riset akuntansi kritis

8/17/2019 RISET AKUNTANSI KRITIS

1/30

http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html

RISET AKUNTANSI KRITIS

Sopanah, SE, MSi

BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat dilangsungkan Millenium Summit pada bulan September 2000, Pemerintah Indonesia

bersama 188 negara lainnya sepakat menandatangani Deklarasi Millenium PBB, sebuah program

ambisius yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan

pendidikan, mendorong adanya perdamaian, hak aasi manusia dan daya dukung lingkungan

hidup! Pertemuan itu menghasilkan sekumpulan tujuan yang disebut dengan Millenium

Development Goals "MD#s$ dan sejumlah kebijakan khusus yang terukur dan dapat di%apai di

tahun 201&! Pemerintah Indonesia, yang turut menandatangani kesepakatan ini berkomitmen

penuh untuk melaksanakan dan juga memonitor perkembangannya!

'omitmen bersama terhadap pemenuhan hak(hak dasar manusia, dirumuskan dalam

delapan )ujuan Pembangunan Milenium yakni 1$! Penghapusan kemiskinan " Eradicate extreme

poverty and hunger $, 2$! Pendidikan untuk semua " Achieve universal primary education$, *$!

Persamaan gender " Promote gender equality and empower women$, +$! Perlaanan terhadap

penyakit "Combat H!"AD#$ malaria$ and other diseases$, &$! Penurunan angka kematian anak

" %educe child mortality$, -$! Peningkatan kesehatan ibu " mprove Maternal Health$, .$!

Pelestarian lingkungan hidup " Ensure Environmental #ustainability$, 8$! 'erja sama global

" Develop a global partnership &or development $!

/ntuk memenuhi target MDGs di tahun 201&, maka indikator dari 8 tujuan MDGs harus

diintegrasikan dalam en%ana 'erja Strategi Penanggulangan 'emiskinan Daerah "SP'D$ dan

dijabarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "PBD$ sehingga menjadi a%uan

dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah! Diakui baha kinerja penanggulangan

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/


2/30


3/30


menyusun Strategi Penanggulangan 'emiskinan Daerah "SP'D$ sebagai dasar pengarusutamaan

"mainstreaming $ penanggulangan kemiskinan daerah, sekaligus mendorong gerakan sosial dalam

mengatasi kemiskinan! 'omitmen nasional ini mengharuskan pengurangan kemiskinan di aras

daerah menyatu dengan sistem peren%anaan dan penganggaran daerah "PBD$ sebagai salah

satu bentuk dukungan komitmen pemerintah daerah untuk mensukseskan ter%apainya MD#s!!

)idak ada konsensus global tentang penyebab kemiskinan! Menurut ardojo dkk "2008$

Paling sedikit ada empat 6aktor yang menyebabkan kemiskinan dan seringkali dalam bentuk

kombinasi dua atau lebih dari 6aktor(6aktor tersebut! Pertama$ tidak adanya akses ke pasar kerja!

Dengan demikian, salah satu strategi utama pengentasan kemiskinan adalah men%iptakan lebih

banyak lapangan kerja! 'edua$ kemiskinan disebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya

habitat! 'etiga$ pelayanan sosial yang kurang memadai! anggaran pemerintah tidak selalu dialokasikan dengan semestinya untuk kepentingan rakyat! 'eempat$ tidak di ikut sertakan dalam

proses pembuatan kebijakan! 'emiskinan bukan hanya kekurangan material, melainkan juga

tentang marginalisasi, esklusi, dan kurangnya pemberdayaan! leh karena itu anggaran

pemerintah juga menga%u pada pemenuhan kebutuhan sosial politik!

)erdapat dua pendekatan pemikiran yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan

sebagai tujuan MD#s! Pertama$ teori baha pertumbuhan ekonomi sendiri akan men%iptakan

pembangunan yang berkelanjutan dan membantu rakyat mengatasi kemiskinan mereka " pro

growth$! 9apangan kerja menjadi jalan keluar utama yang dapat di %iptakan melalui pertumbuhan

ekonomi, dengan membiarkan :pasar; mengurus pengentasan kemiskinan! 'edua$ pengentasan

kemiskinan didasarkan pada kebijakan pro poor yang peka terhadap perbedaan sosial dan

ekonomi! Pendekatan ini berargumentasi baha pasar tidaklah netral atau adil bagi semua!

'elompok tertentu dalam masyarakat termarginalkan oleh proses pertumbuhan! leh karena itu

diperlukan kebijakan redistribusi dan tindakan a6irmati6 yang se%ara akti6 dan eksplisit

menangani ketidaksetaraan dari pasar!

Pendekatan dan momentum baru itulah yang turut membiakkan dan menyebarluaskan

gagasan re6ormasi kebijakan daerah menuju pro poor budget di semua daerah di Indonesia!

'alangan organisasi masyarakat sipil "


4/30


Sragen, Sinjai, Purbalingga, )anah Datar, Belitung )imur$ yang telah tampil sebagai kampiun

dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui skema pro poor budget !

Pendidikan dan kesehatan :gratis; bagi rakyat miskin merupakan tema yang konkret dan utama

dalam pro poor budget itu! Studi >ko "200.$, misalnya, menyebut kampiun(kampiun yang

ino=ati6 itu sebagai :daerah budiman;, yakni daerah yang memiliki keterbatasan anggaran

"PBD$ tetapi mengeluarkan belanja sosial yang relati6 tinggi untuk mempromosikan

kesejahteraan rakyat! Di berbagai 'ota4kabupaten di Indonesia sampai dengan saat ini masih

banyak daerah yang belum masuk dalam da6tar :daerah budiman; tersebut! leh 'arena itu

studi ini hendak menelusuri dan mendeskripsikan bagaimana strategi kebijakan daerah yang

berbasis pro poor budget" pro gender budgeting di 'ota4'abupaten di Indonesia dalam rangka

upaya pen%apaian M#Ds!

Sebelum membahas tentang makna anggaran yang berpihak pada rakyat miskin " Pro Poor

(udget $ akan di paparkan dahulu konsep tentang anggaran! anggaran sebagai sebuah kebijakan

bukan sekedar urusan administrasi dan manajerial yang sering dikerangkai dengan ilmu

akuntansi, melainkan juga mengandung pilihan ideologi dan sarat dengan kekuasaan politik ?1@!

5ika dipandang dari perspekti6 ekonomi politik, anggaran adalah barang langka yang menjadi

ajang tempur beragam aktor "pemerintah, instansi, birokrat, parpol, pengusaha, ormas, rakyat

ke%il dan lain(lain$! akyat yang tidak mempunyai kekuasaan umumnya kalah bertarung dalam

mengakses anggaran sehingga banyak diantara mereka jatuh miskin! 5ika rakyat miskin,sebenarnya telah terjadi alokasi anggaran yang timpang sebagai bukti konkrit kegagalan negara

menjalankan 6ungsi kesejahteraannya!

leh karena itu, konsep anggaran pro poor sebaiknya dipahami dalam konteks peran

negara mengurangi kesenjangan "Suhirman, 200+$! Banyak yang memberikan makna tentang pro

poor budget)


5/30


nggaran harus memprioritaskan dan menjembatani berbagai kebutuhan4permintaan yang

seringkali berbenturan, padahal kemampuan pemerintah untuk meningkatkan anggaran sangat

terbatas! /ntuk itu anggaran harus memiliki prioritas mengenai kebutuhan(kebutuhan dasar yang

harus dipenuhi! anggaran harus menentukan sumber daya apa yang tersedia untuk tahun

mendatang serta bagaimana pemerintah menggunakannya seperti barang dan pelayanan apa yang

akan diberikan dengan anggaran tersebut! Dengan anggaran pemerintah dapat meren%anakan

kegiatan setahun rnendatang dan menjadi bagian dan kinerja pemerintah yang dapat dinilai dan

harus di pertanggungjaabkan

Se%ara konseptual, pro poor policy adalah tindakan politik yang bertujuan mengalokasikan

hak(hak dan sumber daya kepada indi=idu, organisasi, dan ilayah yang terpinggirkan oleh pasar

dan negara?2@! anggaran pro poor merupakan bentuk tindakan a6irmati6 dalam pengarusutamaan

kemiskinan yang kini menjadi komitmen global dalam MD#s yang dalam konteks Indonesia

sudah dijabarkan dalam S7P', P5MD, dan SP'D yang disusun rata(rata mengandung tujuan(

tujuan pengurangan kemiskinan dan promosi kesejahteraan!

Studi ini berangkat dengan sebuah keyakinan baha desain institusional itu penting tetapi

tidak %ukup untuk melahirkan PBD yang berpihak para masyarakat miskin yang dapat

men%iptakan kesejahteraan sosial! )etapi juga diperlukan perubahan struktural kekuasaan

"negara$ yang sebelumnya mendominasi dalam pengambilan kebijakan "PBD$ menjadi

partisipati6 yang melibatkan masyarakat! PBD adalah persoalan pertaruhan kekuasaan "negara$dan kepentingan yang beragam! PBD menjadi arena kontestasi beragam aktor politik di tingkat

lokal "kepala daerah, DPD, birokrat, partai politik, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, dan

lain(lain$, yang masing(masing mempunyai kepentingan se%ara beragam pula! Politik anggaran

daerah yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan *pro poor+ dan berpihak kepada

kesejahteraan tidak mungkin turun dari langit, tetapi selalu diaali dengan kontestasi politik

yang dimenangkan oleh koalisi pro poor atas kekuatan pro elite!

leh karena PBD menjadi arena kontestasi beragam aktor politik maka diperlukan

dorongan nilai uni=ersal yang menyangkut demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas!

