rks baru

RENCANA KERJA

DAN SYARAT-SYARAT

PROYEK : PT. RUBICON

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG 2 LANTAI

LOKASI : Semarang

BAB I

SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal I.01. PERATURAN UMUM

Tata laksana dalam penyelenggaraan pembangunan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan-

peraturan sebagai berikut :

1. Sepanjang tidak ada ketentuan lain untuk melaksanakan pekerjaan bangunan borongan di

Indonesia, maka yang sah dan mengikat adalah Syarat-syarat Umum (SU) untuk

melaksanakan pekerjaan borongan bangunan di Indonesia (AV) Nomor 9 tanggal 28 Mei

1941 dan tambahan Lembaran Negara No. 14571.

2. Peraturan-peraturan Daerah setempat yang berlaku dan tidak bertentangan.

Pasal I.02. PEMBERI TUGAS PEKERJAAN

Pemberi Tugas Pekerjaan ialah : Universitas Diponegoro , Semarang

Pasal I.03. DIREKSI

Pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh Direksi yang terdiri dari :

1. PT. RUBICON

1

2. Unuversitas Diponegoro

Pasal I.04. PERENCANA

1. Perencana untuk pekerjaan ini adalah perorangan/badan hukum yang ditunjuk oleh PT.

Rubicon.

2. Perencana secara berkala berkewajiban untuk berkonsultasi dengan Panitia Pembangunan

pada tahap perencanaan dan dalam penyusunan dokumen lelang.

3. Perencana berkewajiban pula untuk mengadakan pengawasan berkala dalam pelaksanaan

proyek.

4. Perencana tidak dibenarkan merubah ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan sebelum

mendapat ijin dari Panitia Pembangunan.

5. Bilamana Perencana menjumpai kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan atau

menyimpang dari Bestek supaya segera memberitahukan kepada Panitia

Pembangunan.

Pasal I.05. PENGAWAS LAPANGAN

1. Didalam pelaksanaan sehari-hari ditempat pekerjaan sebagai Pengawas Lapangan

perorangan/badan hukum yang ditunjuk oleh PT. Rubicon.

2. a. Pengawas tidak dibenarkan merubah ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan

sebelum mendapat ijin dari Panitia Pembangunan.

b. Bilamana Pengawas Lapangan menjumpai kejanggalan-kejanggalan dalam

pelaksanaan atau menyimpang dari bestek supaya segera memberitahukan kepada

Panitia Pembangunan.

3. Pengawas diwajibkan menyusun rekaman Pengawasan selama pelaksanaan berlangsung

dari 0% - 100%, disampaikan kepada Panitia Pembangunan.

2

Pasal I.06. PEMBORONG

Perusahaan berstatus Badan Hukum yang usaha pokoknya adalah melaksanakan

pekerjaan pemborongan bangunan yang memenuhi syarat-syarat bonafiditas dan kualitas

menurut Panitia Lelang yang ditunjuk oleh Panitia Pembangunan untuk melaksanakan

pekerjaan tersebut setelah memenangkan pelelangan ini / dengan penunjukan langsung dan

penawarannya telah disetujui Panitia Pembangunan.

Pasal I.07. PEMBERIAN PENJELASAN

1. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) akan diadakan pada:

a. Hari : Senin

b. Tanggal : 21 September 2015

c. Waktu/Jam : 09.00 WIB

d. Tempat : Gedung Prof. Soedharto , Kampus Undip Tembalang , Semarang

2. Bagi mereka yang tidak mengikuti aanwijzing tidak diperbolehkan mengikuti lelang.

3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) dapat diambil :

a. Hari : Senin

b. Tanggal : 21 September 2015

c. Waktu/Jam : 13.00 wib


3

Pasal I.08. PELELANGAN

1. Peserta Lelang adalah mereka yang datang secara resmi pada saat pemberian penjelasan

(aanwijzing).

2. Setiap peserta lelang hanya boleh menyampaikan satu penawaran.

3. Pemasukan Surat Penawaran paling lambat pada :

a. Hari : Senin

b. Tanggal : 21 Desember 2015

c. Waktu/Jam : 08.00


4. Pembukaan Surat Penawaran akan dilaksanakan oleh Panitia Lelang dihadapan para

peserta lelang :

a. Hari : Senin

b. Tanggal : 21 Desember 2015

c. Waktu/Jam : 09.30


Peserta lelang tidak dapat diwakilkan , dengan menunjukkan identitas diri ( Kartu Tanda

Mahasiswa atau Kartu Tanda Penduduk ).

5. Peserta lelang harus menanggung semua biaya yang berkenaan dengan penyiapan dan

pemasukan penawarannya.

Pasal I.09. SAMPUL SURAT PENAWARAN

1. Sampul Surat penawaran berukuran 25 x 40 cm berwarna putih dan tidak tembus baca.

(kertas manila)

2. Sampul surat penawaran yang sudah berisi surat penawaran lengkap dengan lampiran-

lampirannya supaya ditutup (dilem) dan diberi lak ( tempelan bulat warna merah ) di lima

4

tempat seperti ditunjukkan pada gambar berikut dan tidak diberi kode cap cincin atau kop

perusahaan dan kode-kode lainnya.

3. Sampul surat penawaran disebelah kiri atas dan disebelah kanan atas supaya ditulisi dan

diketik langsung (boleh tempelan ) (periksa contoh sampul surat penawaran).

HARI : ..........................

TANGGAL : ..........................

WAKTU/ JAM : ..........................

25 cm

lak

lak

lak

lak

lak

40 cm

40 cm

25 cm

KEPADA YTH.

PANITIA PELELANGAN PT. SUMARECONJl. Plamongan Indah No. 5Semarang. Telp. (024) 7474943

SURAT PENAWARAN

PEMBANGUNAN GEDUNG 3 LANTAI PT. PELITA PROPERTINDO

SEJAHTERATEMBALANG - SEMARANG

NO UNDIAN

5

Pasal I.10. SAMPUL SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH

Sampul surat penawaran tidak sah dan dinyatakan gugur bilamana:

1. Sampul surat penawaran dibuat menyimpang dari atau tidak sesuai dengan syarat-syarat

dalam Pasal I.09.

2. Sampul surat penawaran terdapat nama penawar atau terdapat harga penawarannya, atau

terdapat tanda-tanda diluar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal I.09.

Pasal I.11. PERSYARATAN PENAWARAN

1. Penawaran yang diminta adalah penawaran yang lengkap menurut gambar, ketentuan-

ketentuan RKS, serta Berita Acara Aanwijzing.

2. Surat-surat yang dibuat oleh Pemborong harus dibuat diatas kertas yang ada kop nama

perusahaan (Pemborong) dan harus ditandatangani oleh Direktur Pemborong yang

bersangkutan dan dibawah tanda tangannya supaya disebutkan nama terangnya.

3. Surat Penawaran diberi materai Rp 6.000,- dan materai supaya diberi tanggal, bulan, tahun

terkena tanda tangan dan cap perusahaan.

4. Surat Penawaran termasuk lampiran-lampirannya supaya dimasukkan ke dalam satu

amplop sampul surat penawaran yang tertutup.

5. Surat penawaran bermaterai Rp 6.000,- dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

1). Rekapitulasi dan Rencana Anggaran Biaya.

2). Daftar Harga Satuan Pekerjaan.

3). Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

4). Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Tenaga.

5). Uraian metode pelaksanaan pekerjaan.

6). Daftar Personil Inti dan Pendukung untuk melaksanakan pekerjaan.

7). Foto copy SIUJK yang masih berlaku (asli ditunjukkan saat lelang).

6

8). Foto copy NPWP (asli ditunjukkan saat lelang).

9). Foto copy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan-perubahannya (asli

ditunjukkan saat lelang).

10). Foto copy Referensi Bank Umum bukan BPR (asli diserahkan kepada Panitia)

11). Jaminan Penawaran berupa Jaminan Bank dari Bank Umum bukan BPR atau Surety

Bond dari Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Surety Bond, minimal

sebesar 2% dari harga penawaran diatas materai Rp 6.000,00 .

12). Surat Pernyataan tunduk dan sanggup melaksanakan pekerjaan dan mentaati

Peraturan-Peraturan Pemerintah yang dibubuhi materai Rp 6.000,00 dan diberi

tanggal, bulan, serta tahun dan cap perusahaan..

6. Bagi Pemborong yang sudah memasukkan surat penawaran, tidak dapat mengundurkan diri

dan tetap terikat untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut bilamana

pekerjaan diberikan kepadanya menurut penawaran yang diajukan.

7. Bilamana Pemborong yang telah ditunjuk ternyata mengundurkan diri, maka pekerjaan

diberikan kepada pemenang urutan kedua dan dapat menerima persyaratan yang sama

dengan pemenang pelelangan yang pertama.

8. Bagi Pemborong yang mengundurkan diri setelah ditunjuk dikenakan sanksi ialah:

a. Tidak diikutsertakan dalam pelelangan yang akan datang

b. Dicatat dalam konduite.

Pasal I.12. SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH

Surat penawaran yang tidak sah dan dinyatakan gugur bilamana:

1. Surat penawaran tidak dimasukkan dalam sampul tertutup.

2. Surat penawaran, surat-surat pernyataan kesanggupan, rekapitulasi dan RAB, Analisa

Harga Satuan Pekerjaan, Daftar Harga Satuan Pekerjaan, Daftar Harga Satuan Bahan dan

Upah Tenaga dibuat tidak menggunakan kertas kop nama dari Pemborong yang

bersangkutan.

7

3. Surat penawaran tidak bermaterai Rp 6.000,- dan atau tidak diberi tanggal dan tidak terkena

tanda tangan penawar dan tidak ada cap perusahaan.

4. Surat penawaran tidak ditandatangani oleh penawar.

5. Harga penawaran yang tertulis dengan angka tidak sesuai dengan yang tertulis dengan

huruf.

6. Tidak jelas besarnya jumlah penawaran baik tertulis dengan angka maupun dengan huruf.

7. Surat penawaran dari Pemborong yang tidak diundang

8. Surat penawaran yang tidak lengkap lampirannya seperti Pasal I.11.5. atau terdapat

lampiran surat penawaran yang tidak sah.

Pasal I.13. CALON PEMENANG

1. Apabila harga penawaran telah dianggap wajar dalam batas ketentuan mengenai harga

satuan (harga standard) yang telah ditetapkan serta telah sesuai dengan ketentuan yang

ada, maka panitia menetapkan 5 (lima) peserta yang telah memasukkan penawaran yang

paling menguntungkan dalam arti:

a. Penawaran secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan

b. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penawaran yang tersebut adalah yang terendah diantara penawaran yang memenuhii

syarat seperti tersebut pada No. 1a dan 1b diatas.

2. Jika 2 (dua) peserta lelang atau lebih mengajukan harga penawaran sama, maka panitia

memilih peserta menurut pertimbangan mempunyai kecakapan dan kemampuan yang

terbesar setelah melalui tahapan presentasi.

Jika bahan-bahan untuk menentukan, pilihan itu tidak ada, maka penilaiannya dilakukan

dengan undian hal mana harus dicatat dalam berita acara.

3. Panitia membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai

penetapan calon pemenang. Laporan tersebut disertai usulan serta penjelasan tambahan

dan keterangan untuk mengambil keputusan.

8

Pasal I.14. PENETAPAN PEMENANG

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh panitia, pejabat yang berwenang menetapkan

pemenang pelelangan dan cadangan pemenang pelelangan urutan kedua diantara calon yang

diusulkan oleh Panitia.

Pasal I.15. PENGUMUMAN PEMENANG

1. Pengumuman pemenang dilakukan oleh Panitia setelah ada penetapan pemenang

pelelangan dari pejabat yang berwenang.

