resume hasil penataan daerah pemilihan dan ......resume hasil penataan daerah pemilihan dan alokasi...
TRANSCRIPT
RESUME HASIL PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
A. Penghitungan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan
Dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum bahwa Jumlah kursi DPRD Kabupaten/kota ditetapkan paling
sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 55 (lima puluh lima), dengan Jumlah kursi
DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:
Jumlah Penduduk Jumlah Kursi
Sampai dengan 100.000 20 kursi
100.001 s.d. 200.000 25 kursi
200.001 s.d. 300.000 30 kursi
300.001 s.d. 400.000 35 kursi
400.001 s.d. 500.000 40 kursi
500.001 s.d. 1.000.000 45 kursi
1.000.001 s.d. 3.000.000 50 kursi
Lebih dari 3.000.000 55 kursi
Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 13/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tanggal 16
Januari 2018 Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Kolom 1 nomor urut 18, jumlah penduduk
dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:
Provinsi : 32 Jawa Barat
Kabupaten/Kota : 18 Pangandaran Jumlah Kursi : 40 Kursi
No. Kode dan Nama
Kecamatan
Jumlah
Penduduk Jumlah Kursi
1 18.1 PARIGI 43.096
2 18.2 CIJULANG 26.707
3 18.3 CIMERAK 46.582
4 18.4 CIGUGUR 21.693
5 18.5 LANGKAPLANCAR 50.473
6 18.6 MANGUNJAYA 32.882
7 18.7 PADAHERANG 67.097
8 18.8 KALIPUCANG 37.238
9 18.9 PANGANDARAN 53.739
10 18.10 SIDAMULIH 27.391
Jumlah 406.898 40
Pasal 192 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan
kecamatan.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota paling sedikit 3
(tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
(3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah
pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.
Dalam penyusunan penataan Dapil harus memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 4 Peraturan KPU
nomor 16 Tahun 2017, yaitu :
a. Kesetaraan nilai suara;
b. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
c. Proporsionalitas;
d. Integralitas wilayah;
e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
f. Kohesivitas; dan
g. Kesinambungan.
Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017, prinsip-prinsip
penyusunan penataan Dapil adalah sebagai berikut:
(1) Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu
mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan
Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai.
(2) Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan
mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh
setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.
(3) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu
memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan
Alokasi Kursi setiap Dapil.
(4) Prinsip integralitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu
memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana
perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah
kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil.
(5) Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e, yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari
satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu
Dapil Anggota DPRD Provinsi.
(6) Prinsip kohesivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu penyusunan
Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok
minoritas.
(7) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yaitu
penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir, kecuali
terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu)
Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran
wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.
B. Usulan Hasil Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten
Pangandaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
Usulan I
No Kecamatan Daerah
Pemilihan
Jumlah
Penduduk
Jumlah
Kursi
1 1.1 Padaherang Pangandaran 1
67.097 10
1.2 Mangunjaya 32.882
Jumlah Dapil 1 99.979
2 2.1 Kalipucang Pangandaran 2
37.238 9
2.2 Pangandaran 53.739
Jumlah Dapil 2 90.977
3 3.1 Sidamulih Pangandaran 3
27.391 7
3.2 Parigi 43.096
Jumlah Dapil 3 70.487
4 4.1 Langkaplancar Pangandaran 4
50.473 7
4.2 Cigugur 21.693
Jumlah Dapil 4 72.166
5 5.1 Cijulang Pangandaran 5
26.707 7
5.2 Cimerak 46.582
Jumlah Dapil 5 73.289
Jumlah Total 406.898 40
Usulan II
No Kecamatan Daerah
Pemilihan Jumlah
Penduduk Jumlah Kursi
1 1.1 Padaherang Pangandaran 1
67.097 10
1.2 Mangunjaya 32.882
Jumlah Dapil 1 99.979
2 2.1 Kalipucang
Pangandaran 2
37.238
12 2.2 Pangandaran 53.739
2.3 Sidamulih 27.391
Jumlah Dapil 2 118.368
3 3.1 Parigi
Pangandaran 3
43.096
11 3.2 Langkaplancar 50.473
3.3 Cigugur 21.693
Jumlah Dapil 3 115.262
4 4.1 Cijulang Pangandaran 4
26.707 7
4.2 Cimerak 46.582
Jumlah Dapil 4 73.289
Jumlah Total 406.898 40
Usulan III
No Kecamatan Daerah
Pemilihan
Jumlah
Penduduk
Jumlah
Kursi
1 1.1 Padaherang Pangandaran 1
67.097 10
1.2 Mangunjaya 32.882
Jumlah Dapil 1 99.979
2 2.1 Kalipucang
Pangandaran 2
37.238
12 2.2 Pangandaran 53.739
2.3 Sidamulih 27.391
Jumlah Dapil 2 118.368
3 3.1 Parigi
Pangandaran 3
43.096
11 3.2 Cijulang 26.707
3.3 Cimerak 46.582
Jumlah Dapil 3 116.385
4 4.1 Langkaplancar Pangandaran 4
50.473 7
4.2 Cigugur 21.693
Jumlah Dapil 4 72.166
Jumlah Total 406.898 40
C. Analisa Hasil Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan
1. Kesetaraan nilai suara
Prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga
kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang
satu suara satu nilai.
