BAB II

RENCANA KERJA PERSYARATAN

Penjelasan umum dan syarat-syarat administrasi:

Pasal 1 : Rencana Kerja (RKS) dan Surat Perjanjian

Pemborongan

1.1 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan surat perjanjian

pemborongan bersifat saling melengkapi juga saling mengikat.

1.2 Dalam hal-hal yang baertentangan, maka yang berlaku adalah

yang disebut dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).

Pasal 2 : Pendiri Bangunan (bowheer) dan Pengelola Proyek.

2.1 Pendiri bangunan ( bowheer) adalah pemerintah republik indonesia

dalam hal ini dapartemen kesehatan.

2.2 Penyelenggara pembangunan / pekerjaan ialah peminpin proyek

pendidikan dan pelatihan pegawai dep,kes, pusat di bapelkes

Yang tugasnya tercantumm dalam :

1. Surat Keputusan Mentri Kesehatan Indosesia

No :KU.05,SJ,SK,111,088

2. Surat keputusan pinpinan proyek pendidikan dan pelatihan pegawai

dep,kes, pusat di bapelkes

Pasal 3 : Perencana peserta pelelangan / kontraktor.

3.1 Perencana adalah yang mengerjakan pembuatan dokumen

pelelangan atau pelaksanaan pembangunan / pekerjaan

pembangunan yang dalam hal ini adalah konsultan perencana.

3.2 Peserta pelelangan untuk pekerjaan rehabilitasi tersebut memiliki

sertipikasi dari asosiasi yang telah diakreditasi yang telah

diregistrasi oleh LPJK dengan kwalipikasi bidang sipil sub bidang

bangunan gedung serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :

2-4

1. Memiliki sertifikat dengan klasifikasi yang sesuai dengan nilai

pekerjaan yang akan dilelangkan untuk bidang sipil, sub bidang

bangunan gedung, dan telah lulus bisang seleksi yang diadakan

oleh pasitia pelelangan.

2. Telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pelelangan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengumuman pelelangan /

undangan serta telah mengambil dokumen pelelangan.

3. Mengikuti rapat penjelasan pekerjaan / aanwijzing.

4. Memasukan berkas penawaran sesuai dengan dengan ketentuan

yang telah ditetapkan.

3.3 Pemborong pekerjaan ini adalah peserta pelelangan yang oleh

pejabat berwenang telah ditetapkan sebagai pemenang

pembangunan / pekerjaan dengan keputusan peminpin proyek

…….

Pasal 4 : Syarat Umum Pembangunan

4.1 Sejauh tidak ada ketentuan lain dalam rencana kerja dan syarat –

syarat (RKS) ini, maka berlaku peraturan umum tentang

pelaksanaan pembangunan di Indonesia ( Algemene voorwasen

voor de Uitvoering Bijaneming Van Openbare Worken ) atau

disingkat AV, yang disahkan oleh pemerintah tanggal 29 Mei 1941

Nomor 9 Lembaran Negara Nomor 14571 dan terjemahan ke

dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh badan Penerbit

Pekerjaan Umum, Juni 1978 ( disingkat SU – 41 ).

4.2 Pihak Pemborong dalam melaksanakan pekerjaan, harus pula

mentaati peraturan – peraturan Pemerintah dan Peraturan

Pemerintah daerah setempat yang berlaku dan yang berhubungan

dengan pelaksanaan pembangunan/Pekerjaan antara lain :

2-5

1. Keputusan Prsiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000

tentang pelaksaan pedoman pengadaan barang/jasa Instasi

Pemerintah.

2. Surat Edaran Bersama BAPPENAS dan Departemen Keuangan RI

No. S-42/A/2000

No.S-2262/D.2/05//2000tentang harga satuan tertinggi

Pembangunan Gedung Negara, serta keputusan Direktur jenderal

Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum No.

295/KPTS/CK/1997tanggal 1 april 1997 tentang Pedoman teknis

Pembangunan Gedung Negara.

3. Standart Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung Negara

antara lain :

a. SNI 03 – 3990 – 1995

Tentang tata cara instalasi penangkal petir untuk bangunan.

b. SNI 0255 – 1987 D

Tentang peraturan umum instalasi listrik 1987

c. SNI 03 – 1927 – 1989

Tentang cara perencanaa pembebanan untuk rumah dan

gedung

d. SNI 03 – 1727 - 1989

Tentang tata cara perencanaa baja untuk gedung

e. SNI 03 – 1937 – 1989

Tentang tata cara perencanaan struktur bangunan untuk

pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan

gedung.

f. SNI 03 – 2410 - 1989

Tentang tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat

emulsi

g. SNI 03 – 2847 – 1992

Tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan

gedung.

2-6

Selain ketentuan tersebut di atas juga terikat kepada peraturan

tentang bangunan lainnya yang berlaku.

4. Peraturan – peraturan daerah setempat yang berlaku

Selain ketentuan – ketentuan tersebut di atas berlaku pula dalam hal

ini adalah:

1. Gambar bestek yang di buat perencan yang sudah disahkan oleh

pemberi tugas, termasuk juga gambar – gambar kerja yang dibuat

oleh pemborong dan sudah disetujui / disahkan oleh pemberi tugas.

2. Rencana Kerja dan Syarat- syarat ( RKS ).

3. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan / Aanwijzing.

4. surat perjanjian melaksanakan pekerjaan / kontrak.

Pasal 5 :Dokumen Pelelangan/Pelaksanaan Pekerjaan dan

Pemotretan.

5.1. Dokumen pelelangan / pelaksaan pekerjaan tersebut, diberikan

kepada setiap peserta pelelangna sebanyak satu set untuk di

pelajari, agar pada waktu penjelasan (Aanwidzing) dapat meminta

penjelasa yang lenih lengkap dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dianggap perlu kepada panitia pelelangan.

5.2. Pada umumnya gambar-gambar detail yang bersifat prinsip yang

dibuat oleh perencana, pemborong diharuskan pula membuat

gambar kerja mendapat persetujuan/ pengesahan dari pengawas

lapangan dan pengendalian teknis.

