revitalisasi perencanaan pembangunan nasional: reposisi bappenas
TRANSCRIPT
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
1/71
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional2014
RevitalisasiPerencanaan Pembangunan Nasional
REPOSISI BAPPENAS
Tim Analisa Kebijakan (TAK)
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
2/71
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
3/71
i
RevitalisasiPerencanaan Pembangunan Nasional :
REPOSISI BAPPENAS
Tim Analisa Kebijakan (TAK)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional2014
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
4/71
ii
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
5/71
iii
KATA PENGANTAR
Sebagai Kementerian yang dipimpin oleh salah satu anggota
Kabinet, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas)
memiliki tugas untuk menjamin agar seluruh upaya pembangunan
nasional diproses berdasarkan peraturan dan perundangan yang
berlaku. Kementerian PPN/ Bappenas mengemban tugas menyiapkan
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dengan
menjabarkan visi dan misi Presiden RI terpilih untuk dilaksanakan
oleh seluruh anggota kabinet beserta aparatur pemerintah, dunia
usaha dan seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan
berbangsa bernegara. Untuk itu Kementerian PPN/ Bappenas
memandang perlu melihat ke depan posisi perencanaan sebagai
lembaga yang mengoordinasikan berbagai kebijakan perencanaan
pembangunan secara sektoral, secara spasial, secara lintas sektoral,
dan secara lintas spasial.
Sebagai hasil kajian melalui serangkaian telaahan dan diskusi
internal maupun eksternal, Tim Analisa Kebijakan (TAK) Bappenas
dalam buku ini menyampaikan Laporan Revitalisasi Perencanaan
Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas. Laporan ini pada intinya
mengusulkan empat pilihan terbaik untuk dapat menjaga
kesinambungan dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan dan
penganggaran dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Keempat pilihan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam meminimalkan dampak yang mungkin dapat
menghambat penyusunan dan pelaksanaan tugas kabinet Presiden
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
6/71
iv
terpilih. Pilihan disusun berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan
dengan peran aktif berbagai pihak, terutama para pakar dari beberapa
perguruan tinggi.
Pada kesempatan ini disampaikan penghargaan yang setinggi-
tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas
kontribusi, bantuan dan dukungan serta masukannya.
Akhirnya, semoga tulisan ini bermanfaat untuk pelaksanaan
tugas memberikan perencanaan pembangunan yang terbaik bagi
bangsa dan negara, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang
setinggi-tingginya dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Jakarta, 11 Agustus 2014
Tim Analisa Kebijakan (TAK) - Bappenas
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
7/71
v
TIM ANALISA KEBIJAKAN (TAK) BappenasKelompok kerja untuk topik : Reposisi Bappenas
Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi
Dr. Ir. Herry Suhermanto, MCP
Dr. Guspika, MBA
Dr. Ir. Rr. Peni Kusumastuti Lukito, MCP
Dr. Ir. Budhi Santoso, MA
Dr. Haryanto, SE. Ak, MA
Muhyiddin, S.Sos, ME, MSc
Dr. Yulius, MADrs. Sumedi Andono Mulyo, MA, PhD
Darmawijaya, SE
Noor Arifin Mohammad, ST, MSIE
Desain Cover oleh Herry Suhermanto
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
8/71
vi
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
9/71
vii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR................................................................................... iii
REKOMENDASI........................................................................................... 1
PENJELASAN REKOMENDASI........................................................... 2
TABELRINGKASAN HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI........... 7
RINGKASAN EKSEKUTIF....................................................................... 14
REVITALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....20
I. LATAR BELAKANG...................................................................... 20
II. IMPLIKASI...................................................................................... 25
III. PENDEKATAN KAJIAN............................................................... 29
IV. HASIL KAJIAN.............................................................................. 30
V. KESIMPULAN DAN SARAN....................................................... 57
REFERENSI................................................................................................ 61
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
10/71
viii
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
11/71
1
REKOMENDASI
Terdapat 4 (empat) opsi reposisi Bappenas dalam kajian ini
yaitu: (1) Kementerian Perencanaan dan Penganggaran/ Bappenas.
Dalam opsi ini baik nomenklatur maupun proses perencanaan dan
penganggaran berubah dibandingkan sekarang; (2) Kementerian
Negara PPN/ Bappenas. Nomenklatur lembaga dalam opsi ini tidak
berubah, tapi diperlukan penyempurnaan dalam proses perencanaan
dan penganggaran; (3) Kementerian Urusan Perencanaan dan
Penganggaran di bawah Kantor Presiden dan (4) Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai lembaga think-tank
perencanaan pembangunan nasional.
Pada intinya kajian ini merekomendasikan terjadinya revitalisasi
pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran (RAPBN) yang
berkesinambungan dan terkoordinasi dalam satu alur kerja. Hal ini
dilakukan melalui reposisi Bappenas sehingga berdampak pada
penggunaan APBN yang efektif dan efisien.
Dalam memilih opsi-opsi tersebut, pertimbangan utama yang
perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana opsi yang dipilih dapat
segera ditetapkan tanpa harus menunggu revisi ketentuan di dalam
peraturan-perundangan yang berlaku. Untuk itu, opsi yang paling
realistis adalah opsi (2), yaitu tidak ada perubahan nomenklatur.
Urusan pemerintah terkait perencanaan pembangunan nasional tetap
dilaksanakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas yang ada. Namun
demikian diperlukan perubahan proses perencanaan, yaitu penguatan
Kementerian PPN/ Bappenas agar sepenuhnya menjalankan fungsi
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
12/71
2
perencanaan tahunan dengan mengkoordinasikan perencanaan dan
penganggaran program/ kegiatan yang bersifat non operasional
(pembangunan). Sedangkan untuk penganggaran operasional (rutin)
dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan seperti juga fungsi-
fungsi lainnya sesuai UU Keuangan Negara.
Dengan opsi 2 (dua) ini Kementerian PPN/ Bappenas sesuai
dengan UU yang ada dapat segera menyusun RPJMN sesuai visi
misi Presiden terpilih tanpa memerlukan revisi UU terkait. Penguatan
proses perencanaan tersebut termasuk juga dengan mengembalikan
sebagian fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan
DPR. Hal itulah yang dimaksud dengan revitalisasi pelaksanaan
fungsi perencanaan pembangunan dengan mengintegrasikan
perencanaan dan penganggaran di Kementerian PPN/ Bappenas.
Sedangkan opsi 3 (tiga) yaitu pilihan yang menempatkan posisi
dan urusan perencanaan dan penganggaran menjadi institusi di
bawah kantor Presiden, mungkin akan mampu membuatnya menjadi
lebih kuat (powerful), tetapi tidak akan cukup kuat untuk menangani
masalah perencanaan pembangunan yang semakin kompleks.
PENJELASAN REKOMENDASI
Opsi-opsi yang memerlukan dukungan revisi Undang-Undang
adalah opsi 1, 3, dan 4. Sementara itu untuk merevisi undang-undang
diperlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Undang-Undang
yang perlu direvisi misalnya adalah UU Keuangan Negara, UU SPPN,
UU Pemerintah Daerah, UU Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah, atau bahkan UU Kementerian Negara. Revisi Undang-
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
13/71
3
Undang ini harus segera dilakukan, sementara itu di lain pihak,
Bappenas harus segera menyusun RPJMN 2015-2019 dan koordinasi
penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga.
Khusus untuk opsi 3 (tiga), pemikiran yang dikembangkan oleh
Kemenpan dan RB, LAN dan Setkab akan memposisikan urusan
perencanaan dan penganggaran di bawah Kantor Presiden. Dalam
opsi ini kantor urusan tersebut menggabungkan fungsi perencanaan
(Bappenas), fungsi penganggaran (Ditjen Anggaran dan Ditjen
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kemenkeu) dan fungsi
pengendalian pelaksanaan (UKP4). Opsi (3) ini kurang visiblekarena
memerlukan beberapa pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut :
1) Penggabungan ketika fungsi tersebut akan menyebabkan kantor
urusan di bawah kantor Presiden ini menjadi super body yang
memerlukan struktur besar dan jumlah sumber daya manusia
yang banyak. Sehingga kalau diposisikan di bawah kantor
Presiden akan menjadi tidak efisien.
2) Urusan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sejak
awal pemerintahan disadari sangat penting dan berkedudukan
setingkat kementerian tersendiri karena luas dan besarnya
lingkup perencanaan yaitu mencakup:
Banyaknya penduduk Indonesia yang merupakan negara
dengan penduduk ke empat terbanyak di dunia setelah China,
India dan Amerika Serikat; Selain itu Indonesia dalam waktu
dekat akan mengalami bonus demografi yang memerlukan
upaya serius untuk menyongsong dan memanfaatkannya.
Luasnya wilayah Indonesia dan penduduknya yang tersebar
di berbagai pulau di sebuah negara kepulauan dengan luas
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
14/71
4
perairan sebesar dua kali wilayah daratan. Indonesia bukan
merupakan wilayah kontinen seperti di China, di India atau di
Amerika Serikat sehingga memerlukan strategi dan
pendekatan pembangunan yang berbeda.
Pendekatan perencanaan selama ini cenderung didominasi
pendekatan sektoral, sehingga pendekatan perencanaan
pembangunan regional perlu diperkuatuntuk mencegah dan
mengurangi kesenjangan antargolongan masyarakat dan
antardaerah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya Gini ratio.
Pendekatan sektor menyebabkan pertumbuhan ekonomi
berpusat di Pulau Jawa.
Pendekatan sektoral tersebut menguat seiring dengan
berkurangnya peran Bappenas dalam perencanaan tahunan
yang telah beralih ke Kementerian Keuangan dan DPR.
Sebagai akibat keadaan tersebut adalah keperluan mendesak
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi APBN
sebagaimana ditunjukkan oleh dikeluarkannya Putusan
Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-IX/2013. Dari sisi peran
Bappenas dikeluarkannya putusan MK ini menunjukkan
pentingnya mengembalikan peran Bappenas sebagai
penyusun rencana dan koordinator perencanaan setingkat
menteri yang tidak hanya menyusun RPJP dan RPJM tetapi
juga mengawal jaminan keterkaitan antara rencana yang
disusun dengan RAPBN.
