ringkasan peta jalan penyelenggaraan jaminan
TRANSCRIPT
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
RINGKASAN PETA JALAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN2014 - 2019
REPUBLIK INDONESIA
Diperbanyak Oleh:
Dewan Jaminan Sosial Nasional
2014
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
REPUBLIK INDONESIA
RINGKASAN PETA JALAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN2014 - 2019
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
JAMINAN HARI TUA JAMINAN KEMATIAN
JAMINAN PENSIUN
2014
iiiRingkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
Daftar Singkatan dan Istilah
AKAB : Awareness, Knowkedge, Attitude and Behaviour
ALM : Pengelolaan Aset dan Kewajiban (Asset Liabilities Management)
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APINDO : Asuransi Pengusahan Indonesia
ASABRI : Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Askem : Asuransi Kematian
Askes : Asuransi Kesehatan
Askesos : Asuransi Kesejahteraan Sosial
Bapepam-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BAPPENAS : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BCP Business Continuity Plan (Rencana Kelangsungan Bisnis)
BHP : Badan Hukum Publik
BI : Bank Indonesia
BIA : Business Impact Analysis (Analisa Dampak Bisnis)
BKF : Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
BKN : Badan Kepegawaian Negara
BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJS Kesehatan : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian)
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPS : Biro Pusat Statistik
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019iv
CMS : Card Management System (Sistem Manajemen Kartu)
COB : Coordination of Benefi t (Koordinasi Manfaat)
CSR : Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab sosial dan lingkungan)
DAI : Dewan Akuntansi Indonesia
Ditjen Adminduk : Direktorat Jendral Administrasi dan Kependudukan
DJA : Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
DJS : Dana Jaminan Sosial
DJSN : Dewan Jaminan Sosial Nasional
DPLK : Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK-PPIP : Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK-PPMP : Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DRC : Disaster Recovery Center (Pusat Pemulihan Bencana)
DRP : Disaster Recovery Planning (Rencana Pemulihan Bencana)
DSAK : Dewan Standar Akuntansi Keuangan
DSS : Decision Support System (Sistem Pendukung Keputusan)
EBK : Entitas Bertujuan Khusus
EDC : Electronic Data Capture
E-KTP : Elektronik – Kartu Tanda Penduduk
GAAP : Generally Accepted Accounting Principles
GCG : Good Corporate Governance
HAM : Hak Asasi Manusia
HRIS : Human Resource Information System (Sistem Informasi SDM)
IAI : Ikatan Akuntan Indonesia
IAS : International Accounting Standard (Standar Akuntansi Internasional)
IBNR : Incurred But Not Reported
ICOS : In Course of Settlement (Klaim dalam proses disetujui)
IFRS : International Financial Reporting Standard (Standar Pelaporan Keuangan Internasional)
IP : Iuran Pasti
ISO : International Organization for Standardization
ITIL : Information Technology Infrastructure Library
JAMSOSTEK : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JHT : Jaminan Hari Tua
JK : Jaminan Kesehatan
vRingkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
JKK : Jaminan Kecelakaan Kerja
JKm : Jaminan Kematian
JP : Jaminan Pensiun
JPK Jamsostek : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek
K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KAP : Kantor Akuntan Publik
KBI : Key Behaviour Indicators (Indikator Perilaku)
KDPPLK : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Kemenaker : Kementerian Ketenagakerjaan
Kemenakertrans : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri
Kemenhan : Kementerian Pertahanan
KemenkumHAM : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenkes : Kementerian Kesehatan
Kemenkeu : Kementerian Keuangan
Kemenko Kesra : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kemenko PM & K : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenkominfo : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenpan & RB : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenkop UMKM : Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kemensos : Kementerian Sosial
Kepmen : Keputusan Menteri
Kepnakertrans : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Keppres : Keputusan Presiden
KMK : Keputusan Menteri Keuangan
KPI : Key Performance Indicators (Indikator Kinerja)
LAN : Lembaga Administrasi Negara
LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Mensesneg : Menteri Sekretaris Negara
MK : Mahkamah Konstitusi
Moral Hazard : Resiko yang timbul akibat dari ketidakpastian/ ketidakjujuran tertanggung
MP : Manfaat Pasti
NIK : Nomor Induk Kependudukan
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019vi
OECD : Organization for Economic Co-operation and Development
OJK : Otoritas Jasa Keuangan
PAYG/Paygo : Pay-as-you-go
PBI : Penerima Bantuan Iuran
PDB : Produk Domestik Bruto
Perda : Peraturan Daerah
Permenakertrans : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres : Peraturan Presiden
PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
PJKMU : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum
PKBL : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PMBOK : Project Management Body of Knowledge (Pedoman Manajemen Proyek)
PMO : Project Management Offi ce
PNS : Pegawai Negeri Sipil
Pokja : Kelompok Kerja
POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP : Peraturan Pemerintah
PPh : Pajak Penghasilan
PPLS : Pendataan Program Perlindungan Sosial
PPNS : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSAK : Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
PT Askes (Persero) : PT. Asuransi Kesehatan (Persero)
PT ASABRI (Persero) : PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)
PT Jamsostek (Persero) : PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)
PT TASPEN (Persero) : PT. Tabungan Asuransi Pensiun (Persero)
PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak
Pusrehab : Pusat Rehabilitasi
Rakor : Rapat Koordinasi
RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
REPO : Repurchase Agreement
RPerpres : Rancangan Peraturan Presiden
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPP : Rancangan Perraturan Pemerintah
viiRingkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
SAK : Standar Akuntansi Keuangan
Sakernas : Survei Angkatan Kerja Nasional
SDM : Sumber Daya Manusia
Setkab : Sekretariat Kabinet
Setneg : Sekretariat Negara
SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional
SOP : Standard Operating Procedure
SSN : Social Security Number
Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional
TAPERA : Tabungan Perumahan Rakyat
THT : Tabungan Hari Tua
TI : Teknologi Informasi
TK LHK : Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja
TK non PBI ; Tenaga Kerja bukan Penerima Bantuan Iuran
TNI : Tentara Nasional Indonesia
UK : Usaha Kecil
UKM : Usaha Kecil dan Menengah
UM : Usaha Mikro
UMB : Usaha Menengah dan Besar
UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU : Undang-Undang
UU BPJS : Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU SJSN : Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
UUD : Undang-Undang Dasar
VPN : Virtual private Network
WNA : Warga Negara Asing
WNI : Warga Negara Indonesia
1Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
Pemerintah telah mengesahkan berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengubah paradigma perlindungan sosial dan diterapkan mulai 1 Januari 2014.
SJSN merupakan program Negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan SJSN, seluruh penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut atau pensiun, dan meninggal dunia. Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN) serta untuk memaksimalkan cakupan jaminan sosial pada seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah mengesahkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang mengamanatkan pembentukan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT. Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT. Jamsostek (Persero).
Seluruh
Penduduk
Seluruh Tenaga
Kerja (Formal
dan Non Formal,
PNS, dan TNI/Polri)
Kesehatan Ketenagakerjaan
Sistem Jaminan
Sosial Nasional
Berdasarkan pada peraturan
perundangan yang berbeda untuk setiap
kelompok kerja
Berdasarkan pada UU SJSN
Dari...
Sebelum 1 Januari 2014
Menjadi...
Ke depanSistem Asuransi
Berdasarkan
Kelompok Kerja
Kesehatan
Rakyat
Miskin
PNS + TNI
+ Polri
+ PJKMU
Tenaga
Kerja
Formal
Tenaga
Kerja
Formal
PNSTNI
+ Polri
Ketenagakerjaan
Catatan: khusus bagi Peserta PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero), kepesertaan mereka di BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
Penetapan UU BPJS merupakan langkah yang besar dalam penerapan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh penduduk Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan yang terbentuk mulai 1 Januari 2014 akan mulai beroperasi paling lambat 1 Juli 2015 dengan menyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm). Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan pembiayaan yang berkelanjutan merupakan tantangan yang sangat besar dan membutuhkan serangkaian langkah-langkah besar dari Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi yang efektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memastikan tercapainya
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-20192
kesepakatan bersama mengenai garis besar strategi pelaksanaan dan operasionalisasi dari sistem yang baru. Hal ini sangat penting ditinjau dari dampak signifi kan penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terhadap tatanan sosial negara, ketahanan ekonomi nasional, pasar tenaga kerja, dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
SASARAN UMUM
YANG INGIN DICAPAI
CAKUPANSemua pekerja, baik formal mau pun informal
KESETARAAN DAN KEADILANManfaat yang sama untuk semua
SWADANAIuran untuk Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan harus cukup untuk membayar manfaat program dan biaya administrasi
TATA KELOLA YANG BAIKProgram harus transparan, pihak yang bertanggung jawab dan tanggung jawab semua fungsi harus jelas dan sistem checks and balances harus diterapkan
PENDIDIKAN PUBLIK YANG MEMADAISosialisasi program SJSN secara memadai sehingga peserta memahami manfaat yang menjadi hak mereka, cara mengakses manfaat, serta hak dan kewajiban semua pihak
KEBERLANJUTAN PROGRAMRancangan program harus merupakan keseimbangan tujuan kebijakan sosial dan kemampuan pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk membayar
Program harus berkelanjutan secara fiskal dalam jangka pendek dan jangka panjang bahkan dalam peristiwa demografi yang tidak sesuai dan guncangan ekonomi
PELAYANAN PESERTA YANG EFEKTIFKapabilitas administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada peserta harus disiapkan, proses bisnis dan sistem TI harus terintegrasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
3Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
Kunci sukses pelaksanaan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bergantung pada kebijakan Pemerintah, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
Pedoman penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sesuai amanat UU SJSN dan UU BPJS
Pedoman transformasi PT. Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015
Pedoman pencapaian penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, dengan prioritas pekerja sektor formal sesuai Penjelasan Umum UU SJSN, pada tahun 2019
Untuk mewujudkannya, disusunlah Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah dokumen perencanaan yang memberi arah dan langkah-langkah penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Peta Jalan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan SJSN untuk memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas, secara bertahap. Tujuan disusunnya Peta Jalan adalah untuk memberikan pedoman bagi BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyiapan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Pedoman sebagaimana dimaksud meliputi:
Pelaksanaan Transformasi Organisasi
Penerbitan Nomor Identitas Tunggal
Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Mekanisme Pemungutan dan Pengumpulan Iuran
Perumusan Desain Manfaat, Investasi dan Iuran
Pengaturan Manajemen Investasi dan Keuangan
Pengaturan Manajemen Risiko dan Pengawasan BPJS
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-20194
