BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum mengambil langkah-langkah untuk Restrukturisasi dan Privatisasi Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hubungannya dengan Perekonomian Indonesia,sudah

sepatutnya kita pertanyakan terlebih dahulu tentang justifikasi keberadaan BUMN.Hal ini

penting karena apalah gunanya mengutak-atik sesuatu yang barangkali sudah tidak patut

memiliki hak hidup secara ekonomi dan/atau menjadi beban pemerintah kalau tetap

mengelolanya. Sudah sejak lama keberadaan BUMN didera oleh banyak masalah yang besar.

Sering BUMN yang merugi diselamatkan oleh pemerintah dengan kucuran dana yang besar

agar perusahaannya bisa tetap berjalan dan tidak bangkrut. Menurut keterangan Menneg

BUMN, selama 2001 aset total BUMN mencapai Rp845,2 triliun dan meraih laba sebesar

Rp26,9 triliun. Dari laba tersebut pemerintah memperoleh dividen sebesar Rp8,1 triliun.

Tetapi total utang BUMN diperkirakan mencapai Rp606 triliun. (Kompas, 5/3).

Kelemahan-kelemahan struktural yang melekat pada BUMN, posisi monopoli dan

banyak permasalahan lain yang mendorong untuk segera dilakukan privatisasi BUMN.

Kondisi-kondisi demikian jika dibiarkan begitu saja, maka akan mengancam bukan hanya

keadaan perekonomian negara saja, namun akan menimbulkab dampak luas di berbagai

bidang kehidupan.

B. Rumusan Masalah

Untuk membahas permasalahan ini secara menyeluruh, maka dalam makalah ini

disusun tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa perlu dilakukan Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN?

2. Bagaimanakah kontroversi dari Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN?

3. Bagaimana langkah-langkah mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah

dalam masalah Restukturisasi dan Privatisasi BUMN?

1

C. Tujuan Penulisan

Semakin buruknya pengelolaan BUMN yang dilakukan oleh pemerintah, menjadi

alasan utama penulisan makalah ini. Kelemahan-kelemahan struktural yang selama ini

ditunjukan dalam pengeloaan BUMN, kondisi monopoli yang selama ini dilakukan oleh

sebagian besar BUMN, menjadi beberapa alasan perlunya dilakukan Restrukturisasi dan

Privatisasi BUMN. Agar dalam pengelolaanya kelak, BUMN bersih dari segala macam KKN

dan lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teori

Konsep tentang neoliberal saat ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati.

Setidaknya ada dua alasan. Pertama, wacana publik tentang neoliberal menjadi komoditas

politik yang sedang memanas dan menarik saat ini. Kedua, konsep neoliberal dalam

prakteknya di Indonesia telah dilakukan sejak era presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur,

Megawati dan SBY, terutama dalam kebijakan privatisasi BUMN.

Apa yang salah dengan neoliberal menjadi peertanyaan menarik dengan melihat

sejarah konsep pemikiran neoliberal. Tokoh yang terkenal penganjur paham ini adalah Milton

Friedman, seorang pemikir yang masih percaya pada kapitalisme klasik yang berpendapat

bahwa urusan negara hanyalah masalah tentara dan polisi, yang melindungi hidup warganya.

Negara tidak boleh mencampuri perekonomian dan menarik pajak dari rakyatnya, karena

menurutnya telah terbukti bahwa krisis ekonomi semakin memburuk jika negara berusaha

mengatasinya.

Pokok-pokok ajaran neoliberal tergambar pada: pertama biarkan pasar

bekerja, kedua kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak

produktif seperti subsidi pelayanan sosial, ketiga lakukan deregulasi

ekonomi, keempat keyakinan terhadap privatisasi,kelima keyakinan pada tanggung jawab

individual.

Lebih jauh paham Neoliberal percaya bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi

individu, khususnya dunia usaha (pasar), kebebasan dan hak-hak kepemilikan.  Di luar ini

peranan negara harus minimal, karena itu negara harus melakukan privatisasi.  Dengan

privatisasi atau swastanisasi dimaksudkan adalah tindakan untuk mengurangi peran

pemerintah atau meningkatkan peranan dari sektor swasta dalam kegiatan atau pun dalam

pemilikan harta kekayaan (Savas, 1987).  Privatisasi menurut paham ini merupakan kunci

untuk pemerintahan yang lebih baik.

3

B. Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN

Kelemahan-kelemahan struktural yang melekat pada BUMN adalah: kualitas direksi,

yang disebabkan karena orang-orang yang ditunjuk sebagai direksi bukanlah orang-orang

yang terpilih dan terbaik. Tetapi banyak di antara mereka yang karena penunjukan politis atau

adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari golongan-golongan tertentu. Yang jadi kriteria

bukanlah kapabilitas, tetapi loyalitas, besarnya setoran, sehingga banyak terjadi KKN.

Kemudian posisi monopoli dari beberapa BUMN yang merugikan konsumen, karena

perusahaan ini bekerja semaunya, mengurangi jumlah produksi, menjual dengan harga tinggi

dan mengambil keuntungan yang tinggi. Memang bukanlah tujuan utama dari BUMN untuk

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi mengabdi kepada rakyat dan bahkan

kadang-kadang harus merugi karena mengemban misi-misi tertentu dari pemerintah.

Jadi BUMN monopoli tidaklah sama dengan swasta monopoli. Tetapi karena kerjanya sering

tidak efisien dan banyak terjadi kebocoran, maka harga jual barang dan jasa perusahaan

BUMN bisa lebih tinggi dari seandainya perusahaan ini dikelola swasta. Pengelolaan BUMN

umumnya tidak sebaik perusahaan swasta, karena direksi BUMN bukanlah pemilik

perusahaan dan kalau perusahaannya merugi, ini bukan uang pribadinya, dan negara tidak

akan membiarkan perusahaan ini bangkrut sehingga diselamatkan terus.

Kalau di perusahaan swasta, yang dipertaruhkan adalah uangnya sendiri, manajer

yang tidak becus tidak akan dibiarkan, tetapi akan segera diganti. KKN juga terdapat di

perusahaan-perusahaan swasta, tetapi tidak seumum atau seluas di BUMN. Salah satu sumber

dari inefisiensi adalah terlalu banyaknya karyawan yang dipekerjakan, meskipun ini adalah

peninggalan dari zaman Orde Lama tetapi masih berlangsung terus hingga kini.

Paham ini juga diterapkan secara internasional dalam bentuk implementasi

perdagangan dan pasar bebas.  Paham Neoliberal sangat percaya bahwa mekanisme pasar

adalah cara optimal dalam mengorganisir barang dan jasa.  Perdagangan dan pasar bebas

membebaskan potensi-potensi kreatif dan kewiraswastaan dan karena itu menuju kearah

kebebasan individu dan kesejahteraan serta efesiensi dalam alokasi sumber daya.

Menurut paham Neoliberal ekonomi moneter mendominasi makro ekonomi dan

intervensi ekonomi negara tidak diharapkan, karena akan mengganggu logika pasar dan

4

mengurangi efesiensi ekonomi. Paham ini juga mendukung perdagangan bebas secara

internasional.  Sebagai hasil dari implementasi dari paham ini kekayaan dan kekuasaan tidak

lagi berada di tangan pemerintah yang dipilih oleh rakyat melainkan pada kelompok-

kelompok elite bisnis dan perusahaan-perusahaan multinasional. Kesimpulannya,  prinsip

utama dalam ekonomi  neoliberal adalah free market dan free trade.

Agar gagasan tersebut dapat terwujud maka harus dibentuk tatanan global yang diikuti

oleh negara-negara di dunia.  Amerika dan Inggris yang semenjak terjadi “Revolusi

Konservatif” di masa Reagen dan Thacher menjadi pelopor perubahan tatanan global menuju

neoliberalisme itu.  Lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia, IMF, dan bank-bank

pembangunan regional, seperti Asian Development Bank (ADB) dijadikan sebagai

kepanjangan tangan untuk keperluan transformsi tersebut. Negara-negara sedang berkembang

yang memperoleh dukungan pinjaman dana dari lembaga-lembaga tersebut harus terlebih

dahulu menandatangani perjanjian yang memuat prinsip-prinsip yang dikenal dengan the

Washington Consensus.( A. Habibbullah, 2009)

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN, perlu

diketahui terlebih dahulu pengertian dari BUMN. BUMN ( Badan Usaha Milik Negara)

adalah badan usaha yang seluruhnya modalnya dimiliki oleh negara atau badan usaha yang

tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan BUMN dapat bervariasi, yakni: untuk

merintis pembangunan prasarana tertentu, untuk kepentingan keamanan dan kerahasiaan

negara, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan komersiil, dan lain

sebagainya. Selain itu ada beberapa faktor yang melatar belakangi keberadaan BUMN, yaitu:

1. Pelopor atau perintis karena swasta tidak tertarik untuk menggelutinya

2. Pengelola bidang-bidang usaha yang "strategis" dan pelaksana pelayanan publik

3. Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar

4. Sumber Pendapatan Negara

5. Hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda

Meskipun ada berbagai tujuan, tetapi secara garis besar tujuan BUMN ada yang bersifat

komersial dan non komersial. Di dalam praktek, kedua fungsi tersebut harus dapat

diserasikan. Dalam Sistem Ekonomi Indonesia, peran BUMN sangat besar. Di samping

mengemban misi sebagai ekonomi BUMN harus dapat memberikan kontribusi pendapatan

5

kepada negara. Namun dalam kenyataan banyak BUMN yang belum dapat bekerja secara

efisien, antara lain melalui perubahan status dan pemilikan.

Setelah mengetahui definisi dan tujuan BUMN, serta latar belakang pendirian BUMN,

maka kita akan membahas Restrukturisasi BUMN. Pengertian Restrukturisasi BUMN adalah

upaya peningkatan kesehatan BUMN / perusahaan dan pengembangan kinerja usaha melalui

sistem baku yang biasa berlaku dalam dunia korporasi. Restrukturisasi BUMN mempunyai

tujuan untuk:

1. Mengubah kontrol pemerintah terhadap BUMN yang semula secara langsung (control

by process) menjadi kontrol berdasarkan hasil (control by result). Pengontrolan atas BUMN

tidak perlu lagi melalui berbagai formalitas aturan, petunjuk, perijinan dan lain-lain, akan

tetapi melalui penentuan target-target kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh

manajemen BUMN, seperti ROE (Return On Asset), ROI (Return On Investment) tertentu

dan lain-lain.

2. Memberdayakan manajemen BUMN (empowerment) melalui peningkatan

profesionalisme pada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris

3. Melakukan reorganisasi untuk menata kembali kedudukan dan fungsi BUMN dalam

rangka menghadapi era globalisasi (AFTA, NAFTA, WTO) melalui proses penyehatan ,

konsolidasi, penggabungan (merger), pemisahan, likuidasi dan pembentukan holding

company secara selektif.

4. Mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan kinerja BUMN, antara lain penerapan

sistem manajemen korporasi yang seragam (tetap memperhatikan ciri-ciri spesifik masing-

masing BUMN), pengkajian ulang atas sistem penggajian (remunerasi), penghargaan dan

sanksi (reward & punishment).

Sedangkan Pengertian Privatisasi Pada hakekatnya adalah melepas kontrol

monopolistik Pemerintah atas BUMN. Akibat kontrol monopolistik Pemerintah atas BUMN

menimbulkan distorsi antara lain, pola pengelolaan BUMN menjadi  sama seperti birokrasi

Pemerintah, terdapat conflict of interest antara fungsi Pemerintah sebagai regulator dan

penyelenggara bisnis serta BUMN menjadi lahan subur tumbuhnya berbagai praktek Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme dan cenderung tidak transparan. Fakta membuktikan bahwa praktek

KKN tidak ada (jarang ditemukan) pada BUMN yang telah menjadi perusahaan terbuka (go

public). Privatisasi BUMN mempunyai beberapa manfaat, yaitu:6

1. BUMN akan menjadi lebih transparan, sehingga dapat mengurangi

praktek KKN.

2. Manajemen BUMN menjadi lebih independen, termasuk bebas dari

intervensi birokrasi

.

3. BUMN akan memperoleh akses pemasaran ke pasar global, selain

pasar domestik

4. BUMN akan memperoleh modal ekuitas baru berupa fresh money

sehingga pengembangan usaha menjadi lebih cepat.