5.3. Jika terdapat perbedaan antara ganbar dan syarat- sayarat

pelaksanaan pekerjaan, maka berlaku adalah syarat-syarat

pelaksaan pekerjaan dan ketentuan (perubahan)yang tercantum di

dalam berita acara penjelasan pekerjaaan (Aanwidzing).

5.4. Jika terdapat perbedaan gambar yang satu dengan gambar yang

lainnya, maka harus mengikuti gambar denagn skala besar, detail

satu dan lain hal atas persetujuan dari pengawas lapangan /

pengelola teknis.

2-7

5.5. Jika selama pelaksaan pekerjaan tersebut, terjadi perubahan

pelaksaan atas perintah pemberi tugas, maka gambar-gambar

revisi akan di nuat oleh konsultan, pengawas yang harus

diserahkan pada waktu penyerahan ke satu kepada pihak proyek.

5.6. Selama pelaksaan pekerjaan, pihak pemborong diwajibkan

membuat potret- poteret yang menggambarkan kemajuan

pekerjaan, dan hal lain yang dipandang perlu/penting. Waktu serat

cara pengambilan pemotretan akan di tentukan /di tetapkan oleh

konsultan pengawas dan pengendali teknis dilapanga minimum

empat kali pemotretan pada keadaan fisik 0%, 50%, 75% dan

100%. Pemborong diwajibkan mencetak poto-poto tersebut ukuran

kartu pos dalam rangkap tiga. Dan kemudian ditempelkan / disusun

didalam album dua album untuk pemimpin proyek dan satu album

untuk dinas bangunan . . . .

Album tersebut harus diserah kan pada waktu di lakukan

penyerahan pertama pekerjaan tersebut. Jika pemborong tidak

dapat melakukan pemotretan sendiri, maka pemotretan pekerjaan

tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain denga biaya pemborong,

mengingat hal ini penting untuk dokumentasi proyek.

Pasal 6 : Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

6.1. Panitia pelelangan akan memberikan penjelasan-penjealasan

pekerjaan, prosedur pelelangna serta syarat-syarat lainnya dalam

sebuah rapat penjelasan yang diadakan pada hari dan tanggal

tersebut didalam undangan, yang kemudian akan di lanjutkan

dengan penjeladsan dilapangan.

6.2. Peserta pelelangan harus hadir pada rapat penjelasan tersebut

dengan disertai staff teknik yang dapat memahami penjelasan-

penjelasan yang diberikan, mencatat hal-hal yang dianggap perlu

serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan

2-8

pekerjaan yang dilelangkan, karena setelah rapat tersebut tidak

ada pnjelasan lagi.

6.3. Rekanan yang tidak mengikuti

Pasal 7 : Penawaran yang diminta dan ketentuannya

7.1 Penawaran yang diminta berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat

yang tercantum dalam dekumen pelelangan / pelaksanaan

pekerjaan dan berita acara penjelasan pekerjaan (Asnwijzing)

harga penawaran yang diajukan oleh pemborong (kontraktor)

rekanan sudah termasuk keuntungan pemborong serta pajak-pajak,

izin mendirikan bangunan dan pula sudah termasuk asuransi sosial

tenaga kerja (ASTEK).

7.2 Pelelangan akan dilaksanakan dengan sistem 11 (dua) tahap.Para

peserta yang diundang dan telah mengikuti rapat penjelasan

pekerjaan (Aanwijzing), harus mempersiapkan sebagai berikut:

1. Yang berisi persyaratan administrasi.

a. Sertifikasi dengan bidang yang dimaksud yang masih

berlaku, asli dan 3 (tiga) lembar photo kopy.

b. Surat izin jasa kontruksi (SIUJK) asli dan 3 (tiga) lembar

photo kopy.

c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan surat pengukuhan

pengusaha kena pajak (PKP) asli dan 3 (iga) lembar photo

kopy.

d. Kartu tanda anggota asosiasi yang masih berlaku, asli dan 3

(tiga) photo kopy.

e. Memiliki rekening koran dari bank dengan saldo yang cukup

selama 3 tahun terakhir atau surat keterangan dukungan

bank yang mencantumkan besaran nilai 10 % dari pagu

dana, asli dan 3 (tiga) lembar photo kopy.

f. Neraca perusahaan terakhir (……….), asli dan 3 (tiga)

lembat photo kopy.

2-9

g. Surat keterangan bukan pegawai negri/TNI, POLRI, asli, dan

3 (tiga) lembar photo kopy.

h. Surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah)

apabila direktur berhalangan hadir, asli dan 3 (tiga) lembar

photo kopy.

i. Mempunyai kemampuan dasar (KD) sama atau lebih besar

dari nilai proyek, sejenis selama 5 (lima) tahun terakhir.

j. Memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidang yang

dimaksud, dan memperhatikan asli kontrak.

2. Yang berisi persyaratan teknis.

a. Time schedule, asli dan 3 ( tiga ) lembar photo kopy.

b. Daftar peralatan, asli dan 3 (tiga ) photo kopy.

c. Struktur organisasi perusahaan dan proyek, asli dan 3 (tiga)

lembar photo kopy.

d. Tenaga ahli yang dilibatkan dengan kopy izajahnya

curiculum vitae.

e. Metodologi pelaksanaan.

Semua dokumen asli disimpan dalam map tersendiri dan tidak

dimasukan sampul.

3. Yang berisi penawaran harga :

a. surat penawaran harga, asli bermaterai Rp. 6000,- ( enam

ribu rupiah ) dan 3 ( tiga ) lembar photo kopy.

b. Daftar perincian perhitungan penawaran ( RAB ), asli dan 3 (

tiga ) lembar photo kopy.

c. Daftar analisa harga pekerjaan, asli dan 3 ( tiga )n lembar

phoyo kopy.

d. Daftar harga satuan pekerja, daftar harga dan satuan dan

upah rangkap 3 ( tiga ).

Asli surat penawaran harus dibubuhi mterai tempel sebesar Rp.

