republik indonesia - jdih.bppk.kemenkeu.go.idkm.1~2016.pdf · menerima proposal kerja sama dan/atau...
TRANSCRIPT
"I
MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 478 /KM.l/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU DIREKTUR,KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN, KETUA JURUSAN,
KEPALA PUSAT, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN,KETUA PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA UNIT
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE;SIA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan MenteriKeuangan Nomor 137/PMKOI/2015 tentang Organisasi DanTata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN dan daIam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan PoliteknikKeuangan Negara STAN, perlu menetapkan uraian jabatanDirektur, Pembantu Direktur, KepaIa Satuan, Kepala Bagian,Ketua Jurusan, KepaIa Pusat, Sekretaris .Jurusan; KepalaSubbagian, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, danKepala Unit di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddaIam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangantentang Uraian Jabatan Direktur, Pembantu Direktur, KepaIaSatuan, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, KepaIa Pusat,Sekretaris Jurusan, KepaIa Subbagian, Ketua Program Studi,KepaIa Laboratorium, Dan KepaIa Unit Di LingkunganPoliteknik Keuangan Negara STAN;
1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang KementerianKeuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 51);
2. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMKOI/2006 tentangPedoman Pelaksanaan AnaIisis Jabat~ Di LingkunganDepartemen Keuangan sebagaimana telah diubah .denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.l/2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMKOI/2015 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMKOI/2016 tentangStatuta Politeknik Keuangan Negara STAN;
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
Menetapkan
PERTAMA·
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 2 -
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.Ol/2008tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I DiLingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas NamaMenteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau KeputusanMenteri Keuangan . sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.Ol/201O;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG URAIAN JABATANDIREKTUR, PEMBANTU DIREKTUR, . KEPALA SATUAN,KEPALA BAGIAN, KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT,SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAMSTUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA UNITDI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN.
Merietapkan uraian jabatan di lingkungan Politeknik KeuanganNegara STAN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampaidengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Keputusan Menteri ini, yang terdiri dari:
1. uraian jabatan Direktur sebagaimana tercantum dalamLampiran I;
2. uraian jabatan Pembantu Direktur sebagaimana tercantumdalam Lampiran II;
3. uraian jabatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebagaimanatercantum dalam Lampiran III; .
4. uraian jabatan Kepala Satuan Pengawasan Internalsebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;·
5. uraian jabatan Kepala Bagian dan Kepala Subbagiandi lingkungan Bagian Administrasi Akademik danKemahasiswaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
6. uraian jabatan Kepala Bagian dan Kepala Subbagiandi lingkungan Bagian Keuangan dan Umum sebagaimanatercantum dalam Lampiran VI;
7. uraian jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, KetuaProdi, dan Kepala Laboratorium di lingkungan JurusanAkuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
8. uraian jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, KetuaProdi, dan Kepala Laboratorium di lingkungan Jurusan Pajaksebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
9. uraian jabatan Ketua .Jurusan, Sekretaris Jurusan, KetuaProdi, dan Kepala Laboratorium di lingkungan JurusanKepabeanan dan Cukai sebagaimana tercantum dalamLampiran IX;
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEDUA
KETIGA
, MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 3 -
10. uraian jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, KetuaProdi, dan Kepala Laboratorium di lingkungan JurusanManajemen Keuangan sebagaimana tercantum dalamLampiran X;
11, uraian jabatan Kepala Pusat Penelitian dan PengabdianKepada Masyarakat sebagaimana tercantum dalamLampiran XI;
12. urillan jabatan Kepala Unit di lingkungan Unit Penunjangsebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.
Uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMAdigunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsidi lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN.
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;2. Wakil Menteri Keuangan;3. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan
Teknologi Informasi;4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
Kementerian Keuangan;5, Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian
Keuangan;6. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Keuangan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 M e i 2016
a.n, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONEs IASEKRETARIS JENDERAL,
ltd
HADfYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Direktur.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat di bidang keuangan negara melalui perencanaan, penyelenggaraan,
pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan yang meliputi kegiatan akademik, umum
dan keuangan, kemahasiswaan, penjaminan mutu, dan pengawasan internal
berdasarkan kebijakan teknis Menteri Keuangan.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
di bidang keuangan negara yang berkualitas melalui perencanaan,
penyelenggaraan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan akademik dan
nonakademik sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK), Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK), Laporan Kinerja (LAKIN), dan Standar Operasi
Prosedur (SOP).
4.1.1. Menugasi para Pembantu Direktur untuk menyusun Renstra, PK,
POK, LAKIN, dan SOP.
4.1.2. Meneliti usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
4.1.3. Menetapkan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
4.2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis),
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Rencana Kerja
Tahunan (RKT), dan uraian jabatan (urjab).
4.2.1. Menugasi para Pembantu Direktur untuk menyusun Renstra
Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab.
4.2.2. Meneliti usulan Renstra Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan
urjab.
4.2.3. Mengajukan usulan Renstra Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT,
dan uraian jabatan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.3. Menetapkan sistem manajemen mutu.
4.3.1. Menugasi para Pembantu Direktur untuk menyusun sistem
manajemen mutu.
4.3.2. Memeriksa usulan sistem manajemen mutu.
4.3.3. Menetapkan sistem manajemen mutu.
4.4. Menetapkan penyusunan sistem pengawasan internal.
4.4.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan untuk
menyusun sistem pengawasan internal.
4.4.2. Memeriksa usulan sistem pengawasan internal.
4.4.3. Menetapkan sistem pengawasan internal.
4.5. Mengarahkan penyelenggaraan Ujian Saringan Masuk (USM) PKN STAN.
4.5.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan untuk
menyelenggarakan USM PKN STAN.
4.5.2. Meneliti konsep keputusan tentang tim kepanitiaan USM PKN
STAN.
4.5.3. Menetapkan keputusan tentang tim kepanitiaan USM PKN STAN.
4.6. Mengarahkan penyelenggaraan orientasi mahasiswa baru.
4.6.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan untuk
menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru.