2. Kepada Pemborong yang berkeberatan atas penetapan calon pemenang pelelangan yang

berhak mengikuti tahapan presentasi/klarifikasi diberikan kesempatan untuk mengajukan

sanggahan secara tertulis kepada pejabat yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 menit

setelah pengumuman / penetapan pemenang.

Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap pelaksanaan prosedur pelelangan.

3. Jawaban terhadap sanggahan diberikan secara lisan / tertulis selambat-lambatnya dalam

waktu 30 menit setelah diterimanya sanggahan tersebut.

Pasal I.16. PEMBATALAN LELANG

Lelang dibatalkan bilamana:

1. Penawaran yang memenuhi syarat-syarat/yang sah kurang dari 3 (tiga) peserta.

2. Berhubung berbagai hal tidak memungkinkan penetapan

Pasal I.17. PEMBERIAN / PELULUSAN PEKERJAAN

1. Panitia Pembangunan/ Panitia Pembangunan akan memberikan pekerjaan kepada

Pemborong sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9

2. SPK (Gunning) akan diberikan kepada Pemborong yang telah ditunjuk paling cepat dalam

waktu 1/2 jam ( 30 menit ), paling lambat dalam waktu 60 menit setelah pengumuman

pemenang pelelangan.

Pasal I.18. PELAKSANA / PEMBORONG

1. Bilamana akan memulai di lapangan, pihak Pemborong supaya memberitahukan secara

tertulis kepada Panitia Pembangunan yang bersangkutan.

2. Pemborong supaya menempatkan seorang Kepala Pelaksana yang ahli dan diberi kuasa

penuh oleh Direktur Pemborong untuk bertindak atas namanya.

3. Kepala Pelaksana yang diberi kuasa penuh harus selalu berada ditempat pekerjaan agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Proyek.

4. Kepala Pelaksana disyaratkan yang berpengalaman dan pembantu-pembantunya minimal

dapat memahami bestek dan mengerti gambar.

Pasal I.19. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Pemborong sebelum mulai melaksanakan pekerjaan diharuskan mengadakan penelitian /

pemeriksaan bersama (mutual check),meliputi :

1. Lapangan / bahan yang tersedia

2. Gambar-gambar secara menyeluruh

3. Penjelasan-penjelasan yang tertuang dalam Berita Acara Aanwijzing

Pekerjaan harus dilaksanakan antara lain menurut:

a. RKS dan gambar-gambar detail untuk pekerjaan ini

b. RKS dan segala perubahan-perubahannya dalam aanwijzing (Berita Acara Aanwijzing)

c. Petunjuk-petunjuk dari Panitia Pembangunan dan Direksi.

10

Pasal I.20. PENETAPAN UKURAN-UKURAN DAN PERUBAHAN- PERUBAHAN

1. Pemborong harus bertanggung jawab atas tepatnya pekerjaan menurut ukuran-ukuran yang

tercantum dalam gambar dan bestek.

2. Pemborong diwajibkan mencocokkan ukuran satu sama lain, apabila ada perbedaan ukuran

dalam gambar dan RKS segera dilaporkan kepada Panitia Pembangunan.

3. Bilamana ternyata terdapat selisih atau perbedaan ukuran dalam gambar dan RKS, maka

petunjuk Panitia Pembangunan / Direksi yang dijadikan pedoman.

4. Bila dalam pelaksanaan pekerjaan diadakan perubahan-perubahan, maka Pemborong tidak

berhak minta ongkos kerugian, kecuali bilamana Pemborong dapat membuktikan bahwa

dengan adanya perubahan – perubahan tersebut Pemborong menderita kerugian.

5. Bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan diadakan perubahan-perubahan, maka perencana

harus membuat gambar perubahan (revisi) dengan tanda garis berwarna diatas gambar

aslinya, kesemuanya atas biaya Pemborong. Gambar perubahan tersebut harus disetujui

oleh Panitia Pembangunan.

6. Di dalam pelaksanaan, Pemborong tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan RKS

dan ukuran-ukuran gambar, kecuali seijin dan sepengetahuan Panitia Pembangunan.

Pasal I.21. PENJAGAAN DAN PENERANGAN

1. Pemborong wajib menjaga keamanan, ketertiban, dan norma kesusilaan di lingkungan

lokasi pekerjaan. Pemborong harus mampu mengendalikan dan mengawasi segala

perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain yang dilakukan oleh personil maupun

tenaga kerja yang ditugaskan di lokasi pekerjaan.

2. Pemborong harus mengurus penjagaan diluar jam kerja (siang dan malam) dalam komplek

pekerjaan termasuk bangunan yang sedang dikerjakan, gudang dan lain-lain.

3. Untuk kepentingan keamanan dan penjagaan perlu diadakan penerangan/lampu pada

tempat tertentu satu sama lain hal atas kehendak Proyek.

4. Pemborong bertanggung jawab sepenuhnya atas bahan dan alat-alat lain yang disimpan

dalam gudang dan halaman pekerjaan apabila terjadi kebakaran dan pencurian, Pemborong

harus segera mendatangkan gantinya untuk kelancaran pekerjaan.

11

5. Pemborong harus menjaga jangan sampai terjadi kebakaran atau sabotase ditempat

pekerjaan, alat-alat pemadam kebakaran atau alat bantu lain untuk keperluan yang sama

harus selalu berada ditempat pekerjaan.

6. Segala resiko dan kemungkinan kebakaran yang menimbulkan kerugian-kerugian dalam

pelaksanaan pekerjaan dan bahan-bahan material juga gudang dan lain-lain, sepenuhnya

menjadi tanggung jawab Pemborong.

7. Pemborong supaya segera mengurus JAMSOSTEK.

Pasal I.22. KESEJAHTERAAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Bilamana terjadi kebakaran, Pemborong harus segera mengambil tindakan dan segera

memberitahukan kepada Panitia Pembangunan.

2. Pemborong harus memenuhi / mentaati peraturan-peraturan tentang perawatan korban dan

keluarganya.

3. Pemborong harus menyediakan obat-obatan yang tersusun menurut syarat-syarat Palang

Merah dan setiap kali habis digunakan harus dilengkapi lagi.

4. Pemborong selain memberikan pertolongan kepada pekerja juga selalu memberikan

bantuan pertolongan kepada pekerja pihak ketiga dan juga menyediakan air minum yang

memenuhi syarat kesehatan.

5. Pemborong diwajibkan mentaati Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pasal I.23. PENGGUNAAN BAHAN BANGUNAN

1. Semua bahan-bahan bangunan untuk pekerjaan ini sebelum digunakan harus mendapat

persetujuan dari Direksi terlebih dulu.

2. Semua bahan-bahan bangunan yang telah dinyatakan oleh Direksi tidak dapat dipakai

(afkeur) harus segera disingkirkan keluar lapangan pekerjaan dan hal ini menjadi tanggung

jawab Pemborong.

12

3. Bilamana Pemborong melanjutkan pekerjaan, dengan bahan-bahan bangunan yang telah

ditolak, maka Direksi berhak menyuruh membongkar dan harus diganti dengan bahan-

bahan yang memenuhi syarat atas tanggung jawab Pemborong.

4. Bilamana Direksi meragukan akan mutu (kualitas) bahan bangunan yang digunakan, Direksi

berhak minta kepada pihak Pemborong untuk memeriksakan bahan-bahan bangunan yang

akan ditentukan atas biaya Pemborong.

5. Diutamakan penggunaan bahan produksi Dalam Negeri.

Pasal I.24. KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE

1. Semua kenaikan harga yang bersifat biasa, Pemborong tidak dapat mengajukan klaim.

2. Semua kenaikan harga akibat kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dibidang moneter

yang bersifat nasional dapat mengajukan claim sesuai dengan keputusan Pemerintah dan

Pedoman resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.

3. Semua kerugian akibat force majeure berupa bencana alam antara lain : gempa bumi, angin

topan, hujan lebat, pemberontakan, perang dan lain-lain kejadian tersebut dapat dibenarkan

oleh Pemerintah, bukan menjadi tanggungan Pemborong.

Pasal I.25. LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam RKS ini dijelaskan didalam aanwijzing dan atau akan

diberikan petunjuk oleh Panitia Pembangunan dan atau Direksi.

2. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara gambar dan ukuran, yang dipakai sebagai acuan

adalah ukuran atau dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direksi.

3. Bilamana jenis pekerjaan yang telah tercantum didalam RAB (daftar kuantitas dan harga)

ternyata terdapat kekurangan, maka kekurangannya tersebut dapat ditambahkan menurut

pos-pos masing-masing dengan cara menambah huruf alpabet pada nomor terakhir dari

pos yang bersangkutan, misalnya pos persiapan nomor terakhir 4, maka penambahannya

tidak nomor 5, tetapi nomor 4a, 4b, 4c dan seterusnya.

13

4. RAB (daftar kuantitas dan harga) yang diberikan, volumenya tidak mengikat dan

Pemborong harus menghitung sendiri.

5. RAB Penawaran yang diajukan Pemborong sudah mencakup semua syarat teknis dari

Gambar Bestek yang dikeluarkan Perencana.

BAB II

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

14

Pasal II.01. JAMINAN PENAWARAN

1. Jaminan penawaran berupa Jaminan Bank dari Bank Umum bukan BPR (Bank Perkreditan

Rakyat) atau Surety Bond dari Perusahaan Asuransi yang mempunyai program itu dengan

nilai minimal 2 (dua) % dari harga penawaran. Jumlah penawaran dinyatakan dalam mata

uang rupiah.

2. Bagi Pemborong yang tidak ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, jaminan penawaran

dapat diambil setelah Panitia mengumumkan Pengumuman Pemenang.

3. Bagi Pemborong yang ditetapkan menjadi pemenang pelelangan, Jaminan Penawaran akan

diberikan kembali pada saat Jaminan Pelaksanaan diterima oleh Panitia Pembangunan

sekaligus menerima SPK.

Pasal II.02. JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh prosen) dari nilai kontrak berupa

jaminan Bank dari Bank Umum bukan BPR atau 30 % (tiga puluh prosen) dari nilai kontrak

berupa Surety Bond dari Perusahaan Asuransi yang mempunyai program itu.

2. Jaminan pelaksanaan diserahkan kepada Panitia Pembangunan pada saat Pemborong

menerima SPK.

3. Jaminan pelaksanaan dapat dikembalikan bilamana prestasi mencapai penyelesaian 100%

dan pekerjaan sudah diserahkan sepenuhnya dan diterima baik oleh Proyek (disertai Berita

Acara Penyerahan Akhir).

Pasal II.03. UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA

1. Panitia Pembangunan akan menyediakan pembayaran uang muka yang besarnya 20 %

(dua puluh prosen) dari harga kontrak, asalkan Pemborong telah menyerahkan jaminan

tanpa syarat yang bernilai sama dengan jumlah uang muka dalam bentuk jaminan Bank dari

Bank Umum bukan BPR, atau Surety Bond yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi

yang mempunyai program itu dengan masa laku jaminan sampai dengan uang muka telah

dibayar kembali.

15

2. Pemborong wajib menggunakan uang muka hanya untuk membayar biaya peralatan,

peralatan instalasi, material atau bahan, mobilisasi dan biaya-biaya yang diperlukan khusus

untuk melaksanakan pekerjaan ini. Pemborong wajib membuktikan bahwa uang muka telah

digunakan sebagaimana mestinya dengan menyerahkan salinan kuitansi-kuitansi atau

dokumen lainnya kepada Panitia Pembangunan.

