Slide 1

TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARAUndang-Undang No 15 Tahun 2004Akuntansi Sektor Publik Kelompok 2 Airlangga Zacky Rahmawan Ajeng Chandrasari Dewi Dony Perdana Marsa Ratna Juwita Meiddy Nanda Yudha Anugerah Indrawan

15 September 20141HALHAL POKOK TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA1. Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaan;2. Lingkup Pemeriksaan;3. Standar Pemeriksaan;4. Kebebasan dan Kemandirian dalam Pelaksanaan Pemeriksaan;5. Akses Pemeriksa terhadap Informasi; 6. Kewenangan untuk Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern;7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut; 8. Pengenaan Ganti Kerugian Negara; dan9. Sanksi Pidana.15 September 201421. Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaan15 September 2014341. Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaanadalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Pemeriksaan :15 September 201441. Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaanadalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPKPemeriksa :15 September 201452. Lingkup Pemeriksaan

15 September 201462. Lingkup Pemeriksaanmeliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA15 September 201472. Lingkup PemeriksaanJenis Pemeriksaan :15 September 201482. Lingkup PemeriksaanPemeriksaan Keuangan15 September 201492. Lingkup PemeriksaanPemeriksaan Kinerja15 September 2014102. Lingkup PemeriksaanPemeriksaan dengan Tujuan Tertentu15 September 2014113. STANDAR PEMERIKSAAN15 September 2014123. Standar PemeriksaanPatokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi

Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan

yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.15 September 2014133. Standar PemeriksaanSPKNKeputusan BPK-RI Nomor 01a/SK/K/1995 Tahun 1995 SAPDasar Hukum15 September 2014143. Standar PemeriksaanBerlaku Untuk15 September 2014153. Standar PemeriksaanSPKN15 September 2014163. Standar Pemeriksaan15 September 2014174. Kebebasan dan Kemandirian dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

15 September 2014184. Kebebasan dan Kemandirian dalam Pelaksanaan PemeriksaanDi bidang pemeriksaan, BPK bebas dan mandiri dalam:menentukan objek pemeriksaanmerencanakan dan melaksanakan pemeriksaanmenentukan waktu dan metode pemeriksaanmenyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan15 September 2014195. Akses Pemeriksa terhadap Informasi15 September 2014205. Akses Pemeriksa terhadap InformasiMeminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak terkaitMengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dari entitas yang diperiksaMelakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negaraMeminta keterangan kepada seseorangMemotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaanPemeriksa dapat melakukan :15 September 2014216. Kewenangan untuk Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern15 September 2014226. Kewenangan untuk Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern15 September 2014237. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut15 September 2014247. Hasil Pemeriksaan dan Tindak LanjutHasil Pemeriksaan 15 September 201425PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KEUANGAN Oleh BPKDPR & DPDSesuai dgn KewenangannyaDPRDSesuai dgn Kewenagannya

PRESIDENSesuai dgn KewenangannyaGubernur/Bupati/walikotaSesuai dgn KewenangannyaLHP LaporanKeuanganPemerintah PusatLHP LaporanKeuanganPemerintah Daerah2 bulan2 bulan7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut15 September 201426PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KINERJA & TUJUAN TERTENTU Oleh BPKDPR/DPD/DPRDSesuai dgn KewenangannyaPresiden/Gubernur/Bupati atauWalikotaSesuai dgn KewenangannyaPresiden/Gubernur/Bupati atauWalikotaSesuai dgn KewenangannyaDPR/DPD/DPRDSesuai dgn KewenangannyaLHP LAPORANKINERJALHP DENGANTUJUANTERTENTU7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut15 September 201427PENYAMPAIAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAANLembaga PerwakilanPresiden/Gubernur/Bupati/WalikotaLHP LaporanKeuanganPemerintah Pusat3 Bln sesudahberakhirnya semester ybs7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut15 September 201428Tindak Lanjut7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP Pejabat perlu memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut LHP Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian BPK memberitahukan hasil pemanatauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester

15 September 2014298. Pengenaan Ganti Kerugian Negara15 September 2014308. Pengenaan Ganti Kerugian Negara

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu Pertanggungjawaban Bendahara

Keberatan dalam 14 hari kerjaSurat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara/ DaerahMekanisme Pengenaan Kerugian Negara15 September 2014318. Pengenaan Ganti Kerugian NegaraMonitoring Penyelesaian Kerugian negaraSELAMBAT-LAMBATNYA 60 (enam puluh) hari kerja setelah ditetapkannya kerugian negara15 September 2014329. Sanksi Pidana15 September 2014339. Sanksi PidanaBagi pihak yang diperiksa

Ketentuan Pidana SanksiSetiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarapidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaanpidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulispidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkanpidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaanpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,0015 September 2014349. Sanksi PidanaBagi pemeriksa

Ketentuan Pidana SanksiSetiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan melampaui batas kewenangannyapidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaanpidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaanpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,0015 September 201435THANK YOU15 September 201436