Disamping itu diperlukan kebebasan memperoleh in6ormasi! 'onsekuensi dari transparansi

pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses

pengambilan kebijakan maupaun penyusunan PBD! Sehingga, partisipasi masyarakat menjadi

kata kun%i dan sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn2http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn2http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/


6/30


ajib hukumnya mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat "%hmadi, dkk, 2002

.+$!

Di banyak negara berkembang, proses penyusunan anggaran dimonopoli oleh aparat

pemerintah dan biasanya tidak memberi ruang bagi partisipasi publik atau proses konsultasi!Bahkan, di beberapa tempat aparat pemerintah memperlakukan dokumen dan in6ormasi anggaran

dan keuangan sebagai dokumen rahasia! Selama proses pembuatan kebijakan, seringkali hanya

sedikit in6ormasi mengenai anggaran yang tersedia bahkan untuk anggota legislati6 sekalipun! Di

banyak kasus, in6ormasi tersebut sengaja ditutup, atau tidak dibuka sama sekali dan anehnya

tidak ada seorangpun menanyakan in6ormasi tersebut! Dan ketika dokumen tersebut harus dibuka

tidak ada prosedur yang jelas tentang in6ormasi apa yang sebaiknya disediakan dan oleh siapa!

9ebih jauh lagi, 6ormat anggaran juga seringkali tidak mudah diba%a dan diakses oleh

masyarakat biasa! al ini membuat masyarakat sulit untuk bisa mengerti apalagi mengomentaridokumen anggaran yang diajukan, sebagaimana banyak terjadi pada saat pemerintah melakukan

dengar pendapat dengan publik mengenai anggaran! kibatnya banyak orang menjadi apatis dan

kurang bersemangat unluk memberikan masukan selama proses anggaran berlangsung!

)erjadinya perubahan paradigma dalam proses penyusunan PBD yang mengedepankan

partisipasi dan transparansi telah dibuktikan dengan beberapa hasil riset! iset yang dilakukan

Sopanah "200+$ telah membuktikan baha adanya partisipasi dan transparansi dalam

penyusunan PBD akan memperkuat pengaasan yang dilakukan oleh DPD! 5aminan regulasi

penyusunan PBD didasarkan pada // 7o! *24200+ tentang Pemerintah Daerah dan // 7o!

**4200+ tentang Perimbangan 'euangan Pemerintah Pusat dan Daerah menuntut adanya

partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran dalam keseluruhan siklus anggaran! Demikian

juga dalam // 7o!1.4200* tentang 'euangan 7egara mengamanatkan pertanggungjaaban

pelaksanaan PBD yang nyata(nyata dalam PP 7o! 10&42000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjaaban 'euangan Daerah serta PP 7o! 10842000 Berdasarkan // 7o!2&4200+

tentang Sistem Peren%anaan Pembangunan 7asional mekanisme partisipasi dalam peren%anaan

dan penganggaran sudah diatur sedemikian rupa yang kemudian diperjelas melalui S> Bersama

BPP>7S dan Mendagri 7o!1*&+4M!PP740*4200+0&04.++4S5 tentang Pedoman Pelaksanaan

Aorum Musrenbang dan Peren%anaan Partisipati6 Daerah mengapresiasi ruang partisipasi

masyarakat dengan pola(pola peren%anaan dan penyusunan PBD yang bottom up planning)

Sementara itu pedoman pengelolaan keuangan daerah juga mengatur persoalan partisipasi

masyarakat yang tertuang dalam Permendagri 7o!&C4200. tentang Perubahan Permendagri

7o!1*4200- tentang Pedomaan Pengelolaan 'euangan Daerah! Menyadari pentingnya partisipasi

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/


7/30


masyarakat diperlukan langkah(langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan

kondusi6! Sehingga, partisipasi masyarakat menjadi penting bagi sebuah pemerintahan sebagai

upaya untuk meningkatkan arus in6ormasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada

masyarakat, serta memberi suara bagi pihak yang terimbas oleh kebijakan publik yang

diterapkan Sisk "2002 188$!

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam

siklus anggaran mulai dari penyusunan, rati6ikasi, pelaksanaan, sampai dengan

pertanggungjaaban "Mardiasmo, 2002.0$! Selain partisipasi masyarakat dalam proses PBD,

prinsip(prinsip lain dalam penyusunan anggaran seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin

anggaran, keadilan anggaran, e6isiensi dan e6ekti6itas serta taat aas! ambatan dalam

pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan PBD diantaranya tidak adanya

sosialisasi ke masyarakat dan sulitnya mengakses berbagai kebijakan publik! Minimnya

partisipasi masyaraka juga di sebabkan kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk Perda!

leh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk dibentuknya Perda

tersebut "Sopanah, 200&$!

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sopanah dan ahyudi "200&a$?*@ di 5aa )imur

sebagai %ontoh kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah masih jauh dari prinsip(prinsip

penyusunan PBD yang partisipati6, transparan dan akuntabel, adil, disiplin, e6ekti6 dan e6isien

serta taat aas! 'etidake6ekti6an partisipasi masyarakat dalam proses Penyusunan PBD

disebabkan karenaE Pertama$ )idak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan DPD!

'edua$ Mekanisme Musrenbang "musyaarah peren%anaan pembangunan$ dari tingkat

'elurahan, 'e%amatan hingga 'ota yang ditempuh hanya sekedar 6ormalitas belaka! 'etiga$

'etidakpedulian "partisipasi$ masyarakat khususnya masyarakat menengah kebaah masih

relati6 ke%il yang disebabkan karena hanya sedikit 9embaga Sadaya Masyarakat "9SM$ yang

melakukan ad=okasi kebijakan anggaran publik! 'asus diatas bukan hanya melanggar dari

ketentuan dan prinsip(prisip penyusunan PBD melainkan akan berimplikasi terhadap

ketidakberpihakan kebijakan penganggaran pada rakyat miskin sebagai salah satu prioritas

pengentasan kemiskinan dan upaya pen%apaian MD#s!

Berbagai kasus yang terjadi di 5aa )imur diantaranya di 'ota Malang, 'abupaten

Malang, 'ota Batu, 'abupaten Blitar, 'abupaten 5ember, 'abupaten Banyuangi, 'abupaten

Sidoarjo, 'ota Surabaya indikasi penyimpangan dalam proses penyusunan PBD yang tidak

sesuai dengan prinsip(prinsip penyusunan PBD! Indikasi itu diantaranyaE pertama$ tidak ada

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn3http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn3http://siap-bos.blogspot.com/


8/30


sosialisasi PBD sehingga di%urigai PBD tidak transparan dan akuntabel! 'edua$ PBD yang

disusun tidak sesuai dengan dokumen peren%anaan, molor dalam pembahasan dan pengesahan

sehingga PBD tidak disiplin anggaran! 'etiga$ PBD )idak pro,poor budget dan gender

budget artinya PBD tidak memihak rakyat miskin dan tidak berkeadilan gender! 'eempat$

banyak Mark(up dan pemborosan oleh karenanya PBD dikatakan tidak e6isien, e6ekti6 dan

ekonomis! 'elima$ terjadi kesenjangan pendapatan aktual dan potensi sehingga PBD tidak

rasional F tidak terukur, dan 'enam$ )olak ukur keberhasilan program kegiatan tak jelas karena

tidak menggunakan pendekatan kinerja "Sopanah dan ahyudi, 200&b$!

Aorum arga sebagai ahana demokratisasi di tingkat lokal "Majalaya Sejahtera$ telah

diusulkan oleh Syi6udian "200+$ melalui 6asilitasi proses pembentukan multi sta-eholder ! Aorum

arga merupakan salah satu bukti adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan

kebijakan! Bukti lain tentang adanya partisipasi dalam proses penyusunan PBD di 'ota)arakam ditunjukan oleh Suroso "200-$?+@ yang menyatakan telah terjadi pemihakan

kepentingan rakyat dengan adanya implemtasi Perda yang sungguh(sungguh dan tidak sekedar

menjalankan musrenbang se%ara 6ormal prosedural belaka!

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal juga di tunjukan di 6rika Selatan oleh

Storey dan oolbridge "dalam Sisk, 20022&2$ yang terdiri dari empat tahapan yaituE mobilisasi,

negosiasi, pengambilan keputusan bersama, dan pemerintah lokal yang demokratis! Di Porto

legre Brail telah menjadi inspirasi bagi seluruh negara didunia menyangkut akti=itas anggaran

yang partisipati6! da tiga hal yang menjadi asal usul lahir dan berkembangnya gagarasan

partisipati6! Pertama$ transisi pemerintahan dari otoriitarian menuju demokratis, -edua$

perubahan nasional tentang moneter yang mempengaruhi pengaturan keuangan, dan -etiga

karena perubahan karakter negara bagian yang lebih dinamis "7a=aro, 200+ dalam Basyir,

ahyu "ed$, 200- 2*$!

Berangkat dari persoalan diatas dapat ditarik kesimpulan baha selama ini proses

penyusunan PBD masih menjadi dominasi negara "kekuasaan$, dalam hal ini beberapa

mekanisme penyusunan PBD terkesan 6ormalitas mengingat masih kuatnya struktur negarasebagai alat untuk memobilisir proses penyusunan tersebut dari tingkatan pemerintah daerah

sampai pada le=el terke%il )4! Musrenbang sebagai mekanisme satu jalur tidak memberikan

%elah bagi arga masyarakat untuk mengajukan usulan program kegiatan dalam bentuk lain!

lih(alih bisa di selaraskan dengan kegiatan musrenbang, jasmas "jaring aspirasi masyarakat$

yang dilakukan oleh anggota dean pun hanya meakili partai dan konstituen dimana mereka

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn4http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn4http://siap-bos.blogspot.com/


9/30


dipilih dan bukan lagi meakili masyarakat se%ara keseluruhan! leh karena itu perlu kiranya

men%ari terobosan untuk mere6ormulasi proses penganggaran yang lebih partisipati6, transparan

dan akuntabel?&@!

9ogika perubahan proses penyusunan PBD dari yang semula di dominasi negara danstruktur kekuasaan menjadi proses penyusunan partisipati6 adalah dalam rangka merubah proses

peran dan bentuk serta isi PBD yang lebih men%erminkan anggaran yang pro poor budget !

Perubahan itu bukannya tidak mungkin untuk diorientrasikan pada proses peningkatan

kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik sebagaimana

yang ditargetkan dalam pen%apaian Millinium Development Goals *MDGs)!

leh karena itu studi ini disusun untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran

Pendapatan Belanja Daerah "PBD$ yang semula di dominasi oleh negara "kaum pro elite$

dirubah menjadi partisipati6 dalam proses penganggaran berbasis pro poor budget) 5ika hal ini

ter%apai maka target pen%apaian Millinium Development Goals *MDGs+ yaitu Penghapusan

kemiskinan, Pendidikan untuk semua, Persamaan gender, Perlaanan terhadap penyakit,

Penurunan angka kematian anak, Peningkatan kesehatan ibu, Pelestarian lingkungan hidup, dan

'erja sama global dapat ter%apai di tahun 201&!

B. RUMUSAN MASALAH:

1! Bagaimana realitas proses penyusunan nggaran Pendapatan Belanja Daerah "PBD$G

2! Bagaimana sistem mekanisme dan prosedur penerapan anggaran yang pro rakyat miskin " Pro

Poor (udget $G!

*! Bagaimana menggeser dominasi negara menuju partisipasi masyarakat dalam proses

penyusunan PBDG

C. TUJUAN PENELITIAN:

1! Mengetahui realitas dalam proses penyusunan nggaran Pendapatan Belanja Daerah "PBD$!

2! Mengetahui sistem mekanisme dan prosedur penerapan anggaran yang pro rakyat miskin " Pro

Poor (udget $!

http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn5http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn5http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/


10/30


*! Membuat Strategi untuk merubah dominasi negara dalam proses penyusunan PBD menuju

partisipati6 " Pro Poor (udget $!

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1! Se%ara teoritis dapat dijadikan sebagai a%uan untuk pengembangan teori(teori akuntansi sektor

publik dengan mengkonstruksi kembali 6ormat penganggaran akuntansi sektor pubik yang

partisipati6 dan pro poor budget!

2! Dapat dijadikan sebagai a%uan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil kebijakan

dalam proses penganggaran daerah khusunya dalam ruang partisipasi masyarakat dalam

proses penyusunan anggaran!

*! Dapat dijadikan pegangangan bagi 9embaga Sosial Masyarakat 9SM atau pegiat sosial dalamrangka mengad=okasi anggaran berbasisi rakyat miskin " Pro Poor (udget $ sebagai upaya

mengurangi kemiskinan yang merupakan genda pen%apaian MD#S!

+! Bagi Masyarakat akan terpenuhi hak(hak masyarakat khususnya masyarakat miskin yang

tertuang dalam MD#s melalui pengalokasian anggaran di masing(masing daerah!

BAB II

KAJIAN TEORI SOSIOLOGIS

A. PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN

'ata paradigma?-@ berasal dari bahasa Hunani para deigma "disamping$ dan de-ynai

"memperlihatkanE yang berarti model, teori, persepsi, asumsi, atau kerangka a%uan! Dalam

pengertian yang lebih umum, paradigma adalah %ara kita :melihat; dunia, bukan berkenaan

dengan pengertian =isual dari tindakan melihat, melainkan berkenaan dengan mempersepsi,

mengerti, mena6sirkan! Sejak abad pen%erahan sampai era globalisasi seperti ini, ada empat

paradigma yang di kembangkan oleh para ilmuan dalam menemukan hakikat realitas! Salim

"2001$ menyebutkan keempat paradigma tersebut yaitu positivisme$ postpositivisme$ critical

theory, dan -onstru-tivisme! Perbedaan keempat paradigma ini dapat di lihat dari %ara mereka

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn6http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn6


11/30


dalam memandang realitas dan melakukan penemuan(penemuan ilmu pengetahuan ditinjau dari

tiga aspek pertanyaanE ontologis, epistemologis, dan metodologis! Beberapa sosiolog membagi

paradigma sebagai berikut?.@! Burel dan Morgan "1C.C$ membagi paradigma menjadi + yaituE

positivism *&ungsionalist+$ interpretive, radical humanis dan radical structuralist !


12/30


menjadi bagian integral dalam masyarakat saat ini! Penganut teori ini berusaha

mem6ormulasikan hubungan berbagai aspek yang mempengaruhi perubahan yang terjadi di

masyarakat! 'eempat paradigma baru ini diharapkan dapat men%akup semua pandangan dan

aliran yang terdapat dalam pembelajaran ilmu sosial!

B. ASAL MUASAL PARADIGMA KRITIS

)itik aal intelektual dari paradigma kritis radi%al humanis dapat di telusuri dari doktrin

idealisme 5erman dan pemikiran 'antian baha kenyataan dasar dari alam semesta adalah lebih

spiritual daripada benda(benda dialam! Paradigma humanisme radi%al didasarkan pada idelisme

objekti6 dalam karya egel! Dalam bukunya egel mendemonstrasikan bagaimana pengetahuan

meleati serangkaian bentuk(bentuk dari kesadaran sampai suatu :pengetahuan absolut; ,

dimana indi=idu berada pada satu :roh absolut; yang meluas kealam semesta! Hang dapat

dikenal dari :egelian Muda; adalah pemuda 'arl Mark "1818(188*$ yang bersebrangan dalam

esensi sistem egelian dan menyatukannya dengan suatu kritikan pada masyarakat di amannya!

)eori kritis meakili garis prinsip dari pengembangan dalam tradisi idealis objekti6 dan

terletak dalam region subje%ti6 paling rendah dalam paradigma humanis radikal! )iga sekolah

yang mengakui adanya perkembanagn teori kritis yaitu 9u%asian, #rams%i dan Arank6rut S%hool!

'etiganya se%ara pemikiran berbeda pada le=el substanti6, tetapi semuanya dipredikatkan padain=ersi Mar dan sistem pemikiran egelian! )eori kritis merupakan merk dari teori 6iloso6i

sosial yang men%oba untuk beroperasi se%ara simultan pada le=el 6iloso6is, teoritis, dan praktis!

)eori(teori kritik berpandangan baha dominasi bersi6at struktural, yakni kehidupan

masyarakat sehari(hari dipengaruhi oleh institusi sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi,

budaya, diskursus, jender, ras! )eori Sosial kritis mengungkapkan struktur ini untuk membantu

masyarakat dalam memahami akar global dan rasional penindasan yang mereka alami Pada le=el

ini, teori sosial kritis berkeyakinan baha struktur dominasi direproduksi melalui kesadaran

palsu manusia, dilanggengkan oleh idiologi "Mar$ rei6ikasi "#eorge 9uka%s$, hegemoni

"#rams%i$, pemikiran satu dimensi "Mar%use$, meta6isika keberadaan "Derida$! 'ini kesadaran

palsu dipelihara oleh ilmu(ilmu sosial positi=is seperti ekonomi dan sosiologi yang

menggambarkan masyarakat sebagai entitas yang dikendalikan oleh hukum kaku! kibatnya


13/30


orang diajak untuk berpikir baha baha satu(satunya prilaku yang beralasan berkaitan dengan

penyesuaian dan pola(pola keajegan ini! )eori sosial kritis mematahkan kesadaran palsu dengan

meyakini adanya kuasa manusia, baik se%ara pribadi maupun se%ara kolekti6 untuk mengubah

masyarakat!?C@

Dalam dataran praksis empiris, teori sosial terhegemoni oleh struktur kapitalisme, maka

dalam dataran teoritis(metodologis, ilmu(ilmu sosial juga terkooptasi oleh dominasi positi=isme

sebagai produk teoritik dari sistem kapitalisme! Positi=isme yang menekankan aspek kuantitati6,

empiris, dan %ausal las telah mendominasi metodologi ilmu(ilmu sosial sehingga

memarginalkan metodologi antipositi=isme yang lebih kualitati6, normati6, dan interpretati6!