4.6.2. Memantau penyelenggaraan orientasi mahasiswa baru.
4.7. Menetapkan kalender akademik sesuai dengan rencana dan program
pendidikan.
4.7.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk menyusun
kalender akademik sesuai dengan rencana dan program
pendidikan.
4.7.2. Meneliti usulan kalender akademik.
4.7.3. Melakukan pembahasan kalender akademik bersama dengan
senat.
4.7.4. Menetapkan kalender akademik.
4.8. Menetapkan rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
4.8.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk menyusun
rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
4.8.2. Meneliti usulan rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.8.3. Menetapkan rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
4.9. Menetapkan kurikulum.
4.9.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk menyusun
kurikulum.
4.9.2. Meneliti usulan kurikulum.
4.9.3. Melakukan pembahasan kurikulum bersama dengan senat.
4.9.4. Menetapkan kurikulum.
4.10. Mengajukan program studi baru pada berbagai tingkat dan jurusan.
4.10.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk
mempersiapkan program studi baru.
4.10.2. Meneliti usulan program studi baru.
4.10.3. Mengajukan usulan program studi baru kepada instansi yang
menangani pendidikan tinggi.
4.11. Menetapkan Surat Tugas (ST) dan Keputusan Tenaga Pendidik.
4.11.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk menyusun
ST dan Keputusan Tenaga Pendidik.
4.11.2. Meneliti usulan ST dan Keputusan Tenaga Pendidik.
4.11.3. Menetapkan ST dan Keputusan Tenaga Pendidik.
4.12. Menetapkan keputusan dan pengumuman kelulusan mahasiswa.
4.12.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk menyusun
keputusan dan pengumuman kelulusan mahasiswa.
4.12.2. Meneliti usulan keputusan dan pengumuman kelulusan
mahasiswa.
4.12.3. Menetapkan keputusan dan pengumuman kelulusan mahasiswa.
4.13. Menetapkan keputusan penundaan kuliah.
4.13.1. Menerima surat permohonan penundaan kuliah dari mahasiswa.
4.13.2. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk menyusun
keputusan penundaan kuliah.
4.13.3. Memeriksa usulan keputusan penundaan kuliah.
4.13.4. Menetapkan keputusan penundaan kuliah.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menetapkan keputusan mengikuti kembali perkuliahan.
4.14.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk menyusun
keputusan mengikuti kembali perkuliahan berdasarkan keputusan
kelulusan.
4.14.2. Memeriksa usulan keputusan mengikuti kembali perkuliahan.
4.14.3. Menetapkan keputusan mengikuti kembali perkuliahan.
4.15. Menetapkan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan peserta Praktek
Kerja Lapangan (PKL), magang, dan/atau Program Pengabdian Masyarakat
(PPM).
4.15.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk menyusun
keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan peserta PKL,
magang, dan/atau PPM.
4.15.2. Memeriksa usulan keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM.
4.15.3. Menetapkan keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM.
4.16. Mengarahkan kegiatan pengembangan jaringan dan kerja sama kelembagaan
dengan pihak luar.
4.16.1. Menerima proposal kerja sama dan/atau menginisiasi kegiatan
kerja sama dengan pihak luar.
4.16.2. Menugasi Pembantu Direktur terkait untuk menindaklanjuti
kegiatan kerja sama.
4.16.3. Meneliti hasil telaahan proposal kerja sama dan/atau usulan
proposal kerja sama.
4.16.4. Menyetujui atau menolak proposal kerja sama.
4.16.5. Menetapkan surat perjanjian kerja sama, apabila proposal
diterima.
4.17. Menetapkan pedoman kerja sama dan kehumasan.
4.17.1. Menugasi Pembantu Direktur terkait untuk menyusun pedoman
kerja sama dan kehumasan.
4.17.2. Memeriksa usulan pedoman kerja sama dan kehumasan.
4.17.3. Menetapkan pedoman kerja sama dan kehumasan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.18. Mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4.18.1. Menerima proposal dari mahasiswa/dosen/pihak lain dan/atau
menginisiasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
4.18.2. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk
menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
4.18.3. Memantau kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
4.19. Mengarahkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
4.19.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan untuk
melaksanakan pengelolaan SDM.
4.19.2. Meneliti usulan pengelolaan SDM.
4.19.3. Menyetujui program pengelolaan SDM.
4.20. Memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan baik
internal maupun eksternal.
4.20.1. Menugasi Pembantu Direktur terkait untuk menelaah hasil
pemeriksaan aparat pengawas dan menyusun tanggapan.
4.20.2. Meneliti usulan tanggapan.
4.20.3. Menyampaikan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat
pengawas.
4.21. Mengajukan usulan calon Pembantu Direktur dan menyampaikan kepada
Dewan Pertimbangan.
4.21.1. Menunjuk calon Pembantu Direktur.
4.21.2. Menyampaikan nama calon Pembantu Direktur kepada Dewan
Pertimbangan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
4.22. Menunjuk Kepala Pusat.
4.22.1. Menunjuk calon Kepala Pusat.
4.22.2. Mengajukan calon Kepala Pusat kepada senat untuk memperoleh
rekomendasi.
4.22.3. Menetapkan Kepala Pusat.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.23. Menetapkan Ketua Jurusan.
4.23.1. Menerima usulan calon Ketua Jurusan dari panitia pemilihan
Ketua Jurusan.
4.23.2. Menetapkan Ketua Jurusan.
4.24. Menetapkan Ketua Program Studi.
4.24.1. Menugasi Ketua Jurusan untuk mengoordinasikan rapat
pemilihan Ketua Program Studi.
4.24.2. Menerima usulan calon Ketua Program Studi berdasarkan hasil
rapat.
4.24.3. Menetapkan Ketua Program Studi.
4.25. Mengangkat dosen tetap.
4.25.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan untuk
mengoordinasikan usulan formasi kebutuhan dosen tetap.
4.25.2. Mengajukan formasi kebutuhan dosen tetap kepada Kepala Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
4.25.3. Menerima hasil rekrutmen calon dosen.
4.25.4. Menetapkan Keputusan pengangkatan dosen tetap.
4.26. Memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan keilmuan melalui
forum/organisasi/asosiasi di tingkat nasional/internasional.
