resume hasil penilikan i penilaian kinerja phpl pt kayan...

Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPLPT Kayan Makmur Sejahtera

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu,

Tangerang Selatan 15313d. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HT : PT Kayan Makmur Sejahterab. SK IUPHHK-HT : SK. 46/Menhut-II/2011, 18 Februari 2011c. Luas Areal : + 13.375 Had. Alamat Kantor Pusat : Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 88 Samarinda

Provinsi Kalimantan Timure. Waktu Pelaksanaan : 17-24 Februari 2018

III. Tahapan Kegiatan :Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Sabtu, 17 Februari 2018Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara

Tim Auditor PHPL danPerwakilan ManajemenPT KMS diterima olehperwakilan dari DinasKehutanan ProvinsiKalimantan Utara.

Pertemuan Pembukaan Sabtu, 16 Desember 2017Site Sajau

Pertemuan pembukaandihadiri oleh Manajer Campdan jajaran, serta staffPT KMS.Tim Auditor menyampaikanmaksud dan tujuan Audit,CARs pada Penilaian, sertaaturan yang digunakandalam Audit Penilikan I.Tim Auditor meminta surattugas representative dariPT KMS untuk AuditPenilikan I.

Verifikasi Dokumen Minggu – Rabu,18 – 21 Februari 2018

Verifikasi Dokumen semuaindikator dan kriteria dariAspek Prasyarat, Produksi,Ekologi, Sosial dan VLK.

Observasi Lapangan Senin – Rabu,19 – 21 Februari 2018

Melakukan observasikondisi lapangan PT KMSterkait semua indikator dankriteria dari Aspek

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanPrasyarat, Produksi, Ekologi,Sosial dan VLK.

Pertemuan Penutup Rabu, 20 Desember 2017Site Sajau

Pertemuan penutup dihadirioleh MR, Manager Campdan Staff PT KMS.Tim Auditor menyampaikanhasil temuan terkaitverifikasi dokumen danobservasi lapangan.MR menandatanganiLembar Audit Lapangan.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Kamis, 22 Februari 2018Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara

Tim Auditor PHPL danPerwakilan ManajemenPT KMS diterima olehKepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Utara.Tim auditor menyampaikanhasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan.

Pengambilan Keputusan Selasa, 6 Maret 2018Ruang Meeting Kantor

LPPHPL PT GRS

a. PT KMS dinyatakan lulusdengan predikat BAIKberdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL sesuai Lampiran 1.1dan 2.1 Perdirjen PHPLNo.P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Menerbitkan SKKeputusan Hasil danSertifikat Penilikan IPenilaian Kinerja PHPLPT KMS 2018.

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT KMS :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal tersedialengkap berupa tersedianya aktapendirian perusahaan danperubahannya, SK IUPHHK-HT dan petalampirannya serta semua dokumenperizinan lainnya sebagai pemegangIUPHHK-HT. Sedangkan dokumen

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLadministrasi tata batas baru sebagianyang tersedia sesuai dengan tingkatrealisasi pelaksanaan tata batas yangtelah dilakukan. Dokumen administrasitata batas yang tersedia berupadokumen Pedoman Tata Batas No.14/PB/IUPHHK-HTI/2013, Instruksi KerjaTata Batas No. 16/ITK/BPKH IV-2/2014,Laporan TBT No. 41/BPKH.IV-2/2015 danBATB Hasil Pelaksanaan Penataan BatasAreal Kerja IUPHHK-HTI PT KMS danbatas persekutuan dengan IUPHHK-HAPT Rizki Kacida Reana Blok II dan petalampirannya. Dokumen administrasitata batas yang belum tersedia BATBHP Hilir S. Biani – S. Pidada Tgl. 1-4-2010,BATB HPT S. Biani Tgl. 10-4-2013 danBATB HPT Kayan – Barat S. Binai Tgl. 8-7-2013 serta BATB Rekontruksi BatasFungsi dengan APL dan RekontruksiBatas dengan Hutan Negara/EksInhutani I Tahun 2018.

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerjasudah 100% (temu gelang) yaitusepanjang 70,7 km. Namun buktidokumen yang menunjukkan tata batastemu gelang belum lengkap. UntukPelaksanaan rekonstruksi tata batastelah dilakukan pada Bulan Januari2018, namun dokumen TBT dan BATBmasih dalam proses penyelesaian.

SEDANG

1.1.3 Keberadaan PT KMS masihmendapatkan pengakuan dari parapihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung dengan PT KMSdan masyarakat sekitar. Namunkenyataan di lapngan, masih terdapatkonflik lahan karena adanya klaimareal/lahan terkait kegiatan operasionalhutan tanaman dalam pemanfaatanareal kerja oleh masyarakat desasekitar. Upaya penyelesaian konflikdilakukan pemegang izin melaluipendekatan persuasif denganmusyawarah dan mufakad dengan

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLmelibatkan pihak terkait. Konfliktersebut diselesaikan dan menghasilkankesepakatan yang salingmenguntungkan. Namun penanganankonflik belum mengikuti Perdirjen PHPLNo. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016tanggal 25 Februari 2016 tentangPedoman Pemetaan Potensi danResolusi Konflik Pada PemegangIUPHHK Dalam Hutan Produksi.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasandari HP menjadi APL seluas ± 143.Terkait perubahan fungsi kawasanhutan tersebut, PT KMS belummelakukan perubahan perencanaan(Revisi RKUPHHK-HT). Namun padabulan Januari 2018 PT KMS telahmelakukan penataan batas rekonstruksidi sebelah Barat, Utara dan Timurdengan mengeluarkan APL.Kedepannya PT KMS akan melakukanrevisi RKUPHHK-HTI, selainmengeluarkan APL juga akanmengeluarkan kegiatan penanamanunggulan karena sudah tidakdiwajibkan lagi dalam peraturanterbaru.