5. BUMN akan memperoleh transfer of technology, terutama teknologi

proses produksi.

6. Terjadi transformasi corporate culture dari budaya birokratis yang

lamban, menjadi budaya korporasi yang lincah

7. Mengurangi defisit APBN, karena dana yang masuk sebagian untuk

menambah kas APBN.

8. BUMN akan mengalami peningkatan kinerja operasional / keuangan,

karena pengelolaan perusahaan lebih efisien.

C. Kontroversi Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN

Privatisasi BUMN sebagai bagian dari doktrin neoliberal pada intinya adalah

pemindahan pengelolaan dari sektor publik ke sektor swasta. Gagasan utama di belakang

proyek privatisasi adalah kredo private is good, public is bad, sehingga dibutuhkan

pendefinisian ulang peran negara dalam pasar.

Konsep privatisasi dalam sejarahnya menandai awal terjadinya pergeseran pendulum

ekonomi dunia dari model liberal kepada bentuk kapitalisme terbaru yaitu model neoliberal,

bersamaan dengan itu agenda globalisasi di bidang ekonomi dan demokratisasi di bidang

politik tengah mendapatkan simpati masyarakat dunia.

Setidaknya terdapat enam alasan yang dikemukakan kaum neoliberal terhadap

privatisasi BUMN. Pertama,mengurangi beban keuangan pemerintah. Kedua,meningkatkan

efisiensi pengelolaan perusahaan. Ketiga, meningkatkan profesionalitas pengelolaan

perusahaan. Keempat, mengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan

7

perusahaan. Kelima, mendukung pengembangan pasar modal dalam

negeri. Keenam, sebagai flag-carrier (pembawa bendera) untuk go international.

Dalam praktiknya privatisasi BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde

Baru sampai saat ini. Hal ini terjadi, misalnya, di era Soeharto, pemerintah menjual 35%

saham PT Semen Gresik (1991), 35% saham PT Indosat (1994) dan 35 % saham PT Aneka

Tambang (1997). Pada era presiden Habibie, privatisasi dilakukan terhadap 12 BUMN,

termasuk privatisasi PT Semen Gresik pada 1998 yang menimbulkan kontroversi. Sementara

di era Megawati privatisasi dilakukan, misalnya  tergadap PT Indosat (2002) dan pada era

presiden Susilo Bambang Yudoyono  tetap melanjutkan program privatisasi BUMN.

Namun demikian, dalam implementasi kebijakan privatisasi BUMN telah

mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat

bahwa BUMN adalah aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh

pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. Sementara itu, ada

sebagian masyarakat berpikir secara realistis. Mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak

perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat mendatangkan

manfaat yang lebih baik bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Pihak yang setuju dengan privatisasi BUMN berargumentasi bahwa privatisasi perlu

dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup devisit APBN. Dengan adanya

privatisasi diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara lebih profesional lagi.

Logikanya, dengan privatisasi di atas 50%, maka kendali dan pelaksanaan kebijakan BUMN

akan bergeser dari pemerintah ke investor baru. Sebagai pemegang saham terbesar, investor

baru tentu akan berupaya untuk bekerja secara efisien, sehingga mampu menciptakan laba

yang optimal, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu memberikan

kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan pembagian

dividen.

Pihak yang tidak setuju dengan privatisasi berargumentasi bahwa apabila privatisasi

tidak dilaksanakan, maka kepemilikan BUMN tetap di tangan pemerintah. Dengan demikian

segala keuntungan maupun kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Mereka

berargumentasi bahwa devisit anggaran harus ditutup dengan sumber lain, bukan dari hasil

penjualan BUMN. Mereka memprediksi bahwa defisit APBN juga akan terjadi pada tahun-

tahun mendatang. Apabila BUMN dijual setiap tahun untuk menutup defisit APBN, suatu

8

ketika BUMN akan habis terjual dan defisit APBN pada tahun-tahun mendatang tetap akan

terjadi.