3) Urusan perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan yang
tercantum dalam UU Kementerian Negara perlu diposisikan
setingkat kementerian yang tidak di bawah Kantor Presiden
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
15/71
5
karena semakin kompleksnya egoisme sektoral dan banyaknya
kementerian, lembaga, institusi yang telah didirikan. Saat ini
banyak UU sektoral dan turunannya telah diterbitkan yang
berisiko tumpang tindih, duplikasi dan pembiayaannya menjadi
tidak efisien. Untuk itu diperlukan upaya extra berat untuk
koordinasi perencanaan dan penganggarannya. Masing-masing
kementerian/ lembaga mendasarkan rencana dan anggarannya
pada UU dan peraturan-peraturan yang berbeda-beda dan
bersifat sektoral misalnya UU Minerba, Sumber Daya Air,
Pertanian, Ketahanan Pangan, Lahan, Tata Ruang, Kehutanan,
Energi, Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dll. Begitu
banyaknya undang-undang sektor ini memerlukan koordinasi
yang harus kuat karena menyangkut berbagai kepentingan
sektoral tersebut dan pembiayaannya yang tidak selalu
sejalan/searah. Untuk pencapaian efisiensi tersebut perencanaan
dan penganggaran harus dikoordinasikan dalam satu rangkaian
pelaksanaan fungsi manajemen oleh Kementerian Negara PPN/
Bappenas.
Berdasarkan analisa mendalam atas perkembangan hasil
pembangunan selama ini maka yang diperlukan justru penguatan
peran koordinasi perencanaan dan keterpaduan dengan
penganggaran oleh Bappenas tersebut. Hal ini dipandang sesuai
dengan maksud putusan Mahkamah Konstitusi agar meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan pada fihak eksekutif
(pemerintah). Penguatan perencanaan tersebut adalah dengan
mengembalikan sebagian penting fungsi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Bappenas yang selama ini beralih ke
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
16/71
6
Kementerian Keuangan dan DPR. Sedangkan rekomendasi reposisi
Bappenas dengan opsi 1 perlu tetap dilakukan meski memerlukan
proses revisi UU Keuangan Negara. Saat ini revisi UU Keuangan
Negara yang sedang dibahas oleh DPR. Sedangkan opsi 3 (tiga)
yang menempatkan urusan perencanaan dan penganggaran di
bawah Kantor Presiden tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak
penyusunan RPJMN 2015-2019 sesuai visi misi Presiden terpilih.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
17/71
7
RINGKASAN HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI REPOSISI BAPPENAS
KRITERIA OPSI 1 OPSI 2 OPSI 3 OPSI 4
NomenklaturLembaga
KementerianPerencanaan dan
Penganggaran/Bappenas
KementerianPerencanaan
PembangunanNasional/ Bappenas
Di bawah KantorPresiden: UrusanPerencanaan dan
Penganggaran/Bappenas
KementerianPerencanaan
PembangunanNasional
Jabatan Pimpinan Menteri Menteri Menteri Negara Menteri Negara
Tugas
Melaksanakan urusanpemerintahan terkaitdengan urusanperencanaanpembangunannasional (Pasal (4)ayat 2 UU No. 39/
2008 tentangKementerian Negara)
Melaksanakan urusanpemerintahan terkaitdengan urusanperencanaanpembangunannasional (Pasal (4)ayat 2 UU No. 39/
2008 tentangKementerian Negara)
Melaksanakan urusanpemerintahan terkaitdengan urusanperencanaanpembangunan nasional(Pasal (4) ayat 2 UUNo. 39/ 2008 tentang
Kementerian Negara)
Melaksanakanurusanpemerintahan terkaitdengan urusanperencanaanpembangunannasional (Pasal (4)
ayat 2 UU No. 39/2008 tentangKementerianNegara)
Fungsi Utama1. Menyusun
perencanaanpembangunan
1. Menyusunperencanaanpembangunan
1. Menyusunperencanaanpembangunan
1. Menyusunperencanaanpembangunan
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
18/71
8
RINGKASAN HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI REPOSISI BAPPENAS
KRITERIA OPSI 1 OPSI 2 OPSI 3 OPSI 4
nasional jangkapanjang (RPJP)dan jangkamenengah (RPJM).
2. Menyusun RAPBNsepenuhnyasecara terpaduperencanaanprogram/ kegiatandan anggarandefinitif.
3. Bappenas sebagaiThink Tank dibidangPerencanaan
nasional jangkapanjang (RPJP)dan jangkamenengah
(RPJM).
2. Menyusun RAPBNbersamaKementerianKeuangan.Bappenascoordinatorperencanaantahunan alokasinon-operasional(pembangunan);KementerianKeuangan
coordinator alokasianggaranoperasional (rutin).
3. MenyusunRencana Program/Kegiatan Strategis
nasional jangkapanjang (RPJP)dan jangkamenengah (RPJM).
2. Menyusunperencanaan danpenganggaranRAPBN
3. Menyusun RencanaProgram/ KegiatanStrategis
nasional jangkapanjang (RPJP)dan jangkamenengah
(RPJM).
2. Menyusun arahkebijakanRAPBN setiaptahunnyasebagai acuanKementerianKeuanganmenyusunRAPBN.
3. Think TankPerencanaanPembangunanNasional.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
19/71
9
RINGKASAN HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI REPOSISI BAPPENAS
KRITERIA OPSI 1 OPSI 2 OPSI 3 OPSI 4
Penganggaran;4. Kementerian
Keuangan sebagaiBendahara
Negara.
4. Mengendalikankeserasian RPJPdan RPJMN
dengan RPJPDdan RPJMD.Sinergiperencanaan pusatdan daerah.
5. KementerianKeuangan tetapbertugas sesuaiUU KeuanganNegara.
4. Bappenas sebagaiThink Tank dibidang
PerencanaanPenganggaran
5. KementerianKeuangan sebagaiBendahara Negara.
4. KementerianKeuanganbertugas
sepenuhnyamenyusunperencanaandanpenganggaranRAPBN baikindikatif maupundefinitif.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
20/71
10
RINGKASAN HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI REPOSISI BAPPENAS
KRITERIA OPSI 1 OPSI 2 OPSI 3 OPSI 4
Implikasi
(a). Integrasiperencanaan program/kegiatan denganpenganggarannya. (b).
Penyusunan RAPBNmenjadi lebih efektifdan efisien.
(a). Integrasiperencanaan program/kegiatan denganpenganggarannya. (b).
Penyusunan RAPBNmenjadi lebih efektifdan efisien.
(a). Penyatuanperencanaan program/kegiatan dengananggaran. (b). Kantor
urusan perencanaandan penganggaranmenjadi kantor superbody; (c). Penyusunanperencanaanpembangunan nasionalyang kompleks berisikotidak tertanganidengan baik.
(a). ReposisiBappenassebagaipenyusun arah
kebijakan danThink TankPerencanaandanPenganggaran;(b). Kementeriankeuanganmenjadi superbodymelemahkanpeningkatanpendapatan daripajak.
Perubahan/ RevisiRegulasi
(a). Diperlukan Revisi
UU 17/ 2003, UU 25/2004, UU 32/2004, UU33/ 2004, dan regulasiturunannya. (b).Revisi-revisi tersebutsedang berlangsung diDPR dan memerlukanwaktu beberapa bulan/
Tidak memerlukan
revisi UU.
(a). Diperlukan Revisi
UU 17/ 2003, UU 25/2004, UU 32/2004, UU33/ 2004, dan regulasiturunannya. (b). Revisi-revisi tersebut sedangberlangsung di DPRdan memerlukan waktu
(a). Diperlukan
Revisi UU 17/2003, UU 25/2004, UU32/2004, UU 33/2004, danregulasiturunannya. (b).Revisi-revisi
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
21/71
11
RINGKASAN HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI REPOSISI BAPPENAS
KRITERIA OPSI 1 OPSI 2 OPSI 3 OPSI 4
tahun. beberapa bulan/ tahun. tersebut sedangberlangsung diDPR danmemerlukan
waktu beberapabulan/ tahun.
Perubahan
Substansi
1. Perencanaantahunan RAPBNtidak dibatasisampaiperencanaanpenganggaranindikatif tetapisampai kegiatandan alokasianggarandefinitifnya dalam
RAPBN.
1. Menyusun RAPBNbersama-samadenganKementerianKeuangan.Pembagiannyaadalah Bappenasperencanaankegiatan danalokasi anggarannon operasional
(Pembangunan)sedangkanKementerianKeuangananggaranoperasional(Rutin);
1. Menyusun RAPBNsepenuhnyadiamana prosesperencanaan danpenganggaranmenjadi satu alurkerja di dalamKantorKepresidenan.Menjadi Powerful,tapi resiko tidaj
tertangani denganbaik.
1. Bappenasberkonsentrasisebagai pemberiarah kebijakanseperti Councilof EconomicAdvicers diAmerika, Councilof Economic andFiscal Policy diJepang, KDI di
Korea.Perluasan dariKEN. Dansebagai ThinkTankPemerintah.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
22/71
12
RINGKASAN HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI REPOSISI BAPPENAS
KRITERIA OPSI 1 OPSI 2 OPSI 3 OPSI 4
2. PemisahanKementerianKeuangan sebagaiBendahara Negara
akan meningkatkanpendapatan daripajak.
2. KementerianKeuanganmenyusunanggaran
operasional (rutin)dan sebagaiBendahara Negarasesuai UUKeuangan Negara.
2. KementerianKeuangan sebagaiBendahara Negara.
2. KementerianKeuanganberfungsi penuhsebagai
perencanaanggaran baikindikatif maupundefinitive(RAPBN).Namun setelahberkonsultasidan sesuai arahkebijakanBappenas.
RekomendasiPenetapan
1. Dilaksanakansetelah selesainyarevisi UU
Keuangan Negara,UU SPPN, UUPemerintahDaerah, UUPerimbanganKeuangan Pusatdan Daerah.
1. Reposisidilaksanakanbersamaan dalam
penyusunanKabinet hasilPilpres 2014karena harussegera menyusunRPJM yangmenampung visimisi Presiden
1. Dilaksanakansetelah selesainyarevisi UU Keuangan
Negara, UU SPPN,UU PemerintahDaerah, UUPerimbanganKeuangan Pusatdan Daerah.
1. Dilaksanakansetelahselesainya revisi
UU KeuanganNegara, UUSPPN, UUPemerintahDaerah, UUPerimbanganKeuangan Pusatdan Daerah.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
23/71
13
RINGKASAN HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI REPOSISI BAPPENAS
KRITERIA OPSI 1 OPSI 2 OPSI 3 OPSI 4
2. Pemerintahmengajukanskenario ini kepada
DPR untukdimasukkan dalamrevisi UU terkait.
3. Reposisi Bappenasdilakukan setelahselesainya revisiUU tersebut diatas.
terpilih.
2. ReposisiBappenas ini
adalah yangpaling visible saatini karena tanpamenungguseleseinya revisiUU.
2. Pemerintahmengajukanscenario ini
kepada DPR untukdimasukkan dalamrevisi UU terkait.
3. ReposisiBappenasdilakukan setelahselesainya revisiUU tersebut diatas.
2. Pemerintahmengajukanscenario ini
kepada DPRuntukdimasukkandalam revisi UUterkait.
3. ReposisiBappenasdilakukan setelahselesainya revisiUU tersebut diatas.
Struktur
Organisasi
Bappenas
Struktur Bappenaslebih besar.
