rkt perubahan tahun 2018 - depokdinsos.depok.go.id/wp-content/uploads/2019/03/rkt-2018...2.2 misi...
TRANSCRIPT
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
1 Dinas Sosial Kota Depok
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Perubahan bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek.
Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan berperan
memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT)
Perubahan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dilakukan
seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan
komitmen bagi Dinas Sosial Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun
tertentu.
1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II
Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
2 Dinas Sosial Kota Depok
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
3 Dinas Sosial Kota Depok
2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2010 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Depok Nomor Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial Kota Depok.
1.3 Dasar Pemikiran
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,
ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga
dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Sosial Kota Depok dalam hal pengguna
anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan disusun sebagai dasar
acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga
dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja
Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta
meningkatkan fungsi dan hasil penggunaan anggaran.
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
4 Dinas Sosial Kota Depok
1.4 Permasalahan yang Dihadapi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Depok
dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan
sebagai berikut :
1. Faktor SDM :
a) Jumlah Personil yang belum memadai;
b) Peningkatan standar kualifikasi aparatur melalui diklat maupun
bintek yang masih kurang.
2. Faktor Sarana dan Prasarana :
a) Jumlah mobil operasional dan peralatan yang belum memadai;
b) Jumlah peralatan kantor yang minim.
3. Faktor Penganggaran : Masih rendahnya proporsi pengganggran Dinas
Sosial Kota Depok untuk memenuhi standar minimal diberikan sesuai
dengan ketentuan.
4. Factor Kinerja :
a) Data PMKS dan PSKS yang tidak mendukung;
1.5 Prioritas Pembangunan
Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-
2016 yang berbunyi: “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis
teknologi informasi” Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota
Depok selaku pembantu Walikota mempunyai peran dalam mensukseskan misi
tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemadam kebakaran.
Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas
Sosial Kota Depok disusun berdasarkan prinsip smart planning yakni
perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya
dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Perubahan Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok memuat indikator dan target kinerja
berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam
pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
5 Dinas Sosial Kota Depok
dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan
sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Perubahan Dinas Sosial Kota
Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak
dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3 Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target
kinerja;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dengan
rencana kerja yang lebih operasional.
1.6 Struktur Pemerintahan
Dinas Sosial Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota
Depok Nomor Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Depok dengan
tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
sosial. Dinas Sosial Kota Depok mempunyai Fungsi sebagai lembaga
pemerintahan yang membantu Walikota Depok dalam bidang sosial dalam
bentuk :
1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi rehabilitasi
sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.
2.
3.
Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas
bidang sosial.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas.
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Depok berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 104 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
6 Dinas Sosial Kota Depok
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
BIDANG REHABILITASI
SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN
SOSIAL
SUBAG UMUM DAN PEP SUBAG KEUANGAN
SUBAG PEP
SEKSI PEMBERDAYAAN
POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI PEMBERDAYAAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEPALA
DINAS
DINAS SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI REHABILITASI
SOSIAL PENYANDANG
DISABILITAS
SEKSI REHABILITASI
TUNA SOSIAL
UPTD
SEKSI PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSI PERLINDUNGAN
KORBAN BENCANA
ALAM DAN SOSIAL
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
7 Dinas Sosial Kota Depok
1.1 Sistematika Penulisan
Substansi yang tercakup dalam RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Dasar Pemikiran
1.4 Permasalahan yg Dihadapi
1.5 Prioritas Pembangunan
1.6 Struktur Pemerintahan
1.7 Sistematika Penulisan
BAB II RENCANA STRATEGIS
2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Tujuan
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
2.5 Kebijakan dan Program
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2017
3.1 Sasaran yg Terpilih
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih
3.3 Program yg Terpilih
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
8 Dinas Sosial Kota Depok
BAB II
RENCANA STRATEGIS
2.1 Visi
Dinas Sosial Kota Depok berperan dalam mewujudkan visi Kota Depok sesuai
tugas dan tanggung jawab di bidangnya sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota
Depok yaitu “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” maka untuk
mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif
dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai
dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan
pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam
kegiatan dan program pembangunan daerah.
Unggul mengandung pengertian Kota Depok sebagai kota yang terbaik dan
terdepan dalam memberikan pelayanan public, memiliki Sumber Daya
Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada
Ketahanan Keluarga.
Nyaman mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi
ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman
dan ramah bagi kehidupan masyarakat.
Religius mengandung pengertian terjaminnya hak-hak masyarakat dalam
menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang
terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta
kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan
kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2.2 Misi
Untuk mencapai Visi tersebut, Kota Depok merumuskan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
9 Dinas Sosial Kota Depok
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan
lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama
dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran
hidup berbangsa dan bernegara.
Dinas Sosial Kota Depok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ikut mewujudkan
visi Kota Depok dengan mengacu pada 2 misi Kota Depok yaitu misi kesatu
yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan
transparan dan misi kedua yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia yang kreatif dan berdaya saing.
2.3 Tujuan
Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Depok memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat
dan setelah bencana alam dan sosial
Sasaran : Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial
2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan
Sasaran : Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
3. Terwujudnya kemandirian PMKS
Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
4. Terpenuhinya hak hidup dasar Lansia
Sasaran : Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
10 Dinas Sosial Kota Depok
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Depok, yang
merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang
kesejahteraan sosial sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat
dan setelah bencana alam dan sosial dengan indikator :
a. Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan
dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari.
b. Persentase TAGANA Aktif
2) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dengan
indicator :
a. Nilai SAKIP
b. Persentase menurunnya temuan material
c. Persentase aset kondisi baik
3) Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dengan indicator :
a. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
b. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri
c. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku
d. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan
sosial
4) Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia dengan indicator :
a. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia
2.5 Kebijakan dan Program
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
mengenai bagaimana Dinas Sosial Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran Renstra
dengan efektif dan efisien.
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
11 Dinas Sosial Kota Depok
Tabel 2.1
Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan
Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
yang
professional dan
transparan.
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
terhadap korban
bencana alam
dan sosial
Peningkatan
kualitas
pelayanan
perlindungan
dan jaminan
sosial pada saat
dan setelah
bencana alam
dan sosial
Mewujudkan kualitas
pelayanan pemberian
bantuan bagi korban
bencana alam dan sosial
Meningkatkan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel
Peningkatan
kualitas
manajemen
pemerintahan
yang akuntabel
Meningkatkan tata kelola
lembaga melalui
peningkatan kualitas SDM
aparatur, sarana dan
prasarana lembaga,
kualitas data dan
perencanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
kinerja
Mengembangkan
sumber daya
manusia yang
kreatif dan
berdaya saing.
Terwujudnya
kemandirian
PMKS
Meningkatnya
Pemberdayaan
PMKS
Meningkatkan pelayanan
kepada Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) melalui
upaya-upaya rehabilitasi
sosial, pemberdayaan
sosial, jaminan dan
perlindungan sosial bagi
PMKS.
Meningkatnya
Hak Hidup
Dasar Lansia
Dimensi Kota
Ramah Lansia
Meningkatkan upaya
kebijakan dan koordinasi
dalam pemenuhan Hak
Hidup Dasar Lansia
Sasaran ke-1: Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
pada saat dan setelah bencana alam dan sosial
Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana alam,
social dan kebakaran.
Kebijakan :Peningkatan profesionalisme layanan penanggulangan bencana alam,
sosial dan kebakaran.
Program : Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan Sosial
Kegiatan : Tanggap Darurat Korban Bencana Alam dan Sosial.
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
12 Dinas Sosial Kota Depok
Sasaran ke- 2: Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
Strategi : Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas SDM
aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.
Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor;
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
5. Penyediaan Makanan dan Minuman;
6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
&Luar Daerah;
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan : 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian
Kinerja
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
Kegiatan : 1. Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja
Sasaran ke-3 : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
Strategi : Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,
jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS.
Kebijakan :
1) Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada PMKS;
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
13 Dinas Sosial Kota Depok
2) Pemberian Rehabilitasi Sosial kepada PMKS;
3) Bimbingan dan penyuluhan, pelatihan ketrampilan serta upaya
penjangkauan/rehabilitasi PMKS;
4) Penyediaan data PMKS penduduk berisiko sosial secara simultan
sebagai rekomendasi penanganan.
Program : 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan : 1. Pelayanan Santunan Kematian;
2 Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan;
3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
4. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Jaminan
Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan : 1) Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah;
2) Penanganan Ketelantaran;
3) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4) Bimbingan Sosial & Pelatihan Ketrampilan bagi
Disabilitas
5) Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial
6) Pendataan PMKS
3. Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan : 1) Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2) Pemberdayaan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3) Verifikasi Validasi Penerima Program Jaminan
Sosial
4) Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat
5) Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
14 Dinas Sosial Kota Depok
6) Pengembangan Potensi Sumber Potensi
Kesejahteraan dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS
7) Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga
Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Sosial)
Sasaran ke-4 : Meningkatnya Perlindungan Hak Hidup Dasar Lansia
Strategi : Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan Hak Hidup
Dasar Lansia
Kebijakan : Meningkatkan hak dasar hidup lansia
Program : Pengembangan Kota Ramah Lansia
Kegiatan : 1. Pembinaan Lansia Potensial
2. Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)