Peta Jalan ini disusun berdasarkan kerangka logis berbasis analisis kesenjangan antara kondisi yang dihadapi sebelum 1 Januari 2014 dengan kondisi yang akan dicapai sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU SJSN dan UU BPJS. Atas dasar ini kemudian dirumuskan langkah-langkah, kegiatan-kegiatan, peran dan tanggung jawab institusi terkait yang perlu dilakukan dalam proses transformasi badan penyelenggara serta persiapan dan pelaksanaan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
KONDISI SEBELUM 1 JANUARI 2014 DAN KONDISI YANG AKAN DICAPAI
No ASPEK KONDISI SEBELUM 1 JANUARI 2014 KONDISI YANG AKAN DICAPAI
1 Peraturan Perundang-undangan
• Penyelenggaraan jaminan sosial diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan jenis profesi
• Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan pada UU SJSN dan UU BPJS serta peraturan pelaksanaannya
2 Kepesertaan • Kepesertaan* terbatas pada:
• PT. Jamsostek (Persero), 2013:
- JKK, JHT & JKm Aktif: 12,04 juta jiwa
- Jasa Konstruksi: 5,63 juta jiwa
• PT. TASPEN (Persero), 2012:
- Aktif: 4,55 juta jiwa
- Penerima Pensiun: 2,36 juta jiwa
• PT. ASABRI (Persero), 2012:
- Aktif: 839 ribu jiwa
- Penerima Pensiun: 318 ribu jiwa
* Sumber: Olahan Data dari Situs BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Laporan Tahunan 2008-2012 PT. TASPEN (Persero) & PT. ASABRI (Persero)
• Seluruh Pekerja menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Prioritas Sektor Formal sesuai Penjelasan Umum UU SJSN)
3 Program • Fragmentasi penyelenggaraan program jaminan sosial (peraturan, iuran dan manfaat, tata kelola) berdasarkan jenis profesi
• Penyelenggaraan oleh badan penyelenggara BUMN berbentuk PT (Persero) berorientasi keuntungan dan manfaat bagi pemegang saham
• Penyelenggaraan universal
- Satu payung hukum
- Prinsip ekuitas dan asuransi sosial
- Iuran dan manfaat sama
- Iuran pekerja penerima upah % dari gaji
- Iuran pekerja bukan penerima upah nominal
- Manfaat adalah manfaat DASAR
• Penyelenggaraan oleh BPJS, badan hukum publik berbasis nirlaba, yang bertanggung jawab kepada Presiden
4 Pengelolaan Aset dan Investasi
• Badan penyelenggara BUMN berbentuk PT (Persero) dengan kebijakan investasi mencari keuntungan dan manfaat bagi pemegang saham
• Iuran dan hasil investasi dana jaminan sosial digabungkan dengan dan merupakan bagian dari kekayaan dan kewajiban PT. Jamsostek (Persero)
• Badan penyelenggara berbentuk Badan Hukum Publik berbasis nirlaba
• Iuran dan hasil investasi merupakan bagian dari Dana Jaminan Sosial yang terpisah dari kekayaan BPJS Ketenagakerjaan
• Kekayaan dipegang bank kustodian milik pemerintah
• Kebijakan investasi berdasarkan pada prinsip-prinsip likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana & hasil investasi digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta
• Kebijakan investasi untuk masing-masing program berbeda sesuai dengan karakteristik kewajiban masing-masing program
• Kebijakan investasi berdasarkan pada strategi pendanaan masing-masing program
5Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
KONDISI SEBELUM 1 JANUARI 2014 DAN KONDISI YANG AKAN DICAPAI (LANJUTAN)
No ASPEK KONDISI SEBELUM 1 JANUARI 2014 KONDISI YANG AKAN DICAPAI
5 Keuangan dan Pelaporan
• Belum memiliki standar akuntansi untuk jaminan sosial yang berbasis internasional
• Pemisahan aset untuk masing-masing program masih dalam proses
• Aset dan Kewajiban untuk Dana Jaminan Sosial (DJS) dan PT. Jamsostek (Persero) sebagai pengelola belum dipisahkan
• Dasar (basis) penentuan kewajaran besarnya biaya pengelolaan belum ditentukan
• Belum memiliki format baku untuk pelaporan keuangan untuk pengelola dan untuk masing-masing program
• Proses transformasi untuk aspek keuangan dan akuntansi masih dalam proses transisi
• Sistem pelaporan keuangan dan akuntansi sesuai dengan:
- UU SJSN
- UU BPJS
- Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Pelaporan yang berbasis internasional (IFRS) dan praktik terbaik internasional
• Pemisahan laporan keuangan berdasarkan program baik aset maupun kewajiban (tidak ada konsolidasi baik dengan laporan keuangan BPJS atau laporan keuangan program lainnya)
6 Kelembagaan dan Organisasi
• Status hukum BUMN
• Struktur, budaya organisasi, sebaran kantor cabang, dan jumlah karyawan dirancang untuk mendukung strategi dan program JKK, JHT, JPK dan JKm
• Manajemen SDM berbasis kompetensi
• Status Badan Hukum Publik (Good Governance, Dewan Pengawas, Direksi, dan Tata Cara Pemilihan Dewan Pengawas & Direksi)
• Struktur, budaya organisasi, sebaran kantor cabang, dan jumlah SDM dirancang untuk mendukung strategi organisasi baru dan program JKK, JHT, JP dan JKm
• Penguatan manajemen SDM berbasis kompetensi untuk mencapai operasi dan layanan prima (operational & service excellent)
7 Pengembangan Proses Bisnis dan Sistem Teknologi Informasi
• Proses bisnis dikembangkan untuk mendukung program JPK, JKK, JHT, JKm
• Pendaftaran peserta dilakukan secara kolektif oleh perusahaan
• Sistem TI dikembangkan untuk mendukung proses bisnis dan layanan terhadap 12,04 juta peserta
• Penyusunan proses bisnis baru untuk mendukung program JKK, JHT, JKm dan JP.
• Pendaftaran peserta secara individual
• Penggunaan NIK sebagai kunci utama database peserta
• Penyusunan rencana strategis sistem TI untuk mendukung program dan layanan seluruh tenaga kerja
8 Sosialisasi • Materi informasi belum sinergis dan membingungkan
• Akses informasi terbatas
• Penyampaian informasi belum terkoordinir
• Adanya apriori terhadap pemerintah dalam pelaksanaan jaminan sosial
• Penerimaan dan dukungan publik yang tinggi
• Kelengkapan dan ketersediaan informasi yang seragam dan mudah diakses
• Kepesertaan dalam program yang tinggi
9 Monitoring dan Evaluasi
• Sistem monitoring dan evaluasi berdasarkan standar KPI BUMN
• Sistem monitoring dan evaluasi Kemenakertrans
• Sistem pelaporan OJK
• Pemeriksaan laporan keuangan oleh KAP dan Akuntan Publik
• Sistem monitoring dan evaluasi berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS
• Pengawasan internal Dewan Pengawas
• Sistem monitoring dan evaluasi internal keseluruhan BPJS berdasarkan KPI organisasi
• Pengawasan eksternal oleh DJSN, OJK dan BPK
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-20196
TURUNAN UU BPJS
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif *
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Transformasi Program dari
PT.ASABRI (Persero) dan PT.TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden tentang Laporan Pengelolaan Program dan
Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan *
Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota
Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan serta Pergantian
Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan
Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi
Dewan Pengawas dan Direksi
Peraturan Pemerintah tentang Hubungan Antar Lembaga *
Peraturan Presiden tentang Remunerasi Anggota Dewan Pengawas
dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan *
Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas
dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk Pertama Kali *
* Sudah disusun
Aspek Peraturan Perundang-undangan
Sebelum era SJSN, penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan profesi, sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur pun terpisah. Dengan berlakunya UU SJSN dan UU BPJS, pengaturan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang masuk dalam kategori manfaat dasar diatur secara integral tanpa membedakan profesi. Sedangkan untuk kategori manfaat tambahan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, akan diatur secara terpisah dengan memperhatikan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan terkait. Hal tersebut menjadi landasan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS, termasuk yang terkait dengan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Untuk pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sesuai amanat UU SJSN dan UU BPJS, beberapa peraturan turunan yang perlu disusun meliputi:
TURUNAN UU SJSN
Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) dan
Jaminan Hari Tua (JHT)
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial
dan BPJS Ketenagakerjaan *
Peraturan Presiden tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan *
Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun (JP)
7Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
Peraturan pelaksanaan tersebut memegang peranan penting dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dimasa mendatang. Agar peraturan yang disusun sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip tujuan penyelenggaraan program SJSN, diperlukan kajian teknis sebagai dasar penyusunan peraturan.
Aspek Kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan akan memulai operasinya dengan melakukan pengalihan peserta aktif PT. Jamsostek (Persero) menjadi Peserta BPJS untuk 12,04 Juta jiwa (posisi kepesertaan pada PT. Jamsostek (Persero) hingga tahun 2013). BPJS perlu membuat target kepesertaan program secara bertahap agar cakupan semesta pekerja dalam Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tercapai.
Penahapan kepesertaan perlu mempertimbangkan kemampuan dalam pemungutan dan pengumpulan iuran. Sesuai amanat Penjelasan Umum UU SJSN, langkah pertama penahapan sampai dengan tahun 2019 adalah kepesertaan semesta pada pekerja formal. Sementara pekerja informal ditargetkan dengan tahapan yang memperhatikan pengalaman praktek cakupan kepesertaan asuransi/jaminan sosial pada pekerja informal yang telah dilakukan selama ini. Target cakupan kepesertaan semesta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2014 – 2019 pada pekerja sektor formal (skala usaha besar, menengah, dan kecil) adalah sebagai berikut:
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-20198
PROYEKSI DAN TARGET CAKUPAN SEMESTA KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN PERIODE 2014 – 2019 PADA SEKTOR FORMAL/SKALA USAHA BESAR, MENENGAH, DAN KECIL, DENGAN
ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI KONSERVATIF
AspekTahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total Pekerja 115.121.189 116.321.189 117.581.189 118.881.189 120.221.189 121.621.189
Total Pekerja Formal 48.208.962 50.926.865 53.721.459 56.579.167 59.494.578 62.472.426
Jumlah Peserta Aktif BPJS
Ketenagakerjaan dengan Pertambahan
Peserta Baru secara Alamiah1
19.306.561 21.095.353 23.056.578 25.207.545 27.567.369 30.157.166
Pertambahan Peserta Baru BPJS
Ketenagakerjaan secara Alamiah2
1.632.039 1.788.792 1.961.225 2.150.967 2.359.824 2.589.797
Jumlah Peserta Aktif TASPEN dengan
Pertambahan Peserta Baru secara
Alamiah3
4.737.541 4.831.200 4.926.710 5.024.108 5.123.431 5.224.719
Jumlah Peserta Aktif ASABRI dengan
Pertambahan Peserta Baru secara
Alamiah4
831.784 828.077 824.386 820.712 817.054 813.413
Jumlah Peserta Aktif BPJS
Ketenagakerjaan + Peserta Aktif
TASPEN + Peserta Aktif ASABRI
(semuanya dengan Pertambahan
Peserta Baru secara Alamiah)
24.875.886 26.754.630 28.807.674 31.052.365 33.507.854 36.195.298
Jumlah Pekerja Formal yang belum
menjadi Peserta
23.333.076 24.172.235 24.913.785 25.526.802 25.986.724 26.277.128
Pertambahan Peserta Baru BPJS
Ketenagakerjaan secara Alamiah +
Jumlah Pekerja Formal yang belum
menjadi Peserta
24.965.115 25.961.027 26.875.010 27.677.769 28.346.548 28.866.925
Akumulasi Penetrasi Pekerja Formal
yang belum menjadi Peserta dan
Pertambahan Peserta Baru BPJS
Ketenagakerjaan secara Alamiah
kedalam BPJS Ketenagakerjaan dalam
rangka Cakupan Semesta
4.811.154 9.622.308 14.433.463 19.244.617 24.055.771 28.866.925
Pengurangan Jumlah Pekerja Formal
yang belum menjadi Peserta yang
didukung dengan Pertambahan Peserta
secara Alamiah dalam rangka Cakupan
Semesta
20.153.961 16.338.719 12.441.548 8.433.152 4.290.777 0
Total Peserta BPJS Ketenagakerjaan
dengan Cakupan Semesta di Sektor
Formal Tanpa Peserta TASPEN & ASABRI
23.686.082 29.854.396 36.195.142 42.725.630 49.464.976 56.434.294
Target Pertambahan Peserta BPJS
Ketenagakerjaan
6.011.560 6.168.314 6.341.746 6.530.488 6.738.346 6.969.318
Total Peserta BPJS Ketenagakerjaan
dengan Cakupan Semesta di Sektor
Formal dengan Peserta TASPEN &
ASABRI
29.255.407 35.513.673 41.946.238 48.570.450 55.405.461 62.472.426
Sumber: Olahan Data SAKERNAS 2013, Proyeksi BAPPENAS atas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 – 2019, Data Situs
BAPPENAS Tahun 2014, Data Situs BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014, serta Laporan Tahunan 2008 – 2012 PT. TASPEN (Persero), dan PT.
ASABRI (Persero)
Catatan: 1. berdasarkan pertumbuhan lapangan kerja2. selisih dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya3. berdasarkan pertumbuhan jumlah PNS (Non-Kemenhan/POLRI), Pejabat Negara, dan Peserta TASPEN lainnya4. berdasarkan pertumbuhan jumlah Anggota TNI/POLRI dan PNS Kemenhan/POLRI
9Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
KATEGORISASI TARGET PENETRASI PEKERJA FORMAL/SKALA USAHA BESAR, MENENGAH, DAN KECIL, NON-PESERTA PADA KETIGANYA KEDALAM BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA CAKUPAN SEMESTA
UNTUK ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI KONSERVATIF
NoTarget Pertambahan
Peserta BPJS Ketenagakerjaan
TahunProgram
Wajib sesuai Perpres
No.109 Tahun 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1a Bukan Penerima Upah
pada Skala Usaha Kecil
223.100 229.066 235.619 242.705 250.463 259.038 JKK, JHT & JKm
1b Penerima Upah pada Skala
Usaha Kecil
2.334.550 2.429.751 2.533.424 2.645.292 2.767.168 2.901.031 JKK, JHT & JKm
Jumlah Target pada Skala
Usaha Kecil
2.557.650 2.658.817 2.769.044 2.887.997 3.017.631 3.160.069
2a Bukan Penerima Upah
pada Skala Usaha
Menengah
155.496 157.175 159.160 161.400 163.972 166.952 JKK, JHT & JKm
2b Penerima Upah pada Skala
Usaha Menengah
1.627.133 1.667.183 1.711.319 1.759.131 1.811.597 1.869.735 JKK, JHT, JP &
JKm
Jumlah Target pada Skala
Usaha Menengah
1.782.630 1.824.358 1.870.479 1.920.532 1.975.570 2.036.687
3a Bukan Penerima Upah
pada Skala Usaha Besar
145.783 145.181 144.843 144.712 144.847 145.301 JKK, JHT & JKm
3b Penerima Upah pada Skala
Usaha Besar
1.525.496 1.539.959 1.557.380 1.577.247 1.600.298 1.627.261 JKK, JHT, JP &
JKm
Jumlah Target pada Skala
Usaha Besar
1.671.280 1.685.139 1.702.223 1.721.959 1.745.145 1.772.562
Jumlah Target Bukan
Penerima Upah pada
Sektor Formal
524.380 531.422 539.622 548.818 559.283 571.291
Jumlah Target Penerima
Upah pada Sektor Formal
5.487.180 5.636.892 5.802.124 5.981.670 6.179.063 6.398.027
Total Keseluruhan 6.011.560 6.168.314 6.341.746 6.530.488 6.738.346 6.969.318
Sumber: Olahan Data Kementerian Koperasi & UMKM, SAKERNAS 2013, Proyeksi BAPPENAS atas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 2015 – 2019, Data Situs BAPPENAS Tahun 2014, Data Situs BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Laporan Tahunan 2008 – 2012
PT. TASPEN (Persero) & PT. ASABRI (Persero)
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201910
PROYEKSI DAN TARGET CAKUPAN SEMESTA KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN PERIODE 2014 – 2019 PADA SEKTOR FORMAL/SKALA USAHA BESAR, MENENGAH, DAN KECIL, DENGAN
ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI OPTIMIS
AspekTahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total Pekerja 115.471.189 116.971.189 118.596.189 120.346.189 122.221.189 124.221.189
Total Pekerja Formal 48.355.531 51.211.444 54.185.201 57.276.405 60.484.330 63.807.953
Jumlah Peserta Aktif BPJS
Ketenagakerjaan dengan Pertambahan
Peserta Baru secara Alamiah1
19.306.561 21.095.353 23.056.578 25.207.545 27.567.369 30.157.166
Pertambahan Peserta Baru BPJS
Ketenagakerjaan secara Alamiah2
1.632.039 1.788.792 1.961.225 2.150.967 2.359.824 2.589.797
Jumlah Peserta Aktif TASPEN dengan
Pertambahan Peserta Baru secara
Alamiah3
4.737.541 4.831.200 4.926.710 5.024.108 5.123.431 5.224.719
Jumlah Peserta Aktif ASABRI dengan
Pertambahan Peserta Barus secara
Alamiah4
831.784 828.077 824.386 820.712 817.054 813.413
Jumlah Peserta Aktif BPJS
Ketenagakerjaan + Peserta Aktif
TASPEN + Peserta Aktif ASABRI
(semuanya dengan Pertambahan
Peserta Baru secara Alamiah)
24.875.886 26.754.630 28.807.674 31.052.365 33.507.854 36.195.298
Jumlah Pekerja Formal yang belum
menjadi Peserta
23.479.645 24.456.813 25.377.527 26.224.040 26.976.476 27.612.654
Pertambahan Peserta Baru BPJS
Ketenagakerjaan secara Alamiah +
Jumlah Pekerja Formal yang belum
menjadi Peserta
25.111.684 26.245.605 27.338.752 28.375.007 29.336.300 30.202.451
Akumulasi Penetrasi Pekerja Formal
yang belum menjadi Peserta dan
Pertambahan Peserta Baru BPJS
Ketenagakerjaan secara Alamiah
kedalam BPJS Ketenagakerjaan dalam
rangka Cakupan Semesta
5.033.742 10.067.484 15.101.226 20.134.967 25.168.709 30.202.451
Pengurangan Jumlah Pekerja Formal
yang belum menjadi Peserta yang
didukung dengan Pertambahan Peserta
secara Alamiah dalam rangka Cakupan
Semesta
20.077.942 16.178.121 12.237.527 8.240.040 4.167.591 0
Total Peserta BPJS Ketenagakerjaan
dengan Cakupan Semesta di Sektor
Formal Tanpa Peserta TASPEN & ASABRI
23.908.670 30.299.571 36.862.905 43.615.981 50.577.915 57.769.821
Target Pertambahan Peserta BPJS
Ketenagakerjaan
6.234.148 6.390.901 6.563.334 6.753.076 6.961.934 7.191.906
Total Peserta BPJS Ketenagakerjaan
dengan Cakupan Semesta di Sektor
Formal Dengan Peserta TASPEN &
ASABRI
29.477.995 35.958.848 42.614.001 49.460.801 56.518.400 63.807.953
Sumber: Olahan Data SAKERNAS 2013, Proyeksi BAPPENAS atas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 – 2019, Data Situs
BAPPENAS Tahun 2014, Data Situs BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014, serta Laporan Tahunan 2008 – 2012 PT. TASPEN (Persero), dan PT.
ASABRI (Persero)
Catatan: 1. berdasarkan pertumbuhan lapangan kerja2. selisih dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya3. berdasarkan pertumbuhan jumlah PNS (Non-Kemenhan/POLRI), Pejabat Negara, dan Peserta TASPEN lainnya4. berdasarkan pertumbuhan jumlah Anggota TNI/POLRI dan PNS Kemenhan/POLRI
11Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
KATEGORISASI TARGET PENETRASI PEKERJA FORMAL/SKALA USAHA BESAR, MENENGAH, DAN KECIL, NON-PESERTA PADA KETIGANYA KEDALAM BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA CAKUPAN SEMESTA
UNTUK ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI OPTIMIS
No
Target Pertambahan Peserta BPJS
Ketenagakerjaan
TahunProgram
Wajib sesuai
Perpres No.109
Tahun 20132014 2015 2016 2017 2018 2019
1a Bukan Penerima
Upah pada Skala
Usaha Kecil
231.361 237.332 243.852 250.978 258.774 267.312 JKK, JHT & JKm
1b Penerima Upah pada
Skala Usaha Kecil
2.420.991 2.517.429 2.621.945 2.735.455 2.858.986 2.993.685 JKK, JHT & JKm
Jumlah Target pada
Skala Usaha Kecil
2.652.352 2.754.762 2.865.797 2.986.433 3.117.760 3.260.996
2a Bukan Penerima
Upah pada Skala
Usaha Menengah
161.254 162.847 164.721 166.901 169.413 172.284 JKK, JHT & JKm
2b Penerima Upah
pada Skala Usaha
Menengah
1.687.381 1.727.344 1.771.115 1.819.090 1.871.709 1.929.451 JKK, JHT, JP &
JKm
Jumlah Target
pada Skala Usaha
Menengah
1.848.635 1.890.191 1.935.836 1.985.992 2.041.122 2.101.736
3a Bukan Penerima
Upah pada Skala
Usaha Besar
151.181 150.420 149.904 149.645 149.653 149.942 JKK, JHT & JKm
3b Penerima Upah pada
Skala Usaha Besar
1.581.981 1.595.529 1.611.797 1.631.006 1.653.398 1.679.232 JKK, JHT, JP &
JKm
Jumlah Target pada
Skala Usaha Besar
1.733.162 1.745.948 1.761.701 1.780.651 1.803.052 1.829.174
Jumlah Target Bukan
Penerima Upah pada
Sektor Formal
543.796 550.599 558.477 567.524 577.840 589.537
Jumlah Target
Penerima Upah pada
Sektor Formal
5.690.352 5.840.302 6.004.857 6.185.552 6.384.094 6.602.369
Total Keseluruhan 6.234.148 6.390.901 6.563.334 6.753.076 6.961.934 7.191.906
Sumber: Olahan Data Kementerian Koperasi & UMKM, SAKERNAS 2013, Proyeksi BAPPENAS atas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 2015 – 2019, Data Situs BAPPENAS 2014, Data Situs BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan Laporan Tahunan 2008 – 2012 PT.
TASPEN (Persero) & PT. ASABRI (Persero)
Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, target pertambahan peserta baru dalam rangka cakupan semesta pekerja formal atau skala usaha besar, menengah, dan kecil, yang harus dicapai oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi konservatif diproyeksikan berjumlah 6.011.560 peserta baru pada tahun 2014 dan 6.969.318 peserta baru pada tahun 2019. Sementara dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi optimis, proyeksi pertambahan kepesertaan dari sektor formal berjumlah 6.234.148 peserta baru pada tahun 2014 dan 7.191.906 peserta baru pada tahun 2019. Dengan target ini diharapkan pada tahun 2019 seluruh pekerja sektor formal telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penahapan kepesertaan menurut skala usaha dan kriteria penerima/bukan penerima upah disertai dengan program-program yang wajib diikuti sesuai Peraturan Presiden No.109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial dapat dilihat pada dua tabel tersebut di atas.
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201912
Adapun untuk sektor informal, target proyeksi cakupan kepesertaannya adalah sebagai berikut:
PROYEKSI DAN TARGET CAKUPAN KEPESERTAAN BARU JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN PERIODE 2014 – 2019 PADA SEKTOR INFORMAL/SKALA USAHA MIKRO DENGAN ASUMSI PERTUMBUHAN
EKONOMI KONSERVATIF
Jenis PekerjaTahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Penerima Upah – Informal 29.677.595 29.439.679 29.189.583 28.922.865 28.640.409 28.347.915
% terhadap Total Pekerja Informal 44,35% 45,02% 45,71% 46,42% 47,16% 47,93%
Bukan Penerima Upah – Informal 37.234.632 35.954.645 34.670.147 33.379.157 32.086.202 30.800.847
% terhadap Total Pekerja Informal 55,65% 54,98% 54,29% 53,58% 52,84% 52,07%
Total Pekerja Informal 66.912.227 65.394.324 63.859.730 62.302.022 60.726.611 59.148.763
Total Pekerja 115.121.189 116.321.189 117.581.189 118.881.189 120.221.189 121.621.189
Target Minimum Pekerja
Informal yang Terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan
2% 3% 4% 5% 6%
Target Minimum Pertambahan
Peserta dari Pekerja Informal ke
BPJS Ketenagakerjaan (Juta Jiwa)
dengan program wajib JKK & JKm
1,3 1,9 2,5 3 3,5
Sumber: Olahan Data SAKERNAS 2013, Proyeksi BAPPENAS atas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 – 2019, Data Situs
BAPPENAS Tahun 2014, Data Situs BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014, serta Laporan Tahunan 2008 – 2012 PT. TASPEN (Persero), dan PT.
ASABRI (Persero)
PROYEKSI DAN TARGET CAKUPAN KEPESERTAAN BARU JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN PERIODE 2014 – 2019 PADA SEKTOR INFORMAL/SKALA USAHA MIKRO DENGAN ASUMSI PERTUMBUHAN
EKONOMI OPTIMIS
Jenis PekerjaTahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Penerima Upah – Informal 29.767.823 29.604.187 29.441.557 29.279.288 29.116.871 28.953.933
% terhadap Total Pekerja Informal 44,35% 45,02% 45,71% 46,42% 47,16% 47,93%
Bukan Penerima Upah – Informal 37.347.836 36.155.558 34.969.431 33.790.496 32.619.988 31.459.303
% terhadap Total Pekerja Informal 55,65% 54,98% 54,29% 53,58% 52,84% 52,07%
Total Pekerja Informal 67.115.658 65.759.745 64.410.988 63.069.784 61.736.859 60.413.236
Total Pekerja 115.471.189 116.971.189 118.596.189 120.346.189 122.221.189 124.221.189
Target Minimum Pekerja
Informal yang Terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan
2% 3% 4% 5% 6%
Target Minimum Pertambahan
Peserta dari Pekerja Informal ke
BPJS Ketenagakerjaan (Juta Jiwa)
dengan program wajib JKK & JKm
1,3 1,9 2,5 3 3,6
Sumber: Olahan Data SAKERNAS 2013, Proyeksi BAPPENAS atas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 – 2019, Data Situs
BAPPENAS Tahun 2014, Data Situs BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014, serta Laporan Tahunan 2008 – 2012 PT. TASPEN (Persero), dan PT.
ASABRI (Persero)
13Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
Dengan memperhatikan Penjelasan Umum UU SJSN dan besarnya tantangan dalam mencapai kepesertaan semesta pada sektor informal atau skala usaha mikro di tahun 2019, cakupan kepesertaan semesta pada Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan memprioritaskan pekerja sektor formal terlebih dahulu yang terdiri dari pekerja pada skala usaha besar, menengah, dan kecil. Sementara untuk pekerja sektor informal atau skala usaha mikro dilakukan secara bertahap. Adapun tahapannya memperhatikan pengalaman dari praktek perluasan kepesertaan asuransi/jaminan sosial pada pekerja informal yang dilakukan selama ini. Tahapan tersebut menargetkan minimum 1,3 juta peserta baru pada tahun 2014 dan minimum 3,5 juta peserta baru pada tahun 2019, untuk asumsi pertumbuhan ekonomi konservatif. Sementara untuk asumsi pertumbuhan ekonomi optimis, target minimum pada tahun 2014 adalah 1,3 juta peserta baru dan 3,6 juta peserta baru di tahun 2019.
Kedepan, BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkirakan target kepesertaan yang akan dicapai baik untuk pekerja formal dan pekerja informal berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi di lapangan. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk mencapai target kepesertaan antara lain: kemudahan melakukan akses kepada setiap kelompok pekerja termasuk informasi yang dapat mengungkapkan kondisi pengupahan, baik keteraturan penerimaan upah maupun pengelompokan berdasarkan besarnya upah yang diterima.
Langkah-langkah untuk menjangkau perluasan kepesertaan meliputi 2 strategi yaitu: Pertama, strategi kewilayahan dengan memprioritaskan cakupan kepesertaan yang terbesar. Pekerja formal meliputi pekerja pada skala usaha besar, menengah, dan kecil, sementara untuk pekerja informal meliputi pekerja pada skala usaha mikro. Kedua, strategi sektor usaha, dengan memprioritaskan pada sektor usaha/lapangan usaha yang telah memiliki asosiasi atau penghimpunan usaha baik formal maupun informal. Seperti, asosiasi pengusaha (APINDO), asosiasi pertambangan, asosisasi lembaga keuangan (perbankan dan asuransi), kelompok Tani, kelompok Nelayan, dan lain sebagainya.
Aspek penting lainnya adalah unifi kasi/sinkronisasi data kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dengan data kependudukan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sedang dikembangkan harus dijadikan nomor unik setiap peserta. Ketentuan NIK sudah diantisipasi dalam UU SJSN Pasal 15 ayat (1). Pengkinian data kepesertaan tentang tempat kerja, pemberi kerja, dan besaran gaji dilakukan secara terus-menerus.
Aspek Program
BPJS Ketenagakerjaan mengelola 4 program, meliputi: (a) Jaminan Kecelakaan Kerja; (b) Jaminan Hari Tua; (c) Jaminan Pensiun; dan (d) Jaminan Kematian. Rancangan program perlu memperhitungkan keseimbangan tujuan kebijakan sosial dan kemampuan pekerja, pengusaha dan Pemerintah untuk membayar. Perancangan desain manfaat dan besarnya iuran juga memperhitungkan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan, serta kesediaan yang berbeda-beda dalam membayar iuran antara pekerja sektor formal dan informal atau pekerja penerima upah dan bukan penerima upah.
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201914
Program harus berkelanjutan secara fi skal dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan kondisi demografi dan guncangan ekonomi. Setiap opsi desain program yang diusulkan harus didukung oleh kajian analisis dan pemodelan keuangan untuk mengetahui dampak fi skal dan keberlanjutan program dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karenanya, perlu dibangun Kantor Aktuaris Negara yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan dengan unit yang menangani keberlanjutan keuangan program-program SJSN dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Di dalam merancang desain program, diterapkan skema multi pilar agar manfaat yang selama ini diperoleh tidak berkurang. Prinsip ini menempatkan SJSN sebagai program yang memberikan manfaat dasar dan menempatkan program tambahan sukarela lainnya sebagai manfaat tambahan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Dalam proses perancangan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
(replacement ratio)
Pertimbangan dalam Perancangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) SJSN
Pertimbangan dalam Perancangan Program Jaminan Hari Tua (JHT) SJSN
Pertimbangan dalam Perancangan Program Jaminan Pensiun (JP) SJSN
Pertimbangan dalam Perancangan Program Jaminan Kematian (JKm) SJSN
Program Jaminan Pensiun SJSN adalah program baru dan merupakan program manfaat pasti. Kebijakan atas program ini, termasuk penetapan usia pensiun dan rancangan program (manfaat dan iuran) perlu dipertimbangkan secara hati-hati mengingat potensi dampak fi skal program terhadap Negara apabila desain, pengelolaan, kebijakan investasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan program tersebut tidak direncanakan secara cermat.
15Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
Masih terdapat beberapa hal yang belum disepakati yaitu mengenai besaran iuran, manfaat, dan formula manfaat yang memerlukan kajian teknis secara komprehensif. Peta Jalan ini tidak memuat usulan mengenai besaran iuran, manfaat, formula manfaat, dan usulan lainnya yang bersifat teknis. Namun, dalam matrik kegiatan dimasukan satu komponen kegiatan penyusunan kajian analisis dan pemodelan keuangan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan opsi desain serta rumusan-rumusan terkait iuran, manfaat dan formula manfaat.
Aspek Pengelolaan Aset dan Investasi
UU BPJS memperbaharui struktur hukum dan keuangan sistem asuransi sosial dengan memisahkan aset BPJS dari aset Dana Jaminan Sosial (DJS). Pemisahan aset BPJS dari aset DJS dan penggunaan bank kustodian milik pemerintah/BUMN memberikan kepastian keamanan dana peserta untuk jangka panjang dan ini sejalan dengan praktik terbaik internasional. Pemerintah perlu memastikan peraturan investasi dan manajemen risiko yang akan diterbitkan untuk mengatur kerangka keuangan dan struktur tata kelola dari sistem yang baru tersebut dengan memperhatikan hal-hal berikut:
Perubahan demografis, meningkatnya harapan hidup pada saat pensiun dan populasi menua perlu dipertimbangkan dalam
menetapkan usia pensiun yang akan diterapkan dalam Program Jaminan Pensiun.
Dari perspektif kebijakan, usia pensiun tidak boleh dipandang sebagai pilihan yang independen. Kaitan antara usia pensiun
dan jumlah manfaat, atau usia pensiun dan biaya harus dipertimbangkan dengan cermat.
Agar program pensiun berkelanjutan secara fiskal harus terdapat rasio yang wajar antara jumlah tahun seorang pekerja
diharapkan untuk membayar iuran untuk program pensiun dan jumlah tahun pekerja dapat mengharapkan untuk menerima manfaat. Berdasarkan praktik terbaik internasional, biasanya rasio sekitar 2:1 diperlukan untuk memiliki program pensiun
yang berkelanjutan secara fiskal.
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 90 menyatakan bahwa batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
Selain itu, UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1 menyatakan bahwa lanjut usia adalah 60
tahun ke atas.
Untuk menjaga keberlanjutan fiskal program Jaminan Pensiun SJSN, usia pensiun perlu disesuaikan secara periodik seiring
dengan meningkatnya harapan hidup pada usia pensiun.
Biaya program pensiun dalam 15 tahun pertama biasanya akan cukup rendah
karena tidak ada peserta program pensiun yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pensiun selama jangka waktu tersebut. Pada
tahun selanjutnya, biaya program pensiun akan meningkat pesat, besar manfaat
pensiun yang dibayarkan biasanya meningkat, upah yang menentukan
manfaat di masa depan meningkat dan tingkat mortalitas akan menurun
sehingga pensiunan akan hidup lebih lama setelah pensiun dan lebih banyak
pekerja akan hidup sampai usia pensiun.
Untuk itu, perlu dipertimbangkan secara hati-hati kebijakan rancangan program pensiun karena kebijakan yang dibuat
saat ini mungkin hanya memberikan efek minimal terhadap keberlanjutan program
dan fiskal dalam jangka pendek tetapi memberikan efek yang besar dalam
jangka panjang.
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201916
Pengelolaan dana Jaminan Pensiun dan dana Jaminan Hari Tua memerlukan keahlian khusus. Tren yang berlaku di berbagai negara saat ini adalah dengan memisahkan administrasi dan pengelolaan asset, serta menjamin keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang dan manajemen risiko untuk mengelola aset program Jaminan Pensiun dan program Jaminan Hari Tua atas nama peserta.
Selain itu, pengelolaan dana jaminan hari tua dan dana jaminan pensiun perlu mempertimbangkan portofolio investasi dengan menggunakan pendekatan usia peserta, dimana saat peserta berusia muda maka jenis investasi cenderung pada instrumen yang progresif dan saat peserta mendekati usia pensiun maka jenis investasi cenderung pada instrumen yang konservatif.
ageing population
KRITERIA KEBIJAKAN INVESTASI
17Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
Dalam UU BPJS Pasal 37 ayat (2), Pemerintah menjamin terselenggaranya pengembangan DJS JHT sesuai dengan prinsip kehati-hatian, minimal setara dengan suku bunga deposito bank Pemerintah jangka waktu satu tahun sehingga peserta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pasal ini perlu mendapatkan perhatian terutama pada saat implementasi karena berpotensi menimbulkan masalah fi skal, terutama jika terjadi krisis ekonomi/keuangan.
Aspek Keuangan dan Pelaporan
BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan proses penyelarasan pelaporan keuangan sesuai dengan UU No.40 Tahun 2004, antara lain dengan: (a) Mengidentifi kasi aset dan kewajiban untuk masing-masing program, dengan memisahkan antara aset peserta dan aset penyelenggara. DJS adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya. Aset penyelenggara tercermin dalam bentuk penyertaan Pemerintah selaku pemegang saham; (b) Menentukan biaya pengelolaan program; (c) Melakukan sistem pelaporan untuk aset dan kewajiban serta pendapatan dan beban untuk masing-masing program yang diselenggarakan; dan (d) Mempersiapkan pelaporan untuk penambahan Program Jaminan Pensiun.
Laporan keuangan program jaminan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manajemen dan pengurus. Laporan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang kuat sehingga fungsi check and balance dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Sistem dan proses bisnis yang berjalan harus dapat menghasilkan suatu mekanisme pengendalian yang dapat melindungi aset perusahaan (safe guarding of asset), dipatuhinya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (compliance of rules and regulations) dan dapat menghasilkan sistem akuntansi dan pelaporan yang akurat agar menghasilkan proses bisnis yang efi sien. Laporan keuangan wajib diaudit secara berkala dan hasilnya didistribusikan kepada pemangku kepentingan dan publik.
Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah adalah kebijakan perpajakan atas program jaminan sosial. Sesuai praktik terbaik internasional, penyelenggaraan jaminan sosial seharusnya dibebaskan dari pajak. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi antar lintas kementerian dan/atau lembaga terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tepat terkait perpajakan atas program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201918
Aspek Kelembagaan dan Organisasi
Transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola program nasional meliputi perubahan yang signifi kan dalam status hukum, tata kelola, struktur organisasi, uraian pekerjaan, proses bisnis dan sistem TI.
Perubahan budaya organisasi juga diperlukan dari pro-laba (profi t oriented) menjadi nirlaba. Mengantisipasi cakupan kepesertaan semesta seluruh pekerja (formal) pada tahun 2019, perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia.
Perubahan struktur organisasi menuntut
perubahan pada seluruh aspek tata kelola organisasi
(Good Governance)
Pelaksanaan program Jaminan Pensiun membutuhkan SDM dengan kompetensi khusus, termasuk aktuaris yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan jaminan sosial serta resikonya, sehingga dipandang perlu melakukan pembangunan kapasitas SDM, yang sebenarnya tidak hanya diperlukan oleh SDM badan penyelenggara saja, namun juga bagi SDM perumus kebijakan dan pengawas.
Aspek Pengembangan Proses Bisnis dan Sistem Teknologi Informasi
show card
Kepesertaan PengumpulanIuran
PengelolaanDana
LayananMasyarakat
PROSES BISNIS UTAMA PT JAMSOSTEK (PERSERO) SEBELUM 1 JANUARI 2014
19Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
Dengan penambahan cakupan kepesertaan dan penambahan program Jaminan Pensiun, langkah utama agar kondisi proses bisnis yang diinginkan dapat tercapai adalah melakukan persiapan proses bisnis yang komprehensif terhadap proses bisnis inti maupun proses bisnis pendukung. Perencanaan strategis TI, pengembangan database kepesertaan, pengembangan aplikasi sistem TI, pengembangan aplikasi manajemen resiko, penyempurnaan sistem dukungan pengambilan keputusan, pengembangan sistem manajemen kartu, penyempurnaan SOP dan tata kelola TI, Capacity Planning, dan penyempurnaan Business Continuity Plan.
Integrasi sistem dan operasi BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan merupakan suatu keharusan. Penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang unik dan terintegrasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai nomor kepesertaan BPJS perlu dilakukan untuk menghindari duplikasi nomor kepesertaan seperti yang terjadi saat ini. Sistem yang terintegrasi perlu digunakan untuk mengumpulkan iuran dari para peserta dan pemberi kerja program SJSN. Iuran yang dikumpulkan kemudian dibagi dan dipindahkan secara otomatis kepada dana jaminan sosial yang tepat.
Penggunaan virtual account untuk perusahaan yang saat ini telah digunakan perlu diintensifkan untuk menghindari terjadinya penyetoran iuran yang tidak diketahui identitas penyetornya. Penyiapan proses bisnis terkait dengan koordinasi manfaat dalam hal adanya manfaat tambahan diluar manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, perlu dilakukan.
Aspek Sosialisasi
Program SJSN perlu disosialisasikan secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga peserta memperoleh informasi langsung dan dapat memahami manfaat yang menjadi hak mereka, cara mengakses manfaat, serta hak dan kewajiban semua pihak. Informasi terkait program SJSN yang dapat diakses publik saat ini masih sangat beragam, belum tersusun dengan baik serta bersifat parsial. Perlu disusun sebuah strategi sosialisasi yang tepat. Keberagaman informasi serta kurang terkoordinirnya pesan-pesan terkait program SJSN yang disajikan kepada publik berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Materi sosialisasi yang dikemas dalam pedoman pelaksanaan sosialisasi oleh semua pemangku kepentingan menjadi bagian penting, agar pesan yang ingin disampaikan kepada publik dapat diterima dengan baik.
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201920
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi (Monev) diperlukan untuk menjamin persiapan dan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sesuai amanat UU SJSN dan UU BPJS. Evaluasi diperlukan untuk mengukur kegiatan, output, manfaat, serta dampak program SJSN.
Untuk mendukung terlaksananya proses monitoring dan evaluasi yang tepat, perlu dilakukan hal-hal berikut:
1. Penyusunan Sistem Monev harus berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS.2. Penyusunan Sistem Monev untuk pengawasan internal oleh Dewan Pengawas.3. Penyusunan Sistem Monev Internal Keseluruhan BPJS berdasarkan KPI organisasi.4. Penyusunan Sistem Monev untuk pengawasan eksternal oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.5. Penyusunan Sistem Monev untuk pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan.6. Penyusunan Sistem Monev untuk pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan.7. Penyusunan Sistem Monev untuk Pembinaan dan Pengawasan oleh Kemenaker
Dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan upaya pencapaian cakupan untuk seluruh tenaga kerja Indonesia, telah disepakati semua pihak beberapa tahapan berikut:
Untuk mencapai tahapan-tahapan dimaksud dilakukan langkah-langkah dan kegiatan strategis sebagai berikut:
2014 2015 2019 2029
PT. Jamsostek (Persero) berubah
menjadi BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan beroperasi
menyelenggarakan program JKK, JHT, JP
dan JKm
Seluruh pekerja menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan (prioritas sektor
formal sesuai Penjelasaan Umum
UU SJSN)
Selambat-lambatnya pada tahun
2029 Peserta PT. TASPEN (Persero) & PT.
ASABRI (Persero) terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan
21Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
IA
SPEK
PER
ATU
RAN
PER
UN
DA
NG
-UN
DA
NG
AN
1P
era
tura
n P
em
eri
nta
h t
en
tan
g
Jam
ina
n K
ece
laka
an
Ke
rja
(JK
K),
Jam
ina
n K
em
ati
an
(JK
m)
da
n
Jam
ina
n H
ari
Tu
a (
JHT
)
XX
Pe
rlu
pe
nin
-
jau
an
kem
ba
li
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker
Ke
me
nko
kesr
a/K
em
en
ko
PM
&K
, Ke
me
nke
u,
Ba
pp
en
as,
Ke
me
nku
mh
am
,
Se
tne
g, D
JSN
, OJK
, PT.
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
2P
era
tura
n P
em
eri
nta
h t
en
tan
g
Jam
ina
n P
en
siu
n (
JP)
XX
Pe
rlu
pe
nin
-
jau
an
kem
ba
li
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker
Ke
me
nko
kesr
a/K
em
en
ko
PM
&K
, Ke
me
nke
u,
Ba
pp
en
as,
Ke
me
nku
mh
am
,
Se
tne
g, D
JSN
, OJK
, BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
3P
era
tura
n P
em
eri
nta
h t
en
tan
g
Tata
Ca
ra P
en
ge
lola
an
da
n
Pe
ng
em
ba
ng
an
Da
na
Ja
min
an
So
sia
l da
n B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
X
Su
da
h s
ele
sai
Pe
rlu
pe
nin
-
jau
an
kem
ba
li
Ke
me
nke
uK
em
en
koke
sra
/Ke
me
nko
PM
&K
, Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
Ba
pp
en
as,
Se
tne
g, K
em
en
kum
ha
m,
DJS
N, O
JK, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
4P
era
tura
n P
resi
de
n t
en
tan
g
Pe
na
ha
pa
n K
ep
ese
rta
an
Pro
gra
m J
am
ina
n S
osi
al B
ida
ng
Ke
ten
ag
ake
rja
an
X
Su
da
h s
ele
sai
Pe
rlu
pe
nin
-
jau
an
kem
ba
li
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker
Ke
me
nko
kesr
a/K
em
en
ko
PM
&K
, Ke
me
nke
u,
Ba
pp
en
as,
Se
tka
b, D
JSN
,
OJK
, BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
5P
era
tura
n P
em
eri
nta
h t
en
tan
g
Tata
Ca
ra P
en
ge
na
an
Sa
nks
i
Ad
min
istr
ati
f
X
Su
da
h s
ele
sai
Pe
rlu
pe
nin
-
jau
an
kem
ba
li
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker
Ke
me
nko
kesr
a/K
em
en
ko
PM
&K
, Ke
me
nke
u,
Ba
pp
en
as,
Ke
me
nku
mh
am
,
Se
tne
g, D
JSN
, OJK
, BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
6P
era
tura
n P
em
eri
nta
h t
en
tan
g
Hu
bu
ng
an
An
tar
Lem
ba
ga
X
Su
da
h s
ele
sai
Pe
rlu
pe
nin
-
jau
an
kem
ba
li
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker
Ke
me
nke
u, K
em
en
koke
sra
/
Ke
me
nko
PM
&K
, Ba
pp
en
as,
Ke
me
nku
mh
am
,
Se
tne
g, D
JSN
, OJK
, BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201922
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
IA
SPEK
PER
ATU
RAN
PER
UN
DA
NG
-UN
DA
NG
AN
7P
era
tura
n P
em
eri
nta
h t
en
tan
g
Tata
Ca
ra T
ran
sfo
rma
si P
rog
ram
da
ri P
T. A
SA
BR
I (P
ers
ero
) d
an
PT.
TA
SP
EN
(P
ers
ero
) ke
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
X
Aka
n d
isu
sun
se
tela
h s
ele
sain
ya r
oa
dm
ap
tra
nsf
orm
asi
PT.
TA
SP
EN
(P
ers
ero
) &
PT.
AS
AB
RI (
Pe
rse
ro)
Ke
me
np
an
& R
BK
em
en
keu
, Ba
pp
en
as,
Ke
me
na
ker,
Ke
me
nh
an
,
Po
lri,
BK
N, D
JSN
, OJK
, PT.
TAS
PE
N (
Pe
rse
ro),
PT.
AS
AB
RI (
Pe
rse
ro),
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
8P
era
tura
n P
resi
de
n t
en
tan
g
Lap
ora
n P
en
ge
lola
an
Pro
gra
m
da
n L
ap
ora
n K
eu
an
ga
n T
ah
un
an
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
X
Su
da
h s
ele
sai
Ke
me
nke
uK
em
en
ake
rtra
ns/
Ke
me
na
ker,
Se
tka
b, D
JSN
,
OJK
, BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
9P
era
tura
n P
resi
de
n t
en
tan
g T
ata
Ca
ra P
em
ilih
an
da
n P
en
eta
pa
n
An
gg
ota
De
wa
n P
en
gaw
as
da
n
Dir
eks
i BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
sert
a P
en
gg
an
tia
n A
nta
r W
akt
u
An
gg
ota
De
wa
n P
en
gaw
as
da
n
Dir
eks
i BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
X
XX
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker
Ke
me
nko
kesr
a/K
em
en
ko
PM
&K
, Se
tka
b, D
JSN
, BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
10
Pe
ratu
ran
Pre
sid
en
te
nta
ng
Re
mu
ne
rasi
An
gg
ota
De
wa
n
Pe
ng
awa
s d
an
Dir
eks
i BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
X
Su
da
h s
ele
sai
Ke
me
nke
uK
em
en
koke
sra
/Ke
me
nko
PM
&K
, Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
Ke
me
np
an
&
RB
, Se
tka
b, D
JSN
11
Ke
pu
tusa
n P
resi
de
n t
en
tan
g
Pe
mb
en
tuka
n P
an
itia
Se
leks
i
De
wa
n P
en
gaw
as
da
n D
ire
ksi
X
XX
DJS
NK
em
en
koke
sra
/Ke
me
nko
PM
&K
, Ke
me
nke
u,
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
Se
tka
b
12
Ke
pu
tusa
n P
resi
de
n t
en
tan
g
Pe
ng
an
gka
tan
An
gg
ota
De
wa
n
Pe
ng
awa
s d
an
Dir
eks
i BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Un
tuk
Pe
rta
ma
Ka
li
X
Su
da
h s
ele
sai
DJS
NK
em
en
koke
sra
/Ke
me
nko
PM
&K
, Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
Se
tka
b
23Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
IIA
SPEK
KEP
ESER
TAA
N
1S
tra
teg
i Pe
rlu
asa
n K
ep
ese
rta
an
de
ng
an
Pe
nd
eka
tan
Ke
wila
yah
an
da
n S
ekt
or
Usa
ha
XX
XX
XX
BP
JS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
na
ker,
DJS
N,
Ba
pp
en
as,
BP
S
2U
nifi
ka
si D
ata
Pe
sert
aX
XK
em
en
da
gri
DJS
N, K
em
en
ake
r,
Ba
pp
en
as,
BP
S
3P
em
eta
an
Da
ta P
eke
rja
da
n
Pe
rusa
ha
an
XX
BP
JS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
na
ker,
Ba
pp
en
as,
BP
S,
DJS
N
4S
osi
alis
asi
da
n A
dvo
kasi
XX
XX
XX
XD
JSN
Ba
pp
en
as,
BP
JS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
Ke
me
nko
min
fo
5A
dm
inis
tra
si K
ep
ese
rta
an
XX
BP
JS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
DJS
N
6P
en
gu
ata
n T
ind
aka
n H
uku
mX
XX
XX
XK
em
en
ake
rB
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
DJS
N
7R
ekr
uit
me
nt
Pe
nyu
luh
Lap
an
ga
n
XX
XB
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
DJS
N
8P
en
gu
kura
n K
ep
ua
san
Pe
sert
aX
XB
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
DJS
N
9U
pd
ate
be
rka
la P
BI (
mig
rasi
PB
I
ke/d
ari
TK
no
n P
BI)
XX
XX
XX
BP
JS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
nko
PM
&K
, Ke
me
nso
s,
Ba
pp
en
as,
Ke
me
nke
u,
TN
P2
K
10
Pe
ng
gu
na
an
No
mo
r Id
en
tita
s
tun
gg
al t
eri
nte
gra
si d
en
ga
n N
IK
da
n B
PJS
Ke
seh
ata
n
XX
BP
JS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ba
pp
en
as,
Ke
me
nd
ag
ri,
BP
JS K
ese
ha
tan
, DJS
N,
Ke
me
na
ker,
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201924
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N K
EC
EL
AK
AA
N K
ER
JA (
JKK
)
1P
en
yusu
na
n k
ajia
n a
na
lisis
da
n p
em
od
ela
n k
eu
an
ga
n
seb
ag
ai d
asa
r p
ert
imb
an
ga
n
da
lam
me
ne
ntu
kan
op
si d
esa
in
sert
a r
um
usa
n-r
um
usa
n y
an
g
aka
n d
ima
sukk
an
ke
da
lam
Pe
ratu
ran
Pe
laks
an
a t
erk
ait
pe
nye
len
gg
ara
an
JK
K, a
nta
ra
lain
:
K
oo
rdin
asi
ma
nfa
at
JKK
de
ng
an
ma
nfa
at
Jam
ina
n
Ke
seh
ata
n N
asi
on
al
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
DJS
N,
OJK
, Ba
pp
en
as,
BP
JS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ke
me
np
an
& R
B, B
KN
,
Ke
me
nh
an
2K
oo
rdin
asi
pe
laya
na
n J
KK
de
ng
an
Ja
min
an
Ke
seh
ata
n
SJS
N
XX
XX
XB
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
DJS
N, B
PJS
Ke
seh
ata
n
3P
en
en
tua
n p
en
ge
lola
an
ase
t
da
n in
vest
asi
M
en
eta
pka
n s
tru
ktu
r ta
ta
kelo
la a
set.