Struktur Bappenastetap atau sedikit
perampingan.
Struktur Bappenasakan lebih ramping.
Struktur Bappenasakan lebih ramping
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
24/71
14
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pasal 15 ayat 5 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara menyatakan bahwa ... APBN yang disetujui olehDPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,
dan jenis belanja. Namun melalui putusan Mahkamah Konstitusi MK
No. 35/PUU-IX/2013 ketentuan tersebut telah dibatalkan. Dalam hal
ini fungsi dan kewenangan penganggaran DPR dalam melakukan
pembahasan APBN/APBN-P tidak lagi sampai dengan rincian detil
kegiatan dan jenis belanja tetapi terbatas sampai program.
Keluarnya putusan MK ini memperjelas kewenangan eksekutif dan
batasan hak budget legislatif. Putusan MK menuntut adanya suatu
perubahan atau reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
menjadi lebih baik. Putusan MK ini membuka kesempatan untuk
menyatukan perencanaan program/ kegiatan yang terpadu dengan
penganggarannya yang selama ini dipisahkan antara Bappenas dan
Kementerian Keuangan. Hasil kajian ini mengajukan konsep
penguatan tugas Bappenas dalam menyelenggarakan urusan
perencanaan pembangunan nasional sesuai UU Kementerian
Negara. Penguatan ini dilakukan dengan reposisi Bappenas sehingga
mampu menjalankan perencanaan dan penganggaran terpadu yang
menghasilkan sinergi pembangunan baik di Pusat maupun di Daerah.
Tantangan yang dihadapi Bappenas selama ini untuk
menjalankan tupoksinya dengan baik adalah tidak terdapatnya
kesinambungan dan/atau keterpaduan antara perencanaan dan
penganggaran, terutama dalam perencanaan dan penganggaran
tahunan yaitu RAPBN. Berdasarkan undang-undang dan peraturan
yang berlaku peran Bappenas dalam penyusunan RAPBN terbatas
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
25/71
15
pada penyusunan program dan alokasi anggaran indikatif, padahal
dalam konsep perencanaan strategis, penentuan kegiatan dan alokasi
anggaran definitif perlu dilakukan juga dalam suatu kerangka dan
mekanisme koordinasi sehingga outcome yang direncanakan dapatterwujud. Terpisahnya penganggaran indikatif dan definitif
menyebabkan terjadinya deviasi nyata antara perencanaan dan
penganggaran.
Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam reposisi
Bappenas ini adalah : (i) penyatuan proses perencanaan tahunan
mulai dari program sampai kegiatannya, (ii) penyatuan penyusunananggaran sampai penetapan anggaran definitif, (iii) proses
perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh satu
kementerian/ lembaga; dan (iv) menguatkan koordinasi kementerian/
lembaga dalam perencanaan pembangunan nasional. Penguatan
tugas Bappenas ini merupakan suatu pilihan karena akumulasi
pengalaman dan kelengkapan sumber daya manusia dengan keahlian
yang dimiliki Bappenas selama bertahun-tahun dalam menyusun
perencanaan dan penganggaran secara terpadu.
Kajian ini mengusulkan 4 (empat) opsi tugas, fungsi dan peran
Bappenas sesuai UU Kementerian Negara yaitu melaksanakan
urusan perencanaan pembangunan nasional dan sesuai UU SPPN
terkait pelaksanaan fungsi menyusun perencanaan tahunan. Opsi
pertama reposisi Bappenas tersebut adalah membentuk Kementerian
Perencanaan dan Penganggaran (KPP). Opsi ini memerlukan revisi
undang-undang terkait perencanaan dan penganggaran. Opsi kedua
adalah posisi Kementerian PPN/ Bappenas dalam fungsi menyusun
perencanaan tahunan seperti sekarang, namun dilakukan penguatan
fungsi koordinasi perencanaan dengan fungsi penganggaran untuk
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
26/71
16
kegiatan-kegiatan non-operasional (pembangunan), sedangkan
penganggaran rutin tetap dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Untuk opsi ketiga lembaga pelaksana fungsi perencanaan dan
penganggaran berada di Kantor Presiden. Opsi ke empat,mendudukkan posisi Bappenas sebagai penentu arah kebijakan
perencanaan tahunan yang penganggaranya diserahkan sepenuhnya
kepada Kementerian Keuangan. Dalam opsi ini Kementerian PPN/
Bappenas berperan sebagai think tankPemerintah.
Opsi pertama adalah pembentukan Kementerian Perencanaan
dan Penganggaran (KPP) yang apabila mengacu UU SPPNmempunyai fungsi utama yaitu menyusun perencanaan jangka
panjang, menengah, tahunan. Dalam hal ini reposisi Bappenas
dilakukan dengan memposisikan Bappenas sebagai koordinator
perencanaan tahunan meliputi perencanaan program/ kegiatan
hingga anggaran definitif RAPBN. Selain itu penguatan koordinasi
perencanaan pembangunan nasional oleh KPP juga akan mencakup:
(i) arah dan kebijakan yang mendorong pengembangan sektor
swasta; (ii) arah perencanaan kebijakan publik, (iii) koordinasi
perencanaan antarsektor dan antarwilayah, (iv) sebagai think tank
konsep perencanaan strategis, kebijakan fiskal dan ekonomi nasional.
Termasuk dalam opsi ini adalah penggabungan fungsi penyusunan
anggaran RAPBN ke KPP dan memisahkan peran Kementerian
Keuangan focus sebagai bendahara negara. Opsi ini memerlukan
revisi UU Keuangan Negara dan UU SPPN.
Opsi kedua adalah penguatan kerjasama antara Bappenas
dengan Kementerian Keuangan sehingga sinergi perencanaan dan
penganggaran terwujud. Role sharing antara Bappenas dengan
Kementerian Keuangan dalam perencanaan penganggaran RAPBN
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
27/71
17
tidak dilakukan berdasarkan apakah penganggaran dalam tingkat
indikatif atau definitif, melainkan dipisahkan antara penganggaran
kegiatan dengan kategori biaya non operasional (pembangunan) dan
biaya operasional (rutin). Penganggaran kegiatan dengan biaya rutindiserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan, namun
biaya pembangunan oleh Bappenas. Dalam hal ini, Bappenas juga
harus terlibat dalam perencanaan fiskal bersama Kementerian
Keuangan mulai dari penentuan total alokasi anggaran
pembangunan, perencanaan alokasi sektoral pembangunan sampai
dengan penentuan program/ kegiatan dan anggaran pembangunandalam RAPBN. Isu penting di sini adalah dalam penentuan total
alokasi anggaran pembangunan (non operasional) dimana Bappenas
menentukan kegiatan dan alokasi indikatif maupun definitif dalam
perencanaan tahunan (RAPBN) yang selama ini ditentukan sendiri
oleh Kementerian Keuangan.
Opsi ketiga adalah opsi dimana fungsi perencanaan dan
penganggaran ditempatkan pada Kantor Kepresidenan. Dalam usulan
ini Kepala Kantor (Urusan) Perencanaan dan Penganggaran
kedudukannya setidaknya setingkat dengan Menteri sehingga dalam
melaksanakan tupoksinya, Kantor Urusan perencanaan dan
penganggaran tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan
lembaga yang dikoordinasikan yaitu yang tertinggi adalah
Kementerian yang dipimpin oleh seorang Menteri. Kantor ini memiliki
tugas utama melaksanakan perencanaan pembangunan nasional
yang menyatukan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran
secara terpadu. Adapun fungsi yang dilakukan yaitu: (i) Koordinasi
perencanaan dan penganggaran kementerian/ lembaga; (ii)
Koordinasi perumusan kebijakan strategis; (iii) Koordinasi kebijakan
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
28/71
18
fiskal. (iv) Koordinasi pengendalian pelaksanaan; dan (v) Sebagai
think tank kebijakan-kebijakan strategis. Dengan berkedudukan
langsung di bawah Presiden maka pemegang fungsi perencanaan
program/ kegiatan dan fungsi anggaran tersebut akan -berkedudukankuat karena mempunyai budget poweryang dikaitkan langsung
dengan Presiden. Dalam opsi ini Kementerian Keuangan
melaksanakan fungsi utama sebagai Bendahara Negara. Untuk
melaksanakan opsi ini tindak lanjut yang diperlukan adalah revisi UU
Keuangan Negara dan UU SPPN.
Opsi keempat adalah menyerahkan sepenuhnya penyusunanRAPBN kepada Kementerian Keuangan yang sekaligus juga sebagai
Bendahara Negara. Sebagai Bendahara Negara Kementerian
Keuangan berkonsentrasi meningkatkan pendapatan negara dan
menekan terjadinya kasus-kasus penggelapan penerimaan keuangan
negara yang cukup besar terjadi selama ini. Pertimbangan utama
penyerahan sepenuhnya urusan penyusunan RAPBN adalah
menghindari duplikasi perencanaan program/ kegiatan antara
Kementerian Keuangan dan Bappenas yang selama ini terjadi.
Duplikasi ini menyebabkan pemborosan sumberdaya dan
menyebabkan anggaran APBN menjadi tidak efisien dan tidak efektif
akibat terjadinya deviasi karena penanganan urusan yang tidak
menyatu antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP), - Renja KL (oleh
Bappenas) dengan RKA-KL - draft RAPBN (oleh Kementerian
Keuangan). Dengan memberikan kewenangan penyusunan anggaran
sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan maka Bappenas
diposisikan untuk menjalankan fungsi sebagai penentu arah kebijakan
RAPBN. Dalam hal ini sesuai UU Kementerian Negara, Bappenas
tetap mempunyai tugas perencanaan pembangunan nasional tetapi
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
29/71
19
fungsi penganggaran RAPBN diserahkan sepenuhnya kepada
Kementerian Keuangan. Jadi fungsi Bappenas adalah menentukan
arah kebijakan perencanaan tahunan yang digunakan sebagai dasar
menyusun RAPBN dan fungsi think tank dalam perencanaanpembangunan. Untuk melaksanakan perubahan sesuai opsi 4
(empat) ini diperlukan revisi UU Keuangan Negara dan UU SPPN
terlebih dahulu. Kelemahan utama opsi ini adalah 'gemuk'nya
organisasi, tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Keuangan.