SEDANG

1.1.5 Terdapat pembaruan pendataansebagian penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan tanpa izin. Pendataantersebut secara garis besar telahdilaporkan Dinas Kehutanan ProvinsiKalimnatan Utara pada dokumenRKTUPHHK-HTI setiap tahunnya. PTKMS telah melakukan upaya-upayamencegah penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan tanpa izin, antara lainberupa melakukan pendekatanpersuasif dan sosialisasi areal kerjaIUPHHK kepada masyarakat sekitarterutama masyarakat desa yangletaknya berdekatan dengan batasareal kerja, pembuatan pemukimanSuku Punan, melakukan rekonstruksidan memelihara batas areal yang sudahtemu gelang dan melakukan proses

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLpengukuhan dari Kementerian LHK.

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misiperusahaan yang baru yang telahditetapkan oleh Direktur Utama PT KMSNo. DIR-01/SK-001/III/2016 tanggal 3Maret 2017. Rumusan visi dan misiperusahaan tersebut legal dan sedikitberbeda dengan dengan visi dan misiperusahaan yang lama. Visi dan misiperusahaan sesuai dengan kerangkaPHL, yaitu memuat prinsip kelestarianekologi, produksi dan sosial dengansegala komponen pendukungnyasecara berkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaantelah dilakukan pada internal karyawan(level pemegang izin) secara infomalberupa pemasangan tulisan rumusanVisi dan Misi Perusahaan PT KMS padalokasi strategis di lingkungan Site Sajau(di ruang meeting kantor Site Sajau danWorkshop). Sedangkan sosialisasi visidan misi perusahaan kepadamasyarakat desa sekitar baru dilakukandi Desa Sajau yang dibuktikan denganberita acara dan daftar hadir sosialisasikegiatan. Untuk sosialisasi kepadamasyarakat desa lainnya belumdilakukan.

SEDANG

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan. Namunbeberapa kegiatan belum terelisasi danbelum sesuai dengan visi dan misiperusahaan, yaitu antara lain sosialisasivisi dan misi perusahaan baru dilakukankepada masyarakat Desa Sajau, sedangkepada masyarakat desa sekitar lainnyabelum dilakukan, realisasiproduksi/tebangan dan penanamanrata-rata per tahun jauh di bawahrencana yang ditetapkan, kegiatanpenanaman tanaman kehidupan barusedikit yang terealisasi, belum ada

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLtenaga khusus litbang sesuai bidangkompetensi dan alokasi dana kurangproporsional.

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupaSarjana Kehutanan, Diploma Kehutanandan Sarjana Pertanian sebagian besartelah memenuhi beberapa bidangkegiatan pengelolaan hutan.Sedangkan keberadaan GANIS-PHPLmemenuhi dari ketentuan Dirjen PHPLNo. P.16/PHPL-IPHH/2015 yangdipersyaratkan yaitu mencapai 100,00%.Selain itu PT KMS telah GANIS-PHPLJIPOKTAH sebanyak 2 (dua) orang.

BAIK

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT KMS tahun 2017 adalah 67,74% darirencana sesuai kebutuhan.

SEDANG

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT KMSmasih tersedia lengkap di lapangan

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Masih tersedia struktur organisasi danjob deskripsi yang sesuai dengankerangka PHPL yaitu tersedia unitkerja/departemen yang bertanggungjawab menjamin terlaksananyakelestarian fungsi produksi,lingkungan/ekologi dan sosial dandisahkan oleh Direktur Utama PT KMSNo. DIR-02/SK-003/I/2017 Tanggal 02Januari 2017. Hubugan kerja unit kerjaperencanaan dengan unit-unit kerjalapangan yang lain sebagian besarberjalan sebagaimana mestinya.

BAIK

1.4.2 Masih tersedia perangkat SIM yangmemadai, dilengkapi tenaga pelaksanaseperti yang tercantum dalam LaporanBulanan Tenaga Kerja PT KMS BulanJanuari 2018 dan digambarkan padastruktur organisasi PT KMS. Perangkatdan pendukung SIM berfungsisebagaimana mestinya.

BAIK

1.4.3 Audit yang dilengkapi personil internalaudit, namun kegiatan hanyamenyentuh sebagian permasalahan dilapangan, kegiatan bidang Operasional,PHPL, Keuangan, dan logistik belumdilakukan. Selain itu pelaksanaan audit

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLinternal SPI terdapat ketidaksesuaianantara SOP Pengawasan Internaldengan pelaporan yang dibuat,terutama pada prosedur kerja yangtertulis di SOP, sehingga peranan SPImasih belum berjalan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatanpengusahaan hutan tanaman.