M
en
eta
pka
n p
ara
dig
ma
ma
na
jem
en
ase
t: P
em
eri
nta
h,
Sw
ast
a a
tau
Ke
mit
raa
n
Sw
ast
a-P
em
eri
nta
h.
M
en
en
tuka
n k
eb
ijaka
n
inve
sta
si d
an
a, a
loka
si a
set
stra
tejik
, da
n p
an
du
an
inve
sta
si.
XX
XK
em
en
keu
OJK
, DJS
N, B
ap
pe
na
s, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
25Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N K
EC
EL
AK
AA
N K
ER
JA (
JKK
)
4P
en
yusu
na
n P
era
tura
n
Pe
laks
an
a t
erk
ait
pe
nye
len
gg
ara
an
JK
K d
en
ga
n
me
ma
sukk
an
ha
sil k
ajia
n
an
alis
is d
an
pe
mo
de
lan
keu
an
ga
n d
ala
m b
uti
r III
.1 s
ert
a
kese
pa
kata
n a
tas
isu
-isu
da
lam
bu
tir
III.2
sa
mp
ai d
en
ga
n b
uti
r
III.3
XP
erl
u
pe
nin
-
jau
an
kem
ba
li
Ke
me
na
ker
DJS
N, K
em
en
keu
, O
JK,
Ba
pp
en
as,
Ke
me
np
an
&
RB
, BK
N, K
em
en
ha
n, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
5P
en
yia
pa
n o
pe
rasi
on
al
pe
nye
len
gg
ara
an
pro
gra
m J
KK
XX
XB
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
DJS
N
6M
em
ba
ng
un
Ka
nto
r A
ktu
ari
s
Ne
ga
ra y
an
g m
eru
pa
kan
ba
gia
n
da
ri K
em
en
teri
an
Ke
ua
ng
an
de
ng
an
un
it y
an
g m
en
an
ga
ni
pro
gra
m-p
rog
ram
SJS
N,
term
asu
k Ja
min
an
Ke
cela
kaa
n
Ke
rja
XX
Ke
me
nke
uK
em
en
pa
n &
RB
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201926
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N H
AR
I TU
A (
JHT
)
7P
en
yusu
na
n k
ajia
n a
na
lisis
da
n p
em
od
ela
n k
eu
an
ga
n
seb
ag
ai d
asa
r p
ert
imb
an
ga
n
da
lam
me
ne
ntu
kan
op
si d
esa
in
sert
a r
um
usa
n-r
um
usa
n y
an
g
aka
n d
ima
sukk
an
ke
da
lam
Pe
ratu
ran
Pe
laks
an
a t
erk
ait
pe
nye
len
gg
ara
an
JH
T, a
nta
ra
lain
:
M
en
en
tuka
n d
an
me
ne
tap
kan
ba
tas
usi
a
pe
nsi
un
M
en
en
tuka
n d
an
me
ne
tap
kan
be
sarn
ya iu
ran
da
n m
an
faa
t
M
en
en
tuka
n b
esa
rnya
iura
n b
ag
i pa
ra p
eke
rja
pe
ne
rim
a u
pa
h d
ala
m b
en
tuk
pe
rse
nta
se d
ari
up
ah
/ga
ji
M
en
en
tuka
n b
esa
rnya
iura
n
ba
gi p
ara
pe
kerj
a b
uka
n
pe
ne
rim
a u
pa
h d
ala
m b
en
tuk
no
min
al r
up
iah
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
DJS
N,
OJK
, Ba
pp
en
as,
BP
JS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ke
me
np
an
& R
B, B
KN
,
Ke
me
nh
an
27Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N H
AR
I TU
A (
JHT
)
M
en
en
tuka
n m
eto
de
me
ng
kon
vers
i ma
nfa
at
lum
sum
me
nja
di a
nu
ita
s
seu
mu
r h
idu
p (
jika
dim
un
gki
nka
n)
K
oo
rdin
asi
ma
nfa
at
JHT
de
ng
an
ma
nfa
at
JP
H
arm
on
isa
si m
an
faa
t JH
T
de
ng
an
pro
gra
m p
esa
ng
on
da
n p
en
gh
arg
aa
n m
asa
kerj
a b
erd
asa
rka
n U
U
Ke
ten
ag
ake
rja
an
8M
en
en
tuka
n a
tura
n k
laim
ma
nfa
at
seca
ra d
ini p
ad
a s
aa
t
pe
sert
a m
asi
h b
eke
rja
.
XX
Ke
me
nke
u, O
JKK
em
en
ake
rtra
ns/
Ke
me
na
ker,
DJS
N,
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ke
me
np
an
& R
B, B
KN
,
Ke
me
nh
an
9M
en
en
tuka
n k
on
vers
i ma
nfa
at
da
ri b
en
tuk
pe
mb
aya
ran
se
cara
seka
ligu
s (lu
mps
um)
me
nja
di
an
uit
as
seu
mu
r h
idu
p.
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
na
ker,
DJS
N,
Ba
pp
en
as,
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ke
me
np
an
& R
B, B
KN
,
Ke
me
nh
an
10
Me
ng
an
alis
is d
am
pa
k p
ad
a
pe
ng
an
gg
ura
n, i
nfo
rma
lita
s d
an
inve
sta
si a
sin
g la
ng
sun
g.
XX
XX
XX
XB
ap
pe
na
sK
em
en
keu
, Ke
me
nko
Ke
sra
,
BP
S,
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ke
me
nko
p U
MK
M
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201928
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N H
AR
I TU
A (
JHT
)
11
Me
ng
an
alis
is d
am
pa
k p
ad
a
pa
sar
mo
da
l, m
akr
o e
kon
om
i
da
n s
tra
teg
i pe
mb
iaya
an
hu
tan
g P
em
eri
nta
h
XX
XX
XX
XK
em
en
keu
Ba
pp
en
as,
Ke
me
nko
Eko
no
mi,
BP
S, O
JK
12
Me
ne
ntu
kan
pe
ng
elo
laa
n a
set
da
n in
vest
asi
M
en
eta
pka
n s
tru
ktu
r ta
ta
kelo
la a
set.
M
en
eta
pka
n p
ara
dig
ma
ma
na
jem
en
ase
t: P
em
eri
nta
h,
Sw
ast
a a
tau
Ke
mit
raa
n
Sw
ast
a-P
em
eri
nta
h.
M
en
en
tuka
n k
eb
ijaka
n
inve
sta
si d
an
a, a
loka
si a
set
stra
tejik
, da
n p
an
du
an
inve
sta
si.
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
OJK
,
DJS
N, B
ap
pe
na
s, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
29Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N H
AR
I TU
A (
JHT
)
13
Me
ne
ntu
kan
da
n m
en
eta
pka
n
pa
rad
igm
a d
ala
m
me
ng
kre
dit
kan
su
ku b
un
ga
da
n
pro
ses
pe
nca
tata
n r
eke
nin
g
ind
ivid
u
B
erv
ari
asi
de
ng
an
pa
rad
igm
a
kre
dit
su
ku b
un
ga
.
K
em
un
gki
na
n m
em
bu
tuh
kan
va
lua
si a
set
ha
ria
n,
pe
ng
hit
un
ga
n n
ilai a
ktiv
a
be
rsih
da
n n
ilai u
nit
, se
rta
me
mp
erb
ah
aru
i re
ken
ing
ind
ivid
u.
M
en
en
tuka
n c
ara
pe
ne
lusu
ran
ya
ng
te
rpis
ah
an
tara
re
ken
ing
JH
T
Jam
sost
ek
da
n J
HT
SJS
N.
XX
Ke
me
nke
uO
JK, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
DJS
N
14
Pe
nyu
sun
an
Pe
ratu
ran
Pe
laks
an
a t
erk
ait
pe
nye
len
gg
ara
an
JH
T d
en
ga
n
me
ma
sukk
an
ha
sil k
ajia
n
an
alis
is d
an
pe
mo
de
lan
keu
an
ga
n d
ala
m b
uti
r III
.7 s
ert
a
kese
pa
kata
n a
tas
isu
-isu
da
lam
bu
tir
III.8
sa
mp
ai d
en
ga
n b
uti
r
III.1
3
XP
erl
u
pe
nin
-
jau
an
kem
ba
li
Ke
me
na
ker
Ke
me
nke
u, O
JK, D
JSN
,
Ba
pp
en
as,
Ke
me
np
an
&
RB
, BK
N, K
em
en
ha
n, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201930
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N H
AR
I TU
A (
JHT
)
15
Pe
min
da
ha
n a
set
Pro
gra
m J
HT
PT.
Jam
sost
ek
ke D
an
a J
HT
SJS
N.
XX
PT
Ja
mso
ste
k
(Pe
rse
ro)
/BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
nke
u, O
JK, D
JSN
16
Pe
nyi
ap
an
op
era
sio
na
l
pe
nye
len
gg
ara
an
pro
gra
m J
HT
XX
XP
T J
am
sost
ek
(Pe
rse
ro)/
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
DJS
N
17
Me
mb
an
gu
n K
an
tor
Akt
ua
ris
Ne
ga
ra y
an
g m
eru
pa
kan
ba
gia
n
da
ri K
em
en
teri
an
Ke
ua
ng
an
de
ng
an
un
it y
an
g m
en
an
ga
ni
pro
gra
m-p
rog
ram
SJS
N,
term
asu
k Ja
min
an
Ha
ri T
ua
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
np
an
& R
B
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N P
EN
SIU
N (
JP)
18
Pe
nyu
sun
an
ka
jian
an
alis
is
da
n p
em
od
ela
n k
eu
an
ga
n
seb
ag
ai d
asa
r p
ert
imb
an
ga
n
da
lam
me
ne
ntu
kan
op
si d
esa
in
sert
a r
um
usa
n-r
um
usa
n y
an
g
aka
n d
ima
sukk
an
ke
da
lam
Pe
ratu
ran
Pe
laks
an
a t
erk
ait
pe
nye
len
gg
ara
an
JP,
an
tara
lain
:
M
en
en
tuka
n d
an
me
ne
tap
kan
ba
tas
usi
a
pe
nsi
un
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
DJS
N,
OJK
, Ba
pp
en
as,
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ke
me
np
an
& R
B, B
KN
,
Ke
me
nh
an
31Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N P
EN
SIU
N (
JP)
M
en
en
tuka
n r
ata
-ra
ta u
pa
h
un
tuk
me
ng
hit
un
g m
an
faa
t
M
en
en
tuka
n b
ata
s a
tas
up
ah
un
tuk
me
ng
hit
un
g m
an
faa
t
M
en
en
tuka
n m
asa
iur
un
tuk
me
ng
hit
un
g m
an
faa
t
M
en
en
tuka
n d
an
me
ne
tap
kan
be
sarn
ya iu
ran
da
n m
an
faa
t
M
en
en
tuka
n f
orm
ula
ma
nfa
at
un
tuk
pe
nsi
un
no
rma
l,
me
nin
gg
al/
tew
as
da
n c
aca
t,
term
asu
k m
inim
um
da
n
ma
ksim
um
ma
nfa
at
pe
nsi
un
M
en
en
tuka
n in
de
ks p
en
siu
n
M
en
en
tuka
n b
esa
rnya
iura
n b
ag
i pa
ra p
eke
rja
pe
ne
rim
a u
pa
h d
ala
m b
en
tuk
pe
rse
nta
se d
ari
up
ah
/ga
ji
M
en
en
tuka
n s
tra
teg
i da
n
me
tod
e p
en
da
na
an
M
em
bu
at
pro
yeks
i
pe
mb
iaya
an
pro
gra
m
da
lam
ja
ng
ka p
en
de
k d
an
jan
gka
pa
nja
ng
(7
5 t
ah
un
)
be
rda
sark
an
pe
mo
de
lan
akt
ua
ria
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201932
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N P
EN
SIU
N (
JP)
H
arm
on
isa
si m
an
faa
t JP
de
ng
an
pro
gra
m p
esa
ng
on
da
n p
en
gh
arg
aa
n m
asa
kerj
a b
erd
asa
rka
n U
U
Ke
ten
ag
ake
rja
an
19
Me
ng
an
alis
is d
am
pa
k p
ad
a
pe
ng
an
gg
ura
n, i
nfo
rma
lita
s d
an
inve
sta
si a
sin
g la
ng
sun
g.
XX
XX
XX
XB
ap
pe
na
sK
em
en
keu
, Ke
me
nko
Eko
no
mi,
BP
S, O
JK,
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ke
me
nko
p U
MK
M
20
Me
ng
an
alis
is d
am
pa
k p
ad
a
pa
sar
mo
da
l, m
akr
o e
kon
om
i
da
n s
tra
teg
i pe
mb
iaya
an
hu
tan
g P
em
eri
nta
h
XX
XX
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
nko
Eko
no
mi,
BP
S,
Ba
pp
en
as,
OJK
21
Me
ne
ntu
kan
pe
ng
elo
laa
n a
set
da
n in
vest
asi
M
en
eta
pka
n s
tru
ktu
r ta
ta
kelo
la a
set.
M
en
eta
pka
n p
ara
dig
ma
ma
na
jem
en
ase
t: P
em
eri
nta
h,
Sw
ast
a a
tau
Ke
mit
raa
n
Sw
ast
a-P
em
eri
nta
h.
M
en
en
tuka
n k
eb
ijaka
n
inve
sta
si d
an
a, a
loka
si a
set
stra
tejik
, da
n p
an
du
an
inve
sta
si.
XX
XK
em
en
keu
OJK
, Ke
me
nko
Eko
no
mi,
Ba
pp
en
as,
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
33Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N P
EN
SIU
N (
JP)
22
Pe
nyu
sun
an
Pe
ratu
ran
Pe
laks
an
a t
erk
ait
pe
nye
len
gg
ara
an
JP
de
ng
an
me
ma
sukk
an
ha
sil k
ajia
n
an
alis
is d
an
pe
mo
de
lan
keu
an
ga
n d
ala
m b
uti
r III
.18
sert
a k
ese
pa
kata
n a
tas
isu
-
isu
da
lam
bu
tir
III.1
9 s
am
pa
i
de
ng
an
bu
itr
III.2
1
XP
erl
u
pe
nin
-
jau
an
kem
ba
li
Ke
me
na
ker
Ke
me
nke
u, O
JK,
Ba
pp
en
as,
Ke
me
np
an
&
RB
, BK
N, K
em
en
ha
n, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
, DJS
N
23
Pe
mb
an
gu
na
n k
ap
asi
tas
sum
be
r d
aya
ma
nu
sia
te
rka
it
pro
gra
m J
P d
an
pe
ng
elo
laa
nn
ya
sert
a m
an
aje
me
n r
esi
ko
pro
gra
m J
P d
i se
luru
h in
stit
usi
yan
g b
ert
an
gg
un
g ja
wa
b d
ala
m
pe
nye
len
gg
ara
an
pro
gra
m
sert
a p
en
gaw
asa
n, m
on
ito
rin
g
da
n e
va
lua
si p
en
yele
ng
ga
raa
n
pro
gra
m J
P
XX
XX
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
nke
u, D
JSN
, OJK
,
BP
K, K
em
en
ake
rtra
ns/
Ke
me
na
ker,
Ba
pp
en
as,
Ke
me
np
an
& R
B, B
KN
,
Ke
me
nh
an
24
Pe
nyi
ap
an
op
era
sio
na
l
pe
nye
len
gg
ara
an
pro
gra
m J
P
XX
XB
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
DJS
N, K
em
en
pa
n &
RB
, BK
N,
Ke
me
nh
an
25
Me
mb
an
gu
n K
an
tor
Akt
ua
ris
Ne
ga
ra y
an
g m
eru
pa
kan
ba
gia
n
da
ri K
em
en
tria
n K
eu
an
ga
n
de
ng
an
un
it y
an
g m
en
an
ga
ni
pro
gra
m-p
rog
ram
SJS
N,
term
asu
k Ja
min
an
Pe
nsi
un
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
np
an
& R
B
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201934
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N K
EM
AT
IAN
(JK
m)
26
Pe
nyu
sun
an
ka
jian
an
alis
is
da
n p
em
od
ela
n k
eu
an
ga
n
seb
ag
ai d
asa
r p
ert
imb
an
ga
n
da
lam
me
ne
ntu
kan
op
si d
esa
in
sert
a r
um
usa
n-r
um
usa
n y
an
g
aka
n d
ima
sukk
an
ke
da
lam
Pe
ratu
ran
Pe
laks
an
a t
erk
ait
pe
nye
len
gg
ara
an
JK
m, a
nta
ra
lain
:
K
oo
rdin
asi
ma
nfa
at
JKm
de
ng
an
ma
nfa
at
Pe
nsi
un
Ah
li
Wa
ris
pro
gra
m J
P
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
DJS
N,
OJK
, Ba
pp
en
as,
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ke
me
np
an
& R
B, B
KN
,
Ke
me
nh
an
27
Me
ne
ntu
kan
pe
ng
elo
laa
n a
set
da
n in
vest
asi
M
en
eta
pka
n s
tru
ktu
r ta
ta
kelo
la a
set.
M
en
eta
pka
n p
ara
dig
ma
ma
na
jem
en
ase
t: P
em
eri
nta
h,
Sw
ast
a a
tau
Ke
mit
raa
n
Sw
ast
a-P
em
eri
nta
h.
M
en
en
tuka
n k
eb
ijaka
n
inve
sta
si d
an
a, a
loka
si a
set
stra
tejik
, da
n p
an
du
an
inve
sta
si.
XX
XK
em
en
keu
Ba
pp
en
as,
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
, O
JK,
DJS
N
35Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
III
AS
PE
K P
RO
GR
AM
PR
OG
RA
M J
AM
INA
N K
EM
AT
IAN
(JK
m)
28
Pe
nyu
sun
an
Pe
ratu
ran
Pe
laks
an
a t
erk
ait
pe
nye
len
gg
ara
an
JK
m d
en
ga
n
me
ma
sukk
an
ha
sil k
ajia
n
an
alis
is d
an
pe
mo
de
lan
keu
an
ga
n d
ala
m b
uti
r III
.26
sert
a k
ese
pa
kata
n a
tas
isu
-isu
da
lam
bu
tir
III.2
7
XP
erl
u
pe
nin
-
jau
an
kem
ba
li
Ke
me
na
ker
Ke
me
nke
u,
OJK
, DJS
N,
Ba
pp
en
as,
Ke
me
np
an
&
RB
, BK
N, K
em
en
ha
n, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
29
Pe
nyi
ap
an
op
era
sio
na
l
pe
nye
len
gg
ara
an
pro
gra
m J
Km
XX
XB
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
DJS
N
30
Me
mb
an
gu
n K
an
tor
Akt
ua
ris
Ne
ga
ra y
an
g m
eru
pa
kan
ba
gia
n
da
ri K
em
en
tria
n K
eu
an
ga
n
de
ng
an
un
it y
an
g m
en
an
ga
ni
pro
gra
m-p
rog
ram
SJS
N,
term
asu
k Ja
min
an
Ke
ma
tia
n
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
np
an
& R
B
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201936
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
IVA
SP
EK
PE
NG
EL
OL
AA
N A
SE
T D
AN
IN
VE
ST
AS
I
1M
en
eta
pka
n s
tru
ktu
r ta
ta k
elo
la
yan
g t
ep
at
me
lipu
ti:
P
ern
yata
an
ke
bija
kan
inve
sta
si
yan
g t
ert
ulis
S
tud
i me
ng
en
ai a
loka
si a
set
stra
tejik
P
rin
sip
da
sar:
ke
am
an
an
,
liku
idit
as,
div
ers
ifi k
asi
,
da
n p
en
ge
mb
alia
n y
an
g
ma
ksim
um
ko
nsi
ste
n d
en
ga
n
tuju
an
da
ri p
en
da
na
an
M
en
era
pka
n m
an
aje
me
n a
set
da
n k
ew
ajib
an
ya
ng
te
pa
t
da
n t
erb
uka
D
esk
rip
si y
an
g je
las
terk
ait
tan
gg
un
g ja
wa
b d
an
aku
nta
bili
tas
M
en
gg
un
aka
n b
ench
mar
k (p
em
ba
nd
ing
) ya
ng
te
pa
t
R
ev
iu k
ine
rja
M
em
ast
ika
n k
ua
lifi k
asi
ya
ng
rele
va
n
M
elib
atk
an
au
dit
or,
akt
ua
ris
da
n k
ust
od
ian
in
de
pe
nd
en
S
iste
m T
I da
n p
era
ng
kat
lun
ak
yan
g t
ep
at
XX
XB
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
OJK
, Ke
me
nke
u, D
JSN
, BPJ
S
Ke
seh
ata
n
37Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
IVA
SP
EK
PE
NG
EL
OL
AA
N A
SE
T D
AN
IN
VE
ST
AS
I
A
tura
n m
en
ge
na
i ko
nfl
ik
kep
en
tin
ga
n
S
iste
m m
an
aje
me
n r
esi
ko
yan
g t
ep
at
K
od
e E
tik
2M
en
yusu
n k
ete
ntu
an
ca
da
ng
an
tekn
is d
an
va
lua
si a
ktu
ari
a
XX
XX
Ke
me
nke
uO
JK, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
3P
en
yela
rasa
n p
en
ge
lola
an
ase
t
da
n in
vest
asi
se
ba
ga
ima
na
diu
raik
an
da
lam
Ta
be
l 6.2
ma
trik
keg
iata
n a
spe
k p
rog
ram
XX
XK
em
en
keu
OJK
, BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
VA
SP
EK
KE
UA
NG
AN
DA
N P
EL
AP
OR
AN
1P
en
ga
liha
n a
set
da
n k
ew
ajib
an
da
ri P
T. J
am
sost
ek
(Pe
rse
ro)
ke
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
XX
PT
Ja
mso
ste
k
(Pe
rse
ro)/
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
nke
u, O
JK, D
JSN
, BP
K
2P
en
ga
liha
n a
set
da
n k
ew
ajib
an
JPK
da
ri P
T. J
am
sost
ek
(Pe
rse
ro)
ke B
PJS
Ke
seh
ata
n
XX
PT
Ja
mso
ste
k
(Pe
rse
ro)/
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ask
es/
BPJ
S
Ke
seh
ata
n
Ke
me
nke
u, D
JSN
, BP
K, O
JK,
3P
en
ga
tura
n P
en
ge
lola
an
Da
na
Jam
ina
n S
osi
al d
an
da
na
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
XX
Ke
me
nke
uO
JK, D
JSN
,Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
Ba
pp
en
as,
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201938
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VA
SP
EK
KE
UA
NG
AN
DA
N P
EL
AP
OR
AN
4S
tan
da
r p
en
cata
tan
da
n
pe
lap
ora
n (
pe
mb
ua
tan
PS
AK
ba
ru/G
AA
P)
yan
g b
erb
asi
s
Inte
rnat
iona
l da
n B
est P
ract
ices
XX
XX
XX
XK
em
en
keu
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
DJS
N, P
T
Jam
sost
ek
(Pe
rse
ro),
OJK
,
IAI
5S
iste
m p
en
ge
nd
alia
n in
tern
da
n
au
dit
ab
ilita
s la
po
ran
XX
XX
Ke
me
nke
uO
JK, D
JSN
, BP
K, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
6M
ela
kuka
n p
en
gid
en
tifi
kasi
an
ata
s a
set
da
n k
ew
ajib
an
un
tuk
ma
sin
g-m
asi
ng
pro
gra
m
XK
em
en
keu
DJS
N, O
JK, B
PK
, BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
7P
em
isa
ha
n a
set
da
n k
ew
ajib
an
un
tuk
Da
na
Ja
min
an
So
sia
l da
n
Jam
sost
ek
seb
ag
ai p
en
ge
lola
XK
em
en
keu
DJS
N, O
JK, B
PK
, BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
8P
en
en
tua
n k
ew
aja
ran
(fa
irnes
s)
ata
s b
iaya
pe
ng
elo
laa
n
XK
em
en
keu
DJS
N, O
JK, B
PK
, BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
9S
tan
da
r d
an
sis
tem
pe
lap
ora
n
keu
an
ga
n u
ntu
k m
asi
ng
-
ma
sin
g p
rog
ram
da
n u
ntu
k
BPJ
S s
eb
ag
ai p
en
ge
lola
XX
Ke
me
nke
uD
JSN
, OJK
, BP
K, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
10
Pe
nyu
sun
an
fo
rma
t la
po
ran
pro
gra
m ja
min
an
pe
nsi
un
XX
XK
em
en
keu
DJS
N, O
JK, B
PK
, BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
11
Pe
nu
tup
an la
po
ran
ke
uan
gan
PT.