6000,- ( enam ribu rupiah )dan bertangggal, surat penawaran

harus di tik diatas kertas yang memakai kop perusahaan asli,

2-10

pada bagian akhir harus ditanda tangani direktur perusahaan ,

diberi tanggal dan dicap perusahaan

Tanda tangan dan cap perusahaan harus mengenai materi

tempelnya. Lampiran – lampiran surat penawaran tersebut

diketik diatas kertas HVS biasa tanpa kop perusahaan, asalkan

pada sudut kanan atasnya dibubuhi paraf direktur dan dicap

perusahaan pada semua lembar lampiran, kecuali pada setiap

lembar akhir harus dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan.

Pengetikan surat penwaran berikut lampiran – lampirannya

harus cukup jelas, terang dan tidak terdapat kesalahan,

sehingga mudah di baca.

Sampul dokumen penawaran akan disediakan oleh panitia dan

pada bagian depan sampul tersebut sudah tertulis :

DOKUMEN PENAWARAN

JENIS PEKERJAAN :

HARI :

TANGGAL :

JAM :

Surat penawarar berikut lampirannya, harus dimasukkan ke

dalam sampul dalam dan dilem atau direkat rapat.Sampul luar /

penutup harus dilak polos pada 5 ( lima ) tempat.

Ketentuan – ketentuan pada 7.2 di atas harus ditaati oleh

peserta pelelangan dan bagi peserta yang menyimpang dari

ketentuan – ketentuan tersebut akan dinyatakan GUGUR

kecuali kekurangan membubuhkan materai, tanggal, tanda

tangan, paraf, dan cap perusahaan, dapat dipenuhi pada saat

pembukaan penawaran.

Pasal 8 : Pelelangan Pekerjaan ( Aanbestending )

8.1 Pelelangan pembangunan / pekerjaan ini dilakukan berdasarkan :

Kepres RI Nomor 18 tahun 2000

2-11

8.2 Pelelangan akan dilansungkan pada hari dan tanggal seperti

tersebut di dalam surat undangan. Sampul penawaran tertutup,

harus di masukkan dalam kotak / peti surat penawaran yang

disediakan oleh panitia pelelangan :

Di kantor :

Hari / tanggal :

Pukul :

Dan merupakan batas waktu pemasukan surat penawaran.

8.3 Setelah saat pemasukan surat penawaran sinyatakan ditutup, tidak

lagi diterima surat penawaran yang datangnya terlambat.

8.4 Peserta lelang yang sudah memasukkan penwarannya, tidak dapat

menarik/mengundurkan diri.

8.5 Kotak/peti lelang dibuka di depan peserta lelang. Amplop surat

penawaran dibuka satu persatu dan dinilai sah atau tidaknya.

Pembukaan kotak / peti dan surat – surat penawaran seta

penilaiannya akan dilakukan oleh 2 ( dua ) orang wakil dari peserta

pelelangan.

Pasal 9 : Penentuan Calon Pemenang yang Diusulkan

9.1 Pelaksanaan pekerjaan akan aiserahkan kepada peserta

penawarannya terendah dan menguntungkan negara sejauh

pesawaran tersebut memenuhi kriteria dan persyaratan yang

dirumuskan dalam rapat panitia pelelangan.

9.2 Kriteria dan persyaratan terhadap surat penawaran beserta

lampirannya berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat penawarannya dinyatakan sah.

2. Memenuhi persyaratan teknis dan perhitungannya.

3. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen

pelelangan / pelaksanaan dan berita acara penjelasan (Aanwijzing).

2-12

4. Memenuhi persyaratn harga standart dan biaya yang tersedia

dalam DIP serta harga penawaran tersebut jika dibandingkan

dengan harga pasaran setempat, dianggap wajar.

5. Penelitian / penilaian dimulai dari srutan penawar terendah

pertama.

6. Telah memperhatiakan pengguanaan semaksimal mungkin hasil

produksi dalam negeri.

9.3 Setelah panitia pelelangan dalam rapatnya melakukan penelitian /

penilaian atas penawaran yang sah berdasarka kriteria dan

persyaratan tersebut pada pasal 9.2 di atas, maka panitia

pelelangan yang penawarannya memenuhi persyaratan tersebut di

atas, terendah dan menguntungkan negara. Untuk diusulkan

kepada pemimpin proyek………………..

9.4 Rapat panitia pelelangan dalam penelitian penawaran akan dimuat

dalam berita acara penelitian penawaran.

9.5 Penentuan calon pemenang pelelangan tersebut pada pasal 9.3 di

atas, akan diajukan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja sejak

pembukaan penawaran.

Pasal 10 : Penetap Pemenang Pelelangan

10.1 Setelah peminpin proyek menerima laporan pelaksanaan tugas

dan tanggung jawa panitia pelelangan serta usulan calon-calon

pemenang tersebut, dan usulan tersebut tel;ah disetujui, maka

peminpin proyek tidak akan menempatkan pemenang pertama dan

pemenang cadangan dari pelelangan yang telah diselenggarakan

oleh panitia pelelangan akan di umumkan kepada rekanan peserta

pelelangan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah diterimanya

surat penetapan pemenang pelelangan.

10.2 Apabila peminpin proyek tidak dapat menyetujui calon-calon

pemenang yang diusulkan oleh panitia pelelangan tersebut,

peminpin proyek tidak dapat menetapkan pemenang pelelangan

2-13

diluar calon-calon yang diusulkan, tetapi peminpinproyek dapat

memutuskan agar diadakan pelelangan ulang dengan alasan-

alasan berdasarkan peraturan yang berlaku.

10.3 Setelah dilaksanakan pengumuman pemenang pelelangan, maka

bagi pihak peserta pelelangan yang merasa keberatan atas

penetapan pemenang tersebut,diberi kesempatan untuk

mengajukan sanggahan secara tertulis kepada atasan langsung

peminpin proyek selambat-lambatnya 4 hari kerja setelah tanggal

pengumuman pemenang pelelangan.

10.4 Setelah masa sanggahan berakhir dan tidak terdapat sanggajhan

maka pemimpin proyek akan menerbitkan surat penunjukan dan

perintah kerja pelaksanaan pekerjaan (SPK) paling lambat 6

(enam) hari kerja setelah tanggal pengumuman pemenang

pelelangan.