Hal ini tentu berlawanan arah dengan kecenderungan governance
yang menuntut organisasi yang ramping dan memungkinkan kontrolyang efektif.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
30/71
20
REVITALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
I. LATAR BELAKANG
Saat ini masyarakat menilai hasil-hasil pembangunan di
Indonesia masih belum mampu secara nyata meningkatkan
kesejahterakan rakyat pada tingkat yang optimal. Terdapat anggapan
bahwa masih belum terwujud adanya keadilan sosial yang merata,
atau setidaknya masih ada masalah ketidak-merataan, antara lain
ditunjukkan oleh angka rasio Gini yang tinggi. Sementara itu kita juga
menghadapi persaingan ekonomi antar bangsa yang semakin tinggi,
antara lain dalam waktu dekat kita akan menghadapi konsekuensi
daya saing antar negara sebagai akibat berlakunya kesepakatan
komunitas ekonomi ASEAN. Hal lain yang menjadi tantangan berat ke
depan diantaranya adalah pertambahan penduduk, kemampuan dan
kapasitas untuk memanfaatkan bonus demografi, semakin
terbatasnya sumber daya alam dan menurunnya kualitas lingkungan
hidup, sekaligus bersamaan dengan keperluan untuk menyusun
strategi agar Indonesia mampu menghindarkan diri dari jebakan
middle income trap. Selain itu, terjadinya kesenjangan antar individu,antar golongan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah semakin
menambah kompleksitas penyelesaian masalah kesejahteraan
bangsa. Pemerintah seringkali dihadapkan pada keadaan yang
berkesan galau memilih di antara mencapai pertumbuhan tinggi atau
mewujudkan pemerataan.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
31/71
21
Dalam 5 (lima) tahun mendatang ketika Indonesia sudah
memiliki Presiden baru permasalahan di atas diperkirakan masih
akan memunculkan isu-isu strategis yang memerlukan langkah-langkah penyelesaian nyata. Kondisi ini memerlukan kerja keras dan
kerja sama dari para pembantu Presiden. Kekukuhan niat dan
kompetensi kementerian/ lembaga untuk bekerja lebih baik,
terkoordinasi, dan bersinergi merupakan kunci dalam mengatasi
permasalahan bangsa tersebut.
Selama ini, mengacu kepada tugasnya sebagai salah satupembantu Presiden dalam melaksanakan urusan perencanaan
pembangunan nasional, Kementerian PPN/ Bappenas memiliki posisi
di kabinet sebagai pemikir pembangunan, yang merumuskan
kebijakan, menyusun rencana pembangunan, dan mengkoordinasikan
pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sekaligus melakukan
evaluasi atas pencapaian upaya-upaya pembangunan tersebut.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memiliki
kewenangan untuk melakukan perumusan kebijakan nasional dan
proses perencanaan pembangunan. Namun demikian Bappenas tidak
memiliki kewenangan untuk ikut menentukan dan mengawal
penganggaran dari setiap tahapan rencana tersebut. Bahkan setelah
selesai menyusun rencana, Bappenas tidak diikutsertakan secara
efektif dalam menyusun anggaran. Akibatnya, hasil proses
perencanaan tidak bersambung ke dalam proses penganggaran.
Rencana pembangunan dan anggarannya tidak bersinergi. Bahkan
beberapa rencana tidak berkait dengan pelaksanaannya.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
32/71
22
Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, penyusunan rencana
pembangunan tidak ditangani satu kementerian/ lembaga, melainkan
oleh Bappenas (UU SPPN) dan Kementerian Keuangan (UU
Keuangan Negara). Akibatnya terjadi deviasi, sebagai contoh, alokasibiaya program dan kegiatan dalam DIPA (terutama belanja modal)
teridentifikasi bahwa sasarannya kurang tepat. Deviasi ini terjadi
karena Bappenas seringkali tidak dilibatkan dalam mengubah Renja-
KL menjadi RKA-KL.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
33/71
23
Beberapa fakta yang menggambarkan contoh terjadinya deviasi
antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan
dalam beberapa tahun terakhir ini antara lain sebagai berikut:
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bappenas (2013), terjadi
deviasi dalam prioritas pembangunan dalam RKP 2012 sebesar
hampir 30% dengan dokumen RKA-KL. Deviasi tersebut terjadi
dalam bentuk perubahan kegiatan, pagu kegiatan, lokasi
kegiatan dan indikator/sasaran kegiatan, yang terjadi dalam dua
proses yaitu (i) dari Renja K/L ke dalam RKA-KL [internal
pemerintah, sebelum RAPBN], dan (ii) dari RAPBN menjadi
APBN;
Pemerintah merencanakan pembangunan Jalur Ganda Kereta
Api Lintas Utara Jawa dengan target operasi tahun 2013. RKP
2012 telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan
dana. Namun dalam Pagu Definitif sebagian alokasi tersebutdialihkan pada kegiatan pembangunan dermaga di sejumlah
tempat sehingga terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp
1,8 T;
Terdapat ketidaksinkronan dalam alokasi DAK. Di dalam buku II
RKP 2012 disebutkan sasaran umum pembangunan infrastruktur
yang berfokus di Indonesia bagian timur. Namun, dalampengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya
menjadi pendukung pencapaian prioritas nasional, alokasi DAK
untuk infrastruktur jalan dan air minum di wilayah timur Indonesia
hanya memperoleh alokasi sekitar 30% 40%.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
34/71
24
Contoh faktual di atas menunjukkan bahwa berdasarkan
pengalaman selama ini terdapat ketidaksinambungan perencanaan
dan penganggaran yang menyebabkan tidak optimalnya kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan, terjadinya salah sasaran, danmunculnya inefisiensi.
Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi
pembangunan maka perencanaan kebijakan, program dan kegiatan
haruslah terpadu dan bahkan menyatu dengan penganggarannya.
Kesatuan perencanaan dan penganggaran akan bersinergi dalam
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Perbaikan dalam tatakelola kepemerintahan dan kelembagaan yang telah diupayakan
sejak era reformasi perlu dilanjutkan dengan meningkatkan
kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya
pembangunan yang kita miliki.
Kajian ini merupakan quick win TAK Bappenas yang
mempunyai tujuan untuk menyusun Policy Discussion Paper,
menelaah perlunya revitalisasi fungsi perencanaan dan
penganggaran dalam suatu alur kerja yang berkesinambungan dan
berorientasi pada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
Kerangka kerja disusun dengan mengacu pada rencana yang
menyeluruh dan terpadu, dan pelaksanaannya yang juga terpadu
sebagai sebuah kerja besar bersama antara pemerintah, dunia usaha
swasta dan masyarakat. Revitalisasi yang diinginkan tersebut perlu
diikuti dengan reposisi Bappenas di dalam kabinet pemerintah yang
baru.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
35/71
25
II. IMPLIKASI
Selama ini perencanaan dan penganggaran pembangunan
tahunan (RAPBN) ditangani oleh dua kementerian yaitu oleh
Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan. Akibat
tidak terpadunya pelaksanaan dua fungsi manajemen tersebut terjadi
deviasi nyata antara perencanaan dan penganggaran., Sebagai
contoh, alokasi biaya program dan kegiatan dalam DIPA (terutama
belanja modal) telah teridentifikasi bahwa sasarannya kurang tepat.
Dalam hal ini alokasi belanja modal yang seharusnya dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ternyata tidak
terwujud dengan baik. Sebagai bukti adalah outcomespembangunan
yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam periode 1992-1997 biaya
modal yang naik rata rata 7,6% ternyata dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi 7,8%; sementara itu dalam masa reformasi
yaitu pada periode 2005-2011 pertumbuhan belanja modal yang tinggi
secara rata-rata sebesar 23,4% ternyata hanya menghasilkan
pertumbuhan ekonomi rata rata sebesar 5,8%. Hal ini membuktikan
bahwa kinerja perencanaan dan penganggaran yang selama ini
dijalankan tidak efisien.
Di tingkat daerah, lemahnya koordinasi perencanaan dan
penganggaran juga menyebabkan pemerintah daerah bingung
dengan perencanaan pusat. Sebagai contoh, Bappenas melakukan
perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada daerah terbatas
pada alokasi totalnya saja, sedangkan penentuan kabupaten mana
saja (dan jenis kegiatan) yang mendapat DAK ditentukan oleh
Kementerian Keuangan. Penentuan daerah-daerah penerima DAK
oleh Kementerian Keuangan ini disampaikan menjelang berakhirnya
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
36/71
26
masa penyusunan RAPBD di daerah, yaitu sekitar awal bulan Oktober
setiap tahunnya. Pengalokasian seperti ini memberi indikasi
ketidakpastian. Ketidakpastian alokasi DAK ini menyebabkan
kebingungan daerah dalam menyusun RAPBD masing-masing,karena adanya indikasi ketidakpastian tersebut. Masalah ini bisa
dihindari bila penentuan kegiatan/ lokasi dan anggarannya sudah
ditentukan secara terpadu bersamaan dengan proses penyusunan
kegiatan dan lokasinya dengan koordinasi yang dilakukan Bappenas
pada bulan April-Juni setiap tahunnya, sehingga penyusunan RAPBD
di daerah menjadi pasti dan terarah. Konsekuensi dari panjangnyawaktu yang dibutuhkan untuk menetapkan kegiatan, lokasi dan
alokasi DAK secara keseluruhan menyebabkan penyerapan DIPA
menjadi lambat. Hal ini karena meskipun tahun fiskal dimulai Januari
tetapi kelambatan alokasi tersebut mempengaruhi administrasi
keuangan di Kementerian Keuangan dan penyiapan RAPBD sehingga
daerah tidak dapat menyerap anggaran lebih cepat.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
37/71
27
Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, penyerapan DIPA di
Indonesia sangat lambat yaitu menumpuk pada bulan Desember
setiap tahunnya. Dibandingkan dengan negara-negara Filipina,
Thailand dan India yang penyerapannya merata setiap bulannya,maka sistim di Indonesia termasuk yang terburuk. Penyebab
lambatnya penyerapan tersebut dapat disebabkan waktu yang
diperlukan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran lama
sampai mendekati pada akhir tahun sehingga administrasi
keuangannya juga mundur ke tahun berikutnya. Mula-mula penetapan
indikatif dilakukan oleh Bappenas yang memerlukan waktu sampai 6(enam) bulan dari Januari sampai Juni, selanjutnya penetapan
definitifnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang memerlukan
waktu 4 (empat) bulan dari Juli sampai Oktober. Meskipun tahun fiskal
dimulai pada bulan Januari, tetapi proses pengadaan dan administrasi
anggaran di Kementerian Keuangan cukup lama. Akibatnya seperti
yang diperlihatkan dalam Gambar 2, penyerapan dokumen anggaran
di Indonesia (DIPA) lebih lama dibandingkan dengan negara-negara
lain.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
38/71
28
Mengacu pada Gambar 3, maka terlihat dalam kurun waktu tahun
2007 2011 tren belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi semakin menurun, di lain pihak tren alokasi belanja pegawai
semakin meningkat. Kecenderungan ini dapat disebabkan olehkerjasama dalam proses perencanaan penganggaran setiap tahunnya
tidak terjadi dengan baik antara Bappenas dengan Kementerian
Keuangan.
Sebagai penyandang pelaksana tugas perencanaan
pembangunan nasional termasuk di dalamnya perencanaan tahunan,
Bappenas akan merekomendasikan bahwa perlu ada perubahanpolitik anggaran yang mendorong peningkatan alokasi belanja modal.
Hal ini karena belanja modal sangat diperlukan untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan belanja pegawai.
Belanja barang dan jasa juga dapat dihemat apabila didiskusikan
bersama-sama dengan baik antara Bappenas dengan Kementerian
Keuangan. Artinya tugas perencanaan tahunan RAPBN dilakukan
dengan kerjasama yang baik antara Bappenas dengan Kementerian
Keuangan untuk menyelesaikan kecenderungan alokasi APBN yang
berisiko adanya deviasi.
Implikasi dari tidak adanya koordinasi perencanaan dan
penganggaran yang harmonis antara Bappenas dan Kementerian
Keuangan menyebabkan sinergi perencanaan di pusat dan sinerginya
dengan daerah juga terganggu. Secara nasional hal ini tentu
menghambat outcomes pembangunan yaitu laju pertumbuhan
ekonomi nasional. Mengacu pada negara yang telah maju dalam
perekonomiannya, fakta menunjukkan bahwa mereka menerapkan
kebijakan satu pintu dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Sebuah analisa yang dilakukan oleh Jon R. Blndal, Ian Hawkesworth
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
39/71
29
and Hyun-Deok Choi (2009) dalam Budgeting in Indonesia OECD
Journal on Budgeting, Vol. 2009/2 menyebutkan: The Indonesian
planning system is therefore different from a typical central planning
model. It cannot be characterised as having parallel planning andbudgeting structures that duplicate each other in isolation from each
other. They do complement each other at present. It can more
accurately be said that a core planning function of the typical budget
office is located outside the budget office in Indonesia, namely in
BAPPENAS. In OECD countries, this planning function would be
integrated in a single budget office, rather than separately as is thecase in Indonesia. There are further inefficiencies in Indonesia, as the
plan and the budget have separate structures although this
separation is being addressed as part of the performance budgeting
reforms.
Berdasarkan studi dalam jurnal OECD ini, proses
perencanaan pembangunan di Indonesia tidak biasa dilakukan dalam
model perencanaan terpusat. Kajian ini memberikan wawasan bahwa
implikasi pemisahaan perencanaan dari penganggaran adalah
terjadinya inefisien pemanfaatan pendapatan nasional.
III. PENDEKATAN KAJIAN
Kajian cepat ini dilakukan oleh Tim Analisa Kebijakan (TAK -
Bappenas) dengan melakukan analisis lemahnya pelaksanaan
tupoksi Bappenas selama ini terkait dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan (RAPBN). Kajian ini juga meneliti bagaimana
peran Bappenas yang diharapkan untuk dapat menghadapi tantangan
pembangunan Indonesia ke depan. Kajian ini dilakukan berdasarkan
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
40/71
30
desk study berbagai literatur terkait. Kajian juga dilakukan dengan
mempelajari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan
ekonomi yang dipraktekkan di berbagai negara seperti Amerika,
Jepang, Korea, Brasil sebagai komparasi. Selain itu untukmempertajam penulisan kajian, maka TAK melakukan diskusi terfokus
dengan berbagai narasumber baik internal Bappenas maupun
eksternal seperti perguruan tinggi (Undip, UGM dan UNS) dan
wawancara dengan para narasumber.
IV. HASIL KAJIAN
Studi dari berbagai literatur dan sumber menyebutkan bahwa
siklus perencanaan pembangunan adalah proses yang utuh dimulai
dari (i) perencanaan program/ kegiatan, (ii) penganggaran, (iii).
pengendalian pelaksanaan; dan (iv) evaluasi. Hal ini menunjukkan
bahwa harus ada kesinambungan antar tahapan perencanaan
tersebut sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu.
Konsep dasar perencanaan ini juga digunakan pemerintah dalam
perencanaan penganggaran yang berbasis kinerja dimana penentuan
kegiatan dan alokasi anggaran definitif ditentukan bersama-sama.
Efisiensi penganggaran berbasis kinerja (performance) ditentukan
oleh rasio input terhadap output sedangkan efektifitas ditentukan olehrasio antara outputdengan outcome. Artinya, efisiensi dan efektifitas
alokasi anggaran tergantung pada input yaitu penentuan kegiatan dan
alokasi anggarannya sejak awal sehingga outcomenya terwujud
dengan baik. Dengan demikian sejak awal harus terdapat kesatuan
antara penentuan program/ kegiatan dengan penghitungan
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
41/71
31
anggarannya. Hal ini berbeda dengan yang terjadi sekarang dimana
penentuan program/ kegiatan dengan perencanaan anggaran masing-
masing dilakukan terpisah oleh Bappenas dan Kementerian
Keuangan.Selanjutnya dalam PP Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional pada Pasal 14
ayat 2 menyebutkan bahwa Rancangan Renstra K/L ditelaah oleh
Menteri (Bappenas) agar: (i) Sasaran program prioritas Presiden
terjabarkan ke sasaran tujuan K/L; (ii) Kebijakan K/L konsisten
dengan Rancangan Awal RPJMN; (iii) Program dan Kegiatan K/Lkonsisten dengan Rancangan Awal RPJMN; (iv) Sasaran hasil
(outcome) Renstra K/L sinergis dengan program prioritas Presiden
yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMN;(v) Sasaran keluaran
(output) dalam Renstra K/L sinergi dengan sasaran hasil (outcome)
dan (vi) Sumber daya yang diperlukan layak menurut kerangka
ekonomi makro yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMN. Pasal
di dalam PP ini secara eksplisit menunjukkan bahwa metodologi
penyusunan perencanaan pembangunan nasional dilakukan sesuai
dengan kaidah perencanaan strategis. Termasuk dalam kaidah
strategic planning ini adalah penerapan konsep logic model yang
menghubungkan antara program/ kegiatan dengan outcome bahkan
sampai impacts. Dengan kata lain, penentuan kegiatan dan
anggarannya sangat menentukan apakah outcome yang diharapkan
dapat diwujudkan dengan baik. Gambar 4 di bawah ini menunjukkan
secara jelas hubungan antara kegiatan dengan sasaran hasil
(outcome). Penjelasan ini juga menekankan pentingnya perencanaan
dilakukan detil sejak menentukan kegiatan/ input, membuktikan
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
42/71
32
bahwa tidak mungkin menyusun perencanaan hanya sebatas
outcomes.
Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang SPPN
dan turunannya, selama ini proses perencanaan dan penganggaran
terpisah, tidak terpadu dan tidak berkesinambungan. Untuk itu
berdasarkan uraian konsep perencanaan strategis di atas (Gambar 4.
logicmodel) maka diperlukan perencanaan dan penganggaran dalam
satu kesatuan yang terhubung, terpadu dan berkesinambungan.
Beberapa pertimbangan di atas menunjukkan bahwa: (1).
Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat
ditentukan oleh konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan
dan penganggaran; (2). Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa
ketidaksinambungan perencanaan dan penganggaran menyebabkan
tidak optimalnya kebijakan dan program pembangunan karena salah
4.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
43/71
33
sasaran dan munculnya inefesiensi; (3). Dalam mendukung
optimalisasi perencanaan dan penganggaran pada lima tahun
mendatang (2015-2019) diperlukan penyatuan dan penggabungan
fungsi penganggaran yang melekat pada Kementerian Keuangan c.qDitjen Anggaran ke dalam fungsi perencanaan yang sudah ada di
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.
Kajian ini menemukan bahwa solusi yang diperlukan untuk
memadukan perencanaan dan penganggaran adalah reposisi
Bappenas. Pertimbangan perlunya perubahan ini adalah: (1). Fungsi
perencanaan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/ Bappenastelah menetapkan tujuan dan prioritas pembangunan dengan
melibatkan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional, tetapi seringkali tidak tertuang dalam
penganggaran RAPBN; (2). Fungsi penganggaran yang selama ini
melekat pada Kementerian Keuangan c.q Dirjen Anggaran seringkali
tidak nyambung dengan prioritas pembangunan yang sudah
ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas yang direncanakan melalui forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan; (3). Proyek atau kegiatan yang
diturunkan dari suatu kebijakan seringkali terlepas atau tidak terkait
(decoupling) dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang
ditetapkan dan direncanakan; (4). Optimalisasi kebijakan dan program
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perlu didukung
dengan keterpaduan fungsi perencanaan dan penganggaran dalam
satu wadah (Kementerian Perencanaan dan Penganggaran/ Badan
Perencanaan dan Penganggaran Nasional).