Implikasi negati6nya adalah ilmu(ilmu sosial telah jauh keluar dari induknya dan mengagung(

agungkan logika kalkulati6 berdasar angka(angka sebagaimana metodologi dalam ilmu(ilmueksakta!

Peran ilmu dalam prespekti6 positi=is hanyalah untuk mengklasi6ikasi dan menyusun 6akta

berdasarkan metode yang benar "metodologi%al %orre%tness$! Positi=isme adalah bentuk idiologi

represi6 yang punya karakter :penyerahan realitas sosial kepada bentuk yang dapat dikalkulasi

dan dikontrol;! Ilmu(ilmu sosial positi=is telah men%ampakkan 6ilsa6at moral dan nilai(nilai

etika! Menurut ilmuan sosial positi=is, ilmu(ilmu sosial harus bebas nilai sehingga karya(karya

yang dihasilkan bersi6at objekti6 empirik! Dua disiplin ilmu sosial yang telah benar(benar all out

menerapkan positi=isme adalah ilmu ekonomi dan psikologi!?10@ Di dalam ilmu politik pun telah

ada pendekatan dominan positi=isme, yakni beha=ioralisme yang ingin membaa ilmu politik

mengikuti jejak ilmu ekonomi dan psikologi! Positi=isme telah mengkooptasi ilmuan(ilmuan

sosial untuk membaa ilmu(ilmu sosial menggunakan metodologi ilmu(ilmu eksakta! Padahal,

konsep ilmu bebas nilai sebagaimana dianut oleh para positi=is semakin banyak ditinggalkan

orang! Ilmuan, mulai dari penganut pendekatan phenomenologik, mulai mengimplisitkan nilai E

mulai dari obser=asi, analisis sampai kesimpulan! Malah ilmuan mutakhir dengan pendekatan

teori kritis mulai mengeksplisitkan idiologi dalam pengembangan ilmu!

kibat negati6 dari positi=isme ini adalah baha ilmuan sosial tidak peka terhadap objek

studinya karena hilangnya nilai(nilai moral etika yang ada dalam dirinya! Ilmuan sosial juga

%enderung gagal dalam memahami 6enomena sosial karena empirisitas yang mereka anut tanpa

http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn9http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn10http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn10http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn9http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn10


14/30


mengindahkan makna di balik 6enomena sosial tersebut! Selain itu, tujuan ilmu(ilmu sosial

sebagai problem sol=ing, mereka tolak karena akan terjadi pemihakan! Sikap demikian telah

mendorong ilmu(ilmu sosial positi=is jauh dari kenyataan objek studinya sehingga daya

analisisnya selalu mengalami ketumpulan dan kebiasan!

Berbeda dari paradigma ilmu sosial diatas, kemun%ulan teori kritis berpendapat baha

untuk mengerti si6at teori perlu diperhatikan hubungan(hubungan dialektikal diantara paradigma(

paradigma yang berhubungan! Dengan kata lain, teori4pengetahuan harus dilihat dalam konteks(

konteks sosial(historis yang membentuk perkembangannya! )eori kritis menolak pemisahan

antara pengetahuan dan kepentingan sebagaimana yang diajukan oleh ahli positi=is karena

pengetahuan selalu berlandaskan atas kepentingan! Pemisahan kepentingan dan pengetahuan

terlihat seperti ke%urigaan penganut dari teori ini, bagi mereka ini merupakan %ara untuk mereproduksi status Juo dan mendorong untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial!

Persamaannya, teori ini bersebrangan dengan si6at bebas nilai dari ilmu pengetahuan, atas alasan

gagasan seperti ini dapat dengan mudah dipengaruhi misti6ikasi dan sangat problematis karena

hal yang dikalim sebagai bebas nilai itu sebagai suatu nilai tersendiri!

Melihat kenyataan dominasi positi=isme yang mema%etkan metodologi ilmu(ilmu sosial di

atas, perlu kiranya para ilmuan sosial yang antipositi=isme dan masih memegang teguh 6ilsa6at

moral dan etika untuk mendekonstruksi positi=isme! Dekonstruksi positi=isme tidak bisa

dilakukan se%ara parsial dan sendiri(sendiri oleh masing(masing disiplin ilmu sosial! 7amun,

harus dilakukan se%ara bersama(sama baik dalam ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, dan ilmu

politik! Dalam ilmu ekonomi pun telah ada kegelisahan terhadap dominasi positi=isme! al ini

dapat dilihat dalam karya(karya #unnar Myrdal "1C-C$ dan martya Ken "1C88$!?11@ leh

karena itu, perlu dibentuk 6orum lintas disiplin ilmu sosial untuk mengonsolidasi diri!

C. PERKEMBANGAN TEORI KRITIS

Menurut kamus ilmiah populer, kritis adalah /a0am"tegas dan teliti dalam menanggapi

atau memberi-an penilaian secara mendalam) Sehingga teori kritis adalah teori yang berusaha

melakukan analisa se%ara tajam dan teliti terhadap realitas! Se%ara historis, berbi%ara tentang

teori kritis tidak bisa lepas dari Madhab Arank6urt! Dengan kata lain, teori kritis merupakan

http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn11http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn11


15/30


produk dari institute penelitian sosial, /ni=ersitas Arank6urt 5erman yang digaangi oleh

kalangan neo(maris 5erman! 'on6rontasi intelektual yang %ukup terkenal adalah perdebatan

epistemologi sosial antara dorno "kubu Sekolah Arank6urt ( paradigma kritis$ dengan 'arl

Popper "kubu Sekolah ina ( paradigma neo positi=isme4neo kantian$! 'on6rontasi berlanjut

antara ans lbert "kubu Popper$ dengan 5Lrgen abermas "kubu dorno$! Perdebatan ini

mema%u debat positi=isme dalam sosiologi 5erman! abermas adalah tokoh yang berhasil

mengintegrasikan metode analitis ke dalam pemikiran dialektis )eori 'ritis!

)eori kritis adalah anak %abang pemikiran maris dan sekaligus %abang marisme yang

paling jauh meninggalkan 'arl Mar " 1ran-&urter #chule$! ri%h Aromm "ahli psikoanalisa Areud$, 'arl itt6ogel "sinolog$, 9eo

9oenthal "sosiolog$, alter Benjamin "kritikus sastra$, erbert Mar%use "murid eidegger

yang men%oba menggabungkan 6enomenologi dan marisme, yang juga selanjutnya Mar%use

menjadi :nabi; gerakan 2ew 3e&t di merika$!

Pada intinya madhab Arank6urt tidak puas atas teori 7egara Marian yang terlalu

bertendensi determinisme ekonomi! Determinisme ekonomi berasumsi baha perubahan akan

terjadi apabila masalah ekonomi sudah stabil! 5adi basic strurtur "ekonomi$ sangat menentukan

suprastru-tur "politik, sosial, budaya, pendidikan dan seluruh dimensi kehidupan manusia$!

'emudian mereka mengembangkan kritik terhadap masyarakat dan berbagai sistem

pengetahuan! )eori kritis tidak hanya menumpukkan analisisnya pada struktur sosial, tapi teori

kritis juga memberikan perhatian pada kebudayaan masyarakat "culture society$! #enerasi

pertama teori kritis ini adalah Ma orkheimer "18C&(1C.*$, )heodor iesengrund dorno

"1C0*(1C-C$ dan erbert Mar%use "18C8(1C.C$ yang kemudian dilanjutkan oleh #enerasi kedua

mahab Arank6urt yaitu 5urgen abermas yang terkenal dengan teori komunikasinya!

Menurut #oerge iter "2008$ teori kritis ber6ungsi untuk mengkritisiE 1E )eori Marian

yang deterministi% yang menumpukan semua persoalan pada bidang ekonomi 2! Positi=isme


16/30


dalam Sosiologi yang men%angkok metode sains eksak dalam ilayah sosial(humaniora

katakanlah kritik epistimologi *! )eori( teori sosiologi yang kebanyakan hanya memperpanjang

status Juo +! 'ritik terhadap masyarakat modern yang terjebal pada irrasionalitas, nalar

teknologis,nalar instrumental yang gagal membebaskan manusia dari dominasi &! 'ritik

kebudayaan yang dianggap hanya menghan%urkan otentisitas kemanusiaan! Mereka

mengembangkan apa yang disebut dengan kritik ideology atau kritik dominasi! Sasaran kritik ini

bukan hanya pada struktur sosial namun juga pada ideologi dominan dalam masyarakat!

Menurut eld "1C80$ )eori 'ritis berangkat dari + "empat sumber$ kritik yang

dikonseptualisasikan oleh Immanuel 'ant, egel, 'arl Mar dan Sigmund Areud! 1!'ritik dalam

pengertian 'antian! Immanuel 'ant melihat teori kritis dari pengambilan suatu ilmu pengetahuan

se%ara subyekti6 sehingga akan membentuk paradigma segala sesuatu se%ara subyekti6 pula!'ritik dalam pengertian pemikiran 'antian adalah kritik sebagai kegiatan menguji kesahihan

klaim pengetahuan tanpa prasangka! 2! 'ritik dalam pengertian egelian . 'ritik dalam makna

egelian merupakan kritik terhadap pemikiran kritis 'antian! Menurut egel, 'ant berambisi

membangun suatu :meta(teori; untuk menguji =aliditas suatu teori! Menurut egel pengertian

kritis merupakan re&le-si,diri dalam upaya menempuh pergulatan pan0ang menu0u ruh absolute !

'ritik dalam pengertian egel dide6inisikan sebagai re6leksi diri atas tekanan dan kontradiksi

yang menghambat proses pembentukan diri(rasio dalam sejarah manusia! *! 'ritik dalam

pengertian Marian. Menurut Mar, konsep egel seperti orang berjalan dengan kepala!

Dialektika egelian dipandang terlalu idealis, yang memandang baha, yang berdialektika

adalah pikiran! Pikiran hanya re6leksi dari kekuatan material "modal produksi masyarakat$!

Sehingga teori kritis bagi Mar sebagai usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan elienasi

yang dihasilkan oleh penguasa di dalam masyarakat! 'ritik dalam pengertian Marian berarti

usaha untuk mengemansipasi diri dari alienasi atau keterasingan yang dihasilkan oeh hubungan

kekuasaan dalam masyarakat! +! 'ritik dalam pengertian Areudian. Madhab 6rank6rut menerima

Areud karena analisis Areudian mampu memberikan basis psikologis masyarakat dan mampu

membongkar konstruk kesadaran dan pemberdayaan masyarakat! Areud memandang teori kritis

dengan re6leksi dan analisis psikoanalisanya! rtinya, baha orang bisa melakukan sesuatu

karena didorong oleh keinginan untuk hidupnya sehingga manusia melakukan perubahan dalam

dirinya! dopsi )eori 'ritis atas pemikiran Areudian yang sangat psikologistik dianggap sebagai


17/30


pengkhianatan terhadap ortodoksi marisme klasik! Berdasarkan empat pengertian kritis di atas,

teori kritis adalah teori yang bukan hanya sekedar kontemplasi pasi6 prinsip(prinsip obyekti6

realitas, melainkan bersi6at emansipatoris! Sedang teori yang emansipatoris harus memenuhi tiga

syarat E Pertama, bersi6at kritis dan %uriga terhadap segala sesuatu yang terjadi pada amannya!

Kedua, ber6ikir se%ara historis, artinya selalu melihat proses perkembangan masyarakat! 'etiga,

tidak memisahkan teori dan praksis!

genda kerja dari teori sosial kritis adalah menggugat dominasi epistemologi positi=istik

dan ingin membuka ruang akademik bagi pendekatan(pendekatan ilmu(ilmu sosial lainnya untuk

saling tukar konsepsi dan teori! arapannya, dengan pembukaan ruang berpikir "think spa%e$

yang sama bagi ilmuan(ilmuan sosial dengan berbagai pendekatan yang berbeda dapat

memajukan ilmu(ilmu sosial ke tara6 kritisisme! )eori(teori kritis pada dasarnya adalah semuateori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis sangat berpengaruh terhadap teori

perubahan sosial aliran kritik! )eori kritik tidak sekedar teori yang melakukan kritik terhadap

ketidakadilan sistem yang dominan yaitu sistem sosial kapitalisme, melainkan suatu teori untuk

mengubah sistem dan struktur tersebut! )eori kritis se%ara radikal memiliki pandangan tentang

kajian antara teori dan praktek! Dengan demikian, teori kritis sesungguhnya justru merupakan

teori perubahan sosial atau tras6ormasi sosial! Pandangan teori kritis pada dasarnya se%ara

epistemologi membenahi pandangan yang umum berlaku, baha urusan teori ilmu sosial adalah

sekedar urusan makna memberi makna realitas sosial atau proses sosial belaka, tanpa memiliki

implikasi pada praktik politik! Bagi teori kritik, justru tugas teori adalah membuat sejarah! Se%ara

umum diakui, dalam pengertian pandangan dan mitos, yang disebut sebagai tugas :teori dan

penelitian ilmiah; bagi ilmu(ilmu sosial hanyalah semata menyediakan penjelasan, tanpa adanya

tugas tentang bagaimana seharusnya suatu masyarakat berbuat, atau hanya menggambarkan

bagaimana realitas sosial sesungguhnya!

)eori sosial menurut teori kritik, bukan sekedar berurusan dengan benar atau salah

tentang 6akta atau suatu realitas sosial, tetapi bertugas untuk berkemampuan memberikan proses

penyadaran kritis atau prespekti6 kritis kepada masyarakat tentang bagaimana keper%ayaan

masyarakat telah membentuk realitas sosial tersebut, bagi teori kritik, %ita(%ita akan keadilan

sosial mustahil dapat di%apai tanpa melibatkan kesadaran mereka yang tertindas untuk terlibat

dalam aksi re6leksi kritis, bagi teori kritis =eri6ikasi kebenaran teori sosial tidak diukur oleh


18/30


rumus ataupun angka, tetapi melalui =eri6ikasi praktis yang berupa aksi masyarakat memiliki

kesadaran kritis yang bertindak atas interes mereka sendiri! Dengan demikian perubahan sosial

itu sendirilah yang merupakan =eri6ikasi kebenaran dari teori sosial! tas dasar itu, teori kritis

memiliki dimensi aksi dan politis! Bagi mereka tidak mungkin dipisahkan antara teori sosial dan

teori politik

D. PROSES PENYUSUNAN APBD SEBAGAI REALITAS SOSIAL

Se%ara umum anggaran Daerah "PBD$ adalah ren%ana pendapatan dan belanja daerah

dalam periode tertentu "1 tahun$! Pada aalnya 6ungsi PBD adalah sebagai pedoman

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode! Selanjutnya, 6ungsi

anggaran yang lebih rin%i adalah sebagai insrumen kebijakan 6iskal, alat distribusi dan alat

stabilisasi! 'emudian sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPD

sebagai akil rakyat maka 6ungsi anggaran juga sebagai alat pengaasan dan

pertanggungjaaban terhadap kebijakan publik "Sopanah, 200+$! Dengan melihat 6ungsi

anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan power relation antara eksekuti6,

legislati6 dan rakyat itu sendiri! Selanjutnya iratraman, 200+, menyatakan baha anggaran

menjadi salah satu indikator respon negara atau daerah dalam memenuhi hak(hak rakyat untuk

memperoleh akses yang layak se%ara sosial ekonomi!

nggaran baik dari sisi pendapatan "revenue$ maupun sisi belanja " spending $ memegang

peranan penting dalam menunjang kapasitas dan legitimasi pemerintah! Aoard "2001$

menyatakan baha masalah pokok dalam penganggaran dapat dipilah menjadi dua persoalan

besar yaituE Pertama, apa yang menjadi dasar bagi alokasi sumber daya! da lima pendekatan

untuk menjaab hal iniE 1! Pendekatan public good "mar-et &ailure$ yaitu bagaimana barang(

barang publik yang gagal disediakan pasar menjadi layak dan perlu disediakan dan dianggarkan

oleh pemerintah! 2! Pendekatan marginal utility atau cost e&&ecti&ness$ yaitu bagaimana belanja

yang hemat tetapi e6ekti6, melalui perhitungan tiap unit dan antar unit pengeluaran! *! Pedekatan

allocati& e&&iciency$ yaitu memastikan adanya e6isiensi alokasi cost and bene&it) +! Pendekatan

pilihan arga, dan &! Pendekatan keadilan yaitu bagaimana anggaran diukur dari keberhasilan

peran pemerintah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial!

Persoalan kedua adalah bagaimana proses penganggaran dijalankanG! da lima

pendekatan yaituE 1! Pendekatan penganggaran administrati6, yaitu alokasi penganggaran



19/30


berdasarkan tugas dan 6ungsi berbagai lembaga dan dinas pemerintah untuk men%apai sasaran

tertentu! 2! Pendekatan nasionalisme, bagaimana mengalokasikan anggaran agar lebih e6isien dan

e6ekti6 melampaui berbagai tugas dan 6ungsi berbagai lemabaga dan dinas pemerintah! *!

Pendekatan incremental$ alokasi penganggaran berdasarkan perubahan gradual dan bertahap,

sesuai dengan kebijakan politik dan aturan main yang ada! +! Pendekatan public choice$ yaitu

bagaimana mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan birokrat, dan &! Pendekatan

prin%ipal dan agen, yaitu bagaimana memperluas peran dari masyarakat dalam kebijakan

penganggaran!

Proses pengangaran di Indonesia menjadi realitas yang menarik setelah re6ormasi dan

desentralisasi yang mendorong media dengan bebas melibut berbagai kasus yang menyakut

anggaran termasuk korupsi anggaran publik! 9iputan media masa telah :mempolitisasi;

kesadaran arga atas hak(haknya terhadap anggaran! leh karena itu anggaran menjadi isu yang

menarik untuk diteliti!

Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kerangka regulasi 6ormal untuk mengatur

pemerintahan daerah "// 7o! *24200+ beserta peraturan pelaksanaannya$, peren%anaan daerah

"// 7o! 2&4200+ beserta S>B Bappenas dan Mendagri tentang pedoman Musrenbangda$ dan

penganggaran4keuangan daerah "// 7o! 1.4200*, // 7o! **4200+, PP 7o! &84200-, Per(

mendagri 7o! 1*4200- dan lain(lain$! 'etiga kerangka regulasi itu mempunyai makna dan tujuan

yang berbeda(beda bahkan sering tidak sejalan! // pemerintahan daerah, sebagai regulasiumum, pada prinsipnya melakukan desentralisasi kepada daerah sehingga daerah mempunyai

keleluasaan dalam mengelola keenangan, peren%anaan dan keuangan

)atakelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih menghendaki beberapa prasyarat

diantaranya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa tahapan

diantaranya mulai dari tahap proses peren%anaan dan penganggaran, tahap pengesahan, tahap

implementasi sampai pada tahap laporan pertanggungjaaban! Semua tahap harus dileati dan

masing(masing mempunyai prinsip sebagai mana yang sudah diatur dalam peraturan perundang(

undangan! Menurut AI) "200&$ tahap penyusunan anggaran harus memegang beberapa

prinsip diantaranya harus mengedepankanE "1$! partisipasi masyarakat dalam penyusunan

anggaran "2$! transparansi dan akuntabilitas anggaran "*$! disiplin anggaran "+$! keadilan

anggaran "&$! e6esiensi dan e6ekti=itas anggaran "-$! taat asas dalam penyusunan anggaran! 5ika

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/


20/30


prinsip(prinsip tersebut dapat di laksanakan dengan baik maka pengalokasian anggaran untuk

kepentingan rakyat " pro poor budget $ akan dapat ter%apai dengan hasil yang maksimal!

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran sangat penting mengingat keterlibatan publik

dalam proses anggaran untukE

1! Meningkatkan peren%anaan dan alokasi sumber daya! 'eterlibatan publik dalam proses

peren%anaan anggaran dapat membantu berbagai upaya mengidenti6ikasi sejumlah kebutuhan

masyrakat yang harus diprioritaskan sehingga dapat meningkatkan! e6ekti6itas penggunaan

sumber daya yang terbatas!

2! Meningkatkan pengelolaan keuangn! alaupun pemerintah memiliki sistem pengaasan dan

prosedur audit tersendiri, monitoring dan publik penting dilakukan untuk mengaasi

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan! Di benbagai kasus, pengaasan publik

terhadap anggaran akan meningkatkan hubungan antara pembayar pajak dengan pemerintah

daerah, karena para pembayar pajak yang menjadi salah satu sumber penerimaan pemenintah

dapat mela%ak kemana dan untuk apa dana yang mereka bayarkan itu digunakan!

*! Menguatkan demokrasi! arga negara seringkali memihki pemahaman yang terbatas

mengenai bagaimana sebaiknya negara itu di6ungsikan sehingga menumbuhkan

ketidakper%ayaan masyarakatterhadap pemerintah! Pada saat yang bersamaan, aparat

pemerintah seringkali merasa dipojokkan dengan berbagai kebutuhan dan permintaan yang

seningkali berbenturan rnengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia! 'eterlibatan

masyarakat dalam dialog(dialog mengenai isu(isu anggaran akan meningkatkan kemampuan

mereka memba%a anggaran sehingga dapat menjembatani kon6hk dan melakukn diskusi dan

debat yang Iebih konstrukti6 dan sehat mengenai kebijakan anggaran dan prioritas(

prioritasnya!

E. MENGAPA PRO POOR BUDGET ?

Mengapa pro poor budget G da tiga hal penting yang mendasari argumen mengapa harus

mengembangkan pro poor budget di Indonesia! Pertama, konteks kondisional yang

mengharuskan, yaitu kondisi kemiskinan yang mengharuskan negara berpihak pada anggaran



21/30


pro poor ! 'edua, konteks yang menghambat "disabling $, yaitu kebijakan so%ial(ekonomi yang

kurang berpihak kepada orang miskin sehingga harus dire6ormasi! 'etiga, konteks yang

memungkinkan "enabling $ berkembangnya anggaran pro poor , yaitu arus desentralisasi dan

demokrasi lokal!

'onteks yang mengharuskan. Indonesia hingga sekarang menghadapi problem besar

berupa kemiskinan! Se%ara empirik, angka(angka kemiskinan di republik ini memprihatinkan

meski agenda pembangunan sudah berjalan selama empat dasaarsa! Pembangunan yang

berjalan selama empat dasaarsa terakhir telah membuahkan pertumbuhan dan kemajuan se%ara

luar biasa! )etapi, ledakan pertumbuhan dan mobilitas sosial belum menjadi Aondasi yang kokoh

bagi human well being , kesejahteraan dan keadilan sosial! 'etimpangan jauh lebih besar dan

serius ketimbang kemajuan dan kemakmuran yang dihasilkan oleh pembangunan! leh karenaitu, anggaran pro poor sebenarnya mempunyai rele=ansi dan titik pihak empirik dan preskripti6

ke depan! Se%ara empirik, Indonesia menghadapi masalah kemiskinan serius, yang salah satunya

disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat miskin! lokasi anggaran

lebih banyak dikonsumsi oleh aparat dan dialokasikan untuk menyelamatkan ekonomi makro!

Se%ara preskripti6, anggaran pro poor adalah bentuk tindakan a6irmati6 untuk menjaab masalah

kemiskinan!

'onteks yang menghambat! Se%ara politik , anggaran pro poor sebenarnya merupakan

mandat konstitusi, keajiban pemerintah ataupun kesepakatan MD#s yang ditandatangani

pemerintah Indonesia! Skema pro poor sebenarnya telah dijabarkan dalam P5M7, S7P', dan

SP'D! Di atas kertas, dokumen(dokumen kebijakan nasional dan daerah mengandung =isi dan

prioritas penanggulangan kemiskinan! )etapi, yang terjadi adalah kesenjangan antara kebijakan

dan peren%anaan di satu sisi dan penganggaran di sisi lain! Penganggaran selalu tidak tunduk

pada kebijakan dan peren%anaan! leh karena itu, anggaran pro poor sebenarnya mempunyai

rele=ansi dan titik pihak empirik dan preskripti6 ke depan! Se%ara empirik, Indonesia menghadapi

masalah kemiskinan serius, yang salah satunya disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak

berpihak kepada rakyat miskin! lokasi anggaran lebih banyak dikonsumsi oleh aparat dan

dialokasikan untuk menyelamatkan ekonomi makro! Se%ara preskripti6, anggaran pro poor

adalah bentuk tindakan a6irmati6 untuk menjaab masalah kemiskinan!

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/


22/30


'onteks yang memungkinkan "enabling $! Sentralisme pemerintahan dan pembangunan di

masa lain, yang selalu menekankan pendekatan top down dan seragam, telah terbukti tidak peka

terhadap keragaman lokal, men%iptakan ketimpangan antar daerah, dan tidak mampu

menjangkau penduduk miskin se%ara merata! rus desentralisasi dan demokrasi lokal selama

satu dekade tentu merupakan pembalikan atas sentralisme, sekaligus menjadi konteks yang

memungkinkan lahirnya kebijakan daerah yang lebih pro poor ! Desentralisasi memang

menimbulkan jebakan yang serius dalam bentuk kehadiran oligarki, elite capture, dan korupsi

yang merajalela, tetapi ia juga membuka kesempatan yang besar bagi re6ormasi kebijakan dan

anggaran daerah yang lebih pro poor !

D. MENGGESER DOMINASI NEGARA MENUJU PARTISIPASTI an!!a"an YANG

PRO POOR BUDGET

9angkah aal dalam menggeser dominasi 7egara menuju partisipati6 dalam penyusunan

PBD telah di tandai dengan adanya re6ormasi keuangan daerah yang melahirkan berbagai

kebijakan baru dalam proses penyusunan PBD yang lebih partisipati6, transparan dan

akuntabel! /ntuk dapat melanjutkan re6ormasi diperlukan komitmen elite dan partisipasi rakyat

yang tinggi! 5ika ada partisipasi rakyat, tetapi tidak ada komitmen elite, hasilnya penyerobotan

elite! 5ika ada komitmen elite, tetapi tidak ada partisipasi rakyat maka yang terjadi adalah

re6ormasi oleh elite! e6ormasi elitis ini membuat rakyat pasi6 dan tergantung sehingga

re6ormasinya rapuh dan tidak berkelanjutan! 5ika tidak ada partisipasi rakyat dan tidak ada

komitmen maka yang terjadi adalah status quo!

Syarat penting yang harus di penuhi untuk dapat memperkuat partisipasi masyarakat sipil

adalah adanya kessadaran akan hak sosial dan hak politik untuk terlibat dalam menentukan dan

memperbaiki kehidupan bersama! Baik karena kepentingannya sendiri "memperoleh pelayanan

publik yang baik dan terjangkau$ maupun kepentingan publik yang ideal "kota yang lebih hijau

dan nyaman, transportasi yang lan%ar dan aman$ maka arga negara berkumpul dan

mengorganisir diri dalam sebuah tindakan bersama! Masyarakat sipil yang kuat dan akti6 menjadi

syarat bagi herjalannya demokrasi karena masyarakat sipil seperti itu dapat memberikan kritik

dan usulan kebijakan yang diperlukan!

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/


23/30


Selain komitmen elit dan kekuatan partisipasi masyarakat yang kuat dalam menggeser

dominasi negara yang selama ini sangat kuat maka di perlukan payung hukum berupa Peraturan

Daerah yang akan melindungi hak(hak rakyat di tingkatan lokal "daerah$! leh karena itu

diperlukan perubahan radikal srukturalis untuk melegitimasi tuntutan dari masyarakat dalam

meujudkan anggaran yang partisipati6 menuju pro poor budget!

