rkpd.jakarta.go.id€¦ · rancanganawalrencanakerjapemerintahdaerahprovinsidkijakartatahun2021...
TRANSCRIPT
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
I-2
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
I-3
Halaman ini sengaja dikosongkan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2GAMBARAN UMUMKONDISI DAERAH
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-2
2.1 Kondisi Umum Daerah
2.1.1 Sejarah Kota Jakarta
Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan Hindu Sunda, Dayeuh
Pakuan Padjajaran atau Pajajaran, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan
Tarumanagara. Kerajaan Pajajaran tersebut memiliki 6 (enam) pelabuhan utama, yaitu
pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Cimanuk dan Sunda Kalapa. Pelabuhan
Sunda Kalapa, yang terletak di Muara Kali Ciliwung, merupakan pelabuhan terpenting bagi
Kerajaan Pajajaran karena dapat ditempuh dalam 2 (dua) hari dari Ibukota Kerajaan yang
terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang. Pelabuhan ini dikenal sebagai
pelabuhan lada yang sibuk dan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Tiongkok,
Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah yang datang membawa barang-barang seperti
porselen, kopi, sutera, kain, wangi-wangian, kuda, anggur dan zat warna untuk ditukar
dengan rempah-rempah1.
Armada bangsa Eropa pertama berlabuh di Sunda Kalapa pada tahun 1513. Adalah 4
(empat) kapal Portugis yang berlayar dari Malaka merapat ke Sunda Kalapa ketika sedang
mencari rute perdagangan rempah. Raja Hindu Sunda saat itu, Surawisesa2, membuat
perjanjian aliansi dengan bangsa Portugis dan mengizinkan Portugis membangun benteng
pada tahun 1522 dalam rangka membantu pertahanan untuk menghadapi kekuatan
Kerajaan Islam Demak3 dan Cirebon yang hendak memisahkan diri4.
Sebelum pembangunan benteng terlaksana, Cirebon dibantu Demak langsung menyerang
Sunda Kalapa pada tahun 1527 dipimpin oleh Fatahillah. Penyerangan ini telah
membumihanguskan kota pelabuhan tersebut, membunuh banyak rakyat Sunda dan
sekaligus mengusir Portugis keluar dari Sunda Kelapa. Fatahillah, segera menunjuk
pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan
Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir” dan menjadi bagian dari
Kesultanan Cirebon. Tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya Sunda
Kelapa oleh Falatehan, setelah mengusir penjajahan Portugis atas pendudukannya di
wilayah Kerajaan Pajajaran. Tanggal tersebut selanjutnya diresmikan melalui keputusan
1 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, Wikipedia, dilihat 18 April 2017,https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta2 Ibid3 ‘Jakarta’, Wikipedia, dilihat 18 April 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta4 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit. hlm 58
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-3
DPR kota sementara No. 6/D/K/19565. Selanjutnya, Jayakarta diserahkan dari Kesultanan
Cirebon kepada Kesultanan Banten oleh Sunan Gunung Jati6 .
Setelah singgah ke Banten pada tahun 1596, Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir
abad ke-16 saat Jayakarta dipimpin oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat
Kesultanan Banten. Pada tahun 1916, Jan Pieterszoon Coen memimpin Vereenigde
Oostindische Compagnie (VOC) menduduki Jayakarta dan mengubah namanya menjadi
Stad Batavia pada 4 Maret 1621, sekaligus mengubah sistem pemerintahannya7.
Selanjutnya, Belanda mengembangkan Stad Batavia menjadi kota yang besar dan penting.
Belanda mengembangkan kanal-kanal dalam kota seperti kota-kota besar lainnya di
Belanda. Untuk pembangunan kota, VOC banyak mendatangkan budak-budak sebagai
pekerja, yang kebanyakan berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok dan pesisir
Malabar, India8.
Gambar 2.1 Peta Jayakarta 15279
Sumber: Museum Penerangan TMII
Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang membentuk 2 (dua)
Kotapraja atau Gemeente, yaitu Gemeente Batavia dan Meester Cornelis (daerah
Jatinegara) serta diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai
5Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, Rangkaian Perubahan Nama Kota Jakarta, dilihat 3Februari 2017, http://muspen.kominfo.go.id/index.php/berita/461-rangkaian-perubahan-nama-kota-jakarta6 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit.7Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit.8 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit. hlm 589 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit. hlm 59
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-4
bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Gemeente Batavia merupakan Pemerintah Daerah
yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah Gemeente Batavia kurang lebih
125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).
Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik Batavia dan
Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik Batavia terdiri dari
sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden
terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang. Gemeente Batavia selanjutnya
diubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia pada tanggal 8 Januari 193510, dengan wilayah
yang terintegrasi antara Gemeente Batavia dan Meester Cornelis.
Gambar 2.2 Tijgersgracht Batavia11
Sumber: Wikipedia
Gambar 2.4 Peta Batavia 189712
Sumber: Wikipedia
Gambar 2.3 Peta Batavia 166713
Sumber: Wikipedia
Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang dan pada
tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang
dan mengganti nama kota menjadi ジャカルタ特別市 atau Jakaruta Tokubetsu Shi14, untuk
menarik hati penduduk pada masa Perang Dunia II. Pemerintah Jepang selanjutnya
menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan
10 Ibid11 ‘Batavia, Dutch East Indies’, Wikipedia, dilihat 20 Maret 2017,https://en.wikipedia.org/wiki/Batavia,_Dutch_East_Indies12 Ibid13 Ibid14Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit. hlm 60
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-5
Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang
disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu). Keresidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi
beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi). Pada masa pendudukan Jepang tersebut,
Jakarta merupakan satu-satunya pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) di Indonesia.
Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Jakarta sempat diduduki oleh Belanda
yang ingin kembali menjajah Indonesia sampai tahun 1949. Posisi Ibukota Negara sempat
dipindahkan ke Jogjakarta15. Setelah pengakuan kedaulatan di Den Haag pada akhir tahun
1949, Ibukota negara kembali ke Jakarta, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25
Tahun 1950, di mana kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang
disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951),
Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).
Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang
berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno
(1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah
Chusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada
periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang
Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah
DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.
Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode
Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu
Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987) dan Wiyogo Atmodarminto (1987-1992).
Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak
itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI
Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997).
Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, sebutan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta tidak berubah. Sampai dengan saat ini Undang-Undang tersebut masih berlaku
dan menjadi salah satu acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi
DKI Jakarta.
15 ‘Jakarta’, Wikipedia, op. cit. hlm 59
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-6
2.1.2 Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta
Pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta diatur dalam UU Nomor 29 tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia, di mana disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan
daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dengan Otonomi Provinsi DKI
Jakarta yang diletakkan pada tingkat provinsi sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti dan menuruti asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas
tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, pada pasal 5 UU Nomor 29 tahun 2007 tersebut juga dinyatakan bahwa Provinsi
DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki
kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta
pusat/perwakilan lembaga internasional.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, sebagai konsekuensi peran tersebut di atas,
maka Pemprov. DKI Jakarta perlu mempunyai metode pendekatan tersendiri dan berbeda
dengan provinsi lainnya. Dalam rangka mengakomodir kebutuhan warga, proses
perencanaan pembangunan di Jakarta dimulai dari tingkat RW sampai tingkat provinsi.
Sementara itu, Pemerintah Kota dan Kabupaten hanya bersifat kota administrasi. Hal ini
disebabkan oleh otonomi tunggal pada daerah Provinsi, sehingga DPRD hanya ada pada
tingkat provinsi, tidak ada pada tingkat Kabupaten/Kota.
Selain sebagai Ibukota NKRI, Jakarta mempunyai peran yang penting dan multifungsi.
Jakarta merupakan kota yang berkontribusi paling tinggi bagi perekonomian nasional,
dikarenakan Jakarta adalah pusat kegiatan keuangan di tingkat nasional. Jakarta juga
merupakan pusat kegiatan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara
asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian maka Jakarta akan
sangat penting bagi NKRI dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk aspek luar
negeri.
Sebagai kota internasional dan tempat komunikasi antar berbagai suku bangsa, maka
penting bagi Jakarta dalam melakukan dialog budaya. Jadi secara umum budaya Jakarta
dapat dikatakan sebagai pusat akulturasi antara budaya asing dan budaya domestik. Fungsi
lainnya adalah bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sebagai daerah otonom. Fungsi ini
mendorong Pemerintahan provinsi DKI Jakarta wajib untuk memiliki pemerintahan yang
solid, kompeten, berwibawa, tanggap, bersih dan profesional. Sehingga masyarakat dapat
terlayani dengan baik dan puas.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-7
Dengan dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai
daerah otonom. Dengan fungsi tersebut ini maka Jakarta mempunyai karakteristik
permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI
Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan,
pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan
pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.
Namun demikian, dalam hal pengelolaan wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap
mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang
tersebut mendasari pembentukan Perangkat Daerah yang akan berperan penting dalam
menyelesaikan permasalahan Jakarta yang spesifik.
2.1.3 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.3.1 Luas dan Batas Wilayah
Wilayah provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah antara 5°19’12” LS - 6°23’54” LS
dan 106°22’42” BT - 106°58’18” BT dengan ketinggian rata-rata ±7 meter di atas permukaan
laut. Sebagian besar karakteristik wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan
air laut pasang. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta
rawan genangan, baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air
laut pasang (rob).
Dilihat dari posisi geostrategis, Provinsi DKI Jakarta terletak di sisi utara bagian barat Pulau
Jawa, dengan bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan merupakan
bentang pantai sepanjang 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan
2 flood way. Sedangkan sisi timur dan selatan Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan
wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, serta sisi barat berbatasan dengan wilayah
Provinsi Banten.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang
Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, secara
geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639,83 km², dengan luas daratan 662,33 km²
termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan luas lautan 6.977,5 km².
Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kawasan
pedalaman maupun kawasan terpencil. Sebagian wilayah Provinsi yang membentang dari
timur ke barat sepanjang kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat sekitar 4-10 km. Selain
memiliki daerah pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110 pulau yang tersebar pada 2 (dua)
Kecamatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pulau-pulau di wilayah
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-8
tersebut memiliki luas beragam, sebanyak 30 persen memiliki luas lebih dari 10 Ha,
sebanyak 25 persen memiliki luas antara 5 - 10 Ha, dan sisanya sebanyak 45 persen
berukuran kurang dari 5 Ha. Pulau-pulau tersebut memanjang dari utara ke selatan dengan
ciri-ciri berpasir putih dan bergosong karang, serta beriklim tropis panas dengan
kelembaban berkisar antara 75 - 99 persen. Dari 110 pulau yang terdapat di Kabupaten
Kepulauan Seribu, hanya 11 pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau
Lancang Besar, Pulau Pari, Pulau Payung Besar, Pulau Tidung Besar, Pulau Panggang,
Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, dan Pulau Sebira.
Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) Kota
Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Hal tersebut dimaksudkan guna
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah
kecamatan terbagi menjadi 44 Kecamatan, dan Kelurahan menjadi 267 Kelurahan, dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta
No. Kota/KabupatenAdministrasi
Luas Area(km2)
JumlahKecamatan Kelurahan RW* RT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)1. Jakarta Pusat 48,13 8 44 389 4.5722. Jakarta Utara 146,66 6 31 452 5.2233. Jakarta Barat 129,54 8 56 586 6.4814. Jakarta Selatan 141,27 10 65 579 6.0885. Jakarta Timur 188,03 10 65 707 7.9266. Kepulauan Seribu 8,70 2 6 24 127
Jumlah 662,33 44 267 2.737 30.417Sumber: Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta*) Sumber : Sistem Informasi e-Musrenbang
2.1.3.2 Topografi
Jika Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan
lahan, Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang
lebih 7 meter di atas permukaan laut16. Sedangkan, sekitar 40 persen wilayah Provinsi DKI
Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut
pasang. Hal tersebut mengakibatkan kemiringan lahan sebagaimana digambarkan pada
gambar berikut.
16 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, Jakarta Dalam Angka 2016, No. Publikasi 31000.1601,BPS, Jakarta
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-9
Gambar 2.5 Peta Kemiringan Lereng Daerah Jabodetabek
Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032
Dapat dilihat bahwa sekitar 0-3 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu memiliki
kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang bermuara di
Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-15 persen di
wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah Ciawi-Puncak memiliki ketinggian lebih dari
15 persen.
Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya, lokasi kota
Jakarta sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5 di atas, masih tergolong dalam tingkat
kemiringan lereng 0-3 persen. Kemiringan lereng pada kota Tangerang dan Bekasi memiliki
karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan
Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai.
Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 17 sungai yang mengalir
di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah
Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika memperhatikan
tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan semakin
rendahnya resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run off air semakin tinggi, yang
pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-10
2.1.3.3 Geologi
Secara geologis, seluruh daerah di Jakarta terlihat bahwa strukturnya terdiri dari endapan
Pleistocene yang terdapat ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi utara, permukaan
keras baru terdapat pada kedalaman 10 - 25 meter, semakin ke selatan permukaan keras
semakin dangkal pada kedalaman 8 - 15 meter, pada sebagian wilayah, lapisan permukaan
tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter. Sedangkan struktur di sisi selatan
terdiri atas lapisan alluvial.
Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 Kilometer. Di
bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah
karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium. Gambar 2.6 berikut memberikan
informasi tentang peta geologi teknik Kawasan Jabodetabekpunjur.
Gambar 2.6 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur
Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032
Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan Provinsi DKI Jakarta menunjukan
bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:
a. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai
berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan
lempung pasiran. Semakin kearah utara mendekati pantai di permukaan berupa lanau
pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan
antara perselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12 meter, namun ketebalan secara
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-11
keseluruhan endapan tersebut diperkirankan mencapai 300 meter. Lanau lempungan
tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan,
setempat mengandung material organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau
pasiran, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran, abu-abu
kecokolatan, tegus, plastisitas sedang-tinggi.
Pada beberapa tempat nilai penetormeter saku (qu) untuk lanau lempungan antara
lanau pasiran antara 2-3 kg/cm2 dan lempung pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal lapisan
(data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 m, lanau pasiran antara 0,5-
3 meter dan lempung pasiran antara 1-4 m dan kisaran nilai tekanan konus lanau
lempungan antara 2-20 kg/m2, lanau pasiran antara 15-25 kg/m2 dan lempung pasiran
antara 10-40 kg/m2.
b. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari
atas kebawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal
endapan antara 4,5-13 meter. Di permukaan didominasi oleh pasir lempungan, dengan
warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-sedang, mengandung
lempung, setempat kerikilan dan pecahan cangkang kerang. Lanau pasiran berwarna
kelabu kecoklatan, lunak, plasitisitas sedang.
Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara 0,75-2
kg/cm2 dan lanau pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan)
pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5-3 meter dan kisaran nilai
tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m2 dan lanau pasiran antara 2-10 kg/m2.
c. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir
sungai. Satuan tersebut tersusun beselang-selang antara lempung pasrian dan pasir
lempungan. Lempung pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat, dengan
plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-abu, angka
lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai dengan ketebalan
1,5-17 meter.
d. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik
(tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung
lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5 meter. Lempung lanauan
tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman,
lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-kecoklatan, teguh, plasitisitas
sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk lempung antara 0,8-
2,85 kg/cm2 dan lanau lempungan antara 2,3-3,15 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan
bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan lanau lempungan antara 1,5-7,5 meter. Kisaran
nilai tekanan konus lempung antara 2-50 kg/m2 dan lanau lempungan antara 18-75
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-12
kg/m2. Tufa dan konglomerat melapuk menengah – tinggi, putih kecoklatan, berbutir
pasir halus-kasar, agak padu dan rapuh.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-13
Gambar 2.7 Potongan Melintang Selatan – Utara
Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032
Pada gambar 2.7 dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik
quarter yang terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan
Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter. Formasi
Citalang didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dengan bagian atasnya
merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat
terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi Kaliwangu didominasi oleh batu
lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki kedalaman sangat bervariasi, dengan
kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 meter dan di sekitar Babakan, formasi Parigi
mendesak keatas hingga kedalaman 80 meter. Dengan kondisi geografis demikian, disadari
bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan banjir.
2.1.3.4 Hidrologi
Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi air yang sebagian besar terletak dalam cekungan air
bawah tanah yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan dan bersifat lintas
Kabupaten/Kota yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, yang secara teknis diatur
dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003
tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau Madura, berikut
Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Menurut keputusan tersebut,
Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-14
Jakarta yang merupakan cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi
Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 km2.
Sebarannya mencakup sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang,
seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.
Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan kipas gunung api;
pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-kasar mengandung
cangkang moluska; tuf Banten; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir tufan. Jumlah air tanah
bebas 803 juta m3/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan 40 juta m3/tahun.
Sistem akufiernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuarter dengan
ketebalan mencapai 250 meter. Ketebalan akuifer tunggal antara 1 – 5 meter, terutama
berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1 – 40 meter/hari,
sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah CAT Jakarta
sekitar 250 m2/hari air tanah pada endapan kuarter mengalir pada system akuifer ruang
antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oelh air tanah panyau/asin yang berada di
atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh endapan sungai lama dan
pematang pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai sekitar kedalaman 40 mbmt dan
mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt.
Pembagian system akuifer di CAT Jakarta yang hingga saat ini digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Sistem akufier tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut sebagai
kelompok akuifer I
2. Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut
sebagai kelompok akuifer II
3. Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 – 250 mbmt, disebut
sebagai kelompok akuifer III
Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya lempung berfaies
laut yang memisahkan sistem akuifer yang satu dengan lainnya. Mengatasi sistem akuifer di
daerah pemantauan adalah endapan tersier yang bersifat relatif sangat kedap air.
Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk kota delta (delta city) yaitu kota yang berada
pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan
terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian, keberadaan sungai dan laut menyebabkan
sebuah delta city memiliki keunggulan strategis, terutama dalam hal transportasi perairan.
Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap
perubahan iklim. Berikut peta aliran sungai, kanal dan flood way yang melalui wilayah DKI
Jakarta (gambar 2.8) serta panjang dan luas dari masing-masing sungai/kanal menurut
peruntukannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-15
Gambar 2.8 Peta Tematik Sungai di Provinsi DKI Jakarta
Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 201517
No. Sungai/Kanal Panjang (m) Luas (m2) Peruntukan(1) (2) (3) (4) (5)1. Ciliwung 21.660 515.600 Usaha Perkotaan
2. Krukut 18.370 206.340 Air Baku Air Minum
3. Mookervart 8.000 215.000 Air Baku Air Minum
4. Kali Angke 4.350 175.375 Usaha Perkotaan
5. Kali Pesanggarahan 11.400 142.500 Perikanan
6. Kali Grogol 21.600 367.325 Perikanan
7. Kali Cideng 12.700 291.000 Usaha Perkotaan
8. Kalibaru Timur 12.600 75.600 Usaha Perkotaan
9. Cipinang 9.060 72.480 Usaha Perkotaan
10. Sunter 21.290 540.900 Usaha Perkotaan
11. Cakung 26.605 476.175 Usaha Perkotaan
12. Buaran 8.800 154.000 Usaha Perkotaan
13. Kalibaru Barat 14.250 106.875 Air Baku Air Minum
14. Cengkareng Drain 2.950 147.500 Usaha Perkotaan
15. Jati Kramat 3.270 21.255 Usaha Perkotaan
16. Ancol 3.650 155.700 Usaha Perkotaan
17. Banjir Kanal Barat 14.250 855.000 PerikananSumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
17 Ibid
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-16
2.1.3.5 Klimatologi
Dalam hal musim, wilayah Indonesia pada umumnya dikenal dua musim yaitu musim
kemarau dan musim hujan. Pada tahun 2017, untuk wilayah Jakarta, curah hujan tertinggi
terjadi pada bulan Februari dan hari hujan tertinggi selama 24 hari terjadi pada bulan
Februari18, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.3 Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2018
No. Bulan
2015 2016 2017 2018CurahHujan(mm2)
BanyaknyaHariHujan
CurahHujan(mm2)
BanyaknyaHariHujan
CurahHujan(mm2)
BanyaknyaHariHujan
CurahHujan(mm2)
BanyaknyaHariHujan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Januari 412 23 136,60 17 214,1 19 215.1 232. Februari 639 20 451,75 22 520,8 24 431.2 243. Maret 221 19 293,50 23 138,7 15 188.6 224. April 111 17 192,25 12 156,5 16 159.1 165. Mei 79 6 112,25 18 135,0 10 16.7 56. Juni 48 5 186,40 11 138,5 11 12.6 57. Juli 1 1 188,60 16 119,9 7 14.5 18. Agustus 12 4 217,45 19 0,8 1 33 19. Septem
ber5 1 220,50 14 165,8 7 62 7
10. Oktober 6 1 172,75 20 112,4 12 133.8 611. Novemb
er103 11 152,40 18 195,3 17 140.9 11
12. Desember
194 16 41,70 15 254,1 12 52.3 13
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2019
Dengan posisi yang spesifik, cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan
darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. Perbedaan suhu antara
musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Kondisi ini dapat dipahami karena perubahan
suhu udara di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh
musim, melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada
daerah pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang
maupun malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun
2015 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:
Tabel 2.4 Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2018
No Bulan2016 2017 2018
Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C)Max Min Rerata Max Min Rerata Max Min Rerata
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1. Januari 34,0 24,3 28,7 34,4 24,0 28,2 33,8 23,0 27,7
18 Ibid
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-17
No Bulan2016 2017 2018
Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C)Max Min Rerata Max Min Rerata Max Min Rerata
2. Februari 32,6 24,0 27,8 32,4 23,4 27,2 32,4 23,4 27,23. Maret 33,6 24,4 28,6 34,4 24,0 28,1 34,2 23,8 27,94. April 34,7 24,8 29,4 34,2 24,8 28,5 34,4 24,0 28,75. Mei 35,2 25,0 29,3 35,0 25,0 29,0 34,6 25,0 29,46. Juni 35,0 23,4 28,8 35,2 24,0 28,7 35,0 24,0 28,97. Juli 35,0 24,0 28,5 34,6 24,0 28,5 34,2 24,0 28,28. Agustus 34,4 24,0 28,5 34,4 24,0 28,7 34,2 23,0 28,29. September 35,2 24,2 28,7 35,0 24,0 28,8 35,4 24,2 28,610. Oktober 33,8 24,2 28,4 34,2 23,0 28,9 35,2 24,0 29,311. November 34,2 24,7 28,6 34,4 24,2 28,2 36,6 24,4 28,912. Desember 34,4 24,0 28,5 34,8 24,0 28,2 35,4 24,4 28,7Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2019
2.1.3.6 Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan
budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri,
pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan
militer dan kepolisian.
Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai oleh
semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan
pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Kecenderungan tersebut
mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi
pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan fisik di Jakarta terus mengalami
perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung
perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini
merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian
Jakarta. Gambaran penggunaan lahan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.
Peruntukan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen dari
luas daratan utama DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri,
perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-18
Gambar 2.9 Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030
2.1.3.7 Potensi Pengembangan Wilayah
Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional,
maupun internasional. Oleh karena itulah, dalam pengembangan wilayah memperhatikan
lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI
Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan
Jabodetabekpunjur.
Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan
berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota
Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta
meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi,
sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan.
Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder. Sistem dan
jaringan trasnportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat, transportasi laut dan
transportasi udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air terdiri dari sistem
konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air, dan sistem
pengendalian daya rusak air.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-19
Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan air bersih,
sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana
pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan telekomunikasi.
2.1.3.8 Wilayah Rawan Bencana
Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir dan genangan air,
kebakaran serta gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi Jakarta adalah
banjir. Banjir dan genangan air di Jakarta utamanya disebabkan oleh curah hujan lokal yang
tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang berpotensi menjadi banjir kiriman, dan
Rob atau air laut pasang yang tinggi di daerah pantai utara. Selain itu, terjadinya banjir dan
genangan air di Jakarta juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan
optimal, tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah dan berkurangnya wilayah-
wilayah resapan air akibat dibangunnya hunian pada lahan basah atau daerah resapan air
serta semakin padatnya pembangunan fisik. Hal lainnya adalah prasarana dan sarana
pengendalian banjir yang belum berfungsi maksimal.
Wilayah terdampak banjir di DKI Jakarta pada tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada
gambar di bawah ini, di mana terjadi pergeseran wilayah terdampak ke wilayah selatan
Jakarta.
Gambar 2.10 Peta Banjir Tahun 2018
Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta
Hal lain yang dapat memperparah dampak banjir dan genangan adalah penurunan
permukaan tanah (land subsidence). Secara umum laju penurunan tanah yang terdeteksi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-20
adalah sekitar 1-15 cm per tahun, bervariasi secara spasial maupun temporal. Beberapa
faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan,
penurunan karena beban bangunan (settlement), penurunan karena adanya konsolidasi
alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena gaya-gaya tektonik.
Beberapa daerah yang mengalami subsidence cukup besar yaitu Cengkareng Barat, Pantai
Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai subsidence paling besar terdapat di daerah
Muara Baru. Sementara untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan nilai subsidence relatif
kecil. Peta penurunan tanah DKI Jakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar 2.11
Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini umumnya terjadi
di lokasi permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar yang pada umumnya
disebabkan oleh arus pendek listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan akan terus menjadi
ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup dengan budaya
perkotaan. Pada bulan Agustus 2018, di wilayah DKI Jakarta terdapat 79 kejadian bencana
kebakaran yang tersebar di 5 wilayah kota. Di Jakarta Pusat terjadi 9 kejadian kebakaran,
Jakarta Utara 18 kejadian kebakaran, Jakarta Barat 16 kejadian kebakaran, Jakarta Selatan
17 kejadian kebakaran dan Jakarta Timur 19 kejadian kebakaran. Sebaran tersebut dapat
dilihat pada gambar 2.12.
Gambar 2.11 Peta Penurunan Muka Tanah di Provinsi DKI Jakarta
Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-21
Gambar 2.12 Peta Lokasi Kebakaran Bulan Agustus Tahun 2018
Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-22
Gambar 2.13 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030
Terkait dengan potensi gempa bumi, di sekitar Jakarta diperkirakan terdapat 10 sumber
gempa dengan potensi terbesar di sekitar Selat Sunda, yang selama ini aktif dan berpotensi
menimbulkan risiko bencana. Berdasarkan data seismik kegempaan seluruh Indonesia, di
selatan Jawa bagian barat terdapat seismic gap (daerah jalur gempa dengan kejadian
gempa yang sedikit dalam jangka waktu lama) yang juga menyimpan potensi gempa yang
tinggi terhadap Jakarta. Kondisi Jakarta Bagian Utara yang merupakan batuan atau tanah
lunak akan lebih rentan terhadap dampak gempa dibandingkan wilayah Jakarta bagian
selatan. Kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 2.13
Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat, potensi gempa
bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah sampai rendah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi gempa Level I – Level
II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah dan respon gempa
berdasarkan data sekunder.
Untuk menanggulangi potensi kerawanan bencana tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta juga telah menetapkan kawasan yang diperuntukan sebagai tempat evakuasi
bencana. Kawasan peruntukan evakuasi bencana ini ditetapkan dengan ketentuan antara
lain:
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-23
a. memiliki luas minimum 1.000 m2 (seribu meter persegi) dan diprioritaskan pada
kelurahan rawan bencana;
b. lokasi mudah diakses dari kawasan rawan bencana;
c. relatif aman saat mengalami bencana;
d. dapat dijangkau angkutan umum;
e. tersedia utilitas dan sarana yang memadai; dan
f. merupakan bagian dari fasilitas sosial atau fasilitas umum.
Adapun lokasi kawasan evakuasi bencana utama diarahkan antara lain di:
a. Kawasan Monumen Nasional,
b. Kawasan Gelora Bung Karno Senayan,
c. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol,
d. Kawasan Islamic Centre,
e. Kawasan Taman Mini Indonesia Indah,
f. Kawasan Taman Margasatwa Ragunan,
g. Kawasan Hutan Kota Srengseng,
h. Kawasan Taman Kampung Sawah/Taman Catleya,
i. Kawasan Halim Perdana Kusuma,
j. Kawasan Taman BMW,
k. Kawasan Kebon Pisang,
l. Kawasan TPU Tegal Alur,
m. Kawasan TPU Tanah Kusir,
n. Kawasan pusat pemerintahan,
o. Kawasan pemakaman, dan
p. Kawasan rekreasi lainnya.
Selain kawasan evakuasi bencana, direncanakan pula jalur evakuasi bencana. Jalur
evakuasi bencana adalah jaringan jalan yang dilalui Transjakarta, jalan arteri menuju lokasi
kawasan evakuasi bencana utama dan menuju fasilitas vital yaitu Pelabuhan Tanjung Priok
dan Bandara Halim Perdana Kusuma.
Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan evakuasi bencana tersebut dilakukan berdasarkan
arahan antara lain optimalisasi pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau dan kawasan
terbuka plasa publik maupun privat sebagai kawasan evakuasi bencana dilengkapi sarana
utilitas yang memadai; penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial
sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan
aksesibilitas; peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan evakuasi bencana; dan
pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai
kawasan evakuasi bencana. (Sumber: RTRW 2030)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-24
2.1.3.9 Demografi
Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada
tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.467.600 jiwa. Dilihat dari
komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta
tahun 2018 sebanyak 5.244.690 jiwa atau 50,1 persen dari jumlah keseluruhan penduduk,
lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.222.910 jiwa atau
49,9 persen. Oleh karenanya, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 memiliki sex ratio
sebesar 100,41 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan
komposisi penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-201819
No. Uraian Tahun2015 2016 2017 2018
(1) (2) (5) (6) (7) (8)1. Laki-laki 5.115.357 5.159.683 5.202.815 5.244.6902. Perempuan 5.062.567 5.117.945 5.171.420 5.222.9103. Jumlah 10.177.924 10.277.628 10.374.235 10.467.6004. Pertumbuhan 1,09 0,98 0,94 0,905. Densitas (Ribu jiwa/ km2) 15,37 15,51 15,66 15,86. Sex Ratio 101,04 100,8 100,61 100,42
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2019
Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.
Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan
provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15,8 ribu jiwa/Km2.
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2018 memiliki tren sedikit berbeda
jika dibandingkan dengan tahun 2017. Artinya, jumlah penduduk laki-laki tidak selalu lebih
banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota
Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak 2.916.018 jiwa, sedangkan jumlah penduduk
terendah terdapat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 24.134
jiwa. Rincian jumlah penduduk menurut Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana
ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota/KabupatenProvinsi DKI Jakarta Tahun 2018
No Kota/Kab. Jumlah Penduduk RasioJenis KelaminL P Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Jakarta Pusat 460.885 463.801 924.686 99,372 Jakarta Utara 889.731 907.561 1.797.292 98,043 Jakarta Barat 1.290.653 1.268.709 2.559.362 101,734 Jakarta Selatan 1.123.304 1.122.833 2.246.137 100,045 Jakarta Timur 1.468.113 1.447.905 2.916.018 101,406 Kep. Seribu 12.004 12.130 24.134 98,96
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-25
Jumlah 5.230.298 5.113.720 10.344.018 102Sumber:Jakarta Dalam Angka, 2019
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai
oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam
keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang
menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI
Jakarta.
2.1.4.1 Pertumbuhan PDRB
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Jakarta secara makro
adalah melalui data produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto
(gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah20.
Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga
konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga
bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, pada umumnya, dari tahun 2015 hingga
tahun 2019 laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang menurun,
hanya pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu dari 5,85 pada tahun 2016 menjadi
6,22 pada tahun 2017. Setelah 2017, tren laju pertumbuhan PDRB terus menurun hingga
tahun 2019 yang diproyeksikan laju pertumbuhan PDRB sebesar 6 persen. Hal tersebut
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2019
20 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, https://www.bps.go.id/
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-26
2.1.4.2 Laju Inflasi
Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung
pada kondisi perekonomian, baik nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan
inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut
menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat
menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Data terkini menunjukkan bahwa
inflasi DKI Jakarta pada triwulan II tahun 2019 adalah sebesar 3,49 persen. Rincian
mengenai nilai inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dillihat pada tabel berikut:Tabel 2.7 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 s.d. 201921
No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019*(1) (2) (6) (7) (8) (9)1. Inflasi Nasional 3,35 3,02 3,61 3,13 3,28
2. Inflasi DKIJakarta
3,30 2,37 3,72 3,27 3,49
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Keterangan : 2019* adalah data sampai dengan triwulan II
Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara tahun 2015 hingga 2019.
Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,37% dan
tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,72%.
2.1.4.3 PDRB Per Kapita
Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang
dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB
perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga konstan tahun 2010 meningkat dari Rp.142,91
Juta pada tahun 2015 menjadi Rp165,86 juta pada tahun 2018. Sedangkan untuk PDRB
perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku dari Rp. 195,43 juta pada tahun 2015
menjadi Rp.248,32 juta pada tahun 2018 . PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta memiliki
tren yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan
masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.8 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 s.d. 2018No. Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Juta Rupiah 195,43 211,78 232,34 248,31
2. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun2010
Juta Rupiah 142,91 149,83 157,64165,86
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2019)
21 Ibid
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-27
2.1.4.4 Indeks Gini
Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan
Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini
menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka
semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk
berdasarkan golongan pengeluaran.
Gambar 2.15 Indeks Gini DKI Jakarta dan Nasional 2015-2019
Sumber:Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, 2019
Gambar 2.16 memperlihatkan perbandingan Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta dan Nasional.
Dari gambar tersebut terlihat bahwa tren Indeks Gini DKI Jakarta dari tahun 2015 – 2019
cenderung menurun dan stabil diangka 0,394 pada tahun 2019 namun masih diatas Indeks
Gini Nasional . Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan
dalam struktur masyarakat DKI Jakarta.
Selain Indeks Gini, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase
pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran
ketimpangan Bank Dunia. Kategori ketimpangan Bank Dunia ditentukan dengan
menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah
terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, dikategorikan
ketimpangan pendapatan tinggi.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-28
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah
terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen, dikategorikan
ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah
terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, dikategorikan
ketimpangan pendapatan rendah.
Untuk melihat secara lebih lengkap mengenai persentase pendapatan kelompok penduduk
di DKI Jakarta, maka hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.9.
Gambar 2.16 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk Provinsi DKI JakartaSeptember 2017 – September 2018
Sumber: Susenas, September 2017 – September 2018
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada September 2017, proporsi jumlah pendapatan
dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh
penduduk sebesar 17,16 persen. Artinya, pada september 2017, ketimpangan pendapatan
di DKI Jakarta dikategorikan sedang/menengah. Begitu juga pada Tahun 2018, proporsi
jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total
pendapatan seluruh penduduk sebesar 17,42 persen. Pada September 2018, ketimpangan
pendapatan di DKI Jakarta masih dikategorikan sedang/menengah
2.1.4.5 Tingkat Kemiskinan
Tren PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang positif. Hal ini paralel
dengan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tren cenderung
menurun walaupun dengan deviasi tidak lebih dari 1 persen dalam periode 2015-2019.
Persentase penduduk miskin DKI Jakarta turun dari 3,93 persen pada tahun 2015 menjadi
3,47 persen pada tahun 2019.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-29
Gambar 2.17 Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2015-2019
Sumber: Susenas, Maret 2015 - Maret,2019
2.1.4.6 Indeks Pembangunan Manusia
IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada
tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru sejak
tahun 2014 dan telah dilakukan backcasting sampai ke angka IPM tahun 2010. IPM
merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun
kualiltas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh
tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life),
pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living) . Dengan
pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM
merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun
kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau
level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah
satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan
bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut
menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus
memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-30
Gambar 2.18 Perbandingan IPM Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2018
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019
Secara umum, pembangunan manusia di DKI Jakarta telah meningkat 4,16 poin yaitu dari
76,31 pada tahun 2010 menjadi 80,47 pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 0,67 persen per tahun. Namun pertumbuhan menjadi lebih lambat pada periode
2017 – 2018 yaitu hanya sebesar 0,51 persen. Walaupun pertumbuhan pada periode ini
paling lambat dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya namun sejak tahun 2017 status IPM
DKI Jakarta telah masuk ke level “Sangat Tinggi” yaitu status IPM dengan passing grade
sebesar 80,00. Angka ini jauh diatas IPM Nasional yang sebesar 71,39.
2.1.4.7 Indeks Kesetaraan Gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar
pembangunan manusia yang sama seperti IPM, hanya saja data yang ada dipilah antara
laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan
manusia antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, sejak tahun 2011 hingga tahun
2018, IPG DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan perbaikan
kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-31
Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2011-2015
Sumber:Badan Pusat Statistik , 2019
2.1.4.8 Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat
membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf
Provinsi DKI Jakarta dan perkembangan Angka Melek Huruf Nasional dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.
Gambar 2.20 Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2015-2018
Sumber :Badan Pusat Statistik , 2019
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta
tahun 2015 hingga 2018 telah melampaui capaian Nasional. Perkembangan Angka Melek
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-32
Huruf DKI Jakarta selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Meskipun demikian, capaian Angka Melek Huruf tersebut masih belum mencapai
target MDG’s, yakni 100% pada tahun 2015.
2.1.4.9 Usia Harapan Hidup
Angka usia harapan hidup penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2010
hingga 2018 telah melampaui angka usia harapan hidup nasional. Tahun 2018 angka usia
harapan hidup di DKI Jakarta mencapai 72,67 tahun, sedangkan angka usia harapan hidup
nasional pada tahun 2018 sebesar 71,20 tahun. Adapun angka harapan hidup standar
nasional adalah 71 tahun (WHO, 2014). Hal ini bermakna kesehatan penduduk di DKI
Jakarta telah melampaui standar nasional. Lebih lanjut, perkembangan usia harapan hidup
di DKI Jakarta tahun 2010-2018 dapat disimak dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2.21 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-2018
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
2.1.4.10 Persentase Balita Gizi Buruk
Persentase balita gizi buruk di DKI Jakarta mengalami tren meningkat, pada tahun 2012
tercatat sebesar 0,06% kemudian menjadi 0,22% pada tahun 2016. Meskipun demikian,
pencapaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam MDG’s yaitu sebesar
3,60%. Dengan demikian pencapaian balita gizi buruk di DKI Jakarta berdasarkan target
MDG’s tergolong berhasil. Uraian lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-33
Tabel 2.9 Persentase Balita Gizi Buruk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016No. Uraian Tahun
2015 2016 2017 2018 2019(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jumlah balita gizi buruk 677 1.088 2.020 2.1942. Jumlah balita 875.558 481.928 934.4223. Persentase balita gizi
buruk0,08% 0,23% 0,22%
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2018
2.1.4.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kondisi ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 menunjukkan adanya
peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bila dibandingkan dengan kondisi
pada tahun 2017. Pada tahun 2013 TPAK di DKI Jakarta sebesar 71,56%, kemudian
mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi sebesar 61,97% dan mengalami
peningkatan di tahun 2018 menjadi 63,95 atau dengan kata lain, dari 100 orang penduduk
berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 63 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja di
tahun 2018.
Tabel 2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKIJakarta 2013-2018
No. Uraian Tahun2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1. Angkatan Kerja (ribu
orang)5.180,01 5.063,48 5.092,22 5.178,84 4.856,12 5.041,62
1.1. Bekerja (ribu orang) 4.712,84 4.634,37 4.724,03 4.861,83 4.509,17 4.726,781.2. Menganggur (ribu orang) 467,18 429,11 368,19 317,01 346,95 314,842. Bukan Angkatan Kerja
(ribu orang)2.427,87 2.537,99 2.578,37 2.561,05 2.980,29 2.842,40
3. Penduduk Usia 15 tahunkeatas (ribu orang)
7.607,88 7.601,47 7.670,59 7.739,89 7.836,40 7.884,02
4. TPAK 71,56 66,61 66,39 66,91 61,97 63,955. TPT 9,02 8,47 7,23 6,12 7,14 6,24Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018
Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013 hingga tahun 2016
mengalami peningkatan dan menurun di tahun 2017 kemudian kembali mengalami
peningkatan di tahun 2018. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun 2013
sebesar 91% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain
terdapat 9% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur. Pada
tahun 2018 persentase angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan naik menjadi sebesar
95% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan atau sebesar 5% angkatan kerja
yang tidak memperoleh pekerjaan. Data tersebut menunjukkan tren jumlah pengangguran
yang berkurang. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-34
Tabel 2.11 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2018 (tolong dibuatkanpie chartnya)
No. Uraian Tahun2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)1. Penduduk yang
bekerja (ribuorang)
4.712,84 4.634,37 4.724,03 4.861,83 4.509,17 5.139,09
2. Angkatan kerja(ribu orang)
5.180,00 5.063,50 5.092,22 5.178,84 4.856,12 5.429,20
3. Rasiopenduduk yangbekerja (%)
91% 92% 93% 94% 93% 95%
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta,2018
Gambaran struktur ketenagakerjaan keadaan Agustus 2018 di DKI Jakarta menurut
kabupaten/kota administrasi cukup bervariasi. Pada bulan Agustus 2018, angkatan kerja
terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebanyak 1.338 ribu orang, disusul Kota Jakarta
Barat sebanyak 1.203 ribu orang dan Kota Jakarta Selatan sebanyak 1.121 ribu orang.
Sementara jumlah angkatan kerja yang paling rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan
Seribu sebanyak 9,94 ribu orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja
terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebesar 1.249 ribu orang, disusul Kota Jakarta
Barat sebesar 1.142 ribu orang dan Kota Jakarta Selatan sebesar 1.050 ribu orang.
Sedangkan jumlah penduduk bekerja yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan
Seribu sebanyak 9,41 ribu orang.
TPAK tertinggi terdapat di Kota Jakarta Utara yaitu 66,96 persen, angkanya melebihi TPAK
DKI Jakarta yang sebesar 63,95 persen. TPAK tertinggi selanjutnya terdapat di Kota Jakarta
Selatan yaitu 65,88 persen dan Kota Jakarta Pusat sebesar 65,06 persen. Sementara TPAK
terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 61,21 persen.
TPT tertinggi terdapat di Kota Jakarta Utara mencapai 7,01 persen. Urutan kedua terdapat
di Kota Jakarta Timur sebesar 6,67 persen. Sedangkan TPT terendah terdapat di Kota
Jakarta Barat sebesar 5,00 persen. Wilayah yang mempunyai TPT lebih besar dari TPT DKI
Jakarta adalah Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat dan Kota
Jakarta Utara. Sementara wilayah lainnya mempunyai TPT di bawah TPT DKI Jakarta.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-35
Tabel 2.12 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kegiatan Utama danKabupaten/Kota , Agustus 2018
Kabupaten/ Kota
PendudukUsia 15Tahun keAtas (ribuorang)
AngkatanKerja (ribuorang)
Bekerja(ribuorang)
Pengangguran(ribu orang)
TPAK(%)
TPT(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Kepulauan Seribu 16,24 9,94 9,41 0,53 61,21 5,33Jakarta Selatan 1.702,39 1.121,55 1.050,76 70,79 65,88 6,31Jakarta Timur 2.167,00 1.338,63 1.249,41 89,22 61,77 6,67Jakarta Pusat 712,05 463,24 432,46 30,78 65,06 6,64Jakarta Barat 1.934,34 1.203,02 1.142,91 60,10 62,19 5,00Jakarta Utara 1.352,00 905,24 841,83 63,41 66,96 7,01DKI Jakarta 7.884,02 5.041,62 4.726,78 314,84 63,95 6,24Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018
2.1.5 Aspek Pelayanan Umum
2.1.5.1 Pendidikan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam
penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Provinsi DKI Jakarta, pendidikan diarahkan pada
perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator
yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti: Persentase
Angka Partisipasi Sekolah; Persentase Angka Partisipasi Murni; Rata-rata lama sekolah;
Persentase Angka Partisipasi Kasar; Persentase Angka Putus Sekolah; Persentase
kelulusan; Rata-rata nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah; Persentase guru yang
kompeten; Persentase Sekolah terakreditasi A; Persentase sekolah yang memiliki sarana
dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); Persentase peserta didik dari
keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP); Persentase sekolah yang menerima
peserta didik berkebutuhan khusus; serta Jumlah lembaga kursus dan pelatihan
terakreditasi.
Persentase Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan proporsi dari semua anak yang
masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok
umur yang sesuai. Perhitungan tersebut sejak tahun 2009 memperhitungkan pula
Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Semakin tinggi Angka Partisipasi
Sekolah menggambarkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses
pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-36
dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur. Berikut persentase
Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2011 sampai dengan 2018
Gambar 2.22 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2018
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2019
Berdasarkan tabel di atas, Persentase Angka Partisipasi Sekolah pada suatu kelompok
umur tertentu di Provinsi DKI Jakarta masih sangat baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan
SMP/MTs. Walau belum mencapai 100 persen seluruhnya namun angka tertinggi pada
angka partisipasi sekolah dasar (SD/MI) pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,77 persen dan
angka partisipasi sekolah menengah pertama (SMP/MTs) pada tahun 2018 yaitu sebesar
97,77 persen. Sementara itu, Persentase Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas
(SMA/SMK/MA) mengalami peningkatan yang signifikan dari 59,72 persen pada tahun 2011,
meningkat menjadi 71,81 persen pada tahun 2018.
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok
usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan
usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang
bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM di Provinsi DKI Jakarta disajikan pada gambar
di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-37
Gambar 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2011-201822
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik, 2019
APM SD/MI mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 90,26% menjadi 98,03% di
tahun 2018, hal ini berarti terdapat 1,97% penduduk usia 7-12 tahun yang tidak mengikuti
pendidikan SD tepat waktu sesuai umurnya. Sedangkan APM SMP/MTs pada tahun 2011
tercatat sebesar 69,66%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 80,81% di tahun 2018.
Untuk APM SMA/SMK/MA selama tahun 2011 hingga tahun 2018 juga mengalami
peningkatan dari yang sebelumnya 49,91% menjadi 60,01%.
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia
15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-rata Lama
Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.
22 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Provinsi -https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1052
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-38
Gambar 2.24 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-2018(data terakhir dipublished website bps sampai dengan tahun 2018)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018
Berdasarkan gambar di atas, Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2010-2018
telah melampaui capaian nasional. Pada tahun 2018 Rata-Rata Lama Sekolah nasional
mencapai 8,17 tahun atau masih setara dengan kelas VIII, sedangkan Rata-Rata Lama
Sekolah di DKI Jakarta mencapai 11,05 tahun atau setara dengan kelas XI.
Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada
suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang
sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang
sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan
untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan
dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK
merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia
sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100% karena
populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di
luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Gambar di bawah
menyajikan perkembangan SD/MI, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di DKI Jakarta tahun
2010-2018:
Dari grafik di bawah dapat diketahui bahwa APK SD/MI di DKI Jakarta sejak tahun 2013
sampai dengan 2018 telah melebihi 100 persen. Pada tahun 2013 terdapat 3,91 persen
murid SD/MI yang tidak berusia 7-12, pada tahun 2016 terdapat 4,32 persen murid SD/MI
yang tidak berusia 7-12 dan pada tahun 2018 terdapat 5,27 persen murid SD/MI yang tidak
berusia 7-12. Hal ini dapat berarti adanya pengulangan kelas, penambahan murid dari
daerah lain, atau adanya paket penyetaraan.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-39
Gambar 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Tahun 2011-2018
(dalam persen)
Sumber :, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta ,2019
Secara umum, APK SMP/MTs tren meningkat walaupun ada penurunan pada tahun 2013
yaitu 86,35 persen sampai dengan tahun 2016 sebesar 90,89 persen. Tren APK kembali
meningkat pada tahun 2017, sebesar 93,88 persen, sampai dengan tahun 2018 sebesar
94,91 persen.
Tren APK siswa SMA/SMK/MA dari tahun 2011 sampai dengan 2018 mengalami
peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2011, APK SMA/SMK/MA sebesar 72,53 persen
kemudian meningkat menjadi 75,34 persen pada tahun 2012. Tahun 2014 APK siswa
SMA/SMK/MA kembali meningkat sebesar 74,71 persen, namun menurun pada tahun 2016
menjadi 73,09 persen, kembali meningkat menjadi 79,51 persen pada 2017 dan menurun
kembali pada tahun 2018 dengan besaran 73,98 persen.
Persentase Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang
pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti
sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Angka Putus Sekolah berfungsi
untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat
keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok
umur (7-12; 13-15; dan 16-18 tahun). Gambaran Persentase Angka Putus Sekolah di
Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-40
Tabel 2.13 Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; danSMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
No Indikator Tahun2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI 0,02 0,01 0,01 0,02 0,012. Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,13 0,15 0,18 0,11 0,063. Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0,04 0,33 0,42 0,36 0,15
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Persentase Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA di DKI
Jakarta mengalami angka yang fluktuatif pada setiap jenjang pendidikan yang berarti masih
ada warga DKI Jakarta yang putus atau berhenti sekolah pada jenjang-jenjang tertentu
padahal pendidikan merupakan investasi modal manusia. Sesuai data tabel diatas,
Persentase Angka Putus Sekolah tertinggi di DKI Jakarta terdapat pada jenjang pendidikan
SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 0,04 persen yang kemudian relative meningkat
setiap tahun hingga mencapai 0,15 persen pada tahun 2017. Hal yang berbeda terjadi
jenjang pendidikan SMP/MTs relatif menurun dari 0,13 persen pada tahun 2013 menjadi
0,06 persen pada tahun 2017. Begitu pula dengan jenjang pendidikan SD/MI yang menurun
namun tak signifikan dari 0,03 persen ke 0,02 persen.
Persentase kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan
siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, Persentase Kelulusan
siswa di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren perkembangan positif, sebagaimana dapat
dilihat pada tabel berikut.Tabel 2.14 Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2013-2017
No Indikator Tahun2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100,00 99,32 100,00 100,00 100,002. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 99,99 99,99 99,99 99,98 100,003. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) 99,99 98,99 99,99 91,36 100,00Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Pada jenjang SD/MI, persentase kelulusan tahun 2013 mencapai 100 persen, namun sedikit
menurun pada tahun 2014 menjadi 99,32 persen dan kembali meningkat pada tahun 2015
sampai dengan 2017 mencapai 100,00 persen. Pada jenjang SMP/MTs, persentase
kelulusan tahun 2013 mencapai 99,99 persen hingga tahun 2015. Pada tahun 2016,
persentase kelulusan siswa SMP/MTs sedikit menurun menjadi 99,98 persen, dan kembali
meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2017. Angka kelulusan siswa jenjang
SMA/SMK/MA pada tahun 2013 mencapai 99,99 persen, menurun pada tahun 2014 menjadi
98,99 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2015. Tahun
2016, angka kelulusan siswa SMA/SMK/MA menurun hingga mencapai 91,36 persen,
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-41
namun kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 100,00 persen. Besarnya angka
kelulusan siswa di semua jenjang digunakan untuk pemetaan dan perbaikan kebijakan.
Rata-rata nilai ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis daerah SD,SMP,SMA, SMK
bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan hasil pendidikan yang telah dijalani
selama jenjang pendidikan untuk bisa mengukur seberapa besar angka nilai ujian nasional
pada setiap jenjang pendidikan yang bersekolah di Provinsi DKI Jakarta.Tabel 2.15 Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah JenjangPendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
No. IndikatorTahun
2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah
Berbasis Daerah Jenjang SD/MI7,72 7,20 7,15 7,01
2. Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ MadrasahBerbasis Daerah Jenjang SMP/MTs
7,50 7,55 7,49 6,23
3. Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ MadrasahBerbasis Daerah Jenjang SMA/MA
7,00 6,70 6,94 6,16
4. Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ MadrasahBerbasis Daerah Jenjang SMK
7,50 6,90 6,56 6,13
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Berdasarkan tabel diatas, rata-rata Nilai Ujian Nasional pada setiap jenjang pendidikan di
Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan setiap tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2016.
Pada tingkat jenjang SD/MI rata-rata nilai ujian nasional sebesa nasional r 7,72 pada tahun
2013 dan turun hingga 70,01 di tahun 2016, rata-rata nilai ujian pada jenjang SMP/MTs
mengalami penurunan yang signifikan dari 7,50 pada tahun 2013 turun hingga 6,32 pada
tahun 2016, jenjang SMA/MA juga mengalami penurunan dari 7,00 pada tahun 2013 hingga
6,16 di tahun 2016, dan penurunan yang paling drastis terdapat di rata-rata nilai ujian
nasional jenjang SMK yang berada pada 7,50 tahun 2013 turun signifikan menjadi 6,1,3 di
tahun 2016.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlu adanya sertifikasi terhadap guru
untuk memperoleh standar kompeten dalam menunjang aktifitas pendidikan. Persentase
guru yang kompeten adalah jumlah guru yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi dengan
jumlah keseluruhan guru. Berikut gambaran persentase guru yang kompeten di Provinsi DKI
Jakarta
Tabel 2.16 Persentase Guru yang Kompeten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
No IndikatorTahun
2013 2014 2015 2016 2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Persentase guru yang kompeten 84,45% 94,00% 100% 99,90% 100%Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-42
Pada tahun 2013 persentase guru yang berkompeten hanya 84,45 persen namun angka ini
terus bergerak naik secara signifikan sampai dengan tahun 2015 dan 2017 yang menyampai
angka 100 persen dimana seluruh guru yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi
guru yang kompeten.
Dalam rangka mengukur kualitas kelembagaan sekolah dan sebagai upaya memetakan
mutu dan potensi sekolah di Indonesia, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN
S/M) melakukan pengelompokkan/klasterisasi sekolah, akreditasi dilakukan untuk
menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan
nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Persentase sekolah yang terakreditasi
A menggambarkan berapa banyak jumlah sekolah yang terdapat di DKI Jakarta yang
memiliki kualitas baik dalam menjamin mutu pendidikan sebagai salah satu lembaga dalam
mengembangkan sumber daya manusia. Hingga tahun 2016, sebanyak 70,50 persen
sekolah jenjang SD/MI memperoleh akreditasi A. Sementara itu, sebanyak 59,11 persen
sekolah senjang SMP/MTs memperoleh akreditasi A. Pada jenjang SMA/MA, sebanyak
79,17 persen sekolah memperoleh akreditasi A, sedangakn pada jenjang SMK sebanyak
53,54 persen sekolah memperoleh akreditasi A. Berikut rincian persentase sekolah yang
memperoleh akreditasi A pada semua jenjang Pendidikan.
Tabel 2.17 Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MATerakreditasi A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016
No. UraianTahun
2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Persentase Sekolah Jenjang SD/MI Terakreditasi A 6,40% 32,76% 50,86% 70,50%2. Persentase Sekolah Jenjang SMP/MTs Terakreditasi A 15,63% 31,51% 42,17% 59,11%3. Persentase Sekolah Jenjang SMA/MA Terakreditasi A 5,92% 45,42% 54,79% 79,17%4. Persentase Sekolah Jenjang SMK Terakreditasi A 9,50% 26,08% 34,54% 53,54%
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Untuk terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah melalui berbagai
program dan kebijakan menjadikan pendidikan sebagai sasaran proritas nasional dimana
perlu adanya peningkatan akses sarana dan prasana sesuai Standar Nasional Pendidikan
(SNP) agar dapat terwujudnya percepatan pemerataan akses infrastruktur fisik dan non fisik.
Berikut gambaran sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional
Pendidikan (SNP) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016.
Tabel 2.18 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar NasionalPendidikan (SNP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016
No IndikatorTahun
2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana
sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)91,57% 92,00% 51,81% 68,21%
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-43
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Pada tahun 2017 persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar
Nasional Pendidikan pada tahun 2013 terdapat 91,57 persen sekolah yang terdapat di
Provinsi DKI Jakarta angka ini meningkat pada tahun 2014 menjadi 92,00persen dan turun
drastis pada tahun 2015 menjadi 51,81 persen dan ditutup dengan angka 68,21 persen
pada tahun 2016.
Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga
DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal
sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI
Jakarta. Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar
sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara
materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan
dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam,
sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler.
Perkembangan jumlah penerima KJP dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.19 Tabel Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016No. Indikator Tahun
2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5)1. Jumlah Penerima KJP Siswa Negeri 422.548 328.183 310.1182. Jumlah Penerima KJP Siswa Swasta 150.541 233.225 220.8893. Jumlah Penerima KJP 573.089 561.408 531.007
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Jumlah siswa penerima KJP pada 2014 mulai dari tingkat SD hingga SMA mencapai
573.089 siswa, yakni 422.548 atau 73,7 persen siswa sekolah negeri, dan 150.541 atau
26,3 persen siswa sekolah swasta. Selanjutnya, jumlah penerima KJP pada 2015
mengalami penurunan menjadi 561.408 siswa yang terdiri dari 328.183 atau 58,3 persen
siswa sekolah negeri, dan 233.225 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta. Kemudian,
jumlah penerima KJP tahap pertama tahun 2016 mencapai 531.007 siswa, dengan rincian
sebanyak 310.118 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri serta 220.889 atau 41,7 persen
siswa sekolah swasta.
Mulai tahun ajaran 2014/2015, seluruh sekolah negeri di Jakarta menampung siswa
berkebutuhan khusus yang selama ini kesulitan memnperoleh pendidikan. Pemprov DKI
Jakarta tidak lagi membedakan anak didik berdasarkan kondisi fisik dan mental. Provinsi
DKI Jakarta terus mengembangkan pendidikan (Inklusif). Yakni pendidikan yang tidak
membedakan anak berdasar kondisi fisik dan mental. Sampai Sejauh ini persentase sekolah
yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus ada sebesar 2.120 sekolah dari
374 sekolah pada tahun 2013.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-44
Tabel 2.20 Jumlah Sekolah Yang Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Provinsi DKIJakarta Tahun 2013-2017
No Indikator Tahun2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jumlah sekolah yang sudah menerima peserta
didik berkebutuhan khusus374 376 372 2.120 2.120
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga terdiri atas lembaga kursus, lembaga
pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta
satuan pendidikan yang sejenis. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan
pendidikan pendidikan luar sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga
masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah,
dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan
program kursus dan pelatihan adalah jenis keterampilan yang di selenggarakan satuan
pendidikan PNF dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan, dalam setiap lembaga kursus
dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.
Untuk dapat menstandarkan pelayanan Lembaga kursus dan pelatihan, maka dilaksanakan
akreditasi, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-
PNF). Akreditasi lembaga kursus dan pelatihan adalah kegiatan penilaian kelayakan
berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai kelayakan tersebut disusun
instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk
memperoleh data secara obyektif.
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan satuan beserta program PNF berdasarkan
atas kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen
akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan
melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yang
mencakup 8 (delapan) standar, yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3)
Standar Proses; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan
Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian
Pendidikan.
Tabel 2.21 Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017
No Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi per tahun 52 5 16 45 10 52
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-45
Sebanyak 128 Lembaga Kursus dan Pelatihan di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu
2012 hingga 2017 telah diakreditasi.
2.1.5.2 Kesehatan
Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh
pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan
dasar, setiap individu bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan
orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan
kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.
Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan
dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan
pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi
kebutuhannya di bidang kesehatansehingga pelaksanaannya melalui Standar Pelayanan
Minimal (SPM). SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Kementerian Kesehatan melalui
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan, yang
memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota,
mengatur bahwa pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan
dan kinerja Pemerintah Daerah.
SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan
pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat
dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang
kesehatan. Capain SPM kesehatan di Provinsi DKI Jakarta digambarkan melalui tabel
berikut.Tabel 2.22 Persentase Capain SPM kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016
No. IndikatorTahun
2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95,22 96,992 Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani87,78 91,01
3 Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan
96,16 97,27
4 Cakupan Pelayanan Nifas 94,90 94,635 Cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani70,15 76,16
6 Cakupan kunjungan bayi 97,08 98,037 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)100,00 99,63
8 Cakupan pelayanan anak balita 86,78 91,01
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-46
No. IndikatorTahun
2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6)9 Cakupan Baduta Gakin dapat
makanan Pendamping ASI (MPASI)51,67 42,29
10 Cakupan balita gizi buruk mendapatperawatan
100,00 100,00
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswaSD dan setingkat
83,03 94,99
12 Cakupan peserta KB aktif 77,45 77,8413.a Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per
100.000 penduduk < 15 th2,17 2,27
13.b Penemuan Penderita PneumoniaBalita
92,12 103,17
13.c Penemuan pasien baru TB BTA Positif 80,81 91,7413.d Penderita DBD yang ditangani 100,00 100,0013.e Penemuan Penderita Diare 96,12 112,2614 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
pasien keluarga miskin (Gakin) /masyarakat miskin
196,90 224,03
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin
100,00 40,28
16 Cakupan pelayanan gawat daruratLevel 1 yang harus diberikan saranakesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
100,00 100,00
17 Cakupan Kelurahan mengalami KLByang dilakukan penyelidikanepidemiologi < 24 jam
100,00 100,00
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 92,88 98,50Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Dalam aspek kesehatan masyarakat, upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan
salah satunya yaitu menjadikan seluruh kelurahan sebagai kelurahan ODF. ODF (Open
Defecation Free) merupakan kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air
besar sembarangan. Kelurahan ODF adalah Kelurahan yang 100 persen masyarakatnya
telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait
Pilar 1 dari 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui
pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. STBM menjadi acuan nasional untuk
program sanitasi berbasis masyarakat sejak lahirnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis masyarakat. Pilar
STBM meliputi: (1) Tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan; (2) Mencuci tangan pakai
sabun; (3) Mengelola air minum dan makanan yang aman; (4) Mengelola sampah dengan
benar; dan (5) Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
Di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2017 sebanyak 4 Kelurahan telah mendeklarasikan
sebagai Kelurahan ODF. Pada tahun-tahun selanjutnya, seluruh Kelurahan diharpkan dapat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-47
menjadi Kelurahan ODF, kemudian dapat meningkatkan statusnya menjadi Kelurahan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
2.1.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta
karya dan tata ruang, serta sumber daya air. Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu
proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara
keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal tersebut mengindikasikan kualitas
jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik di DKI Jakarta mengalami penurunan. Pada tahun 2013 proporsi panjang
jaringan jalan dengan kondisi baik sebesar 99,92 persen dari total panjang jalan
keseluruhan, kemudian mengalami penurunan menjadi 96,96 persen di tahun 2014, 97,56%
di tahun 2015, dan kemudian menjadi 98,28 persen di tahun 2016, sebagaimana
digambarkan pada gambar berikut.
Gambar 2.26 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta
Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, 2018
Capaian kinerja bina marga lainnya yaitu persentase panjang jalan yang memiliki trotoar.
Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar di DKI Jakarta selama tahun 2012 hingga
tahun 2016 masih berada dibawah 10 persen. Pada tahun 2012hingga 2015 tercatat 7,91
persen jalan di Jakarta yang memiliki trotoar. Persentase ini kemudian mengalami
peningkatan menjadi 8,61 persen di tahun 2016. Dalam perspektif kedepan, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatan persentase panjang jalan yang memiliki trotar dalam
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-48
konteks memberikan pelayanan pada pengguna jalan, khususnya pejalan kaki dan
masyarakat berkebutuhan khusus. Berikut cecara rinci perkembangan persentase panjang
jalan yang memiiliki trotoar selama kurun waktu 2012 hingga 2016
Tabel 2.23 Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Panjang jalan yang
memiliki trotoar (km)540.336,86 540.336,86 540.336,86 540.336,86 588.311,76
2. Panjang seluruh jalan (km)selain jalan tol
6.833.961 6.752.482 6.834.022 6.834.022 5.834.022
3. Persentase panjang jalanyang memiliki trotoar
7,91 8,00 7,91 7,91 8,61
Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018
Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam lingkup cipta karya dan tata
ruang, bahwa perencanaan tata ruang di DKI Jakarta diwujudkan melalui Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi
(PZ). Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana di DKI Jakarta berdasarkan
data tahun 2007 adalah sebesar 43%. Untuk mewujudkan tertib tata ruang dan konsistensi
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, maka diperlukan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan ruang antara lain diwujudkan melalui perizinan dan pengenaan
sanksi atau penindakan terhadap pelanggaran bangunan. Adapun penindakan terhadap
pelanggaran bangunan terdiri atas: penerbitan Surat Peringatan (SP), pelaksanaan segel,
penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB), dan penindakan/pembongkaran paksa bangunan
yang melanggar. Persentase pelaksanaan segel dibandingkan dengan jumlah Surat
Peringatan (SP) yang diterbitkan mengalami kecenderungan meningkat. Tahapan
penindakan terhadap pelanggaran bangunan gedung setelah pelaksanaan segel adalah
penerbitan SPB dan pelaksanaan bongkar paksa. Perbandingan pelaksanaan bongkar
paksa terhadap jumlah SPB yang diterbitkan jauh lebih rendah dari pada persentase
pelaksanaan segel dan penerbitan SP. Penjelasan secara numerik dapat dilihat pada tabel
dibawah ini
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016
No Indikator Tahun2015 2016 2017 2018
(1) (2) (4) (5) (6)1. Jumlah IMB yang diterbitkan 11.746 11.450 9.324 11.2042. Jumlah Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan 3.512 4.1363. Jumlah Pelaksanaan Segel 3.233 3.9804. Jumlah Surat Perintah Bongkar (SPB) yang
diterbitkan2.932 3.696
5. Jumlah Pelaksanaan Bongkar 986 1.178% Segel/SP 92% 96%
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-49
% Bongkar/SPB 34% 32%Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, 2018
Lingkup kinerja cipta karya, juga meliputi kinerja pembangunan dan perawatan gedung
pemda. Secara keseluruhan telah dibangun/direhab 74 gedung pemda, telah
dipelihara/dilakkukan perbaikan 40 gedung pemda. Data jumlah pembangunan dan
pemeliharaan gedung pemda tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.25 Data pembangunan gedung pemda oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda ProvinsiDKI Jakarta 2013-2016
No Indikator Tahun2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Jumlah Pembangunan/ Rehab (Gedung Pemda) 9 28 26 112. Jumlah Pemeliharaan/ Perbaikan (Gedung Pemda) 12 6 10 12
Sumber : Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, 2018
Secara keseluruhan telah dibangun/direhab 74 gedung pemda, telah dipelihara/dilakkukan
perbaikan 40 gedung pemda. Kewenangan gedung pemda mengalami perubahan, dari
sebelumnya oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (sampai dengan tahun 2016),
menjadi tugas dan kewenangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (mulai
tahun 2017). Pembangunan gedung pemda yang dilaksanakan tahun 2013 hingga 2016
adalah pembangunan baru dan rehab total. Sedangkan pemeliharaan berupa perbaikan
gedung/rehap sedang dan/atau perbaikan mekanikal elektrikal di gedung pemda yang
menjadi kewenangan SKPD saat itu (Dinas Perumahan dan Gedung Pemda).
Untuk meningkatkan kualitas bangunan gedung pemda diperlukan standar bangunan yang
sesuai fungsi dan layak secara struktur dan mekanikal elektrikal untuk mendukung kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan gedung pemda. Oleh karena itu, untuk program gedung
pemda tahun 2018 hingga 2022 akan didorong untuk sesuai dengan standar bangunan
gedung pemda.
Dalam kinerja tata ruang, total pembebasan lahan RTH hutan tahun 2012 hingga 2016
seluas 15,8 Ha. Total pembebasan lahan RTH taman tahun 2012 hingga 2016 adalah 90,61
Ha. Sedangkan total pembebasan lahan RTH makam tahun 2012 hingga 2016 adalah 8,41
Ha. Pembebasan lahan RTH mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga 55,17 Ha.
Hal ini karena penganggaran tidak lagi dilakukan seara spesifik per lokasi namun menjadi
satu paket sehingga tidak ada kendala apabila ada satu lokasi yang tidak dapat terlaksana.
Tahun sebelumnya penganggaran masih dilakukan kegiatan per lokasi. Berikut rincian
pembebasan lahan RTH baik RTH hutan, RTH taman, dan RTH makam selama kurun waktu
2012 hingga 2016:
Tabel 2.26 Pembebasan Lahan RTH Hutan, RTH Taman, RTH Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun2012-2016
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-50
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Luas lahan untuk RTH hutan yang
dibebaskan (Ha)4,03 4,72 2,4 4,65 0
2. Luas lahan untuk RTH taman yangdibebaskan (Ha)
7,4 7,11 11,86 48,72 15,52
3. Luas lahan untuk RTH makam yangdibebaskan (Ha)
0,0047 2,21 1,89 1,8 2,51
TOTAL 11,43 14,04 16,15 55,17 18,03Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Pembebasan lahan RTH tersebut berkontribusi pada penambahan rasio RTH, dengan
capaian tahunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.27 Persentase Penambahan Ratio RTH Hutan, RTH Taman, dan RTH Makam Provinsi DKIJakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Kondisi awal tahun 2012 luas RTH taman yang dibangun dan kebun bibit adalah 2.127,89
Ha. Pada tahun 2014 luas RTH taman yang dibangun mengalami penurunan dari 4,02 Ha
menjadi 1,17 Ha karena ada beberapa lokasi yang gagal lelang. Pada tahun 2016 tidak
terdapat pembangunan RTH taman dan makam dikarenakan terjadi gagal lelang (proses
pengadaan tidak ada pelaksana yang mampu memenuhi spesifikasi teknis pada saat
pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa).
Tabel 2.28 Pembangunan RTH Taman dan RTH Makam Tahun 2012-2016
No. Uraian Tahun2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Luas RTH taman yang dibangun dan Kebun Bibit
(Ha)2.127,89 4,02 1,17 1,09
2. Luas RTH makam yang dibangun (Ha) 0,96 0,705 0,14 0,13TOTAL 2.128,85 4,725 1,31 1,22
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Jumlah RTH taman yang dipelihara adalah keseluruhan taman, jalur hijau, kebun bibit yang
tanggung jawab pemeliharaannya oleh Dinas Kehutanan, baik merupakan aset Dinas
Kehutanan maupun bukan aset Dinas Kehutanan (aset Perangkat Daerah lain).
Tabel 2.29 Luas RTH Hutan, RTH Taman, dan RTH Makam yang Dipelihara Provinsi DKI JakartaTahun 2012-2016
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Luas lahan untuk RTH hutan yang 240,02 243,19 244,46 244,46 254,26
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Penambahan ratio RTH hutan 0,0062 0,0072 0,0037 0,0071 02. Penambahan ratio RTH taman 0,0113 0,0109 0,0181 0,0745 0,02373. Penambahan ratio RTH makam 0,0000072 0,0034 0,0029 0,0027 0,0038
TOTAL 0,0175 0,0215 0,025 0,0843 0,0275
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-51
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)dipelihara (Ha)
2. Luas RTH taman yang dipelihara(Ha)
736,08 497,22 576,91 567 749,43
3. Jumlah RTH makam yang dipelihara(Ha)
607,10 607,10 607,10 607,10 607,10
TOTAL 1.583,2 1.347,51
1.428,47
1.418,56 1.610,79
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Mengacu pada Tabel 2.30 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan rasio tempat
pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di DKI Jakarta. Pada tahun 2012 rasio
TPS per satuan penduduk tercatat 1.338,46 m3 per 1.000 penduduk, kemudian di tahun
2016 menurun menjadi 1.284,34 m3 per 1.000 penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah daya
tapung TPS yang tidak bertambah sejak tahun 2012 hingga 2016, sementara jumlah
penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.
Tabel 2.30 Rasio TPS per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jumlah daya tampung TPS
(M3)13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000
2. Jumlah penduduk 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.6283. Rasio tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuanpenduduk
1.338,46 1.323,99 1.310,13 1.296,93 1.284,34
Sumber : Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2018
Kinerja sumber daya air dapat dijelaskan bahwa sumber air di DKI Jakarta yaitu 3 persen
berasal dari sumber air baku lokal, berasal dari Kali Krukut (Cilandak) dan Kali
Pesanggrahan, sedangkan 97 persen bersumber dari air baku dari luar Jakarta, berasal dari
Waduk Jatiluhur (81 persen) and Air Curah Olahan dari Tangerang (16 persen). Kapasitas
produksi maksimum perusahaan air bersih di DKI Jakarta yaitu PAM Jaya dan kubikasi air
terjual digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 2.31 Cakupan Pelayanan Air Bersih Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
No. Indikator Tahun2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (5) (6) (7)1. Kapasitas
Produksi AirPotensial(liter/detik)
15.200 15.200 16.200
2. KapasitasProduksi AirEfektif(liter/detik)
14.544 14.959 15.956
3. Produksi (juta 548,19 560,38 594.18 622.91
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-52
m3)4. Kubikasi Air
Terjual (juta m3)320,88 330,50 337.14 341.60 352.01
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018
Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kapasitas produksi efektif pada tahun 2012
sebesar 14.174 liter per detik dengan volume produksi air bersih mencapai 537,10 juta m3.
Tahun 2013, kapasitas produksi air efektif sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar
14.130 liter per detik, dengan volume produksi air bersih yang juga mengalami penurunan
yaitu sebesar 537,02 juta m3. Penurunan tersebut disebabkan masih besarnya volume air
yang bocor (non-revenue water). Kebocoran air berdampak pada penurunan kualitas,
kuantitas dan kontinuitas distribusi air kepada pelanggan yang resmi. Langkah yang sudah
dilakukan untuk mengurangi kebocoran air antara lain: penggantian pipa-pipa air yang
sudah tua, menggantikan water meter yang rusak, serta meningkatkan kemampuan
administrasi dan menindak tegas pelaku pencurian air. Tahun 2014 kapasitas produksi
meningkat menjadi 14.544 liter per detik, dengan volume produksi air bersih yang juga
meningkat menjadi 548,19 m3. Tahun 2015, kapasitas produksi efektif kembali meningkat
sebesar 14.959 liter per detik dengan volume produksi air bersih mencapai 560,38 juta m3.
Tahun 2016, kapasitas produksi air efektif mengalami peningkatan menjadi 16.200 liter per
detik, dengan volume produksi 594,18 m3. Badan Regulator PAM Jaya merilis Jakarta akan
membutuhkan air sekitar 28.000 liter per detik pada tahun 2022.
Pemantauan status mutu air baku sepanjang tahun 2012 hingga 2016 dilakukan terhadap
air sungai, situ/waduk, air tanah, serta perairan laut dan muara Teluk Jakarta dengan
pelaksanaan pemantauan pada tabel berikut:
Tabel 2.32 Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016No. Kegiatan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air
Sungai67 titik 70 titik 80 titik 80 titik 90 titik
2. Jumlah Titik Pemantauan Kualitas AirSitu/Waduk
40 Situ 40 Situ 40 Situ 40 Situ 40 Situ
3. Jumlah Titik Pemantauan Kualitas AirTanah
100 titik 100 titik 150 titik 200 titik 267 titik
4. Jumlah Titik Pemantauan Perairan Lautdan Muara Teluk Jakarta
33 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2018
Pada tahun 2013 dan 2014 hanya dilakukan pemantauan perairan dan muara Teluk Jakarta
pada 43 titik dari 45 titik yang di targetkan karena di Muara rumah pompa Pluit sedang
dilakukan perbaikan sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengambilan sampel.
Berdasarkan hasil pemantauan dilakukan analisis menggunakan metode Indeks Pencemar
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-53
tentang kondisi kualitas air, berikut adalah hasil analisa terhadap kualitas air sungai, air
tanah, air situ/waduk, perairan teluk Jakarta dan muara yang disajikan secara berurutan
Tabel 2.33 Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemaran
No. Status Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Baik 0% 2,0% 0% 0% 0%2. Tercemar Ringan 12,5% 30,0% 2,0% 57,0% 3,0%3. Tercemar Sedang 50,0% 40,0% 70,0% 33,0% 68,0%4. Tercemar Berat 37,5% 28,0 % 28,0% 10,0% 29,0%Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2018
Berdasarkan pemantauan tahun 2012 hingga 2016, kondisi kualitas air situ/waduk di DKI
Jakarta mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat bahwa tahun 2016 status air tercemar
berat mengalami peningkatan. Parameter dominan yang mencemari kualitas air situ/waduk
yaitu Coliform, Fecal Coli, Detergen, Phosphat dan Organik, dimana kondisi situ/waduk saat
ini adalah sebagai tempat buangan air limbah rumah tangga.
Selain pada status mutu air baku, pemantauan juga dilakukan terhadap status mutu air
limbah. Status mutu air limbah yang merupakan tolak ukur pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan air limbah terhadap usaha dan/atau kegiatan di Provinsi DKI
Jakarta, sepanjang tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada
tahun 2012, tingkat pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dari usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan pengujian air limbah ke UPT LLHD Provinsi DKI Jakarta sebesar 85.27 persen.
Tingkat ketaatan ini sedikit menurun pada tahun 2013 menjadi 84.80 persen, hal ini
dikarenakan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 69 tahun 2013 yang
mengatur Baku Mutu Air Limbah (BMAL) bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang terbaru,
terutama untuk kegiatan Rumah Sakit dan Hotel yang mewajibkan perusahaan untuk
memeriksakan kualitas Total Coliform.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan kegiatan pembinaan
dan pengawasan pengelolaan air limbah terhadap usaha dan/atau kegiatan penghasil air
limbah, dan hal ini terlihat dari meningkatnya tingkat ketaatan terhadap Baku Mutu Air
Limbah (BMAL) sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, dari 86,40 persen di tahun 2014
menjadi 90,08 persen di tahun 2016. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memeriksakan
kualitas air limbah sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 juga mengalami peningkatan setiap
tahunnya, dari 873 Perusahaan di tahun 2012 meningkat sampai 1.346 Perusahaan di tahun
2016, yang berarti jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diberikan pembinaan dan
pengawasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat setiap tahunnya. Hal ini
sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-54
Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, Gubernur memiliki tugas dan wewenang
melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Adapun data status mutu air limbah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.34 Data Status Mutu Air Limbah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016No. Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jumlah Sampel Masuk 3795 4046 4573 5252 60512. Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan 873 965 992 1105 13463. Jumlah Sampel Memenuhi BMAL 3236 3431 3951 4725 54514. Persen ketaatan BMAL 85.27% 84.80% 86.40% 89.97% 90.08%Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2018
Tabel 2.35 Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKIJakarta Tahun 2012-2016
No. Uraian Persentase Berdasarkan Index Pencemaran2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Mutu Baik 0% 0% 1% 1% 0%2. Tercemar Ringan 9% 10% 23% 17% 0%3. Tercemar Sedang 26% 32% 44% 39% 40%4. Tercemar Berat 65% 58% 32 % 43% 60%Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2018
Berdasarkan hasil pemantauan dari tahun 2012 hingga 2016, terjadinya pencemaran air
sungai berdasarkan sebagian besar disebabkan oleh limbah domestik (70 persen) dan
kegiatan lain (30 persen). Tahun 2016 kualitas air sungai mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Parameter yang dominan mencemari kualitas air
sungai adalah Coliform, Fecal Coli, Detergen, Phosphat, dan Organik.
Tabel 2.36 Status Mutu Pemantauan Air Tanah Berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKIJakarta Tahun 2012-2016
No. Uraian Persentase Berdasarkan Index Pencemaran2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Mutu Baik 35 % 34% 0% 38% 46%2. Tercemar Ringan 39% 37% 99% 45% 28%3. Tercemar Sedang 14 % 17% 1% 15% 24%4. Tercemar Berat 12 % 12% 0% 3% 2%
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2018
Pengambilan sampel air tanah dilakukan tersebar pada seluruh wilayah Kota Administrasi,
hal ini untuk mengetahui kondisi air tanah dangkal yang digunakan oleh warga DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2012 s.d 2016, kondisi air tanah di DKI Jakarta
sebagian besar masih dalam kondisi baik, berdasarkan hasil pemantauan dari tahun 2012-
2016 mengalami trend peningkatan kualitas.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-55
Tabel 2.37 Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta berdasarkan Indeks PencemaranProvinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015
No. Mutu Air Presentase Indeks Pencemaran2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Baik 0 0 0 42. Tercemar Ringan 0 0 0 613. Tercemar Sedang 26,1 17,4 17,4 354. Tercemar Berat 73,9 82,6 82,6 0
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2018
Berdasarkan tabel diatas kualitas perairan mengalami peningkatan pada tahun 2016 kondisi
perairan Teluk Jakarta berdasarkan hasil pemantauan tahun 2016 terjadi peningkatan, hal
ini dapat dilihat bahwa kondisi status mutu air tercemar berat telah berkurang dan meningkat
menjadi status mutu air tercemar ringan dan sedang.
Sedangkan kondisi status mutu muara Teluk Jakarta berdasarkan tabel di bawah mengalami
penurunan kualitas, pada Tahun 2016 status mutu dengan kategori tercemar berat
mengalami peningkatan dari 60 persen pada tahun 2015 menjadi 63.6 persen pada tahun
2016.
Tabel 2.38 Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemaran ProvinsiDKI Jakarta Tahun 2012-2015
No. Mutu AirPresentase Indeks Pencemar
2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Baik 0 0 0 0
2. Tercemar Ringan 25 0 0 9,13. Tercemar Sedang 25 40 40 27,34. Tercemar Berat 50 60 60 63,6
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2018
2.1.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bawah persentase luas permukiman yang
tertata di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Pada
tahun 2012 tercatat sebesar 0,57 persen menjadi 0,14 persen pada tahun 2015. Sehingga
dalam perspektif kedepan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu menitikberatkan
penyelesaian persoalan penataan permukiman.
Tabel 2.39 Luas Permukiman yang Tertata di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-56
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Luas area permukiman tertata (ha)
(Perhitungan SIPPT Perumahan &Apartemen)
175,07 950,91 128,87 39,48
2. Luas area permukiman keseluruhan(ha) (Sumber: Zona Kuning RDTR)
30.594,00 30.594,00 28.911,00 28.911,00
3. Persentase Luas permukiman yangtertata
0,57 3,11 0,45 0,14
Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga di DKI Jakarta terus mengalami tren
yang meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2012, Rasio Rumah Layak Huni di DKI
Jakarta berada pada angka 90,41 persen. Kemudian persentase rasio tersebut terus
meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi 90,55 persen.
Tabel 2.40 Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta Tahun2012-2015
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Jumlah Rumah Layak Huni
(Rumah Tangga)2.329.410 2.356.428 2.384.256 2.407.864
2. Jumlah Rumah Tangga 2.576.518 2.604.752 2.632.338 2.659.2053. Rasio Rumah Layak Huni 90,41% 90,47% 90,58% 90,55%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2018
2.1.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan
masyarakat, setiap anggota masyarakat berhak atas rasa aman. Secara umum, keamanan
diartikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma–norma
yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban merupakan keadaan
yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Sementara
ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma.
Selain keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketrentraman dan ketertiban.
Ketentraman dapat diartikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat
karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma.
Tabel 2.41 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Provinsi DKIJakarta Tahun 2012-2016
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 76 276 403 332 6212. Jumlah pelanggaran K3 179 664 689 371 6233. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 42,46% 41,57% 58,49% 89,49% 99,68%Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2018
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-57
Dalam hal ketertiban umum, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menegakan
peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Apabila dipandang perlu, Polri akan
membantu pemerintah daerah. Sedangkan Polri menegakan semua peraturan perundang-
undangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam
penegakan peraturan daerah, tidak jarang terjadi pelanggaran, sebagaimana digambarkan
pada tabel di atas
Untuk cakupan penegakan perda di DKI Jakarta selama tahun 2012 hingga tahun 2016
menunjukkan angka yang berfluktuasi, yakni 42,46 persen pada tahun 2012 menjadi 41,57
persen di tahun 2013. Memasuki tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 58,49 persen
kemudian meningkat menjadi 89,49 persen di tahun 2015, dan meningkat kembali di tahun
2016 menjadi 99,68 persen. Jika dilihat dari jumlah pelanggaran Perda terbanyak yang tidak
terselesaikan berada di tahun 2013, dengan jumlah pelanggaran sebesar 664 kasus dan
hanya 276 kasus yang terselesaikan.
Dalam hal penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok
tersebut adalah Polisi Pamong Praja. Cakupan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per
10.000 penduduk mengalami tren penurunan selama tahun 2012 hingga tahun 2016
digambarkan pada tabel berikut.
Tabel 2.42 Cakupan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 pendudukA Jumlah polisi
pamong praja4.353 4.100 4.091 3.452 3.303
B Jumlah penduduk 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628C Rasio jumlah Polisi
Pamong Praja per10.000 penduduk
4,41 4,11 4,06 3,39 3,21
2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (%)a Jumlah linmas 22.909 22.906 19.795 18.074 18.230b Jumlah penduduk 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628c Jumlah Linmas per
Jumlah 10.000Penduduk
23,23 22,98 19,65 17,76 17,74
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2018
Pada tahun 2012 tercatat terdapat 4,41 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk,
menurun menjadi 3,21 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk pada tahun 2016.
Sementara itu, jumlah linmas per 10.000 penduduk di DKI Jakarta selama tahun 2012
hingga tahun 2016 mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2012 tercatat 23,23 per
10.000 penduduk, sementara pada tahun 2016 tercatat 17,74 per 10.000 penduduk. Hal ini
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-58
dipengaruhi adanya tren penurunan jumlah linmas di tahun 2013 hingga tahun 2016 disertai
dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun yang sama.
Dalam hal penanggulangan bencana kebakaran, kejadian kebakaran pada umumnya terjadi
di lokasi dengan tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi. Korelasi antara bangunan gedung,
tingkat aktivitas kawasan serta kondisi kawasan seperti kawasan permukiman kumuh,
permukiman liar hingga kawasan industri yang kurang tertata, memicu tingginya tingkat
kerawanan kebakaran di wilayah perkotaan. Penanganan bencana kebakaran meliputi
kegiatan pencegahan, kesiapsiagan, tanggap darurat, hingga pemulihan dimana
memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak yang harus segera ditindaklanjuti.
Dalam upaya penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan menyiapkan sejumlah personel pemadam kebakaran dan
hidran yang tersebar di seluruh wilayah, dengan gambaran sebagai berikut:
Gambar 2.27 Jumlah Personel Pemadam Kebakaran dan Jumlah Hidran Kebakaran Provinsi DKIJakarta Tahun 2017
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Sementara itu, banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.43 Jumlah Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jakarta Pusat 137 134 181 141 1882. Jakarta Utara 162 184 248 257 2653. Jakarta Barat 262 283 370 283 3254. Jakarta Selatan 224 232 374 241 316
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-59
5. Jakarta Timur 211 258 388 246 3606. Jumlah Kejadian Kebakaran 996 1.091 1.561 1.168 1.454Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2018
Dalam upaya menjaga kualitas peralatan dan sarana prasarana pencegahan dan
penanggulangan kebakaran, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
melalukan pengujian mutu yang secara teknis dilakukan oleh Pusdiklat Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan. Peralatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian
mutu yaitu meliputi, pengujian alat pemadam api, pengujian foam liquid, pengujian pintu
tahan api, pengujian rolling door, pengujian fire stopping, pengujian pengendali asap atau
api, pengujian pompa portable, pengujian mobil pemadam, pengujian selang kebakaran,
pengujian helm kebakaran, pengujian baju tahan panas, pengujian sepatu keselamatan
kebakaran, pengujian kepala pemercik, pengujian brankas, pengujian komponen hidran, dan
pengujian mulut pipa.
2.1.5.6 Sosial
Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan
karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara
memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi
atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau
menguntungkan.Tabel 2.44 Penanganan PMKS di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jumlah PMKS 38.732 38.732 38.732 38.732 38.7322. Jumlah PMKS yang diberikan
bantuan12.513 16.400 19.741 18.585 19.854
3. PMKS yg memperoleh bantuan sosial 32,31% 42,34% 50,97% 47,98% 51,26%4. Jumlah PMKS yang tertangani 9.692 12.287 15.113 11.650 14.8085. Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial25,02% 31,72% 39,02% 30,08% 38,23%
Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2018
Secara umum, jumlah PMKS yang tertangani mengalami peningkatan. Pada tahun 2012
tercatat sebanyak 9.692 orang, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 15.113
orang, memasuki tahun 2015 menurun menjadi 11.650 dan kemudian meningkat kembali di
tahun 2016 menjadi 14.808 PMKS. Upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-60
Provinsi DKI Jakarta antara lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana
rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi lansia, peningkatan kualitas
SDM keluarga miskin dan pembinaan mental bagi PMKS. Lebih lanjut dapat dilihat dalam
tabel di atas
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijabarkan
bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga
dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin
seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani
risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya
yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Muara dari
penyelenggaraan kesejahteraan social yaitu perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat dapat hidup mandiri. Berikut gambaran fakir miskin yang dapat mandiri di
Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 2013 hingga 2017:
Tabel 2.45 Jumlah Keluarga Miskin yang mandiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
No. Uraian Tahun2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jumlah Keluarga Miskin yang
mandiri15.004 21.224 26.644 26.644 26.644
Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2018
Mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut membuka kesempatan yang luas kepada
masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemanusiaan.
Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan
kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat menjadi
relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Tenaga kesejahteraan sosial
merupakan seseorang yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah
maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Berikut
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-61
gambaran jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017.
Gambar 2.28 Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2018
Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 hingga 2016 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 7.640 orang pada tahun 2013
Untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan social, diperlukan sarana sosial yang
meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan sarana sejenis
lainnya. Secara umum, tren jumlah sarana sosial di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga
tahun 2016 mengalami pengurangan jumlah. Tahun 2012 merupakan tahun dengan sarana
sosial terbanyak yaitu 606 sarana sosial. Memasuki tahun 2013 jumlahnya menurun menjadi
537, hingga tahun 2016 kembali mengalami pengurangan menjadi 427 sarana sosial.
Pengurangan tersebut sebagian besar dikarenakan penggabungan beberapa sarana sosial
sejenis. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.29 Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-62
Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2018
2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.6.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi
daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada
didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan
daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan
ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator
pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat
konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah
tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan
kemampuan ekonomi daerah. Adapun rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
Provinsi DKI Jakarta pada periode 2011-2018 menunjukan tren yang meningkat.