3. Pendataan Lansia.
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
15 Dinas Sosial Kota Depok
BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
3.1 Sasaran yang terpilih
Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Kota
Depok Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok
Tahun 2017-2021, adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT
Perubahan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pelayanan korban bencana alam dan sosial;
2. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel;
3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS;
4. Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih
Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Depok Tahun
2016-2021 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Sosial
Kota Depok dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:
1. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan
dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari;
2. Persentase Tagana Aktif
3. Nilai SAKIP;
4. Persentase menurunnya temuan material;
5. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya;
6. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri;
7. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku
8. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan
social;
9. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Sosial
Kota Depok telah menetapkan target indikator kinerja sasaran Tahun 2018
sebagai berikut :
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
16 Dinas Sosial Kota Depok
1. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan
dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari dengan target 100%.
2. Persentase Tagana Aktif dengan target 80%.
3. Nilai SAKIP dengan target Nilai B.
4. Persentase menurunnya temuan material sebesar 20%.
5. Persentase aset kondisi baik sebesar 100%.
6. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya sebesar
10%
7. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri sebesar 15%.
8. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku sebesar 25%.
9. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan
social sebesar 75%.
10. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia sebanyak 4 ruang
lingkup.
3.3 Program yang Terpilih
Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah
sebanyak 9 (sembilan) program yang terdiri dari :
1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 787.338.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga
ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu
indikatif menjadi Rp. 435.450.000.- (empat ratus tiga puluh lima juta
empat ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 65.000.000,-
(enam puluh lima juta rupiah) dari pagu indikatif semula sebesar Rp.
370.450.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu
rupiah);
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
ur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh
ratus ribu rupiah);
4.
Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 52.750.000.- (lima puluh dua juta
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
17 Dinas Sosial Kota Depok
5.
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Program Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan Sosial dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 357.066.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh
juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp Rp
13.148.000,- ( tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
dari pagu indikatif awal Rp 370.215.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta dua
ratus lima belas ribu rupiah;
6.
7.
8.
9.
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan pagu Indikatif
sebesar Rp. 2.285.557.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh lima
juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
Program Rehabilitasi Sosial dengan pagu indikatif sebesar Rp
1.320.866.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus
enam puluh enam ribu rupiah)
Program Pemberdayaan Sosial dengan pagu indikatif sebesar Rp.
1.819.950.000,- (satu milyar delapan ratus smbilan belas juta Sembilan
ratus lma puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 107.000.000,-
(seratus tujuh juta rupiah) dari pagu indikatif semula sebesar Rp.
1.926.950.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta
Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
Program Pengembangan Kota Ramah Lansia dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
18 Dinas Sosial Kota Depok
TABEL 3.1. INDIKATOR TUJUAN, SASARAN INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM TAHUN 2018
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATO
R SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM/KEGIATAN KET
Kondisi
Tahun
2017
Target
2018
Meningkatka
n kualitas
pelayanan
terhadap
korban
bencana alam
dan sosial
Penanganan
pada saat dan
setelah bencana
alam dan sosial
terhadap korban
dalam waktu ≤
3 hari
Peningkatan
kualitas
pelayanan
perlindungan
dan jaminan
sosial pada saat
dan setelah
bencana alam
dan sosial
Prosentase
pemberian
bantuan bagi
korban
bencana yang
tersampaikan
dalam waktu
kurang dari 3
(tiga) hari
Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana
- Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial
IKU 100% 100%
Pertsentase
TAGANA
Aktif
Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana
- Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial
IKU 75% 80%
Meningkatka
n Kualitas
Layanan pada
Dinas Sosial
Nilai SAKIP
Meningkatnya
Kualitas
Manajemen
Pemerintahan
yang Akuntabel
Nilai SAKIP Nilai Evaluasi SAKIP Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Capaian Kinerja
- Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator
Pendukung
D B
Program Peningkatan Kualitas Data Dan
Perencanaan
- Kegiatan Penyelenggaraan Forum OPD dan
Penyusunan Renja
Indikator
Pendukung
100 100
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -
Penyediaan Makanan dan Minuman -
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ kejadian Bencana alam dan sosial
yang ditangani dalam waktu kurang dari 3
hari/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ seluruh kejadian bencana alam