1.4.4 Masih terdapat sebagian tindakanpencegahan dan perbaikan manajemenberdasarkan monitoring dan evaluasibaik yang dilakukan oleh internalcamp/site maupun yang dilakukan olehunit SPI/Departemen Internal Audit.Namun monitoring dan evaluasiinternal camp/site sebagian belumterdokumentasi dengan baik termasukmonitoring dan evaluasi kelolalingkungan dan keloa sosial. Monitoringdan evaluasi kelola sosial yang ada yaitumonitoring dan evaluasi klaim lahanblok RKT 2017. Sedangkan monitoringdan evaluasi yang dilakukan oleh unitSPI/Departemen Internal Audit hanyamenyentuh sebagian permasalahan dilapangan dan peranan SPI masih belumberjalan efektif untuk mengontrolseluruh tahapan kegiatan pengusahaanhutan tanaman.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT KMS yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat mendapatkanpersetujuan dari para pihak atas dasarinformasi awal yang memadai yaitudibuktikan dengan tersedianyadokumen RTUPHHK-HT Tahun 2017 danTahun 2018, dokumen perizinan Tpn,TPK Hutan dan TPK Antara sertapersetujuan penggunaan koridor daripejabat dan instansi yang berwenang.PT KMS telah melakukan sosialisasi RKTTahun 2017 kepada masyarakat DesaSajau yang dibuktikan dengan beritaacara dan daftar hadir kegiatansosialisasi. Untuk sosialsiasi desalainnya sudah dilakukan tahun

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLsebelumnya karena areal blok RKT 2017dan 2018 merupakan carry over blokRKT tahun sebelumnya dimulai blokRKT tahun 2013.

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT KMS parapihak yaitu pemerintah (KementerianLHK, Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Utara, Dinas KehutananKabupaten Bulungan), aparatkecamatan dan desa sekitar,perusahaan yang berbatasan, konsultanpelaksana tata batas dan internalperusahaan. Namun sebagian buktidokumen persetujuan tata batas temugelang belum tersedia.

SEDANG

1.5.3 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan kelola sosial/humas/CSR PTKMS Tahun 2017 telah mendapatkanpersetujuan dari sebagian para pihakyaitu pemerintah dan masyarakatsekitar. Perencanaan kelolasosial/humas dituangkan dalam BudgetKelola Sosial/Humas Tahun 2017sebagian sesuai RKT tahun berjalan.Namun dalam proses penyusunanrencana sebagian besar masihberdasarkan atas inisiasi PT KMS,kecuali bantuan insidentil denganmekanisme masyarakat membuatproposal kegiatan atau suratpermohonan bantuan yangditandatangani oleh aparat desasetempat. Realisasi kegiatan kelolasosial/humas dibuatkan laporanrealisasi kegiatan kelola sosial/humassetiap bulan, triwulan dan tahunan.Sedangkan bukti pelaksanaan kegiatandibuatkan berita acara, bukti kuitansidan foto dokumentasi kegiatan.

SEDANG

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT KMSdari sebagian para pihak yaitu pihakpemerintah (Kementerian Kehutanandan Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Utara) dan internal

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLperusahaan. Untuk sosialisasi kawasanlindung belum dilakukan kepadamasyarakat sekitar. Sehinggapersetujuan dalam proses penetapankawasan lindung PT KMS dari parapihak baru mencapai 66,67%.

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT KMS telah mempunyai RKUPHHKperiode 2013-2022 yang telah disahkanMenteri Kehutanan berdasarkan suratdari Menteri kehutanan, No. SK 94/VI-BUHT/2013, tanggal 11 Januari 2013 dandisusun berdasarkan deliniasi mikroserta tidak terdapat peringatan terkaitRKU.

BAIK

2.1.2 Implementasi penataan areal kerja PTKMS Tahun 2018 sebagian sesuaidengan rencana jangka panjang.

SEDANG

2.1.3 Penandaan petak dan blok RKT 2018terlihat jelas di lapangan dan tandabatas petak dan blok RKT 2017terpelihara dengan baik.

BAIK

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 PT KMS telah memiliki data potensitegakan per tipe ekosistem dari hasil ITSPbeserta kelengkapan peta pendukungnya(peta jalur survey dan peta pohon).

BAIK

2.2.2 PT KMS telah melakukan pengukuranpada plot PUP dan telah menganalisisriap pertumbuhan pada plot tersebutyaitu 0,189 m3/ha/tahun.

BAIK

2.2.3 PT KMS telah melakukan upayapengukuran analisis riap tegakan, tetapibelum menggunakannya dalamperhitungan JTT.

SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 PT KMS telah mempunyai SOP sistemsilvikultur THPB dan non TPTI, Isimasing masing SOP telah sesuai dengankondisi karakteristik setempat yaituhutan tanah kering dengan topografidatar sampai dengan bergelombang.SOP telah ditandatangani oleh DirekturUtama.

BAIK

2.3.2 PT KMS mengimplementasikansebagian SOP tahapan sistem silvikultur

SEDANG

2.3.3 Umur tanaman pokok Karet PT KMSsaat penilaian baru 3 tahun sedangkan

NA


A PENILAIAN KINERJA PHPLdaur Karet ditetapkan 20 tahunsehingga tidak ada tanaman pokokkaret sebelum masak tebang makaverifier ini tidak dapat dinilai /NotApplicable (NA)

2.3.4 PT KMS telah mengamati potensipermudaan di 22 plot PUP dari 22 petaktegakan karet berusia 1-5 tahun denganhasil persen tumbuh permudaansebesar 98% dan total jumlah tanamansebesar 3.113.673 batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT KMS telah memiliki SOPpemanfaatan/pengelolaan hutanramah lingkungan untuk seluruhkegiatan pengelolaan hutan, dan isinyasesuai untuk karakteristik kondisisetempat.

BAIK

2.4.2 PT KMS melakukan penerapanteknologi ramah lingkungan pada 2tahap kegiatan.

SEDANG

2.4.3 Penebangan yang dilakukan oleh PTKMS tergolong efisien dengan angkafaktor eksploitasi yaitu 0,75 atau dapatdikatakan bahwa limbah pemanfaatankayu sebesar 25%.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 PT KMS memiliki dokumen RKT 2018yang isinya sebagian sesuai denganRKU dan telah disahkan oleh pejabatyang berwenang.

SEDANG

2.5.2 PT KMS telah membuat peta kerja yangisinya sebagian sesuai dengan RKU danbelum ditandatangani oleh pejabatyang berwenang.

SEDANG

2.5.3 PT KMS telah mengimplementasikanpeta kerja berupa penandaan padaseluruh batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipeliharabeserta areal yang ditetapkan sebagaikawasan lindung.

BAIK

2.5.4 Rata-rata realisasi tebangan PT KMSadalah 42,57% atau di bawah 70%.

SEDANG

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan

2.6.1 Laporan Keuangan PT KMS 2016menunjukkan bahwa tingkat likuditas100-150%, solvabilitas >150%, rentabilitaspositif dengan opini wajar denganpengecualian.

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.2 Persentase rata-rata realisasi alokasidana PT KMS untuk kegiatanpengelolaan hutan adalah <59%.

BURUK

2.6.3 PT KMS telah mengalokasikan danauntuk kegiatan pengelolaan hutandengan rata-rata simpangan sebesar41,57%.

SEDANG

2.6.4 PT KMS telah merealisasikanpendanaan untuk kegiatan tekniskehutanan tidak lancar.

BURUK

2.6.5 PT KMS telah melaksanakan realisasikegiatan penanaman tanaman pokok,tanaman kehidupan dan tanamanunggulan oleh lUPHHK-HTI lebih dari80% tapi belum seluruhnya.

SEDANG

2.6.6 Realisasi penanaman tanaman pokok,tanaman kehidupan dan tanamanunggulan oleh PT KMS < 50% dari yangseharusnya, tetapi hal tersebut terjadikarena permasalahan sosial.

SEDANG

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 PT KMS telah mengalokasikan arealnyasebagai kawasan lindung seluas 1.420ha (10,62 % dari total areal konsesinya)yang tertuang di dalam dokumenperencanaannya (RKUPHHK-HTI PTKMS, 2013). Secara faktual di lapanganPT KMS telah menetapkan arealsebagai kawasan lindung yang luasnyasesuai dengan dokumen perencanaandan seluruhnya telah sesuai dengankondisi biofisiknya.

BAIK(3)

3.1.2 Penataan batas kawasan dilindungiyang dilaksanakan PT KMS telahmencapai 100% dari yang direncanakandan penandaan batas di lapangancukup jelas (mudah dikenali). Kegiatanpada tahun 2017 berupa kegiatanpemeliharaan tanda-tanda batas.

BAIK

3.1.3 Penutupan lahan pada areal kawasanlindung yang kondisinya masihberhutan mencapai 824,62 ha atau58,07% dari total luas kawasan lindung.Kondisi penutupan lahan masih cukupbaik pada areal KPPN/DPSL sedangkanpada areal sempadan sungai banyak

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLdidominasi oleh semak belukar.

3.1.4 Pengakuan para pihak terhadapkeberadaan kawasan lindung yangtelah ditetapkan oleh PT KMS berupapengakuan dari pihak pemerintah danunit manajemen, tetapi belum terdapatpengakuan dari pihak masyarakat.Dengan demikian pengakuan parapihak terhadap kawasan lindungmencapai 66,67 %.

BAIK

3.1.5 Terdapat laporan pengelolaan kawasanlindung sesuai tata ruang di dalamRKUPHHK-HTI PT KMS, laporanseluruhnya sesuai dengan ketentuan

BAIK

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 PT KMS telah memiliki prosedurstandar yang terkait denganperlindungan hutan. Prosedur standaryang tersedia telah mencakup seluruhjenis gangguan yang ada yaitugangguan dari kebakaran hutan, ilegalloging, perladangan, perambahanlahan, perburuan, dan hama penyakit

BAIK

3.2.2 Sarana prasarana perlindungan hutanyang tersedia di PT KMS jumlah danjenisnya telah sesuai dengan ketentuan.Sarana prasarana yang ada berfungsidengan baik

BAIK

3.2.3 SDM perlindungan hutan yang tersediadi PT KMS jumlah dan kualifikasinyatelah memadai.

BAIK

3.2.4 PT KMS telah melaksanakan kegiatanperlindungan hutan baik secarapreemptif, preventif, maupun represifnamun gangguan hutan tetap terjaditerutama kegiatan illegal loging,perladangan dan klaim areal

SEDANG

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 PT KMS telah memiliki prosedur standarpengelolaan dan pemantauan yangtelah mencakup seluruh dampakterhadap tanah dan air.

BAIK

3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangdimiliki PT KMS jenis dan jumlahnyatelah memadai namun beberapadiantaranya masih kurang berfungsidengan baik

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPL3.3.3 PT KMS telah memiliki SDM untuk

pelaksanaan kegiatan pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air. Sumberdaya manusia yangdimiliki telah cukup memadai sesuaidengan ketentuan baik dari segi jumlahmaupun kualifikasinya.

BAIK

3.3.4 Dokumen perencanaan pengelolaandampak terhadap tanah dan air yangtersedia di PT KMS yaitu dokumenRencana Operasional PengelolaanLingkungan Tahun 2017. Kegiatan telahdiimplementasikan baik secara teknissipil maupun secara vegetative sesuaiyang telah direncanakan

BAIK

3.3.5 PT KMS telah memiliki dokumenperencanaan pemantauan dampakterhadap tanah dan air dan telahmelaksanakan kegiatan pemantauandampak terhadap tanah dan air sesuaidengan ketentuan

BAIK

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampakyang besar dan penting terhadap tanahdan air berupa erosi dan sedimentasi.Untuk mengantisipasi dampak yangterjadi PT KMS telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan sepertipembuatan terasiring, pengelolaantanah secara minimum, penanamancovercrops, melakukan pemadatan danpengerasan jalan utama

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT KMS telah memiliki proseduridentifikasi flora dan fauna yangmencakup flora fauna dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah, dan endemik, namun prosedurmasih dibuat secara umum tidakspesifik untuk masing-masing jenis

SEDANG

3.4.2 PT KMS telah melaksanakan kegiatanidentifikasi yang mencakup seluruhflora dan fauna dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di areal PT KMS

BAIK

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

3.5.1 PT KMS telah memiliki standar prosedurpengelolaan flora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah dan

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLhutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

endemik, namun prosedur yang dibuatbelum mencakup pengelolaan untukseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang ada di areal PT KMS.

3.5.2 PT KMS telah memiliki dokumenrencana pengelolaan flora danmengalokasikan sebagian arealnyauntuk kepentingan perlindungan floraberupa KPPN dan sempadan sungai.Kegiatan pengelolaan flora telahdiimplementasikan dalam bentukkegiatan identifikasi, inventarisasi,pemantauan, pembinaan habitat, danperlindungan namun implementasibelum mencakup seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal kerja PT KMS

SEDANG

3.5.3 Sebagian areal PT KMS telahmengalami gangguan berupaperladangan serta kegiatan ilegalloging. Gangguan-gangguan inimerupakan indikasi spesies floratermasuk flora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di areal kerjasebagian diantaranya dalam kondisiterganggu

SEDANG

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 PT KMS telah memiliki Standarprosedur pengelolaan fauna dilindungitetapi prosedur yang dibuat belummencakup pengelolaan untuk seluruhjenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemikyang ada di areal PT KMS

SEDANG

3.6.2 Implementasi pengelolaan fauna yangtelah dilakukan oleh PT KMS dalambentuk kegiatan identifikasi,inventarisasi, pembinaan habitat danperlindungan fauna. Kegiatanpengelolaan telah mencakup seluruhjenis fauna dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemikyang ada di areal PT KMS

BAIK

3.6.3 Kondisi sebagian spesies fauna SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLdilindungi dan /atau langka, jarang,terancam punah dan endemik dalamkondisi terganggu. Gangguan terhadapspesies-spesies tersebut disebabkanoleh kegiatan perburuan. PT KMS telahmelakukan upaya-upayapenanggulangan gangguan berupapatroli secara rutin dan himbauan ataularangan untuk tidak memburu satwa-satwa dilindungi

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 Pada PT KMS telah tersedia dokumenperencanaan pengelolaan SDH yanglengkap (jangka panjang dan jangkapendek). Akan tetapi data daninformasi yang tersedia mengenai polapenguasaan dan pemanfaatanSDA/SDH serta data dan informasitentang identifikasi hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat belum tersediaseluruhnya.

SEDANG

4.1.2 PT KMS telah memiliki mekanismepenataan batas areal dengan kawasankehidupan masyarakat dan mekanismepenyelesaian konflik batas areal. Akantetapi keberadaan bukti masih terbatasdiketahui oleh pemilik dan humaseksternal, serta mekanisme tidakmengatur penandaan batas dilapangan.

SEDANG

4.1.3 Berdasarkan ketersedian data,informasi dan bukti dokumentasi, PT.KMS sudah terdapat mekanismemengenai pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat danmasyarakat setempat dalamperencanaan pemanfataan SDH.

BAIK

4.1.4 PT KMS telah melakukan identifikasidan inventarisasi mengenaikeberadaan kebun masyarakat didalam areal kerja. Pendataan daninformasi disajikan berdasarkan tahunRKT dilengkapi dengan peta sertaberita acara hasil pengukuran lahanyang diketahui oleh pemilik lahan,namun tidak diatur penandaan

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLlapangan. Pendataan dan penandaandilapangan dilakukan secara paraleldengan kegiatan RKT dan belum semuaklaim adat yang terdapat didalam areaPT KMS terdata dan terpetakan.

4.1.5 PT KMS telah mendapat pengakuandari sebagian masyakat lokal/setempatsecara tertulis maupun tidak tertulis.Masih terdapat konflik penguasaan danpenggunaan lahan oleh masyarakat,namun baru teridentifikasi sebagian(belum keseluruhan) dan menunjukkanproses konflik dapat dikelola.