3. Uang muka akan dikembalikan dengan memotong sejumlah tertentu dari pembayaran-

pembayaran kepada Pemborong sesuai dengan prestasi capaian pekerjaan. Uang muka

dan pengembaliannya tidak diperhitungkan dalam penilaian pekerjaan yang telah

diselesaikan, instruksi perubahan, penyesuaian harga, peristiwa-peristiwa, kompensasi,

bonus, atau denda keterlambatan.

Pasal II.04. MASA PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh hari) hari kalender termasuk

hari besar dan hari raya.

2. Pekerjaan dapat diserahkan yang pertama kalinya bilamana pekerjaan sudah selesai 100%

dan dapat diterima dengan baik oleh Panitia Pembangunan dengan disertai Berita Acara

dan dilampiri Daftar Kemajuan Pekerjaan. Pada penyerahan pertama untuk pekerjaan ini,

keadaan halaman serta bangunan harus dalam keadaan rapi dan bersih.

3. Untuk memudahkan dalam suatu penelitian sewaktu diadakan pemeriksaan teknis dalam

rangka Penyerahan I, maka Surat Permohonan Pemeriksaan Teknis yang diajukan kepada

Panitia Pembangunan supaya dilampiri:

a. Daftar Kemajuan Pekerjaan 100%

b. Satu album berisi photo berwarna yang menyatakan prestasi kerja

4. Surat permohonan pemeriksaan teknis yang dikirim kepada Panitia Pembangunan harus

sudah dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penyerahan

pertama kalinya berakhir.

5. Dalam penyerahan pekerjaan yang pertama kalinya dan bilamana terdapat pekerjaan

instalasi listrik maka pihak Pemborong harus menunjukkan kepada Panitia Pembangunan,

keterangan dari Instalatur yang telah terdaftar di PLN.

16

6. Bilamana pihak Pemborong tidak dapat menunjukkan Surat Pengesahan Instalasi Listrik

kepada Proyek maka penyerahan pekerjaan yang pertama kalinya ditangguhkan dahulu,

agar tidak menjumpai kesulitan dikemudian hari sewaktu akan menyambung aliran listrik.

Pasal II.05. RENCANA KERJA DAN TATA WAKTU

1. Pemborong harus membuat rencana kerja pelaksanaan pekerjaan beserta tata waktu yang

disetujui oleh Panitia Pembangunan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah SPK

diterbitkan serta Daftar Nama Pelaksana yang dikerahkan untuk menyelesaikan proyek ini.

2. Pemborong diwajibkan melaksanakan pekerjaan menurut rencana kerja tersebut dan tata

waktu yang telah disetujui Panitia Pembangunan.

Pasal II.06. LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN

1. Laporan Harian dan Mingguan dibuat oleh Pemborong dan harus mendapat persetujuan

dari Direksi.

2. Pengawas tiap minggu diwajibkan mengirim laporan kepada Panitia Pembangunan

mengenai prestasi pekerjaan disertai laporan harian. Laporan harian dan mingguan dibuat

oleh Pengawas Lapangan dan dilegalisir oleh yang berwenang (Direksi).

3. Penilaian prestasi kerja atas dasar pekerjaan yang sudah dikerjakan, tidak termasuk adanya

bahan-bahan ditempat pekerjaan dan tidak atas dasar besarnya pengeluaran uang oleh

Pemborong.

4. Contoh blangko laporan harian dan mingguan dapat dikonsultasikan dengan Direksi dan

Pengawas.

5. Atas keterlambatan pembuatan laporan harian dan mingguan oleh Pengawas akan ditegur

secara tertulis oleh Panitia Pembangunan.

Pasal II.07. CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilakukan sebagai berikut:

17

a. Angsuran I (Pertama), dibayar 30%, bilamana pekerjaan telah mencapai 35%

b. Angsuran II (Kedua), dibayar 30%, bilamana pekerjaan telah mencapai 65%

c. Angsuran III (Ketiga), dibayar 35%, bilamana pekerjaan telah mencapai 100% dan

seluruh pekerjaan sudah diserahkan yang pertama kalinya dan dapat diterima baik oleh

Panitia Pembangunan.

d. Angsuran IV (Keempat), dibayar 5%, bilamana masa pemeliharaan telah berakhir dan

sudah diserahkan kedua kalinya (penyerahan terakhir) dan diterima baik oleh Panitia

Pembangunan.

e. Disesuaikan dengan Kontrak Pemborongan dan pengembalian uang muka.

2. Tiap mengajukan pembayaran angsuran (termijn) dan penyerahan pertama harus disertai

Berita Acara Pemeriksaan, dilampiri daftar hasil kemajuan pekerjaan dan photo berwarna.

Pasal II.08. SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

1. Surat perjanjian Pemborongan / kontrak seluruhnya dibubuhi materai sebesar Rp 6.000,-

atas biaya Pemborong.

2. Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) dibuat rangkap 4 (empat) atas biaya Pemborong.

3. Konsep Kontrak dibuat oleh Panitia Pembangunan, sedangkan lampiran-lampiran dan

seluruh kontrak disiapkan oleh Pemborong antara lain:

a. Bestek dan Voorwaarden / RKS yang disahkan

b. Berita Acara Aanwijzing yang disahkan

c. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran

d. Berita Acara Evaluasi

e. Usulan Penetapan Pemenang

f. Penetapan Pemenang

g. Pengumuman Pemenang

h. SPK (Gunning)

18

i. Surat penawaran beserta lampiran-lampirannya.

j. Foto copy Jaminan Pelaksanaan

k. Gambar pelaksanaan

Pasal II.09. PERMULAAN PEKERJAAN

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung dari SPK (Gunning) dikeluarkan

Panitia Pembangunan, pekerjaan harus sudah dimulai.

2. Bilamana ketentuan seperti tersebut Pasal II.09.1 diatas tidak dipenuhi maka jaminan

pelaksanaan dinyatakan hilang dan menjadi milik Pemerintah.

3. Pemborong wajib memberitahukan kepada Panitia Pembangunan, bila akan memulai

pekerjaan.

Pasal II.10. MASA PEMELIHARAAN

1. Jangka waktu pemeliharaan adalah 30 ( tiga puluh) hari kalender setelah penyerahan

pertama.

2. Bilamana dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan akibat kurang sempurnanya dalam

pelaksanaan atau kurang baiknya mutu bahan-bahan yang dipergunakan, maka Pemborong

harus segera memperbaiki dan menyempurnakan atas biaya Pemborong sendiri.

Pasal II.11. PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN

1. Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan pertama yang diajukan kepada Panitia

Pembangunan harus sudah diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum

batas waktu penyerahan pertama kali berakhir dan surat tersebut supaya dilampiri:

a. Data-data yang lengkap

b. Rencana kerja baru dan tata waktunya yang sudah disesuaikan dengan sisa pekerjaan

2. Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan tanpa data yang lengkap tidak akan

dipertimbangkan.

3. Permintaan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan yang pertama kalinya dapat

diterima oleh Panitia Pembangunan bilamana:

19

a. Adanya pekerjaan tambahan atau pengurangan (meer of minder-werk) yang tidak dapat

dielakkan lagi setelah atau sebelum kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak

b. Adanya surat perintah tertulis dari Panitia Pembangunan tentang pekerjaan tambahan

c. Adanya perintah tertulis dari Panitia Pembangunan yang menyatakan pekerjaan untuk

sementara waktu dihentikan.

d. Adanya force majeure (bencana alam, gangguan keamanan, pemogokan, perang)

kejadian mana harus diteguhkan oleh yang berwenang.

e. Adanya gangguan curah hujan yang terus menerus ditempat pekerjaan secara langsung

mengganggu pekerjaan yang dilaporkan oleh Pengawas dilegalisir oleh Unsur Teknis

yang bersangkutan.

f. Pekerjaan tidak dapat dimulai tepat pada waktunya yang telah ditentukan karena lahan

yang akan dikerjakan masih belum siap.

Pasal II.12. SANKSI / DENDA ATAS KETERLAMBATAN DAN KELALAIAN

1. Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan yang pertama kalinya dilampaui (tidak

dipenuhi) maka Pemborong dikenakan denda/diwajibkan membayar denda satu 1o/oo

(permil) tiap hari. Keterlambatan sampai sebanyak-banyaknya 5 % (lima prosen) dari nilai

kontrak. Uang denda harus dilunasi pada waktu pembayaran angsuran pertama.

2. Menyimpang dari pasal 49 A.V. terhadap segala kelalaian mengenai peraturan atau tugas

yang tercantum dalam bestek ini, maka sepanjang dalam Bestek ini tidak ada ketetapan

denda lainnya, Pemborong dapat dikenakan denda sebesar 1o/oo (satu permil) tiap kali

terjadi kelalaian dengan tidak ada pengecualian.

3. Bilamana ada perintah untuk mengerjakan pekerjaan tambahan dan tidak disebutkan jangka

waktu pelaksanaannya, maka jangka waktu pelaksanaannya tidak akan diperpanjang.

4. Bilamana jangka waktu penyerahan kedua yang telah ditetapkan dilampaui, maka

Pemborong dikenakan sama dengan butir 1.

20

Pasal II.13. PEKERJAAN TAMBAHAN DAN PENGURANGAN

1. Harga untuk pekerjaan tambahan yang diperintahkan secara tertulis oleh Panitia

Pembangunan, Pemborong dapat mengajukan pembayaran tambahan.

2. Sebelum pekerjaan tambahan dikerjakan, Pemborong supaya mengajukan kepada Panitia

Pembangunan agar dapat memperhitungkan apakah pekerjaan tambahan tersebut dapat

dibayar atau tidak.

3. Untuk memperhitungkan pekerjaan tambahan dan pengurangan menggunakan harga

satuan yang telah dimasukkan dalam penawaran / kontrak.

4. Bilamana harga satuan pekerjaan belum tercantum dalam surat penawaran yang diajukan,

maka akan disesuaikan secara musyawarah.

Pasal II.14. D O K U M E N T A S I

1. Sebelum pekerjaan dimulai, keadaan lapangan atau tempat pekerjaan masih 0% supaya

diadakan pemotretan ditempat yang dianggap penting menurut pertimbangan Direksi

dengan ukuran 9 x 14 cm2 sebanyak 3 (tiga) stel.

2. Setiap permintaan pembayaran termijn (angsuran) dan penyerahan pertama harus

diadakan pemotretan yang masing-masing menurut pengajuan termijn dengan ukuran 9 x

14 cm2 sebanyak 1 (satu) stel.

Pasal II.15. PENCABUTAN PEKERJAAN

1. Sesuai dengan pasal 62 A.V. Sub 3b. Panitia Pembangunan berhak membatalkan atau

mencabut pekerjaan dari tangan Pemborong apabila ternyata pihak Pemborong telah

menyerahkan pekerjaan keseluruhannya atau sebagian pekerjaan kepada Pemborong lain,

semata-mata mencari keuntungan saja dari pekerjaan tersebut.

2. Pada pencabutan pekerjaan, Pemborong hanya dapat dibayar pekerjaan yang telah selesai

dan telah diperiksa serta disetujui oleh Panitia Pembangunan, sedangkan bahan bangunan

yang berada ditempat menjadi resiko Pemborong sendiri.

3. Penyerahan bagian-bagian dari atau seluruh pekerjaan kepada Pemborong lain (order

aanemer) tanpa seijin tertulis dari Panitia Pembangunan tidak diijinkan.

21

4. Bilamana terjadi pihak kedua menyerahkan seluruhnya maupun sebagian pekerjaan kepada

pihak ketiga tanpa seijin pihak kesatu, maka akan diperingatkan oleh pihak kesatu secara

tertulis.

