetapi kualitasnyabelum memadai.

    Kualitas SDM tim IDSmenjadi terampil

    1. Adanya SDMdalam tim IDS yangkurang motivasinyauntuk meningkatkanketrampilannya.

    2. Kurangnyakegiatan dimasing-masingSKPD yang berkaitandengan usaha-usahauntuk meningkatkankualitas SDM tim IDS

    1. Memberikanpekerjaan yangberkaitan denganusaha-usahameningkatkan

    kualitas tim IDS.2. Mendatangkanmahasiswa asliSarmi yangmempunyaikemampuan GISuntuk magang diSarmi dengan biayaPemda.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    33/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  30 

    KONDISI SAAT INI HARAPAN TANTANGANSTRATEGI

    PENCAPAIAN

    Sering terjadinyamutasi PNS dilingkunganSKPD-SKPDmenyebabkanterhambatnyapengolahan dataspasial

    Meminimalisasidampak mutasiterhadap kinerja timIDS

    Kaderisasi anggotatim IDS

    1. Meyakinkanpimpinan agarmutasi dilakukansesuai kebutuhan.2. Pelimpahan tugasdan tanggung jawabpekerjaan kepadapenggantinya.

    SDM tim IDS sudahmendapatkanpelatihan-pelatihanGIS dari USAIDIFACS

     Adanya pelatihanlanjutan

    Belum seluruhanggota timmendapat pelatihanpengolahan dataspasial

    1. Mengadakantraining sendiri2. Berpartisipasidalamtraining-trainingyang diadakan olehpihak lain

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    34/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  31 

    Lampiran 2: Tabel Gabungan Implentasi, Target dan Tolok Ukur KeberhasilanKabupaten Sarmi.

    TOLOK UKURKEBERHASILAN

    PENANGGUNGJAWAB

    TARGET &CAPAIAN

    KEGIATAN /IMPLEMENTASI

     Adanya ruanganyang dimanfaatkansebagai sekretariatIDS, adanyapetunjuk/papannama ruangan

    Bappeda Oktober 2014 1. Membuat plakatpetunjuk ruangansekretariat IDS

    Setiap SKPDmembuat usulanprogram terkaitdengan IDS

    Setiap anggota timIDS

    Penyusunan mulaidilakukan bulanSeptember-Desember 2014 untukdiajukan dalam TA

    2015

    1. Setiap SKPDmenyiapkan daftar usulankegiatan yang berkaitandengan IDS2. Regular meeting.

     Adanya Draft SKbaru sebelumdisahkan

    Bappeda Draft selesaipertengahanOktober 2014. SKBupati diharapkanselesai bulanDesember 2014.

    1. Regular Meeting2. Pengajuan draft SKhasil revisi ke bagianHukum dan menarik draftSK yang lama.

     Adanya protap dan

     juknis tim IDS

    Tim IDS yang

    dimotori olehBappeda

    Mulai Januari

    2015

    1. Regular meeting

    2. Penyusunan protap dan juknis

    Terkumpulnya dataspasial dimasing-masingSKPD

    Masing-masingSKPD

    1. Inventarisasidatamasing-masingSKPD2. Metadata

    1. Regular meeting:penyamaan persepsi2. Inventarisasi data olehmasing-masing SKPD3. Pengisian formmetadata yang dilakukanbersama-sama

    Tersedianya dataspasial tematik di

    masing-masingSKPD

    Masing-masingSKPD

    1. Terindentifikasikebutuhan data

    spasial dimasing-masingSKPD.2. Tersedianyapeta temati sesuaidengan kebutuhanSKPD (minimalsatu peta tematikper tahun)

    1. Melakukan koordinasidengan instansi-instansi

    terkait baik secara vertikalmaupun horisontal.2. Pengadaan petatematik sesuai kebutuhanSKPD.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    35/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  32 

    TOLOK UKURKEBERHASILAN

    PENANGGUNGJAWAB

    TARGET &CAPAIAN

    KEGIATAN /IMPLEMENTASI

    Tersedianya geoportal sebagai alatpertukaran data diKabupaten Sarmi

    Tim IDS Terbangunnyasistem pertukarandata spasial yangberbasis web

    1. Memastikanketersediaan data spasialdi masing-masing SKPD2. Instalasi internet disetiap SKPD dansekretariat IDS3. Membangun sistempertukaran data spasial.

    Setiap SKPDmampu memahamidata spasial yangdibutuhkan

    Masing-masingSKPD

    1. Minimal setiapstaf SKPD yangmenjadi anggotatim IDSmemahamikebutuhan data

    spasial dimasing-masingSKPD.2. Semua stafSKPD memahamikebutuhan dataspasial dimasing-masingSKPD

    1. Bintek dimasing-masing SKPDdengan memasukkanmateri tentangpemahaman data spasialdan lintas SKPD.

    Seluruh tim IDSsudah mampumembangun basis

    data

    Ketua Tim IDS Terpenuhinyakualitas dankuantitas SDM tim

    IDS yang terampil

    1. on the job training2. Membuat pelatihan

    Terbentuknyakader-kaderpengelola dataspasial

    Masing-masinganggota tim

    Terkaderisasinyaanggota tim IDS

    1.Melakukan koordinasiantar SKPD dan di internalSKPD2. Membuat SOP untukpelimpahantanggungjawab ketikaterjadi mutasi ditim IDS.

    Seluruh tim IDSmampu pengolahdata spasial denganperangkat lunakGIS

    Ketua Tim IDS Seluruh tim telahmendapatpelatihanpengolahan dataspasial.

    1. Melakukan sharinghasil-hasil pelatihankepada anggota timlainnya.

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    36/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  33 

    S RM

    KEP TUSANBUPATISARMI

    NOMORi:056/141/ TAHUN2014

    TENTANG

    PEM ENTUK N TIM TEKNIS ENYUSUN N INFR STRUKTUR D T SP SI L

      UP TEN S RMI

    Lampir : 1 Satu)

     UP TI S RMI

      enimbang

    a. bahwa Data Swasial sebagai data yang berkaitan dengan unsur

    keruangan bel m dapat dimanfaatkan secara optimal oleh instansi

    pemerintah m pun masyarakat;

    b. bahwa Data S asial di perlukan oleh instansi pemerintah maupun

    masyarakat un k meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

    dalam berbaga aspek pembangunan nasional;

    bahwa penyei nggaraan pembangunan data spasial yang tertata

    dengan baik an dikelola secara terstruktur, transparan dan

    terintegrasi d lam suatu jaringan nasional, sangat penting dalam

    upaya membe ikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan

    Data Spasial   an tar instansi pemerintah dan antara instansi

    pemerintah de gan masyarakat;

    d. bahwa untuk   emberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan

    penyebarluasa informasi geospasial, perlu mengoptimalkan

    jaringan infor asi geospasial yang melibatkan seluruh pemangku

    kepentingan d bidang informasi geospasial di Kabupaten Sarmi;

    e. bahwa untuk   endukung maksud terse but pada huruf a,b, c, dan d

    periu disusun   im Infrastruktur Data Spasial di Kabupaten Sarmi;

    bahwa berdas rkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam

    huruf a, b, c,   dan e, maka periu ditetapkan dengan Keputusan

    Bupati Sarmi.

    c.

    f

    engingat

    1. Undang   Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

    bagi Pro~ nsi Papua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2001 No   or 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 151); sebagai mana telah diubah dengan Undang -

     

    Undang omor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan

    Pemerin   h Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2008

     

    tentang erubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001

    tentang tonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang -

    Undang   embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

    112. Ta bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4884);

    2. Undang .....2

    Lampiran 3: Surat Keputusan Bupati Mimika nomor 134 tahun 2014 tentangPembentukan Tim Teknis Penyusunan Infrastruktur Data Spasial (IDS)Kabupaten Sarmi

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    37/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  34 

    -2-

      Undang-un

     

    ang nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

    Kabupat en S armi, Kabupat en Kee rom, Kabupate n Sorong Sela ta n,

    Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang,

    Kabupat en Yahuk irno , Kabupate n Tol ik ar a, Kabupat en Wa ropen,

    Kabupaten

    l

     