SEDANG

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT KMS memiliki dokumenmenyangkut tanggung jawab sosialperusahaan/pemegang izin kepadamasyarakat. Dokumen yang tersediameliputi legalitas IUPHHK-HT, dokumenperencanaan, dokumen prosedur dandokumen laporan pelaksanaankegiatan.

BAIK

4.2.2 PT KMS memiliki mekanisme tentangpemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakat.Namum keberadaan mekanisme yangtersedia belum lengkap danmenyeluruh terhadap bidang/aspekyang dimandatkan dalam SK IUPHHK-HTI.

SEDANG

4.2.3 PT KMS telah melakukan Sosialisasikepada masyarakat yang berada disekitar areal kerja baik secara langsungmaupun tidak langsung. Secaralangsung dilakukan dengan pertemuandalam bentuk forum, sedangkan secaratidak langsung melalui perangkatorganisasi kehumasan.

BAIK

4.2.4 PT KMS secara umum telahmerealisasikan pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan masyarakat setempatdalam pengelolaan SDH. Realisasitanggung jawab dapat dibuktikan,terdapat bukti dokumentasi.

BAIK

4.2.5 PT KMS memiliki laporan/dokumen BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLterkait pelaksanaan tanggung jawabsosial pemegang izin terhadapmasyarakat

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT KMS memiliki data dan informasimengenai masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat yangterlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH namun tidaklengkap dan tidak jelas. Data-datakondisi sosial ekonomi dan budaya yangtersebar pada beberapa dokumentidak lengkap meliputi masyarakat desaBinai, Sajau, Pura Sajau danMangkupadi.

SEDANG

4.3.2 PT KMS telah memiliki mekanismemengenai peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat.Kelengkapan mekanisme dan prosedurkerjasama usaha kebutuhan barang danjasa dalam pengelolaan danpemanfaatan hasil hutan.

SEDANG

4.3.3 PT KMS memiliki dokumenperencanaan menyangkut peningkatanperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat.

BAIK

4.3.4 Sebagian besar implementasi jenisprogram/kegiatan yang terkait denganpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat sudahdirealisasikan. Implementasi programterkait meliputi pembangunandemplot, kerjasama koperasi,membangun kemitraan dan rekruitmentenaga kerja lokal, dapat dibuktikansebagian besar.

BAIK

4.3.5 PT KMS memiliki buktidokumen/laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaat kepadapara pihak yakni karyawan, masyarakatsekitar dan pemerintah.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT KMS telah memilki mekanismeresolusi konflik yang dibangun dandikembangkan dengan jelas danimplementatif namun belum lengkap.Prosedur yang tersedia belumsepenuhnya menggambarkan aliran

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLdata/informasi yang dilengkapi denganhirarki pertanggung jawaban sesuaidengan skala konflik atau potensikonflik yang terjadi.

4.4.2 PT KMS memiliki peta konflik akantetapi tidak dilengkapi dengan deskripsimengenai segala sesuatu yang terkaitdengan potensi konflik yang terdapat didalam dan sekitar areal. Peta konflikbelum dilengkapi dengan attribute yangmenggambarkan skala dan statuskonflik yang terukur.

SEDANG

4.4.3 PT KMS memiliki kelembagaan resolusikonflik namun belum dilengkapidengan uraian tugas, kewajiban dankewenangan personel serta komitmenperusahaan mendukung pendanaan.Selain itu, keberadaan lembaga belumdisosialisasikan kepada para pihak,khususnya pihak masyarakat.

SEDANG

4.4.4 PT KMS memiliki sumber informasiterkait penanganan penyelesaianpermasalahan dengan masyarakatmelalui perangkat humas eksternal.Hasil proses identifikasi dilaporkansecara periodik oleh Humas,bekerjasama dengan bagian planningdalam melakukan pengukuranlapangan. Dokumen proses dan hasildituangkan dalam berita acara yangditandatangani bersama para pihak.

BAIK

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 Hubungan industrial antara pengusaha(PT KMS ) dengan para pekerjaberdasar Peraturan perusahaan (PP)Periode 2016 -2018. Hubungan industrialtelah dilaksanakan dan sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku.

BAIK

4.5.2 Terdapat pelaporan hasil realiasipeningkatan kompetensi yang tahun2015 terealisasi 70,96%.

SEDANG

4.5.3 PT KMS memilki standar jenjang karirdan digunakan sebagai acuan dalammelakukan rotasi karyawan. Informasimengenai pengangkaan karyawan telahdiperkuat dengan bukti SuratKeputusan Direksi tentang

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLpengangkatan karyawan.

4.5.4 PT KMS memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan dan telahtermaktub di dalam PeraturanPerusahaan (PP). Sebagian besarfasilitas yang berhubungan dengankesejahteraan karyawan tersedia danmemadai. Karyawan sudah terdaftardalam BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan, terdapat realisasi danbukti yang cukup.

BAIK

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT KMS SK Menteri Kehutanan No.46/Menhut-II/2011 lengkap dengan lampiranpeta. Lokasi areal PT KMS terletak diKabupaten Bulungan, Provinsi KalimantanTimur dengan skala 1:100.000. PerubahanFungsi Kawasan Hutan dan PenunjukanBukan Kawasan Hutan Menjadi KawasanHutan di Provinsi Kalimantan Timur Skala1:250.000 (Lampiran Keputusan MenteriKehutanan SK No. 718/Menhut-II/2014tanggal 29 Agustus 2014) dengan Peta SKIUPHHK-HT PT KMS dengan seluas 13.375Ha termasuk ke dalam kawasan HutanProduksi Tetap (HP)

Memenuhi

1.1.1.b PT KMS telah melunasi kewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IIUPHHK) sebesar Rp 34.775.000,00,-melalui transfer Bank Mandiri tanggal 07April 2011 bertempat di Bank MandiriCabang Jakarta Gedung Pusat Kehutananyang ditujukan kepada BendaharawanPenerima Setoran IIUPH No Rekening1020004203870 sesuai dengan SuratPerintah Pembayaran, tanggal 5 April 2011dengan No.S.339/VI-BIKPHH/2011 telahdibayarkan sesuai ketentuan.

Memenuhi

1.1.1.c PT KMS telah memiliki data informasikawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHKyaitu Wilayah Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batu Bara PT PesonaKhatulistiwa Nusantara yang berada padaareal IUPHHK-HT PT Kayan MakmurSejahtera skala 1:50.000 dan dokumen SK

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUMenhut No. 589/Menhut-II/2013 tentangIzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukKegiatan Eksplorasi Batubara BlokMangkupadi Pada Kawasan Hutan ProduksiTerbatas dan Hutan Produksi Tetap Seluas3.404,06 Ha a/n PT Pesona KhatulistiwaNusantara. Namun masa berlaku Izin pinjampakai kawasan hutan tersebut telah habissejak tanggal 3 Desember 2015.

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1.a PT KMS telah memiliki RKUPHHK-HTperiode 2013 – 2022 yang telah disahkanoleh Kementerian Kehutanan melalui SK.94/VI-BUHT/2013 tanggal 11 Januari 2013yang disusun berdasarkan Deliniasi Mikro.Dokumen RKT 2017 yang telah disahkanoleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanandan Ketahanan Pangan Provinsi KalimantanUtara No. 522/03/Kpts-RKT/DPKKP-III/I/2017pada tanggal 6 Januari 2017 dan DokumenRKT 2018 telah disahkan oleh Kepala DinasPertanian, Kehutanan dan KetahananPangan Provinsi Kalimantan Utara No.522/05/KPTS-RKT/DPKKP-III/II/2018 padatanggal 17 Februari 2018 telah dilengkapidengan lampiran Peta

Memenuhi

2.1.1.b Peta areal kerja RKT 2017 dan RKT 2018terdapat areal yang tidak boleh ditebangberupa sempadan sungai dan KPPN atauDPSL. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan,terdapat kesesuaian posisi antara di petadengan lapangan berupa batas blok danbatas petak pada lokasi blok RKT 2017. BlokRKT 2018 hanya terdapat tanda cat warnamerah dan belum dilakukan penandaanbatas blok batas petak (ProsedurKMS_SOP_Planning_002_PAK tentangSurvey dan Penataan Areal Kerja tanggal 01Februari 2014 Point 7.3.3. Pembuatan PalBatas dan SOP Penataan Ruang HTI /KMS_SOP_ Planning_001 Perencanaan HTIpenandaan dengan cat warna merah untukkawasan dilindungi)

Memenuhi

2.1.1.c Terdapat peta lampiran RKT 2017 dan RKT2018, menunjukkan bahwa penandaanlokasi blok tebangan jelas dan telahdisahkan dengan diarsir berwarna Ungu(Carry over 2017). Posisi batas blok danpetak tebangan di lapangan telah sesuai

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUdengan di Peta Kerja RKT 2017 dan RKT 2018

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a Dokumen SK dan Lampiran Peta RKUPHHK-HT PT KMS SK.94/VI-BUHT/2013 tanggal 11Januari 2013 adalah dokumen yang sah dantelah mengikuti proses penyusunan sesuaiketentuan yang disyaratkan dalampenyusunan dokumen RKU.

Memenuhi

2.2.1.b Terdapat lokasi pemanfaatan kayu hutanalam pada areal penyiapan lahan yangdiizinkan untuk pembangunan hutantanaman industri pada peta kerja. Kondisifaktual di lapangan mengalami kendalakarena alasan sosial

Memenuhi

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

3.1.1 Tersedia Buku Ukur, Bon Trip, LHP,SKSHHK, SK Petugas Pembuat LHP (Nama,No Register, Masa Berlaku) PT KMS PeriodeBulan Februari 2017-Januari 2018. Dokumendibuat dan disahkan oleh petugas yangberwenang dengan nomor batang didokumen LHP dan bukti kondisi fisik kayu dilapangan sesuai.

