ringkasan pkn kelompok 5 bab 2( smpn 256 jakarta )
DESCRIPTION
Cuma Ringkasan doang :vTRANSCRIPT
Kelompok 5
Anggota
•Putu Arya Diva mahardika
•Lisna Nur Vinawati
•Putri Noviyani
•Dita Septya Ningrum
•Tiara Adinda
LEG 1
Pengertian Kedaulatan dan Sifat Kedaulatan• Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu “Daulah”
artinya kekuasaan tertinggi
• Demokrasi adalah pemerintahan dari,oleh,dan untuk rakyat
• Kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, yaitu Asli, Permanen, Tunggal, dan Tidak Terbatas
• Macam-macam kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu :
• Kedaulatan ke dalam, artinya mengatur & menjalankan organisasi negara
• Kedaulatan ke luar, artinya menjalin kerja sama dengan negara lain
Teori-Teori Kedaulatan dari Beberapa Ahli• Teori Kedaulatan Tuhan penganutnya diantaranya
Agustinus (354-430)
• Teori Kedaulatan Raja penganutnya diantaranya Thomas Hobbes (1588-1679)
• Teori Kedaulatan Rakyat penganutnya diantaranya Montesquieu (1688-1755)
• Teori Kedaulatan Negara penganutnya diantaranya Paul Laband
• Teori Kedaulatan Hukum penganutnya diantaranya Imanuel Kant
• Tokoh-tokoh teori perjanjian masyarakat,yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau
Kekuasaan menurut Montesquieu dan Ciri-ciri Negara Demokrasi• Kekuasaan Legislatif untuk membuat Undang-
Undang
• Kekuasaan Eksekutif untuk melaksanakan Undang-Undang
• Kekuasaan Yudikatif untuk menegakkan Undang-Undang
• Ciri-ciri negara demokrasi yaitu memiliki lembaga perwakilan rakyat
• Adanya Pemilihan umum untuk memilih Wakil Rakyat
• Adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan
• Pemerintahan berdasarkan hukum (Konstitusional)
LEG 2
Pengertian MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat )• Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD
• Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun
• Sidang MPR terdiri atas sidang umum dan sidang istimewa
• Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan, badan pekerja & Komisi
• Pimpinan MPR terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua
• MPR terdapat dalam pasal 2 (1) dan pasal 3
Pengertian DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat )
• DPR adalah lembaga negara pembuat Undang-undang
• Jumlah anggota DPR sebanyak 560 Anggota
• Anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat & usul dan hak imunitas
• DPR memiliki fungsi yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
• DPR mempunyai 7 hak yaitu 2A, 2B, 2I+P (Amandemen, Angket, Bertanya, Budget, Interpelasi, Inisiatif, Petisi )
• Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum
Pengertian KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi )
• Ada dalam pasal 1 ayat 3 UU No.30 Tahun 2002
• Tugas KPK adalah untuk meningkatkan daya guna terhadap pemberantasan tindak korupsi
•Wewenang KPK yaitu melakukan pencegahan tindak korupsi
• Melakukan Penyelidikan Korupsi
• Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
• Masyarakat dapat ikut membantu tindak pemberantasan korupsi
LEG 3
Pengertian DPD ( Dewan Perwakilan Daerah )• DPD dibentuk untuk menampung aspirasi
masyarakat di daerah
• Salah satu reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan DPD untuk mewakili aspirasi
• Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya
• Jumlah DPD di setiap Provinsi mewakili 4 wakil
• Tugas dan Wewenang DPD ditegaskan dalam pasal 22D 1945
•Wewenang DPD diantaranya memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-undang APBN
Pengertian BPK ( Badan Pemeriksaan Keuangan )• BPK bertugas untuk memeriksa pengolahan dan
tanggung jawab negara
• Anggota BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD
• Keanggotaan BPK sesuai UU No. 15 tahun 2006 berjumlah 9 orang
• Masa jabatan anggota BPK adalah 5 tahun sekali, dalam 1 kali jabatan
• Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 22E Amandemen UUD 1945
• Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD & DPRD
Pengertian KY ( Komisi Yudisial )• KY merupakan lembaga yang mandiri yang dibentuk
oleh Presiden dengan persetujuan DPR
• Anggota KY berjumlah 7 orang
• KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan
• Masa jabatan anggota KY adalah 5 tahun
•Wewenang KY sesuai pasal 24B ayat 1 UUD 1945
• KY merupakan lembaga baru sebagai hasil UUD NKRI 1945
LEG 4
Pengertian Presiden• Presiden adalah lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan negara
• Presiden & Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu
• Masa jabatan Presiden adalah 5 Tahun / boleh 2 periode
• Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, & AU
• Mempunyai hak istimewa / prerogatif yaitu mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden
• Tata cara pemberhentian Presiden & Wakil Presiden diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B dan dapat diberhentikan oleh MPR
• Dapat memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
• Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
Pengertian MA ( Mahkamah Agung )• MA adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkup pengadilan di negara kita
• Tugas MA mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang–undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
• Ketua & Wakil MA dipilih dari dan oleh para Hakim Agung
• Hakim Agung adalah hakim yang memiliki kepribadian baik,adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum
• Pengangkatan Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden
• Calon Hakim Agung diusulkan oleh komisi Yudisial kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh Presiden
• Anggota MA berjumlah paling banyak 60 orang Hakim Agung
Pengertian MK ( Mahkamah Konstitusi )
• MK adalah badan peradilan baru yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945
• MK memiliki 9 orang anggota Hakim Konstitusi
• Calon Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR & 3 orang oleh Presiden
• Pengangkatan Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden
• Ketua & Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun
• MK memiliki kewenangan diantaranya memutus pembubaran partai politik & memutus perselisihan hasil pemilihan umum
• MK merupakan lembaga yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UUD
LEG 5
Hubungan Antar Lembaga Negara• MPR,DPR, dan DPD merupakan Wakil Rakyat
• Pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD
• Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK antara lain menetapkan Undang-undang
• DPD dengan BPK memiliki hubungan yaitu DPD menerima hasil pemeriksaan BPK
• DPD memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK
• MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY hubungannya yaitu MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara
Sikap Positif Sistem Kedaulatan RI
• Menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu
• Menjaga keutuhan NKRI
• Berpartisipasi dalam proses Demokratisasi
• Memberi kritik & saran yang bersifat membangun
• Mendukung setiap kebijakan demokratis yang dijalankan pemerintah
• Berupaya untuk menjadi warga negara yang baik
Macam-macam Korupsi• Corruption by Greed, berdasarkan pada keserakahan
si pelaku
• Corruption by Opportunitir, berdasarkan sistem yang memberi celah terjadinya korupsi
• Corruption by Need, berdasarkan kebutuhan yang tidak ada habisnya dari si pelaku
• Corruption by Exposures, berdasarkan pada hukuman si pelaku yang rendah
• Ada korupsi yang merugikan keuangan negara dan suap menyuap
• Dan juga korupsi gratifikasi dan pemerasan