4.26.1. Menugasi Pembantu Direktur terkait untuk menyiapkan bahan
yang diperlukan untuk kegiatan dalam forum/organisasi/asosiasi
di tingkat nasional/internasional.
4.26.2. Menghadiri kegiatan dalam forum/organisasi/asosiasi di tingkat
nasional/internasional.
4.26.3. Memberikan masukan dalam forum/organisasi/asosiasi di tingkat
nasional/internasional.
4.26.4. Melakukan diseminasi apabila diperlukan.
4.27. Menetapkan peraturan akademik.
4.27.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk
mengoordinasikan penyusunan peraturan akademik.
4.27.2. Menerima konsep peraturan akademik.
4.27.3. Menetapkan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.28. Menetapkan Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pengganti
Ijazah.
4.28.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk
mengoordinasikan penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, dan
Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
4.28.2. Menetapkan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan
Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
4.29. Mengajukan usulan penyempurnaan organisasi dan eselonering
di lingkungan PKN STAN.
4.29.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan untuk
mengarahkan dan mengoordinasikan penyusunan/
penyempurnaan organisasi dan eselonering di lingkungan PKN
STAN.
4.29.2. Membahas usulan penyempurnaan organisasi bersama para
Pembantu Direktur.
4.29.3. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan untuk
mengoordinasikan penyusunan usulan penyempurnaan organisasi
dan eselonering sesuai dengan hasil pembahasan.
4.29.4. Memeriksa dan menetapkan usulan penyempurnaan organisasi
dan eselonering jabatan serta menyampaikan usulan tersebut.
4.30. Menetapkan kebijakan dan membina pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum (BLU) PKN STAN.
4.30.1. Menugasi Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan untuk
mengoordinasikan penyusunan konsep kebijakan pengelolaan
keuangan BLU.
4.30.2. Meneliti konsep kebijakan pengelolaan keuangan BLU.
4.30.3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan BLU.
4.31. Mengajukan usulan tarif layanan BLU.
4.31.1. Menugasi Pembantu Direktur Umum dan Keuangan untuk
menyusun usulan tarif layanan BLU.
4.31.2. Meneliti usulan tarif layanan BLU.
4.31.3. Mengajukan usulan tarif layanan BLU.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 8 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.32. Menetapkan Surat Keterangan Penggunaan Anggaran (SKPA)
penyelenggaraan pendidikan di luar domisili.
4.32.1. Menugasi Pembantu Direktur Umum dan Keuangan untuk
menyusun usulan SKPA penyelenggaraan pendidikan di luar
domisili.
4.32.2. Meneliti usulan SKPA penyelenggaraan pendidikan di luar domisili.
4.32.3. Menetapkan SKPA penyelenggaraan pendidikan di luar domisili.
4.33. Menyusun dan mengusulkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dosen
di lingkungan Kementerian Keuangan.
4.33.1. Menugasi Pembantu Direktur Umum dan Keuangan untuk
mengoordinasikan penyusunan usulan SKJ dosen.
4.33.2. Meneliti usulan SKJ dosen.
4.33.3. Mengusulkan SKJ dosen di lingkungan Kementerian Keuangan.
4.34. Membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4.34.1. Memberi nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin tenaga
pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4.34.2. Memberikan kesempatan tenaga pendidik, tenaga kependidikan,
dan mahasiswa untuk mengembangkan diri.
4.34.3. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan tenaga
pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4.35. Menetapkan Keputusan terkait Pembentukan Kepanitiaan/Tim Pelaksana
Kegiatan yang Bersifat Ad Hoc.
4.35.1. Menugasi pihak terkait untuk menyusun usulan Keputusan
terkait Pembentukan Kepanitiaan/Tim Pelaksana Kegiatan yang
Bersifat Ad Hoc.
4.35.2. Memeriksa usulan Keputusan terkait Pembentukan
Kepanitiaan/Tim Pelaksana Kegiatan yang Bersifat Ad Hoc.
4.35.3. Menetapkan Keputusan terkait Pembentukan Kepanitiaan/Tim
Pelaksana Kegiatan yang Bersifat Ad Hoc.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.2. Catatan penugasan/disposisi dari Kepala BPPK.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 9 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5.3. Basis data dosen.
5.4. Basis data tenaga kependidikan.
5.5. Basis data mahasiswa.
5.6. Renstra, Renstra Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan LAKIN.
5.7. Renstra K/L.
5.8. Kontrak Kinerja.
5.9. Profil dan laporan risiko.
5.10. Data POK dan DIPA.
5.11. Laporan keuangan.
5.12. Laporan Realisasi Anggaran.
5.13. Laporan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5.14. Laporan hasil pelaksanaan tugas.
5.15. Pengaduan masyarakat.
5.16. Pertimbangan akademik dari senat dan pertimbangan non akademik dari
Dewan Pertimbangan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400).
6.5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 10 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6.7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340).
6.11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178).
6.13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670).
6.14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 11 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655).
6.18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi
Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, Dan Penerbitan Surat
Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 12 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014
tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670).
6.26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada
Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1).
6.27. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1042).
6.28. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.29. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa.
6.30. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6.31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 435/KMK.09/2012.
6.32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan
Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015.
6.33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 980/KMK.01/2015 tentang Penetapan
Unit Pembina Internal Jabatan Fungsional Dosen Di Lingkungan
Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
7.2. Renstra Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 13 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.3. Sistem Manajemen Mutu.
7.4. Sistem Pengawasan Internal.
7.5. Keputusan tentang tim kepanitiaan USM PKN STAN.
7.6. Terselenggaranya orientasi mahasiswa baru.
7.7. Kalender akademik.
7.8. Rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
7.9. Kurikulum.
7.10. Usulan program studi.
7.11. ST dan Keputusan Tenaga Pengajar.
7.12. Keputusan dan Pengumuman kelulusan mahasiswa.
7.13. Keputusan Penundaan Kuliah.
7.14. Keputusan Mengikuti Kembali Perkuliahan.
7.15. Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan peserta PKL, magang,
dan/atau PPM.