Memenuhi

3.1.2 Kayu yang diangkut dari Lokasi TPn ke TPKHutan, TPK Antara/Logpond sampai denganke industri dilindungi dengan dokumenyang sah

Memenuhi

3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu diPT KMS sesuai dengan dokumen (LHP)

Memenuhi

3.1.3.b Identitas kayu Identitas kayu dapat dilacakdi lapangan, dokumen buku ukur, blankolangsir, LHP, SKSHHK bisa ditelusuri dantelah diterapkan secara konsisten dilapangan

Memenuhi

3.1.4 Terdapat Dokumen SKSHHK selama periode1 tahun terakhir (Februari 2017 s.d. Januari2018). Dokumen Surat Keterangan Sah HasilHutan Kayu dibuat dan disahkan olehPetugas Penerbit SKSHHK atas namaPejabat Penerbit yang berwenang

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dantarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.Pembayaran SPP DR dan atau PSDH telahsesuai LHP yang disahkan

Memenuhi

3.2.1.b Bukti setor yang sudah dilunasi untukkewajiban pembayaran DR dan/atau PSDHtelah sesuai SPP periode bulan Februari2017 – Januari 2018

Memenuhi

3.2.1.c DR dan/atau PSDH PT KMS periode bulan Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUFebruari 2017 – Januari 2018. PembayaranDR PSDH PT KMS Februari 2017-Januari 2018untuk volume sesuai LHP senilai 45,217.67m³ dan pembayaran PSDH sejumlah Rp.2,773,470,880.00 dan Pembayaran DRsejumlah 655,634.75 US$. DR dan/ atauPSDH periode bulan Februari 2017 – Januari2018 telah dibayar sesuai tarif

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Terdapat dokumen PKAPT dengan NomorPengakuan sebagai PKAPT No. :521/UPP/PKAPT/ 10/2013 dan Nomor PKAPT:17.03.1.03590. PKAPT ini diterbitkan a.n.Menteri Perdagangan, Direktur JendralPerdagangan Dalam Negeri, Koordinatordan Pelaksana Pengganti Unit PelayananPerdagangan, Nurlaila Nur Muhammadpada tanggal 24 Oktober 2013. Masaberlaku dokumen PKAPT sampai dengantanggal 22 Oktober 2018

Memenuhi

3.3.2 Dokumen persetujuan berlayar kapalpenarik kayu log PT KMS dari TPK AntaraApung/logpond ke tempat tujuan selamaperiode bulan Februari 2017 – Januari 2018.Identitas Kapal Berbendera Indonesia yangdigunakan untuk pengangkutan kayu tipeTugboat/Tongkang

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Kayu yang ada di TPK Antara/ LogpondApung dilengkapi dengan tanda

Memenuhi

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 Tersedia Dokumen Addendum AnalisisDampak Lingkungan Hidup PT KMS 2017dalam Rangka Penggantian Jenis TanamanPokok dan Tanaman Kehidupan dari JenisSengon menjadi Jenis Karet berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKalimantan UtaraNo.757/073/IL/DPMPTSP/I/2018 tentang IzinLingkungan untuk Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan pada tanggal 22 Januari 2017dan tersedia dokumen Berita Acara Rapatkomisi Penilai AMDAL Dokumen AddendumAMDAL RKL RPL PT KMS No.KA-KU/44/KPA.BA/IX/2017 tanggal 19September 2017

Memenuhi

4.1.2.a RKL RPL dalam dokumen AddendumAMDAL 2017 terkait dampak penting yangharus dikelola telah sesuai

Memenuhi

4.1.2.b Pengelolaan dan pemantauan lingkungan Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUdilaksanakan sesuai dengan rencana dandampak penting yang terjadi di lapangantelah didokumentasikan dalam pelaporanpelaksanaan RKL RPL. Bukti Pelaksanaantertuang dalam Laporan Pelaksanaan RKLRPL Periodik Semester I-II 2017

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a Tersedia SOP Inspeksi Keselamatan,Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L),Personil yang bertanggungjawab K3 danimplementasi K3 telah diterapkan lapangan

Memenuhi

5.1.1.b PT KMS telah menyediakan jumlahperalatan K3 sesuai dengan kebutuhanuntuk kegiatan pengusahaan hutantanaman dan tanda rambu lalulintas jalanserta spanduk K3 terpasang dilokasistrategis terlihat dengan jelas di lapangan

Memenuhi

5.1.1.c PT KMS telah memiliki catatan kecelakaankerja berupa catatan kecelakaan kerja 2017-2018, terdapat sebanyak 33 kali kecelakaankerja. Upaya menekan tingkat kecelakaankerja dililakukan sosialisasi mengenai sistemmanajemen keselamatan dan kesehatankerja, sidak, rambu-rambu jalan, safetyinduction

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT KMS belum memiliki serikat pekerjanamun terdapat kebijakan perusahaanberupa Surat Pemberitahuan KebebasanBerorganisasi yang ditandatangani olehSoesanto selaku Direktur Utama Nomor:01/DIR-A/HR-SMD/KMS/I/2017 tanggal 5Januari 2017, yang menyatakan kebebasanberserikat kepada seluruh karyawan PTKMS

Memenuhi

5.2.2. Peraturan Perusahaan PT KMS telahmendapat pengesahan dari Drs EC Sutrisno,MM (19601010 198903 1 019) selaku KepalaDinas Transmigrasi dan Tenaga KerjaKabupaten Bulungan No.KEP.560/28/DTTK-IV/II/2017 masa berlaku 27 Februari 2017sampai dengan 27 Februari 2019

Memenuhi

5.2.3. PT KMS memiliki kebijakan Perusahaantidak mempekerjakan anak dibawah umuryang tertuang dalam PT KMS Pasal 5 ayat2a. ”Karyawan harus memenuhipersyaratan umum yang ditetapkan olehperusahaan sebagai berikut: Berusiaminimal 18 tahun pada saat penerimaan”.Tenaga kerja termuda berumur lebih dari 18

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUtahun. Hasil uji petik di lapangan tidakditemukan tenaga kerja dibawah umur

resume hasil penilikan i penilaian kinerja phpl pt kayan...

Documents