    Kaimana, Kabupat en Boven Digoe l, Kabupat en Mappi ,

    K ab up aten sm at, K ab up ate n T elu k B in tu ni d an Kabup aten T elu k

    W ondama di Provinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2002

    Nomor

    129 ;

    Undang-uJ ang N om or 32 Tahun 2004 t en tang Pemerintahan

    Dae rah (L J b aran Neg ara R epub lik In do nesia T ah un

    2004

    Nomor

    I

    125 Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4437 seb

    l

    gai m ana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

    Und an g-U d an g Nomor 12 Tahun 2008 Ten tang Perubahan Kedua

    Atas Un

     

    ang-U ndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

    Pemerinta an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

     

    Tahun

    20

    8 Nomor

    59

    Tambah an L embaran Neg ara R epub lik

    Indo nesia om or 4844);

    3

    4.

    Undang-U d an g Nomor 26 Tahun 2007 ten tan g Pe nataa n Ruan g

    (L em bara N egara R epublik Indonesia T ahu n 2007 Nomor 68

    Tambaha Lemba ran Negar a Repub li k Indones ia Nomor 4725;

    5.

    Undang-U d an g Nomor 32 Tahun 2009 t en ta ng Per lindungan dan

    Pengelola~ Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

    Indonesia

     

    ahun 2009 Nomor 140 Tambah an L emba ran Neg ara

    Republ ik I dones ia Nomor

    5059 ;  

    Undang-u dang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Inform asi

    Geospasia

     

    (Lem baran N egara R ep ublik Indonesia Tahun

    2011

    Nomor

    49.

    ambahan Lemba ran Negar a Repub lik Indon Js ia Nomor

    5214 ;

    6

    7. Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 Tentang Organisasi

    Perangkat Daerah;

    Peraturan

    [

    r es id en Nomor

    85

    Tahun

    2007

    te nta ng J ar ingan Data

    8 . Sp asia l N as o nal;

    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 te nta ng Ana li si s

    9. M eng enai am pak Lingkun gan H idup (Lem baran N egara R epublik

    Indonesia

     

    ahun 1999 Nomor 59 Tambah an L emba ran Neg ara

    Repub li k I dones ia Nomor 3838 ;

    Undang-U   d an g Nomor

    32

    Tahun

    2009

    t en ta ng Per lindungan dan

    10. Pengelola~ Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

    Indonesia

     

    ahun

    2009

    Nomor

    140

    Tamba han L embara n Neg ara

    Repub li k I dones ia Nomor 5059 ;

    Peraturan Pemerintah Nomor

    15

    Tahun

    2010

    tentang

    11.

    Penyeleng araan Penataan R uang (Lem baran N egara R epub lik

    Ind onesia ahun 2010 Nomor 21 ;

    Peratu ra n/ P re sid en Nomor

    61

    Tahun

    2011

    te nta ng R en can a Aksi

    12. Nasional R nurunan Emis i Gas Rumah Kaca;

    Peraturan M enteri D alam N egeri R epublik Indo nesia N om or 67

    3 T ahun te n a ng P ed oman P elak sa naa n In fo rm asi D ata S pa sial d alam

      Penyusun,1n atau Evaluas i Rencana Pembangunan;

    MEMUTUSKAN /3

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    38/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  35 

    M N T PK N

    P ERTAMA

    K E D U A

    KETIGA

      3

    I M MUTUSK N

    M em bentuk Tim Te is Penyusunan Infrastruktur D ata Spasial K abupaten

    S ar mi, d en ga n s us un ai k ea ng go ta an s eb ag aim an a te rc an tu m d al am L am pi ra n

    K e pu tu sa n i ni ; I

    T im T ek nis

    bertugas:

    dim ak sud pada D iktum PER TA MA K ep utu san ini

    1. M elakukan kegi tan pengum pulan, pengolahan,

    pem utakhiran din penyebarluasan data spas1ial

    SKPDjlnstansijLe I b ag a t er ka it d an k el om p ok m a sy ar ak at ;

     

    pemeliharaan

    dari seluruh

    2. M elaku kan sin kro   isasi d an m enyepakati Inform asi geospasial seluruh

    S KP Dj ln sta ns ijL e b ag a te rk ai t d an k elo mp ok m as ya ra ka t;