BAB III

METODE PENELITIAN

#. PARADIGMA PENELITIAN

Studi ini masuk dalam ranah paradigma %ritis?12@ yang menilai objek atau realitas se%ara

kritis yang tidak hanya melalui pengamatan manusia! Se%ara epistemologis?1*@, dalam

paradigma ini hubungan antara pengamat dengan realitas yang menjadi objek merupakan suatu

hal yang tidak bisa di pisahkan! erbert Mar%use, sebagaimana yang diulas oleh arold

Blei%h?1+@, memberikan tiga prinsip teori kritisE pertama, ia se%ara integral terkait dengan

realitas konkret! ilayah diskursi6nya adalah realitas sosial, bukan berada dalam alam abstrak

dan ahistoris! )idak mengherankan jika tema yang diusung meliputi dominasi, hegemoni,totaliterisme, emansipasi dan seterusnya! )eori ini punya perhatian terhadap praksis yang

didesain untuk mentrans6ormasikan struktur dominan di masyarakat! Ia berusaha membuka jalan

untuk mun%ulnya manusia yang terbebaskan dan mengeliminasi represi! 'edua $ berkaitan

dengan 6ungsi teori kritis! Aungsi teori kritis adalah untuk menguji se%ara kritis kontradiksi(

kontradiksi yang terjadi di masyarakat dan berupaya men%ari akar penyebabnya dengan

membongkar apa yang tersembunyi dan membuat yang implisit menjadi eksplisit! 'etiga $

berkaitan dengan penggunaan beberapa idealitas masa lalu untuk menilai situasi sekarang! ini

berarti teori kritis tidak mena6ikkan nilai(nilai masa lalu sepanjang nilai(nilai tersebut berman6aat

untuk proyek emansipasi!

Dalam bidang akuntansi Criticsm Paradigm berusaha untuk menjelaskan baha teori dan

praktik akuntansi dapat berkembang terus sesuai dengan kreati6itas peneliti dalam akuntansi

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn12http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn13http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn14http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn14http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn12http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn13http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftn14


24/30


yang bertujuan melakukan kritik, trans6ormasi, pemulihan, emansipasi, pembongkaran terhadap

suatu 6enomena yang diteliti agar dipahami lebih baik! )eori dan praktik akuntansi juga

di%iptakan oleh manusia sebagai :penguasa; yang memanipulasi, mengkondisikan, dan men%u%i(

otak "brain,wash$ orang lain agar memahami atau menginterpretasikan akuntansi sesuai dengan

interpretasi yang diinginkan oleh yang berkuasa?1&@! Dengan paradigma ini diharapkan ilmu(

ilmu sosial khususnya akuntansi akan terus berkembang berani menentang hegemoni kapitalisme

dan metodologi positi=isme yang sudah mapan?1-@!

$. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

9okasi penelitian dilakukan di ilayah Malang aya yang terdiri dari * kota4 'abupaten!

Subjek penelitian ini adalah pejabat pengambil kebijakan dalam proses penganggaran,

masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan PBD, 9SM "7#$, Perguruan )inggi, dan

artaan4media massa! Metode pemilihan subjek penelitian akan disesuaikan dengan kebutuhan

data!

%. J&ni' (an Ca"a P&n!a)*i+an Daa

da beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini yang akan diambil dengan beberapa %ara

yaituE

1! Data Sekunder

Data(data sekunder yang dibutuhkan antara lain P5MD, SP'7, SPP7, '/ PBD, 9'P5

serta dokumen(dokumen lainnya yang terkait dengan masalah penelitian! Data(data ini akan

di kumpulkan oleh peneliti dengan %ara mengakses ke Dinas atau S'PD yang terkait!

2! Data Primer

Data primer yang dibutuhkan berupa potret proses penyusunan PBD yang pro poor budget !

Data primer ini akan di kumpulkan peneliti melalui bser=asi, aan%ara, 1ocus Group

Discusion! aan%ara akan dilakukan dengan aktor(aktor yang terlibat dalam proses

penyusunan PBD yaitu 'epala Daerah, eksekuti6, DPD, rmas, )okoh Masyarakat,

Perguruan )inggi, 7#,


25/30


akan digunakan sebagai media untuk menyusun Model Penyusunan PBD yang Pro Poor

Budget dengan dukungan Peraturan Daerah!

-. A+a Ana+i'i'

Studi ini ingin merubah kebijakan dalam proses penyusunan PBD dari yang didominasi

oleh negara "kekuasaan$ atau kaum pro elit menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat

miskin " pro poor budget $! leh karena itu studi ini masuk dalam ranah kritis dengan pendekatan

radical structuralism) Pendekatan ini di ambil karena proses perubahan yang diinginkan akan

lebih mudah ter%apai jika ada peraturan 6ormal berupa Peraturan Daerah "P>D$ sebagai

payung yang akan melegitimasi perubahan!

Menurut teori strukturasi dalam penelitian sosial ada kemungkinan bisa digolongkan dua

jenis metodologi! Dalam analisis institusional si6at struktur diperlakukan sebagai %iri(%iri sistem

sosial yang direproduksi se%ara kronologis! Dalam analisis prilaku strategis, 6okusnya ditujukan

pada mode(mode yang digunakan para aktor dalam menyimpulkan si6at struktural selama

pembentukan hubungan(hubungan sosial itu dan masing(masing harus didasarkan pada prinsip

yang memusatkan pada dualitas struktur! nalisis prilaku strategis berarti memberikan perhatian

lebih banyak pada kesadaran diskursi6 dan praktis, dan pada strategi(strategi pengendalian dalam

batas(batas kontekstual yang telah ditetapkan! Si6at(si6at latar interaksi yang dilembagakanse%ara metodologis si6atnya ditetapkan! nalisis strukturalis yang dipusatkan pada akti6itas(

akti6itas kelompok(kelompok aktor tertentu yang ada dalam situasi kontekstual

)eori strukturasi berkaitan dengan hubungan antara aksi agen dan struktur sosial dalam

produksi, reproduksi dan regulasi tatanan sosial "


26/30


Struktur legitimasi berisi aturan normati6 dan keajiban moral sebuah sistem sosial! al ini

menunjukkan nilai dan ideal tentang apa yang penting dan apa yang harus terjadi di dalam

tatanan sosial "Ma%intosh, 1CC0$! 'arena itu, dalam studi ini, struktur legitimasi dapat di%apai

dengan mengusulkan disusunnya Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang akan

melindungi kepentingan rakyat! )anpa ada regulasi yang mengatur maka akan sulit terjadi

perubahan yang di inginkan rakyat!

Dalam hal dominasi, kemampuan agen untuk memberikan pengaruh dan menggunakan

sumberdaya kekuasaan berhubungan erat dengan dominasi di le=el struktur! #iddens "1C8+$

mengemukakan dua tipe sumberdaya kekuasaan, yaitu baha perintah terhadap sumberdaya

alokati6 "obyek, barang dan 6enomena materi lainnya$ adalah sebuah 6itur institusi ekonomi,

sedangkan perintah atas sumberdaya otoritati6 "kapabilitas untuk berorganisasi danmengkoordinasi akti=itas aktor sosial$ adalah sebuah 6itur dari institusi politik! Dalam studi ini

agen "rakyat$ menginginkan perubahan dominasi ekonomi dari PBD yang alokasi ekonominya

banyak menguntungkan kaum pro elite menjadi alokasi yang menguntungkan kaum pro poor!

Dalam konteks dominasi politik, PBD yang selama ini proses penyusunannya meninggalkan

agen "rakyat$ sebagai pemilik :uang negara; menginginkan perubahan dengan melibatkan rakyat

di setiap penyusunannya "partisipati6$!

)eori strukturasi memberikan sebuah %ara untuk memahami proses sosial yang membantu

membentuk kontrol terhadap kekuasaan "negara$! Sebagai alat kontrol maka struktur signi6ikasi,

struktur legitimasi dan strukur dominasi harus saling berhubungan! leh karena itu peran agen

"rakyat$ sangat di kedepankan untuk merubah struktur yang telah ada! Dengan menggunakan alat

analisis )eori Strukturasi #idden penelitian ini diharapkan dapat membaa perubahan PBD

yang berpihak kepada masyarakat miskin sehingga tujuan dari MD#s akan dapat ter%apai di

tahun 201&!

DATAR PUSTAKA

%hmadi, dib!, Muslim, Mahmuddin!, usmiyati, Siti!, dan ibisono, Sonny! "2002$ Good

governance dan Penguatan nstitusi Daerah, Masyarakat )ransparansi Indonesia, 5akarta!


27/30


gus Salim, 2001, )eori dan Paradigma Penelitian Sosial, )iara a%ana Hogyakarta!

Basjir, ahyu , "ed$, 200-, 'eindahan 4ang Menipu5 Partisipasi Dalam Penganggaran

Daerah di ndonesia, Idea(Partnership, Hogyakarta!

Ben gger, PostmoderinismeE Ideologi or disi 1& )ahun I3, 200*!

eld, Da=id, 1C80, Intridu%tion )o


28/30


iter, # dan D!5! #oodman! 200*! /eori #osiologi Modern! 5akartaE Penerbit Prenada Media!

Diterjemahkan dari Moder #ociological /heory! Sith >dition!

Sarantakos, Sotirios! 1CC*! #ocial %esearch! ustralia! Ma%millan >du%ation ustralia P)H 9)D!

Sisk, )imothy D! "ed!$ "2002$ Demo-rasi diting-at 3o-al5 (u-u Panduan nternasional DEA Mengenai 'eterlibatan$ 'eterwa-ilan$ Pengelolaan 'on&li- dan 'epemerintahan$ Seri +,

Internasional ID>, 5akarta!

Sopanah "200*$ Pengaruh Partisipasi Masyara-at dan /ransparansi 'ebi0a-an Publi- /erhadap

Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan Pengawasan 'euangan Daerah, dalam Pro%eding S7 3I, Surabaya, 1-(1. ktober 200*

"200+$ Memantau PBD Dalam 'erangka Peningkatan kuntabilitas Publik Di >ra

tonomi Daerah, 8urnal Mana0emen A-untansi dan (isnis$ 3olume I, 7omor 2 5uni, A>

/ni=ersitas Merdeka Malang

"200&$ :orking Paper 9okakarya en%ana ksi 7asional Pelaksanaan Desentralisasi

dan tonomi Daerah Studi 'asus PBD 200& 'ota Batu; disampaikan pada a%ara 3o-a-arya %encana A-si 2asional Pela-sanaan Desentralisasi dan 6tonomi Daerah

diselenggarakan oleh Pusat 'ajian Pengembangan tonomi Masyarakat dan Daerah"P/S'(PMD$ AISIP /ni=ersitas Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi tonomi

dan 'ebijakan "PSF'$ /ni=ersitas Muhammadiyah Malang di /ni=ersitas

Muhammadiyah Malang, Malang, 1- Desember 200&

Sopanah dan ahyudi, Isa, "200&a$ #trategi Penguatan Masyara-at sipil dalam meminimalisasi Distorsi Penyusunan AP(D 'ota Malang , dalam Pro%esing Simposium iset II IS>I,

Per%epatan Pertumbuhan >konomi dan Pengurangan Pengangguran, Surabaya 2*(2+

7o=ember 200&

"200&b$ Strategi Penguatan Partisipasi akyat terhadap Pengaasandalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan PBD 'ota Malang, dalam Pro%esing

Simposium iset II IS>I, Percepatan Pertumbuhan E-onomi dan Pengurangan

Pengangguran, Surabaya 2*(2+ 7o=ember 200&

Soetono, B!, osianasari, >!S, Aarouk, P!/!, 200-, Menggagas Penyusunan dan ImplementasiPerda Hang Partisipati6, )ransparan dan kuntabel, HIPD(D'SI, Didukung oleh 8ustice

1or /he Poor 9orld (an- , 5akarta!

Suhardi, Suryadi, dan 5ulmansyah "2001$ Partisipasi Politi- masyara-at dalam Pengembangan

Demo-rasi, iset tentang 'asus 9egislasi Peraturan daerah tentang Badan Perakilan Desadi 'abupaten Sumbaa, diterbitkan atas kerjasama 'onsorsium untuk Studi

Pengembangan Partisipasi "'7S>PSI$, 9P*>S dan Pustaka Pelajar atas dukungan )he

Aord Aundation,

Sukoharsono, >ko #anis, 2008, 'uliah Metpen 7on Positi6 )anggal 8 September 2008 )entangParadigma Dalam iset kuntansi, PDI, /ni=ersitas Braijaya Malang!

Sutoro, >ko "2008$, (enih Perubahan di atas 1ondasi

Politi- yang %apuh *#tudi tentang Politi- anggaran

http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/http://siap-bos.blogspot.com/


29/30


Daerah 'ota 'endari$ #ulawesi /enggara+ IreQs Insight orkingPaper4>ko4I4Aebruary42008! Institute 6or esear%h and >mpoerment "I>$ Hogyakarta

Syai6udian, eti6ah "Dalam Sumarto, eti6ah Sj$, 200+, novasi Partisipasi dan Good Governnace$ Hayasan bor Indonesia, 5akarta!

)riyuono, Ian, 2008, 'uliah Ailsa6at )anggal 1& Desember 2008 )entang Paradigma 'ritis,PDI, /ni=ersitas Braijaya Malang

ahyudi, Isa, 200+, 9ogos "5urnal Ilmu(Ilmu Sosial dan umaniora$ 3olume 2 7o 1, 9PPM

/ni=ersitas Muhammadiyah #resik

P&"a"an P&"n(an!/n(an!an :

/ndang(undang 7omor *2 )ahun 200+ tentang Pemerintah Daerah

/ndang(undang 7omor ** )ahun 200+ tentang Perimbangan 'euangan Pemerintah Pusat dan

Daerah

/ndang(undang 7omor 1. )ahun 200* tentang 'euangan 7egara

Peraturan Pemerintah 7omor 10& )ahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjaaban'euangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam 7egeri "Permendagri$ 7omor 1* )ahun 200- tentang Pedoman

Pengelolaan 'euangan Daerah

Surat >daran Bersama Badan Peren%anaan Pembangunan 7asional "BPP>7S$ dan Menteri

Dalam 7egeri 7o!1*&+4M!PP740*4200+0&04.++4S5 tentang Pedoman Pelaksanaan AorumMusyaarah Peren%anaan Pembangunan "Musrenbang$ dan Peren%anaan Partisipati6

Daerah!

?1@ nggaran sebagai 6ungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi terkadang banyak kompromi karena banyak kepentingan! Ideologi

yang berhaluan liberal(kapitalis selalu merekomendasikan pengurangan 6ungsi distribusi yang dilakukan oleh negara!

Sedangkan ideology pasar(sosialis merekomendasikan peran 7egara yang kuat dan akti6 dalam kebijakan pembangunan so%ialekonomi! 7egara harus mengutamakan distribusi dan alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat "ardojo, dkk, 2008$!

?2@ 'arena mengandung keberpihakan se%ara a6irmati6, kebijakan pro poor menekankan baha indi%ator so%ial ekonomi orang

miskin harus diperbaiki lebih %epat dari pada kelompok lain "3andemortele, 200* dalam ardojo 2008 *.$!

?*@ Pada saat hasil riset ini dipresentasikan dalam Simposium iset >konomi Indonesia menjadi

diskusi yang menarik karena penggunaan metode kualitati6 yang sangat jarang dalam riset

terdahulu!

?+@ Dalam Proseding Seminar dan 9okakarya 7asionalE Menelaah Perda untuk Menjamin )ransparasi dan kuntabilitas

Pengimplementasian Perda, "Soetono "ed$, 200-$

?&@ asil diskusi dengan beberapa arga juga menyatakan baha


30/30


?.@ Penjelasan 'uliah Ailsa6at )anggal 1& Desember 2008 ")riyuono, 2008$

?8@ 9ebih lanjut )riuyono menjelaskan dengan paradigma spiritualis diharapkan mun%ulnya kesadaran ketuhanan dimanapun

dan oleh siapapun! Sebagai %ontoh akunatnsi syariah yang telah di populerkan oleh )riyuono di harapkan menjadi jalan untuk

mengurangi kapitalis!

?C@ gger, Ben! /eori #osial 'ritis 5 'riti-$ Penerapan dan mplementasi) 'reasi a%ana! Hogyakarta! 200*!

?10@ Muhadjir, 7oeng! Metodologi Penelitian 'ualitati&) Penerbit aka Sarasin! Hogyakarta! 2002!

?11@ 9ihat Aakih, Mansour! %untuhnya /eori Pembangunan dan Globalisasi! Insist dan Pustaka Pelajar! Hogyakarta! 2002!

?12@ Paradigma ini mengajukan metode dialog trans6ormasi untuk menemukan kebenaran realitas yang hakiki

?1*@ Paradigma ini lebih menekankan konsep subje%ti=itas dalam menemukan suatu ilmu pengetahuan, karena nilai yang dianut pengamat ikut %ampur daalm menentukan kebenaran tentang sesuatu "gus Salim, 2001$!

?1+@ arold Blei%h, )he Philosophy o6 erbert Mar%use "ashingtonE /ni=ersity Press o6 meri%a, 1C..$ dalam 5urnal Ilmu

Sosial )rans6ormati6, >disi 1& )ahun I3, 200*!

?1&@ Penjelasan 'uliah Metode Penelitian 7on Positi=e )anggal 8 Sepetember 2008 oleh Sukoharsono

?1-@ ahyudi, Isa, 200+, 'ritik )eori(teori Sosial, 3ogos$ 8urnal lmu,lmu #osial dan Humaniora) 3olume 2 7o 1, 200+, 9PPM/ni=ersitas Muhammadiyah #resik

?1.@ /ang akyat dan /ang 7egara sebenarnya mengandung makna tentang sumber, peruntukan, dan kepemilikan! Sumber dari

/ang 7egara adalah Pajak, etribusi, ibah dan lain(lain yang kesemuanya adalah untuk kepentingan rakyat "7ajih, dkk,200-$!
http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref7http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref7http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref8http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref8http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref9http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref10http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref11http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref12http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref13http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref14http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref15http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref16http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref17http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref7http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref8http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref9http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref10http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref11http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref12http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref13http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref14http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref15http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref16http://siap-bos.blogspot.co.id/2011/04/riset-akutansi-kritis.html#_ftnref17

riset akuntansi kritis

Documents