22

BAB III

SYARAT-SYARAT TEKNIS

Pasal III.01. LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pemborong ialah pekerjaan konstruksi, meliputi :

a. Gedung Lantai I

1). Lantai seluas 400 m2

2). Tangga seluas 5x 3,4 m2

3). Dan pekerjaan lain-lain sesuai gambar dan RAB.

b. Gedung Lantai II

4). Lantai seluas 400 m2

5). Tangga seluas 5x 3,4 m2

6). Dan pekerjaan lain-lain sesuai gambar dan RAB.

2. Pekerjaan instalasi dalam

a. Pemasangan Instalasi listrik dan lampu-lampu penerangan lengkap dengan stop kontak,

saklar, dan lain-lain

3. Pekerjaan instalasi luar

- Pembuatan saluran

Dan lain-lain, sesuai gambar, Rencana Anggaran dan petunjuk direksi.

23

4. Pemberian Pekerjaan meliputi:

1). Mendatangkan, mengelola, pengangkutan semua bahan, pengerahan tenaga kerja,

pengadaan alat-alat bantu dan sebagainya, yang pada umumnya langsung atau tidak

langsung termasuk di dalam usaha penyelesaian dengan baik dan menyerahkan

pekerjaan dengan sempurna dan lengkap.

2). Termasuk juga disini pekerjaan-pekerjaan atau bagian-bagian pekerjaan yang walaupun

tidak disebutkan di dalam bestek dan gambar tetapi masih dalam lingkup pekerjaan yang

harus dilaksanakan sesuai petunjuk Direksi.

3). Tanah bangunan termasuk segala sesuatu yang berada diatasnya dan diserahkan

kepada Pemborong dalam keadaan yang ada pada waktu aanwijzing.

4). Pemborong harus menyerahkan hasil pekerjaan dengan sempurna, termasuk

pembersihan peralatan, halaman, dan sebagainya. Penempatan dan pemindahan

barang maupun hasil bongkaran sesuai petunjuk direksi.

5. Peraturan-peraturan pembangunan yang mengikat dalam pekerjaan ini adalah:

1). Peraturan syarat-syarat umum pelaksanaan pekerjaan Pemborongan di Indonesia

2). Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI. 2

3). Peraturan Umum untuk pemeriksaan bahan bangunan NI.3

4). Peraturan kapur sebagai Bahan Bangunan NI.7

5). Semen Portland NI.8

6). Bata merah sebagai bahan bangunan NI.10

7). Peraturan Muatan Indonesia NI.13

8). Peraturan Umum Instalasi Listrik SI-14/S.I/72

9). Peraturan Bangunan dari Kabupaten setempat.

10). Peraturan dari Pemerintah setempat.

24

Pasal III.02. TEMPAT TITIK DUGA DAN UKURAN-UKURAN

1. Lokasi pekerjaan di jalan Prof. Soedharto Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang.

2. Titik duga (0,00) permukaan lantai bangunan ditentukan sama dengan titik nol lantai

bangunan sebelah kanan atau kemudian di lapangan oleh Direksi.

3. Ukuran-ukuran pada denah dan ukuran-ukuran tinggi telah ditetapkan dalam gambar-

gambar dengan catatan :

a. Jika terdapat perbedaan ukuran antar gambar, maka yang digunakan adalah ukuran-

ukuran pada gambar dengan skala yang lebih besar, atau yang menguntungkan.

b. Jika terdapat ketidaksesuaian antara gambar dengan RKS, maka harap dikonsultasikan

dengan Direksi.

c. Pemakaian dan pengambilan ukuran yang keliru sebelum, selama dan sesudah

pekerjaan dilaksanakan menjadi tanggung jawab Pemborong sepenuhnya.

d. Penetapan ukuran dan sudut-sudut siku agar tetap dijaga dan diperhatikan ketelitiannya.

Pasal III.03. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pemborong diwajibkan untuk membuat papan nama Proyek. Tulisan dan ukuran harus

dikoordinasikan dengan Panitia Pembangunan

2. Pemborong harus membuat ruang direksi atau (minimum sewa) seluas sesuai dengan RAB

dengan spesifikasi :

Lantai batu bata diplester atau disesuaikan lokasinya.

Kap dari kayu kruing dan penutup atas asbes gelombang.

Pintu dan jendela yang dapat dikunci.

Yang dilengkapi dengan :

- 1 (satu) set meja tamu

- 2 (dua) buah meja tulis dengan ukuran sedang

25

- 1 (satu) set almari yang dapat dikunci untuk menyimpan kertas gambar dan dokumen

lainnya.

- 1 (satu) buah meja gambar

- 1 (satu) buah buku direksi

- 1 (satu) buah buku tamu

- Softboard untuk memasang gambar rencana pelaksanaan:

3. Pembuatan saluran pembuangan air sementara guna menjaga daerah pelaksanaan tetap

kering dan bebas dari genangan air hujan atau air limbah.

4. Ukuran tinggi lantai diberi tanda + 0,00 cm dari peil lantai yang akan ditentukan kemudian.

5. Pemborong harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran (tabung gas) dan peti

PPPK lengkap dengan isinya.

6. Pembuatan jalan masuk sementara untuk orang, barang dan kendaraan, letaknya harus

sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lalu lintas kerja.

Pasal III.04. AIR KERJA DAN LISTRIK KERJA

1. Pemborong harus memperhitungkan penyediaan air untuk keperluan pelaksanaan

pekerjaan yaitu dengan pemasangan Instalasi air dari sumber air ke pekerjaan. Sesuai

petunjuk Direksi dengan terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Panitia Pembangunan.

2. Pemakaian listrik harus sesuai petunjuk Direksi dengan terlebih dahulu mengajukan ijin

kepada Panitia Pembangunan.

Pasal III. 05. PEKERJAAN BONGKARAN

1. Semua pekerjaan bongkaran sudah termasuk membuang atau mengangkut keluar

lokasi/lingkungan kampus sesuai petunjuk Direksi.

2. Dalam melaksanakan pekerjaan pembongkaran, Pemborong harus memperhitungkan agar

tidak mengganggu lingkungan sekitarnya terutama suara-suara yang dapat mengganggu

aktifitas masyarakat.

3. Pemborong harus memperhatikan jaringan ataupun peralatan mekanikal elektrikal yang ada

sehingga fungsi kegiatan belajar mengajar pada bangunan yang lain tidak terganggu.

26

4. Apabila dijumpai suatu jaringan yang berhubungan dengan bangunan lain, Pemborong

harus mengkoordinasikan kepada Panitia Pembangunan/Pengguna Anggaran ataupun

pihak masyarakat dan memberikan upaya pengatasannya.

5. Pemborong harus bertanggung jawab terhadap adanya gangguan terhadap bangunan lain.

6. Bahan bongkaran yang masih berguna atau akan dipergunakan lagi diletakkan atau

ditempatkan yang akan ditentukan oleh Direksi. Pemborong bertanggung jawab terhadap

keutuhannya.

Pasal III. 06. PEKERJAAN TANAH GALIAN DAN URUGAN PONDASI

1. Pemborong perlu memperhitungkan keprasan dan timbunan tanah disesuaikan dengan

gambar rencana, setelah peil-peil rencana selesai dikerjakan, Pemborong mulai pasang

papan bangunan/bouwplank dengan penandaan sumbu ke sumbu selesai diperiksa dan

disetujui Direksi, selanjutnya pekerjaan galian tanah dimulai.

2. Semua urugan (Tanah Urug dan Sirtu) serta galian harus dilaksanakan sesuai dengan

gambar-gambar & syarat-syarat yang diperlukan serta kemiringan lereng-lereng, untuk

lubang galian harus cukup agar tidak mudah atau mencegah longsor. Bila pada dasar galian

terdapat akar-akar pohon dan lain-lain, sisa jasad atau bagian-bagian yang gembur, semua

harus digali keluar dan diisi kembali dengan pasir yang dipadatkan/diairi selapis demi

selapis hingga waterpas kembali. Apabila terjadi penggalian yang melebihi kedalaman yang

ditentukan maka kelebihannya harus ditutup kembali dengan pasir yang dipadatkan dan

diairi lapis demi lapis dengan ketebalan masing-masing 15 cm, sampai kembali rata sesuai

dengan ketentuan.

3. Kelebihan tanah bekas galian atau bongkaran segera disingkirkan keluar dari halaman

pekerjaan supaya tidak mengganggu pekerjaan.

4. Terhadap kemungkinan berkumpulnya air di dalam galian-galian, baik pada waktu

penggalian ataupun pengerjaan pondasi harus disediakan pompa lumpur /pekerjaan

dewatering yang jika diperlukan bekerja terus-menerus.

5. Urugan tanah bekas pondasi harus dipadatkan dengan menggunakan stamper selapis demi

selapis dengan tebal tiap lapisnya 25 cm sampai diperoleh kepadatan yang memenuhi

syarat.

27

Pasal III. 07. PONDASI BATU BELAH

1. Semua pekerjaan pondasi baru boleh dikerjakan atau dimulai apabila galiannya telah

diperiksa dan disetujui ukurannya/kedalamannya serta kedudukan as-asnya oleh Direksi.

2. Jika pemasangan pondasi batu belah terpaksa dihentikan maka ujung penghentian pondasi

harus bergigi agar pada penyambungan berikutnya terjadi ikatan yang kokoh dan

sempurna.

3. Pondasi yang digunakan adalah sesuai dengan gambar bestek.

a. Pondasi batu kali didasari dengan lantai kerja/aanstamping dari pemasangan batu

kosong diurug pasir dan siram air / dipadatkan.

b. Sebagai adukan dipakai 1 Pc : 3 Kp : 10 Ps.

c. Pondasi batu kali yang terletak pada tanah urugan harus didasari dengan lapisan pasir

sampai benar-benar stabil, kemudian diberi lantai kerja / aanstamping dari batu kosong

diurug dengan pasir dan disiram air / dipadatkan setebal 20 cm.

4. Diatas Pondasi dipakai sloof beton bertulang dengan adukan 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr.

5. Pada pondasi untuk kolom-kolom praktis, sloof, beton dan lain-lain (pekerjaan bukan

struktur) harus disesuaikan dengan stek-stek tulangan kolom yang tertanam baik pada

pondasi sedalam 20 cm dan yang terlihat di luar sepanjang 40 cm diatas sloof dengan

diameter dan jumlah besi sesuai gambar.

Untuk kolom struktur yang diteruskan dengan pemasangan batu bata harus ada stek-stek

besi untuk penguat pasangan batu bata tersebut. Untuk satu dan lain hal disesuaikan

dengan keadaan.

6. Pondasi batu belah dengan batu warna abu-abu, tidak berupa batu glondong dan bersisi

pecahan minimum 3 (tiga) sisi.

Pasal III. 08. PEKERJAAN BETON BERTULANG.

Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi : Sloof/tie beam, Kolom, Balok, Ringbalk, Kolom praktis,

Pelat lantai dan listplang.

28

STANDAR

1. Semua ketentuan baik mengenai material maupun metode pemasangan dan juga

pelaksanaan pekerjaan beton harus mengikuti semua ketentuan dalam Peraturan Beton

Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971) dan SKSNI ’91: terkecuali bila dinyatakan atau

diinstrusikan lain oleh Pengawas.

2. Bila terdapat hal-hal yang tidak tercakup dalam peraturan tadi, maka ketentuan-

ketentuan berikut ini dapat dipakai, dengan terlebih dahulu memberi tahu dan

memintakan ijin dari Pengawas.

SEMEN

1. Kecuali ditentukan lain oleh Pengawas, semen yang digunakan adalah semen PC

Gresik jenis A dan segala sesuatunya harus mengikuti ketentuan dalam PBI 71. Semen

yang digunakan harus merupakan produk dari suatu pabrik yang telah mendapat

persetujuan terlebih dahulu.