Gambar 2.30 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2019
Salah satu komponen pengeluaran Rumah Tangga adalah pengeluaran Rumah Tangga non
makanan. Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana kecenderungan masyarakat untuk
membelanjakan pendapatannya selain makanan. Masyarakat DKI Jakarta sendiri dalam
periode 2011-2018 menunjukkan kecenderungan peningkatan konsumsi non makanan.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-63
Gambar 2.31 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan per Bulan di Provinsi DKI JakartaTahun 2011-2018
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2019
Keterbukaan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari indikator berupa rasio dari
jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB suatu daerah tersebut. Untuk Provinsi DKI Jakarta
sendiri, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB DKI Jakarta terus mengalami tren yang
menurun dari tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012, rasio ekspor dan impor terhadap
PDRB adalah sebesar 1,08. Rasio ini kemudian terus menurun hingga tahun 2016 menjadi
0,75. Hal ini kemudian aktivitas menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di DKI Jakarta
sedang mengalami penurunan. Sebab dari terjadinya hal ini adalah karena ekonomi global
yang sedang dalam kondisi lesu, sehingga berdampak pada aktivitas perdagangan
internasional DKI Jakarta. Penjelasan lebih lengkap dalam bentuk angka dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.46 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
No. Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jumlah ekspor
barang dan jasa224.117.319 228.551.621 230.043.956 227.742.951 226.783.183
2. Jumlah imporbarang dan jasa
795.573.959 804.219.550 801.138.804 710.306.166 705.091.658
3. Net Ekspor AntarDaerah
304.294.418 291.097.601 291.798.551 219.352.389 231.965.193
4. PDRB 1.222.527.925 1.296.694.573 1.373.389.129 1.454.345.823 1.539.376.6545. Rasio Ekspor +
Impor terhadap DRB1,08 1,02 0,96 0,79 0,75
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-64
2.1.6.2 Fokus Wilayah/Infrastruktur
Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas
ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap
ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.
Salah satu perangkat yang memudahkan masyarakat DKI Jakarta untuk melakukan
komunikasi adalah telepon rumah dan telepon seluler (HP). Tren persentase rumah tangga
yang memiliki telepon rumah di DKI Jakarta terus menurun dari 21,64% pada tahun 2012
menjadi 14,58% pada tahun 2017. Hal dimungkinkan dengan semakin banyaknya pengguna
telepon seluler dan meninggalkan telepon rumah.
Gambar 2.32 Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017
Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia diolah, 2017
Ketersediaan daya listrik di Jakarta sudah melebihi dibandingkan dengan yang dibutuhkan
oleh masyarakat sejak tahun 2012. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan listrik di DKI Jakarta
sudah mencapai 106,93%. Sementara itu, persentase rumah tangga yang menggunakan
listrik di DKI Jakarta tercatat mencapai 99,90% pada tahun 2017.
Tabel 2.47 Ketersediaan dan Penggunaan Listrik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
No. Indikator Tahun
2014 2015 2016 2017(1) (2) (5) (6) (7) (8)1. Rasio ketersediaan daya
listrik107,08
%107,05
%106,93
%2. Persentase rumah tangga
yang menggunakan listrik99,94% 99,80% 99,53% 99,90%
Sumber: Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 2017
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-65
Sebagai kota perdagangan dan jasa, DKI Jakarta memiliki berbagai fasilitas penunjang yang
menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, serta bagi para wisatawan baik domestik
maupun mancanegara untuk berkunjung ke DKI Jakarta, adapun fasilitas tersebut secara
rinci dapat dilihat pada tabel 2.52 dan 2.54.
Tabel 2.48 Jumlah Usaha Restoran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
No UraianTahun
2012 2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Usaha Restoran Golongan tertinggi 1.656 1.668 1.678 1.893 3.0902. Usaha Restoran Golongan menengah 1.841 1.852 1.860 2.009 2.1373. Usaha Restoran Golongan terendah 108 122 141 189 1574. Jumlah Seluruh Usaha Restoran
(penjumlahan a+b+c)3.605 3.642 3.679 4.091 5.384
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2017
Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti
tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan. Iklim investasi juga
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara
lain faktor keamanan dan ketertiban suatu wilayah dan kemudahan proses perijinan.
Angka kriminalitas selama periode 2012-2013 menunjukkan capaian yang fluktuatif, pada
tahun 2012sebesar 22,90 di tahun 2012, namun mengalami peningkatan di tahun 2013
menjadi 23,33 dan kemudian menurun kembali di tahun 2014 menjadi 20,80. Secara umum
kondisi tersebut relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas sosial masyarakat maupun
kegiatan investasi. Meskipun demikian, tetap diperlukan adanya upaya untuk menekan
meningkatnya angka kriminalitas, melalui pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungannya.
Deskripsi secara numerik angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.49 Angka Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2014
No. Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018(1) (2)1. Total Jumlah Tindak
Kriminal Selama 1 Tahun20.958 8.898
2. Jumlah Penduduk 10.075.3103. Angka Kriminalitas 20,80
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
II-66
Tabel 2.50 Fasilitas Perdagangan dan Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2018
Indikator
2015 2016 2017 2018
JumlahHotel
JumlahKamar
JumlahTempatTidur
JumlahHotel
JumlahKamar
JumlahTempatTidur
JumlahHotel
JumlahKamar
JumlahTempatTidur
JumlahHotel
JumlahKamar
JumlahTempa
tTidur
(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)Hotel Bintang 228 39.011 53.999 232 39.806 55.293 NA NA NA 326 46.899 60.849AkomodasiNon-Bintang
219 8.383 11.731 205 8.298 10.991 NA NA NA 442 10.986 14.189
Jumlah 447 47.394 65.703 437 48.104 76.284 NA NA NA 768 57.885 75.038Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2019
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
VII-67
Kemudahan Prosedur dan tata cara memperoleh perijinan atau pengurusan ijin untuk
berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi di DKI
Jakarta. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan untuk beberapa jenis
ijin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah < 7 hari, terkecuali Ijin
untuk mendirikan bangunan.
Dalam perspektif kedepan, pelayanan perijinan ini akan terus disempunakan dan diperbaiki
sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan serta pada akhirnya akan
memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi di Jakarta. Penjelasan lebih
lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.51 Lama Proses Perijinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
No. UraianLama
Mengurus(hari)
JumlahPersyaratan(dokumen)
Biaya resmi(rata-rata maksimum
Rupiah)(1) (2) (3) (4) (5)1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 1 7 02. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1 7 03. Ijin Usaha Industri (IUI) 7 18 04. Tanda Daftar Industri (TDI) 7 14 05. Ijin Mendirikan Bangunan 42 20 Rp 0,- untuk bangunan
baru dengan luas kurangdari 100m2
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, 2018
2.1.6.3 Fokus Sumber Daya Manusia
Dari sisi kualitas tenaga kerja, Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di DKI Jakarta
rasionya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012. Pada tahun 2012 terdapat seorang
lulusan perguruan tinggi yang bekerja dari 12 orang penduduk. Sementara itu pada 2016 sudah
jauh mengalami perbaikan, dalam 9 penduduk DKI Jakarta terdapat satu orang yang memiliki
ijazah perguruan tinggi.
Tabel 2.52 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan
No Indikator Tahun2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Jumlah lulusan S1/S2/S3 777.380 795.473 920.552 1.099.571 1.131.8292. Jumlah penduduk 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.6283. Rasio Lulusan S1/S2/S3 1:12,78 1:12,53 1:10,94 1:9,26 1:9,08Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah
merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah
berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator
demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan
semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-68
penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio
menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai
penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.
Sejak tahun 2012 hingga 2016, angka rasio ketergantungan di DKI Jakarta mengalami
peningkatan. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan yang berada di bawah
50. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non
produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill,
profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah
yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Secara lengkap dapat dilihat pada
grafik di bawah ini.
Gambar 2.33 Rasio Ketergantungan (Dependancy Ratio) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan dan RealisasiRPJMD
Proses evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dilakukan secara
triwulan sepanjang tahun 2019. Pada bagian ini penyajian evaluasi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian
yakni penyajian evaluasi realisasi indikator sasaran RPJMD Tahun 2019 berdasarkan Misi
Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yang tertera dalam RKPD 2019, penyajian evaluasi
prioritas pembangunan daerah Triwulan IV Tahun 2019 berdasarkan penjabaran Panca Upaya
Utama Pembangunan Jakarta dan penyajian evaluasi kinerja perangkat daerah Triwulan IV
Tahun 2019 berdasarkan realisasi indikator kinerja outcome, input dan output.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-69
2.2.1 Evaluasi Realisasi Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2019-
Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017 – 2022 adalah sebagai
berikut :
“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan
keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”
Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan
daerah, selanjutnya progres pencapaian kinerja dari masing-masing misi disampaikan sebagai
berikut :
Misi Pertama : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan
memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang
melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
Dalam upaya mewujudkan Misi 1, telah ditetapkan dua tujuan beserta masing-masing sasaran
dan indikatornya sebagai bentuk operasionalisasi dalam mewujudkan Misi 1. Untuk mengetahui
hasil evaluasi progres pencapaian kinerja Misi 1 berdasarkan realisasi indikator sasaran Tahun
2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.53 Evaluasi Kinerja Misi 1 RPJMD 2017-2022 Berdasarkan Realisasi Sasaran dan
Program Tahun 2019
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN2019
REALISASITAHUN2019
%REALISASI
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN KOTA AMAN, TERTIB DAN INKLUSIF
Sasaran 1 : Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman Dan BebasKonflik Sosial
Indeks PotensiKerawanan Sosial
24,95 16,25 100%Sangattinggi
Dinas Sosial
Sasaran 2 : Terwujudnya Pembangunan Kota yang Setara Gender serta RamahPerempuan dan Anak
Indeks 95.59 94.70 99.07% Sangat Dinas
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-70
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN2019
REALISASITAHUN2019
%REALISASI
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
PembangunanGender
tinggi Pemberdayaan,
Perlindungan
Anak Dan
Pengendalian
Penduduk
Sasaran 3 : Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana
Indekskesiapsiagaanpelayanankebencanaan daerah
6.08 6.16 101.32%Sangattinggi
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
TUJUAN 2 : MEWUJUDKAN MANUSIA SEHAT, CERDAS DAN BERDAYA
Sasaran 1 : Terjaminnya Akses Dan Layanan Pendidikan Kesehatan Dan PeningkatanKeberdayaan Yang Berkualitas Bagi Semua
IndeksPembangunanManusia
80.40 80.76 100.45%Sangattinggi
Dinas
Pendidikan,
Dinas Kesehatan,
Dinas
Perpustakaan
dan Arsip, Dinas
Pemuda dan
Olahraga
Sasaran 2 : Terwujudnya Keluarga Sejahtera
Total Fertility Rate(per 1.000penduduk)
2.15 2.20 97.73%Sangattinggi
Dinas Kesehatan
Sumber : SI RPJMD
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-71
Misi Kedua : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui
terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya
keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis,
serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
Dalam upaya mewujudkan Misi 2, telah ditetapkan tujuh tujuan beserta masing-masing sasaran
dan indikatornya sebagai bentuk operasionalisasi dalam mewujudkan Misi 2. Untuk mengetahui
hasil evaluasi progres pencapaian kinerja Misi 2 berdasarkan realisasi indikator sasaran Tahun
2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.54 Evaluasi Kinerja Misi 2 RPJMD 2017-2022 Berdasarkan Realisasi Sasaran dan
Program Tahun 2019
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN 2019
REALISASITAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA
Sasaran 1 : Berkurangnya tingkat pengangguran
TingkatPengangguranTerbuka
5.10 5.13 99.42%Sangattinggi
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
TUJUAN 2 : MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN YANG KREATIF DAN PRODUKTIF
Sasaran 1 : Meningkatnya kewirausahaan baru
Jumlahpeningkatanpelakukewirausahaan
46,554 28,848 61.97% Rendah Dinas
Perindustrian
dan energi,
Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil
dan
Menengah,
Serta
Perdagangan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-72
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN 2019
REALISASITAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
TUJUAN 3 : MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN YANG TERJANGKAU, MEMADAI,BERKUALITAS, DAN BERKELANJUTAN
Sasaran 1 : Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya sertaterjangkau bagi masyarakat
Indeks ketahananpangan
Ketersediaan
100%,Skor
Pola Pangan
Harapan
(PPH) skor 82
Ketersediaa
n
100%,Skor
Pola
Pangan
Harapan
(PPH) skor
86,7
100.00% Sangattinggi
Dinas
Ketahanan
Pangan,
Kelautan dan
Pertanian
TUJUAN 4 : MENDORONG TERCIPTANYA KEADILAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT
Sasaran 1 : Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat
TingkatKemiskinan
3.38 3.42 98.83% Sangattinggi
Dinas Sosial
TUJUAN 5 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL,MODERN, DAN TERINTEGRASI SERTA MAMPU MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAHPERKOTAAN
Sasaran 1 : Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir danabrasi
Jumlah titikgenangan banjir
7 5 140% Sangattinggi
Dinas Sumber
Daya Air
Sasaran 2 : Meningkatnya akses sanitasi layak
Cakupanpelayanan air
63.65 63.16 99.23% Sangattinggi
Dinas Sumber
Daya Air
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-73
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN 2019
REALISASITAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
bersih
Cakupanpelayanan airlimbah
17.04 16.73 98.18% Sangattinggi
Dinas Sumber
Daya Air
Persentasepenurunanvolume sampahdi kota
17 12.4 72.94% Sedang Dinas
Lingkungan
Hidup
Sasaran 3 : Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai,modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta
Jumlah titikmacet
116 116 100.00% Sangattinggi
Dinas
Perhubungan,
Dinas Bina
Marga
Persentaseperjalananpendudukmenggunakansaranakendaraanbermotor umum(PublictransportationModal Share)
15 22 21.17 Sangatrendah
Dinas
Perhubungan,
Dinas Bina
Marga
Sasaran 4 : Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handaldan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota
Persentasepenyediaan
0.6 0.6261 100.00% Sangattinggi
Dinas
Perindustrian
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-74
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN 2019
REALISASITAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
energi danketenagalistrikanyangberkelanjutan
dan Energi
Sasaran 5 : Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisanmasyarakat
Jumlah backloghunian
293,290 294,756 99.50% Sangattinggi
Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Kota
TUJUAN 6 : MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI DKI JAKARTA
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan investasi
Realisasi NilaiInvestasi
100.20 123.90 123.65% Sangattinggi
Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
TUJUAN 7 : MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG KOTA YANG TERPADU DANBERKELANJUTAN
Sasaran 1 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
Persentasepenurunanpemanfaatanruang yang tidaksesuai dengan
41 29 100.00% Sangattinggi
Dinas Cipta
Karya Tata
Ruang dan
Pertanahan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-75
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN 2019
REALISASITAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
rencana
Sumber : SI RPJMD
Misi Ketiga : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi,
melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif,
meritokratis dan berintegritas;
Dalam upaya mewujudkan Misi 3, telah ditetapkan dua tujuan beserta masing-masing sasaran
dan indikatornya sebagai bentuk operasionalisasi dalam mewujudkan Misi 3. Untuk mengetahui
hasil evaluasi progres pencapaian kinerja Misi 3 berdasarkan realisasi indikator sasaran Tahun
2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.55 Evaluasi Kinerja Misi 3 RPJMD 2017-2022 Berdasarkan Realisasi Sasaran dan
Program Tahun 2019
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN2019
REALISASITAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
TUJUAN 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN INTEGRITAS APARATUR DALAMMEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANAGAN DAERAH YANGAKUNTABEL DAN TRANSPARAN
Sasaran 1 : Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur
Indeksprofesionalitas ASN
89,95 73 81,15% Tinggi Badan
Kepegawaian
Daerah, Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-76
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN2019
REALISASITAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
Persentase saranadan prasaranaaparatur yang sesuaistandar
54 55 100% Sangattinggi
Badan
Kepegawaian
Daerah, Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
TUJUAN 2 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DAERAHYANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparandan akuntabel
Nilai / Predikat AKIP A BB
(73,84)
92.30% Sangattinggi
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Indeks KepuasanMasyarakat
83.00 84.41 100.00% Sangattinggi
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil, Kabupaten
Administrasi
Kep. Seribu,
Kota
Administrasi
Jakarta Timur,
Kota
Administrasi
Jakarta Selatan,
Kota
Administrasi
Jakarta Utara,
Kota
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-77
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN2019
REALISASITAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
Administrasi
Jakarta Pusat,
Kota
Administrasi
Jakarta Barat
Skor EKPPD3.150 3.1712 100.00%
Sangattinggi
Opini LaporanKeuangan Daerah
WTP WTP 100.00% Sangattinggi
Badan
Pengelolaan
Aset Daerah,
Badan Pajak
dan Retribusi
Daerah, Badan
Pengelolaan
keuangan
Daerah, Badan
Pelayanan
Barang dan
Jasa,
Inspektorat
PersentasePerangkat daerahyang telahmenggunakan sandidalam komunkasiPerangkat Daerah
20.00 80.4 100.00% Sangattinggi
Dinas
Komunikasi dan
Informasi
Sasaran 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan,akuntabel
Indeks Reformasi 73.00 70.92 97.15% Sangat Biro Hukum,
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-78
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN2019
REALISASITAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
Birokrasi tinggi Biro Organisasi
dan Reformasi
Birokrasi
Sasaran 3 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan,akuntabel serta berbasis teknologi informasi
Indeks E Gov 3.40 3.41 100.00% Sangattinggi
Dinas
Komunikasi,
Informatika dan
Statistik
Sumber : SI RPJMD
Misi Keempat : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupanyangmemperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
Dalam upaya mewujudkan Misi 4, telah ditetapkan satu tujuan beserta sasaran dan indikatornya
sebagai bentuk operasionalisasi dalam mewujudkan Misi 4. Untuk mengetahui hasil evaluasi
progres pencapaian kinerja Misi 3 berdasarkan realisasi indikator sasaran Tahun 2019, dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.56 Evaluasi Kinerja Misi 4 RPJMD 2017-2022 Berdasarkan Realisasi Sasaran dan
Program Tahun 2019
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN2019
REALISASI TAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG MEMPERKUAT DAYA DUKUNGLINGKUNGAN DAN SOSIAL
Sasaran 1 : Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagaiperwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-79
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN2019
REALISASI TAHUN2019
%REALISAS
I
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
Indeks KualitasLingkungan Hidup
37.14 39.01 100.00% Sangattinggi
Dinas
Lingkungan
Hidup, Dinas
Ketahanan
Pangan,
Kelautan dan
Pertanian
Sasaran 2 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penambahan RasioRTH
0.0351 0.0351 100.00%Sangattinggi
Dinas
Kehutanan
Sasaran 3 : Melambatnya penurunan permukaan tanah
Tingkat penurunanpermukaan tanah(land subsidence)
4.185 1.65 100.00% Sangattinggi
Dinas
Lingkungan
Hidup
Sasaran 4 : Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi danberkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya
Jumlah KawasanPermukiman Kumuh
115 134 85.82% Sangattinggi
Dinas
Perumahan
Rakyat
Dan Kawasan
Permukiman
Kota
Sumber : SI RPJMD
Misi Kelima : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia
yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan;
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-80
Dalam upaya mewujudkan Misi 5, telah ditetapkan tiga tujuan beserta masing-masing sasaran
dan indikatornya sebagai bentuk operasionalisasi dalam mewujudkan Misi 5. Untuk mengetahui
hasil evaluasi progres pencapaian kinerja Misi 3 berdasarkan realisasi indikator sasaran Tahun
2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.57 Evaluasi Kinerja Misi 5 RPJMD 2017-2022 Berdasarkan Realisasi Sasaran dan
Program Tahun 2019
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN2019
REALISASI TAHUN2019
%
REALISASI
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
TUJUAN 1 : MENGEMBANGKAN JAKARTA SEBAGAI KOTA INOVATIF DAN LAMBANGKEMAJUAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA.
Sasaran 1 : Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian,penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat.
Jumlah inovasi yanglayak diikutsertakandalam lomba berskalanasional
2 2 100% Sangattinggi
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
TUJUAN 2 : MENJADIKAN JAKARTA SEBAGAI KOTA YANG MENGHARGAI DANMENGHORMATI KEANEKARAGAMAN SOSIAL, AGAMA, DAN RAS
Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormatikeragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya
Indeks Demokrasi 73.85 85.08 100.00% Sangattinggi
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
TUJUAN 3 : MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BERKEADILAN,MEMILIKI NILAI KEBANGSAAN DAN KEBHINEKAAN, DAPAT MEMPERKAYAPENGALAMAN SERTA MENDUKUNG KEBERLANJUTAN DAN KESTABILANPEREKONOMIAN KOTA JAKARTA SEBAGAI SIMPUL KEMAJUAN INDONESIA
Sasaran 1 : Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya sainginternasional
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-81
INDIKATORSASARAN/
INDIKATORPROGRAM
TARGETTAHUN2019
REALISASI TAHUN2019
%
REALISASI
KATEGORICAPAIAN
PERANGKATDAERAH
Jumlah wisatawan 41,460,00
0
40,756,220 98.30% Sangattinggi
Dinas
Pariwisata
Sasaran 2 : Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan
Jumlah pertunjukanseni dan budaya baru /kreatif dan inovatif
26 26 100.00% Sangattinggi
Dinas
Pariwisata
Sasaran 3 : Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya
Jumlah cagar budaya
yang dikonservasi
10 18 100.00% Sangattinggi
Dinas
Pariwisata
Sumber : SI RPJMD
2.2.2 Evaluasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019
Evaluasi prioritas pembangunan daerah merupakan evaluasi terhadap program pembangunan
yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur
sesuai dengan 23 Janji Kerja. Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya
Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan
yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan
Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan. Uraian lebih lanjut
mengenai pembahasan masing-masing Panca Upaya Pembangunan Jakarta Tahun 2019 serta
evaluasi program-program yang mendukungnya disampaikan pada bagian di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-82
2.2.2.1 Pembangunan Manusia
Upaya pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019 dilakukan melalui :
A. Pengentasan Kemiskinan
Menurunkan tingkat kemiskinan dari 3,78% pada Tahun 2017 menjadi 3,38% pada
Tahun 2019, dengan cara :
Mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin;
Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan.
B. Pendidikan
Memastikan semua anak di DKI Jakarta mendapatkan pendidikan yang berkualitas baik
di sekolah, madrasah, pesantren dan satuan pendidikan nonformal lainnya termasuk
mensejahterakan guru dan tenaga pendidiknya, dengan cara :
Pemberian KJP Plus untuk mencapai APM SD/MI dari 96,15% menjadi 96,93%, APM
SMP/MTs dari 84,79% menjadi 88,67%, APM SMA/SMK/MA dari 71,87% menjadi
77,42%;
Tidak ada gedung sekolah yang rusak, seluruh gedung sekolah berfungsi dengan baik;
Menambah kapasitas pendidikan vokasi menjadi dua kali lipat melalui pembangunan 42
USB untuk SMK Negeri dan penambahan 75 RKB pada gedung sekolah yang sudah
ada;
Penderapan dual-system seluruh SMK dengan DUDI, untuk menyiapkan lulusan SMK
siap kerja;
Sertifikasi dan penguatan tata kelola guru;
Pendirian dan operasional BLUD sekolah dan endowment fund;
Paling sedikit 20.000 siswa yang berasal dari keluarga miskin dapat melanjutkan ke
jenjang pendidikan perguruan tinggi;
Meningkatnya akses dan kualitas PAUD dan pendidiknya.
C. Kesehatan
100% Cakupan jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) di tahun 2022,
dengan cara
Mengembangkan layanan OK-OCARE, KPLDH dan dokter komunitas.
D. Permuliaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Disabilitas
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-83
Revitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak berbasis aplikasi serta
memberi layanan hukum, psikologis, dan layanan rumah aman bagi korban.
Mewujudkan aksesibilitas kaum difabel terhadap pelayanan dasar, pelayanan
publik dan kesempatan kerja/berusaha;
Pemberian edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan
terhadap anak di Prov DKI Jakarta;
Penguatan ketahanan keluarga.
E. Kepemudaan dan Olahraga
Festival Olahraga Rakyat dan Pembangunan 1 (satu) stadion Olahraga bertaraf
internasional
Selanjutnya Realisasi Program-Program Prioritas yang masuk dalam Panca Upaya
Pembangunan Jakarta bagian Pembangunan Manusia dijabarkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.58 Kinerja Program yang mendukung Prioritas Pembangunan Manusia
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Program
Rehabilitasi
Sosial
Persentase
(%) PMKS
yang
terpenuhi
hak
dasarnya
38.70 87.27 100% Sangat Tinggi Dinas
Sosial
Persentase
(%) lokasi
strategis di
wilayah
Provinsi DKI
Jakarta yang
bersih PMKS
jalanan
92.00 97.26 100% Sangat Tinggi
Program
Peningkatan
Layanan,
Prasarana dan
Presentase
prasarana
dan sarana
kesejahteraa
64.00 89.06 100% Sangat Tinggi Dinas
Sosial
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-84
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Sarana
Kesejahteraan
Sosial
n sosial yang
memenuhi
standar
pelayanan
Program
Perlindungan
Perempuan
dan Anak
Persentase
korban
kekerasan
yang
mendapat
layanan
komprehensi
f
82.66 100.00 100% Sangat Tinggi Dinas
Pemberd
ayaan,
Perlindun
gan Anak
dan
Pengend
alian
PendudukJumlah
Kekerasan
Perempuan
dan Anak
2.831 1.179 100% Sangat Tinggi
Program
kesetaraan
gender dan
pemberdayaan
perempuan
Persentase
Organisasi
Perangkat
Daerah
(OPD) yang
melaksanak
an
Perencanaa
n dan
Penganggar
an Responsif
Gender
(PPRG)
24.00 48.00 100% Sangat Tinggi Dinas
Pemberd
ayaan,
Perlindun
gan Anak
dan
Pengend
alian
Penduduk
Program
Pengelolaan
Risiko
Persentase
Mitigasi
Risiko
0.00 6.14 100% Sangat TinggiBadan
Penangg
ulangan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-85
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Bencana Bencana
yang
dilaksanakan
Bencana
Daerah
Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
dan
Pendidikan
Masyarakat
Persentase
Angka
Partisipasi
Kasar PAUD
(3-6 Tahun)
89.63 28.06 31% Sangat
Rendah
Dinas
Pendidika
n
Jumlah
lembaga
kursus dan
pelatihan
terakreditasi
339.00 106.00 31% Sangat
Rendah
Program Wajib
Belajar 12
Tahun
Persentase
Angka
Partisipasi
Murni
SMP/MTs
88.67 83.25 94% Sangat Tinggi Dinas
Pendidika
n
Persentase
Angka
Partisipasi
Murni
SMA/SMK/M
A
77.42 86.60 100% Sangat Tinggi
Persentase
Angka Putus
Sekolah
Jenjang
SMA/MA/SM
K
0.22 0.01 100% Sangat Tinggi
Rata-rata 0.07 0.27 0% Sangat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-86
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
lama
sekolah
penduduk
jakarta
Rendah
Persentase
Angka Putus
Sekolah
Jenjang
SD/MI
0.01 0.18 0% Sangat
Rendah
Persentase
Angka Putus
Sekolah
Jenjang
SMP/MTs
0.07 0.27 0% Sangat
Rendah
Persentase
penerima
Kartu
Jakarta
Pintar (KJP)
Plus yang
bersekolah
100.00 100.00 100% Sangat Tinggi
Program
Pendidikan
Khusus dan
Layanan
Khusus
Persentase
sekolah
yang sudah
menerima
peserta didik
berkebutuha
n khusus
74.54 55.00 74% Sedang Dinas
Pendidika
n
Program
Peningkatan
Mutu
Persentase
kelulusan
SD
100.00 100.00 100% Sangat Tinggi Dinas
Pendidika
n
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-87
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Pendidikan Persentase
kelulusan
SMP
100.00 99.68 100% Sangat Tinggi
Persentase
kelulusan
SMA
100.00 99.48 99% Sangat Tinggi
Persentase
kelulusan
SMK
100.00 98.77 99% Sangat Tinggi
Rata-rata
nilai Ujian
Nasional/Uji
an Sekolah
Madrasah
Berbasis
Daerah SD,
SMP, SMA,
SMK
100.00 100.00 100% Sangat Tinggi
Persentase
Sekolah
terakreditasi
A
77.52 72.54 94% Sangat Tinggi
Rata-rata
Nilai Ujian
Nasional /
Ujian
Sekolah /
Madrasah
Berbasis
Daerah
Jenjang
67.63 60.71 90% Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-88
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
SMP/MTs
Rata-rata
Nilai Ujian
Nasional /
Ujian
Sekolah /
Madrasah
Berbasis
Daerah
Jenjang
SMK
67.00 51.42 77% Tinggi
Rata-rata
Nilai Ujian
Nasional /
Ujian
Sekolah /
Madrasah
Berbasis
Daerah
Jenjang
SD/MI
74.00 69.41 94% Sangat Tinggi
Rata-rata
Nilai Ujian
Nasional /
Ujian
Sekolah /
Madrasah
Berbasis
Daerah
Jenjang
SMA/MA
67.00 66.90 100% Sangat Tinggi
Program Persentase 83.28 51.39 62% Rendah Dinas
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-89
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Pengembanga
n Guru dan
Tenaga
Kependidikan
guru yang
kompeten
Pendidika
n
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pendidikan
Persentase
sekolah
yang
memiliki
sarana dan
prasarana
sesuai
Standar
Nasional
Pendidikan
(SNP)
88.78 91.13 100% Sangat Tinggi Dinas
Pendidika
n
Program
Kesehatan
Masyarakat,
Pencegahan
dan
Penanggulang
an Penyakit
Persentase
pemenuhan
SPM
kesehatan
100 28.57 29% Sangat
Rendah
Dinas
Kesehata
n
Program
Pengembanga
n dan
Pemberdayaan
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
(SDMK)
Persentase
SDM
kesehatan
yang
kompeten100 90.59 91% Tinggi
Dinas
Kesehata
n
Program
PengembangaJumlah
masyarakat
8.772.93
7
9.947.836 100% Sangat Tinggi Dinas
Pemuda
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-90
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
n dan
Pembinaan
Olahraga
aktif
berolahraga
dan
Olahraga
Jumlah
prestasi
olahraga
yang
diperoleh
1.989 2.866 100% Sangat Tinggi
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
olahraga
67.54 77.76 100% Sangat Tinggi
Program
Penanganan
Fakir Miskin
Jumlah fakir
miskin
(perorangan,
keluarga,
kelompok)
yang mandiri
1.475 1.900 100% Sangat Tinggi Dinas
Sosial
Program
Peningkatan
Penyelenggara
an Kota
Administrasi
Jakarta Utara
Persentase
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Kota
Administrasi
100% 100% 100% Sangat tinggi Kota
Administr
asi
Jakarta
Utara
Program
Peningkatan
Penyelenggara
an Kota
Administrasi
PersentaseKepuasanMasyarakatTerhadapPelayananKotaAdministrasi
100% 97% 97% Sangat tinggi Kota
Administr
asi
Jakarta
Barat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-91
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Jakarta Barat
Program
Peningkatan
Penyelenggara
an Kota
Administrasi
Jakarta Pusat
Persentase
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Kota
Administrasi
100% 95% 95% Sangat tinggi Kota
Administr
asi
Jakarta
Pusat
Program
peningkatan
penyelengaraa
n Kota
Administrasi
Jakarta Selat
Program
Peningkatan
Penyelenggara
an Kota
Administrasi
Jakarta Timur
PersentaseKepuasanMasyarakatTerhadapPelayananKotaAdministrasi
100% 96% 96% Sangat tinggi Kota
Administr
asi
Jakarta
Timur
Program
Peningkatan
Penyelenggara
an Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu
Persentase
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Kota
Administrasi
100% 95% 95% Sangat tinggi
Kabupate
n
Administr
asi Kep.