10.5 Jika pemborong / Pemenang pelelangan yang ditunjuk

mengundurkan diri, maka jaminan penawaran yang dimaksud pada

pasal 7 tersebut di atas, menjadi milik negara, dan pemimpin

proyek akan menunjuk pemenang cadangan untuk melaksanakan

pembangunan / pekerjaan tersebut.

Pasal 11 : Pembatalan Pelelangan

11.1 Pelelangan dinyatakan batal apabila :

1. Penawaran yang memenuhi syrat, ternyata kurang dari 3 (tiga)

penawaran.

2. Semua harga dari surat penawaran yang masuk, melampaui dan

yang tersedia.

3. Semua harga dari surat penawaran yang masuk, melampaui harga

setandart.

2-14

4. Harga-harga yang ditawarkan, dianggap tidak wajar atau tidak

dapat di pertanggung jawabkan secara teknis

5. Sanggahan dari peserta pelelangan, ternyata benar dan diterima

oleh atasan langsung pemimpin proyek.

11.2 Jika pelelangan dibatalkan, panitia pelelangan akan

menyelenggarakan pelelangan ulang. Untuk ini, panitia pelelangan

yang tidak terikat untuk mengikut sertakan peserta pelelangan yang

lama.

11.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut akan didasarkan pada

keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994 dan No. 24 Tahun 1995.

Pasal 12 : Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

12.1 Bagi pemborong/rekanan yang telah menerima penunjukan dan

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sebelum menanda tangani

surat perjanjian melaksanakan pekerjaan/kontrak, diwajibkan

menyerahkan surat jaminan pelaksanaan berupa jaminan/garansi

bank dari bank pemerintah atau bank/lembaga keuangan lain yang

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak dan

berlaku sampai dengan saat penyerahan kedua pekerjaan.

12.2 Bentuk mengikuti surat edaran Menteri Pekerjaan Umum No.

21/SE/M/1986, Tanggal 29 Oktober 1986.

12.3 Jaminan pelaksanaan tersebut harus diserahkan kepada proyek

paling lambat 1 bulan sejak SPK diterbitkan, bila pemborong lalai di

dalam menyerahkan surat jaminan pelaksanaan, maka pemborong

tersebut dianggap taidak berminat untuk melaksanakan

pekerjaan/mengundurkan diri, maka SPK menjadi batal dan

jaminan penawaran menjadi milik negra.

12.4 Apabila pemborong setelah menandatangani kontrak

mengundurkan diri atau berhalangan oleh karena kelalaian

pemborong sendiri yangmengakibatkan hubungan kerja dengan

2-15

penberi tugas terputus, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik

negara

12.5 Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan kepada pemborong,

setelah pelaksanaan pembangunan / pekerjaan selesai dansudah

dikerjakan untuk pertama kalinya kepada pemberi tugas.

Pasal 13 : Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan / Kontrak

13.1 Sebagai ikatan antara pemberi tugas selaku PIHAK KESATU

dengan pemborong selaku PIHAK KEDUA yang diberi tugas

melaksanakan pembangunan / pekerjaan, akan dibuat surat

perjanjian melaksanakan pekerjaan (kontrak).

13.2 Biaya-biaya untuk pembuatan surat perjanjian melaksanakan

pekerjaa/kontrak berikut lampiran-lampirannya dan bea materai,

menjadi tanggungan dan kewajiban PIHAK KEDUA (Pemborong).

Pasal 14 : Permulaan Pelaksanaan, Pelaksanaan Lapangan,

Penyerahan Pekerjaan, dan Masa Pemeliharaan.

14.1 Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal penujukan

dan perintah kerja pelaksanaan pekerjaan (SPK), pihak pemborong

harus sudah mulai melaksanakan pembangunan fisik secara nyata

di lapangan. Jika setelah 1 (satu) minggu dari tanggal penunjukan

dan perintah kerja pelaksanaan pekerjaan (SPK), pihak pemborong

belum memulai pelaksanaan pembangunan fisik secara nyata di

lapangan tanpa alasan yang tepat, maka keputusan penunjukan

dan perintah kerja pelaksanaan pekerjaan (SPK) akan dibatalkan

dan dialihkan kepada pemenang kedua.

14.2 Pemborong harus menunjuk seorang pelaksana di lapangan yang

cakap, ahli, berpengalaman, dan bertanggung jawab serta dapat

mewakili pemborong dibidang pelaksanaan sehingga hasil-hasil

pekerjaan akan baik dan memuaskan.

2-16

Dengan ditunjuknya pelaksana di lapangan, tanggung jawab

terhadap semua bagian pekerjaan yang dilaksanakan, tetap ada

pada pemborong. Untuk itu harus dinyatakan proyek / pengelola

teknis, konsultan pengawas / pengawas lapangan dapat menolak

pelaksanatersebut di atas, apabila pelaksana yang ditunjuk

ternyata kurang cepat / ahli / pengalaman dan kurang bertanggung

jawab dalam melaksanakan tugasnya.

14.3 Pemborong Golongan Ekonomi Lemah (GEL) yang memperoleh

pekerjaan pemborongan, harus melaksanakan sendiri pekerjaan

pemborongan tersebut dan dilarang menyerahkan pekerjaannya

kepada pihak lain, kecuali bagian pekerjaan yang memerlukan

keahlian khusus, diizinkan untuk diserahkan kepada pihak lain

dengan pemberiatahuan tertulis kepada pemberi tugas.

14.4 Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai dilaksanakan dan

diserahkan untuk pertama kalinya kepada pemberi tugas selambat-

lambatnya dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari kalender

dihitung mulai dari keputusan penunjukan dan perintah kerja

pelaksanaan pekerja (SPK) diterbitkan. Apabila sekiranya akan

terjadi kelambatan waktu penyerahan pertama, maka 2 (dua)

minggu sebelumnya pihak pemborong harus mengajukan

permohonan secara tertulis kepada pemberi tugas / peminpin

proyek.

14.5 Masa pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah

penyerahan pertama, pihak pemborong berkewajiban

menyempurnakan bagian pekerjaan yang kurang baik/cacat. Jika

selama masa pemeliharaan tersebut pemboronglalai didalam

menjalankan kewajibannya dan telah diperingatkan tertulis sampai

3 (tiga) kali berturut-turut maka pemberi tugas / pemimpin proyek

akan memerintahkan kepada pihak ketiga untuk memperbaiki

kekurangan-kekurangan tersebut atas beban pihak kedua.