    3. M enyam paikan rei om endasi kepada B upati Sarm i terhadap data dan

    inform asi yang te ah d isinkro nisasi sebagai Info rm asi G eospasial untuk

    b a ha n p e ng a m bi la

     

    keputusan:

    4. M engintegrasikan inform asi geospasial ke dalam basis data spasial

    P em erin tah K ab up te n S arm i;

    I

    5. M enganalisis dan m erum uskan kajian geospasial untuk m em enuhi

    kebutuhan dala penyusunan dokum en-dokum en perencanaan

    p em b an gu na n d ae   h;

    6. M enjam in D ata

    5

    asial dapat diakses oleh m asyarakat sesuai dengan

    k et en tu an p er at ur z n p er un da ng -u nd an ga n y an g b er la ku ;

    I 7. M em bangun sisJ akses D ata Spasial yang terintegrasi dengan sistem

    a ks es D a ta S p as ia l in g ka t P ro v in si d an T in g ka t N a si on al ;

    M elakukan koord nasi an tar lintas pelaku pengelola D ata S pasial di

    b id an gn ya d an m e, y am pa ik an D ata S pasia l m au pu n M etad ata k ep ad a U nit

    kliringnya;

    9 . M ela ku kan p en ge I b an ga n p ed om an d an s ta nd ar te kn is D ata S pa si al;

    : T im T eknis Penyu su Ian Infrastruk tu r D ata Spasial K ab upaten Sarm i terdiri

    dari

    2

      d ua ) U ni t

    Kerjs

    yakni:

    a. U nit K erja yang ,elaksan ak an p en gum pulan, pengo lahan, peny im panan,

    d an peng gun aan ata G eosp asial dan In form asi G eosp asial selanjutnya

    disebut U nit Prod i;

    b. U nit K erja yan m elaksanakan penyim panan, pengam anan dan

     

    p en yebarlu asan lata G eo spasial dan In form asi G eo spasial selanjutnya

    d iseb ut U nit K lirid ;

    K EEM PA T j4

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    39/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  36 

    4

    KEEMPAT : Yang dimaksud sebag i Unit Produksi pada Diktum KETIGA huruf a adalah

     

    SKPD-SKPD Teknis, slldangkan yang dimaksud sebagai Unit Kliring pada

    D iktum K ETIG A huruf adalah B APPED A

    KELIMA : Dalam melaksanakan gas-tugasnya, Tim Teknis Penyusunan Infrastruktur

    D ata Spasial K abupate Sarm i bertanggung jaw ab kepada Bupati Sarm i;

     

    KEENAM : Segala biaya yang di utuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

      u

    dibebankan pada A ngg ran Pendapatan dan B elanja D aerah A PB D K abupaten

    S arm i d an s umbe r- su   ber pe mb iaya an d ari p ihak ke tiga y ang tidak m eng ik at;

    KETUJUH : Apabila terdapat keke iruan dalam Keputusan ini ak an d iad akan p erub aha n

    dan perbaikan sebagai ana m estinya;

    K ED EL AP AN : K epu tusan in i m ula i be l l aku s ej ak t anggal d it et apkan.

    D ite ta pk an d i S arm i

    P adatan ggal: 13 O kto ber20 14

    SAUNAN Keputusan ini d isampa ikan kepada

    t

    Ketua DPRD Kabupaten

    Sarmi;

    2 SEKDA Kabupaten sarrru:

    3. Kepala Badan Keuangan dan Ase t Daera I Kabupaten Sarmi;

    4 I ns pe ktu r D ae ra h K ab up ate n S arm i;

    5 Pimpinan SKPD

    terkett;

    6.

    Y an g b er sa ng ku ta n u nt uk d ip ed om a ni

    PEMERINTAH /5

  • 8/16/2019 Roadmap IDS Kabupaten Sarmi Final

    40/54

     

    Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial: Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua  37 

    PEMERIN H K BUP TEN S RMI

    STRUKTUR TIM I   FR STRUKTUR D T SP SI L

    No PO