ULASAN DISERTASI DR. ERNI AGUSTINA S.H. Sp.N. BERJUDUL

”IMPLIKASI HUKUM GANDA TERKAIT DENGAN HAK MEWARIS DARI

SEORANG ANAK HASIL PERKAWINAN IJAB QOBUL”

TUGAS MATA KULIAHPENEMUAN HUKUM

Oleh:ANDI ABROR

NRP: 121.0922.001

PROGRAM MAGISTER HUKUMPASCA SARJANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

VETERAN JAKARTA2012

Daftar Isi

PENDAHULUAN...........................................................................................................................................3

RINGKASAN DISERTASI................................................................................................................................3

A. Latar Belakang Masalah...................................................................................................................3

B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian........................................................................................4

C. Kerangka Teori.................................................................................................................................4

1. Grand Theory...............................................................................................................................4

2. Middle Range Theory...................................................................................................................5

3. Applied Theory............................................................................................................................5

D. Kerangka Konseptual.......................................................................................................................5

E. Kesimpulan......................................................................................................................................6

PENDAHULUANUlasan disertasi DR. Erni Agustina M.H. yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM GANDA TERKAIT

DENGAN HAK MEWARIS DARI SEORANG ANAK HASIL PERKAWINAN IJAB QOBUL” ini adalah

sebagai tugas mata kuliah PENEMUAN HUKUM pada Program Magister Hukum Universitas

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

RINGKASAN DISERTASIDisertasi ini disusun dalam beberapa bagian. Dalam ulasan ini hanya akan diulas beberapa

bagian saja, tidak secara keseluruhan yaitu:

A. Latar Belakang MasalahLatar belakang masalah berisi penjelasan bahwa hukum yang berlaku bagi semua warga

Negara Indonesia terhadap perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merujuk kepada hukum masing-masing

agama dan kepercayaan para pemeluknya (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat

3 PP No. 9 Tahun 1975). Sehingga dengan undang-undang dan peraturan ini variasi

perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang berke Tuhanan Yang Maha Esa

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.

Hal lain yang dijelaskan dalam latar belakang masalah adalah pelaksanaan suatu

perkawinan ijab qabul dapat menjadi sumber kebahagiaan keluarga, namun dapat juga

menjadi sumber konflik dilingkungan keluarga, baik hukum keperdataan mengenai

perceraian, warisan harta kekayaan maupun konflik kepidanaan pelanggaran ganda

mengenai suami kawin lagi tanpa izin istri pertama yang berakibat tidak harmonis rumah

tangga meningkat konfrontasi yang menjadi perkara pidana dalam KUHP.Perkara pidana

yang terjadi dapat berupa pertengkaran yang disertai delik penganiayaan, atau

ancaman, atau penggelapan, akan merusaka barang dalam lingkup objek hukum pidana.

Hal ini merupakan akibat negative suatu perkawinan yaitu dapat menjadi konflik

pelanggaran ganda dibidang pidana dan perdata.

Lebih jauh dijelaskan tentang beberapa fakta konflik pidana dan perdata yang dapat

terjadi. Perkawinan yang tidak dicatat menurut Hukum Negara dapat berdampak

pelanggaran hukum pidana. Beberapa UU dapat digunakan untuk menjerat secara

pidana pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan ini misalnya mantan istri/suami

terkait harta peninggalan atau warisan, pelanggaran delik tanpa izin istri pertama atas

perkawinan kedua. Fakta lain adalah kasus perdata yang menyebabkan anak yang lahir

akibat dari perkawinan berdasarkan agama atau kepercayaan menjadi anak luar kawin

yang tidak sah setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga anak –

anak luar kawin dinyatakan tidak berhak mewaris dari harga peninggalan orang tuanya.

B. Rumusan Masalah dan Tujuan PenelitianDisertasi ini merumuskan beberapa rumusan hasil dari paparan latar belakang, yaitu:

1. Mengapa perlu adanya perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan ijab qobul

2. Apakah dapat diakui dihadapan hukum terhadap anak yang lahir dari hasil

perkawinan ijab qabul oleh putusan hakim melalui teori penafsiran dan penemuan

hukum

3. Manakah yang didahulukan untuk diadili dalam kasus perkara ganda dalam hukum

pidana ataukah hukum perdata.

Dengan ketiga rumusan di atas maka ditetapkan tujuan disertasi, yaitu:

1. Mengapa perlu adanya perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan ijab qabul tidak

tercatat pada hukum Negara.

2. Mengkaji kekuatan putusan hakim dalam penemuan hukum untuk solusi perkara

pelanggaran hukum ganda.

3. Mengetahui prioritas penyelesaian pelanggaran hukum ganda yang bersumber dasar hukum

terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan ijab qabul tidak tercata pada hukum Negara.

C. Kerangka TeoriUntuk menjawab rumusan dan tujuan penelitian di atas digunakan kerangka teori:

1. Grand TheoryGrand theory yang digunakan adalah teori kausalitas pelanggaran hukum dan teori

penemuan hukum proses perkara ganda pidana dan perdata mengacu dari pendekatan

norma Pasal 100 KUHAP.

a. Teori kausalitas perkawinan yang menjadi sumber perkara pelanggaran hukum bersifat

ganda.

Dalam disertasi ini teori kausalitas meliputi bidang hukum pidana dan hukum perdata.