2. Pengawas berhak untuk memeriksa semen yang disimpan dalam gudang pada setiap

waktu sebelum dipergunakan dan dapat menyatakan untuk menerima atau tidak semen-

semen tersebut.

3. Pemborong harus menyediakan tempat / gudang penyimpanan semen pada tempat-

tempat yang baik sehingga semen-semen tersebut senantiasa terlindung dari

kelembaban atau keadaan cuaca lain yang dapat merusak semen, terutama sekali pada

lantai tempat penyimpanan tadi harus kuat dan berjarak minimal 30 cm dari permukaan

tanah.

4. Semen dalam kantung-kantung semen tidak boleh ditumpuk lebih tinggi dari dua meter.

Tiap-tiap penerimaan semen harus disimpan sedemikian rupa sehingga dapat

dibedakan dengan penerimaan-penerimaan sebelumnya. Pemakaian semen harus

diatur secara kronologi sesuai dengan penerimaan. Kantung-kantung semen yang

kosong harus segera dikeluarkan dari lapangan.

AIR UNTUK ADUKAN.

1. Air yang digunakan untuk bahan adukan beton, adukan pasangan, bahan pencuci

agregat dan untuk curing beton, harus air tawar yang bersih dari bahan-bahan yang

berbahaya dari penggunaannya seperti minyak, alkali, sulfat, bahan organik, garam, silt

(lanau).

29

2. Kadar silt (lanau) yang terkandung dalam air tidak boleh lebih dari 2 % dalam

perbandingan beratnya. Kadar sulfat maksimum yang diperkenankan adalah 0,5 % atau

5 gr/lt, sedangkan kadar chloor maksimum 1,5% atau 15 gr/lt. Jika terdapat keraguan

mengenai air, dianjurkan untuk mengirimkan contoh air tersebut ke Laboratorium

pemeriksaan yang diakui.

3. Pemborong tidak diperkenankan menggunakan air dari rawa, sumber air yang

berlumpur.

4. Apabila diadakan perbandingan test beton antara beton yang diaduk dengan aquadest

dibandingkan dengan beton yang diaduk menggunakan air dari suatu sumber, dan

hasilnya menunjukkan indikasi ketidakpastian dalam mutu beton walaupun telah

digunakan semen yang sama telah disetujui, maka air test tadi menunjukkan

harga-harga yang berbeda lebih kecil dari 15%. Test dapat dibandingkan mutu kekuatan

dan juga dari waktu pengerasannya. Dalam keadaan ditolak ini, Pemborong diwajibkan

mencari sumber lain yang lebih baik dan dapat diterima dan disetujui Pengawas.

AGREGAT HALUS (PASIR)

1. Semua pasir alam yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan harus disediakan

oleh Pemborong dan diperoleh dari sungai atau tempat lain sumber alam yang disetujui.

Jika pasir alam di dapat sumber-sumber yang tidak dimiliki atau dikuasai Pemborong,

Pemborong harus mengadakan persetujuan yang perlu dengan pemiliknya dan harus

membayar semua sewa atau lain-lain biaya yang bersangkutan dengan hal tersebut.

2. Persetujuan untuk sumber-sumber pasir alam tidak dimaksudkan sebagai persetujuan

keseluruhan untuk semua bahan yang diambil dari alam tersebut, dan Pemborong harus

bertanggung jawab untuk kualitas satu demi satu dari bahan sejenis yang dipakai dalam

pekerjaan.

3. Pasir untuk beton, adukan dan grouting harus merupakan pasir alam yang butirannya

kasar (ex. Muntilan), pasir hasil pemecahan batu dapat pula digunakan untuk

mencampur agar didapat gradasi pasir yang baik. Pasir yang dipakai mempunyai kadar

air yang merata dan stabil dan harus terdiri dari butiran yang keras, padat, tidak

terselaput oleh material lain. Sedang untuk pasir urug dapat dipakai ex Bodri.

4. Pasir yang ditolak oleh Pengawas harus segera disingkirkan dari lapangan kerja. Dalam

membuat adukan baik untuk digunakan plesteran maupun grouting, pasir tidak dapat

digunakan sebelum persetujuan Pengawas mengenai mutu dan jumlahnya.

30

5. Pasir harus bersih dan bebas dari gumpalan-gumpalan tanah liat, alkali, bahan-bahan

organik dan kotoran-kotoran yang merusak. Berat substansi yang merusak tidak boleh

lebih dari 5%.

AGREGAT KASAR (KERIKIL)

1. Agregat kasar untuk beton adalah batu pecah dan mempunyai kadar air yang merata

dan stabil. Sebagaimana juga pada pasir, harus cukup keras, padat, tidak porous dan

tidak terselaput material lainnya. Dalam penggunaannya koral harus dicuci terlebih

dahulu.

2. Kerikil ukuran berkisar 1 s/d 2 cm (atau batu pecah 1 - 2 cm) yang sudah tersedia tidak

dapat langsung digunakan sebelum mendapat persetujuan dari Pengawas baik

mengenai mutu ataupun jumlahnya.

3. Pemborong diwajibkan memperhatikan pengaturan komposisi material untuk adukan,

baik dengan menimbang ataupun volume, agar dapat dicapai mutu beton yang

direncanakan, memberikan kepadatan maksimum, baik workabilitinya dan memberikan

kondisi water cement ratio yang optimum.

BAHAN PENCAMPUR (ADMIXTURES)

Penggunaan bahan pencampur (admixtures) harus dengan ijin tertulis dari Pengawas dan

admixtures ini yang merupakan bagian yang integral dari adukan beton yang dibuat.

BAJA TULANGAN

1. Baja tulangan harus memenuhi ketentuan dalam SKSNI T 15-1991-03 dengan mutu

baja U.32 untuk tulangan ulir dan U24 untuk tulangan polos. Pemborong harus

memberikan sertifikat dan hasil test dari pabrik kepada Pengawas untuk setiap

pengiriman.

2. Tulangan yang dipakai untuk diameter 12 adalah tulangan polos, sedangkan untuk

diameter >12 adalah tulangan ulir (deform).

3. Semua baja tulangan yang digunakan harus memenuhi syarat bebas dari

kotoran-kotoran, lapisan minyak, kasar dan tidak bercacat seperti retak dan lain-lain.

31

4. Pemborong harus mengadakan pengujian mutu baja beton yang akan dipakai sesuai

dengan petunjuk Pengawas. Batang percobaan diambil dengan disaksikan Pengawas

sejumlah minimum 3 (tiga) batang untuk tiap-tiap jenis baik mutu maupun pengiriman

masal atau bilamana terjadi keraguan terhadap mutu baja yang dikirim ke proyek.

Semua biaya-biaya percobaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Pemborong, sedangkan panjang setiap benda uji adalah 100 cm.

5. Tulangan harus dipasang pada tempatnya sesuai dengan gambar bestek.

6. Membengkok dan meluruskan tulangan harus dilakukan bahan dalam keadaan dingin

dan dengan cara yang tidak merusak bahan tersebut.

7. Tulangan dipasang sedemikian rupa sehingga, sebelum, selama dan sesudah

pengecoran tidak bergeser tempatnya.

8. Terhadap kecepatan serta untuk mendapatkan penutup beton (beton decking) yang

tertentu dan sama harus dipasang blok beton (beton tahu). Penahan jarak yang

berbentuk blok persegi terbuat dengan campuran 1 pc: 3 ps dipasang 4 buah/m2

cetakan dan harus tersebar merata.

TRANSPORTASI DAN PENIMBUNAN MATERIAL

1. Pengangkutan semen harus diusahakan sedemikian rupa sehingga terlindung dari

lembab dan sinar matahari. Semen harus dikirim ke lapangan dalam jumlah yang harus

mendapat ijin dari Pengawas dahulu, dengan mernperhatikan kemajuan pekerjaan

beton.

2. Segera setelah tiba dilapangan, semen harus disimpan dalam tempat penyimpanan

yang kering, terlindung, bebas pengaruh cuaca, mempunyai ventilasi baik. Lantai tempat

penimbunan sedikitnya berada 500 mm diatas tanah. Semua kelengkapan dari tempat

penyimpanan harus mendapat persetujuan Pengawas dan memungkinkan dilakukannya

pemeriksaan dengan mudah.

3. Semen dengan tipe dan asal yang berbeda harus disimpan pada tempat yang berbeda

pula. Kantung-kantung harus ditumpuk dengan tinggi tumpukan tidak melebihi 13

kantung untuk sampai 30 hari, atau tinggi maksimum 7 kantung untuk periode yang

lebih lama. Semen yang sudah rusak atau yang kena lembab harus dengan segera

disingkirkan dari lapangan.

32

4. Agregat yang berbeda harus disimpan secara terpisah, mempertimbangkan

kemungkinan tercampur.

5. Agregat yang telah tercemar ataupun berubah gradasinya akibat transportasi, harus

disingkirkan atau diganti dengan material yang baik atas biaya Pemborong.

6. Baja tulangan harus disimpan sedemikian rupa sehingga dapat dihindarinya baja

tulangan mengenai tanah. Bila baja tulangan telah mengalami kemunduran dalam mutu

akibat dari karat ataupun hal-hal lain akibat transportasi atau penyimpanan, maka baja

tersebut tidak dapat dgunakan. Batang baja dengan mutu dan ukuran yang berbeda

harus disimpan secara terpisah dan diberi label tentang mutunya dari test pabrik.

PERBANDINGAN ADUKAN

1. Seluruh beton konstruksi menggunakan mutu beton K-300 atau sesuai dengan bestek

yang ada.

2. Pemborong harus bertanggung jawab atas mutu adukan beton yang dibuatnya.

3. Sedikitnya 8 (delapan) minggu sebelum dimulainya pekerjaan pengecoran beton,

Pemborong harus mengajukan usulan asal-usul dan gradasi dari agregat, metode

pengadukan yang dipakai, metode pengecoran, harus ikut diberitahukan kepada

Pengawas. Setelah itu Pemborong harus membuat trial test (percobaan pendahuluan),

dengan membuat suatu percobaan adukan yang hasilnya dapat diketahui sebelum

pekerjaan pengecoran. Test yang diadakan harus dilakukan dengan diawasi Pengawas

dan menggunakan peralatan, bahan, metode yang sesuai dengan kondisi yang akan

dipakai nantinya dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Adukan percobaan harus dimodifikasi dan diulangi sampai pihak Pengawas puas

dengan kenyataan bahwa material dan prosedur yang digunakan akan menghasilkan

beton dengan kekuatan dan kondisi sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Kekuatan

silinder test untuk di test di laboratorium yang kesemuanya harus memenuhi

ketentuan-ketentuan dalam SKSNI T 13-1991-03.

5. Kekentalan beton uji dengan percobaan slump nilai slump ditentukan sebagai berikut :

Jenis pekejaan beton Nilai Max

( cm)

Nilai min

( cm)

- Beton bawah tanah 10 5,00

33

- Pelat, balok, kolom 12 7,50

Material dan komposisi adukan yang konsisten harus ditetapkan agar tercapai hal-hal

sebagai berikut :

a. Kekuatan beton rencana.

b. Beton yang padat, kedap air, dan tahan terhadap pengaruh cuaca dari lingkungan.

c. Pengaruh kembang susut yang kecil.

Perbandingan air dan semen (water cement ratio) untuk seluruh klas beton tidak boleh

lebih dari 0,6.

7. Pada penggunaan adukan beton “ready mix” Pemborong harus mendapat ijin terlebih

dahulu dari Pengawas, dengan terlebih dahulu mengajukan calon nama dan alamat

supplier untuk beton ready mix tadi.

Dalam hal ini Pemborong tetap bertanggung jawab penuh bahwa adukan yang disupply

benar-benar memenuhi syarat-syarat di dalam spesifikasi ini serta menjamin homogenitas

dan kualitas yang kontinu pada setiap pengiriman. Semua test silinder yang harus

dilakukan dilapangan tetap dijalankan dan Pengawas supply beton ready mix bilamana

diragukan kualitasnya. Semua resiko dan biaya akibat dari hal tersebut diatas sepenuhnya


TESTING

1. Testing mutu beton harus dilakukan Pemborong dengan diawasi Pengawas.

Pemborong harus menyiapkan segalanya agar semua proses Pengawasan dan

pengambilan sampel dapat diawasi dengan baik dan mudah didekati selama periode

proyek. Pengambilan sampel harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam SKSNI.

Benda uji yang dipergunakan harus berupa silinder diameter 15 cm tinggi 30 cm,

dimana cetakan untuk benda uji harus dari besi sehingga didapat benda uji yang

sempurna.

2. Evaluasi dari kualitas beton akan dilakukan oleh Pengawas untuk dapat dinyatakan

suatu pekerjaan beton mutunya dapat memenuhi spesilikasi dan juga untuk menolak

pekerjaan yang sudah dilakukan, dan termasuk menentukan perlu atau tidaknya

merubah komposisi adukan beton.

34

3. Pengujian beton yang dilakukan adalah meliputi test kekuatan (crushing test) dan

kekentalan (slump test). Kesemua test ini harus mengikuti ketentuan dalam PBI 71,

tentang jumlah dan waktu pelaksanaan pengambilan sampel test. Selain mengikuti

ketentuan-ketentuan dalam PBI 71 juga harus dilakukan bilamana ditentukan oleh

Pengawas demi pertimbangan kondisi pelaksanaan. Semua hasil pemeriksaan beton

baik test kuat tekan (crushing test) maupun slump test sesegera mungkin disampaikan

kepada Pengawas.

5. Bila ternyata hasil test sampel beton menunjukkan tidak tercapainya mutu yang

disyaratkan, maka Pengawas berhak untuk memerintahkan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengganti komposisi adukan untuk pekerjaan yang tersisa.

b. Memperlama proses penjagaan dalam masa pengecoran beton.

c. Non - destructive testing.

d. Core drilling.

e. Test-test yang dianggap relevan dengan masalahnya.

Perlu diperhatikan bahwa semua prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam PBI 71

harus tetap diikuti.

6. Apabila setelah dilakukan langkah-langkah sebagaimana disebutkan diatas, dan

ternyata mutu beton untuk setiap ketentuan bestek tetap tidak dapat memenuhi

spesifikasi, maka Pengawas berhak memerintahkan pembongkaran beton yang

dinyatakan tidak memenuhi syarat tadi sesegera mungkin.

7. Semua biaya pengambilan sampel, pemeriksaan, pembongkaran pekerjaan, perbaikan

dan pekerjaan pembuatan kembali konstruksi beton yang dibongkar tadi, sepenuhnya


PENGADUKAN

1. Pemborong harus menyediakan, memelihara dan menggunakan alat pengaduk

mekanis (beton mollen) yang harus selalu berada dalam kondisi baik, sehingga dapat

dihasilkan mutu adukan yang homogen. jumlah tiap bagian dari komposisi adukan

beton harus diukur dengan teliti sebelum dimasukkan ke dalam alat pengaduk dan

diukur dapat berdasarkan berat dan volume.

35

2. Pengadukan beton harus dilakukan dengan alat pengaduk yang mempunyai kapasitas

memadai dengan volume bagian-bagian yang akan dicor dengan waktu tidak kurang

dari 5 menit setelah semua bahan adukan beton dimasukkan dengan segera, kecuali

air yang dapat dimasukkan sebagian terlebih dahulu. Pengawas berhak untuk

memerintahkan memperpanjang proses pengadukan bila ternyata hasil adukan yang

ada gagal menunjukkan beton yang homogen seluruhnya dan kekentalan tidak merata.

Adukan beton yang dihasilkan dari proses pengadukan tadi harus mempunyai

komposisi dan kekentalan yang merata untuk keseluruhannya.

3. Air untuk pencampur adukan beton dapat diberikan sebelum dan sewaktu pengadukan

dengan kemungkinan penambahan sedikit air pada waktu proses pengeluaran dari

adukan yang dapat dilakukan berangsur-angsur. Penambahan air yang berlebihan

yang dimaksudkan untuk menjaga kekentalan yang disyaratkan tidak dibenarkan.

Mesin pengaduk yang menunjukkan hasil tidak dapat memuaskan, harus segera

diperbaiki atau diganti dengan yang baik lainnya. Pemborong harus menyediakan

sarana agar proses pengadukan dapat diawasi dengan baik dari tempat yang tidak

mengganggu pelaksanaan pengadukan. Alat pengaduk tidak boleh digunakan untuk

mengaduk adukan dengan volume yang melebihi kapasitasnya, kecuali diinstruksikan

Pengawas.

4. Alat pengaduk yang digunakan harus menunjukkan dengan jelas data-data dari

pabriknya yang menunjukkan :

a. Gross volume dari ruang pengaduk.

b. Maksimum dan minimum kecepatan pengadukan dengan disertai data-data

tentang ruang, pengaduk, sirip pengaduk dan lain-lain.

5. Alat pengaduk beton mollen harus benar-benar kosong dan bersih sebelum diisi

bahan-bahan untuk mengaduk beton dan harus segera dicuci bersih setelah selesai

mengaduk pada suatu pengecoran. Pada saat memulai adukan yang pertama pada

suatu pengecoran dengan beton mollen yang sudah bersih, pengadukan yang pertama

harus mengandung koral dengan jumlah perbandingan separuh dari jumlah

perbandingan normalnya untuk menjaga adanya material halus dan semen yang

tertinggal pada bagian dalam beton mollen. Juga lama pengadukan dengan kondisi

pertama ini harus dilakukan dengan sedikitnya satu menit lebih lama dari waktu

pengadukan.

36

6. Pengadukan dengan cara manual tidak diperkenankan, terkecuali untuk suatu jumlah

yang kecil sekali dan hal ini diperkenankan setelah mendapat persetujuan dari

Pengawas. Pengadukan dengan manual ini (hand mixing) ini harus dilakukan pada

suatu platform yang mempunyai tepi-tepi penghalang. Pada proses pengadukan ini

bahan-bahan yang akan diaduk harus diaduk dulu secara kering dengan sedikitnya tiga

kali pengadukan, untuk kemudian air pencampurnya disemprotkan dengan selang air

dan setelah itu dilakukan kembali dengan sedikitnya tiga kali pengadukan sampai

didapati suatu adukan yang benar-benar merata. Dalam pengadukan kembali ini

kekentalan dapat dinaikkan dengan 10%, secara tidak diperkenan melakukan

pengadukan dengan cara ini untuk suatu jumlah yang lebih dari ½ m3 diaduk

sekaligus.

TRANSPORTASI

1. Adukan beton dari tempat pengaduk harus secepatnya diangkut ke tempat pengecoran

dengan cara sepraktis mungkin yang metodenya harus mendapat persetujuan

Pengawas terlebih dahulu. Metode yang dipakai harus menjaga jangan sampai terjadi

pemisahan bahan-bahan adukan beton (segregation) kehilangan unsur-unsur betonnya

dan menjaga tidak timbulnya hal-hal negatif yang diakibatkan naiknya temperatur atau

berubahnya kadar air pada adukan.

2. Adukan yang diangkut harus segera dituangkan pada formwork (bekisting) yang

sedekat mungkin dengan tujuan akhirnya untuk menjaga pengangkutan lebih lanjut,

serta pula penuangan adukan tidak diperkenankan dengan adukan dengan

menjatuhbebaskan adukan dengan tinggi jatuh lebih dari satu meter.

3. Alat-alat yang digunakan untuk mengangkut adukan beton harus terbuat dari metal

permukaannya, halus dan kedap air.

4. Adukan beton harus sampai di tempat dituangkan dengan kondisi benar-benar merata

(homogen), slump test yang dilakukan untuk sampel yang diambil pada saat adukan

dituangkan ke bekisting, harus tidak melewati batas-batas toleransi yang ditentukan

diatas.

PENGECORAN

1. Sebelum adukan beton dituangkan pada acuannya, kondisi permukaan dalam dari

bekisting atau tempat beton dicorkan harus benar-benar bersih dari segala macam

37

kotoran. Semua bekas-bekas beton yang tercecer pada baja tulangan dan bagian dalam

bekisting harus dengan segera dibersihkan.

2. Juga air yang tergenang pada acuan beton atau pada tempat beton akan dicorkan harus

segera dihilangkan. Aliran air yang dapat mengalir ketempat beton dicor, harus dicegah

dengan mengadakan drainage yang baik atau dengan metode lain yang disetujui

Pengawas. Untuk mencegah jangan sampai beton yang baru dicor menjadi terkikis pada

saat atau setelah proses pengecoran.

3. Pengecoran tidak dapat dimulai sebelum kondisi bekisting, tempat beton dicorkan,

kondisi permukaan beton yang berbatasan dengan daerah yang akan dicor dan juga

keadaan pembesian selesai diperiksa dan disetujui oleh Pengawas. Setelah diperiksa

dan disetujui Pengawas, maka pekerjaan yang dapat dilakukan hanyalah pekerjaan

dalam atau terhadap bekisting sampai selesainya pengecoran beton pada daerah yang

telah disetujui terkecuali dengan seijin Pengawas.

4. Pada tiap pengecoran, Pemborong diwajibkan menempatkan seorang tenaga

pelaksananya yang bepengalaman baik dalam pekerjaan beton, dan pelaksana ini harus

hadir, mengawasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan pengecoran. Sedang semua

pekerjaan pengecoran harus dilakukan oleh tenaga-tenaga pekerja yang terlatih, yang

jumlahnya harus mencukupi untuk menangani pekerjaan pengecoran yang dilakukan.

5. Tidak diperkenankan melakukan pengecoran untuk suatu bagian dari pekerjaan beton

yang bersifat permanen tanpa dihadiri Pengawas atau wakil dari Pengawas (Inspektur).

6. Pemborong harus mengatur kecepatan kerja dalam menyalurkan adukan beton agar

didapat suatu rangkaian yang kecepatan baik mengangkut, meratakan dan memadatkan

adukan beton dengan suatu kecepatan yang sama dan menerus.

7. Mengencerkan adukan beton yang sudah diangkut sama sekali tidak diperkenankan.

Adukan beton yang sudah agak mengeras tapi belum dicorkan harus segera dibuang.

8. Seluruh pekerjaan-pekerjaan beton harus diselesaikan segera sebelum adukan

betonnya mulai mengeras. Dan segala langkah perlindungan harus segera dilakukan

beton yang baru dicor, dimulai saat-saat beton belum mengeras.

9. Dalam hal terjadinya kerusakan alat pada saat pengecoran, atau dalam hal pelaksanaan

suatu pengecoran tidak dapat dilaksanakan dengan menerus, Pemborong harus segera

memadatkan adukan yang sudah dicorkan sampai suatu batas tertentu dengan

kemiringan yang merata dan stabil saat beton masih dalam keadaan plastis. Bidang

38

pengakhiran ini harus dalam keadaan bersih dan harus dijaga agar berada dalam

keadaan lembab sebagaimana juga pada kondisi untuk construction joint, sebelum

nantinya dituangkan adukan yang masih baru. Bila terjadi penyetopan pekerjaan

pengecoran yang lebih lama dari satu jam, pekerjaan harus ditangguhkan sampai suatu

keadaan dimana beton sudah dinyatakan mulai mengeras yang ditentukan oleh pihak

Pengawas.

10. Beton yang baru selesai dicor, harus dilindungi terhadap rusak atau terganggu akibat

sinar matahari ataupun hujan, juga mungkin air yang menganggu beton yang sudah

dicorkan harus ditanggulangi sampai suatu batas waktu yang disetujui Pengawas

terhitung mulai pengecorannya. Tidak sekalipun diperkenankan melakukan pengecoran

beton dalam kondisi cuaca yang tidak baik untuk proses pengerasan beton tanpa suatu

upaya perlindungan terhadap adukan beton, hal ini bisa terjadi baik dalam keadaan

cuaca yang panas sekali,dan dalam keadaan hujan. Perlindungan yang dilakukan untuk

mencegah hal-hal ini harus mendapat persetujuan Pengawas.

11. Pengecoran terhadap struktur beton yang tidak selesai (kasus-kasus) harus seijin

Pengawas, terhadap bagian-bagian yang harus dibuang (diketrik).

PEMADATAN ADUKAN BETON

1. Adukan beton harus dipadatkan sehingga mencapai kepadatan yang maksimum

sehingga didapat beton yang terhindar dari rongga-rongga yang timbul antara

celah-celah koral, gelembung udara dan adukan tadi harus benar-benar memenuhi

ruang yang dicor dan menyelimuti seluruh benda yang seharusnya terbenam dalam

beton. Selama proses pengecoran, adukan beton harus dipadatkan dengan

menggunakan vibrator yang mencukupi keperluan pekerjaan pengecoran yang

dilakukan. Kekentalan adukan beton dan lama proses pemadatan harus diatur

sedemikian rupa agar dicapai beton yang bebas dari rongga, pemisah unsur-unsur

pembentuk beton.

2. Beton yang sedang mengeras harus selalu dibasahi mulai dari selesai pengecoran

dengan sedikitnya selama 1 (satu) minggu. Pembasahan harus dilakukan dengan

menutup permukaan beton dengan kain atau material lain yang basah agar tetap

lembab. Proses pembasahan beton setelah dicor minimal dikakukan rutin selama

seminggu pada pagi jam 8.00- siang jam 13.00 dan sore jam 15.00. Air yang digunakan

untuk keperluan ini harus sama mutunya dengan air untuk bahan adukan beton.

PERBAIKAN BETON

39

1. Segera setelah bekisting dibuka, kondisi beton harus diperiksa Pengawas. Bila dianggap

oleh Pengawas perlu dilakukan perbaikan atau pembongkaran, maka langkah tadi harus

sepenuhnya dikerjakan atas beban biaya Pemborong.

2. Langkah-langkah perbaikan beton harus dilakukan oleh tenaga yang benar-benar ahli.

Hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain yang menyangkut hal-hal yang kurang baik

pada permukaan beton terutama untuk kebutuhan finishing. Kecuali dinyatakan lain,

maka pelaksanaan pekerjaan perbaikan ini harus diselesaikan dalam waktu 24 jam

semenjak pembukaan bekisting. Tonjolan-tonjolan pada permukaan beton harus

dihilangkan.

3. Kondisi beton yang ternyata rusak akibat adanya rongga yang membahayakan dan

permukaan cekung yang berlebihan, dapat mengakibatkan perintah dibongkarnya beton

tadi untuk kemudian dilakukan pembersihan dan pengecoran ulang. Batas-batas daerah

yang harus dibongkar tadi akan ditentukan oleh pihak Pengawas, begitu juga langkah

pengecoran dan material yang akan digunakan.

4. Keretakan-keretakan pada beton baik akibat panas hidrasi atau pembebanan awal

harus diisi kembali dengan grouting beton.

JOINT/SAMBUNGAN

1. Lokasi dan tipe dari construction joints harus sesuai dengan pada gambar rencana atau

sebagaimana ditentukan Pengawas. Penambahan construction joints yang dikehendaki

Pemborong demi pertimbangan pelaksanaan, harus mendapat persetujuan Pengawas

terlebih dahulu. Penentuan letak joint tadi harus memperhatikan pola gaya-gaya yang

bekerja ataupun untuk menghindari terjadinya retak.

2. Khusus pada joint yang menghubungkan balok kantilever diberikan tulangan tumpuan

tambahan di lapis atasnya sebagaiman ditentukan perencana.

3. Pengecoran beton harus dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti. Bila terjadi

penghentian dalam pengecoran pada suatu lokasi dimana pada pengecoran nantinya

beton baru tidak akan tercampur dengan beton lama, maka batas tadi harus

diperlakukan seperti construction joints, dimana permukaan consrtuction joints harus

dikasarkan, dibersihkan dengan air hingga bersih.

4. Pengecoran pada struktur balok yang belum selesai dicor hendaknya tetap memberi

penyangga terhadap balok yang sudah dicor (disampingnya).

40

Pasal III. 9. BEKISTING

U MUM

Pemborong harus menyerahkan kepada Pengawas semua perhitungan dan gambar

rencana bekistingnya untuk mendapat persetujuan bilamana diminta Pengawas, sebelum

pekerjaan dilapangan dimulai. Dalam hal bekisting ini walaupun Pengawas telah menyetujui

untuk digunakannya suatu rencana bekisting dari Pemborong, segala sesuatunya yang

diakibatkan oleh bekisting tadi tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemborong.

MATERIAL

1. Material untuk bekisting dapat dibuat dari kayu, besi, atau material yang disetujui

Pengawas. Semua tIpe material bila digunakan tetap harus memenuhi kebutuhan untuk

bentuk, ukuran, kualitas dan kekuatan, sehingga didapat hasil beton yang halus, rata

dan sesuai dimensi yang direncanakan.

2. Bekisting yang digunakan untuk beton exposed, harus benar-benar mempunyai

permukaan yang halus. Dalam hal ini digunakan bekisting kayu, sambungan antar

tepi-tepi bekisting harus dibuat dengan diprofil hingga didapatkan permukaan cetakan

yang benar dan rata sesuai yang direncanakan.

PELAKSANAAN

1. Bekisting harus benar-benar menjamin agar air yang terkandung dalam adukan beton

tidak hilang atau berkurang. Konstruksi bekisting harus cukup kaku, dengan

pengaku-pengaku (bracing) dan pengikat (ties) untuk mencegah terjadinya pergeseran

ataupun perubahan bentuk yang diakibatkan gaya-gaya yang mungkin bekerja pada

bekisting tadi. Hubungan-hubungan antara bagian bekisting harus mengunakan alat-alat

yang memadai agar didapat bentuk dan kekakuan yang baik. Pengikatan bagian

bekisting harus dilakukan horisontal dan vertikal. Semua bekisting harus direncanakan

agar dalam proses pembukaan tanpa memukul atau merusak beton untuk pengikatan

dalam beton harus menggunakan batang besi dan murnya.

2. Semua material yang selesai digunakan sebagai bekisting harus dibersihkan dengan

teliti sebelum kembali, dan bekisting yang telah digunakan berulang kali dan kondisinya

sudah tidak dapat diterima Pengawas, harus segera disingkirkan untuk tidak dapat

dipergunakan lagi atau bilamana mungkin diperbaiki agar kembali sempurna kondisinya.

PEMBASAHAN DAN MEMINYAKI BIDANG BEKISTING

41

1. Bagian dalam dari bekisting besi dan kayu boleh dipoles dengan non-stining mineral oil

dengan sepengetahuan Pengawas. Pelumasan tadi harus dilakukan dengan hati-hati

agar aliran tadi tidak mengenai bidang dasar pondasi dan juga pembesian.

2. Bekisting kayu bilamana tidak dipoles minyak seperti tersebut diatas, harus dibasahi

hingga benar-benar basah sebelum pengecoran beton.

PEMBONGKARAN BEKISTING

1. Secara umum, kecuali dinyatakan lain oleh Pengawas, semua bekisting harus

disingkirkan dari permukaan beton. Untuk memungkinkan tidak tergantungnya kemajuan

pekerjaan dan dapat dengan segera dilakukan langkah perbaikan bila perlu, bekisting

harus secepatnya dibongkar segera setelah beton mempunyaj kekerasan dan kekuatan

seperlunya. Bekisting untuk bagian atas dari bidang beton yang miring, harus segera

dibongkar segera setelah beton mempunyai kekakuan untuk mencegah berubahnya

bentuk permukaan beton. Bilamana diperlukan perbaikan pada bidang atas beton yang

miring, maka perbaikan tadi harus sesegera mungkin dan dilanjutkan dengan langkah-

langkah penjagaan pada proses pengerasan beton (curing).

2. Pembukaan bekisting tidak diperkenankan dilakukan sebelum beton mencapai umur

sesuai daftar dibawah ini setelah pengecorannya dan sebelum beton mengeras untuk

menahan gaya-gaya yang akan ditahan. Pembongkaran bekisting harus dilakukan

dengan hati-hati untuk mencegah timbulnya kerusakan pada beton. Bilamana timbul

kerusakan pada beton pada saat pembongkaran bekisting, maka langkah perbaikan

harus sesegera mungkin dilakukan.

Daftar ketentuan diperkenankannya dibuka suatu bekisting bila dihitung sejak selesaj

pengecoran

a. Sisi-sisi balok, dinding & kolom yang tidak dibebani.

b. Plat beton (penyangga tidak dibuka).

c. Tiang-tiang penyangga plat bila plat tidak mendapat beban.

d. Tiang-tiang penyangga balok yang tidak dibebani.

e. Tiang-tiang penyangga cantilever

Untuk kondisi-kondisi dimana plat dan balok yang masih ada sistern lantai diatasnya,

maka pembukaan bekisting dan penyangga harus dengan persetujuan Pengawas,

42

dimana dalam hal ini segala kemungkinan beton yang akan bekerja serta umur beton

yang terbebani harus ditinjau dengan teliti.

Pasal III. 10. PEKERJAAN PENUTUP ATAP

1. Bahan penutup atap menggunakan plat beton setebal 7 cm dengan pembesian khusus yaitu

diberi tulangan susut tiap 1,5 meter dengan diameter tulangan yang sama dengan tulangan

platnya.

2. Bagian permukaan harus dibuat miring bentuk punggung sapi dengan gradien minimal 2 %

untuk drainase air agar tidak menggenang lama. Dan tepi tepi luasan plat diberi cekungan

sedalam 1 cm untuk jalur pembuangan ke bawah atau mengarah kepada pipa drainase atau

talang khusus.

3. Permukaan plat atap harus dilakukan pelapisan/ treatment dengan water proofing yang

dikombinasi dengan adukan semen.

4. Pemborong harus memastikan bahwa atap telah kedap air dan tidak bocor selama tiga hari

berturut-turut dengan cara menyiramkan air ke permukaan plat atap sebanyak satu galon

tiap pagi jam 8.00. Pengawas berkewajiban memeriksa kekedapan plat atap satu jam

setelah itu dan membuat laporan setelah tiga hari itu kepada Panitia Pembangunan.

Pasal III.11. PEKERJAAN PASANGAN TEMBOK

I. TRASSRAM

1. Pasangan bata dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : (Trassram) digunakan pada pekerjaan :

a. Pasangan bata mulai dari sloof atau balok-balok hingga setinggi 40 cm di atas

permukaan lantai.

b. Bagian-bagian lain yang ditetapkan dalam gambar kerja atau menurut petunjuk

Direksi.