Seribu
Program
Peningkatan
Penyelenggara
an Kota
Administrasi
PersentaseKepuasanMasyarakatTerhadapPelayananKota
98% 98% 100% Sangat tinggi Kota
Administr
asi
Jakarta
Selatan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-92
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Jakarta
Selatan
Administrasi
Sumber : RKPD 2019 dan E-Monev (diolah)
2.2.2.2 Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur
Upaya pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019
dilakukan melalui :
A. Peningkatan Ketahanan Pangan
Pemantauan ketersediaan pangan untuk 11 komoditi;
Subsidi pangan untuk 3,2 juta orang dalam 5 tahun;
Penyediaan tempat penyimpanan pangan di 10 lokasi;
Kerjasama penyediaan pangan dengan 12 daerah;
Pembangunan 28 lokasi pasar rakyat dan 27 unit pasar terpadu;
Upaya - upaya lain dalam penguatan ekonomi rakyat.
B.Peningkatan Kewirausahaan dan Kesempatan Kerja
Menjadikan one kecamatan one center of enterpreneurship (Oke-Oce);
Mewujudkan 46.554 pewirausaha dan 77.654 lapangan kerja;
Merevitalisasi 54 lokasi sementara (loksem) dan 6 lokasi binaan (lokbin).
C. Industri Kreatif
Pengembangan industri kreatif sebagai sumber perekonomomian baru.
D. Pengelolaan Sumber Daya Air
Meningkatkan kapasitas layanan air bersih sebesar 2800 liter/detik pada tahun 2022 (dari
total kapasitas sebesar 4000 liter/detik) melalui pembangunan jaringan distribusi SPAM I
Jatiluhur;
Meningkatkan kapasitas layanan air limbah perpipaan melalui pembangunan IPAL zona
1,2,5,6 dan 8 dengan jumlah limbah cair terkelola sebesari 826.552 M3 per hari;
Pembangunan 10 lokasi sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dan layanan
desluging on site regular;
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-93
Menyelesaikan 15 titik genangan melalui naturalisasi dan/atau normalisasi sungai,
pembangunan 28 embung/waduk/situ dan pembangunan 3.338 meter tanggul laut 8.
E. Pembangunan Transportasi
Mengintegrasikan angkutan jalan dan air melalui skema OK-OTrip;
Mengoperasikan MRT fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan membangun MRT fase II
(Bundaran HI-Kampung Bandan);
Mengoperasikan LRT fase I (Kelapa Gading- Velodrome) dan membangun LRT fase II
serta jalur dalam kota lainnya;
Pembangunan sisten jalan berbayar elektronik (ERP) pada 2 koridor jalan arteri;
Membangun 1 flyover dan 1 underpass;
Membangun 593.231 m jalur pedestrian;
Pelatihan dan sertifikasi 6.620 pengemudi angkutan umum;
Penyediaan park and ride.
F. Penyediaan Rumah
Memfasilitasi 250.000 warga DKI Jakarta yang memenuhi kriteria/persyaratan untuk
memiliki rumah sendiri diantaranya melalui skema DP nol rupiah;
Pendirian BLUD Perumahan Rakyat;
G. Pengelolaan Sampah
Pengembangan 1 ITF dalam Kota;
Optimalisasi Bantar Gebang
H. Transit Oriented Development
Pengembangan TOD
I. Ease of Doing Business
Mengembangkan pelayanan on-line bagi perizinan dan non perizinan;
Mengefektifkan Mall Pelayanan Publik.
Selanjutnya Realisasi Program - Program Prioritas yang masuk dalam Panca Upaya
Pembangunan Jakarta bagian Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur dijabarkan pada tabel di
bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-94
Tabel 2.59 Kinerja Program yang mendukung Prioritas Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Program
Pembinaan dan
Penempatan
Tenaga Kerja
Jumlah pencari
kerja yang
berhasil
ditempatkan
21.000 24.141 100% Sangat Tinggi Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmigr
asiJumlah tenaga
kerja yang
berwirausaha
3.399 3.817 100% Sangat Tinggi
Persentase
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Daerah
2.50 1.25 50% Rendah
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Industri
Jumlah wirausaha
industri baru
5.560 9.546 100% Sangat Tinggi Dinas
Perindustr
ian dan
EnergiPersentase
jumlah IKM yang
berkualitas
9.85 9.85 100% Sangat Tinggi
Persentase
pertumbuhan
jumlah Industri
Kreatif
29.10 54 100% Sangat Tinggi
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Koperasi
Jumlah Koperasi
yang bersertifikat
Nomor Induk
Koperasi
120 120 100% Sangat Tinggi Dinas
Koperasi,
Usaha
Kecil Dan
Menenga
h Serta
Perdagan
gan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-95
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
UKM
Pertumbuhan
Jumlah Usaha
Mikro, Kecil, Dan
Menengah
27.799 15.200 55% Rendah Dinas
Koperasi,
Usaha
Kecil Dan
Menenga
h Serta
Perdagan
gan
Program
pengawasan
dan pelayanan
perdagangan
Jumlah Pasar
Yang Menjual
Produk Ber SNI
(Standar Nasional
Indonesia)
18.00 18.00 100% Sangat Tinggi Dinas
Koperasi,
Usaha
Kecil Dan
Menenga
h Serta
Perdagan
gan
Persentase
Keluhan/Temuan
Konsumen Yang
Ditindaklanjuti
100.00 100.00 100%
Sangat Tinggi
Persentase
Cakupan Alat
UTTP (Ukuran,
Takaran,
Timbangan, Dan
Perlengkapannya
) Yang Ditera Dan
Ditera Ulang
97.00 190.00 100%
Sangat Tinggi
Jumlah Ekspor
Yang Dilakukan
UKM DKI Jakarta
4.125.20
0.954
USD
5.820.641.
330
USD
100% Sangat Tinggi
Program
Peningkatan
Ketahanan
Persentase
ketersediaan
pangan
100.00 100.00 100% Sangat Tinggi Dinas
Ketahana
n Pangan,
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-96
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Pangan
Masyarakat
Kelautan
dan
Pertanian
Persentase
pangan yang
bebas bahan
berbahaya
95.00 99.17 100% Sangat Tinggi
Program
Pengelolaan
Kelautan dan
Perikanan
Jumlah produksi
perikanan
Budidaya
4412 2258 51% Rendah Dinas
Ketahana
n Pangan,
Kelautan
dan
Pertanian
Jumlah produksi
perikanan
tangkap
150.552 98.960 66% Rendah
jumlah
pelanggaran
pemanfaatan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan
78.00 62.00 100% Sangat Tinggi
luas kawasan
ekosistem laut
dan pesisir yang
berhasil
direhabilitasi
141.90 143.20 100% Sangat Tinggi
Program
Pengembangan
Pertanian,
Peternakan dan
Kesehatan
Hewan
Jumlah produksi
benih padi
45.60 45.00 99% Sangat Tinggi Dinas
Ketahana
n Pangan,
Kelautan
dan
Pertanian
Jumlah produksi
Tanaman
produktif
36.700 40.000 100% Sangat Tinggi
Jumlah produksi
tanaman pangan
dan hortikultura
33.063 26.527 80% Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-97
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Jumlah produksi
dan pemasaran
produk pertanian
109.40 80.00 73% Sedang
Jumlah produksi
susu
51.96.37
9
5.199.919 100% Sangat Tinggi
Jumlah produksi
dan pemasaran
produk
peternakan
11.000 11.225 100% Sangat Tinggi
Jumlah
pelanggaran
bidang pertanian
dan peternakan
8.00 9.00 88% Tinggi
Program
Pengendalian
Banjir
Presentase
penanganan
genangan yang
kurang dari 2 jam
79.00 86.00 100% Sangat Tinggi Dinas
Sumber
Daya Air
Program
Pengembangan
dan
Pengelolaan Air
Bersih
Presentase
cakupan
pelayanan air
bersih
63.65 63.16 99% Sangat Tinggi Dinas
Sumber
Daya Air
Program
Pengembangan
dan
Pengelolaan Air
Limbah
Presentase
cakupan area
yang terlayani
sistem
pengelolaan air
limbah
17.04 16.73 98% Sangat Tinggi Dinas
Sumber
Daya Air
Program
Pengelolaan
Persentase
pengurangan
17.00 17.06 100% Sangat Tinggi Dinas
Lingkung
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-98
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Persampahan sampah di kota an Hidup
Program
Pengendalian
dan Penertiban
Lalu Lintas dan
angkutan
Persentase
Operator
Angkutan
Perairan yang
Memenuhi
Peraturan
15.00 8.00 53% Rendah Dinas
Perhubun
gan
Program
Pembangunan/
Peningkatan
Jalan dan
Jembatan
Penambahan
Road Ratio
0.00 0.00 0 N.A Dinas
Bina
MargaPenambahan
Luas jalur pejalan
kaki
146.400 326.665 100% Sangat Tinggi
Program
Rehabilitasi/Pe
meliharaan
Jalan dan
Jembatan
Presentase
Kondisi Jalan
mantap pada
Jaringan Jalan
96.50 96.60 100% Sangat Tinggi Dinas
Bina
Marga
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pekerjaan
Umum
Persentase
Panjang Jalan
yang memiliki
Prasarana
jaringan Utilitas
30.000 34.162 100% Sangat Tinggi Dinas
Bina
Marga
Program
Pembinaan dan
Penyelenggaraa
n Angkutan
Umum
Jumlah
penumpang
angkutan umum
sesuai Standar
Pelayanan Prima
yang terlayani per
hari
925.785 942.026 100% Sangat Tinggi Dinas
Perhubun
gan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-99
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Persentase
Kendaraan
Angkutan Umum
yang Terintegrasi
50.00 38.46 77% Tinggi
Program
Pembinaan dan
Penyelenggaraa
n Angkutan
Perairan dan
Kepelabuhanan
Persentase
armada angkutan
perairan yang
memenuhi
standar
berdasarkan
peraturan
perundangan
41.00 40.00 98% Sangat Tinggi Dinas
Perhubun
gan
Persentase
Operator
Angkutan
Perairan yang
Memenuhi
Peraturan
15.00 8.00 53% Rendah
Program
Peningkatan
Keselamatan
Lalu Lintas dan
Angkutan
Presentase
kecelakaan
angkutan umum
yang
mengakibatkan
korban jiwa
pertahun
0.17 0.12 100% Sangat Tinggi Dinas
Perhubun
gan
Program
Penyediaan dan
Pemeliharaan
Perumahan
Rakyat
Persentase unit
perumahan rakyat
yang terbangun
0.48 0.00 0% Sangat
Rendah
Dinas
Perumah
an Rakyat
Dan
Kawasan
Permukim
Persentase
Perumahan yang
lengkap sarana
35.00 52.17 100% Sangat Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-100
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
an Kotaprasarana
Persentase unit
perumahan yang
terpelihara
18.00 29.59 100% Sangat Tinggi
Program
Peningkatan
Penanaman
Modal
Jumlah Realisasi
Investasi
Penanaman
Modal di Provinsi
DKI Jakarta
100.20 123.90 100% Sangat Tinggi Dinas
PTSP
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Persentase
Layanan
Perizinan dan
Non Perizinan
secara online
100 81.00 81% Tinggi Dinas
PTSP
Program
Penataan
Ruang
Rasio kesesuaian
rencana tata
ruang
59.00 71.00 100% Sangat Tinggi Dinas
Cipta
Karya,
Tata
Ruang
Dan
Pertanah
an
Persentase
pelanggaran tata
ruang yang
ditangani
90.00 90.26 100% Sangat Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-101
2.2.2.3 Peningkatan Integritas Aparatur
Upaya pembangunan Peningkatan Integritas Aparatur di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019
dilakukan melalui :
A. Peningkatan Integrasi Aparatur dan Akuntabilitas Pemerintahaan
Selanjutnya Mencapai Opini Audit BPK terhadap Laporan Keunangan Daerah dengan
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui e-planning, e-budgeting, e-aset, CMS,
e-hibahbansos, e-musrenbang, e-monev;
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA;
Inisiasi lembaga pembiayaan pembangunan;
Integrasi data dalam rangka mewujudkan one data, one map, one policy (Jakarta Satu);
Optimalisasn Pendapatan Asli Daerah.
Realisasi Program-Program Prioritas yang masuk dalam Panca Upaya Pembangunan Jakarta
bagian Peningkatan Integritas Aparatur dijabarkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.60 Kinerja Program yang mendukung Prioritas Peningkatan Integritas Aparatur
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisasi
Interpretasi
SKPD
Program
Pengelolaan,
Pembinaan dan
Pengembangan
ASN
Capaian Kinerja
ASN
84.00 86.22 100% Sangat
Tinggi
Badan
Kepegawai
an Daerah
Program
Peningkatan
Kapasitas
KORPRI
Kepuasan
Layanan
KORPRI
85.00 85.00 100% Sangat
Tinggi
Badan
Kepegawai
an Daerah
Program
Pengembangan
Kompetensi
SDM
Persentase
peningkatan
kompetensi
SDM di bidang
kompetensi
teknis dan
fungsional
55.00 55.38 100% Sangat
Tinggi
Badan
Pengemba
ngan
Sumber
Daya
Manusia
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-102
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisasi
Interpretasi
SKPD
Persentase
peningkatan
kompetensi
SDM di bidang
kompetensi
dasar dan
manajerial
64.00 64.00 100% Sangat
Tinggi
Persentase
peningkatan
kompetensi
SDM di bidang
kompetensi
pemerintahan
dan sosial
kultural
50.00 50.00 100% Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggara
an Diklat
Akreditasi
Pengelolaan
Diklat
4.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Persentase
usulan
masyarakat
yang diakomodir
dalam RKPD
100.00 68.95 69% Sedang Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Program
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Rata-rata
capaian program
pembangunan
daerah
85.00 91.51 100% Sangat
Tinggi
Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-103
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisasi
Interpretasi
SKPD
Daerah
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan
Rata-rata
capaian program
perangkat
daerah Bidang
Pemerintahan
85.00 92.63 100% Sangat
Tinggi
Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Bidang Kesra
Rata-rata
capaian program
perangkat
daerah Bidang
Kesra
85.00 88.93 100% Sangat
Tinggi
Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Bidang SPKLH
Rata-rata
capaian program
perangkat
daerah Bidang
SPKLH
85.00 87.89 100% Sangat
Tinggi
Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Bidang
Perekonomian
Rata-rata
capaian program
perangkat
daerah Bidang
Perekonomian
85.00 93.72 100% Sangat
Tinggi
Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase
keselarasan
prioritas
pembangunan
daerah dalam
100.00 100.00 100% Sangat
Tinggi
Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-104
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisasi
Interpretasi
SKPD
RKPD dengan
strategi dan arah
kebijakan dalam
RPJMD
Daerah
Program
Pengelolaan
Data dan
Sistem
Informasi
Perencanaan,
Pengendalian,
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Indeks kepuasan
pelayanan
sistem informasi
Perencanaan ,
Pengendalian,
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah.
3.00 3.26 100% Sangat
Tinggi
Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
OPD
Perencanaan
Rata-rata
capaian kegiatan
OPD
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
91.80 91.72 100%
Sangat
Tinggi
Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Indeks
Kepuasan
Layanan
Dukcapil
70.00 84.29 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Kependud
ukan dan
Pencatata
n SipilPersentase
Cakupan
Kepemilikan
Dokumen
Kependudukan
dan Catatan
Sipil
67.10 78.87 100% Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-105
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisasi
Interpretasi
SKPD
Program
Pembinaan
Pengelolaan
dan
Penatausahaan
Aset Daerah
Persentase Aset
Daerah yang
teridentifikasi
dan tercatat
100.00 100.00 100% Sangat
Tinggi
Badan
Pengelola
Aset
Daerah
Persentase
Penyelesaian
Aset Fasos
Fasum dari
pihak lain
99.00 100.00 100% Sangat
Tinggi
Jumlah SKPD
tertib
pengelolaan
aset daerah
720.00 720.00 100% Sangat
Tinggi
Program
Pemanfaatan
Aset Daerah
Jumlah
penerimaan
hasil aset
daerah yang
dikerjasamakan
30.00 39.00 100% Sangat
Tinggi
Badan
Pengelola
Aset
Daerah
Jumlah piutang
atas aset daerah
yang
dikerjasamakan
10.00 13.00 100% Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
dan Pelayanan
Pajak Daerah
Jumlah
Penerimaan
Pajak Daerah
46.16 40.30 87% Tinggi Badan
Pajak Dan
Retribusi
Daerah
Program
Pengelolaan
Retribusi
Daerah
Jumlah
Penerimaan
Retribusi Daerah
704.77 587.54 83% Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-106
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisasi
Interpretasi
SKPD
Program
Pembinaan dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Persentase
Laporan
Keuangan SKPD
sesuai SAP dan
tepat waktu
100.00 100.00 100% Sangat
Tinggi
Badan
Pengelola
Keuangan
Daerah
Persentase
penyelesaian
tahapan
penyusunan
RAPBD
100.00 100.00 100% Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Kualitas
Pengadaan
Barang/Jasa
Persentase
pengadaan
Barang/Jasa
tepat waktu
87.50 88.50 100% Sangat
Tinggi
Badan
Pelayanan
Pengadaa
n Barang
Jasa
Program
Peningkatan
Pengawasan
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Daerah
Persentase
Penyelesaian
hasil
Pemeriksaan
Eksternal
75.00 75.19 100% Sangat
Tinggi
Inspektorat
Persentase
temuan dan
penyelesaian
hasil
pengawasan
APIP
79.00 82.52 100% Sangat
Tinggi
Program
Penataan
Kelembagaan,
Ketatalaksanaa
n dan SDM
Indeks
Reformasi
Birokrasi
73.00 N.A. N.A. N.A. Biro
Organisasi
dan
Reformasi
Birokrasi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-107
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisasi
Interpretasi
SKPD
Aparatur
Program
Penataan dan
Penyusunan
Peraturan
Perundang-
undangan
PersentaseRegulasi yangHarmonis
100.00 100.00 100% Sangat
Tinggi
Biro
Hukum
Program
Peningkatan
Bantuan &
Kesadaran
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
serta
Penanganan
Perkara
Persentase
Peningkatan
Pemberian
Bantuan Hukum
dan
Penanganan
Perkara
85.00 100.00 100% Sangat
Tinggi
Biro
Hukum
Program
Pengembangan
TIK (Teknologi
Informasi dan
Komunikasi)
Service Level
Agreement
Jaringan
98.00 99.58 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Komunikas
i,
Informatika
dan
Statistik
Service Level
Agreement
Telekomunikasi
Intra Pemerintah
Daerah
96.00 98.45 100% Sangat
Tinggi
Service Level
Agreement Data
Center
99.00 99.00 100% Sangat
Tinggi
Jumlah cakupan
layanan e-gov
48.00 63.00 100% Sangat
Tinggi
Program
Penelitian dan
Jumlah inovasi
yang dapat
2.00 2.00 100% Sangat Badan
Perencana
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-108
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisasi
Interpretasi
SKPD
Pengembangan diimplementasik
an
Tinggi an
Pembangu
nan
Daerah
Sumber : RKPD 2019 dan E-Monev (diolah)
2.2.2.4 Kota Lestari
Upaya pembangunan Kota Lestari di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019 dilakukan melalui :
A. Lingkungan Hidup
Pengendalian dan penegakan hukum pencemaran air, limbah dan udara;
Pengelolaan lingkungan hidup daratan dan pesisir
B. Penataan Kawasan Permukiman
Perbaikan kualitas hunian dan sarpras kampung kumuh di 40 RW, yang didahului dengan
CAP (Community Action Planning);
Konsolidasi lahan di perkampungan.
C. Penyediaan RTH
Membangun 20 Taman Maju Bersama dan 40 Taman Pintar.
Selanjutnya Realisasi Program-Program Prioritas yang masuk dalam Panca Upaya
Pembangunan Jakarta bagian Kota Lestari dijabarkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.61 Kinerja Program yang mendukung Prioritas Kota Lestari
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Program
Pengendalian
Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
Hidup
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
37.14 40.06 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-109
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Pengelolaan
sumber daya
kelautan dan
perikanan yang
berkelanjutan
Jumlah
pelanggaran
pemanfaatan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan
78.00 62.00 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Ketahanan
Pangan,
Kelautan
dan
Pertanian
Luas
kawasan
ekosistem
laut dan
pesisir yang
dikonservasi
dan
direhabilitasi
141.90 143.20 100% Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kelautan dan
Perikanan
Jumlah
produksi
perikanan
budidaya
4.412 2.258 51% Rendah Dinas
Ketahanan
Pangan,
Kelautan
dan
PertanianJumlah
Produksi Ikan
Hias
20.777.
303
1.9067.21
4
92% Sangat
Tinggi
Jumlah
produksi
benih ikan
79.594.
751
109.338.5
03
100% Sangat
Tinggi
Jumlah
produksi dan
pemasaran
produk
olahan hasil
perikanan
5.959 59.208 100% Sangat
Tinggi
Jumlah 150.552 98.960 66% Rendah
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-110
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Produksi
Perikanan
tangkap
Angka
Konsumsi
Ikan
37.00 49.60 100% Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Hutan
Penambahan
Rasio RTH
Hutan
0.01 0.0029 25% Sangat
Rendah
Dinas
Kehutanan
Persentase
lokasi RTH
Hutan yang
terpelihara
95.00 100.00 100% Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Pertamanan
Penambahan
Rasio RTH
Taman
0.02 0.03 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Kehutanan
Persentase
lokasi RTH
Taman yang
terpelihara
99.00 100.00 100% Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Pemakaman
Penambahan
Rasio RTH
Makam
0.00 0.00 N.A N.A Dinas
Kehutanan
Program
Penataan
Kawasan
Permukiman
Jumlah
kawasan/
fasilitas
permukiman
yang ditata
40.00 76.00 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Perumaha
n Rakyat
Dan
Kawasan
Permukim
an Kota
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-111
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Program
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Kecamatan
dan Kelurahan
Kota
Administrasi
Jakarta Utara
Persentase
Capaian
Penyelengga
raan
Pemerintaha
n Kelurahan
100.00 95.23 95% Sangat
Tinggi
Kota
Administra
si Jakarta
Utara
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Kewilayahan
Kota
Administrasi
Jakarta Utara
Indeks
Kepuasan
masyarakat
terhadap
Layanan
Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan
Kecamatan
Kota Adm
Jakarta Utara
3.00 4.00 100% Sangat
Tinggi
Kota
Administra
si Jakarta
Utara
Jumlah
Kantor
Lurah/Rumah
Dinas dan
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
46.00 43.00 93% Sangat
Tinggi
Jumlah
Kantor
Camat/Ruma
7.00 8.00 100% Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-112
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
h Dinas dan
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
Program
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Kecamatan
dan Kelurahan
Kota
Administrasi
Jakarta Barat
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Kecamatan
dan
Kelurahan
N.A N.A N.A N.A Kota
Administra
si Jakarta
Barat
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Kewilayahan
Kota
Administrasi
Jakarta Barat
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan,
Kecamatan
dan
Kota/Kabupat
en
Administrasi
4.00 4.00 100% Sangat
Tinggi
Kota
Administra
si Jakarta
Barat
Jumlah
Kantor
Lurah/Rumah
Dinas dan
53.00 53.00 100% Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-113
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
Jumlah
Kantor
Camat/Ruma
h Dinas dan
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
6.00 6.00 100% Sangat
Tinggi
Program
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Kecamatan
dan Kelurahan
di Kota
Administrasi
Jakarta Pusat
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Kecamatan
dan
Kelurahan
N.A N.A N.A N.A Kota
Administra
si Jakarta
Pusat
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Kewilayahan
Kota
Administrasi
Jakarta Pusat
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan,
Kecamatan
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Kota
Administra
si Jakarta
Pusat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-114
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
dan Kota
Administrasi
Jakarta
Pusat
Jumlah
Kantor
Camat/Ruma
h Dinas dan
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
15.00 14.00 93% Sangat
Tinggi
Jumlah
Kantor
Lurah/Rumah
Dinas dan
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
75.00 55.00 73% Sedang
Program
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Kecamatan
dan Kelurahan
Kota
Administrasi
Jakarta Selatan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Kecamatan
dan
Kelurahan
N.A N.A N.A N.A
Kota
Administra
si Jakarta
Selatan
ProgramIndeks
3.00 4.00 100% Sangat Kota
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-115
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Peningkatan
Pengembanga
n Kewilayahan
Kota
Administrasi
Jakarta Selatan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan,
Kecamatan
dan Kota
Administrasi
Jakarta
Selatan
Tinggi Administra
si Jakarta
Selatan
Jumlah
Kantor
Lurah/Rumah
Dinas dan
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
105.00 104.00 99% Sangat
Tinggi
Jumlah
Kantor
Camat/Ruma
h Dinas dan
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
16.00 18.00 100%Sangat
Tinggi
Program
penyelenggara
Kepuasan
Masyarakat
N.A N.A N.A N.A Kabupaten
Administra
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-116
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
an
pemerintahan
kecamatan dan
kelurahan kota
administrasi
Jakarta Timur
Terhadap
Pelayanan
Kecamatan
dan
Kelurahan
si Kep.
Seribu
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Kewilayahan
Kota
Administrasi
Jakarta Timur
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan,
Kecamatan
dan Kota
Administrasi
Jakarta
Timur
3.00 4.00 100% Sangat
Tinggi
Kota
Administra
si Jakart
Timur
Jumlah
Kantor
Lurah/Rumah
Dinas dan
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
66.00 66.00 100% Sangat
Tinggi
Program
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
N.A N.A N.A N.A Kota
Administra
si Jakarta
Timur
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-117
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
Kecamatan
dan Kelurahan
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu
Kecamatan
dan
Kelurahan
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Kewilayahan
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan,
Kecamatan
dan
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu
3.00 4.00 100% Sangat
Tinggi
Kabupaten
Administra
si
Kepulauan
Seribu
Jumlah
Kantor/Ruma
h Dinas
Lurah dan
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
0.00 1.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah
Kantor
Camat/Ruma
0.00 2.00 100% Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-118
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi SKPD
h Dinas dan
Sarana
Perlengkapa
nnya yang
memenuhi
standar
Sumber : RKPD 2019 dan E-Monev (diolah)
2.2.2.5 Simpul Kemajuan
Upaya pembangunan Simpul Kemajuan di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019 dilakukan
melalui :
A. Pengembangan Pariwisata dan Budaya
Membangun taman Benyamin Suaeb sebagai pusat perawatan dan pengembangan
budaya Betawi dan pusat interaksi lintas komunitas;
Revitalisasi Pusat Dokumentasi HB Jassin;
Menyelenggarakan pagelaran seni sepanjang tahun;
Menghidupkan kembali koridor dan bangunan wisata serta budaya peninggalan sejarah
(heritage);
B. Pengembangan Pesisir dan Kepulauan Seribu
Pembangunan pusat konservasi ekologi (restorasi pantai, transplantasi karang, dan
pelibatan penduduk) di Kepulauan Seribu;
Pengembangan pasar terpadu;
Pengembangan kampung wisata tematik melalui penataan kawasan dan hunian warga;
Peningkatan/revitalisasi pelabuhan di 10 Pulau di Kepulauan Seribu;
Mewujudkan objek ekowisata kepulauan yang terjangkau, berbudaya, dan berskala
internasional melalui kemitraan dan investasi, termasuk pembangunan resort apung;
Peningkatan daya listrik menjadi 15 MW;
Menyediakan sumber air bersih alternatif;
Pembangunan IPAL di setiap pulau permukiman;
Audit lingkungan reklamasi;
Perencanaan dan penataan kembali reklamasi.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-119
Selanjutnya Realisasi Program-Program Prioritas yang masuk dalam Panca Upaya
Pembangunan Jakarta bagian Simpul Kemajuan dijabarkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.62 Kinerja Program yang mendukung Prioritas Simpul Kemajuan
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
InterpretasiPerangkatDaerah
Program
Pelayanan dan
Pengembanga
n Kearsipan
Persentase
Pengelolaan
Kearsipan di
SKPD/UKPD
dan BUMD
sesuai
standar
44.44 44.44 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Perpustakaa
n dan
Kearsipan
Persentase
Arsip yang
Siap Layan
(e-arsip)
35.56 40.06 100% Sangat
Tinggi
Program
Pembinaan
Persatuan dan
Kesatuan
Bangsa
Jumlah
Konflik
Sosial
35.00 35.00 100% Sangat
Tinggi
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Industri
Pariwisata
Persentase
Industri
Pariwisata
yang
memiliki
TDUP
(Tanda
Daftar
Usaha
95.00 97.60 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-120
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
InterpretasiPerangkatDaerah
Pariwisata)
Persentase
SDM Industri
Pariwisata
bersertifikat
75.00 75.30 100% Sangat
Tinggi
Program
Pengembanga
n Destinasi
Pariwisata
Jumlah
Wisatawan
Mancanegar
a
2.940.0
00
25.04.564 85% Tinggi Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan
Jumlah
Wisatawan
Nusantara
38.520.
000
41.640.80
0
100% Sangat
Tinggi
Jumlah
Objek
Wisata Baru
3.00 3.00 100% Sangat
Tinggi
Program
Pembinaan
dan
pemberdayaan
pelaku seni
budaya
Jumlah
Pelaku Seni
Budaya
yang dilatih
10.080 73.637 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan
Jumlah
Pelaku Seni
Budaya
yang tampil
20.160 50.678 100% Sangat
Tinggi
a. Program
Pemeliharaan
dan
Pengembanga
n
Pemanfaatan
Cagar Budaya
Persentase
Cagar
Budaya
yang
berhasil
direvitalisasi
57.00 180.00 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-121
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
InterpretasiPerangkatDaerah
Program
penyediaan
dan
pemeliharaan
sarana
prasarana seni
budaya dan
pariwisata
Persentase
Kelengkapa
n Sarana
Prasarana
28.00 28.00 100% Sangat
Tinggi
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan
Sumber : RKPD 2019 dan E-Monev (diolah)
2.3 Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Pada bagian ini dijabarkan hasil evaluasi realisasi kinerja program dan realisasi kinerja anggaran
program perangkat daerah Tahun 2019. Selengkapnya disampaikan pada uraian di bawah ini.
2.3.1 Badan Kepegawaian Daerah
Pada Tahun 2019 Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga) program
dengan total anggaran program Rp32,027,923,627. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi
anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.34 Realisasi Anggaran Program Badan Kepegawaian Daerah
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-122
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) BKD disampaikan
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.63 Realisasi Kinerja Program BKD
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisas
i
Kategori
Capaian
Program
Pengelolaan,
Pembinaan dan
Pengembangan
ASN
Persentase
jabatan yang
diisi sesuai
dengan
kompetensi
dan kualifikasi
70.00 75.29 100%Sangat
Tinggi
Persentase
penurunan
tingkat
pelanggaran
disiplin di
SKPD/UKPD
yang menjadi
kewenangan
BKD
7.00 30.35 100%Sangat
Tinggi
Indeks
Kepuasan
Pelayanan
Kepegawaian
81.00 87.03 100%Sangat
Tinggi
Indeks capaian
kinerja ASN
Pemprov. DKI
Jakarta
84.00 86.22 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Kepuasan
Layanan85.00 85.00 100% Sangat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-123
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisas
i
Kategori
Capaian
Kapasitas KORPRI KORPRI Tinggi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
SKPD/UKPD
Kepegawaian
Daerah
Indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
SKPD/UKPD
Kepegawaian
Daerah
Indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pada Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat)
program dengan total anggaran program Rp63,346,841,694. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-124
Gambar 2.35 Realisasi Anggaran Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.64 Realisasi Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
SKPD/UKPD Kesatuan
Bangsa dan Politik
Indeks Kepuasan
Pelayanan Kantor
SKPD/UKPD
Kesatuan Bangsa
dan Politik
3.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Indeks kepuasan
Pelayanan
Kendaraan
Operasional
SKPD/UKPD
Kesatuan Bangsa
3.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-125
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
dan Politik
Program Pengelolaan
Kendaraan Operasional
SKPD/UKPD Kesatuan
Bangsa dan Politik
Indeks Demokrasi
73.85 85.08 100%Sangat
Tinggi
Program Penguatan
Pembinaan Politik
Masyarakat
Persentase Tingkat
Pemahaman
Masyarakat
20.00 20.00 100%Sangat
Tinggi
Program Pembinaan
Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Jumlah Konflik
Sosial 35.00 35.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.3 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Pada Tahun 2019 Badan Pajak Dan Retribusi Daerah DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga)
program dengan total anggaran program Rp229,794,934,791. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.36 Realisasi Anggaran Program Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-126
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Badan Pajak dan
Retribusi Daerah disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.65 Realisasi Indikator Kinerja Program Badan Pajak Dan Retribusi Daerah
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
SKPD/UKPD Pajak
dan Retribusi
Daerah
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
SKPD/UKPD Pajak
dan Retribusi
Daerah
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 3.00 75% Sedang
Program
Pengelolaan dan
Pelayanan Pajak
Daerah
Jumlah
Penerimaan
Pajak
Daerah
46.16 40.30 87% Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.4 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Pada Tahun 2019 Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga)
program dengan total anggaran program Rp8,821,575,156. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-127
Gambar 2.37 Realisasi Anggaran Program Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Badan Pelayanan
Pengadaan Barang Jasa disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.66 Realisasi Indikator Kinerja Program Badan Pelayanan
Pengadaan Barang Jasa
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor
SKPD/UKPD
Pelayanan
Pengadaan
Barang Jasa
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
indeks
kepuasan4.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-128
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Kendaraan
Operasional
SKPD/UKPD
Pelayanan
Pengadaan
Barang Jasa
pelayanan
kendaraan
operasional
Program
Peningkatan
Kualitas
Pengadaan
Barang/Jasa
Persentase
pengadaan
Barang/Jasa
tepat waktu
87.50 88.50 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penyelesaian
Pengadaan
Barang/Jasa95.00 100.00 100%
Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.5 Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Pada Tahun 2019 Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga) program dengan
total anggaran program Rp5,185,306,387. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran
program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-129
Gambar 2.38 Realisasi Anggaran Program Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program teknis (outcome) Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.67 Realisasi Kinerja Program Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisa
si
KategoriCapaian
Program
pembinaan
dan
Pengembanga
n BUMD
Total laba
bersih BUMD4.20 4.30 100% Sangat Tinggi
Persentase
BUMD yang
masuk dalam
kategori sehat
85.00 85.00 100% Sangat Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100% Sangat Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-130
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
%Realisa
si
KategoriCapaian
Kantor
SKPD/UKPD
Pembinaan
BUMD
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
SKPD/UKPD
Pembinaan
BUMD
Indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 3.00 75% Sedang
Sumber : E-Monev
2.3.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pada Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta melaksanakan 4
(empat) program dengan total anggaran program Rp35,855,962,926. Lebih lanjut, Informasi
mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.39 Realisasi Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-131
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.68 Realisasi Kinerja Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Pengelolaan
Risiko Bencana
Persentase
informasi
kebencanaan
yang
disampaikan ke
masyarakat
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
masyarakat dan
aparatur yang
dilatih dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
0.54 0.52 96%Sangat
Tinggi
Persentase
Implementasi
Fasilitas Publik
Aman serta
Ketahanan
Masyarakat
Jakarta terhadap
Bencana
19.75 25.67 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Mitigasi Risiko
Bencana yang
dilaksanakan
0.00 6.14 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-132
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Penanggulangan
Bencana
Persentase
pendampingan
yang
dilaksanakan
pada pasca
bencana
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
kebutuhan dasar
pengungsi
sesuai standar
kebutuhan dalam
waktu 1 kali 24
jam
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
Ketenteraman
dan ketertiban
umum serta
perlindungan
masyarakat
SKPD/UKPD
Penanggulangan
Bencana Daerah
Indeks kepuasan
pelayanan kantor3.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
Ketenteraman
dan ketertiban
Indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
3.00 2.00 67% Sedang
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-133
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
umum serta
perlindungan
masyarakat
SKPD/UKPD
Penanggulangan
Bencana Daerah
Sumber : E-Monev
2.3.7. Badan Pengelola Aset Daerah
Pada Tahun 2019 Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat) program
dengan total anggaran program Rp207,943,695,838. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi
anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.40 Realisasi Anggaran Program Badan Pengelola Aset Daerah
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Badan Pengelola
Aset Daerah disampaikan pada tabel di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-134
Tabel 2.69 Realisasi Indikator Kinerja Program Badan Pengelola Aset Daerah
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor
SKPD/UKPD
Pengelola Aset
Daerah
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
SKPD/UKPD
Pengelola Aset
Daerah
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pembinaan
Pengelolaan
dan
Penatausahaan
Aset Daerah
Persentase
Aset Daerah
yang
teridentifikasi
dan tercatat
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penyelesaian
Aset Fasos
Fasum dari
pihak lain
99.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah SKPD
tertib
pengelolaan
aset daerah
720.00 720.00 100%Sangat
Tinggi
Program Jumlah 30.00 39.00 100% Sangat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-135
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Pemanfaatan
Aset Daerah
penerimaan
hasil aset
daerah yang
dikerjasamakan
Tinggi
Jumlah piutang
atas aset
daerah yang
dikerjasamakan
10.00 13.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.8 Badan Pengelola Keuangan Daerah
Pada Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga)
program dengan total anggaran program Rp30,391,965,930. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.41 Realisasi Anggaran Program Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-136
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Badan Pengelola
Keuangan Daerah disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.70 Realisasi Indikator Kinerja Program Badan Pengelola Keuangan Daerah
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor
SKPD/UKPD
Pengelola
Keuangan
Daerah
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
SKPD/UKPD
Pengelola
Keuangan
Daerah
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Program
Pembinaan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Persentase
Laporan
Keuangan
SKPD sesuai
SAP dan
tepat waktu
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
penyelesaian
tahapan
penyusunan
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-137
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
RAPBD
Sumber : E-Monev
2.3.9 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pada Tahun 2019 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia DKI Jakarta melaksanakan 4
(empat) program dengan total anggaran program Rp78,068,871,895. Lebih lanjut, Informasi
mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.42 Realisasi Anggaran Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia disampaikan pada tabel di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-138
Tabel 2.71 Realisasi Kinerja Program Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Pengembangan
Kompetensi SDM
Persentase
peningkatan
kompetensi
SDM di
bidang
kompetensi
teknis dan
fungsional
55.00 55.38 100%Sangat
Tinggi
Persentase
peningkatan
kompetensi
SDM di
bidang
kompetensi
dasar dan
manajerial
64.00 64.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
peningkatan
kompetensi
SDM di
bidang
kompetensi
pemerintahan
dan sosial
kultural
50.00 50.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
SDM
aparatur
yang
mendapatkan
48.00 64.14 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-139
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
sertifikasi
profesi
Program
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Diklat
Akreditasi
Pengelolaan
Diklat
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor
SKPD/UKPD
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
SKPD/UKPD
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta melaksanakan 11
program dengan total anggaran program Rp43,066,772,552. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-140
Gambar 2.43 Realisasi Anggaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.72 Realisasi Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Penelitian dan
Pengembangan
Jumlah inovasi
yang dapat
diimplementasikan
2.00 2.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor
SKPD/UKPD
Perencanaan
Pembangunan
Indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-141
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Daerah
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
SKPD/UKPD
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan
Rata-rata capaian
program
perangkat daerah
Bidang
Pemerintahan
85.00 92.63 100%Sangat
Tinggi
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Bidang Kesra
Rata-rata capaian
program
perangkat daerah
Bidang Kesra
85.00 88.93 100%Sangat
Tinggi
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Bidang SPKLH
Rata-rata capaian
program
perangkat daerah
Bidang SPKLH
85.00 87.89 100%Sangat
Tinggi
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Rata-rata capaian
program
perangkat daerah
Bidang
85.00 93.72 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-142
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Pembangunan
Bidang
Perekonomian
Perekonomian
Program
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Rata-rata capaian
program
pembangunan
daerah
85.00 91.51 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Data dan
Sistem
Informasi
Perencanaan,
Pengendalian,
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Indeks kepuasan
pelayanan sistem
informasi
Perencanaan ,
Pengendalian,
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah.
3.00 3.26 100%Sangat
Tinggi
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
OPD
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Rata-rata capaian
kegiatan OPD
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
91.80 91.72 100%Sangat
Tinggi
Perencanaan,
pengendalian
dan evaluasi
pembangunan
wilayah
Persentase
usulan
masyarakat yang
diakomodir dalam
RKPD
100.00 68.95 69% Sedang
Sumber : E-Monev
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-143
2.3.11 Biro Administrasi Setda
Pada Tahun 2019 Biro Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat)
program dengan total anggaran program Rp96,530,259,517. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.44 Realisasi Anggaran Program Biro Administrasi Sekretariat Daerah
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Biro Administrasi
Sekretariat Daerah disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.73 Realisasi Indikator Kinerja Program Biro Administrasi
Sekretariat Daerah
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Pengelolaan
Keuangan
Perjalanan
Dinas
Indeks
Kepuasan
Layanan
Administrasi
Keuangan
3.00 3.43 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-144
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Perjalanan
Dinas
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Biro
Administrasi
Sekretariat
Daerah
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 1.00 25%Sangat
Rendah
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Biro
Administrasi
Sekretariat
Daerah
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 1.00 25%Sangat
Rendah
Sumber : E-Monev
2.3.12 Biro Hukum
Pada Tahun 2019 Biro Hukum DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga) program dengan total
anggaran program Rp6,281,026,522. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran
program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-145
Gambar 2.45 Realisasi Anggaran Program Biro Hukum
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Biro Hukum
disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.74 Realisasi Kinerja Program Biro Hukum
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Biro
Hukum
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Penataan dan
Penyusunan
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase
Regulasi
yang
Harmonis
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Bantuan &
Persentase
Peningkatan
Pemberian
85.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-146
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Kesadaran
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia serta
Penanganan
Perkara
Bantuan
Hukum dan
Penanganan
Perkara
Persentase
Penyelesaian
Sengketa
Hukum
85.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Peningkatan
Kesadaran
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia
75.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.13 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
Pada Tahun 2019 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta melaksanakan 4
(empat) program dengan total anggaran program Rp18,797,966,813. Lebih lanjut, Informasi
mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-147
Gambar 2.46 Realisasi Anggaran Program Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Biro Kepala Daerah
dan Kerjasama Luar Negeri disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.75 Realisasi Kinerja Program Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan
Kerjasama
Luar Negeri
Persentase
Kegiatan
Kerjasama
Luar Negeri
yang
Berhasil
80.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Keprotokolan
dan
Administrasi
Indeks
Kepuasan
Stakeholders
atas
3.20 3.71 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-148
Pimpinan
Daerah
Keprotokolan
dan
Administrasi
Pimpinan
Daerah
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Biro
Kepala
Daerah dan
Kerjasama
Luar Negeri
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor4.00 3.00 75% Sedang
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Biro Kepala
Daerah dan
Kerjasama
Luar Negeri
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 3.00 75% Sedang
Sumber : E-Monev
2.3.14 Biro Kesejahteraan Sosial
Pada Tahun 2019 Biro Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua) program
dengan total anggaran program Rp1,079,800,000. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi
anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-149
Gambar 2.47 Realisasi Anggaran Program Biro Kesejahteraan Sosial
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Biro Kesejahteraan
Sosial disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.76 Realisasi Indikator Kinerja Biro Kesejahteraan Sosial
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Biro
Kesejahteraan
Sosial
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Koordinasi
Kebijakan
Jumlah ketidak
sesuaian antara
kebijakan
dengan
0.00 0.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-150
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Kesehatan,
Sosial,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak serta
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
peraturan
Jumlah
ketidaksesuaian
antara
peraturan
dengan
pelaksanaan
0.00 0.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.15 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Pada Tahun 2019 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga)
program dengan total anggaran program Rp3,073,115,272. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.48 Realisasi Anggaran Program Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-151
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.77 Realisasi Kinerja Program Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Biro
Organisasi dan
Reformasi
Birokrasi
Indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Penataan
Kelembagaan,
Ketatalaksanaan
dan SDM
Aparatur
Indeks
Reformasi
Birokrasi
73.00 N.A N.A N.A
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
terhadap
Pelayanan
Publik
83.00 84.41 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.16 Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Pada Tahun 2019 Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua)
program dengan total anggaran program Rp1,341,150,000. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-152
Gambar 2.49 Realisasi Anggaran Program Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Biro Penataan Kota
dan Lingkungan Hidup disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.78 Realisasi Indikator Kinerja Program Biro Penataan Kota dan
Lingkungan Hidup
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Koordinasi
Penataan
Kota &
Lingkungan
Hidup
Peningkatan
Upaya
Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur
dan
Lingkungan
Hidup
50.00 50.00 100%Sangat
Tinggi
Peningkatan 10.00 14.21 100% Sangat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-153
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Pengendalian
Pemenuhan
Kewajiban
Surat Izin
Penunjukan
Penggunaan
Tanah
(SIPPT)
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Biro
Penataan
Kota dan
Lingkungan
Hidup
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.17 Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Pada Tahun 2019 Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga)
program dengan total anggaran program Rp10,966,090,707. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-154
Gambar 2.50 Realisasi Anggaran Program Biro Pendidikan Mental dan Spiritual
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Biro Pendidikan
Mental dan Spiritual disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.79 Realisasi Indikator Kinerja Program Biro Pendidikan
Mental dan Spiritual
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Biro
Pendidikan
dan Mental
Spiritual
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Koordinasi
Jumlah
Ketidaksesuaian0.00 0.00 100%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-155
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Kebijakan
Pendidikan,
Perpustakaan
dan
Kearsipan,
Pemuda dan
Olahraga,
serta Mental
Spiritual
Antara
Kebijakan
Dengan
Peraturan
Jumlah
Ketidaksesuaian
antara
Peraturan
dengan
Pelaksanaan
0.00 0.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
layanan
mental dan
spiritual
Persentase
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Layanan Mental
Spiritual
82.00 93.81 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.18 Biro Perekonomian
Pada Tahun 2019 Biro Perekonomian DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua) program dengan total
anggaran program Rp1,121,889,044. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran
program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-156
Gambar 2.51 Realisasi Program Anggaran Biro Perekonomian
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Biro Perekonomian
disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.80 Realisasi Indikator Kinerja Program Biro Perekonomian
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Koordinasi
kebijakan
perekonomian
Jumlah
ketidaksesuaian
antara
peraturan
dengan
pelaksanaan
0.00 0.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah
ketidaksesuaian
antara
kebijakan
dengan
0.00 0.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-157
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
peraturan
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Biro
Perekonomian
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.19 Biro Tata Pemerintahan
Pada Tahun 2019 Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat) program
dengan total anggaran program Rp5,084,608,574. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi
anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.52 Realisasi Anggaran Program Biro Tata Pemerintahan
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-158
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Biro Tata
Pemerintahan disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.81 Realisasi Indikator Kinerja Program Biro Tata Pemerintahan
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
Persentase
Realisasi
Interpretasi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Biro Tata
Pemerintahan
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4 4 100%Sangat
tinggi
Program
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja
Skor
EKPPD3.15 3.17 100%
Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah
Daerah dan
Lembaga/Badan
Jumlah
Kerjasama
yang
dilaksanaka
n dan
berhasil
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Koordinasi
Kebijakan Tata
Pemerintah
Daerah
Persentase
penyelesaia
n masalah
pemerintah
an
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-159
2.3.20 Biro Umum
Pada Tahun 2019 Biro Umum DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua) program dengan total
anggaran program Rp60,855,831,102. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran
program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.53 Realisasi Anggaran Program Biro Umum
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Biro Umum
disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.82 Realisasi Kinerja Program Biro Umum Tahun 2019
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Biro Umum
indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-160
Program
Administrasi
Umum dan
Peningkatan
Sarana Prasarana
Kerumahtanggaan
Daerah
Indeks Kepuasan
terhadap
Pelayanan
Kerumahtanggaan
Kompleks
Balaikota dan
Rumah Dinas
Pimpinan
3.67 3.88 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.21 Dinas Bina Marga
Pada Tahun 2019 Dinas Bina Marga DKI Jakarta melaksanakan 5 (lima) program dengan total
anggaran program Rp3,385,720,277,163. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran
program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.54 Realisasi Anggaran Program Dinas Bina Marga
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas Bina Marga
disampaikan pada tabel di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-161
Tabel 2.83 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Bina Marga
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi
Program
Pembangunan/Peningk
atan Jalan dan
Jembatan
Penambahan
Road Ratio0.00 0.00 100% Sangat Tinggi
Penambahan
Luas jalur
pejalan kaki
146.400 326.665 100% Sangat Tinggi
Program
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan dan Jembatan
Presentase
Kondisi Jalan
mantap pada
Jaringan Jalan
96.50 96.60 100% Sangat Tinggi
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pekerjaan Umum
Persentase
Panjang Jalan
yang memiliki
Prasarana
jaringan
Utilitas
30.000 34.162 100% Sangat Tinggi
Program Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan pekerjaan
umum dan penataan
ruang SKPD/UKPD Bina
Marga
Indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 3.00 75% Sedang
Program Pengelolaan
Kendaraan Operasional
Urusan pekerjaan
umum dan penataan
ruang SKPD/UKPD Bina
Marga
Indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
3.00 2.00 67% Sedang
Sumber : E-Monev
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-162
2.3.22 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan
Pada Tahun 2019 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan DKI Jakarta melaksanakan 5
(lima) program dengan total anggaran program Rp410,053,000,000. Lebih lanjut, Informasi
mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.55 Realisasi Anggaran Program Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas Cipta Karya,
Tata Ruang Dan Pertanahan disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.84 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Penataan
Ruang
Rasio
kesesuaian
rencana tata
ruang
59.00 71.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
pelanggaran90.00 90.26 100%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-163
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
tata ruang
yang
ditangani
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
pekerjaan
umum dan
penataan
ruang
SKPD/UKPD
Cipta Karya,
Tata Ruang
dan
Pertanahan
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
pekerjaan
umum dan
penataan
ruang
SKPD/UKPD
Cipta Karya,
Tata Ruang
dan
Pertanahan
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 3.00 75% Sedang
Program Persentase 54.00 57.60 100% Sangat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-164
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Pembangunan
dan
Pemeliharaan
Gedung
Pemda
pembangunan
gedung
pemda yang
memenuhi
standar
Tinggi
Program
Penyediaan
dan
Pengelolaan
Data
Pertanahan
Jumlah
bidang tanah
yang sudah
terdata.1.127.736 1.476.138 100%
Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.23 Dinas Kehutanan
Pada Tahun 2019 Dinas Kehutanan DKI Jakarta melaksanakan 7 (tujuh) program dengan total
anggaran program Rp2,337,922,648,027. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran
program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.56 Realisasi Anggaran Program Dinas Kehutanan
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-165
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas Kehutanan
disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.85 Realisasi Kinerja Program Dinas Kehutanan
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Pengelolaan
Pemakaman
Penambahan
Rasio RTH
Makam
0.00 0.00 91%Sangat
Tinggi
Persentase lokasi
RTH Makam yang
terpelihara
89.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Program Konservasi
Flora dan Fauna
Penambahan
jumlah fauna yang
dikonservasi
2152.00 2286.00 100%Sangat
Tinggi
Penambahan
jumlah flora yang
dikonservasi
52773.00 64814.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan Hutan
Penambahan
Rasio RTH Hutan0.01 0.0029 25%
Sangat
Rendah
Persentase lokasi
RTH Hutan yang
terpelihara
95.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Pertamanan
Penambahan
Rasio RTH Taman0.02 0.03 100%
Sangat
Tinggi
Persentase lokasi
RTH Taman yang
terpelihara
99.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan dan
indeks kepuasan 4.00 3.00 75% Sedang
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-166
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Pengelolaan Kantor
Urusan Kehutanan
pelayanan kantor
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Urusan
Kehutanan
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
3.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pada Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga)
program dengan total anggaran program Rp131,963,093,053. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.57 Realisasi Anggaran Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-167
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.86 Realisasi Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Indeks
Kepuasan
Layanan
Dukcapil
70.00 84.29 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Cakupan
Kepemilikan
Dokumen
Kependudukan
dan Catatan
Sipil
67.10 78.87 100%Sangat
Tinggi
Persentase
pemanfaatan
data penduduk
instansi/
lembaga
pengguna data
40.00 47.50 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
Administrasi
kependudukan
dan
pencatatan
sipil
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
3.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-168
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
Administrasi
kependudukan
dan
pencatatan
sipil
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional2.00 3.00 100%
Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.25 Dinas Kesehatan
Pada Tahun 2019 Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaksanakan 8 (delapan) program dengan
total anggaran program Rp9,496,957,765,689. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi
anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.58 Realisasi Anggaran Program Dinas Kesehatan
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-169
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas Kesehatan
disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.87 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan
Program IndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Daerah
Persentase
penduduk DKI
Jakarta yang
memiliki
jaminan
kesehatan
melalui Sistem
Jaminan Sosial
Nasional
(SJSN) Bidang
Kesehatan
95.00 98.03 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumber Daya
Kesehatan
Persentase
SDM kesehatan
yang kompeten100.00 90.59 91% Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
Kesehatan
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor4.00 2.00 50%
Sangat
Rendah
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
Kesehatan
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 1.00 25%Sangat
Rendah
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-170
Program IndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Pengembangan
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
dan Upaya
Kesehatan
Perorangan
Persentase
Pemenuhan
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
Bidang
Kesehatan
100.00 28.57 29%Sangat
Rendah
Persentase
Sinyal
Kewaspadaan
Dini Penyakit
Menular yang
Direspon
85.00 96.64 100%Sangat
Tinggi
Jumlah
Kota/Kabupaten
yang
Melaksanakan
Tatanan
Kehidupan
Masyarakat
Sehat Mandiri
6.00 6.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Prasarana dan
Sarana Bidang
Kesehatan
Persentase
Layanan
Kesehatan
yang Memenuhi
Standar
40.00 58.94 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
(SDMK)
Persentase
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
(SDMK) yang
Kompeten
100.00 90.59 91% Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-171
Program IndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik Urusan
Kesehatan
Rerata Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
SKPD/UKPD
Urusan
Kesehatan
82.00 82.64 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.26 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Pada Tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian DKI Jakarta
melaksanakan 10 program dengan total anggaran program Rp407,051,110,971. Lebih lanjut,
Informasi mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.59 Realisasi Anggaran Program Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian disampaikan pada tabel di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-172
Tabel 2.88 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
%Realisas
iInterpretasi
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
Masyarakat
Persentase
ketersediaan
pangan
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase pangan
yang bebas bahan
berbahaya
95.00 99.17 100%Sangat
Tinggi
Skor Pola Pangan
Harapan82.00 88.30 100%
Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Pangan
indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Urusan
Pangan
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Program
Pengelolaan
Kelautan dan
Perikanan
Jumlah produksi
perikanan
budidaya
4.412 2.258 51% Rendah
Jumlah Produksi
Ikan Hias
20.777.
303
19.067.21
492%
Sangat
Tinggi
Jumlah produksi
benih ikan
79.594.
751
109.338.5
03100%
Sangat
Tinggi
Jumlah produksi
dan pemasaran
produk olahan hasil
perikanan
5.959 59.208 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-173
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
%Realisas
iInterpretasi
Jumlah Produksi
Perikanan tangkap
150.55
298.960 66% Rendah
Angka Konsumsi
Ikan37.00 49.60 100%
Sangat
Tinggi
Pengelolaan
sumber daya
kelautan dan
perikanan yang
berkelanjutan
Jumlah
pelanggaran
pemanfaatan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan
78.00 62.00 100%Sangat
Tinggi
Luas kawasan
ekosistem laut dan
pesisir yang
dikonservasi dan
direhabilitasi
141.90 143.20 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan kelautan
dan perikanan
indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Urusan
kelautan dan
perikanan
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengembangan
Pertanian,
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Jumlah produksi
benih padi45.60 45.00 99%
Sangat
Tinggi
Jumlah
pelanggaran
bidang pertanian
dan peternakan
8.00 9.00 88% Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-174
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
%Realisas
iInterpretasi
Jumlah produksi
Tanaman produktif36.700 40.000 100%
Sangat
Tinggi
Jumlah produksi
tanaman pangan
dan hortikultura
33.063 26.527 80% Tinggi
Jumlah produksi
dan pemasaran
produk pertanian
109.40 80.00 73% Sedang
Jumlah lokasi
Agrowisata yang
dikembangkan
8.00 8.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah produksi
susu
5.196.3
795.199.919 100%
Sangat
Tinggi
Jumlah produksi
daging
31.847.
633
33.830.75
1100%
Sangat
Tinggi
Jumlah produksi
dan pemasaran
produk peternakan
11.000 11.225 100%Sangat
Tinggi
Jumlah pelayanan
kesehatan hewan9.000 12.549 100%
Sangat
Tinggi
Jumlah omzet
pemasaran bunga
dan tanaman hias
102.00
0.000.0
00
254.893.3
64.267100%
Sangat
Tinggi
Jumlah kasus
penyakit hewan
menular strategis
0.00 0.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah kasus
pelanggaran
bidang pertanian
6.00 0.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah kasus
penyakit hewan11.00 0.00 100%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-175
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
%Realisas
iInterpretasi
menular strategis
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Pertanian
indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Urusan
Pertanian
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.27 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pada Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta melaksanakan 6
(enam) program dengan total anggaran program Rp451,683,957,174. Lebih lanjut, Informasi
mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.60 Realisasi Anggaran Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-176
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.89 Realisasi Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Pengembangan
Komunikasi
dan Informasi
Publik
Persentase
Laporan Warga
melalui Aplikasi
Interaktif Jakarta
Smart City
77.00 97.70 100%Sangat
Tinggi
Persentase
informasi yang
dikemas&diproduksi
oleh Pemprov DKI
Jakarta terhadap
isu yang
berkembang di
media massa&perlu
dilakukan klarifikasi
83.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
penyelesaian
sengketa informasi
publik yang
terfasilitasi
100.00 70.00 70% Sedang
Jumlah masyarakat
yang
mengkonsumsi
informasi publik dari
kanal/saluran
informasi resmi
Pemprov DKI
Jakarta
4.400.000 28.241.251 100%Sangat
Tinggi
ProgramPersentase
40.00 46.28 100% Sangat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-177
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Pengembangan
Data Statistik
Sektoral
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
Komunikasi
dan Informatika
indeks kepuasan
pelayanan kantor
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
Komunikasi
dan Informatika
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional 3.00 3.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Persandian
untuk
Pengamanan
Informasi
Persentase
perangkat daerah
Provinsi yang telah
menggunakan
layanan persandian
dalam rangka
pengamanan
informasi milik
pemerintah
20.00 86.27 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengembangan
TIK (Teknologi
Informasi dan
Komunikasi)
Service Level
Agreement
Jaringan
98.00 99.58 100%Sangat
Tinggi
Service Level
Agreement
Telekomunikasi
Intra Pemerintah
Daerah
96.00 98.45 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-178
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Service Level
Agreement Data
Center
99.00 99.00 100%Sangat
Tinggi
Pemenuhan
Standard LPSE dan
SNI ISO/IEC 27001
100.00 85.00 85% Tinggi
Jumlah cakupan
layanan e-gov48.00 63.00 100%
Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.28 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan
Pada Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan DKI Jakarta
melaksanakan 6 (enam) program dengan total anggaran program Rp166,901,473,157. Lebih
lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.61 Realisasi Anggaran Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta
Perdagangan
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-179
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.90 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Serta Perdagangan
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Koperasi
Jumlah
Koperasi
yang
bersertifikat
Nomor Induk
Koperasi
120.00 120.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
UKM
Pertumbuha
n Jumlah
Usaha Mikro,
Kecil, Dan
Menengah
27799.0
015200.00 55% Rendah
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
koperasi, usaha
kecil, dan
menengah
Indeks
Kepuasan
Pelayanan
Kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
koperasi, usaha
kecil, dan
menengah
Indeks
Kepuasan
Pelayanan
Kendaraan
Operasional
4.00 3.00 75% Sedang
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-180
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
pengawasan
dan pelayanan
perdagangan
Jumlah
Pasar Yang
Menjual
Produk Ber
SNI (Standar
Nasional
Indonesia)
18.00 18.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Keluhan/Tem
uan
Konsumen
Yang
Ditindaklanju
ti
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Cakupan
Alat UTTP
(Ukuran,
Takaran,
Timbangan,
Dan
Perlengkapa
nnya) Yang
Ditera Dan
Ditera Ulang
97.00 190.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah
Ekspor Yang
Dilakukan
UKM DKI
Jakarta
4.125.2
00.954
5.820.64
1.330100%
Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
Indeks
Kepuasan
Pelayanan
Kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-181
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi 2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Perdagangan
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
Perdagangan
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.29 Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019 melaksanakan 4 (empat)
program dengan anggaran sebesar Rp2,581,258,666,174. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.62 Realisasi Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas Lingkungan
Hidup disampaikan pada tabel di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-182
Tabel 2.91 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Pengelolaan
Persampahan
Persentase
pengurangan
sampah di
kota17.00 17.06 100%
Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor
Urusan
Lingkungan
Hidup
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
Lingkungan
Hidup
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan
Hidup
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
37.14 40.06 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-183
2.3.30 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pada Tahun 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta melaksanakan 9 (sembilan)
program dengan total anggaran program Rp491,084,442,748. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.63 Realisasi Anggaran Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program teknis (outcome) Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.92 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi
Program Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Kebudayaan
indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 4.00 100% Sangat Tinggi
Program Pengelolaan
Kendaraan Operasional
Urusan Kebudayaan
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100% Sangat Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-184
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi
Program Pembinaan dan
pemberdayaan pelaku
seni budaya
Jumlah Pelaku Seni
Budaya yang dilatih10.080 73.637 100% Sangat Tinggi
Jumlah Pelaku Seni
Budaya yang tampil20.160 50.678 100% Sangat Tinggi
Jumlah unsur seni
budaya yang
dilestarikan 19.00 40.00 100% Sangat Tinggi
Program Pemeliharaan
dan Pengembangan
Pemanfaatan Cagar
Budaya
Persentase Cagar
Budaya yang
berhasil direvitalisasi
57.00 180.00 100% Sangat Tinggi
Program penyediaan dan
pemeliharaan sarana
prasarana seni budaya
dan pariwisata
Persentase
Kelengkapan Sarana
Prasarana
28.00 28.00 100% Sangat Tinggi
Program Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Pariwisata
indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 4.00 100% Sangat Tinggi
Program Pengelolaan
Kendaraan Operasional
Urusan Pariwisata
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 2.00 50% Sangat Rendah
Program Pembinaan dan
Pengembangan Industri
Pariwisata
Persentase Industri
Pariwisata yang
memiliki TDUP
(Tanda Daftar Usaha
Pariwisata)
95.00 97.60 100% Sangat Tinggi
Persentase SDM
Industri Pariwisata
bersertifikat
75.00 75.30 100% Sangat Tinggi
Jumlah E-Tourism 1.500.0 1.528.127 100% Sangat Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-185
Program Indikator ProgramTarget2019
Realisasi2019
%Realisasi
Interpretasi
00
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Jumlah Wisatawan
Mancanegara
294000
0.002504564.00 85% Tinggi
Jumlah Wisatawan
Nusantara
38.520.
00041.640.800 100% Sangat Tinggi
Jumlah Objek Wisata
Baru3.00 3.00 100% Sangat Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.31 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Pada Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk DKI
Jakarta melaksanakan 6 (enam) program dengan total anggaran program Rp77,863,308,096.
Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.64 Realisasi Anggaran Program Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan
Pengendalian Penduduk
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-186
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk disampaikan pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.93 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan
Pengendalian Penduduk
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Perlindungan
Perempuan
dan Anak
Persentase
korban
kekerasan yang
mendapat
layanan
komprehensif
82.66 100.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah
Kekerasan
Perempuan dan
Anak
2.831 1.179 100%Sangat
Tinggi
Jumlah
Kota/Kabupaten
Layak Anak
mendapatkan
predikat Madya
1.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
kesetaraan
gender dan
pemberdayaan
perempuan
Persentase
Organisasi
Perangkat
Daerah (OPD)
yang
melaksanakan
Perencanaan
dan
Penganggaran
Responsif
Gender (PPRG)
24.00 48.00 100%Sangat
Tinggi
Program Persentase 50.00 44.58 89% Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-187
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Lembaga
Kemasyarakatan
yang aktif dalam
pemberdayaan
masyarakat
Program
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana dan
Ketahanan
Keluarga
Age Specific
Fertility Rate
(kelompok umur
15-19 tahun)
23.00 25.00 91%Sangat
Tinggi
Persentase
cakupan
sasaran
pasangan usia
subur menjadi
peserta KB
(CPR)
57.78 58.21 100%Sangat
Tinggi
Unmetneed
(PUS yang ingin
ber-KB tetapi
belum terlayani)
14.50 13.99 100%Sangat
Tinggi
Persentase
keluarga yang
terdata
69.00 53.00 77% Tinggi
Persentase
masyarakat
yang
mengetahui isu
kependudukan
51.00 60.30 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
pengendalian
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-188
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
penduduk dan
keluarga
berencana
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.32 Dinas Pemuda dan Olahraga
Pada Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat) program
dengan total anggaran program Rp817,789,373,056. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi
anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.65 Realisasi Anggaran Program Dinas Pemuda dan Olahraga
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-189
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas Dinas
Pemuda dan Olahraga disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.94 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Pemuda dan Olahraga
ProgramIndikatorProgram
Target 2019Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Penyadaran,
Pemberdayaan,
Pengembangan
Pemuda dan
Pramuka
Jumlah
pemuda
yang
berhasil
dibina
25.726 63.919 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengembangan
dan Pembinaan
Olahraga
Jumlah
masyarakat
aktif
berolahraga
8.772.937 9.947.836 100%Sangat
Tinggi
Jumlah
prestasi
olahraga
yang
diperoleh
1.989 2.866 100%Sangat
Tinggi
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
olahraga
67.54 77.76 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
kepemudaan
dan olah raga
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
70.00 85.12 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-190
ProgramIndikatorProgram
Target 2019Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
kepemudaan
dan olah raga
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
82.50 32.29 39%Sangat
Rendah
Sumber : E-Monev
2.3.33 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pada Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta
melaksanakan 4 (empat) program dengan total anggaran program Rp317,953,776,000. Lebih
lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.66 Realisasi Anggaran Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-191
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.95 Realisasi Kinerja Program Dinas PTSP DKI Jakarta Tahun 2019
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Peningkatan
Penanaman Modal
Jumlah
Realisasi
Investasi
Penanaman
Modal di
Provinsi
DKI Jakarta
100.20 123.90 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Indeks
Tingkat
Kepuasaan
Masyarakat
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
87.00 83.03 95%Sangat
Tinggi
Persentase
Layanan
Perizinan
dan Non
Perizinan
secara
online
100.00 81.00 81% Tinggi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Penanaman
Modal
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Program
Pengelolaan
indeks
kepuasan4.00 3.00 75% Sedang
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-192
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Kendaraan
Operasional Urusan
Penanaman Modal
pelayanan
kendaraan
operasional
Sumber : E-Monev
2.3.34 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Pada Tahun 2019 Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan DKI Jakarta
melaksanakan 5 (lima) program dengan total anggaran program Rp1,147,100,783,574. Lebih
lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.67 Realisasi Anggaran Program Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan
Penyelamatan
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Dinas
Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan disampaikan pada tabel di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-193
Tabel 2.96 Realisasi Kinerja Program Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI
Jakarta
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Penanggulangan
Kebakaran dan
penyelamatan
Persentase
penanggulangan
kebakaran yang
berhasil
83.00 88.20 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Operasi
Penyelamatan
yang Berhasil
79.00 91.30 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Peralatan /
Perlengkapan
Operasional
Pemadaman
dan
Penyelamatan
yang memenuhi
standar mutu
38.05 38.05 100%Sangat
Tinggi
Program Peningkatan
Pencegahan Kebakaran
Tingkat
kerawanan
kebakaran
4.10 3.90 100%Sangat
Tinggi
Program Peningkatan
Kualifikasi Petugas
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
Persentase
petugas
pemadam
kebakaran yang
kompeten
53.09 47.41 89% Tinggi
Program Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor
Urusan Ketenteraman
dan ketertiban umum
serta perlindungan
masyarakat SKPD/UKPD
PENANGGULANGAN
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor 3.00 3.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-194
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
Program Pengelolaan
Kendaraan Operasional
Urusan Ketenteraman
dan ketertiban umum
serta perlindungan
masyarakat SKPD/UKPD
PENANGGULANGA N
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional 3.00 3.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.35 Dinas Pendidikan
Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan DKI Jakarta melaksanakan 8 (delapan) program dengan
total anggaran program sebesar Rp7,556,392,765,618. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-195
Gambar 2.68 Realisasi Anggaran Program Dinas Pendidikan
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program/outcome Dinas Pendidikan
disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.97 Realisasi Kinerja Program Dinas Pendidikan Tahun 2019
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
PenilaianRealisasi
Program
Pendidikan Anak
Usia Dini dan
Pendidikan
Masyarakat
Persentase Angka
Partisipasi Kasar
PAUD (3-6 Tahun)
89.63 28.06 31%Sangat
Rendah
Jumlah lembaga
kursus dan
pelatihan
terakreditasi
339.00 106.00 31%Sangat
Rendah
Program Wajib
Belajar 12 Tahun
Persentase Angka
Partisipasi Murni96.93 93.44 96%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-196
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
PenilaianRealisasi
SD/MI
Persentase Angka
Partisipasi Murni
SMP/MTs
88.67 83.25 94%Sangat
Tinggi
Persentase Angka
Partisipasi Murni
SMA/SMK/MA
77.42 86.60 100%Sangat
Tinggi
Persentase Angka
Putus Sekolah
Jenjang
SMA/MA/SMK
0.22 0.01 100%Sangat
Tinggi
Rata-rata lama
sekolah penduduk
jakarta
11.32 11.32 100%Sangat
Tinggi
Persentase Angka
Putus Sekolah
Jenjang SD/MI
0.01 0.18 0%Sangat
Rendah
Persentase Angka
Putus Sekolah
Jenjang SMP/MTs
0.07 0.27 0%Sangat
Rendah
Persentase
penerima Kartu
Jakarta Pintar
(KJP) Plus yang
bersekolah
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pendidikan
Khusus dan
Layanan Khusus
Persentase
sekolah yang
sudah menerima
peserta didik
berkebutuhan
khusus
74.54 55.00 74% Sedang
Program
Peningkatan
Persentase
Sekolah77.52 72.54 94%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-197
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
PenilaianRealisasi
Mutu Pendidikan terakreditasi A
Persentase
Kelulusan Jenjang
SD/MI
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Kelulusan Jenjang
SMP/MTs
100.00 99.68 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Kelulusan Jenjang
SMA/MA
100.00 99.48 99%Sangat
Tinggi
Persentase
Kelulusan Jenjang
SMK
100.00 98.77 99%Sangat
Tinggi
Rata-rata Nilai
Ujian Nasional /
Ujian Sekolah /
Madrasah
Berbasis Daerah
Jenjang SMP/MTs
67.63 60.71 90% Tinggi
Rata-rata Nilai
Ujian Nasional /
Ujian Sekolah /
Madrasah
Berbasis Daerah
Jenjang SMK
67.00 51.42 77% Tinggi
Rata-rata Nilai
Ujian Nasional /
Ujian Sekolah /
Madrasah
Berbasis Daerah
Jenjang SD/MI
74.00 69.41 94%Sangat
Tinggi
Rata-rata Nilai
Ujian Nasional /67.00 66.90 100%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-198
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
PenilaianRealisasi
Ujian Sekolah /
Madrasah
Berbasis Daerah
Jenjang SMA/MA
Program
Pengembangan
Guru dan
Tenaga
Kependidikan
Persentase guru
yang kompeten
83.28 51.39 62% Rendah
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pendidikan
Persentase
sekolah yang
memiliki sarana
dan prasarana
sesuai Standar
Nasional
Pendidikan (SNP)
88.78 91.13 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
Pendidikan
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional4.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
Pendidikan
indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 3.00 75% Sedang
Sumber : E-Monev
2.3.36 Dinas Perhubungan
Pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan DKI Jakarta melaksanakan 6 (enam) program dengan
total anggaran program Rp1,012,227,031,126. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi
anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-199
Gambar 2.69 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Berdasarkan Program
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program teknis Dinas Perhubungan
disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.98 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Pengendalian
dan Penertiban
Lalu Lintas dan
angkutan
Kecepatan
Rata-Rata di
41 Koridor
Jalan Utama
pada Jam
Sibuk
22.00 25.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Angkutan Umum
Jumlah
penumpang
angkutan
umum yang
terlayani per
925785.00 942026.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-200
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
hari
Persentase
Kendaraan
Angkutan
Umum yang
Terintegrasi
50.00 38.46 77% Tinggi
Program
Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Angkutan
Perairan dan
Kepelabuhanan
Persentase
armada
angkutan
perairan yang
memenuhi
standar
berdasarkan
peraturan
perundangan
41.00 40.00 98%Sangat
Tinggi
Persentase
Operator
Angkutan
Perairan yang
Memenuhi
Peraturan
15.00 8.00 53% Rendah
Jumlah
terminal
penumpang
angkutan
perairan
(Pelabuhan)
yang
memenuhi
Standar
Pelayanan
Prima
0.00 0.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Keselamatan
Presentase
kecelakaan
angkutan
0.17 0.12 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-201
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Lalu Lintas dan
Angkutan
umum yang
mengakibatkan
korban jiwa
pertahun
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
Perhubungan
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
Perhubungan
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.37 Dinas Perindustrian dan Energi
Pada Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta melaksanakan 9 (sembilan)
program dengan total anggaran program Rp980,570,651,652. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-202
Gambar 2.70 Realisasi Anggaran Program Dinas Perindustrian dan Energi
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program teknis Dinas Perindustrian dan
Energi disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.99 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Energi
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Pembinaan,
pengembangan
dan
pengendalian
Energi dan
ketenagalistrikan
Persentase
bangunan/gedung
/sarana/prasaran
a milik pemda
yang memiliki
SLO
ketenagalistrikan
40.00 60.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase daya
listrik terpasang di
kepulauan seribu
67.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Bauran energi
baru terbarukan0.03 0.04 100%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-203
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Peningkatan
Pencahayaan
Kota
Persentase
cakupan
pencahayaan
kota
78.93 85.40 100%Sangat
Tinggi
persentase
pencahayaan
kota hemat energi
berbasis smart
system
100.00 92.44 92%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
energi dan
sumber daya
mineral
indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan energi
dan sumber
daya mineral
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Program
Konservasi air
tanah dan
pengendalian
penurunan
muka tanah
Jumlah bangunan
gedung yang
mematuhi
peraturan
pencatatan dan
pengambilan air
tanah
85.00 85.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Jumlah wirausaha
industri baru5560.00 9546.00 100%
Sangat
Tinggi
Persentase 9.85 9.85 100% Sangat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-204
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Industri jumlah IKM yang
berkualitas
Tinggi
Persentase
pertumbuhan
jumlah Industri
Kreatif
29.10 54.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengawasan
dan
Pengendalian
Industri
Persentase
produk industri
dengan standar
SNI
74.00 74.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
produk IKM
bebas bahan
berbahaya
28.77 28.77 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
Perindustrian
indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 3.00 75% Sedang
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
Perindustrian
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Sumber : E-Monev
2.3.38 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pada Tahun 2019 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat)
program dengan total anggaran program Rp146,458,912,490. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-205
Gambar 2.71 Realisasi Anggaran Program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program/outcome Dinas Perpustakaan
Dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.100 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Pelayanan dan
Pengembangan
Perpustakaan
Rasio
pengunjung
perpustakaan
23.90 34.83 100%Sangat
Tinggi
Persentase
perpustakaan
binaan yang
memenuhi
SNP (Standar
Nasional
Perpustakaan)
35.00 35.29 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
indeks
kepuasan
pelayanan
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-206
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Pengelolaan
Kantor Urusan
Perpustakaan
kantor
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
Perpustakaan
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Program
Pelayanan dan
Pengembangan
Kearsipan
Persentase
Pengelolaan
Kearsipan di
SKPD/UKPD
dan BUMD
sesuai standar
44.44 44.44 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Arsip yang
Siap Layan (e-
arsip)
35.56 40.06 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.39 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota
Pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta
melaksanakan 6 (enam) program dengan total anggaran program Rp5,519,880,188,152. Lebih
lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-207
Gambar 2.72 Realisasi Anggaran Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan PermukimanKota
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program/outcome Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.101 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program Penyediaan
dan
Pemeliharaan/Perawatan
Perumahan Rakyat
persentase
unit
perumahan
rakyat yang
terbangun
0.48 0.00 0%Sangat
Rendah
Persentase
Perumahan
yang
lengkap
35.00 52.17 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-208
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
sarana
prasarana
Persentase
unit
perumahan
yang
terpelihara
18.00 29.59 100%Sangat
Tinggi
Program Pelayanan
Penghuni Rumah Susun
Indeks
Kepuasan
Penghuni
Rumah
Susun
0.00 0.00 100%Sangat
Tinggi
Program Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Urusan perumahan
rakyat dan kawasan
permukiman
Indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program Pengelolaan
Kendaraan Operasional
Urusan perumahan
rakyat dan kawasan
permukiman
Indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 3.00 75% Sedang
Program Penataan
Kawasan Permukiman
Jumlah
kawasan/
fasilitas
permukiman
yang ditata
40.00 76.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
kawasan/
fasilitas
permukiman
yang
terpelihara
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-209
Sumber : E-MONEV
2.3.40. Dinas Sosial
Pada Tahun 2019 Dinas Sosial DKI Jakarta melaksanakan 7 (tujuh) program dengan total
anggaran program Rp561,815,858,013. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran
program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.73 Realisasi Anggaran Dinas Sosial Berdasarkan Program
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program/outcome Dinas Sosial dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.102 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Sosial
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Rehabilitasi
Persentase (%)
PMKS yang
terpenuhi hak
38.70 87.27 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-210
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Sosial dasarnya
Persentase (%)
lokasi strategis di
wilayah Provinsi
DKI Jakarta yang
bersih PMKS
jalanan
92.00 97.26 100%Sangat
Tinggi
Program
Perlindungan
Sosial
Persentase
pemenuhan
kebutuhan dasar
korban bencana
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Penanganan
Fakir Miskin
Jumlah fakir
miskin
(perorangan,
keluarga,
kelompok) yang
mandiri
1475.00 1900.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
Sosial
indeks kepuasan
pelayanan kantor4.00 4.00 100%
Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan Sosial
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pemberdayaan
Sosial
Jumlah tenaga
kesejahteraan
sosial
masyarakat yang
aktif dalam
penyelenggaraan
3194.00 3194.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-211
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
kesejahteraan
sosial
Jumlah lembaga
kesejahteraan
sosial
masyarakat yang
aktif dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
883.00 883.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Layanan,
Prasarana dan
Sarana
Kesejahteraan
Sosial
Presentase
prasarana dan
sarana
kesejahteraan
sosial yang
memenuhi
standar
pelayanan
64.00 89.06 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.41 Dinas Sumber Daya Air
Pada Tahun 2019 Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melaksanakan 5 (lima) program dengan
total anggaran program Rp6,112,288,063,245. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi
anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-212
Gambar 2.74 Realisasi Anggaran Program Dinas Sumber Daya Air
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program/outcome Dinas Sumber Daya
Air dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.103 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Sumber Daya Air
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Pengendalian
Banjir dan
Abrasi
Presentase
penanganan
genangan
yang kurang
dari 2 jam
79.00 86.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Pantai di
Kepulauan
Seribu yang
bebas dari
abrasi
50.78 50.80 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengembangan
Presentase
cakupan
pelayanan
63.65 63.16 99%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-213
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
dan
Pengelolaan Air
Bersih
air bersih
persentase
waduk yang
memenuhi
baku mutu
untuk air
baku
0.93 4.63 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengembangan
dan
Pengelolaan Air
Limbah
Presentase
cakupan
area yang
terlayani
sistem
pengelolaan
air limbah
17.04 16.73 98%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
pekerjaan
umum dan
penataan ruang
SKPD/UKPD
Sumber Daya
Air
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan
pekerjaan
umum dan
penataan ruang
SKPD/UKPD
Sumber Daya
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 3.00 75% Sedang
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-214
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Air
Sumber : E-MONEV
2.3.42 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pada Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta melaksanakan 5 (lima)
program dengan total anggaran program Rp179,687,215,700. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.75 Realisasi Anggaran Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program/outcome Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-215
Tabel 2.104 Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Program
Pembinaan dan
Penempatan
Tenaga Kerja
Jumlah pencari
kerja yang
berhasil
ditempatkan
21000.00 24141.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah tenaga
kerja yang
berwirausaha
3399.00 3817.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Daerah
2.50 1.25 50%Sangat
Rendah
Program
Penciptaan
Hubungan
Industrial yang
harmonis
Jumlah kasus
hubungan
industrial yang
masuk ke
tingkat
Perjanjian
Bersama (PB)
100.00 120.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
kepatuhan
terhadap
ketentuan
perundangan di
bidang
Ketenagakerjaan
Jumlah
perusahaan
yang
menjalankan
norma
ketenagakerjaan
3700.00 4186.00 100%Sangat
Tinggi
jumlah
perusahaan
yang
menjalankan
norma K3
1380.00 3155.00 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
indeks
kepuasan
pelayanan
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-216
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
Interpretasi
Kantor Urusan
Tenaga Kerja
kantor
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Urusan Tenaga
Kerja
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-MONEV
2.3.43 Inspektorat
Pada Tahun 2019 Inspektorat DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga) program dengan total
anggaran program Rp30,160,324,605. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran
program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.76 Realisasi Anggaran Program Inspektorat
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-217
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Inspektorat
disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.105 Realisasi Kinerja Program Inspektorat
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program Peningkatan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Persentase
Penyelesaian
hasil
Pemeriksaan
Eksternal
75.00 75.19 100%Sangat
Tinggi
Persentase
temuan dan
penyelesaian
hasil
pengawasan
APIP
79.00 82.52 100%Sangat
Tinggi
Program Peningkatan
dan Pengelolaan
Kantor
Inspektorat/Inspektorat
Pembantu
indeks
kepuasan
pelayanan
kantor
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Inspektorat/Inspektorat
Pembantu
indeks
kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Sumber : E-Monev
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-218
2.3.44 Kabupaten Administrasi Kepulawan Seribu
Pada Tahun 2019 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu DKI Jakarta melaksanakan 4
(empat) program dengan total anggaran program Rp125,998,482,025. Lebih lanjut, Informasi
mengenai realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.77 Realisasi Anggaran Program Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.106 Realisasi Kinerja Program Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
indeks kepuasan
pelayanan kantor
3.00 3.00 100%Sangat
Tinggi
Program indeks kepuasan 3.00 3.00 100% Sangat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-219
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
pelayanan
kendaraan
operasional
Tinggi
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kelurahan
85.00 94.28 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
85.00 96.94 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
Persentase
Terbinanya
Lembaga
Kemasyarakatan
85.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penanganan
Perkara tingkat
Kabupaten
85.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penyelesaian
Sengketa Hukum
85.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Peningkatan
Kesadaran
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
84.00 92.75 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Capaian Kinerja
Bupati (KPI,
85.00 99.72 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-220
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Perkin dan Lakip)
Persentase
Jumlah
Wirausaha Baru
Yang Tercapai
80.00 72.49 91% Tinggi
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Keprotokolan
3.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
Pelaksanaan
Kabupaten Sehat
80.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Kabupaten
85.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
Pelaksanaan
Kabupaten Layak
Anak
80.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
pelaksanaan
BOP dan BOS
85.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Terlaksananya
Tugas dan Fungsi
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
> 80 %
95.00 93.03 98%Sangat
Tinggi
Jumlah Kawasan
yang Tertata1.00 0.00 0%
Sangat
Rendah
Persentase
Terbinanya85.00 100.00 100%
Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-221
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Lembaga
Kemasyarakatan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Kewilayahan
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan,
Kecamatan dan
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu
3.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah
Kantor/Rumah
Dinas Lurah dan
Sarana
Perlengkapannya
yang memenuhi
standar
0.00 1.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah Kantor
Camat/Rumah
Dinas dan Sarana
Perlengkapannya
yang memenuhi
standar
0.00 2.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-222
2.3.45 Kota Administrasi Jakarta Barat
Pada Tahun 2019 Kota Administrasi Jakarta Barat DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat)
program dengan total anggaran program Rp792,826,410,890. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.78 Realisasi Anggaran Program Kota Administrasi Jakarta Barat
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Kota Administrasi
Jakarta Barat disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.107 Realisasi Kinerja Program Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2019
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Kota
Administrasi
Jakarta Barat
indeks kepuasan
pelayanan kantor
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-223
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Kota
Administrasi
Jakarta Barat
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional4.00 1.00 25%
Sangat
Rendah
Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Kota Administrasi
Jakarta Barat
Persentase
Penanganan
Perkara tingkat
Kota Administrasi
Jakarta Barat
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Terbinanya
Lembaga
Kemasyarakatan
20.00 45.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penyelesaian
Sengketa Hukum
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Peningkatan
Kesadaran
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
94.00 84.03 89% Tinggi
Persentase
Capaian Kinerja
Walikota (KPI,
Perkin dan Lakip)
100.00 97.82 98%Sangat
Tinggi
Persentase
Jumlah
Wirausaha Baru
Yang Tercapai
100.00 63.97 64% Rendah
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Keprotokolan
4.00 3.84 96%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-224
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Koordinasi
Pelaksanaan
Kota Sehat
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Kota
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
Pelaksanaan
Kota Layak Anak
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
pelaksanaan BOP
dan BOS
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Terlaksananya
Tugas dan Fungsi
Kota Administrasi
Jakarta
85.00 91.76 100%Sangat
Tinggi
Jumlah Kawasan
yang Tertata1.00 0.00 0%
Sangat
Rendah
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan Kota
Administrasi
Jakarta Barat
Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kelurahan
90.00 89.71 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
90.00 93.08 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Pengembangan
Kewilayahan Kota
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-225
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Administrasi
Jakarta Barat
Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan,
Kecamatan dan
Kota/Kabupaten
Administrasi
Jumlah Kantor
Lurah/Rumah
Dinas dan Sarana
Perlengkapannya
yang memenuhi
standar
53.00 53.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah Kantor
Camat/Rumah
Dinas dan Sarana
Perlengkapannya
yang memenuhi
standar
6.00 6.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.46 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pada Tahun 2019 Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat)
program dengan total anggaran program Rp550,186,560,552. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-226
Gambar 2.79 Realisasi Anggaran Program Kota Administrasi Jakarta Pusat
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Kota Administrasi
Jakarta Pusat disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.108 Realisasi Kinerja Program Kota Administrasi Jakarta Pusat
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Kota
Administrasi
Jakarta Pusat
indeks kepuasan
pelayanan kantor
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Kota
Administrasi
Jakarta Pusat
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional4.00 1.00 25%
Sangat
Rendah
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-227
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Persentase
Terbinanya
Lembaga
Kemasyarakatan
70.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
penanganan
perkara Tingkat
Kota Administrasi
Jakarta Pusat
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penyelesaian
Sengketa Hukum
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Peningkatan
Kesadaran
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
88.00 81.39 92%Sangat
Tinggi
Persentase
Capaian Kinerja
Walikota (KPI,
Perkin dan Lakip)
100.00 99.00 99%Sangat
Tinggi
Persentase
Jumlah
Wirausaha Baru
Yang Tercapai
100.00 37.00 37%Sangat
Rendah
Jumlah Kawasan
yang tertata4.00 0.00 0%
Sangat
Rendah
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Keprotokolan
4.00 3.80 95%Sangat
Tinggi
Koordinasi
Pelaksanaan
Kota Sehat
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-228
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Kota
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
Pelaksanaan
Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Kota Layak Anak
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
pelaksanaan
BOP dan BOS
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Terlaksananya
Tugas dan
Fungsi Kota
Administrasi
Jakarta Pusat >
80 %
90.00 69.60 77% Tinggi
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan di Kota
Administrasi
Jakarta Pusat
Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kelurahan
85.00 90.74 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
85.00 96.01 100%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Pengembangan
Kewilayahan Kota
Administrasi
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Pelimpahan
Kewenangan
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-229
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Jakarta Pusat Kelurahan,
Kecamatan dan
Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Jumlah Kantor
Camat/Rumah
Dinas dan
Sarana
Perlengkapannya
yang memenuhi
standar
15.00 14.00 93%Sangat
Tinggi
Jumlah Kantor
Lurah/Rumah
Dinas dan
Sarana
Perlengkapannya
yang memenuhi
standar
75.00 55.00 73% Sedang
Sumber : E-Monev
2.3.47 Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pada Tahun 2019 Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat)
program dengan total anggaran program Rp816,554,721,227. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-230
Gambar 2.80 Realisasi Anggaran Program Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Kota Administrasi
Jakarta Selatan disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.109 Realisasi Kinerja Program Kota Administrasi Jakarta Selatan
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Kota
Administrasi
Jakarta Selatan
indeks kepuasan
pelayanan kantor
4.00 1.00 25%Sangat
Rendah
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Kota
Administrasi
Jakarta Selatan
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional4.00 1.00 25%
Sangat
Rendah
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-231
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
peningkatan
penyelengaraan
Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Persentase
Terbinanya
Lembaga
Kemasyarakatan
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penanganan
Perkara Tingkat
Kota Administrasi
Jakarta Selatan
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penyelesaian
Sengketa Hukum
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Peningkatan
Kesadaran
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
83.00 80.39 97%Sangat
Tinggi
Persentase
Capaian Kinerja
Walikota (KPI,
Perkin dan Lakip)
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Jumlah
Wirausaha Baru
Yang Tercapai
100.00 51.05 51% Rendah
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Keprotokolan
4.00 3.30 83% Tinggi
Koordinasi
Pelaksanaan
Kota Sehat
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Kota
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-232
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Koordinasi
Pelaksanaan
Kota Kota Layak
Anak
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
pelaksanaan
BOP dan BOS
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Terlaksananya
Tugas dan
Fungsi Kota
Administrasi
Jakarta Selatan >
80 %
100.00 98.64 99%Sangat
Tinggi
Jumlah Kawasan
yang Tertata3.00 0.00 0%
Sangat
Rendah
Sumber : E-Monev
2.3.48 Kota Administrasi Jakarta Timur
Pada Tahun 2019 Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat)
program dengan total anggaran program Rp936,278,436,098. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-233
Gambar 2.81 Realisasi Anggaran Program Kota Administrasi Jakarta Timur
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Kota Administrasi
Jakarta Timur disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.110 Realisasi Kinerja Program Kota Administrasi Jakarta Timur
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Kota
Administrasi
Jakarta Timur
indeks kepuasan
pelayanan kantor
3.00 2.00 67% Sedang
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Kota
Administrasi
Jakarta Timur
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional3.00 1.00 33%
Sangat
Rendah
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-234
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Kota Administrasi
Jakarta Timur
Persentase
Terlaksananya
Tugas dan Fungsi
Kota Administrasi
Jakarta Timur >
80 %
100.00 84.18 84% Tinggi
Persentase
Terbinanya
Lembaga
Kemasyarakatan
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penanganan
Perkara tingkat
Kota Administrasi
Jakarta Timur
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Penyelesaian
Sengketa Hukum100.00 100.00 100%
Sangat
Tinggi
Persentase
Peningkatan
Kesadaran
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
87.61 84.25 96%Sangat
Tinggi
Persentase
Capaian Kinerja
Walikota (KPI,
Perkin dan Lakip)
100.00 99.89 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Jumlah
Wirausaha Baru
Yang Tercapai
100.00 46.00 46%Sangat
Rendah
Koordinasi
Pelaksanaan
Kota Sehat
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-235
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Kota
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
Pelaksanaan
Kota Layak Anak
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
pelaksanaan
BOP dan BOS
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Keprotokolan
3.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah Kawasan
yang Tertata3.00 0.00 0%
Sangat
Rendah
Program
peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan dan
kelurahan kota
administrasi
jakarta timur
Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kelurahan
100.00 95.53 96%Sangat
Tinggi
Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
100.00 94.67 95%Sangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Pengembangan
Kewilayahan Kota
Administrasi
Jakarta Timur
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan,
Kecamatan dan
Kota Administrasi
3.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-236
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Jakarta Timur
Jumlah Kantor
Lurah/Rumah
Dinas dan
Sarana
Perlengkapannya
yang memenuhi
standar
66.00 66.00 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
2.3.49 Kota Administrasi Jakarta Utara
Pada Tahun 2019 Kota Administrasi Jakarta Utara DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat)
program dengan total anggaran program Rp532,234,911,733. Lebih lanjut, Informasi mengenai
realisasi anggaran program dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.82 Realisasi Anggaran Program Kota Administrasi Jakarta Utara
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Kota Administrasi
Jakarta Utara disampaikan pada tabel di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-237
Tabel 2.111 Realisasi Kinerja Program Kota Administrasi Jakarta Utara
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Kota
Administrasi
Jakarta Utara
indeks kepuasan
pelayanan kantor
3.00 1.00 33%Sangat
Rendah
Program
Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Kota
Administrasi
Jakarta Utara
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional3.00 1.00 33%
Sangat
Rendah
Program
Peningkatan
Pengembangan
Kewilayahan
Kota Administrasi
Jakarta Utara
Indeks Kepuasan
masyarakat
terhadap
Layanan
Pelimpahan
Kewenangan
Kelurahan
Kecamatan Kota
Adm Jakarta
Utara
3.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Jumlah Kantor
Lurah/Rumah
Dinas dan
Sarana
Perlengkapannya
yang memenuhi
standar
46.00 43.00 93%Sangat
Tinggi
Jumlah Kantor
Camat/Rumah
Dinas dan
7.00 8.00 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-238
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Sarana
Perlengkapannya
yang memenuhi
standar
Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Kota Administrasi
Jakarta Utara
Persentase
Terbinanya
Lembaga
Kemasyarakatan
93.00 94.18 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penanganan
Perkara Tingkat
Kota Administrasi
Jakarta Utara
80.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Penyelesaian
Sengketa
Hukum.
87.00 90.90 100%Sangat
Tinggi
Peningkatan
Kesadaran
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
87.00 79.60 91%Sangat
Tinggi
Persentase
Capaian Kinerja
Walikota (KPI,
Perkin dan Lakip)
87.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Jumlah
Wirausaha Baru
Yang Tercapai
87.00 33.29 38%Sangat
Rendah
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Keprotokolan
4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi100.00 100.00 100% Sangat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-239
ProgramIndikatorProgram
Target2019
Realisasi2019
PersentaseRealisasi
KategoriCapaian
Pelaksanaan
Kota Sehat
Tinggi
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Kota
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
Pelaksanaan
Kota Layak Anak
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Koordinasi
pelaksanaan
BOP dan BOS
100.00 100.00 100%Sangat
Tinggi
Persentase
Terlaksananya
Tugas dan
Fungsi Kota
Administrasi
Jakarta Utara >
80 %
100.00 98.93 99%Sangat
Tinggi
Jumlah Kawasan
yang Tertata3.00 0.00 0%
Sangat
Rendah
Program
peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan Kota
Administrasi
Jakarta Utara
Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kelurahan
100.00 95.23 95%Sangat
Tinggi
Persentase
Capaian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
100.00 99.95 100%Sangat
Tinggi
Sumber : E-Monev
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-240
2.3.50 Satuan Polisi Pamong Praja
Pada Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta melaksanakan 4 (empat) program dengan total
anggaran program Rp563,732,491,541. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran program
dijabarkan pada grafik di bawah ini.
Gambar 2.83 Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Program
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program/outcome Satuan Polisi Pamong Praja
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.112 Realisasi Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja
Program Indikator
Program
Target
2019
Realisasi
2019
%
Realisasi
Interpreta
si
Program Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat
Persentase
Penyelesaian
Pelanggaran
Perda dan/atau
Perkada terkait
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum
55.00 98.86 100%Sangat
Tinggi
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-241
Program Indikator
Program
Target
2019
Realisasi
2019
%
Realisasi
Interpreta
si
Program Penegakan Perda
dan/atau Perkada Secara
Yustisial
Persentase Berkas
Perkara Kasus
Pelanggaran
Perda dan/
Perkada yang
dilimpahkan ke
JPU dengan
Kategori P21
10.00 92.57 100%Sangat
Tinggi
Program Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor Urusan
Ketenteraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat
SKPD/UKPD SATPOL PP
indeks kepuasan
pelayanan kantor
3.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program Pengelolaan
Kendaraan Operasional
Urusan Ketenteraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat
SKPD/UKPD SATPOL PP
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional3.00 3.00 100%
Sangat
Tinggi
Sumber : E-MONEV
2.3.51 Sekretariat DPRD
Pada Tahun 2019 Sekretariat DPRD DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga) program dengan total anggaran
program Rp1,103,679,963,623. Lebih lanjut, Informasi mengenai realisasi anggaran program dijabarkan
pada grafik di bawah ini.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-242
Gambar 2.84 Realisasi Anggaran Program Sekretariat DPRD
Sumber : Emonev 2019 per 31 Desember 2019 (temporary dan diolah)
Selanjutnya untuk mengetahui realisasi indikator kinerja program (outcome) Sekretariat DPRD
disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.113 Realisasi Kinerja Program Sekretariat DPRD
ProgramIndikator
Program
Target
2019
Realisasi
2019
Persentase
Realisasi
Kategori
Capaian
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
Indeks Kepuasan
Layanan kepada
Anggota DPRD 4.00 4.50 100%Sangat
Tinggi
Program Peningkatan
dan Pengelolaan Kantor
Sekretariat DPRD
indeks kepuasan
pelayanan kantor 4.00 4.00 100%Sangat
Tinggi
Program Pengelolaan
Kendaraan Operasional
Sekretariat DPRD
indeks kepuasan
pelayanan
kendaraan
operasional
4.00 2.00 50%Sangat
Rendah
Sumber : E-Monev
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-243
Tabel evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan dapat
dilihat pada bagian lampiran
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.4.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan SasaranPembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap
bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan
standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun
sebelumnya atau tren). Secara umum, permasalahan pembangunan daerah dan Prioritas
Lainnya dari Kebijakan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.114 Permasalahan Pembangunan DaerahNo Permasalahan Utama Permasalahan Kinerja Daerah Analisa(1) (2) (3) (4) (5)1 Pembangunan manusia Ketimpangan
pendapatan masihsedang
Tingkat KetimpanganProvinsi DKI Jakarta2015-2018
Ketimpangan menurun,namun Indeks Gini masihberada pada kategoriSedang (> 0,3)
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja(TPAK) menurun
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK)2013-2018
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja terusmenurun sejak tahun2013 (71,56persen) hingga2018(63,95 persen).
Belum mencapaiwajib belajar 12tahun
Perkembangan Rata-Rata Lama SekolahDKI Jakarta danNasional Tahun 2015-2018
Angka Rata-rata lamasekolah DKI Jakarta(11,05) sudah lebih tinggidaripada rata-ratanasional. Namun belummenyentuh angka 12tahun (wajib belajar 12tahun).
Masih kurangnyapartisipasi sekolahSMP dan SMA
Perkembangan AngkaPartisipasi Murni di DKIJakarta Tahun 2011-2018
APM SMP (80,81 persen)dan APM SMA (60,01persen) pada tahun 2018menunjukkan bahwamasih kurangnyapartisipasi anak pada usiatersebut yang bersekolahsesuai jenjangnya
Masih ada sekolahyang belummemiliki akreditasibaik
Persentase SekolahJenjang PendidikanSD/MI; SMP/MTs;dan SMA/SMK/MATerakreditasi AProvinsi DKI JakartaTahun 2014-2017
Pada tahun 2016 sekolahyang memperolehakredritas A belummencapai 100 persen, SDsebanyak 70,50 persen,SMP/MTs sebanyak 59,11persen, SMA/MAsebanyak 79,17 persendan SMKsebanyak 53,54 pesen.Hal ini menunjukkan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-244
No Permasalahan Utama Permasalahan Kinerja Daerah Analisa(1) (2) (3) (4) (5)
bahwa masih ada sekolahyang belum memilikikualitas baik dalammenjamin mutupendidikan
MenurunnyaPersentasesekolah yangmemiliki saranadan prasarana
Persentase sekolahyang memiliki saranadan prasarana sesuaiStandar NasionalPendidikan (SNP)
Persentase sekolah yangmemiliki saran danprasaran sesuai SNP diDKI Jakarta memilikiangka yang terus menurunpada tahun 2016 menurunmenjadi 68,21 persen dari91,57 persen pada tahun2013
Balita Gizi Burukmeningkat
Persentase Balita GiziBuruk
Persentase Balita GiziBuruk mengalami trenyang meningkat dari tahun2012 (0,06 persen)menjadi 0,22 persen ditahun 2016.
jumlah saranasosial berkurang
Perkembangan JumlahSarana Sosial di DKIJakarta
Sejak tahun 2012 hingga2016 tren jumlah saranasosial di DKI Jakartamengalami penguranganjumlah, pada tahun 2012jumlah sarana sosialmencapai 606 dan padatahun 2016 menurunmenjadi 427 sarana social.Pengurangan tersebutsebagian besardikarenakanpenggabungan beberapasarana sosial sejenis.
Jumlah KDRTterus meningkat
Rasio KDRT Rasio KDRT di DKIJakarta mengalami trenyang stagnan tetapi jikadilihat dari jumlah KDRTdari tahun 2012 hingga2016jumlahnya terusmeningkat dari 818 KDRTmeningkat menjadi 892KDRT.
Jumlah kegiatanolahraga menurun
Indikator KinerjaUrusan Kepemudaandan Olahraga
Jumlah kegiatankepemudaan dalamsetahun sangat sedikit ditahun 2015-2016. Jumlahkegiatan olahraga jugamengalami tren menurundari tahun 2012-2016.Jumlah lapangan olahragakurang berkembang hanyaberada pada kisaran 50,51, dan 52 (2016)
2 Pembangunan ekonomidan infrastruktur
Belum semuajalan memiliki
Panjang Jalan YangMemiliki Trotoar
Panjang jalan yangmemiliki trotoar baru
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-245
No Permasalahan Utama Permasalahan Kinerja Daerah Analisa(1) (2) (3) (4) (5)
trotoar mencapai 8,61 persenpada tahun 2016.
Jumlah dayatampung TPSstagnan
Rasio TPS per SatuanPenduduk
Jumlah daya tampungTPS tidak meningkatselama 5 tahun terakhir,namun jumlah pendudukmeningkat terus. Hal inimengakibatkan rasioTempat PembuanganSampah (TPS) per satuanpenduduk terus menurun.
Perusahaan yangmenjalankan K3mengalamipenurunan
Keselamatan danPerlindungan (Jumlahperusahaan yangmenerapkan K3 daritotal perusahaan yangada di wilayah kab/kotpada tahun n)
Jumlah perusahaan yangmenjalankan K3mengalami peningkatandimana pada tahun 2016sebesar 1.432 perusahaandantahun 2013 sebesar 1.397perusahaan.
Ketersediaanpangan utamamenurun
Ketersediaan panganutama
Dilhat dari dataketersediaan panganutama DKI Jakarta dari2012-2016 memiliki trenyang cenderung menurun.
Penangananproduksi sampahbelum 100 persen
PersentasePenanganan Sampah
Penanganan produksisampah masih belummencapai 100 persen ataubaru 83,78 persen (2016)
Angkutan daratbelum bisamemenuhikebutuhanpenumpang (lackof supply)
Persentase AngkutanDarat
Persentase jumlahangkutan darat terhadappenumpang angkutandarat hanya sebesar 0,06persen pada tahun 2016.Angkutan darat belum bisamemenuhi kebutuhanpenumpang (lack ofsupply)
Panjang Jalanyang masihkurang
Rasio Panjang Jalanper Jumlah Kendaraan
Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan masihberada pada angka 0,35persen (2016) danjumlahnya terus menurundari tahun 2012 yangmemiliki rasio 0,48. Hal inibisa dipandang melalui 2perspektif, yaitu PanjangJalan yang masih kurang,atau pengguna kendaraanyang terlalu banyak
3 Integritas Aparatur Opini laporankeuangan belumWTP
Opini BPK Atas LKPD Opini BPK atas LKPDPemerintah Provinsi DKIJakarta masih belummencapai WTP (masihWDP)
4 Kota Lestari Kondisi airsitu/waduktercemar berat
Status MutuPemantauan AirSitu/Waduk
Kondisi air situ/wadukberdasarkan pemantauantahun 2012-2016 di DKI
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-246
No Permasalahan Utama Permasalahan Kinerja Daerah Analisa(1) (2) (3) (4) (5)
berdasarkan IndeksPencemaran
Jakarta mengalamipenurunan hal ini dapatdilihat pada kondisitercemar berat padatahun 2016 meningkatmenjadi 29 persen dari 10persen pada tahun 2015
kualitas air sungaimengalamipenurunan
Status MutuPemantauan AirSungai berdasarkanIndeks PencemaranProvinsi DKI Jakarta
Pada tahun 2016 kualitasair sungai mengalamipenurunan dibandingkantahun sebelumnya hal inidisebabkan oleh air limbahdomestic (70 persen) dankegiatan lain (30 persen)
Permukiman yangtertata berkurang
Persentase LuasPermukiman yangTertata
Persentase luaspermukiman yang tertatadi DKI Jakarta sejak tahun2012 hingga 2015mengalami penurunan dari0,57 persen pada tahun2012 menjadi 0,14 persenpada tahun 2016. Hal inimenunjukkan bahwaperlunya penyelesaianmengenai penataanpermukiman
Belum semuawarga memilikirumah berkategorilayak
Rasio Rumah LayakHuni terhadap JumlahRumah Tangga
Rasio Rumah Layak Hunimasih berada di angka90,55 persen (2015).Artinya terdapat 9,45persen rumah tanggayang belum memilikihunian yang layak
Pengawasanterhadappelaksanaandokumenlingkungan(AMDAL) belum100 persen
Jumlah Kegiatan yangDiawasi dalam rangkaImplementasiPengelolaan danPemantauanLingkungan
Terkait dengan IzinUsaha, masih banyakkegiatan yang telahberoperasi dan telahmemiliki Izin Usaha tetapibelum memiliki dokumenlingkungan, dimanasebesar 75% kegiatankonstruksi dan telahberoperasi yang sudahmemiliki dokumenlingkungan, sedangkan25% belum memilikidokumen lingkungan
Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
Tabel 2.115 Prioritas Lainnya Dari Kebijakan Nasional
No Bidang Prioritas
(1) (2) (3)1 Perhubungan/ Transportasi Perkeretaapian diperuntukan bagi pengangkutan
penumpang dan barang:a) Pembangunan jalur lingkar KA layang (elevated
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-247
No Bidang Prioritas
(1) (2) (3)loopline) Jabodetabek;
b) Pembangunan MRT North-South antara LebakBulus - Kampung Bandan;
c) Pembangunan MRT East-West;d) Pembangunan jalur KA dari Stasiun Pasoso menuju
Dermaga Peti Kemas JICT/KOJA;e) Monorail Jakarta koridor green line (circular &
extention line) oleh Pemda DKI Jakarta;f) Pembangunan jalur KA antara Batu Ceper -
Bandara Soetta;g) Pembangunan Jalur KA Bandara Soekarno Hatta –
Halim.
Perhubungan Darat:Pengembangan BRT Transjakarta
Perhubungan Laut:a) Pembangunan Dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1)
- New Priok;b) Pengembangan Terminal Multipurpose di area
Reklamasi Ancol Timur
Jalan:a) Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Akses
Tanjung Priok (E2, E2 A, dan NS) dan Akses DryPort Cikarang;
b) Pembangunan Flyover Dalam Kota (Semanggi, REMartadinata, Pinang Baris, Pancoran, Kuningan,Sudirman);
c) Pembangunan FO/Underapass Perlintasan KA;d) Pembangunan 6 (enam) Ruas Jalan Tol DKI
Jakarta (Semanan – Sunter, Sunter – Pulo Gebang,Duri Pulo- Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, PasarMinggu –Casablanca).
2 Energi Penambahan SPBG dan Jarigan Gas kota.3 Telekomunikasi dan Informatika a) Pembangunan serat optik antar seluruh
kabupaten/kota;b) Pengembangan transmisi penyiaran TVRI.
4 Sumber Daya Air a) Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke KBTJakarta;
b) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 1 Jakarta;c) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 Jakarta;d) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 3 Jakarta;e) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 4 Jakarta;f) Perbaikan dan Pengaturan Kali Krukut Jakarta;g) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cipinang Jakarta;h) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cisadane Jakarta;i) Perbaikan dan Pengaturan Kali Buaran, Jatikramat,
Cakung Jakarta;j) Perbaikan dan Pengaturan Cikarang Bekasi Laut
Jakarta;k) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cilemah Abang
Jakarta;l) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cimanceuri Jakarta;m) Pembangunan Cengkareng Drain 2 Jakarta;n) JUFMP/JEDI Paket 2A Cengkareng Floodway
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-248
No Bidang Prioritas
(1) (2) (3)Jakarta;
o) JUFMP/JEDI Paket 2B Lower Sunter Jakarta;p) JUFMP/JEDI Paket 6 Upper Sunter dan West
Canal Flood Jakarta;q) National Capital Integrated Coastal Defence
(Tanggul Laut) Jakarta;r) O&P Banjir Kanal Barat Jakarta;s) O&P Banjir Kanal Timur Jakarta.
5 Sanitasi Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta.6 Pendidikan a) Penyediaan/pelatihan Pendidik Layanan Khusus
(Guru Pembimbing Khusus pada sekolah inklusi);b) Penyediaan Layanan PAUD.
7 Kesehatan a) Pengendalian Penyakit Menular: Pengendalian HIVdan AIDS, Pengendalian wabah antardaerah(Jabodetabek) seperti flu burung;
b) Jaminan Kesehatan Nasional;c) Kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD Kep. Seribu
(dokter spesialis anak dan spesialis kandungan);d) Kebutuhan tenaga spesialis untuk mengoperasikan
hiperbarik (terapi oksigen).8 Perumahan Pembangunan Rusunaswa di Pasar MInggu dan Pasar
Rumput.Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah oleh Pemprov. DKI Jakarta. Permasalahan tersebut selanjutnya akan
menjadi tolok ukur bagi penyelesaian solusi di masa yang akan datang. Adapun permasalahan
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 2.116 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
No Isu Permasalahan Solusi
(1) (2) (3) (4)1 Pengembangan
sistemtransportasi
1. Pelaksanaan pembangunan simpang tidaksebidang terkendala oleh relokasi utilitas bawahtanah (pipa PGN, pipa Palyja dan kabel PLN) dandiperlukannya izin bekerja di perlintasan relkereta api yang dikeluarkan oleh PT. KAI
2. Proses pembangunan trotoar yang terkendaladengan PKL dan motor yang parkir atau melintas
1. Perlu adanya koordinasi denganinstansi terkait
2. Perlu dilaksanakan sosialisasikepada masyarakat serta BulanTertib Trotoar
2 Antisipasi banjir,rob dangenangan
1. Pembangunan Tanggul A Pantai MendukungNCICD Aliran Timur mengalami beberapa kendalaadanya lahan yang menjadi kewajiban STIP yangbelum diserahterimakan
2. Pembangunan Tanggul Pantai Fase A NCICDAliran Barat Provinsi DKI Jakarta terkendalapembebasan lahan
3. Pengadaan tanah kali/saluran/waduk/situ/embungdi Provinsi DKI Jakarta mengalami beberapakendala administrasi keuangan
4. Masih terkendalanya pengumpulan datapemanfaatan air tanah yang belum terintegrasi
1. Perlu adanya perceatan prosesserah terima lahan fasos fasumkepada Pemprov DKI Jakarta
2. Proses pembebasan lahan akandilaksanakan pada awal tahunanggaran
3. Perlu adanya aturan yang bakuterkait mekanisme prosespembayaran ganti lahan
4. Perlu dibangun suatu sistemdatabase air tanah yang berbasisweb dimana semua data
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-249
No Isu Permasalahan Solusi
(1) (2) (3) (4)dalam satu sistem database sehingga masihmemungkinkan terjadinya kesalahan dalamkalkulasi data pengguna air tanah
pencatatan dan data pelangganter-update secara maksimal danrinci
3 Peningkatankualitaslingkunganperumahan danpermukimankota
1. Berkurangnya waktu penyelesaian pekerjaankarena proses penghapusan aset
2. Ketersediaan lahan yang terbatas, pelaksanaankegiatan yang cukup lama (mulai dariperencanaan, pelelangan hingga pembangunan),kurangnya kuantitas dan kapasitas sumber dayamanusia dalam melaksanakan kegiatanpenyediaan rumah
1. Perlu adanya perpanjangan waktupenyelesaian pekerjaan kepadakontraktor yang terkendala olehberkurangnya waktu pengerjaanakibat proses penghapusan aset
2. Perlu adanya pemanfaatan lahan-lahan kosong milik pemerintah,pembangunan gedung secaramixed use dengan pasar, lokasibinaan (lokbin) dan fungsi lainnya,menggunakan sistem multi years,mengusulkan kegiatanpembangunan ke pemerintahpusat dan juga memanfaatkankewajiban pengembang/pihakswasta, serta menggunakandampingan tenaga ahli/stafprofesional dalam pelaksanaankegiatan
4 Penguranganketimpanganekonomi danperluasankesempatankerja
1. Masih banyaknya pengangguran terbuka di DKIJakarta, terutama didominasi oleh tenaga kerjaberpendidikan rendah (SD, SMP dan SMA/SMK)
2. Lemahnya kompetensi para pencari kerja3. Ketidaksesuaian keahlian dan ketrampilan yang
dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yangdibutuhkan perusahaan
1. Perlu pengembangan PelatihanTenaga Kerja Mandiri atauProgam Wira Usaha Baru, agartenaga kerja secara mandirimampu berusaha danmenghasilkan pendapatan secaramandiri tanpa menjadi karyawan
2. Penyelenggaraan pelatihan yangdibutuhkan dan berpotensiterserap di pasar kerja
3. Perlu adanya akselerasipenerapan sertifikasi kompetensiketenagakerjaan bagi tenagakerja yang lulus pelatihan kerja
4. Diperlukan pengembangankurikulum pelatihan yang sesuaidengan perkembangan pasartenaga kerja dan kondisipertumbuhan usaha di DKIJakarta
5 Pembangunanbudaya multi-kultur
1. Masih rendahnya pelibatan masyarakat padapengembangan seni budaya
2. Seni budaya belum menjadi harapan hidup bagipelaku seni dan komunitas seni
3. Perkembangan ilmu teknologi informasi yangbegitu pesat mengakibatkan kecenderungantergesernya budaya daerah oleh budaya asing
4. Banyak jenis dan unsur budaya tidak terjagakeasliannya dan belum teregistrasi secara baiksebagai pengakuan hak kekayaan intelektual
5. Masih kurang memadainya sarana prasaranakebudayaan yang modern dan sesuai dengantuntutan jaman
1. Pelibatan pelaku seni ataukomunitas seni (masyarakat)dalam penyelenggarakan event-event seni budaya (Betawi dannasional), pemberdayaansanggar-sanggar, pemberianpenghargaan terhadap pelakuseni, mengadakan berbagailomba seni budaya baik yangberjenjang maupun tingkatprovinsi
2. Pemberdayaan pelaku seni ataukomunitas seni (sanggar-sanggar)dengan mengikutsertakan dalampelbagai event-event yang
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-250
No Isu Permasalahan Solusi
(1) (2) (3) (4)diselenggarakan, danmemberikan stimulus bantuanperalatan kesenian,mengikutsertakan dalam pelatihanseni budaya kearah yang lebihprofesional
3. Perlu dilakukan upaya pelatihanberbagai jenis seni yangmenyertakan guru-guru TamanKanak-Kanak, SD, SLTP, danSLTA
4. Perlu dilaksanakan kegiataneksperimentasi seni budaya yanghampir punah, melakukankegiatan Nominasi WarisanBudaya Tak Benda danmengusulkan ke lembaga terkaitpengakuan sebagai hak milikkekayaan intelektual
5. Perlu dilakukan pembangunandan pengembangan gedung-gedung pertunjukan keseniandengan fasilitas modern sesuaistandar internasional,berkapasitas besar, lengkap dannyaman. Salah satu kegiatannyaadalah penataaan/ revitalisasimuseum, rehab gedung-gedungkesenian, pengembangan saranadan prasarana di PKJ TIM,kawasan Perkampungan BudayaBetawi
6 Peningkatanpelayananpublik
1. Terbatasnya ketersediaan SDM pada unit-unitpelayanan
2. Kualitas SDM yang belum memenuhi standarpelayanan
3. Kurangnya sarana teknis pendukung pelayanan4. Masih terdapat keluhan dari warga
1. Perlu dilakukan rekrutmenpegawai non PNS
2. Dilakukan bimbingan teknisregulasi dan kebijakan pelayanan
3. Perlu dilakukan pengadaanperalatan penunjang kebutuhanpelayanan
4. Diperlukan penyederhanaan/simplifikasi prosedur pelayanan
7 Peningkatankualitaspendidikan
Belum tersedianya database penduduk miskin yangterintegrasi untuk penyaluran bantuan pendidikan
Perlu dibuat database pendudukmiskin yang terintegrasi
8 Sosial 1. Adanya ketidakseimbangan antara daya tampungpanti sosial dengan jumlah PMKS hasilpenjangkauan
2. Mobiilitas PMKS jalanan akibat operasipenghalauan, pemantauan dan penjangkauansosial
3. Belum maksimalnya pembinaan PMKS yangmenjadikan pemulangan PMKS ke daerah asalmenjadi kurang efektif
1. Perlu adanya pengembanganpanti sosial
2. Perlu peningkatan peran SatgasP3S serta pemanfaatan teknologiaplikasi maupun dengan laporanberbasis sosial media sebagaiupaya pelibatan masyarakatsetempat dalam menanganiPMKS jalanan sehingga informasimobilitas PMKS dapat terbarukansecara aktual dan memungkinkanditindaklanjuti dengan segera
3. Perlu peningkatan pengembangan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
II-251
No Isu Permasalahan Solusi
(1) (2) (3) (4)strategi kebijakan penangananPMKS, peningkatan koordinasidan kerjasama internal OPDPemerintah Provinsi DKI Jakartamaupun eksternal sepertiKepolisian dan PemerintahDaerah Asal PMKS sehinggapenanganan PMKS jalanan bisadilaksanakan secara terpadu danberkelanjutan
9 Pariwisata Masih terdapat sumber daya manusia profesipariwisata yang belum tersertifikasi menurut standarkompetensi internasionalMasih rendahnya promosi berbagai destinasi wisatadan pengelolaan yang tidak optimalFasilitas dan aksesibilitas destinasi wisata kurangmemadaiBelum banyaknya paket-paket wisata terpadu yangdapat ditawarkan kepada wisatawanPemanfaatan teknologi informasi dalampengembangan pariwisata masih belum optimal
pelatihan profesi kepariwisataandilakukan promosi terpadu yangmelibatkan asosiasi-asosiasi dibidang pariwisataupaya perbaikan fasilitas sarana danprasarana pada beberapa lokasidestinasi wisata, dan kerjasamadengan instansi terkait untukmemudahkan peningkatanaksesibilitas seperti pembangunandermaga menuju ke KepulauanSeribuMemperbanyak paket-paket wisataterpadu yang dapat ditawarkankepada wisatawan dan melakukankerjasama dengan pihak swasta dibidang usaha perjalanan umum/traveldan agen-agen perjalanan wisataOptimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi dalam pengembanganpariwisata, telah dilakukan upayamembangun jaringan informasiberbasis media yang mudah diaksespublik, dan penyebaran informasikegiatan/ event pariwisata di Jakarta(calender of event) melalui jejaringsosial, media cetak, dan elektronik
Sumber: LKPJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017