rmk pertemuan ke-2

5
PENGAUDITAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK RMK Konsep Pengauditan Manajemen/Kinerja A. PENGERTIAN AUDIT KINERJA Menurut Malan, Fountain, Arrowsmith,dan lockridge (1984), audit kinerja adalah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Berdasarkan UU Pasal 4 (3) UU 15 Tahun 2004 audit kinerja meliputi aspek ekonomi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Sedangkan menurut SPKN audit kinerja ditujukan untuk menilai aspek 3E suatu program atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek 3E, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait serta untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam audit kinerja dikenal beberapa istilah diantaranya: 1. VLM (Value for Money) dimana menilai apakah manfaat dari suatu program lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (spending well) atau masih mungkinkah melakukan pengeluaran/belanja dengan lebih baik/bijak (spending wisely). 2. Audit manajemen, audit operasional, atau audit ekonomi dan efisiensi digunakan untuk menilai aspek ekonomi, dan efisiensi dari pengelolaan organisasi. 3. Audit program atau efektivitas untuk menilai manfaat atau pencapaian suatu program. B. PERKEMBANGAN AUDIT KINERJA Halaman 1 dari 5 Leo Herbert (Auditing the Performance of Management) 1930 financial statement auditning 1950 management auditing 1970 Program Auditing Elmer B Staat 1971

Upload: fufu-zein-fuad

Post on 12-Jul-2016

5 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

PMSP

TRANSCRIPT

Page 1: RMK Pertemuan Ke-2

PENGAUDITAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIKRMK Konsep Pengauditan Manajemen/Kinerja

A. PENGERTIAN AUDIT KINERJAMenurut Malan, Fountain, Arrowsmith,dan lockridge (1984), audit kinerja adalah proses

sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu

organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Berdasarkan UU Pasal 4 (3) UU 15 Tahun

2004 audit kinerja meliputi aspek ekonomi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan

negara. Sedangkan menurut SPKN audit kinerja ditujukan untuk menilai aspek 3E suatu

program atau kegiatan.

Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek 3E, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum,

dan kebijakan terkait serta untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria

yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

Dalam audit kinerja dikenal beberapa istilah diantaranya:

1. VLM (Value for Money) dimana menilai apakah manfaat dari suatu program lebih

besar dari biaya yang dikeluarkan (spending well) atau masih mungkinkah melakukan

pengeluaran/belanja dengan lebih baik/bijak (spending wisely).

2. Audit manajemen, audit operasional, atau audit ekonomi dan efisiensi digunakan

untuk menilai aspek ekonomi, dan efisiensi dari pengelolaan organisasi.

3. Audit program atau efektivitas untuk menilai manfaat atau pencapaian suatu program.

B. PERKEMBANGAN AUDIT KINERJA

C. PERBEDAAN ANTARA AUDIT KINERJA DAN AUDIT KEUANGANHalaman 1 dari 4

1976Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan bekerja sana dengan US-GAO

Indonesia

1971kongres INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institution) di Montreal

Elmer B Staat

1970Program Auditing

1950management auditing

1930financial statement auditning

Leo Herbert (Auditing the Performance of Management)

Page 2: RMK Pertemuan Ke-2

No Kriteria Audit Keuangan Audit Kinerja

1 Tujuan Menilai apakah akun-akun benar dan disajikan secara wajar

Menilai apakah auditee telah mencapai tujuan atau harapan yang ditetapkan

2 Cakupan/Objek Pengamatan

Sistem akuntansi dan sistem manajemen Program dan kegiatan organisasi

3 Orientasi Waktu Kegiatan audit yang dilakukan adalah melihat dari kegiatan yang telah dilakukan masa lalu

Melihat ke arah kegiatan yang telah dilakukan agar lebih baik dimasa depan.

4 Metode Kurang lebih telah terstandarisasi Bervariasi antara satu proyek dengan proyek lainnya

5 Kriteria Penilaian Kurang Subjektif, kriteria untuk semua kegiatan audit

Lebih subjektif, terdapat kriteria yang unik untuk masing-masing audit

6 Jadwal Pelaksanaan

Secara reguler (dilaksanakan secara berkala atau tiap tahun)

Bukan merupakan audit reguler

7 Laporan Bentuk laporan kurang lebih terstandarisasi, dipublikasikan secara berkala

Struktur dan isi laporan bervariasi, Dipublikasikan secara tidak tetap (ad hoc basis)

8 Pengguna Laporan/Tindak Lanjut

Stakeholder/Pihak eksternal Internal manajemen

9 Kompetensi Auditor

Akuntansi Ekonomi, Ilmu Politik, Sosiologi, dan lain-lain

D. KARAKTERISTIK AUDIT KINERJAMenurut Profesor Soemardjo Tjitrosidojo (1980) terdapat beberapa karakteristik dari audit

kinerja, adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan operasional, pemeriksaan seharusnya dimaksudkan untuk memberikan

rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki organisasi agar berjalan lebih baik.

2. Pemeriksa haruslah wajar (fair), objektif, realistis, berfikir secara dinamis, konstruktif,

dan kreatif serta bertindak diplomatis.

3. Pemeriksa (atau setidaknya tim pemeriksa secara kolektif) harus mempunyai

pengetahuan keterampilan dari berbagai macam bidang.

4. Pemeriksaan harus dapat berpikir dengan menggunakan sudut pandang pejabat

pimpinan organisasi yang diperiksanya selain itu pemeriksa harus benar-benar

mengetahui persoalan yang dihadapinya, ia harus dapat mengantisipasi masalah

serta cara penyelesaiannya, dan memberikan gambaran tentang perbaikan-perbaikan

yang dapat diterapkan dalam organisasi yang diperiksanya.

5. Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu “early warning system”

(sistem peringatan dini) agar pimpinan secara tepat pada waktunya, setidak-tidaknya

belum terlambat dapat mengadakan tindakan-tindakan korektif yang mengarah pada

perbaikan organisasinya.”

Halaman 2 dari 4

Page 3: RMK Pertemuan Ke-2

Karakteristik di atas sangat relevan dengan konsep audit kinerja sebagai audit for

management, bukan audit to management. Dalam audit for management auditor harus

memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen sebagai upaya peningkatan

akuntabilitas dan kinerja entitas yang diaudit.

E. MANFAAT AUDIT KINERJAManfaat audit kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik.1. Peningkatan Kinerja

Audit kinerja dapat meningkatkan kinerja suatu entitas yang diaudit dengan cara

sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaiannya.

2) Mengidentifikasi sebab-sebab aktual (tidak hanya gejala atau perkiraan-perkiraan)

dari suatu permasalahan yang dapat diatasi oleh kebijakan manajemen atau

tindakan lainnya.

3) Mengidentifikasi peluang atau kemungkinan untuk mengatasi keborosan atau

ketidakefisienan dan mengidentifikasi kriteria untuk menilai pencapaian tujuan

organisasi.

4) Mengidentifikasi kriteria untuk menilai pencapaian tujuan organisasi

5) Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal.

6) Menyediakan jalur komunikasi antara tataran operasional dan manajemeng

7) Melaporkan ketidakberesan.

2. Peningkatan Akuntabilitas PublikPada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas, berupa:

1) Perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan;

2) Pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas;

3) Perbaikan indikator kinerja;

4) Perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa;

5) Penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif.

Sedangkan dilihat dari subjeknya manfaat audit kinerja antara lain:

1. Bagi pemerintah, audit kinerja dapat menjadi ukuran penilaian dan perbaikan atas 3E

(ekonomi, efektivitas dan efisiensi) dari program kegiatan pemerintah dan pelayanan

public.

2. Bagi Legislatif dan masyarakat, memberikan informasi independen apakah uang

Negara digunakan secara 3E serta mendukung pengawasan dan pengambilan

keputusan oleh legislative.

Halaman 3 dari 4

Page 4: RMK Pertemuan Ke-2

3. BPK, melakkan peningkatan kematangan organisasi dan nilai BPK di masyarakat,

meningkatkan motivasi pemeriksa dan mendorong kreativitas dan pembelajaran.

4. Menilai ketaatan aparatur pemerintah terhadap undang-undang dan peraturan yang

berlaku.

5. Peningkatan akuntabilitas public berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen

kapada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas,

perbaikan indicator kinerja, perbaikan perbandingan pekerja antara organisasi sejenis

yang diperiksa.

F. REFERENSIRai, I Gusti Agung. (2008). Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

https://iceteagreen.wordpress.com/2013/02/19/sejarah-audit-kinerja-sektor-publik-di-indonesia/

http://lisnawatiyusuf.blogspot.co.id/2012/08/audit-kinerja-pada-sektor-publik.html

http://syukriduwila.blogspot.co.id/2013/03/perbedaan-audit-kinerja-dan-audit.html

Halaman 4 dari 4