Kontroversi privatisasi BUMN juga timbul dari pengertian privatisasi dalam Pasal 1

(12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menyebutkan :

“Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak

lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi

negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat”.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa privatisasi yaitu penjualan saham sebagian dan

seluruhnya, kata seluruhnya inilah yang mengandung kontroversi bagi masayarakat karena

apabila dijual saham seuruhnya kepemilkan pemerintah terhadap BUMN tersebut sudah

hilang beralih menjadi milik swasta dan beralih, namanya bukan BUMN lagi tetapi

perusahaan swasta sehingga ditakutkan pelayan publik ke masyarakat akan ditinggalkan

apabila dikelola oleh pihak swasta dan apabila diprivatisasi hendaknya hanya sebagaian

maksimal 49% dan pemerintah harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas agar aset

BUMN tidak hilang dan beralih ke swasta dan BUMN sebagai pelayan publik tetap

diperankan oleh pemerintah

Sementara itu, pemerintah sendiri terdesak untuk melakukan privatisasi guna menutup

defisit anggaran. Defisit anggaran selain ditutup melalui utang luar negeri juga ditutup

melalui hasil privatisasi dan setoran BPPN. Dengan demikian, seolah-olah privatisasi hanya

memenuhi tujuan jangka pendek (menutup defisit anggaran) dan bukan untuk maksimalisasi

nilai dalam jangka panjang. Jika pemerintah sudah mengambil langkah kebijakan melakukan

privatisasi, secara teknis keterlibatan negara di bidang industri strategis juga sudah tidak ada

lagi dan pemerintah hanya mengawasi melalui aturan main serta etika usaha yang dibuat.

Secara kongkret pemerintah harus memisahkan fungsi-fungsi lembaga negara dan fungsi

bidang usaha yang kadang-kadang memang masih tumpang tindih dan selanjutnya

pengelolaannya diserahkan kepada swasta.

Fakta memang menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh swasta hasilnya

secara umum lebih efisien. Berdasarkan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa negara

lebih baik tidak langsung menjalankan operasi suatu industri, tetapi cukup sebagai regulator

yang menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menikmati hasil melalui penerimaan pajak.

9

Oleh karena itu, privatisasi dinilai berhasil jika dapat melakukan efisiensi, terjadi

penurunan harga atau perbaikan pelayanan. Selain itu, privatisasi memang bukan hanya

menyangkut masalah ekonomi semata, melainkan juga menyangkut masalah transformasi

sosial. Di dalamnya menyangkut landasan konstitusional privatisasi, sejauh mana privatisasi

bisa diterima oleh masyarakat, karyawan dan elite politik (parlemen) sehingga tidak

menimbulkan gejolak.

D. Langkah-langkah Mendesak yang Harus Diambil Pemerintah

Bukti empiris menunjukkan bahwa kebijakan privatisasi di negara sedang

berkembang, termasuk di Indonesia  lebih merupakan agenda restrukturisasi ekonomi yang

dipaksankan oleh IMF dan Bank Dunia. Gagasan privatisasi yang bersumber di negara-

negara maju dicangkokkan mentah-mentah tanpa melihat perbedaan yang ada dalam struktur

sosial, ekonomi, maupun politik antara negara berkembang dan negara maju. Sehingga

terjadilah penyimpangan yang kemudian menimbulkan banyak kontroversi.

Penyimpangan ini terjadi misalnya dalam kebijakan privatisasi PT. Semen Gresik dan

PT Indosat. Proses divestasinya yang tidak transparan menimbulkaan dugaan penyalahgunaan

hasil penjualan sebagai sumber pendanaan bagi kepentingan partai politik dan para elite

politik tertentu yang memegang kekuasaan pada waktu itu. Privatisasi juga banyak dikecam

karena dipandang merugikan negara triliunan rupiah akibat harga jualnya yang terlalu murah.

Keputusan pemerintah pada waktu itu untuk menjual PT Semen Gresik dan PT

Indosat sebagai cara cepat untuk mendapatkan dana segar guna menutupi defisit APBN

cenderung tidak menunjukkan langkah strategis ke depan yang ingin dicapai pemerintah

dalam konteks perencanaan pembangunan, khususnya di sektor industri. Privatisasi tersebut

juga sangat elitis dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam hal kepemilikan

saham. Padahal, justru kepemilikan saham oleh masyarakat luaslah (terutama karyawan

perusahaan) yang berusaha dicapai dalam privatisasi yang ideal di negara maju. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus mampu mengambil langkah-langkah

strategis dan mendesak agar kebijakan privatisasi tidak menjadi bumerang yang merugikan

pemerintah dan menyengsarakan rakyat sendiri. Langkah-langkah tersebut yaitu:

10

1. Mengubah orientasi pelaksanaan program privatisasi dari berjangka pendek

menjadi berjangka panjang. Artinya, pelaksanan program privatisasi tidak hanya ditujukan

untuk memancing masuknya investor asing dan tercapainya target penerimaan anggaran

negara, tetapi langsung diarahkan untuk membangun landasan yang kuat bagi perkembangan

perekonomian nasional

2. Segera menerbitkan UU Privatisasi yang dapat menjamin berlangsungnya

proses privatisasi secara demokratis dan transparan. Dalam UU Privatisasi ini hendaknya

tidak hanya diatur mengenai proses privatisasi BUMN, tetapi harus mencakup pula proses

privatisasi BUMD dan harta publik lainnya. Semua itu tidak hanya diperlukan untuk

melindungi kepentingan publik, tapi juga untuk memperjelas peranan negara dalam

pengelolaan perekonomian nasional.

3. Segera membubarkan kantor menteri Negara BUMN dan mengubahnya

menjadi sebuah badan otonom dengan nama Badan Penyehatan dan Privatisasi BUMN (BPP-

BUMN). Badan yang memiliki kedudukan sederajat dengan Badan Penyehatan Perbankan

Nasional (BPPN) ini, tidak hanya bertugas untuk menjual BUMN, tetapi terutama didorong

untuk mengutamakan peningkatan kinerja BUMN agar benar-benar bermanfaat bagi masa

depan perekonomian Indonesia.(Indra Bastian,2002)

11

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN pada intinya merupakan upaya penyehatan atau

penyegaran di tubuh BUMN. Terutama untuk mengatasi kelemahan struktural, seperti

maraknya praktek KKN di dalam tubuh BUMN, kondisi monopoli yang cenderung

merugikan rakyat dan permasalahan lain yang cenderung banyak merugikan rakyat.

Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN bertujuan untuk mengganti manajemen menjadi lebih

profesional dengan cara swastanisasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (12) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menyebutkan :

“Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak

lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi

negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat”. Pada

kenyataanya saat ini BUMN cenderung sangat tergantung pada pemerintah. Jika pengelolaan

diserahkan pada pihak luar ( swasta, baik asing maupun lokal) akan sangat mengurangi

dampak ketergantungan tersebut. Tentunya dengan pengelolaan yang jauh lebih profesional

maka akan banyak mendatangkan keuntungan , baik bagi pemerintah maupun rakyat.

Namun dalam implementasinya, kebijakan ini menuai pro dan kontra.. Privatisasi

disatu sisi dipandang perlu dilakukan guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja BUMN

serta menutup devisit APBN. Di lain pihak, jika privatisasi dilakukan secara terus-menerus

setiap tahunya, untuk menutupi devisit APBN, nantinya BUMN akan habis dan devisit akan

tetap terjadi tiap tahunnya. Terlepas dari hal-hal diatas, privatisasi tetap perlu dilakukan,

namun peran pemerintah dalam pengelolaan tetap harus diperhatikan. Hal ini dapat

dilaksanakan antara lain dengan cara mengubah orientasi pelaksanaan program privatisasi,

dari jangka pendek, ke jangka panjang. Selain itu pemerintah juga harus mengeluarkan UU

privatisasi yang menjamin pelaksanaan privatisasi secara demokratis dan transparan. Dan

juga pemerintah harus membentuk badan yang bertugas untuk meningkatkan kinerja BUMN,

serta mengawasi pelaksanaan privatisasi.

12

B. Saran

Pelaksanaaan Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN akan berjalan dengan baik jika

terdapat komitmen yang tinggi, baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam

melaksanakan, melakukan pengawasan dan untuk meningkatkan kinerja BUMN. Sehingga

terdapat timbal balik berupa keuntungan-keuntungan yang dapat menguntungkan semua

pihak dan dapat mensejahterakan rakyat.

13

14