Pada teori kausalitas dikenal teori condition sinequanon dan teori adequate.

b. Teori tentang perikatan, perkawinan ijab qabul, pencatatan perkawinan, pewarisan,

yang berimplikasi perkara perdata dan pidana terhadap putusan hakim berdasarkan

“penemuan hukum untuk mengembangkan Pasal 100 KUHAP.

2. Middle Range TheoryTeori Middle Range yang digunakan adalah Teori Relatif. Teori ini menyatakan apabila dalam

suatu perbuatan hukum pidana terdapat suatu delik yang tidak dapat digunakan terhadap

perbuatan pidana tersebut, maka apabila digunakan dalil tersebut akan dianggap

bertentangan dengan hukum legalitas, padahal dimungkinkan mengembangkan asas

legalitas kearah asas Principle of Justice sehingga hukum tersebut hukum yang tidak formal

tapi secara materiil menimbulkan keadilan dalam masyarakat sehingga bersifat melawan

hukum yang tidak tertulis.

Selain Teori Relatif digunakan juga teori dasar keadilan komutatif Smith. Teori ini

menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak dan kepentingan pihak lain, jaminan

atas hak-hak sempurna setiap individu, dan jaminan serta penghargaan atas hak setiap

individu dan hak masyarakat. Keadilan komutatif mau tidak mau juga menyangkut prinsip

perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat.

3. Applied TheoryTeori Victim, adanya pihak yang menjadi korban, karena adanya perbuatan yang tidak sesuai

dengan hukum baik bidang perdata karena wanprestasi dalam suatu perjanjian maupun

bidang hukum pidana karena melakukan pelanggaran hukum pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berdasarkan “social security” yang berhubungan

dengan “social welfare” dan “human right”.

D. Kerangka KonseptualPada bagian ini, disertasi membahas secara mendalam tentang:

1. Pelanggaran hukum bersifat ganda yang merupakan implikasi negative dari aspek hukum

perdata dan aspek hukum pidana yang bersumber perikatan, perkawinan, pewarisan karena

tidak mencatatkan perkawinan, dan kedudukan hukum anak luar kawin pada hukum Negara.

2. Hakekat perkawinan, yaitu menurut:

a. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan

b. Hukum Agama.

c. Hukum Adat

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), menjelaskan perkawinan menurut BW seperti

yang diatur dalam Pasal 26.

E. KesimpulanDari hasil ulasan sebagai mana tersebut di atas, Saya sebagai pengulas dari disertasi yang dibuat

oleh DR. Erni Agustina S.H. Sp. N. sepakat dengan kesimpulan yang dibuat dalam disertasi ini.

Beberapa hal yang dapat dicatat adalah:

Hukum merupakan sarana untuk melindungi kepentingan-kepetingan manusia oleh karena itu

kekosongan hukum harus diisi oleh hakim melalui metode penafsiran dan upaya penemuan

hukum baru dengan menggunakan metode penafsiran dan upaya penemuan hukum baru

dengan menggunakan metode rechtsvinding. Hukum ada tidak untuk melayani kepentingannya

sendiri demi kepastian hukum, akan tetapi diarahkan kepada tujuan untuk melindungi

kepentingan-kepentingan subyek hukum yang berada dalam posisi yang rentan. Sehingga

konsep-konsep hukum sebagai sarana social security, social welfare, dan perlindungan human

right menjadi relevan diperhatikan oleh hukum.

Kemudian dari ulasan di atas saya pun sependapat dengan kesimpulan yang dibuat dalam

disertasi ini, yaitu:

1. Perkawinan ijab qabul yang dilakukan merupakan perbuatan yang secara hukum dinyatakan

sah jika dilihat dari kerang teori yang dikemukakan terlebih lagi karena memang di dalam

masyarakat berlaku ketentuan ketentuan seperti hukum agama dan hukum adat yang sangat

di junjung tinggi. Meskipun dalam undang-undang perkawinan yang berlaku masih

memerlukan pemenuhan syarat formil yaitu Pencatatan Perkawinan.

2. Mengacu pada kesimpulan no. 1 maka anak yang dilahirkan dari perkawinan ijab qabul

sesungguhnya anak yang sah, yakni anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Oleh

karena itu Negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan

tersebut.

3. Dalam rangka perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan ijab qabul, hakim

harus melakukan penafsiran dengan menggunakan metode rechtsvinding yakni dengan

menyelami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim harus mendahulukan penyelesaian perkara yang berimplikasi ganda dengan

mendahulukan penyelesaian menurut sistem hukum perdata untuk menghindari

kemungkinan resiko-resiko yang lebih besar kepada pra pihak. Prosedur hukum pidana

merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan resiko-resiko lebih besar yang tidak dapat

dihindarkan lagi.

Saya sependapat dengan tiga kesimpulan di atas juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974. Pada Pasal 1 jelas sekali bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sehingga ijab qobul yang dilakukan

dalam perkawinan membuat sah perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan atas perkawinan

ijab qobul pun adalah anak-anak yang sah yang dapat hak mewaris dari kedua orang tuanya.

Sedangkan untuk Pasal 2 yang mensyaratkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku tidak menggugurkan kesahan dari perkawinan ijab qobul yang

dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Sehingga kesimpulan nomor 2 di atas

adalah tepat. Karena itu sudah seharusnya kesimpulan nomor 3 dilaksanakan oleh para hakim demi

terlaksananya konsep-konsep hukum sebagai sarana social security, social welfare, dan perlindungan

human right.