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
44/71
34
Dalam rangka reformasi perencanaan dan penganggaran maka
integrasi perlu dilakukan pada sistem perencanaan, subtansi
dokumen perencanaan, dan proses perencanaan. Sistim sebelumnya
adalah sistem informasi yang mana perencanaan, penganggaran,pengadaan, pengendalian dan evaluasi, serta audit terpisah, tidak
terpadu, dan tidak efektif. Untuk itu perlu diterapkan pembaruan
antara lain mencakup sistem E-Planning, Budgeting and Auditing
secara terpadu. Beberapa pertimbangan untuk itu adalah: Pertama,
sistem perencanaan (e-Musrenbang) oleh Kementerian PPN/
Bappenas, Sistem penganggaran (E-budgeting) oleh KementerianKeuangan, Sistem pengadaan (E-procurement) oleh LKPP, Sistem
Pengendalian dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Sistem Audit
yang oleh BPKP dan BPK, yang semuanya selama ini tidak saling
terpadu dan tidak terkait satu sama lain; Kedua, berbagai sistem
informasi tersebut membuat proses perencanaan, penganggaran,
pengendalian dan evaluasi, serta audit menjadi tidak efisien, tumpang
tindih sistem, dan hambatan dalam koordinasi kebijakan dan program
pembangunan, Ketiga. Kementerian pelaksana tugas Perencanaan
Pembangunan Nasional perlu menata dan mengembangkan Sistem
Informasi E-Planning, Budgeting and Auditing secara terpadu,
melakukan sinkronisasi nomenklatur Program dan Kegiatan K/L
dengan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD); serta penetapan tata cara dan kriteria penetapan prioritas
Program dan Kegiatan K/L yang akan dilaksanakan di setiap provinsi
dengan transparan dan akuntabel;
Subtansi pada sistem lama masih mengacu pada Dokumen
Rencana Pembangunan (RPJMN, RKP dan Renstra K/L dan Renja
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
45/71
35
K/L) yang normatif, terfragmentasi dan tidak secara tegas
menetapkan kebijakan industri (industrial policy) untuk memilih sektor,
komoditas dan lokasi unggulan, tidak memberikan arahan bagi
pemerintah daerah dan tidak secara tegas memperhitungkan rencanainvestasi dalam lima tahun ke depan. Sedangkan Subtansi Baru yang
diusulkan melalui reposisi Bappenas adalah: Dokumen Rencana
Pembangunan termasuk RPJMN 2015-2019 dan Renstra K/L 2015-
2019, RKP dan Renja K/L harus secara tegas dan jelas memuat
prioritas, rencana investasi dan arahan pembangunan daerah dalam
lima tahun ke depan. Pertimbangan yang disampaikan adalah: (1)Selama ini dokumen RPJMN dan Renstra K/L belum konsisten dan
tidak tegas dalam menentukan prioritas pengembangan sektor,
komoditas dan lokasi sehingga tidak memberikan arahan yang jelas
bagi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan progam antara
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; (2) Penyusunan
dokumen Rencana Strategis K/L belum dikoordinasikan dengan baik
sehingga muncul inkonsistensi dan inkoherensi kebijakan pertanian,
perindustian dan perdagangan, dan tidak ada bisnis plan dari masing-
masing K/L; (3) Dokumen RPJMN 2015-2019 harus secara tegas dan
jelas memuat kebijakan industri, rencana investasi dan arahan
pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. (4) Kementerian
Perencanaan dan Penganggaran/Bappenas harus menyiapkan
dokumen RPJMN 2015-2019 dengan prioritas yang jelas, terukur dan
operasional, memberikan arahan bagi Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah, memperhitungkan investasi lima tahun ke depan;
serta memperhitungkan sinergi investasi pemerintah, swasta dan
perbankan.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
46/71
36
Format yang selama ini diterapkan adalah bahwa pelaksanaan
Musrenbang belum optimal dalam menentukan prioritas belanja
negara dan hanya terbatas pada belanja modal kementerian/ lembaga
yang hanya sebagian dari belanja negara
1
. Untuk itu dalam formatbaru maka Forum Musrenbang membahas optimalisasi alokasi
belanja modal kementerian/ lembaga, dana transfer daerah sampai
program/ kegiatan dan alokasi definitif, serta sinkronisasi investasi
pemerintah dengan investasi swasta dan perbankan. Pertimbangan
adanya perubahan ini karena: (1) Selama ini proses perencanaan
daerah dan nasional (Musrenbang) yang panjang dan melelahkanhanya membahas sebagian kecil dari instrumen anggaran. Sehingga
dampaknya terhadap pembangunan kecil sekali. Di sisi lain, belanja
subsidi, belanja dana transfer daerah dan kerjasama pemerintah-
swasta tidak pernah dibahas dalam Musrenbang; (2) Investasi
pemerintah tidak saling mendukung dengan investasi swasta dan
kredit perbankan; (3) Dokumen Rencana Pembangunan (RPJMN,
RKP, Renstra K/L dan Renja K/L) harus memperhatikan keterkaitan
langsung investasi pemerintah, investasi swasta dan perbankan; (4)
Format Musrenbang harus diubah dan disempurnakan sehingga
memberi ruang pembahasan bagi sinkronisasi belanja pemerintah
1
Pada musrenbang, belum optimal pada penentuan prioritas belanja, terbatas padabelanja modal (sebagian kecil) . Untuk itu menuju format baru musrenbang, optimalisasibelanja modal kementerian/ lembaga, dana transfer daerah, sinkronisasi investasiCerminan di daerah dengan istilah beragam untuk mengamankan bottom up planning,yaitu dengan menyediakan dana pagu kecamatan sehingga partisipasi dan kontribusilebih optimal. Catatan khusus terkait ini adalah bila nantinya sudah efektif pelaksanaanUU Desa, dengan kucuran dana 1 M per Desa, maka sebenarnya aliran dana kedaerah (Desa) sudah sangat besar, namun belum disertai dengan dukungan regulasidan mekanisme tentang jaminan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
47/71
37
(belanja dekon/ TP, belanja subsidi, dan transfer daerah), dan
integrasi investasi swasta dan kredit perbankan. (5) Kementerian
Perencanaan dan Penganggaran/ Bappenas perlu menyiapkan
FORMAT BARU Musrenbang dengan mengoptimalkan temukonsultasi triwulanan, forum musrenbang provinsi, konsultasi regional,
musrebang nasional dan forum lainnya.
Dalam kajian ini juga dilakukan identifikasi pasal-pasal penting
dalam Undang-Undang yang mengatur tugas, fungsi dan
kelembagaan terkait perencanaan dan penganggaran. Ada 3 (tiga)
Undang-Undang yang di kaji yaitu UU Kementerian Negara, UUSistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Keuangan
Negara. Diketahui bahwa pilihan opsi yang ditawarkan akan
menentukan perlu tidaknya setiap Undang-Undang tersebut di revisi.
Konsekuensi dari perlunya revisi adalah lamanya waktu yang
diperlukan, padahal kebutuhan penyusunan kabinet harus segera
dilakukan oleh Presiden terpilih. Segera setelah kabinet tersusun
maka kementerian/ lembaga dengan tugas melaksanakan urusan
perencanaan pembangunan nasional harus segera bekerja menyusun
RPJM yang relevan dengan visi misi Presiden terpilih. Tabel 1.
menyampaikan pasal-pasal penting terkait tugas, fungsi dan
kelembagaan perencanaan dan pengangggaran dan catatan-catatan
penting.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
48/71
38
Tabel 1. PASAL-PASAL PENTING TERKAIT KELEMBAGAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
UU No. 39/ 2008 tentangKementerian Negara
UU No. 25/ 2004 tentangSistim Perencanaan
Pembangunan Nasional
UU 17/ 2003 tentangKeuangan Negara
Keterangan/ Catatan
Pasal 4. Setiap Menterimembidangi urusan tertentudalam Pemerintahan.
Hal ini disebut tugaskarena kementerianmelaksanankan tugasmenyelenggarakan urusanpemerintah terkait urusantertentu sesuai UUKementerian Negara.
Pasal 4 ayat (1). SetiapMenteri membidangi urusantertentu dalampemerintahan. Ayat (2).Urusan tertentu dalampemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Terdiri atas: a. NomenklaturKementerian tegas disebutdalam UUD 1945; b. Ruang
lingkup Kementeriandisebutkan dalam UU 1945;c. Urusan pemerintahandalam rangka penajamankoordinasi, dan sinkronisasiprogram pemerintah.
Pasal 12 ayat (1) Menterimenyusun rancangan akhirRPJP Nasional berdasarkanhasil Musrenbang JangkaPanjang Nasional.Pasal 18 ayat (1). Menteri
menyusun rancangan akhir
RPJMN berdasarkan hasil
Musrenbang JangkaMenengah Nasional....
Pasal 20 (1). Menteri
menyiapkan rancangan awal
RKP sebagai penjabaran
Pasal 6 ayat (2): MenteriKeuangan pemegangkekuasaan pengelolaankeuangan negara: selakupengelola fiskal
Pasal 7 ayat (2). Dalam
rangka penyelenggaraan
fungsi pemerintahan untukmencapai tujuan bernegara
setiap tahun disusun APBN
dan APBD.
Bappenas bertugas dalamurusan perencanaanpembangunan nasionaldengan fungsinyamenyusun perencanaanjangka panjang RPJP,perencanaan jangkamenengah RPJM danperencanaan tahunanRKP.
Perencanaan tahunan
didahului dengan
menyusun RKP dan
anggaran renja -K/L yang
masih indikatif. Dilanjutkan
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
49/71
39
Tabel 1. PASAL-PASAL PENTING TERKAIT KELEMBAGAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
UU No. 39/ 2008 tentangKementerian Negara
UU No. 25/ 2004 tentangSistim Perencanaan
Pembangunan Nasional
UU 17/ 2003 tentangKeuangan Negara
Keterangan/ Catatan
dari RPJM Nasional .... penyusunan RAPBN oleh
Kementerian Keuangan
dan mengubah Renja KL
menjadi RKA-KL dengananggaran definitif.
Pasal 4 ayat 2.c. Urusanpemerintahan dalam rangkapenajaman, koordinasi, dansinkronisasi programpemerintah
Pasal 25 ayat (1) RKPmenjadi pedomanpenyusunan RAPBN
Urusan pemerintahansebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2) hurufc meliputi urusan
perencanaan pembangunannasional, aparatur negara,kesekretariatannegara,......dst.
Pasal 8 Dalam rangkapelaksanaan kekuasaanatas pengelolaan fiskalmenteri Keuangan
mempunyai tugas:1. Menyusun kebijakan
fiskal dan kerangka
ekonomi makro;
2. Menyusun rancangan
APBN dan rancangan
Kementerian Keuanganmempunyai tugasmenyelenggarakan urusankeuangan (UU
Kementerian Negara Pasal4 ayat (2) b.)). Rinciantugas ini disampakan padaPasal 8 UU KeuanganNegara. Pasal budgetpower adalah poin 1 dan 2.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
50/71
40
Tabel 1. PASAL-PASAL PENTING TERKAIT KELEMBAGAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
UU No. 39/ 2008 tentangKementerian Negara
UU No. 25/ 2004 tentangSistim Perencanaan
Pembangunan Nasional
UU 17/ 2003 tentangKeuangan Negara
Keterangan/ Catatan
Perubahan APBN;
3. Mengesahkan
dokumen pelaksanaananggaran;
4. Melakukan perjanjian
internasional di bidang
keuangan;
5. Melaksanakan
pemungutan
pendapatan negara;
6. Melaksanakan fungsi
bendahara umum
negara;
7. Menyusun laporan
keuangan yang
merupakan
pertanggungjawaban
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
51/71
41
Tabel 1. PASAL-PASAL PENTING TERKAIT KELEMBAGAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
UU No. 39/ 2008 tentangKementerian Negara
UU No. 25/ 2004 tentangSistim Perencanaan
Pembangunan Nasional
UU 17/ 2003 tentangKeuangan Negara
Keterangan/ Catatan
pelaksanaan APBN;
8. Melaksanakan tugas-
tugas lain di bidangpengelolaan fiskal ;
Pasal 6. Setiap urusanpemerintahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5ayat (2) dan ayat (3) tidakharus dibentuk dalam satukementerian tersendiri.
Posisi Bappenas dalamkabinet dapat terjadi tidakdengan posisi sebagaiKementerian. Hal iniberdampak pedaperampingan strukturBappenas sekarang.