dan sosial yang dibantu dalam satu tahun) x
100 %
(Jumlah TAGANA aktif berdasarkan kehadiran
dan laporan kinerja) / (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ Jumlah
TAGANA ) x 100 %
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
19 Dinas Sosial Kota Depok
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATO
R SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM/KEGIATAN KET
Kondisi
Tahun
2017
Target
2018
Persentase
Aset dengan
kondisi baik
Jumlah Aset kondisi baik / Jumlah asset seluruhnya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan Rutin Pealatan perlengkapan
gedung kantor
- Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator
Pendukung
100 100
Terwujudnya
Kemandirian
PMKS
Persentase
PMKS yang
mandiri dan
berubah
perilaku
Meningkatkan
Pemberdayaan
PMKS
Persentase
keluarga
miskin yang
meningkat
kualitas
hidupnya
Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas
hidupnya / jumlah keluarga miskin yang
memperoleh bantuan sosial x 100 %
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial :
- Pelayanan Santunan Kematian
- Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan
- Verifikasi dan Validasi Penerima Program
Jaminan Sosial
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Program Pemberdayaan Sosial
- Pelatihan Keterapilan bagi PMKS
IKU 10% 10%
Persentase
Penyandang
Disabilitas
yang Mandiri
Jumlah penyandang disabilitas yang mampu
hidup mandiri / jumlah penyandang disabilitas yang
mendapatkan penanganan
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi
Disabilitas
- Rehab Fasilitas Rumah Perlindungan Sosial
- Pendataan PMKS
Program Pemberdayaan Sosial
- Pelatihan Keterampilan bagi PMKS
IKU 10% 10%
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
20 Dinas Sosial Kota Depok
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM/KEGIATAN KET
Kondisi
awal
(thn
2017)
Target 2018
Persentase PMKS yang
mengalami
perubahan
perilaku
PMKS tuna sosial yang mengalami
perubahan perilaku/Ju𝑚𝑙𝑎ℎ PMKS (tuna
sosial) yang dibimbing, direhabi dan
diberdayakan x 100 %
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program Pemberdayaan Sosial
- Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Pengawasan dan Pengendalian terhadap
Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap
- Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS - Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga
Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ) -
IKU 20% 25%
Persentase
PSKS yang
berpartisipasi dalam
peningkatan
kesejahteraan
sosial
Jumlah PSKS yang telah berperan
aktif dalam penanggulangan masalah
sosial / jumlah PSKS yang dibina
Program Pemberdayaan Sosial
- Pengawasan dan Pengendalian terhadap
Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap - Pengembangan Potensi Sumberdaya dan
Pelatihan Kewirausahaan PSKS
- Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga
Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )
IKU 70% 75%
Pengembangan
Dimensi Kota Ramah Lansia
Meningkatnya
Hak Dasar Hidup Lansia
Dimensi Kota
Ramah Lansia
Program Pengembangan Kota Ramah Lansia
- Pembinaan Lansia Potensial - Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional
(HLUN)
- Fasilitasi dan Pengembangan Depok Kota
Ramah Lansia - Pendataan Lansia
Program Peberdayaan Sosial
IKU 2
ruang
lingku
p
4 ruang lingku
p
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
21 Dinas Sosial Kota Depok
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk
melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas
Sosial Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Sosial
Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada
RKT Perubahan Sosial Kota Depok Tahun 2018. Selanjutnya sebagai tindak lanjut
dari telah tersusunnya RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Dinas Sosial Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program
yang telah ditetapkan dalam RKT Perubahan untuk mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Sosial Kota
Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan
melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan
kepada Walikota Depok melalui Bappeda Kota Depok;
3. Pada akhir tahun 2018 Dinas Sosial Kota Depok berkewajiban menyampaikan
laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
22 Dinas Sosial Kota Depok
DAFTAR ISI
IKHTSAR EKSEKUTIF ........................................................................ 1
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 2
1.1 Latar Belakang ................................................................... 2
1.2 Dasar Hukum ..................................................................... 2
1.3 Dasar Pemikiran ................................................................ 4
1.4 Permasalahan yang Dihadapi ........................................... 5
1.5 Prioritas Pembangunan ..................................................... 5
1.6 Struktur Pemerintahan ...................................................... 6
1.7 Sistematika Penulisan ....................................................... 8
BAB II RENCANA STRATEGIS .......................................................... 9
2.1 Visi .................................................................................... 9
2.2 Misi ................................................................................... 9
2.3 Tujuan .............................................................................. 10
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran ........................... 10
2.5 Kebijakan dan Program ................................................... 11
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2017 ........................................ 15
3.1 Sasaran yang Terpilih .......................................................... 15
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih ..............................15
3.3 Program yang Terpilih ......................................................... 16
BAB IV PENUTUP ................................................................................... 17
LAMPIRAN
RKT PERUBAHAN TAHUN 2018
23 Dinas Sosial Kota Depok