II. BIASA

1. Pasangan dinding bata biasa dengan campuran 1 Pc : 3 Kp : 10 Ps . Untuk semua

pasangan dinding bata yang naik mulai dari pasang trassram.

2. Siar-siar harus dikorek masuk sebelum diberi plesteran dan pasangan batu bata tidak

boleh ditembus andang-andang (scaffolding).

43

3. Pada dinding setengah bata, tempat-tempat tertentu sesuai dengan gambar kerja dan

perhitungan beton, diberi kolom pengaku/kolom praktis dengan ukuran yang disesuaikan

dengan ukuran pasti (jadi) 15 x 15 cm.

4. Di atas lubang-lubang pintu dan jendela harus diberi balok latai dengan adukan 1Pc : 2

Ps : 3 Kr dan diplester dengan adukan 1 Pc : 3 Ps, dan ukuran yang disesuaikan

dengan perhitungan beton untuk tiap-tiap bentangan.

Pasal III.12. PEKERJAAN PLESTERAN

Campuran yang dipergunakan untuk pasangan dan plesteran bata adalah campuran 1 Pc: 3

Kp: 10 Ps, plesteran untuk semua pekerjaan beton adalah 1 Pc : 3 Ps

1. Tebal plesteran tidak boleh kurang dari 1 cm, atau lebih dari 2 cm kecuali ditetapkan lain,

dengan acian dari Pc.

2. Pekerjaan plesteran akhir harus betul-betul lurus, rata, datar ataupun tegak lurus dan pada

bagian-bagian sudut harus betul-betul siku dan tegak lurus ke atas.

3. Pada plesteran beton adukan yang digunakan adalah 1Pc : 3 Ps dan permukaan beton-

beton yang diplester harus dibuat kasar terlebih dahulu, disiram dengan air semen baru

kemudian diplester.

Pasal III.13. PEKERJAAN RABAT BETON

1. Sebelum pelaksanaan lokasi harus dibersihkan dari semua kotoran.

2. Lantai dasar dibuat rata dengan pasir.

3. Kemiringan rabat beton dibuat ke arah saluran (2 %).

4. Setiap jarak tertentu diberi nat, sesuai gambar bestek.

Pasal III.14. PEKERJAAN KOSEN, KACA DAN AKSESORIS

Pasal III.14.1. PEKERJAAN KOSEN, DAUN PINTU, JENDELA KACA

1. Kosen untuk bangunan menggunakan rangka aluminium ukuran 4/10 cm tebal 3 mm

dengan warna coklat. Pemasangan rangka aluminium untuk kosen harus sudah dipasang

44

balok latai pada bingkai tumpuannya dan dipastikan cukup kuat untuk konstruksi jendela

terpasangnya.

2. Untuk rangka daun pintu dan jendela menggunakan aluminium ukuran 4/10 cm tebal 3 mm

dengan warna coklat. Ukuran untuk pintu ambang atas dan tengah menggunakan ukuran

3,5/10 cm2 dan ambang bawah 3,5/20 cm2 , dan untuk rangka jendela kaca ukuran 3/8 cm2 .

3. Pemborong harus menggunakan tenaga ahli berpengalaman yang bersetifikasi atau

profesional untuk pekerjaan yang menyangkut bahan aluminium dan harus mendapat

persetujuan Panitia Pembangunan atau direksi dan secara teknis disetujui Pengawas

pekerjaan.

Pasal III.14.2. PEKERJAAN KACA

1. Kualitas kaca bening/es/rayband harus kaca standart dari pabrik. setebal 5 mm untuk luas

lebih dari 0,8 cm2 Kaca tidak boleh bergaris-garis / berbunga-bunga yang mengganggu

penglihatan.

2. Cacat bahan sebelum dan sesudah pemasangan kaca dengan ukuran-ukuran besar harus

diperhitungkan syarat-syarat khusus lainnya yang diajukan untuk maksud tersebut.

3. Pada semua pemasangan kaca dan bahan kayu harus didempul terlebih dahulu, sesuai

dengan petunjuk khusus untuk tujuan tersebut.

Pasal. III.14.3. PEKERJAAN BESI, PENGGANTUNG, DAN PENGUNCI

1. Untuk penggantung daun pintu digunakan sesuai dengan engsel dari pabrik aluminiumnya

dipasang sebanyak 3 (tiga) buah.

2. Tiap pintu tunggal diberi satu kunci tanam yang baik mutunyasesuai dengan pabrik

aluminiumnya dengan 2 (dua) kali putaran.

Pasal III.15. PEKERJAAN PLAFOND

1. Rangka plafond juga dibuat dari kayu Kanfer dengan ukuran penampang sebagai berikut :

Maximum jarak 3 m, penampang 6x 12 cm

Maximum jarak 2 m, penampang 5x 7 cm

Lis tepi plafond menggunakan gypsum. Bentuk dan cara pemasangan sesuai dengan

gambar detail.

45

2. Seluruh rangka kayu distel rata pada bagian bawah dan cara pemasangannya dengan

sistem klos yang dibuat dari reng ukuran 2/3 cm dan dipaku

3. Pemasangan rangka plafond sesuai dengan gambar detail dan setelah rangka plafond

terpasang bidang permukaan harus rata, lurus, waterpass dan tidak ada bagian yang

bergelombang serta difinish dengan cat tembok sampai baik.

4. Seluruh permukaan plafond digunakan gypsum tebal 9 mm

Pasal III.16. PEKERJAAN LANTAI

1. Pemasangan lantai baru boleh dimulai / dikerjakan apabila seluruh pekerjaan telah selesai,

kecuali cat-catan dan pengolotan paling cepat dikerjakan 2 ( dua) hari setelah ubin

dipasang.

2. Bahan penutup lantai yang retak, cacat tepinya, dan tidak sama warnanya tidak boleh

dipasang.

3. Di bawah spesi untuk lantai/ubin harus diberi lapisan pasir pasang setebal 5 cm yang

dipadatkan lebih dulu.

4. Seluruh lantai ruang dalam menggunakan keramik produk Mulia ukuran 40 x 40 cm2 dan

atau sesuai gambar dalam petunjuk Direksi serta dipasang menggunakan campuran 1 PC :

4 Pasir.

5. Penutup lantai yang dipasang harus sama kualitasnya dengan contoh yang disetujui Direksi.

Pemasangan harus benar-benar datar, rata, halus serta siar-siarnya lurus dan kuat.

Pasal III.17. PEKERJAAN CAT

1. Warna harus asli dari kalengnya dan tidak dibenarkan menggunakan warna campuran.

2. Tembok mempergunakan cat dengan mutu yang baik / dengan merk Decolith atau yang

setara kualitasnya.

3. Semua dinding tembok bagian dalam yang akan dicat sebelumya harus diplamur dengan

plamur tembok, semua bidang permukaan dinding-dinding diplamur sampai halus dan rata.

Sedangkan semua dinding luar tidak perlu diplamur tetapi langsung dicat minimal 3x

pengecatan sampai rata.

46

4. Warna cat tembok dinding sebelah dalam akan ditentukan kemudian, Warna cat tembok

dinding sebelah luar akan ditentukan kemudian.

Pasal III.18. PEKERJAAN INSTALASI DALAM (PEKERJAAN LISTRIK)

1. Pekerjaan Instalasi Listrik :

1. Yang dimaksud pekerjaan listrik adalah pemasangan listrik dalam bangunan lengkap

dengan stop kontak, sakelar dan lain-lain, tidak termasuk dalam penyambungan dari

PLN.

2. Pelaksanaan pekerjaan listrik harus oleh Badan Usaha terdaftar sebagai Instalater yang

telah mendapat pengesahan dari PLN.

3. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam

VDE / DIN dan Peraturan Umum Instalasi Listrik yang dikeluarkan oleh PLN.

4. Penilaian baik terhadap hasil pekerjaan diputuskan oleh hasil pemeriksaan Direksi.

5. Pemborong diwajibkan menyediakan gambar-gambar kerja (shop drawing) dan gambar

hasil akhir pemasangan gambar revisi sesuai dengan standar PLN setelah terlebih

dahulu disetujui Direksi.

6. Untuk Instalasi listrik/ titik lampu stop kontak biasa digunakan kabel jenis dan ukuran

sesuai dengan gambar serta memenuhi persyaratan untuk tegangan 220 Volt.

7. Stop kontak dan sakelar digunakan merk Broco dan kualitas yang baik dan disetujui oleh

Direksi. Dipasang pada ketinggian 1,50 meter dari muka lantai untuk sakelar dan stop

kontak.

8. Semua titik lampu dan stop kontak dilengkapi dengan arde kawat, pengawatan arde

untuk lampu-lampu dan stop kontak dilakukan untuk setiap grup pasang berukuran

minimal 1,50 mm. Arde panel utama ditanam minimal 6 m mencapai air tanah dengan

menggunakan pipa besi 1,5” serta dengan kawat minimal BC 6 mm dan dilengkapi bak

kontrol.

2. Pekerjaan lampu :

1. Lampu pijar yang digunakan ialah lampu pijar merk Philips ex dalam negeri dengan

daya sesuai dengan gambar, sedangkan stop kontak dan sakelar dengan merk Broco.

47

2. Sedang untuk semua lampu TL digunakan dengan kualitas baik merk Philips (asli bukan

tiruannya).

Pasal III.19. PEKERJAAN INSTALASI LUAR

Pasal III.19.1. PEKERJAAN SALURAN

1. Pekerjaan pemasangan saluran air hujan :

a. Sekeliling bangunan dipasang saluran terbuka dengan buis beton berukuran U.20.

b. Pembuatan bak-bak kontrol tertutup ukuran sesuai dengan gambar dengan ukuran 1 Pc :

3 Ps dan dibuat dengan baik / rapi.

c. Untuk saluran di luar bangunan ke arah saluran pembuangan utama dibuat sesuai

gambar.

Pasal III.19.2. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR

1. Penggunaan penangkal petir dengan sistem konvensional dipasang sesuai gambar

rencana/ dengan hasil akhir mendapat persetujuan dari instansi berwenang

2. Penangkal petir dipasang dengan spit dan arde, jumlah sesuai gambar. Arde dilengkapi

dengan box pengontrol. Kawat BC yang digunakan ialah BC 50 mm terbungkus.

3. Kawat BC yang dari atas supaya kelihatan rapi dimasukkan ke dalam pipa galvanis

diameter 2 inchi dan pipa tersebut dimasukkan dalam pasangan, kemudian diplester.

4. Ke dalam arde harus memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sesuai standar yang

diisyaratkan oleh Bina Lindung.

Pasal III. 20. LAIN-LAIN

1. Semua bahan dan alat perlengkapan yang akan diperoleh atau dipasang pada bangunan ini

sebelum dipergunakan harus diperiksa dan diluluskan oleh Direksi (Perencana/Pegawas)

dan Panitia Pembangunan secara tertulis.

2. Pemasangan dan penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat seperti

tersebut di atas akan ditolak atau dikeluarkan atas perintah Direksi dengan segala resiko

Pemborong.

48

3. Apabila diperlukan pemeriksaan laboratorium atas bahan, maka biaya pemeriksaan

ditanggung Pemborong.

Rektor Universitas Diponegoro, Ketua Panitia Pembangunan

Prof. DR. Yos Johan Utama, SH., MH. DR. Eng., Muhammad Fachri Rais, ST., M.Eng

Keterangan :

1. Materai 6000 adalah kertas hvs putih berukuran seperti materei 6000 asli yang

tertera angka Rp. 6000,- baik dengan diketik , maupun tertulis tangan (bukan

fotocopy)

2. Yang dimaksud Pejabat Berwenang adalah Direktur Utama PT. RUBICON

49

rks baru

Documents