2-17

14.6 Setelah pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 14.5

tersebut diatas berakhir dan pekerjaan sudah diserahkan untuk

kedua kalinya / terakhir, pihak pemborong masih terikat dan

bertanggung jawab selama 10 (sepuluh) tahun terhadap hal-hal

yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1609 KUH perdata dengan

tambahan Undang-undang RI tahun 1999 tentang jasa kontruksi.

Pasal 15 : Rencana Kerja

15.1 Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan. Pemborong harus

membuat perencanaan kerja / work planning yang disetuji oleh

pengawas lapangan, kemudian diajukan selambat=-lambatnya 1

(satu) minggu setelah keputusan penunjukan dan perintah kerja

pelaksanaan pekerjaan (SPK) kepada pemimpin proyek.

15.2 Pemborong harus mengusahakan bahwa dalam pelaksanaan

pembangunan pekerjaan, sesuai dengan rencana kerja tersebut

pada pasal 14.1 diatas.

1.5.3 Sebelum melaksanakan pembangunan / pekerjaan, pihak

pemborong berkewajiban meneliti semua gambar konstruksi /

struktur, dan bila terdapat kekeliruan / kesalahan yang sekiranya

menurut anggapan pemborong akan membahayakan, maka pihak

pemborong harus segera memberitahukan secara tertilis kepada

pimpinan proyek untuk bahan pertimbangan penanggulangnya.

Pasal 16 : Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan

16.1 Pengawas lapangan setiap hari membuat laporan harian mengenai

segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan /

pekerjaan, baik teknis maupun administrative, dan pada laporan

harian tersebut oleh pemborong atau pelaksana yang mewakilinya

harus di tandatangani.

2-18

16.2 Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak pemborong harus

memberikan data-data yang diperlukan menurut data dari keadaan

sebenarnya.

16.3 Pengawas lapangan juga akan membuat laporan mingguan dan

bulanan secara rutin dan laporan-p[laporan tersebut diatas dibuat

dalam rangkap 5 (lima) dengan menggunakan format yang telah

ditentukan.

Pasal 17 : Los Pengawas, Los Kerja, Gedung Bahan dan Lain-lain

17.1 Pemborong harus membuat direksikeet maasing-masing paket

seluas 12 m² yang dilengkapi dengan kursi, meja seta alat-alat

kantor yang bdiperlukan tanpa dimunculkan dalam penawaran

17.2 Pemborong berkewajiban membuat los kerja untuk para pekerja

gudang yang dapat di kunci untuk menyimpan barang-barang yang

mana tempatnya ajkan ditentukan oleh pengawas lapangan /

personalia proyek

17.3 Pemborong berkewajiban menjaga kebersihan direksikeet serta

inventarisnya yang dilengkapi dengan kursi, meja seta alat-alat

kantor yang bdiperlukan tanpa dimunculkan dalam penawaran

17.2 Pemborong berkewajiban membuat los kerja untuk para pekerja

gudang yang dapat di kunci untuk menyimpan barang-barang yang

mana tempatnya ajkan ditentukan oleh pengawas lapangan /

personalia proyek

17.3 Pemborong berkewajiban menjaga kebersihan direksikeet serta

inventarisnya

17.4 Lapangan kerja bila dianggap perlu untuk keamanan, oleh

pemborong dapat diberi pagar sekelilingnya sehingga aman

17.5 Gudang, los-los kerja dan los lainnya (kecuali Direksikeet) yang

dibuat oleh pemborong, setelah selesai pelaksanaan pembangunan

/ pekerjaan tersebut harus segera dibongkar / dibersihkan oleh

2-19

pihak pemborong, dan bahan-bahan berkasnya menjadi milik

pemborong.

Pasal 18 : Kesejahteraan dan Keselamatan Pekerja

18.1 Pemborong beerkewajiban menyediakan air minum yang bersih,

dan cukup ditempat pekerjaan untuk para pekerja.

18.2 Pemborong berkewajiban menyediakan kotak PPPK di tempat

pekerjaan.

18.3 Apabila terjadi kecelakaan, maka pemborong selekas mungkin

memberi tahukan kepada pengawas lapangan dan mengambil

tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan.

18.4 Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan

Umum dan Mentri Tenaga Kerja No 104/KPTS/1996 dan

keputusan 174/Men/1986 tyentang pelaksanaan peraturan

pemerintah, tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat

kegiatan konstruksi. Bagi tenaga kerja borongan harian lepas pada

Kontraktor induk maupun Sub Kontraktor, pihak pemborong yang

sedang melaksanakan pembangunan / pekerjaan agar ikut serta

dalam program ASTEK dan memberitahukan secara tertulis kepada

pimpinan proyek.

Pasal 19 : Pembayaran Angsuran

19.1 Pembayaran jumlah tanaga borongan tersebut, dilakukan secar

berangsur-angsur, dan setiap kali akan dilakukan pembayaran

kepada pemborong, penulis proyek akan membuat berita acara

kemajuan pekerjaan dari pengawas lapangan.

19.2 Jumlah serta prosedur pembayaran untuk angsuranm, akan

ditantukan kemudian dan akan dimuat dalam surat perjanjian

melaksanakan pekerjaan / kontrak.

2-20

Pasal 20 : Denda dan pemutusan surat perjanjian melaksanakan

pekerjaan atau kontrak.

20.1 Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 tersebut

diatas dilanggar, maka kontrak pekerjaan pemborongan tersebut

dapat dibatalkan secara sepihak dan pemborong yang

bersangkutan akan dikeluarkan dari daftar rekaman.

20.2 Apabila penyerhan pekerjaan untuk pertamakalinya tidak

dilangsungkan pada waktu yang telah ditetapkan, maka pihak

pemborong dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dan

harga borongan untuk setip harinya dan setinggi-tingginya, 5 %

(lima persen) dari harga borongan, maka pihak pemimpin proyek

dapat memutuskan surat perjanjian nmelaksanakan pekerjaan

secara sepihak demi kelancaran pelaksanaan pembangunan

proyek tersebut.