Jam
sost
ek
(Pe
rse
ro)
pe
r 3
1
De
sem
be
r 2
01
4 d
an p
en
ge
sah
an
Ne
raca
aw
al B
PJS
Ke
ten
agak
erj
aan
pe
r 1
Jan
uar
i 20
15
XX
XP
T J
am
sost
ek
(Pe
rse
ro)
/BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
nke
u, D
JSN
, OJK
, BP
K,
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
12
Me
nyu
sun
ke
ten
tua
n c
ad
an
ga
n
tekn
is d
an
va
lua
si a
ktu
ari
a
XX
XK
em
en
keu
DJS
N, O
JK, B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
39Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VI
AS
PE
K K
EL
EM
BA
GA
AN
DA
N O
RG
AN
ISA
SI
AS
PE
K K
EL
EM
BA
GA
AN
1P
en
yia
pa
n K
ele
mb
ag
aa
n B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
ole
h P
T.
Jam
sost
ek
(Pe
rse
ro)
XP
T J
am
sost
ek
(Pe
rse
ro)
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker,
DJS
N,
Ke
me
nke
u, O
JK
2P
en
ga
liha
n p
eg
awa
i PT.
Jam
sost
ek
(Pe
rse
ro)
ke B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
XP
T J
am
sost
ek
(Pe
rse
ro)
DJS
N
3P
en
yusu
na
n P
ed
om
an
Ta
ta
Ke
lola
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
XP
T J
am
sost
ek
(Pe
rse
ro)
DJS
N, O
JK,
Ke
me
na
kert
ran
s/
Ke
me
na
ker
4P
en
yusu
na
n p
era
n, t
ug
as
da
n
tan
gg
un
g ja
wa
b p
en
gaw
as
eks
tern
al p
ad
a p
rog
ram
SJS
N
da
n B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
XX
DJS
NO
JK, B
PK
5P
em
ba
gia
n K
ew
en
an
ga
n
Pe
ng
awa
san
Ke
pa
tuh
an
Ke
pe
sert
aa
n a
nta
ra B
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
da
n P
en
gaw
as
da
ri P
iha
k P
em
eri
nta
h
XX
PT
Ja
mso
ste
k
Pe
rse
ro)/
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
DJS
N, O
JK
6P
em
be
ntu
kan
Pro
ject
M
anag
emen
t Offi
ce (P
MO
)
XX
DJS
NB
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ba
pp
en
as,
Ke
me
nke
u,
Ke
me
na
ker
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201940
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VI
AS
PE
K K
EL
EM
BA
GA
AN
DA
N O
RG
AN
ISA
SI
AS
PE
K O
RG
AN
ISA
SI
7P
en
yusu
na
n s
tru
ktu
r &
fun
gsi
org
an
isa
si b
aru
un
tuk
me
nd
uku
ng
str
ate
gi
XX
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
8A
na
lisa
ke
bu
tuh
an
jum
lah
kan
tor
pe
rwa
kila
n b
erd
asa
rka
n
be
ba
n k
erj
a, j
um
lah
pe
sert
a,
kon
dis
i ge
og
rafi
s, d
an
ke
rja
sam
a
de
ng
an
pih
ak
keti
ga
(B
an
k, P
os,
Telk
om
, BPJ
S L
ua
r N
eg
eri
)
XX
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
9P
eru
mu
san
da
n p
en
ge
mb
an
ga
n
bu
day
a o
rga
nis
asi
ba
ru y
an
g
be
rori
en
tasi
ke
pa
da
pe
laya
na
n
(cus
tom
er c
entr
ic)
XX
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
AS
PE
K S
UM
BE
R D
AY
A M
AN
US
IA
10
Pe
nyu
sun
an
Pe
ta J
ala
n
Pe
ng
em
ba
ng
an
SD
M d
an
ars
ite
ktu
r ko
mp
ete
nsi
un
tuk
me
nd
uku
ng
str
ate
gi o
rga
nis
asi
XX
PT
Ja
mso
ste
k
Pe
rse
ro)/
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
11
An
alis
a k
eb
utu
ha
n S
DM
un
tuk
be
rba
ga
i tin
gka
tan
hir
ark
i
org
an
isa
si &
ku
alifi
ka
si
XX
PT
Ja
mso
ste
k
Pe
rse
ro)/
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
12
Ka
jian
re
mu
ne
rasi
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
XK
em
en
keu
13
Pe
mb
uka
an
ka
nto
r p
erw
aki
lan
da
n p
em
en
uh
an
SD
M
XX
XX
XX
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
41Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VII
AS
PE
K P
EN
GE
MB
AN
GA
N P
RO
SE
S B
ISN
IS D
AN
SIS
TE
M T
EK
NO
LO
GI
INF
OR
MA
SI
1P
en
yusu
na
n b
isn
is p
rose
s ya
ng
kom
pre
he
nsi
f se
ba
ga
i da
sar
un
tuk
pe
nyu
sun
an
Bus
ines
s Re
quire
men
t.
XX
PT
Ja
mso
ste
k
(Pe
rse
ro)/
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
2P
en
yusu
na
n R
en
can
a S
tra
teg
is
TI.
XX
PT
Ja
mso
ste
k
(Pe
rse
ro)
/BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
3P
en
ge
mb
an
ga
n d
ata
ba
se
kep
ese
rta
an
de
ng
an
me
ng
gu
na
kan
NIK
se
ba
ga
i
prim
ary
key.
XX
XX
XX
PT
Ja
mso
ste
k
(Pe
rse
ro)
/BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
nd
ag
ri,
Ke
me
nko
min
fo, B
PS
4P
en
ge
mb
an
ga
n a
plik
asi
Sis
tem
Info
rma
si ja
min
an
sosi
al k
ete
na
ga
kerj
aa
n y
an
g
teri
nte
gra
si.
XX
XX
XX
PT
Ja
mso
ste
k
(Pe
rse
ro)
/BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
Ke
me
nd
ag
ri,
Ke
me
nko
min
fo, B
PS
5P
en
ge
mb
an
ga
n a
plik
asi
ma
na
jem
en
ris
iko
XX
XP
T J
am
sost
ek
(Pe
rse
ro)
/BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
DJS
N, B
PK
, OJK
6P
en
yem
pu
rna
an
sis
tem
pe
nd
uku
ng
pe
ng
am
bila
n
kep
utu
san
(d
ata
wa
reh
ou
se,
DS
S, B
I).
XX
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
DJS
N, B
PK
, OJK
7P
en
ge
mb
an
ga
n s
iste
m
ma
na
jem
en
ka
rtu
ke
pe
sert
aa
n
(Car
d M
anag
emen
t Sys
tem
/CM
S)
XX
XP
T J
am
sost
ek
(Pe
rse
ro)
/BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
DJS
N, B
PK
, OJK
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201942
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VII
AS
PE
K P
EN
GE
MB
AN
GA
N P
RO
SE
S B
ISN
IS D
AN
SIS
TE
M T
EK
NO
LO
GI
INF
OR
MA
SI
8P
en
yem
pu
rna
an
SO
P u
ntu
k
me
nd
uku
ng
pro
ses
bis
nis
ba
ru.
XX
XP
T J
am
sost
ek
(Pe
rse
ro)
/BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
DJS
N, B
PK
, OJK
9P
en
yem
pu
rna
an
ta
ta
kelo
la t
ekn
olo
gi i
nfo
rma
si
& p
em
bu
ata
n a
rsit
ekt
ur
kom
pe
ten
si T
I.
XX
XB
PJS
Ke
ten
ag
ake
rja
an
10
Pe
ren
can
aa
n k
ap
asi
tas
(cap
acity
pl
anni
ng)
un
tuk:
Dat
a Ce
nter
& D
RC
Serv
er, w
orks
tatio
n &
data
base
Jari
ng
an
ko
mu
nik
asi
da
ta
XX
PT
Ja
mso
ste
k
(Pe
rse
ro)
/BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
11
Pe
nye
mp
urn
aa
n B
usin
ess
Cont
inui
ty P
lann
ing
(BC
P)
XX
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
VII
I.A
SP
EK
SO
SIA
LIS
AS
I
1P
em
be
ntu
kan
Po
kja
So
sia
lisa
si
SJS
N T
eri
nte
gra
si
XX
Ba
pp
en
as
DJS
N, K
em
en
ake
rtra
ns,
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n,
Ke
me
nko
min
fo
Pe
ng
em
ba
ng
an
Str
ate
gi
Ko
mu
nik
asi
, So
sia
lisa
si d
an
Ad
voka
si S
JSN
Ke
ten
ag
ake
rja
an
XX
Ba
pp
en
as
DJS
N, K
em
en
ake
rtra
ns,
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n,
Ke
me
nko
min
fo
2A
sesm
en
Ko
mu
nik
asi
XB
ap
pe
na
sD
JSN
, Ke
me
na
ker,
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n,
Ke
me
nko
min
fo
43Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VII
I.A
SP
EK
SO
SIA
LIS
AS
I
3P
en
ge
mb
an
ga
n S
tra
teg
i
Ko
mu
nik
asi
, So
sia
lisa
si d
an
Ad
voka
si
XB
ap
pe
na
sD
JSN
, Ke
me
na
ker,
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n,
Ke
me
nko
min
fo
4P
ela
ksa
na
an
/im
ple
me
nta
si
stra
teg
i Ko
mu
nik
asi
, So
sia
lisa
si
da
n A
dvo
kasi
XX
XX
XX
Ba
pp
en
as
DJS
N, K
em
en
ake
r,
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n,
Ke
me
nko
min
fo
5M
on
ito
rin
g d
an
Ev
alu
asi
Ko
mu
nik
asi
, So
sia
lisa
si d
an
Ad
voka
si
XX
XX
XX
DJS
NK
em
en
ake
rtra
ns/
Ke
me
na
ker,
BPJ
S
Ke
ten
ag
ake
rja
an
,
Ke
me
nko
min
fo, B
ap
pe
na
s
IXM
ON
ITO
RIN
G D
AN
EV
AL
UA
SI
(MO
NE
V)
1P
en
yusu
na
n s
iste
m M
on
ev
ha
rus
be
rda
sark
an
UU
SJS
N d
an
UU
BPJ
S
XD
JSN
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
2P
en
yusu
na
n S
iste
m M
on
ev
un
tuk
pe
ng
awa
san
inte
rna
l ole
h
De
wa
n P
en
gaw
as
XD
JSN
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
3P
en
yusu
na
n S
iste
m M
on
ev
Inte
rna
l Ke
selu
ruh
an
BPJ
S
be
rda
sark
an
KP
I org
an
isa
si
XD
JSN
BPJ
S K
ete
na
ga
kerj
aa
n
4P
en
yusu
na
n S
iste
m M
on
ev
un
tuk
pe
ng
awa
san
eks
tern
al
ole
h D
ew
an
Ja
min
an
So
sia
l
Na
sio
na
l
XD
JSN
OJK
, BP
K
Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-201944
NO
KEG
IATA
N
TAH
UN
INST
ITU
SI
PELA
KSA
NA
INST
ITU
SI T
ERKA
ITPE
RSIA
PAN
PETA
JALA
N
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
IXM
ON
ITO
RIN
G D
AN
EV
AL
UA
SI
(MO
NE
V)
5P
en
yusu
na
n S
iste
m M
on
ev
un
tuk
pe
ng
awa
san
eks
tern
al
ole
h O
tori
tas
Jasa
Ke
ua
ng
an
XO
JKD
JSN
, BP
K
6P
en
yusu
na
n S
iste
m M
on
ev
un
tuk
pe
ng
awa
san
eks
tern
al
ole
h B
ad
an
Pe
me
riks
a
Ke
ua
ng
an
XB
PK
DJS
N, O
JK
7P
en
yusu
na
n S
iste
m M
on
ev
un
tuk
Pe
mb
ina
an
da
n
Pe
ng
awa
san
ole
h K
em
en
ake
r
XK
em
en
ake
rB
ap
pe
na
s