Secara umum hasil penataan dan penyususnan Dapil Anggota DPRD
Kabupaten Pangandaran memenuhi prinsip tersebut yaitu dengan cara terlebih
dahulu menetapkan angka BPPd, dengan hasil sebagai berikut:
π΅πππ =π½π’πππβ πππππ’ππ’π πΎππ. πππππππππππ
π½π’πππβ π΄πππππ π πΎπ’ππ π=
406.898
40= 10.172
2. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional
Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yaitu
memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah
kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik
dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.
Analisa hasil penyusunan dan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten
Pangandaran secara umum memenuhi prinsip tersebut, dimana jumlah kursi yang
dihasilkan di setiap Dapil yaitu:
- Usulan 1 : 5 (lima) Dapil dengan alokasi jumlah kursi paling sedikit 7 (tujuh)
kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi, dimana dari hasil
penghitungan yang dilakukan 2 (dua) tahap jumlah penduduk
Kabupaten Pangandaran seluruhnya terkonversi menjadi kursi.
- Usulan 2 : 4 (empat) Dapil dengan alokasi jumlah kursi paling sedikit 7 (tujuh)
kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi, dimana dari hasil
penghitungan yang dilakukan 2 (dua) tahap menghasilkan sisa
jumlah penduduk di Dapil 3 dan Dapil 4 yang tidak terkonversi
menjadi kursi.
- Usulan 3 : 4 (empat) Dapil dengan alokasi jumlah kursi paling sedikit 7 (tujuh)
kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi, dimana dari hasil
penghitungan yang dilakukan 2 (dua) tahap menghasilkan sisa
jumlah penduduk di Dapil 3 yang tidak terkonversi menjadi kursi.
3. Proporsionalitas
Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar
Dapil untuk menjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
Analisa hasil penyusunan dan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten
Pangandaran secara umum memenuhi prinsip tersebut dimana jumlah alokasi kursi
di setiap Dapil kesenjangannya tidak jauh atau dengan kata lain masih memenuhi
batas perbedaan jumlah yang wajar.
4. Integralitas wilayah
Analisa hasil penyusunan dan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten
Pangandaran secara umum memenuhi prinsip tersebut yaitu dengan mencermati
Peta Geografis Kabupaten Pangandaran, dimana wilayah kecamatan yang disatukan
kedalam satu Dapil rata-rata berbatasan langsung dan memiliki keterpaduan
wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama
Analisa hasil penyusunan dan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten
Pangandaran secara umum memenuhi prinsip tersebut karena secara utuh seluruh
wilayah kecamatan di Kabupaten Pangandaran adalah satu kesatuan Dapil Anggota
DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu Dapil Jabar 13 (Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Kuningan, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran).
6. Kohesivitas
Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi
sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di
satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan sejarah
yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di
masyarakat.
Analisa hasil penyusunan dan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten
Pangandaran secara umum memenuhi prinsip tersebut karena rata-rata kecamatan
yang digabung dalam satu Dapil dalam sejarahnya merupakan rata-rata hasil
pemekaran, atau dengan kata lain sebelum dimekarkan kecaamatan tersebut
adalah kecamatan yang sama.
7. Kesinambungan
Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan
memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir. Kabupaten
Pangandaran adalah DOB baru, sehingga dalam penyusunan dan penataan Dapil
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Dalam Pemilu Tahun 2019 prinsip
kesinambungan diabaikan.
Format Hasil Uji Publik
FORMAT HASIL UJI PUBLIK
USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... tahun dua ribu delapan
belas bertempat di β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.. KPU Kabupaten Pangandaran, telah melaksanakan
Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Pewakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan hasil
sebagai berikut :
1β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦....................................................β¦β¦
2β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦...............................................................
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦...............................................................
3β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦....................................................
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦...............................................................
TANDA TANGAN
(____________________________)
*) Form dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan