resum undang-undang jasa konstruksi
TRANSCRIPT
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 1/38
Imbran Safe’ie
1209025050
1
TUGAS
MANAJEMEN KONSTRUKSI LANJUT
Oleh :
Imbran Safe’ie
1209025050
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2015
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 2/38
Imbran Safe’ie
1209025050
2
DAFTAR ISI
COVER
DAFTAR ISI
MERESUME ATAU MERINGKAS
1. UU RI No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi ................................................. 3
2. PP No. 28/2000 .............................................................................................. 7
3. PP No. 29/2000 .............................................................................................. 8
4. PP No. 30/2000 .............................................................................................. 11
5. Permen PU RI No: 207/PRT/M/2005 ............................................................. 12
6. Permen PU RI No: 07/PRT/M/2011 ............................................................... 127. Permen PU RI No: 28/PRT/M/2006 ............................................................... 13
8. Kepmen PU RI No: 339/KPTS/M/2003 ........................................................... 15
STRUKTUR ISI
1. Struktur Isi Regulasi UU RI No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi ................. 17
2. Struktur Isi Regulasi PP No. 28/2000 ............................................................. 21
3. Struktur Isi Reulasi PP No. 29/2000 ............................................................... 24
4.
Struktur Isi Regulasi PP No. 30/2000 ............................................................. 27
5. Struktur Isi Regulasi Permen PU RI No: 207/PRT/M/2005 ............................ 29
6. Struktur Isi Regulasi Permen PU RI No: 07/PRT/M/2011 .............................. 32
7. Struktur Isi Regulasi Permen PU RI No: 28/PRT/M/2006 .............................. 35
DAFTAR PUSTAKA
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 3/38
Imbran Safe’ie
1209025050
3
Meresum atau Meringkas
1. UU RI NO. 18/1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai
sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, di mana
pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Untuk itu, dirasakan perlu pengaturan secara rinci dan jelas mengenai jasa
konstruksi, yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi).
a. Jasa Konstruksi Secara Umum
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi
pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi
terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat
merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan
hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum. Penyedia jasa konstruksi yang
merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yangberisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Sedangkan
pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan atau yang berteknologi tinggi dan atau
yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk
perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.
b. Tujuan Jasa Konstruksi
Adapun Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:
Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk
mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan
hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin
kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak
dan kewajiban, serta meningkatkan kepatahan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 4/38
Imbran Safe’ie
1209025050
4
c. Usaha Jasa Konstruksi dan Perizinan Bagi Penyedia Jasa Konstruksi
Secara umum Jenis Usaha Konstruksi dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
Perencanaan Konstruksi
Usaha ini dilaksanakan oleh perencana konstruksi (Konsultan, Designer) yang
wajib memiliki sertifikat keahlian, yaitu bertugas memberikan layanan jasa
perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan
atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai
dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
Pelaksanaan Konstruksi
Usaha ini dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi (Kontraktor) yang wajib
memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja, yaitu bertugas
memberikan layanan jasa Pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang
meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari
penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan
konstruksi.
Pengawasan Konstruksi
Usaha ini dilaksanakan oleh pengawas konstruksi yang wajib memiliki
sertifikat keahlian, yaitu bertugas memberikan layanan jasa pengawasan baik
sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari
penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.
Penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:
memenuhi ketentuan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi dan.
memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian
kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha
jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh
badan/lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses
untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang
meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian, hanya badan usaha
yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa
konstruksi.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 5/38
Imbran Safe’ie
1209025050
5
d. Pihak yang Terkait dan Pengikatan Suatu Pekerjaan Konstruksi
Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa.
Pengguna jasa (ex.Pemerintah) harus memiliki kemampuan membayar biayapekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari Lembaga
Perbankan dan atau Lembaga Keuangan bukan bank.Penyedia jasa terdiri dari
perencana, pengawas dan pelaksana konstruksi .
Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip
persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan
umum atau terbatas. Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok
orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti
pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.
Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup menerbitkan dokumen
tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara
lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami, serta menetapkan penyedia jasa
secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan. Sedangkan penyedia jasa wajib
menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan
kepada pengguna jasa.
e. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap
Pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan
melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran. Penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keamanan, keselamatan
dan keselamatan kerja,-perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat
untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
f. Kegagalan Bangunan
Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib wajib bertanggung jawab atas kegagalanbangunan. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan
penyedia jasa (perencana, pelaksana, pengawas) konstruksi, dan hal tersebut
terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka penyedia jasa konstruksi
tersebut wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti
rugi. Sedangkan Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan
pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan
kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa waJib bertanggungjawab dan dikenai
ganti rugi.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 6/38
Imbran Safe’ie
1209025050
6
g. Peran Masyarakat
Hak Masyarakat:
Melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa
konstruksi
Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara
langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Kewajiban Masyarakat :
Menjaga ketertiban-dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang
Pelaksanaan jasa konstruksi
Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan
kepentingan umum.
h. Peran Pemerintah melalui Pembinaan
Pemerintah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan suatu jasa konstruksi, yaitu
melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan,
dan pengawasan. Pengaturan yang dimaksud dilakukan dengan menerbitkan
peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis. Sedangkan
pemberdayaan dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk
menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalampelaksanaan jasa konstruksi. Selanjutnya, mengenai pengawasan, dilakukan
terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya
ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
i. Penyelesaian Sengketa dan Gugatan Masyarakat
Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di
luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
Dalam suatu penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, terdapat kemungkinan bahwa
masyarakat mengalami kerugian sebagai akibat dari penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi tersebut. Karena itulah, masyarakat memiliki hak mengajukan gugatan
perwakilan. Yang dimaksud dengan hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak
kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah
besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan
ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat dari
kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 7/38
Imbran Safe’ie
1209025050
7
j. Sanksi
Sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran UU Jasa Konstruksi
adalah berupa :
peringatan tertulis
penghentian sementara pekerjaan konstruksi
pembatasan kegiatan usaha atau profesi
larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi (khusus bagi
pengguna jasa)
pembekuan izin usaha atau profesi
pencabutan izin usaha atau profesi.
Selain sanksi administratif tersebut, penyelenggara pekerjaan konstruksi dapatdikenakan denda paling banyak sebesar 10% dari nilai kontrak atau pidana penjara
paling lama 5 tahun.
2. PP RI NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT
JASA KONSTRUKSI
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan
bidang usaha,registrasi, sertifikasi keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa
konstruksi, serta pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang diwujudkan dalam
bentuk Forum dan Lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi.
a. Ketentuan Umum
Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk
mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan
usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di
bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu
dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 8/38
Imbran Safe’ie
1209025050
8
b. Usaha Jasa Konstruksi
Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha
jasa konstruksi.
Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa
perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik
nasional maupun asing.
Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub
bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh
Lembaga.
c. Tenaga Kerja Konstruksi
Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau
sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga, yang dinyatakan
dengan sertifikat.
d. Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Forum jasa konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi
antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah dalam bentuk pertemuan
tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparanberbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
3. PP RI NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI
Bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional
sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan dan
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan
peningkatan peran masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan
untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.
a. Ketentuan Umum
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka
dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-
kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 9/38
Imbran Safe’ie
1209025050
9
umum sehingga masyaraka luas dunia usaha yang berminat dan
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang
diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan
jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui
media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan
pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha
yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui
pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan
membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa
dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga,
sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapatdipertanggungjawabkan.
Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan
tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan
langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan
cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga
diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan.
b. Pemilihan Penyedia JasaPemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana
konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan
cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau
penunjukan langsung.
c. Kontrak Kerja Konstruksi
Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan
dalam pekerjaan konstuksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk
pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan,dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan.
d. Penyelenggaran Kerja Konstruksi
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan
yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya
yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan,
pengerjaan, dan pengakhiran.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 10/38
Imbran Safe’ie
1209025050
10
e. Kegagalan Bangunan
Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik
secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan
kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan
Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan
konstruksi. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan
ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal
10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
f. Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar
pengadilan dapat dilakukan dengan cara :
Melalui pihak ketiga yaitu :
- Mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase
dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa)
- Konsiliasi
Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.
Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaiman dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan
pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan.
g. Larangan Persekongkolan
Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan
persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam
pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha yang tidak sehat dan dilarang melakukan persekongkolan
untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up) yang mengakibatkan kerugian bagi
masyarakat dan atau keuangan Negara.
h.
Sanksi Administratif
Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif
yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :
peringatan tertulis
penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi
pembekuan izin usaha
pencabutan izin usaha
pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi
pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi
larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi
larangan melakukan pekerjaan
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 11/38
Imbran Safe’ie
1209025050
11
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan
mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak
bertentangan ataupun belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
4. PP RI NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
JASA KONSTRUKSI
Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga
perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun
masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi
serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam
mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,
dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.
a. Lingkup Pembinaan Jasa Konstruksi
Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa,
pengguna jasa, dan masyarakat.
Lingkup pengaturan pembinaan jasa konstruksi meliputi bentuk pembinaan,
pihak yang dibina, penyelenggara pembinaan, serta pembiayaan yang diperlukan
untuk pelaksanaan pembinaan.
b. Penyelenggaraan Pembinaan
Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi :
pengaturan
pemberdayaan
pengawasan
Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi
terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat. Pembinaan jasa
konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman
dan kesadaran akan hak dan kewajibannya. Pembinaan diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
c. Pembiayaan
Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 12/38
Imbran Safe’ie
1209025050
12
5. PERMEN PU NOMOR: 207/PRT/M/2005 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
Proses pengadaan jasa konstruksi oleh Pemerintah dengan memanfaatkan teknologikomunikasi dan informasi yang menggunakan media elektronik akan lebih
transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan upaya pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme. Penerapan proses pengadaan jasa konstruksi oleh
pemerintah secara elektronik sepenuhnya masih harus menunggu ditetapkannya
Undang-Undang yang mengatur tentang transaksi elektronik (cyber-law) di
Indonesia. Proses pengadaan jasa konstruksi oleh pemerintah secara elektronik
sejalan dengan upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk
menghadapi tantangan dan perkembangan global.
Pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik adalah sistem pengadaan jasa
konstruksi yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis
web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
Proses peningkatan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi
dilakukan secara berjenjang :
Penayangan Hasil Kerja Panitia Pengadaan
Pengadaan yang dilakukan sebagian secara elektronik
Pengadaan sepenuhnya dilakukan secara elektronik, baik pada prosespelelangan maupun pelaksanaan kontrak.
Penerapan pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik di lingkungan instansi
Pemerintah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris
Utama/Sekretaris Daerah yang antara lain berisi penetapan sistem aplikasi
eprocurement yang akan digunakan, administrator sistem tugas dan peran pihak-
pihak yang terkait serta tahapan penerapannya dengan memperhatikan kesiapan
sumber daya di lingkungan masing-masing instansi.
6. PERMEN PU NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
Bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum
yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi
ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan
pelayanan publik.
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaanpengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 13/38
Imbran Safe’ie
1209025050
13
konstruksi. Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan
konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih
operasional dan efektif.
Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar
rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar
rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat
Eselon I.
Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp
100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di
tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli HukumKontrak.
Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:
kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk
pekerjaan tunggal atau terintegrasi.
kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output
based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan
Kerja/TOR.
7. PERMEN PU NOMOR : 28/PRT/M/2006 TENTANG PERIZINAN PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING
Kehadiran Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing perlu ditata, diatur, diawasi dan
dikendalikan secara lebih baik untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi peningkatan kemampuan usaha jasa Konstruksi Nasional.
a. Ketentuan Umum
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) adalah Badan Usaha yang berbentuk
badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan negara di mana
perusahaan tersebut didirikan dan berdomisili di luar Indonesia, yang bergerak
di bidang usaha jasa konstruksi meliputi kegiatan usaha jasa konsultansi
Perencanaan/ Pengawasan (Konsultan) Konstruksi atau Jasa Pelaksana
Konstruksi (Kontraktor).
Tim Pengawas Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing selanjutnya disebut TP BUJK
adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas mengawasi kegiatan
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 14/38
Imbran Safe’ie
1209025050
14
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang akan melaksanakan kegiatan usahanya
di wilayah Republik Indonesia wajib mempunyai Izin Perwakilan Badan Usaha
Jasa Konstruksi Asing.
b. Kewenangan Pemberi Izin dan Pemberi Persetujuan
Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Persetujuan Usaha
Kerjasama diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas nama
Menteri.
c. Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin
Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin adalah sebagai berikut:
Permohonan Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus
dilengkapi dengan dokumen permohonan berupa data Badan Usaha.
Membayar uang administrasi, dengan ketentuan besarnya uang
administrasi selama jangka waktu berlakunya izin, untuk bidang Jasa
Konsultansi Perencana/Pengawasan Konstruksi adalah ekuivalen US $
5.000 (lima ribu dolar Amerika) dan untuk bidang Jasa Pelaksana
konstruksi ekuivalen US $ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika)
d. Hak dan Kewajiban
Perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing berhak untuk :
menghubungi perorangan/badan usaha/lembaga pemerintah maupun
swasta nasional dalam rangka mencari pasar jasa konstruksi.
membentuk usaha kerjasama dan diizinkan mengikuti prakualifikasi
/pelelangan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2).
mengangkat dan menetapkan tenaga kerja lokal atau asing sebagai
kepala perwakilan, serta mengangkat dan menetapkan kembali tenaga
kerja tersebut
Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing berkewajiban untuk :
mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia dan menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan kepadaMenteri atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Lembaga
yang terdiri atas laporan perolehan dan pelaksanaan pekerjaannya
dilengkapi dengan kewajiban mengikuti semua ketentuan yang telah
ditetapkan seperti peraturan perpajakan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
menjamin terlaksananya alih pengetahuan (transfer of knowledge)
kepada badan usaha..mitra kerja jasa konsultansi perencana/pengawas
nasional dan jasa pelaksana konstruksi nasional.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 15/38
Imbran Safe’ie
1209025050
15
menyampaikan Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dan nomor
registrar Badan Usaha dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang menjadi mitra
kerjanya dan atau sub kontraknya.
menyampaikan Nama tenaga kerja ahli dan terampil baik asing maupun
nasional dibidang jasa konstruksi yang bekerja di tempat kegiatan
konstruksi yang dilengkapi dengan bukti registrasi dari Lembaga.
e. Jangka Waktu
Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing berlaku untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu Izin Perwakilan Badan Usaha
Jasa Konstruksi Asing berakhir apabila yang bersangkutan tidak mengajukan
permohonan perpanjangan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
masa berlaku izin berakhir.
f. Sanksi
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang melanggar ketentuan dalam peraturan
ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
Jenis sanksi:
Peringatan tertulis yang terdiri atas Peringatan Pertama dan Peringatan
Kedua
Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
Pencabutan Izin Kantor Perwakilan BUJKA
8. KEPMEN PU RI Nomor: 339/KPTS/M/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
Petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintahan ini untuk
mengatur lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi berikut peraturan pelaksanaannya dan keputusan presiden RI No. 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelakasanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan di
bidang jasa konstruksi. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dalam pengadaan
jasa konstruksi oleh instansi pemerintah serta memberikan petunjuk elaksanaan
pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah bidang permukiman dan prasarana
wilayah.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 16/38
Imbran Safe’ie
1209025050
16
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/Prt/M/2011 berisikan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah dengan menimbang
bahwa Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, dan
30 Tahun 2000, merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi, keputusan
Presiden No. 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen mengatur bahwa Departemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah mempunyai tugas pembinaan dalam bidang jasa konstruksi,
Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk
mengatur lebih lanjut pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai bidangnya,untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Permukiman dan
Prasarana Wilayah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh
Instansi Pemerintah.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 17/38
Imbran Safe’ie
1209025050
17
ISI STRUKTUR
1. UU RI NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
Yang Meliputi
Terhadap
PENJELASAN :
PEMERINTAH
PUSAT
TUGAS &
TANGGUNG JAWAB
PEMBINAAN
1. Pengaturan
2. Pemberdayaan
3. Pengawasan
•Usaha orang
perseorangan
•Badan Usaha
•Instansi
Pemerintah(Pusat dan
Daerah)
•Orang
Perseorangan
•Badan Usaha
•Penerima
Manfaat ataskegiatan jasa
konstruksi atau
hasil kegiatan
jasa Konstruksi
1. Jasa Konstruksi terhadap usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
2. Jasa Konstuksi terhadap Penyelenggaraan Konstruksi
3. Jasa Konstruksi terhadap Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi
4. Jasa Konstruksi terhadap Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah secara
Elektronik
5. Jasa Konstruksi terhadap Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultasi
6. Jasa Konstruksi terhadap Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
7. Jasa Konstruksi terhadap Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi
Pemerintah
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 18/38
Imbran Safe’ie
1209025050
18
PENJELASAN :
1. Jasa Konstruksi terhadap usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
Untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan
sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orangperseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau
keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
Menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman
kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian
kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman
kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
Masyarakat juga memiliki peran dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan jasa
konstruksi, diantaranya untuk (i) melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib
pelaksanaan jasa konstruksi; (ii) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang
dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan konstruksi; (iii) menjagaketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa
konstruksi; (iv) turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan
kepentingan umum.
Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai
kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa
konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi ini diselenggarakan melalui suatu forum jasa
konstruksi yang dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri. Forum ini
bersifat mandiri dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi.
2. Jasa Konstuksi terhadap Penyelenggaraan Konstruksi Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa dilakukan dengan dilakukan
diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap
Pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui
kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keamanan,
keselamatan dan keselamatan kerja,-perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan
setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Pemerintah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan suatu jasa konstruksi, yaitu
melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan. Pengaturan yang dimaksud dilakukan dengan menerbitkan peraturan
perundang-undangan dan standar-standar teknis. Sedangkan pemberdayaan dilakukan
terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan
kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
Selanjutnya, mengenai pengawasan, dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan ini dapat dilakukan bersama-
sama dengan masyarakat jasa konstruksi.
Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan
pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan
umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 19/38
Imbran Safe’ie
1209025050
19
3. Jasa Konstruksi terhadap Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi
Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi :
a. pengaturan;
b. pemberdayaan; danc. pengawasan.
Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
Biaya yang diperlukan untuk pembinaan
Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan
pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional,
kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib
penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundangundangan mengenai
pembinaan jasa konstruksi yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan ataupunbelum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan
tetap berlaku.
4. Jasa Konstruksi terhadap Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah
secara Elektronik
Pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik adalah sistem pengadaan jasa konstruksi
yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan
memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang sebagian dilakukan secara elektronik dibagi 2
yaitu :a. Jasa Pemborongan
b. Jasa Konsultansi
Penerapan pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik di lingkungan instansi
Pemerintah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris
Utama/Sekretaris Daerah yang antara lain berisi penetapan sistem aplikasi
eprocurement yang akan digunakan, administrator sistem tugas dan peran pihak-pihak
yang terkait serta tahapan penerapannya dengan memperhatikan kesiapan sumberdaya
di lingkungan masing-masing instansi.
5. Jasa Konstruksi terhadap Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksidan Jasa Konsultasi
Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar
rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar
rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
setelah rencana perkiraan biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon
I.
Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tatacara/kriteria yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta
lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan
meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 20/38
Imbran Safe’ie
1209025050
20
terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang
mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di
tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum
Kontrak.
6. Jasa Konstruksi terhadap Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi AsingIzin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, adalah izin yang diberikan olehPemerintah cq. Menteri kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing untuk melakukankegiatan di Indonesia.Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam mempekerjakan tenaga kerja warga Negara
asing pendatang sekurang-kurangnya wajib mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia yangsetingkat pada tingkat manajemen dan teknis sebagai pendamping gunatercapainyakomunikasi dan menghindarkan terjadinya kesalah pahaman. Setelah mendapat izinperwakilanIzin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang telah diperoleh sebelumdikeluarkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggalberakhirnya izin tersebut atau paling lama satu tahun sejak dikeluarkan Peraturan Menteriini.
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang belum mendapatkan penilaian kompetensi dari
Lembaga maka dalam mengajukan perpanjangan diwajibkan menyerahkan satu set dokumen
Badan Usaha
7. Jasa Konstruksi terhadap Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh InstansiPemerintah
Pengguna jasa di dalam melaksanakan pengumuman rencana pengadaan jasa konstruksi
secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, dan papan pengumuman resmi
untuk penerangan umum.
Dalam penentuan paket pekerjaan jasa konstruksi wajib memaksimalkan penggunaan
produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi
kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistim konstruksi, kualitas dan
kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil.
Ketentuan tentang persyaratan penyedia jasa konstruksi dan penentuan metode
pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:a. Persyaratan Penyedia Jasa Konstruksi.
Persyaratan penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan pengadaan antara lain harus
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa.
b. Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
-Pemilihan penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan
cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan
langsung.
-Pemilihan penyedia jasa perencanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan konstruksi
dapat dilakukan dengan cara seleksi umum, seleksi terbatas, seleksi langsung danpenunjukan langsung.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 21/38
Imbran Safe’ie
1209025050
21
2. PP NO. 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA
KONSTRUKSI
USAHA & PERAN
MASYARAKAT JASA
KONSTRUKSI
1. Ketentuan
umum
2. Jenis, Bentuk,
dan Bidang Usaha
3. Tenaga kerja
konstruksi
PP No. 4 tahun 2010
Tentang Perubahan
Atas PP No. 28 tahun
2000
PP No. 92 tahun 2010
Tentang Perubahan
Kedua Atas PP No. 28
tahun 2000
1. Klasifikasi Tenaga
Kerja
2. Kegiatan Sertifikasi
1. Kriteria Risiko Kecil
2. Kriteria Risiko Sedang
3. Kriteria Risiko Tin i
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 22/38
Imbran Safe’ie
1209025050
22
PENJELASAN :
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 18Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan
jasa konstruksi nasional.
2. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha
di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan
profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi
menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau
keahlian masing-masing.
3. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha
di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan
usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangandi bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan
profesi dan keahlian.
(1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa
perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
(2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultansi
perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal,
dan atau tata lingkungan.
(3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasapelaksanaan
yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata
lingkungan.(4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi
pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan
atau tata lingkungan.
Tenaga Kerja Konstruksi Meliputi :
(1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi
keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga, yang dinyatakan dengan sertifikat.
(2) Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah
memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.
(3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi
persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungsian dan atau keahlian
tertentu.
(4) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), secara berkala diteliti/ dinilai kembali oleh Lembaga.
(5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh
asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi
dari Lembaga.
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi :
(1) Forum jasa konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi
antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah dalam bentuk pertemuan tetap yang
sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparan berbagai hal yang
berhubungan dengan jasa konstruksi.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 23/38
Imbran Safe’ie
1209025050
23
(2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi, dan dunia usaha yang
berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya kepada
Forum.
(3) Hasil Forum disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga, dan asosiasi yang terkaitsebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruksi nasional.
PP No. 4 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 28 tahun 2000
a. Klasifikasi tenaga kerja konstruksi meliputi arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal,
tata lingkungan, dan mamjemen pelaksanaan
b. Kegiatan sertifikasi tidak lagi dilakukan oleh asosiasi melainkan oleh unit sertifikasi
tenaga kerja (USTK)
c. USTK tersebut meliputi USTK Nasional (USTK-N)yang dibentuk oleh LPJK Nasional dan
berfungsi melakukan sertifikasi terhadap tenaga ahli utama dan penyetaraan kalsifikasi
dan kualifikasi tenaga ahli asing serta USTK Provinsi (USTK-P) yang dibentuk oleh LPJK
Provinsi dan USTK bentukan masyarakat jasa konstruksi (USTK-M)dan berfungsi
melakukan sertifikasi tenaga ahli maya dan tenaga ahli muda serta tenaga terampil.
d. USTK-P dan USTK-M untuk dapat melaksanakan sertifikasi tenaga kerja harus telah
mendapatkan lisensi dari LPJK Nasional.
e. Pemberian lisensi tersebut dilaksanakan oleh Komite Lisensi.
f. Proses registrasi tetap dilakukan oleh LPJK.
PP No. 92 tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 28 tahun 2000
a.kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak
membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
b.kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat
berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
c.kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko
sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkunganKriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 terdiri dari:
a.kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat
kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
b.kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit
peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
c.kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak
peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 24/38
Imbran Safe’ie
1209025050
24
3. PP NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
PENYELENGGARA JASA
KONSTRUKSI1. Ketentuan Umum
2. Pemilihan Penyedia Jasa
3. Kegagalan Bangunan
4. Penyelesaian Sengketa
5. Sanksi Administratif
PP No. 4 Tahun
2010 Tentang
Perubahan AtasPP No. 29 Tahun
2000
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 25/38
Imbran Safe’ie
1209025050
25
PENJELASAN :
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka denganpengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media
cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia
usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
2. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh
penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas
dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu)
media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas
dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
3. Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan
umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari
segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan.
Pemilihan Penyedia Jasa :
(1) Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencanakonstruksi, pelaksana konstruksi,
dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan
umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
(2) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pasca
kualifikasi.
(3) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa wajib melakukan prakualifikasi.
(4) Perusahaan nasional yang mengadakan kerja sama dengan perusahaan nasional
lainnya dan atau perusahaan asing dapat mengikuti prakualifikasi dan dinilai sebagai
perusahaan gabungan.
(5) Dalam pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung penyedia
jasa, pengguna jasa harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) perusahaan
nasional.
(6) Dalam pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat disyaratkanadanya kewajiban :
a. jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pekerjaan perencanaan untuk
perencana konstruksi; atau
b. jaminan penawaran untuk pengawas konstruksi, apabila hal tersebut disepakati oleh
pengguna jasa dan penyedia jasa yang mengikuti pemilihan.
Kegagalan Bangunan :
Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi,baik secarakeseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 26/38
Imbran Safe’ie
1209025050
26
kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau
Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
Penyelesaian Sengketa
(1) Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan
persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan
umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
yang tidak sehat.
(2) Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk
menaikkan nilai pekerjaan (mark up) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan
atau keuangan Negara.
(3) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawaskonstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk
mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi
yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.
Sanksi Administratif
(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang
ditetapkan oleh Pemerintah kepada Lembaga, berupa peringatan tertulis.
(2) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang
ditetapkan oleh Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
c. pembekuan izin usaha;
d. pencabutan izin usaha;
e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
g. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; atau
h. larangan melakukan pekerjaan.
(3) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang
ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna jasa, berupa :
a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
c. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
d. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; atau
e. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.
(4) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang
ditetapkan oleh Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :
a. peringatan tertulis; atau
b. pembatasan bidang usaha dan atau profesi.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 27/38
Imbran Safe’ie
1209025050
27
4. PP NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI
PENJELASAN :
Penyelenggara Pembinaan
Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi :
a. pengaturan;
b. pemberdayaan; dan
c. pengawasan
(1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri
atas penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
(2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. Usaha orang perseorangan;
b. Badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
(3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. Orang perseorangan;
c. Badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
(1) Pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan :
1. menetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa
konstruksi;
2. menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
menetapkan kebijakan, meliputi :
1. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
2. pengembangan usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yangsinergis;
PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI
1. Penyelenggaraan
Pembinaan
2. Pembiayaan
3. Ketentuan Peralihan
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 28/38
Imbran Safe’ie
1209025050
28
3. dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan,
dan akses dalam memperoleh pendanaan;
4. dukungan lembaga pertanggungan untuk memberikan prioritas, pelayanan,
kemudahan, dan akses dalam memperoleh jaminan pertanggungan risiko;5. peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi serta penelitian dan
pengembangan teknologi.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna tertib usaha,
tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi mengenai :
1. persyaratan perizinan;
2. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
3. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
4. ketentuan keselamatan umum;
5. ketentuan ketenagakerjaan;
6. ketentuan lingkungan;7. ketentuan tata ruang;
8. ketentuan tata bangunan;
9. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
(5) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dapat didekonsentrasikan atau ditugas-pembantuankan kepada Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembiayaan
(1) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(2) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh
Pemerintah Propinsi diatur sebagai berikut :
a. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan otonomi daerah dibebankan kepada
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota diatur sebagai berikut :
a. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas pembantuan dibebankan
kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;b. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas otonomi daerah dibebankan
kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketentuan Peralihan
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundangundangan mengenai
pembinaan jasa konstruksi yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan ataupun
belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan
tetap berlaku.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 29/38
Imbran Safe’ie
1209025050
29
5. PERMEN PU RI NOMOR: 207/PRT/M/2005: PEDOMAN PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
PEDOMAN PENYELENGGARA
JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH SECARA
ELEKTRONIK
1. Pengadaan Jasa
Konstruksi secara
elektronik
2. Proses peningkatan
transparansi
3. Pedoman
Pengadaan Jasa
Konstruksi
4. Penerapan
pengadaan Jasa
Konstruksi secara
elektronik
Surat Edaran Menteri PU RI
Nomor: 07/SE/M/2012:
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
secara Elekronik
(e-Procurement)
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 30/38
Imbran Safe’ie
1209025050
30
PENJELASAN :
Pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik adalah sistem pengadaan jasa konstruksi
yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan
memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
Proses peningkatan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi
dilakukan secara berjenjang :
1. Penayangan Hasil Kerja Panitia Pengadaan
Panitia menayangkan seluruh hasil proses pelelangan, termasuk berita acara ke dalam
jaringan internet
2. Pengadaan yang dilakukan sebagian secara elektronik Pelaksanaan pengadaan
dilakukan secara elektronik, namun belum termasuk proses yang belum memiliki
landasan hukum, seperti, meterai elektronik, kekuatan hukum dokumen elektronik yang
otentik, dll.3. Pengadaan sepenuhnya dilakukan secara elektronik, baik pada proses pelelangan
maupun pelaksanaan kontrak.
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang sebagian dilakukan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 butir 2 terdiri dari :
1. Jasa Pemborongan
a. Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Secara Elektronik Pekerjaan Jasa
Pelaksanaan Konstruksi
b. Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Secara Elektronik Pekerjaan Jasa
Pelaksanaan Konstruksi untuk Kontrak Harga Satuanc. Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Secara Elektronik Pekerjaan Jasa
Pelaksanaan Konstruksi untuk Kontrak Lump Sum.
2. Jasa Konsultansi
a. Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional Secara Elektronik Pekerjaan Jasa
Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi.
b. Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional secara Elektronik Pekerjaan Jasa
Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi.
Penerapan pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik di lingkungan instansi
Pemerintah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris
Utama/Sekretaris Daerah yang antara lain berisi penetapan sistem aplikasieprocurement
yang akan digunakan, administrator sistem tugas dan peran pihak-pihak yang terkait
serta tahapan penerapannya dengan memperhatikan kesiapan sumber daya di
lingkungan masing-masing instansi.
Surat Edaran Menteri PU RI Nomor: 07/SE/M/2012: Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara Elekronik (e-Procurement)
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan e-Procurement pada Tahun Anggaran 2012
menunjukan hasil yang positif sesuai dengan tahapan program kerja yang telah
ditetapkan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Untuk
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 31/38
Imbran Safe’ie
1209025050
31
itu perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelaksanaan e-Procurement di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun
Anggaran 2013. Berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan e-Procurement Tahun 2012,
maka untuk Tahun 2013 pelaksanaan e-Procurement, khususnya pelaksanaan Full e-Procurement perlu dilakukan perluasan wilayah cakupannya.
Surat Edaran ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik (e-Procurement).
Surat Edaran ini bertujuan agar dalam pelaksanaan e-Procurement tercipta
transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa
secara elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
Penerapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement)
a. Seluruh Satuan Kerja/SNVT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum wajib
menayangkan Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan alokasi DIPA pada sistem e-Procurement Kementerian Pekerjaan Umum segera setelah rencana kerja dan anggaran
Kementerian Pekerjaan Umum disetujui oleh DPR.
b. Rencana Umum Pengadaan berisi seluruh informasi paket kegiatan Administrasi
Umum, Swakelola, dan Kontraktual.
c. Penerapan pelelangan secara elektronik (e-Procurement) di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum pada Tahun 2013 dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Semi e-
Procurement dan Full e-Procurement dengan alur proses sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
d. Penerapan Semi e-Procurement diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang
berada pada Satuan Kerja/SNVT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada 2
(dua) provinsi berikut: Provinsi Papua, dan Papua Barat.
e. Penerapan Full e-Procurement diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang
berada pada Satuan Kerja/SNVT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum di Pusat
dan 31 (tiga puluh satu) provinsi berikut: Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung,
Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur.
Pembinaan dan Pengawasan
a. Pembinaan dalam penerapan Surat Edaran ini dilakukan oleh:
1) Badan Pembinaan Konstruksi untuk melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi
untuk mitra kerja/penyedia jasa.
2) LPSE untuk melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi di masing-masing satminkal
di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
b. Pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Inspektorat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 32/38
Imbran Safe’ie
1209025050
32
6. PERMEN PU RI NOMOR: 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI DAN JASA
KONSULTANSI
1. Ruang lingkup
2. Pihak yang terkait
3. Hasil survey yang
Permen PU RI Nomor:
14/Prt/M/2013 Tentang
Perubahan Atas Permen PU RI
Nomor: 07/Prt/M/2011
Permen PU RI Nomor: 07
/ Prt/M/2014 Tentang
Perubahan Kedua Atas
Permen PU RI Nomor:
07/Prt/M/2011
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 33/38
Imbran Safe’ie
1209025050
33
PENJELASAN :
Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk:
a. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber darianggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).
b. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan
konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
pinjaman atau hibah dalam negeri.
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus
mematuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat
terjadinya persaingan tidak sehat;
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai
dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang
terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa;f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara
dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan negara; dan. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa
apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa.
i. Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan
anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang,penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.
hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan
informasi yang meliputi:
a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
(BPS);
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan
sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 34/38
Imbran Safe’ie
1209025050
34
Permen PU RI Nomor: 14/Prt/M/2013 Tentang Perubahan Atas Permen PU RI Nomor:
07/Prt/M/2011
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik mematuhi ketentuan sebagai berikut:a. Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dilaksanakan secara full e-procurement, kecuali provinsi Papua dan Papua Barat
hanya diwajibkan bagi ibukota provinsi;
b. Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa diluar Kementerian Pekerjaan Umum
dilaksanakan berdasarkan ketentuan K/L/D/I bersangkutan.
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultansi harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Pekerjaan Konstruksidan Jasa Konsultansi;
b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen
Pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat
terjadinya persaingan tidak sehat;
Permen PU RI Nomor: 07 / Prt/M/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Permen PU RI
Nomor: 07/Prt/M/2011Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi diatur sebagai
berikut :
a) Surat jaminan penawaran, surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka,
surat jaminan pemeliharaan, atau surat jaminan sanggahan banding untuk paket
pekerjaan sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat
diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifat
mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), dan diserahkan oleh Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP.
b) Surat jaminan penawaran, surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka,
surat jaminan pemeliharaan, atau surat jaminan sanggahan banding untuk paketpekerjaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diterbitkan oleh Bank
Umum bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), dan diserahkan
oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP.
Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu
bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang
diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan,
maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan
cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan,
sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan
dinyatakan gugur
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 35/38
Imbran Safe’ie
1209025050
35
7. PERMEN PU RI NOMOR: 28/PRT/M/2006: PERIZINAN PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING.
PERIZINAN PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI ASING
1. KEWENANGAN
PEMBERI IZIN
DAN PERSETUJUAN
2. TATA CARA
PENGAJUAN
PERMOHONAN IZIN
3. HAK DAN
KEWAJIBAN
4. JANGKA WAKTU
5. KETENTUAN
PERALIHAN
Surat Edaran Menteri PU RI
Nomor: 13/SE/M/2006:
Persyaratan Perusahaan Asing
dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di
Indonesia
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 36/38
Imbran Safe’ie
1209025050
36
PENJELASAN :
Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Persetujuan Usaha Kerjasama
diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.
Permohonan Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus dilengkapi
dengan dokumen permohonan berupa data Badan Usaha :
Data Badan Usaha yang diminta :
a. data badan usaha atau company profile;
b. data personalia;
c. uraian bidang usaha dan kompetensi (klasifikasi & kualifikasi) yang diberikan di
negaranya;
d. rekaman bukti nilai kompetesi badan usaha asing di negaranya yang dikeluarkan oleh
Instansi yang berwenang di negaranya dan disahkan oleh Kedutaan besar Negara
tersebut di Indonesia dan bukti penyetaraan dari Lembaga;e. surat keterangan dari perwakilan pemerintah RI di negara tempat kantor pusat Badan
Usaha yang menyatakan kebenaran adanya Badan Usaha tersebut;
f. surat penunjukan dari badan usaha induknya kepada kepala kantor perwakilan Badan
Usaha Jasa Konstruksi Asing tersebut di Indonesia ( Letter Appointment)
g. NPWP Badan Usaha yang bersangkutan;
h. tanda bukti pembayaran uang administrasi; dan
i. curiculum vitae dari calon Kepala Perwakilan BUJK.
Perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing berhak untuk :
a. menghubungi perorangan/badan usaha/lembaga pemerintah maupun swastanasional dalam rangka mencari pasar jasa konstruksi.
b. membentuk usaha kerjasama dan diizinkan mengikuti prakualifikasi /pelelangan
sesuai dengan Pasal 3 ayat (2).
c. mengangkat dan menetapkan tenaga kerja lokal atau asing sebagai kepala perwakilan,
serta mengangkat dan menetapkan kembali tenaga kerja tersebut
Jangka Waktu
(1) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing berlaku untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukansurat permohonan, disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Lembaga.
(3) Selanjutnya Lembaga melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi
perpanjangan registrasi ulang kepada Menteri.
(1) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang telah diperoleh sebelum
dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal
berakhirnya izin tersebut atau paling lama satu tahun sejak dikeluarkan Peraturan
Menteri ini.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dinyatakan berlaku dengan syarat
mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 37/38
Imbran Safe’ie
1209025050
37
(3) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang telah memperoleh izin perwakilan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dalam melaksanakan kegiatannya wajib menaati
segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
(4) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang belum mendapatkan penilaian kompetensidari Lembaga maka dalam mengajukan perpanjangan diwajibkan menyerahkan satu set
dokumen Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan diteruskan
serta diserahkan kepada Lembaga untuk mendapatkan penyetaraan.
(5) Dalam hal Unit PNBP belum terbentuk maka penyetoran biaya administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tetap disetor ke kas negara melalui Bank
Pemerintah.
Surat Edaran Menteri PU RI Nomor: 13/SE/M/2006: Persyaratan Perusahaan Asing
dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia
amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on
Establishing the World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi
perdagangan dunia) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan
persyaratan usaha bagi Badan Usaha Asing dalam mengikuti proses pengadaan
barang/jasa di Indonesia, maka perlu ditegaskan agar seluruh satuan/unit kerja di
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum memperhatikan beberapa ketentuan
peraturan sebagai berikut:
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi, yang diatur sebagai berikut:1) Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
2) Memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
3) Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
4) Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
Bidang Usaha
Bidang-bidang usaha jasa konstruksi yang terbuka bagi keikutsertaan Badan Usaha Asing
harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-
UndangNomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa
”Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang
berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk PerseroanTerbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan”.
Nilai Pengadaan
Keikutsertaan Badan Usaha Asing dalam Pengadaan Barang/Jasa pada instansi
Pemerintah harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik
Indonesia.
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai
berikut:
a. Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Usaha Asing dapat mengikuti
pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dengan nilai:
1) untuk jasa pemborongan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
7/18/2019 Resum Undang-Undang Jasa Konstruksi
http://slidepdf.com/reader/full/resum-undang-undang-jasa-konstruksi 38/38
Imbran Safe’ie
1209025050
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000
5. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 207 Tahun 2005
6. Surat Edaran Mentri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2012
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2011
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2013
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28 Tahun 2006
11. Surat Edaran Mentri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2006