Pasal 21 : Pekerjaan Tambah Kurang

21.1 Bila terdapat pekerjaan tambah-kurang, akan diperhitungkan

kemudian dengan harga-harga satuan pekerjaan / upah / bahan,

mengikuti harga satuan yang tercantum dalm penawaran

pemborong yang menjadi lampiran dalam surat perjanjian

melaksanakan pekerjaan / kontrak.

21.2 setip pekerjaan tambah / kurang harus dinyatakan dengan surat

perintah dari pemimpin proyek dan pihak pemborong haurs segera

mengajukan perhitungan biayanya berdasarkan revisi gamabr yang

dibuat oleh pengawas lapangan untuk mendapat persetujuan

pemimpin proyek.

21.3 Pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk

merubah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan

pihak pemimpin proyek secara tertulis.

Pasal 22 : Kenaikan Harga dan Force Majeure

2-21

22.1 Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut, tidak diadakan klaim

kenaikan harga, keculai jika pemerintah mengeluarkan peraturan

yang mengatur masalah tersebut.

22.2 Apabila selama jangka waktu pelaksanaan terjadi beberapa hal

yang dianggap sebagai force majeure sehingga mengakibatkan

kerugian pihak pemborong, maka pihak pemborong wajib

melaporkan kegiatan tersebut untuk meminta pertimbangan pihak

pemimpin bagian proyek dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24

jam.

22.3 Yang termasuk force majeure antara lain akibat-akibat yang

disebabkan perang / pemberontakan, banjir dan lain sebagainya.

22.4 Yang tidak termasuk force majejure antara lain akibat-akibat yang

disebabkan oleh pemborong sendiri karena kelalaian /

kecerobohan di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut seperti :

kebakaran, pencurian, keributan buruh, dan lain-lain; gempa dan

angin dalam batas yang diperhitungkan, hujan dan lain sebagainya.

Pasal 23 : Ketentuan di Dalam Pelaksanaan

23.1.1 Jenis pekerjaan maupun volume yang tercantum dalam daftar

harga penawaran sebagai lampiran surat penawaran pihak

pemborong, didalam pelaksanaan pekerjaan sifatnya tidak

mengikat karena bukan taakwerk. Daftar perincian tersebut, hanya

menjadi dasar untuk menjadi penelitian / penilaian usulan calon

pemenang dan pada waktu mengambil pembayaran angsuran nati,

adapun yang mengikat dalam pelaksanaan adalah :

1. Surat perjanjian melaksanakan pekerjaan / kontrak berikut

surat penawaran serta harga satuan pekerjaan, upah, bahan

yang menjadi lampirannya dan keputusan penunjukan dan

perintah kerja pelaksanaan pekerjaan (SPMK).

2-22

2. Dokumen pelelangan / pelaksanaan berikut berita acara

pekerjaan (aanwijzing) dan petunjuk / perintah pengawas

lapangan

23.2 Ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di dalam rencana

kerja dan syarat-syarat ini tetap mengikat sejauh tidak ada

perubahan ketentuan lain di dalam berita acara penjelasan

pekerjaan tersebut.

23.3 Pemborong yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut

sebelum melalui pelaksanaan pekerjaan / bagian-bagian pekerjaan

diwajibkan untuk meneliti semua ketentuan konstruksi maupun

struktur yang tercantum di dalam dokumen. Pelaksanaan dan bila

terdapat kesalahan / kekeliruan yang menurut anggapan pihak

pemborong harus segera memberitahukan secara tertulis dengan

dilampiri pembuktiannya kepada pengawas lapangan untuk

pertimbangan lebih lanjut. Pelaksanaan pekerjaan / bagian

pekerjaan tersebut harus menunggu keputusan pemimpin proyek.

Pasal 24 : Perselisihan

24.1 Perselisihan yang bersifat teknis, akan diselesaikan oleh suatu

komisi arbitrage yang orang-orangnya ditunjuk oleh pemimpin

proyek.

24.2 Perselisihan antara pemimpin proyek dan pemborong yang tidak

dapat diselesaikan dengan musyawarah, akan diputuskan dengan

pasal 65 – AV, ayat 3 ; 4 ; 5 ; dan 8.

24.3 Apabila perselisihan sampai ke pengadilan, maka dipilih pengadilan

setempat.

Pasal 25 : Resiko

25.1 Jika hasil pekerjaan pemborong musnah dengan cara apapun

sebelum diserah terimakan kepada pemberi tugas, maka pihak

2-23

pemborong bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian

yang timbul, kecuali jika pemberi tugas telah lalai untuk menerima

hasil pekerjaan tersebut.

25.2 Jika hasil pekerjaan pemborong sebagian atau seluruhnya musnah

diluar kesalahan kedua belah pihak (akibat keadaan memaksa /

force majeur) sebelum pekerjaan diserahkan kepada pemberi tugas,

dan pemberi tugas tidak lalai untuk menerima / menyetujui hasil

pekerjaan tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat

kadaan itu akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara

musyawarah dan mufakat.

25.3 Jika hasil pekerjaan pemborong sebagian atau seluruhnya musnah

disebabkan oleh suatu cacat tersembunyi dalam struktur atau

disebabkan oleh retaknya tanak, maka pemborong bertanggung

jawab selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal

penyerahan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas.

25.4 Jika hasil pekerjaan pemborong sebagian atau seluruhnya musnah

disebabkan karena kesalahan bestek dan atau disebabkan karena

berubahnya penggunaan / fungsi, maka segala kerugian yang timbul

ditanggung oleh pemberi tugas.

25.5 Jika pada waktu pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang

diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan

dan alat-alat karena semata kesalahan pemborong, maka segala

resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut pada dasarnya menjadi

tanggung jawab pemborong.

25.6 Segala persoalan dan tuntutan para pekerja menjadi beban dan

tanggung jawab sepenuhnya dari pemborong atau dengan kata lain

bahwa pemborong membebaskan pemberi tugas dari segala

tuntutan-tuntutan pad tenaga keja yang berkenan dengan

pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam maupun diluar pengadilan.

25.7 Bilamana selama pemborong melaksanakan pekerjaan pemborong

ini menimbulkan kerugian bagi pemberi tugas (orang-orang yang

2-24

tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini) maka segala

kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemborong.

Pasal 26 : Ketentuan dan Syarat-syarat Bahan

Sepanjang tidak ada ketentuan/ketetapan lain dalam rencana kerja

dan syarat-syarat ini maupun dalam berita acara penjelasan

pekerjaan (Aanwijzing), bahan-bahan yang akan dipergunakan

maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syrat

yangtercantum dalam AV dan peraturan umum bahan bangunan /

PUBI – 1982, serat ketentuan dan syarat bahan-bahan lainnya

yang berlaku di Indonesia.

Pasal 27 : Pemeriksaan Bahan-bahan

27.1 Semua bahan yang diperlukan untuk pekerjaan pembangunan

tersebut pemborong terlebih dahulu harus memberikan contoh-

contoh yangtelah disetujui oleh pengawas lapangan

27.2 Bahan-bahan yang tidak sesuai / tidak memenuhi syarat-syarat atau

berkualitas jelek dinyatakan afkir / ditolak oleh pengawas lapangan,

harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambat-

lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam dan tidak boleh dipergunakan.

27.3 Apabila sesudah barang-barang tersebut dinyatakan ditolak oleh

pengawas lapangan dan ternyata masih digunakan oleh pelaksana,

maka pengawas lapangan wajib memerintahkan pembongkaran

kembali kepada pelaksana/ pemborong dimana segala kerugian

yang disebabkan oleh pemborong tersebut, menjadi tanggungan

pemborong sepenuhnya disamping pihak pemborong tetap

dikenakan denda menurut aturan yang berlaku.

27.4 Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan. Tentang

pemeriksaan kualitas dari bahan-bahan tersebut, pengawas

lapangan berhak meminta pelaksana/ pemborong untuk mengambil

contoh-contoh dari bahan-bahan tersebut dan memeriksanya ke

2-25

laboratorium balai penelitian bahan-bahanmilik pemerintah yang

mana segala pemeriksaan tersebut biayanya menjadi tanggungan

pemborong.

27.5 Sebelum ada kepastian dari laboratorium tersebut di atas baik

tidaknya kualitas dari bahan –bahan tersebut, pelaksan/pemborong

tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang

menggunakan bahan-bahan tersebut.

Pasal 28 : Penyimpanan bahan-bahan

Penyimpanan bahan-bahan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak

mengganggu kelancaran pelaksanaan, dan bahan-bahan tersebut tidak

rusak. Satu dan lain hal di atas petunjuk / perintah pengawas lapangan.

Persyaratan Teknis Pekerjaan

Pasal 1 : Situasi

1.1. Proyek perencanaan pembangunan rumah tinggal PT.Bandung

Indah Permai

Pekerjaan : Pembangunan Perumahan Vintage Indah

Permai

Lokasi : Jl. Cimanuk

Kecamatan : Sukasari

Kota : Bandung

1.2. Hal pembanguna akan diserahkan sepenuhnya kepada PT. Wijaya

Karya sebagai pemborong sebagaimana telah disepakati

sebelumnya, oleh karena itu pemborong harus meneliti situasi

medan terutama kondisi, sifat dan luas bangunan, karena kelalaian

2-26

dan kekurang telitian yang menyebabkan berubahnya penawaran

tidak bisa dirubah.

Pasal 2 : Lingkup Pekerjaan

2.1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Pekerjaan pekerjaan

2. Pekerjaan pondasi

3. Pekerjaan brton bertulang

4. Pekerjaan dinding

5. Pekerjaan kusen, pintu dan jendela

6. Pekerjaan lantai

7. pekerjaan plafond

8. Pekerjaan atap

9. Pekerjaan pengecatan

10.Pekerjaan intalasi

2.2. pemborong harus menyediakan tenaga ahli yang berpengalaman

dan didukung dengan alat bantu yang memadai bagi pekerja

lapangan

Pasal 3 : Pekerjaan Pembongkaran

Secara umum pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-

aspek berikut ini:

Kondisi struktur bangunan/bagian sekitarnya agar tidak mengalami

perubahan geseran atau timbulnya lendutan

Tahapan pelaksanaan dilakukan sebaik mungkin agar tidak

merusak bagian yang tidak perlu dibongkar, bagian bagian yang

masih baik akan dipergunakan lagi.

Pemborong harus mengikuti aturan yang telah dibuat dalam hal

melaksanakan bongkaran.

2-27

3.1 Pekerjaan bongkaran genteng dan hubungan dilakukan terhadap

semua genteng terpasang dan hubungan karena akan diganti

dengan genteng dan hubungan dari jenis genteng murando glasur.

3.2 Pekerjaan bongkaraan rangka atap/reng dilakukan harus hati-hati

karena sebagian besar reng masih bisa dimanfaatkan.

3.3 Pekerjaan bongkaran keramik harus dilakukan seteliti mungkin

agar tidak menimbulkan kebocoran pada lantai dan harus

dibersihkan sebelum dilakukan pemasangan keramik.

3.4 Pekerjaan bongkaran fasilitas kamar mandi harus dilakukan

setelah bongkaran keramik selesai dan dilakukan secara hati-hati

karena kerusakan fasilitas kamar mandi yang ada merupakan

tanggungan pemborong seandainya terjadi kerusakan.

3.5 Pekerjaan bongkaran langit-langit hendaknya dilakukan penuh

perhitungan dengan pertimbangan agar tidak menambah

kerusakan pada bagian langit-langit yang akan dibongkar.

Pasal 4 : Pekerjaan Kayu

4.1 Lingkup pekerjaan

Pekerjaan kayu yang dilaksanakan hanya pekerjaan penggantian

reng dengan ukuran 3/4 cm.

4.2 Pernyaratan bahan

Semua reng yang akan dipakai harus kering, berumur tua lurus,

tidak retak, tidak bengkok dan mempuanyai derajat kelembaban

kurang dari 15% serta memenuhi persyaratan bahan yang trcantum

dalam PKKI 1970-N15.

Semua kayu harus diawetkan dengan bahan anti rayap.

4.3 Pekerjaan reng.

Reng yang akan dipergunakan berukuran ¾ cm, disesuaikan

dengan ukuran genteng yang akan dipergunakan, 20% persen reng

yang baru, berasal dari bahan borneo super.

2-28

Pasal 5 : Pekerjaan Penutup Atap

5.1 Bahan penutup atap dipakai genteng glatsur keramik kualitas baik

dan memenuhi persyaratan umum bahan bangunan di indonesia

(PUBI 1982).

5.2 Untuk seluruh bahan bangunan harus menggunakan bahan

penutup atap dari satu pabrik dipesan/dikirim kepekerjaan,

pemborong terlebih dahulu mengajukan contoh kepada direksi

untuk mendapatkan persetujuan, bahan penutup atap yang

cacatretak tidak dibenarkan utuk dipakai.

5.3 Sebelum pemasangan penutup atap dilaksanakan, nok/hubungan

asbes harus dicek kemiringan dan kerangka sehingga diperoleh

bidang yang rata.

Pasal 6 : Pekerjaan Keramik

6.1 Pendasaran keramik dibuat dengan lapisan beton tumbuk dengan

tebal minimal 5 cm, spesi tersebut harus bebas dari kotoran,

minyak dan sebagainya.

6.2 Sebelum pemasangan keramik, pemborongan harus mengecek

semua yang menyangkut pekerjaan persiapan seperti persiapan

untuk pipa yang ditanam dibawah beton/tanah untuk pembuangan

air dan sebagainya.

6.3 Sebelum dilakukan pemasangan keramik untuk kamar mandi lantai

2 harus dilapisi dengan perekat anti bocor bitutin.

6.4 Mortal yang diperuntukan untuk pemasangan keramik adalah 1 : 3

dengan tebal 2 cm jika dibawah lapisan beton dan 3 cm jika

dibawah lapisan air, untuk sambungan dipakai campuran 1 : 3.

6.5 Pemotongan keramik sedapat mungkin dihindari dan kalau

terpaksa harus dilakukan hati-hati dengan ukuran yang

dikehendaki. Kemudian permukaan yang dipotong tersebut harus

digosok dan dihaluskan sampai rata betul.

2-29

6.6 Pemasangan keramik harus diletakan pada mortal seperti yang

disebutkan pada bagian sebelumnya, permukaan keramik tersebut

harus dipasang sampai rata betul dan setiap sambungan harus

lurus benar. Setelah pemasangan berlangsung 29 jam maka pada

p[ermukaan lantai disiramkan bubuk semen dan diratakan serta

mengisi bagian antar keramik.

6.7 Keramik dinding dapat dipasang kelapisan lainnya dengan

memakai perekat yang telah disetujui. Pada dasar sement seperti

CT-W dari messrs, Dunlop Chemikal Product Division, Cester

Roadfactori, Brimingham 21 England, pemborong harus mengikuti

semua intruksi yang diberikan oleh pabriknya.

Pasal 7 : Pekerjaan Seniter

7.1 Pekerjaan sanitair disesuaikan dengan rencana perletakan

mengikuti kondisi kamar madi yang ada.

7.2 Perletakan sanitair dilakukan dengan cara hati-hati agar tidak

menimbulkan kebocoran pada lantai khususnya kamar mandi lantai

2 dan seterusnya.

7.3 Pipa-pipa penghubung sanitair dibuat dari pipa PVC kualitas baik,

dan setiap ujung pertemuan pipa harus dilem dengan baik agar

tidak bocor.

Pasal 8 : Pekerjaan Beton

8.1 Kualitas bahan yang dipergunakan seperti semen, pasir, split dan

bahan lainnya harus berkualitas baik.

8.2 Campuran cor untuk untuk beton bertulang berkualitas K 225

8.3 Besi beton yang dipergunakan harus bebas dari karat, sisik dan

lain-lain lapisan yang dapat mengurangi lekatnya pada beton,

memenuhi syarat SII 0136-84 kecuali ditentukan lain dalam

gambar.

2-30

8.4 Besi tulangan harus terpasang kuat sehingga tidak terjadi

pergerakan/pergeseran pada saat pengecoran, ukuran bentuk dan

posisi spacer harus memenuhi persetuajuan direksi.

8.5 Acuan/bekisting direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak

terjadi perubahan bentuk yang dapat mempengaruhi kualitas

struktur beton.

8.6 Jenis pipa yang dipergunakan untuk mengalirkan air berasal dari

jenis PVC S 12,5.

8.7 Semua katup mempunyai flen.

8.8 Perlengkapan pipa harus sesuai dengan persyaratan standar ISO

atau SII lainnya yang menjamin mutu yang setara atau lebih tinggi.

Pasal 9 : Pekerjaan Pengecatan

9.1 Pengecetan dilakukan pada semua dinding bangunan yang akan

dilakukan pengecetan

9.2 Cat tembok yang digunakan adalah setara sanlex, semua contoh

cat terlebih dahulu harus mendapat persetujuan direksi sebelum

dipakai.

9.3 Semua dinding yang akan dicat harus diplamir atau didempul

terlebih dahulu dan diamplas hingga licin dan rata.

9.4 Pengecetan dilakukan minimal 2 kali dengan kwas atau roll

9.5 Semua pekerjaan cat yang tidak rata, belang atau pecah-pecah

serta masih tipis harus diulang dan diperbaiki atas biaya-biaya

pemborong.

Pasal 10 : Pekerjaan Lain-Lain

10.1 Sebelum penyerahan pertama, pemborong wajib meneliti semua

bagian pekeerjaan yang belum sempurna dan harus diperbaiki,

semua ruangan harus bersih dipel, halaman harus ditata rapi dan

semua barang yang tidak berguna harus disingkirkan dari lokasi

proyek.

2-31

10.2 Meskipun telah ada pengawasan dan unsur-unsur lainnya, semua

penyimpangan dari ketentuan bastek dan gambar menjadi

tanggungan pemborong.

10.3 Selama masa pemeliharaan, pemborong wajib merawat,

mengamankan dan memperbaiki segala cacat yang timbul,

sehingga sebelum penyerahan ke II dilaksanakan, pekerjaan

benar-benar sempurna.

10.4 Semua yang belom tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan

kemudian dalam rapat penjelasan.

2-32