Pasal 8 ayat (3). Dalammelaksanakan tugasnya,Kementerian yangmelaksanakan urusansebagaimana dimaksudpada Pasal 5 ayat (3)menyelenggrakan fungsi: a.Perumusan dan penetapankebijakan di bidangnya; b.Koordinasi dan sinkronisasipelaksanaan kebijakan di
Pasal 12 ayat (1). APBNdisusun sesuai dengankebutuhanpenyelenggaraanpemerintahan negara dankemampuan dalammenghimpun pendapatannegara, (2) PenyusunanRancangan APBNsebagaimana dimaksuddalam ayat (1)
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
52/71
42
Tabel 1. PASAL-PASAL PENTING TERKAIT KELEMBAGAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
UU No. 39/ 2008 tentangKementerian Negara
UU No. 25/ 2004 tentangSistim Perencanaan
Pembangunan Nasional
UU 17/ 2003 tentangKeuangan Negara
Keterangan/ Catatan
bidangnya; c. Pengelolaanbarang milik/ kekayaannegara yang menjadi
tanggung jawabnya; dan d.Pengawasan ataspelaksanaan tugas dibidangnya.
berpedoman kepadarencana kerja Pemerintahdalam rangka mewujudkan
tercapainya tujuanbernegara.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
53/71
43
Berdasarkan pemahaman studi ini yang disampaikan tersebut
di atas baik secara teori, praktek dan regulasi, maka diketahui akan
pentingnya penyatuan secara terintegrasi perencanaan program/
kegiatan dan penganggaran dilakukan oleh satu instansi sebagaikoordinator perencanaan. Sesuai dengan prinsip dasar ini maka studi
kebijakan ini mengajukan alternatif solusi reposisi kelembagaan terkait
dengan perencanaan dan penganggaran. Peran tersebut seharusnya
dilakukan oleh Bappenas. Saat ini peran tersebut tidak dapat
sepenuhnya dilaksanakan karena adanya duplikasi akibat pembagian
peran dengan Kementerian Keuangan. Untuk itu diperlukan reposisiBappenas yang terdiri 4 (empat) opsi yang dapat disampaikan dalam
kajian ini dengan harapan dapat direalisasi dalam penyusunan
kabinet baru, oleh Presiden terpilih hasil Pilpres 2014.
OPSI 1: Kementerian Perencanaan dan Penganggaran
Proses perencanaan dan penganggaran tahunan harus
berubah sebagai konsekuensi dikeluarkannya putusan Mahkamah
Konstitusi RI No. 35/PUU-XI/ 2013 terkait pengujian UU 27/ 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU 17/ 2003 tentang
Keuangan Negara terhadap Undang Undang Dasar 1945. Sesuai
putusan ini DPR tidak lagi membahas RAPBN sampai satuan 3 (tiga)
i.e. kegiatan, melainkan terbatas sampai program. Dengan adanya
putusan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya dapat mendorong
adanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional
yang ditugaskan kepada Bappenas.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
54/71
44
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan pijakan
dasar untuk melakukan perubahan sistim perencanaan dan
penganggaran yang tidak efisien dan efektif yang selama ini telah
dilakukan. Reposisi Bappenas dilakukan sedemikian sehingga prosesperencanaan program/ kegiatan terpadu dengan proses perencanaan
dan penganggaran2. Dalam menyusun perencanaan pembangunan
nasional yang terpadu, maka sangat penting adanya koordinasi
perencanaan secara terpadu antara perencanaan program/ kegiatan
dengan alokasi penganggarannya, serta pengendalian pelaksanaan
seperti tersebut di atas. Hal ini bisa terwujud bila dilakukan oleh hanyasatu kementerian/ lembaga sebagai koordinator perencanaan. Untuk
itu diusulkan dalam kabinet mendatang terbentuk Kementerian
Perencanaan dan Penganggaran (KPP) dengan menggabungkan
Bappenas, fungsi Dirjen anggaran di Kementerian Keuangan dan
fungsi UKP4.3 Dengan demikian fungsi perencanaan menjadi utuh
yaitu dimulai dari (i) perencanaan (ii) penganggaran (iii) pengendalian
2 Opsi pertama ini sangat menjanjikan untuk memberikan perubahan dan perbaikan
kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan
Perlu dipertimbangkan tentang kepastian berjalannya fungsi akibat penggabungan 3unit: (lini, koordinator/staf, dan penasehat presiden); kepastian tentang alokasianggaran yang tergantung pada otoritas keuangan (khususnya terkait denganpendapatan negara); kepastian tentang kemudahan perubahan atas regulasi sektormasing-masing unit yang akan digabung; dan tentunya keselarasan dengan kebijakan
presiden yang akan diterapkan serta kesediaan unit kerja lain yang akan diajakbergabung
3Ada 3 institusi/unit yang bergabung dalam KPP, yaitu Bappenas, Dirjen Anggaran, dan
UKP4, masing-masing memiliki peran lama yang sangat strategis, didasarkan padaregulasi yang terpisah, sehingga perlu perombakan dalam skenario kebijakanpemerintah yang baru. Ada fungsi dan kedudukan yang berbeda di antara ketiga unittersebut, ada fungsi lini (Dirjen Anggaran), ada fungsi koordinator (Bappenas), adafungsi penasehat (UKP4). Secara struktural akan tidak bisa berfungsi danberkedudukan seperti yang lama, perlu dipertimbangkan eksistensi dan efektivitasfungsi tersebut pasca penggabungan
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
55/71
45
pelaksanaan; dan (iv) evaluasi . Isu krusial dalam hal ini adalah
bahwa fungsi anggaran di Kemenkeu akan dilebur ke dalam fungsi
perencanaan program/ kegiatan (yang selama ini dilakukan oleh
Kementerian PPN/ Bappenas).
Gambar 5. Siklus Perencanaan Pembangunan Tahunan
Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penyatuan atau
koordinasi perencanaan oleh satu kementerian/ lembaga pemerintah.
Hal ini karena konsep dasar penyusunan RAPBN tidak bisa
dipisahkan antara penyusunan program/ kegiatan dengan
penyusunan anggarannya. Perlu mewujudkan adanya satu kesatuan
usulan dari Pemerintah sebelum anggaran diajukan kepada DPR.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, merupakan
kesempatan untuk memperbaiki sistim perencanaan pembangunan di
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
56/71
46
Indonesia yang selama ini tidak terkoordinasi dengan baik. Dengan
adanya pemerintah baru di Indonesia, sesuai hasil Pemilu 2014,
kesempatan untuk menata kementerian dan lembaga juga terbuka.
Prinsip penyatuan perencanaan dan penganggaran dilakukan denganreposisi Bappenas yaitu menyatukan fungsi penganggaran indikatif
dan definitif yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Anggaran. Penyatuan juga dilakukan dengan UKP4 sebagai
pengendali pelaksana pembangunan. Gambar 5 menunjukkan siklus
perencanaan yang lengkap yang akan terwujud bila reposisi
Bappenas opsi 1 (satu) ini dilakukan.Sebagai Kementerian Perencanaan dan Penganggaran (KPP),
maka rincian tugas melaksanakan urusan Pemerintah terkait dengan
perencanaan pembangunan nasional akan mencakup: (1) menyusun
perencanaan program/ kegiatan sesuai dengan isu-isu strategis
berkenaan dengan pembangunan nasional; (ii) melaksanakan
perencanaan penganggaran pembangunan; (iii). melaksanakan
pengendalian dan pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan
pembangunan tepat waktu sesuai dengan tujuan perencanannya.
Sedangkan beberapa fungsi penting KPP tersebut mencakup:
(i) menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah
(RPJMN) dan tahunan (RKP-RAPBN) sejak asumsi makro, target
investasi fiskal sektor pembangunan sampai dengan program/
kegiatan dan daerah dan anggarannya yang definitif; (ii) menyusun
perencanaan penganggaran berbasis kinerja (performance based
budgeting) dalam kerangka Medium Term Expenditure Framework;
(MTEF); (iii) koordinasi penyusunan program dan kegiatan serta
pengendalian pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di
daerah, melalui Musrenbang, sehingga tepat sasaran. Tiga fungsi ini
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
57/71
47
dilakukan berdasarkan juga dengan kebijakan-kebijakan yang
dihasilkan dari academic research, sehingga KPP juga akan berfungsi
sebagai think tank. Sebagai contoh, untuk menentukan alokasi
penganggaran dalam rangka mendorong ketahanan pangan,diperlukan konsep yang matang dan tajam (terkait dengan tujuan dan
cara mewujudkan ketahanan pangan nasional tersebut). Hal ini
karena pencapaian ketahanan pangan akan melibatkan berbagai
kementerian/ lembaga baik di Pusat maupun di Daerah. Untuk
melaksanakan hal ini maka diperlukan koordinasi perencanaan oleh
KPP.Pada opsi 1 (satu) ini, Struktur Kabinet dapat mengacu pada
Gambar 6 dimana Kementerian Keuangan akan berkonsentrasi pada
peningkatakan pendapatan negara melalui pajak dan bea cukai, dan
bertindak sebagai bendahara negara. Sedangkan Kementerian
Perencanaan dan Penganggaran akan melaksanakan sepenuhnya
tugas pemerintah melaksanakan urusan perencanaan pembangunan
nasional sesuai UU Kementerian Negara.
OPSI 2: Penguatan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran
Pada opsi 2 (dua), penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) akan dilaksanakan oleh 2
(dua) lembaga secara terpadu, yaitu Kementerian Keuangan dan
Bappenas. Model pelaksanaan penyusunan RAPBN ini pernah
dilaksanakan pada tahun anggaran 1971/ 72 hingga tahun anggaran
2003. Kemudian sejak tahun 2004 sampai sekarang dilaksanakan
sesuai dengan UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam
pelaksanaan penyusunan RAPBN, Pemerintah menunjuk Kemenkeu
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
58/71
48
menjadi koordinator untuk keseluruhan penyusunan RAPBN. Untuk
beberapa komponen dalam RAPBN, Kemenkeu berkoordinasi secara
langsung dengan kementerian/ lembaga terkait.
Kebijakan belanja RAPBN secara garis besar dibagi dalam 2(dua) kelompok belanja, yaitu: (a) Belanja Operasional (Rutin); dan (b)
Belanja Non Operasional (Pembangunan). Belanja operasional (rutin)
terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) transfer ke
daerah; (iv) Cicilan dan Bunga; dan (v) Lain-lain (termasuk subsidi
BBM). Kelompok belanja ini dikoordinasikan oleh Kemenkeu dengan
beberapa kementerian/ lembaga seperti Kemendagri, KementerianESDM, Bappenas, dan beberapa K/L lainnya. Sedangkan belanja non
operasional (pembangunan) dikoordinasikan oleh Bappenas dengan
mitra seluruh kementerian/ lembaga. Belanja pembangunan dibiayai
melalui: (a) Pembiayaan Rupiah; dan (b) Pinjaman proyek lainnya
seperti dari luar negeri. Pembiayaan rupiah merupakan selisih antara
Pendapatan dalam negeri (penerimaan migas, nonmigas, pajak dan
PNBP) dikurangi belanja rutin. Dalam opsi ini Bappenas
mengkoordinasikan belanja pembangunan hingga satuan 3 (satuan
tiga yaitu proyek atau kegiatan), sementara untuk satuan biaya
(costing) dilakukan oleh Kemenkeu. Kemudian Anggaran rutin dan
pembangunan disatukan dalam satu kesatuan RAPBN untuk
kemudian diajukan ke DPR untuk dibahas dan mendapatkan
pengesahan menjadi APBN. Dengan model perencanaan dan
penganggaran berupa role sharing penyusunan RAPBN yang mana
Bappenas berfokus pada penyusunan anggaran pembangunan,
pemerintah dapat mencapai target-target pembangunan sebagaimana
ditetapkan dalam Repelita dan Sarlita.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
59/71
49
Terkait dengan peran dalam Fiskal dan Moneter, maka
Bappenas aktif dan berperan dalam menentukan asumsi makro
bersama Kemenkeu dan Bank Indonesia. Asumsi makro ini juga
menjadi acuan dalam mencapai target-target makro ekonomipemerintahan. Dengan mengkoordinasikan penentuan asumsi makro,
Bappenas dapat melakukan pendetailan rencana melalui RAPBN
(dalam rangka mencapai target-target makro tersebut). Disamping
menjadi leader dalam asumsi makro, Bappenas juga berperan aktif
dalam Dewan Moneter dan Tim Tarif (bersama Kemenkeu dan Bank
Indonesia). Penerapan model Perencanaan dan Penganggaran inipada dasarnya cukup efektif dan efisien, terutama dalam mencapai
target-target pembangunan yang ditetapkan pemerintah.
Peran Bappenas pada opsi 2 (dua) ini sebagai leader dalam
penyusunan kerangka ekonomi makro dan dalam penentuan asumsi
makro. Kerangka ekonomi makro ini kemudian akan diterjemahkan
dalam RPJMN dan dalam dokumen perencanaan tahunan. Bappenas
juga akan aktif menjadi anggota dalam koordinasi di tingkat makro
seperti koordinasi stabilitas moneter, tim tarif, serta semacam Forum
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang menangani
situasi krisis. Jadi inti dari opsi 2 (dua) adalah revitalisasi Bappenas
tersebut dan dikaitkan dengan pembagian penyusunan RAPBN
menjadi 2 (dua) yang terdiri atas anggaran rutin dan anggaran
pembangunan. Peran Kemenkeu akan terpusat pada penyusunan
penganggaran RAPBN secara keseluruhan sebagai wakil Pemerintah
dalam pembahasan dengan DPR, sedangkan peran Bappenas
mengkoordinasi penyusunan anggaran non operasional
(pembangunan) sampai level satuan 3 (proyek atau kegiatan,
dokumennya RKAKL dan anggaran definitif).
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
60/71
50
Dengan menjadi leader yang berkonsentrasi dalam anggaran
pembangunan, maka Bappenas dapat melakukan harmonisasi target-
target makro ekonomi hingga transformasi struktural perekonomian
nasional. Reposisi Bappenas dalam struktur kabinet untuk Opsi 2(dua) ini dapat juga mengacu sebagaimana terlihat pada Gambar 6
dimana Kementerian PPN/ Bappenas dalam perencanaan tahunan
menyusun RAPBN pada komponen biaya non operasional
(pembangunan). Sedangkan Kemenkeu melakukan koordinasi
penganggaran APBN dari komponen biaya operasional (rutin).
Gambar 6.Posisi Bappenas pada Struktur Kabinet untuk Opsi 1 dan Opsi 2
OPSI 3: Perencanaan dan Penganggaran Berada di Kantor
Presiden
Pemikiran agar koordinasi perencanaan pembangunan yang
kuat dapat diwujudkan (poweful) maka diajukan alternatif ketiga atau
opsi 3 (tiga) yaitu bahwa posisi penyatuan fungsi perencanaan dan
penganggaran diletakkan pada Kantor Presiden. Dengan demikian
PRESIDEN
WAKIL
PRESIDEN
Dewan Ekonomi
Nasional
Kantor
Presiden
Kementerian/
Lemba a Lainn a
Kementerian
Keuan an
Kementerian
PPN/ Ba enas
Kementerian/
Lemba a lainn a
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
61/71
51
diharapkan mempunyai kedudukan yang kuat dan apabila Wakil
Presiden atau Menko Perekonomian akan menyusun atau melakukan
perubahan kebijakan pembangunan tidak dapat dilakukan langsung
dengan memerintah Kementerian terkait perencanaan danpenganggaran tetapi harus di bawah koordinasi presiden terlebih
dahulu4. Jadi fungsi perencanaan dan penganggaran diusulkan untuk
ditempatkan di bawah Kantor Presiden sehingga komunikasi antara
presiden misalnya terkait perencanaan strategis dapat dilakukan
secara langsung dan akan segera ditaati oleh kementerian/ lembaga
(karena lebih powerful). Diharapkan dengan posisi di KantorKepresidenan tersebut akan dapat mengkoordinasi kementerian dan
kelembagaan dengan lebih efektif. Selain itu dengan berada langsung
dibawah presiden maka persoalan pembangunan yang bersifat
strategis dapat secara langsung terinformasi dengan lebih baik
kepada presiden. Dalam proses pengambilan kebijakan, Presiden
akan mendapatkan input langsung dari kantor unit yang
mengkoordinir persoalan perencanaan dan penganggaran5tersebut.
Meskipun demikian, dalam menyusun struktur kabinet, Presiden
terpilih 2014-2019 harus mengacu pada UU No 39 tahun 2008
tentang Kementerian Negara yang mana dalam UU tersebut telah
4 Secara label di bawah Kantor Presiden menjadi sangat elitis dan powerful,
pengawalan kebijakan menjadi mudah, komunikasi langsung lebih mudah; namunsecara logika struktural bisa terjadi kehilangan banyak hal, eselonnya lebih rendah (dibawah setneg), sulit dalam koordinasi, tidak bisa menjadi super body (karena posisinyahanya fungsi staf/penasehat) Perlu melihat dan memperhatikan struktur organisasiunit kepresidenan, termasuk eselonisasi dan pola hubungan dengan kementerian danlembaga
5Pada usulan LAN maka Kantor Presiden akan terdiri dari sekretariat negara, kantor
urusan perencanaan dan penganggaran, kantor urusan reformasi adminstrasi, kantor
urusan pengawasan dan kantor urusan desentralisasi dan otonomi daerah.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
62/71
52
memuat 2 (dua) hal yaitu: (i) terkait berbagai urusan pemerintahan
secara rinci; dan (ii) jumlah kementerian dibatasi hanya 34 (tiga puluh
empat). Tugas melaksanakan urusan Pemerintah terkait perencanaan
pembangunan nasional dimungkinkan tidak setingkat Kementerian/Lembaga, yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 3
menyebutkan bahwa: ...urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan
pembangunan nasional.... Selanjutnya pada pasal 6. menyebutkan6
setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu kementeriantersendiri.
Dengan demikian, usulan bahwa fungsi perencanaan dan
penganggaran berada di Kantor Presiden mempunyai beberapa
konsekuensi yang memerlukan perhatian, yaitu :
Pertama, kepala kantor akan sulit mengkoordinasi menteri/ kepala
lembaga karena walaupun dibawah presiden posisinya masih
dibawah menteri.
Kedua, berdasarkan pengalaman atau dalam prakteknya terbukti
bahwa lembaga di bawah kepresidenan (UKP4) dalam melakukan
koordinasi kementerian masih harus tergantung pada Bappenas
atas substansi yang dibahas.
Ketiga, personil dalam lembaga kepresidenan akan menjadi
banyak (kantor yang gemuk). Solusi yang diperlukan adalah
kepala kantor yang membawahi fungsi perencanaan dan
6Pasal-pasal penting dalam regulasi terkait reposisi Bappenas disampaikan pada Tabel
1.
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
63/71
53
penganggaran jabatannya seharusnya setingkat menteri. Struktur
Kabinet sesuai dengan opsi 3 (tiga) disampaikan sebagaimana
Gambar 7.
Keempat, proses perencanaan pembangunan nasional tidaksederhana dan mudah melainkan sangat kompleks terlebih karena
banyaknya Undang-Undang sektor yang masing-masing
menganggap penting dan memerlukan alokasi anggaran.
Kelima, jumlah penduduk yang tinggi dan luasnya wilayah
Indonesia memerlukan perencanaan yang tepat sesuai dengan
potensi daerah-daerah. Hal ini memerlukan posisi kementerianyang kuat dan strategis dibandingkan sekadar kantor urusan.
Jadi kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan opsi 3 (tiga)
adalah bahwa : posisi di kantor kepresidenan meskipun lebih powerful
namun memiliki esiko proses perencanaan dan penganggaran akan
tidak tertangani dengan baik. Untuk itu perlu persiapan sambil
menunggu selesainya revisi Undang-Undang terkait misalnya UUKeuangan Negara dan UU SPPN.
Gambar 7. Posisi Bappenas di bawah kantor Presiden (Opsi 3)
PRESIDEN
WAKIL
PRESIDEN
Kantor Perencanaan dan
penganggaran
Kementerian/
Lembaga Lainnya
Kementerian
Keuangan
Kementerian/
Lembaga lainnya
Kementerian/
Lembaga Lainnya
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
64/71
54
OPSI 4: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalsebagai penentu arah kebijakan RAPBN dan sebagaithinktank.
Sejak terbitnya Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, maka praktis peran lembaga perencanaan
seperti Bappenas tidak sepenuhnya bisa mensinergikan perencanaan
program/ kegiatan dengan perencanaan penganggaran7.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, hal ini karena perencanaan
penganggaran yang dilakukan oleh Bappenas hanya terbatas sampai
alokasi anggaran indikatif, sedangkan alokasi definitifnya dilakukanoleh Kementerian Keuangan. Bahkan detail kegiatan dan lokasi
kegiatan sudah tidak dilakukan oleh Bappenas misalnya dalam
perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terkait DAK ini
Kementerian Keuangan berkonsultasi dengan Badan Anggaran DPR
untuk menentukan jumlah alokasi dan kabupaten yang mendapat
DAK. Penentuan ini tidak dilakukan bersama Bappenas. Hal inibertentangan dengan Putusan MK yang telah diterbitkan kemudian.
Penyatuan fungsi perencanaan tahunan terkait dengan
koordinasi usulan program/ kegiatan dari K/L dengan usulan
penganggaranya sudah dilakukan di negara maju misalnya di Jepang.
Kompilasi usulan program/ kegiatan dari kementerian/ lembaga
diajukan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan.
7 Sebab UU 17/2013 memang merupakan regulasi rumpun keuangan, yang
memberikan otoritas penuh pada entitas organisasi pengelola keuangan ( KementerianKeuangan)
-
7/21/2019 Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Reposisi Bappenas
65/71
55
Selanjutnya oleh Kementerian Keuangan berdasarkan
konsultasi dengan legislatif, disusun perencanaan