7.16. Surat perjanjian kerja sama.
7.17. Pedoman kerja sama dan kehumasan.
7.18. Terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7.19. Program pengelolaan SDM.
7.20. Naskah dinas tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawas.
7.21. Usulan calon Pembantu Direktur kepada Senat.
7.22. Penetapan Kepala Pusat.
7.23. Penetapan Ketua Jurusan.
7.24. Penetapan Ketua Program Studi.
7.25. Keputusan pengangkatan dosen tetap.
7.26. Kontribusi pengembangan keilmuan dalam forum/organisasi/asosiasi
di tingkat nasional/internasional.
7.27. Peraturan akademik.
7.28. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
7.29. Konsep penyempurnaan organisasi dan eselonering jabatan di lingkungan
PKN STAN.
7.30. Kebijakan terkait pengelolaan keuangan BLU.
7.31. Usulan tarif layanan BLU.
7.32. SKPA.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 14 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.33. Usulan SKJ dosen di lingkungan Kementerian Keuangan.
7.34. Penilaian atas pelaksanaan pekerjaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan,
dan mahasiswa.
7.35. Keputusan terkait Pembentukan Kepanitiaan/Tim Pelaksana Kegiatan yang
Bersifat Ad Hoc.
8. WEWENANG:
8.1. Menetapkan Tata Naskah Dinas (TND) di lingkungan PKN STAN.
8.2. Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pendidikan vokasi,
penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang keuangan negara.
8.3. Menetapkan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan vokasi,
penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang keuangan negara.
8.4. Mengajukan usul, saran, pendapat, dan telaahan dalam rangka
pengembangan organisasi PKN STAN dan hal-hal terkait pendidikan vokasi,
penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang keuangan negara.
8.5. Mereviu dan menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang
diajukan oleh pejabat dibawahnya.
8.6. Menetapkan Kepala Pusat, Kepala Satuan, Kepala Unit, dan Kepala
Laboratorium.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi TND di lingkungan PKN STAN.
9.2. Substansi dan konsekuensi atas peraturan yang ditetapkan.
9.3. Substansi dan konsekuensi atas keputusan yang ditetapkan.
9.4. Substansi usul, saran, pendapat, dan telaahan yang diajukan.
9.5. Substansi naskah dinas dan hasil analisis.
9.6. Substansi keputusan pengangkatan Kepala Pusat, Kepala Satuan, Kepala
Unit, dan Kepala Laboratorium.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 15 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi finansial:
10.1.1. Anggaran PKN STAN sebesar Rp111.692.506.000,00 (seratus
sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus
enam ribu rupiah).
10.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihasilkan PKN STAN
sebesar Rp17.599.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus
sembilan puluh sembilan juta rupiah).
10.2. Dimensi non finansial:
10.2.1. Memiliki 4 (empat) jurusan dengan 10 (sepuluh) Program studi.
10.2.2. Jumlah mahasiswa sebanyak 9.000 (sembilan ribu) orang.
10.2.3. Jumlah dosen/tenaga pendidik sebanyak 300 (tiga ratus) orang.
10.2.4. Jumlah pegawai/tenaga kependidikan sebanyak 200 (dua ratus)
orang.
10.2.5. Luas kampus 22 (dua puluh dua) ha.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Kepala BPPK dalam hal pelaksanaan tugas.
11.2. Sekretaris BPPK, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala Balai
Pendidikan dan Pelatihan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.3. Dewan Pertimbangan dalam rangka menerima pertimbangan di bidang non
akademik.
11.4. Senat dalam rangka menerima pertimbangan di bidang akademik.
11.5. Para Pembantu Direktur, Kepala Bagian, Kepala Unit, Ketua Program Studi,
dan Ketua Jurusan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.6. Kepala Biro SDM dalam hal identifikasi kebutuhan dan alokasi alumni PKN
STAN serta perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan.
11.7. Dosen dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
11.8. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara/Daerah, dan instansi lain dalam rangka kerja sama.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 16 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Lulusan PKN STAN harus dapat memberikan kontribusi kepada negara
di bidang keuangan negara, sehingga PKN STAN perlu menjaga kualitas
PKN STAN dengan cara perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas
tenaga pengajar, dan perbaikan proses evaluasi pendidikan.
12.2. Dinamika perubahan organisasi perguruan tinggi yang sangat dinamis
dapat mempengaruhi proses bisnis dan penyelenggaraan pendidikan,
sehingga dibutuhkan penyesuaian proses bisnis dan penyelenggaraan
pendidikan secara berkala.
12.3. Kurangnya keterlibatan yang menyeluruh antara unsur pimpinan,
pendidik dan mahasiswa dalam Penyelenggaran pendidikan yang
memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi PKN STAN, sehingga perlu
dikembangkan budaya akademik.
Belum terpenuhinya kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan
kuantitas dosen dengan program studi dan jumlah mahasiswa berdampak
pada kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu dilakukan
rekrutmen dosen baik dari internal Kementerian Keuangan maupun dari
eksternal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Pemenuhan kebutuhan dosen tidak tercukupi.
13.2. Lulusan PKN STAN tidak memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
13.3. Hasil riset tidak berkualitas.
13.4. Tidak lolos kualifikasi standar penjaminan mutu eksternal.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Diklat/Kursus: -
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14.4.2. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 17 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.3. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi
paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Kepala Pusat/Kepala
Satuan di lingkungan PKN STAN sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun.
14.4.4. Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal Lektor.
14.4.5. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter
pemerintah yang berwenang.
14.4.6. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan
tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara
tertulis.
14.4.7. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.4.8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat.
14.4.9. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan perbuatan
yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
14.4.10. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal dalam jurnal
nasional terakreditasi.
14.4.11. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.4.11.1. Visioning.
14.4.11.2. In Depth Problem Solving and Analysis.
14.4.11.3. Championing Change.
14.4.11.4. Planning and Organizing.
14.4.11.5. Quality focus.
14.4.11.6. Continuous Improvement.
14.4.11.7. Stakeholder focus.
14.4.11.8. Integrity.
14.4.11.9. Continuous Learning.
14.4.11.10. Managing Others.
14.4.11.11. Relationship Management.
14.4.11.12. Interpersonal communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 18 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
PEMBANTU DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN
KEUANGAN
PEMBANTU DIREKTUR BIDANG
KEMAHASISWAAN
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG AKADEMIK
DIREKTUR
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Pembantu Direktur Bidang Akademik.
2. IKHTISAR JABATAN:
Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan teknis Menteri
Keuangan.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
di bidang keuangan negara yang berkualitas melalui perencanaan,
penyelenggaraan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akademik sesuai dengan
standar mutu pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Memberikan usulan dalam penyusunan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP
di bidang akademik.
4.1.1. Melakukan reviu atas konsep Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
4.1.2. Memberikan masukan dalam penyusunan Renstra, PK, POK, LAKIN,
dan SOP.
4.2. Mengajukan usulan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di bidang akademik.
4.2.1. Melakukan reviu atas konsep Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab.
4.2.2. Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis,
RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab.
4.3. Mengoordinasikan usulan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi
di bidang akademik.
4.3.1. Menugasi Kepala Pusat, Kepala Satuan, Ketua Jurusan, Kepala
Bagian, dan Kepala Unit untuk menyusun usulan sistem manajemen
mutu pendidikan tinggi di bidang akademik.
4.3.2. Meneliti usulan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi di bidang
akademik.
4.3.3. Menyampaikan usulan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi di
bidang akademik kepada Direktur.
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.4. Mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu sesuai dengan standar mutu
pendidikan tinggi.
4.4.1. Menugasi Kepala Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan
kegiatan penjaminan mutu.
4.4.2. Memantau pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu sesuai dengan
standar mutu pendidikan tinggi.
4.4.3. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.
4.5. Mengoordinasikan penyusunan usulan kalender akademik.
4.5.1. Menugasi Kepala Bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan (BAAK) untuk menyusun kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5.2. Meneliti usulan kalender akademik.
4.5.3. Menyampaikan usulan kalender akademik kepada Direktur PKN
STAN.
4.6. Mengoordinasikan usulan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan.
4.6.1. Menugasi Ketua Jurusan dan Kepala Bagian untuk menyusun
usulan rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
4.6.2. Meneliti usulan rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
4.6.3. Mengajukan usulan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan.
4.7. Mengoordinasikan penyusunan kurikulum.
4.7.1. Menugasi Ketua Jurusan untuk menyusun usulan kurikulum.
4.7.2. Meneliti usulan kurikulum.
4.7.3. Mengajukan usulan kurikulum kepada Direktur PKN STAN.
4.8. Mempersiapkan program studi baru pada berbagai tingkat dan jurusan.
4.8.1. Menugasi Ketua Jurusan untuk menyusun naskah akademik
program studi baru.
4.8.2. Meneliti naskah akademik program studi baru.
4.8.3. Menyampaikan naskah akademik program studi baru kepada
Direktur PKN STAN.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.9. Memeriksa, meneliti, dan memaraf daftar pengajar dari Jurusan sebagai
bahan penyusunan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pendidik.
4.9.1. Menerima usulan konsep Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pendidik dari Ketua Jurusan.
4.9.2. Memeriksa, meneliti dan memaraf Surat Tugas dan Keputusan
Tenaga Pendidik.
4.9.3. Mengajukan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pendidik kepada
Direktur PKN STAN.
4.10. Meneliti dan memaraf usulan keputusan dan pengumuman kelulusan
mahasiswa.
4.10.1. Menugasi Kepala BAAK untuk menyusun usulan keputusan dan
pengumuman kelulusan mahasiswa.
4.10.2. Meneliti usulan keputusan dan pengumuman kelulusan mahasiswa.
4.10.3. Memaraf usulan keputusan dan pengumuman kelulusan mahasiswa
serta menyampaikannya kepada Direktur PKN STAN.
4.11. Meneliti dan memaraf usulan keputusan penundaan kuliah.
4.11.1. Menugasi Kepala BAAK untuk menyusun usulan keputusan
penundaan kuliah.
4.11.2. Meneliti usulan keputusan penundaan kuliah.
4.11.3. Memaraf usulan keputusan penundaan kuliah dan
menyampaikannya kepada Direktur.
4.12. Meneliti dan memaraf usulan keputusan mengikuti kembali perkuliahan.
4.12.1. Menugasi Kepala BAAK untuk menyusun usulan keputusan
mengikuti kembali perkuliahan.
4.12.2. Meneliti usulan keputusan mengikuti kembali perkuliahan.
4.12.3. Memaraf usulan keputusan mengikuti kembali perkuliahan dan
menyampaikannya kepada Direktur.
4.13. Memeriksa dan memaraf usulan Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM.
4.13.1. Menugasi Ketua Jurusan untuk menyusun usulan keputusan
keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan peserta PKL, magang,
dan/atau PPM.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.13.2. Meneliti usulan keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM.
4.13.3. Memaraf usulan keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM.
4.14. Mengoordinasikan kegiatan pengembangan jaringan dan kerja sama
kelembagaan dengan pihak luar di bidang akademik.
4.14.1. Menugasi Kepala BAAK dan Ketua Jurusan untuk menyusun
proposal kerja sama dan/atau menelaah proposal kerja sama dari
instansi lain.
4.14.2. Meneliti konsep proposal kerja sama dan/atau telaahan proposal
kerja sama.
4.14.3. Menyampaikan konsep proposal kerja sama dan/atau telaahan
proposal kerja sama kepada Direktur PKN STAN.
4.15. Mengoordinasikan usulan dalam penyusunan pedoman kerja sama dan
kehumasan.
4.15.1. Menugasi Kepala BAAK dan Ketua Jurusan untuk menyiapkan
konsep pedoman kerja sama dan kehumasan.
4.15.2. Meneliti konsep pedoman kerja sama dan kehumasan.
4.15.3. Mengajukan konsep pedoman kerja sama dan kehumasan kepada
Direktur.
4.16. Memberikan masukan dalam penyusunan usulan formasi kebutuhan dosen
tetap.
4.16.1. Menerima permintaan masukan dari Pembantu Direktur bidang
Umum dan Keuangan terkait usulan formasi kebutuhan dosen tetap.
4.16.2. Menugasi Ketua Jurusan untuk mengidentifikasi kebutuhan dosen
tetap.
4.16.3. Meneliti usulan formasi kebutuhan dosen tetap.
4.16.4. Menyampaikan masukan kepada Pembantu Direktur bidang Umum
dan Keuangan terkait usulan formasi kebutuhan dosen tetap.
4.17. Mengoordinasikan penyusunan peraturan akademik.
4.17.1. Menugasi Kepala BAAK untuk menyusun konsep peraturan
akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.17.2. Memeriksa konsep peraturan akademik dan mengajukannya kepada
Direktur.
4.18. Mengoordinasikan penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan
Pendamping Ijazah, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
4.18.1. Menugasi Kepala BAAK untuk menyusun konsep Ijazah, Surat
Keterangan Pendamping Ijazah, dan Surat Keterangan Pengganti
Ijazah.
4.18.2. Memeriksa konsep Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat
Keterangan Pengganti Ijazah, kemudian mengajukannya kepada
Direktur.
4.18.3. Memeriksa konsep Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan
kemudian menyampaikannya kepada Ketua Jurusan.
4.19. Menetapkan legalisasi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan
Pendamping ijazah, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
4.19.1. Menugasi Kepala BAAK untuk menyelesaikan permintaan legalisasi
Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah,
dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
4.19.2. Memeriksa konsep legalisasi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat
Keterangan Pendamping Ijazah, dan Surat Keterangan Pengganti
Ijazah.
4.19.3. Menetapkan legalisasi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan
Pendamping Ijazah, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
4.20. Mengajukan usulan rencana pengembangan jurusan (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan pelatihan penunjang
akademis mahasiswa).
4.20.1. Menugasi Ketua Jurusan dan Kepala Bagian terkait untuk
menyusun rencana pengembangan jurusan (studi lanjut, pelatihan
staf/pengajar, tenaga fungsional, dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.20.2. Meneliti usulan rencana pengembangan jurusan (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional dan pelatihan penunjang
akademis mahasiswa).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.20.3. Mengajukan usulan rencana pengembangan jurusan (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional dan pelatihan penunjang
akademis mahasiswa).
4.21. Mengajukan usulan Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan.
4.21.1. Menugasi Kepala BAAK untuk menyusun Pedoman Penyelenggaraan
Program Pendidikan.
4.21.2. Meneliti Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan.
4.21.3. Mengajukan usulan Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan.
4.22. Mengoordinasikan pemberian izin penggunaan laboratorium jurusan dan
laboratorium bahasa dari pihak luar.
4.22.1. Menerima surat permohonan penggunaan laboratorium jurusan dan
laboratorium bahasa.
4.22.2. Menugasi Ketua Jurusan dan/atau Kepala Unit Penunjang untuk
menindaklanjuti permohonan penggunaan laboratorium jurusan dan
laboratorium bahasa.
4.22.3. Memeriksa konsep surat pemberian izin penggunaan laboratorium
jurusan dan laboratorium bahasa dari pihak luar.
4.22.4. Menyampaikan konsep surat pemberian izin penggunaan
laboratorium jurusan dan laboratorium bahasa kepada Direktur.
4.23. Membina kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
mahasiswa.
4.23.1. Menugasi Kepala Jurusan dan Kepala BAAK untuk melaksanakan
pengembangan kompetensi mahasiswa.
4.23.2. Memantau pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi
mahasiswa.
4.23.3. Menerima laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi
mahasiswa.
4.24. Mengoordinasikan kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat.
4.24.1. Menugasi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (PPPM) untuk menyusun pedoman penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.24.2. Menugasi Kepala PPPM untuk meneliti dan menelaah proposal
penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat.
4.24.3. Menerima proposal penelitian yang telah dinilai layak oleh PPPM.
4.24.4. Memberikan persetujuan atau penolakan atas proposal penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
4.24.5. Menerima laporan pelaksanaan penelitian dan program pengabdian
kepada masyarakat.
4.25. Mengendalikan proses pengolahan data terkait pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
4.25.1. Menugasi Ketua Jurusan, Kepala Unit, Kepala Pusat, dan Kepala
Bagian untuk mengolah data terkait pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
4.25.2. Memantau proses pengolahan data terkait pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
4.25.3. Menerima laporan pengolahan data terkait pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
4.26. Mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan secara berkala di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4.26.1. Menugasi Ketua Jurusan, Kepala Unit, Kepala Pusat, dan Kepala
Bagian untuk menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4.26.2. Meneliti laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4.26.3. Menerima dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala di
bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
kepada Direktur.
4.27. Mengoordinasikan kegiatan operasional unit perpustakaan, unit bahasa,
dan unit penerbitan.
4.27.1. Menugasi Kepala Unit Penunjang untuk melaksanakan kegiatan
operasional Unit Penunjang.
4.27.2. Memantau pelaksanaan kegiatan operasional Unit Penunjang.
4.27.3. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan operasional Unit
Penunjang.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 8 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.28. Memeriksa usulan Keputusan mengenai dewan redaksi dan redaksi
pelaksana unit penerbitan.
4.28.1. Menugasi Kepala Unit Penerbitan untuk menyusun usulan
Keputusan mengenai dewan redaksi dan redaksi pelaksana.
4.28.2. Meneliti usulan Keputusan mengenai dewan redaksi dan redaksi
pelaksana.
4.28.3. Menyampaikan usulan keputusan mengenai dewan redaksi dan
redaksi pelaksana kepada Direktur.
4.29. Mengoordinasikan penyusunan tanggapan hasil pemeriksaan aparat
pengawasan internal maupun eksternal di bidang akademik.
4.29.1. Menugasi Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit
untuk menyusun tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat
pengawasan di bidang akademik.
4.29.2. Memeriksa dan mengajukan tanggapan atas hasil pemeriksaan
aparat pengawasan di bidang akademik kepada Direktur PKN STAN.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Catatan penugasan/disposisi dari Direktur.
5.2. Nota dinas/surat/proposal.
5.3. Basis data tenaga pengajar.
5.4. Basis data mahasiswa.
5.5. Basis data tenaga kependidikan.
5.6. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L, PK,
dan LAKIN.
5.7. Kontrak Kinerja.
5.8. Profil dan laporan risiko.
5.9. Data POK dan DIPA.
5.10. Laporan Keuangan.
5.11. Laporan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5.12. Laporan hasil pelaksanaan tugas.
5.13. Pengaduan masyarakat.
5.14. Pertimbangan akademik dari senat.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 9 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400).
6.5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6.6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 10 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670).
6.11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi
Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat
Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 11 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788).
6.21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014
tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670).
6.22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa.
6.24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6.25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 435/KMK.09/2012.
6.26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
556/KMK.01/2015.
6.27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 980/KMK.01/2015 tentang
Penetapan Unit Pembina Internal Jabatan Fungsional Dosen
di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Konsep Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
7.2. Konsep Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab.
7.3. Usulan standar mutu pendidikan tinggi di bidang akademik.
7.4. Pemantauan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.
7.5. Usulan kalender akademik.
7.6. Usulan rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 12 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.7. Usulan kurikulum.
7.8. Konsep naskah akademik program studi baru.
7.9. Konsep Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pendidik.
7.10. Konsep keputusan dan pengumuman kelulusan mahasiswa.
7.11. Konsep keputusan penundaan kuliah.
7.12. Konsep keputusan mengikuti kembali perkuliahan.
7.13. Konsep Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan peserta PKL,
magang, dan/atau PPM.
7.14. Konsep proposal kerja sama dan/atau telaahan proposal kerja sama.
7.15. Konsep pedoman kerja sama dan kehumasan terkait bidang akademik.
7.16. Naskah dinas masukan kepada Pembantu Direktur bidang Umum dan
Keuangan terkait usulan formasi kebutuhan dosen tetap.
7.17. Konsep peraturan akademik.
7.18. Konsep Ijazah, Transkrip akademik, Surat Keterangan Pendamping
Ijazah, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
7.19. Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping
Ijazah, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
7.20. Rencana pengembangan jurusan.
7.21. Konsep pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan.
7.22. Konsep surat Izin penggunaan laboratorium jurusan dan laboratorium
bahasa dari pihak luar.
7.23. Pemantauan pelaksanaan pengembangan kompetensi mahasiswa.
7.24. Persetujuan atau penolakan atas proposal penelitian dan program
pengabdian kepada masyarakat.
7.25. Pemantauan proses pengolahan data terkait pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
7.26. Laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
7.27. Pemantauan pelaksanaan kegiatan operasional Unit Penunjang.
7.28. Konsep Keputusan mengenai dewan redaksi dan redaksi pelaksana.
7.29. Naskah dinas terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan
di bidang akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 13 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, dan telaahan dalam rangka
pengembangan organisasi PKN STAN dan hal-hal terkait pendidikan
vokasi, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang keuangan
negara.
8.2. Mereviu dan menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis di
bidang akademik yang diajukan oleh pejabat dibawahnya.
8.3. Memberikan arahan terkait pengolahan basis data yang menyangkut
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8.4. Menyampaikan usulan perjanjian kerja sama pendidikan dan penelitian
dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, dan telaahan.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis.
9.3. Substansi arahan terkait pengolahan basis data.
9.4. Substansi usulan perjanjian kerja sama.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
10.1.1. Besaran anggaran layanan pendidikan sebesar
Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Mahasiswa yang dilayani:
Lokasi Jakarta 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh) orang.
Lokasi non Jakarta 1.678 (seribu enam ratus tujuh puluh
delapan) orang.
10.2.2. Jumlah kelas yang dikelola 210 (dua ratus sepuluh).
10.2.3. Melayani 4 (empat) jurusan dan 10 (sepuluh) program studi.
10.2.4. Jumlah dosen/tenaga pendidik sebanyak 300 (tiga ratus) orang.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 14 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.2. Senat dalam rangka pertimbangan akademik.
11.3. Kepala BAAK dalam koordinasi pelaksanaan fungsi akademik.
11.4. Para Pembantu Direktur/Kepala Bagian dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas.
11.5. Kepala Unit Bahasa, Penerbitan, dan Perpustakaan dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas.
11.6. Tenaga Pendidik dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Lulusan PKN STAN harus dapat memberikan kontribusi kepada negara di
bidang keuangan negara sehingga PKN STAN perlu menjaga kualitas PKN
STAN dengan cara perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga
pengajar, dan perbaikan proses evaluasi pendidikan.
12.2. Belum terpenuhinya kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan
kuantitas dosen dengan program studi dan jumlah mahasiswa
berdampak pada kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu
dilakukan rekrutmen dosen baik dari internal Kementerian Keuangan
maupun dari eksternal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Risiko fisik maupun psikis dari pihak lain yang bersangkutan akibat
ketidakpuasan calon mahasiswa/mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus.
13.2. Lulusan yang tidak memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Diklat/ Kursus: -
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 15 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.2. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan Pembantu Direktur yang sedang
menjabat.
14.4.3. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi
paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Kepala Pusat/Kepala
Satuan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
14.4.4. Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal Lektor.
14.4.5. Bersedia dicalonkan menjadi pimpinan PKN STAN yang
dinyatakan secara tertulis.
14.4.6. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
14.4.7. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter
pemerintah yang berwenang.
14.4.8. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan
tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara
tertulis.
14.4.9. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.4.10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat.
14.4.11. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan
yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
14.4.12. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal dalam
jurnal nasional terakreditasi.
14.4.13. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.4.13.1. Visioning.
14.4.13.2. In Depth Problem Solving and Analysis.
14.4.13.3. Championing Change.
14.4.13.4. Planning and Organizing.
14.4.13.5. Quality focus.
14.4.13.6. Continuous Improvement.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 16 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.13.7. Stakeholder focus.
14.4.13.8. Integrity.
14.4.13.9. Continuous Learning.
14.4.13.10. Managing Others.
14.4.13.11. Relationship Management.
14.4.13.12. Interpersonal communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN
KEPALA BAGIAN
KEUANGAN DAN
UMUM
KEPALA SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL
KEPALA SATUAN
PENJAMINAN MUTU
KETUA
JURUSAN
PAJAK
KEPALA PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG AKADEMIK
PEMBANTU DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN KEUANGAN
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG KEMAHASISWAAN
KETUA
JURUSAN
AKUNTANSI
KETUA
JURUSAN
KEPABEANAN
DAN CUKAI
KETUA
JURUSAN
MANAJEMEN
KEUANGAN
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
BAHASA
KEPALA UNIT
SISTEM INFORMASI
KEPALA UNIT
PENERBITAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 17 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
2. IKHTISAR JABATAN:
Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
administrasi umum dan keuangan berdasarkan kebijakan teknis Menteri
Keuangan.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
bidang keuangan negara yang berkualitas melalui perencanaan,
penyelenggaraan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan yang meliputi kegiatan
administrasi umum dan keuangan.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Mengoordinasikan penyusunan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
4.1.1. Melakukan reviu atas masukan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan
SOP.
4.1.2. Mengoordinasikan penyusunan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP
dan mengajukannya kepada Direktur.
4.2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab PKN STAN.
4.2.1. Melakukan reviu atas masukan Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab.
4.2.2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab mengajukannya kepada Direktur.
4.3. Menelaah usulan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi di bidang
umum dan keuangan.
4.3.1. Mereviu usulan standar mutu pendidikan tinggi di bidang umum
dan keuangan.
4.3.2. Mengajukan usulan standar mutu pendidikan tinggi di bidang
umum dan keuangan kepada Pembantu Direktur Bidang Akademik
untuk dikompilasi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 18 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.4. Mengajukan usulan Tata Naskah Dinas di lingkungan PKN STAN.
4.4.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk menyusun
usulan Tata Naskah Dinas.
4.4.2. Meneliti usulan Tata Naskah Dinas.
4.4.3. Menyampaikan usulan Tata Naskah Dinas kepada Direktur.
4.5. Mengoordinasikan penyusunan usulan terkait pengelolaan SDM yang
meliputi formasi, mutasi, perbantuan, pelimpahan, pensiun,
pemberhentian, administrasi pejabat fungsional, dan pengembangan
kompetensi SDM PKN STAN.
4.5.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk menyusun
usulan terkait pengelolaan SDM yang meliputi formasi, mutasi,
perbantuan, pelimpahan, pensiun, pemberhentian, administrasi
pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi SDM PKN STAN.
4.5.2. Meneliti usulan terkait pengelolaan SDM yang meliputi formasi,
mutasi, perbantuan, pelimpahan, pensiun, pemberhentian,
administrasi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi
SDM PKN STAN.
4.5.3. Menyampaikan usulan terkait pengelolaan SDM yang meliputi
formasi, mutasi, perbantuan, pelimpahan, pensiun, pemberhentian,
administrasi pejabat fungsional, dan pengembangan kompetensi
SDM PKN STAN kepada Direktur.
4.6. Mengoordinasikan usulan formasi kebutuhan dosen tetap.
4.6.1. Berkoordinasi dengan Pembantu Direktur Bidang Akademik dalam
penyusunan usulan formasi kebutuhan dosen tetap.
4.6.2. Mengajukan usulan formasi kebutuhan dosen tetap kepada
Direktur.
4.7. Memberikan arahan terkait pengelolaan (perencanaan, pengadaan,
peminjaman, dan pemeliharaan) sarana dan prasarana kantor.
4.7.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk
mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
4.7.2. Memantau pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 19 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.8. Mengoordinasikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
4.8.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk menyusun
konsep Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang
Milik Negara (SIMAK BMN) dan Rekonsiliasi SIMAK BMN.
4.8.2. Meneliti Konsep Laporan SIMAK BMN dan Rekonsiliasi SIMAK BMN.
4.9. Memberikan arahan terkait pengelolaan tenaga kontrak/pegawai tidak
tetap.
4.9.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk
menyelenggarakan pengelolaan tenaga kontrak/pegawai tidak tetap
baru.
4.9.2. Menerima laporan pengelolaan tenaga kontrak/pegawai tidak tetap
baru.
4.10. Memantau pelaksanakan penyusunan profil, pengimplementasian, dan
pemantauan manajemen risiko.
4.10.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk melakukan
penyusunan profil risiko.
4.10.2. Meneliti profil risiko dan menyampaikannya kepada Direktur.
4.10.3. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk
mengimplementasikan manajemen risiko dan menyusun laporan
manajemen risiko setiap akhir semester.
4.10.4. Meneliti laporan manajemen risiko dan menyampaikannya kepada
Direktur.
4.11. Memberikan arahan terkait penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan
uraian jabatan di lingkungan PKN STAN.
4.11.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk
mengoordinasikan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan
uraian jabatan.
4.11.2. Meneliti konsep penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan uraian
jabatan.
4.11.3. Menyampaikan konsep penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan
uraian jabatan kepada Direktur.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 20 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Mengoordinasikan pengelolaan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan
PKN STAN.
4.12.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk
mengoordinasikan penyusunan konsep ABK.
4.12.2. Meneliti konsep ABK.
4.12.3. Menyampaikan konsep ABK kepada Direktur.
4.13. Mengoordinasikan penyempurnaan organisasi dan eselonering jabatan di
lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN.
4.13.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk
melaksanakan penyempurnaan organisasi dan eselonering jabatan.
4.13.2. Memeriksa usulan penyempurnaan organisasi dan eselonering
jabatan.
4.13.3. Menyampaikan usulan penyempurnaan organisasi dan eselonering
jabatan kepada Direktur.
4.14. Mengoordinasikan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan konsep
SOP di lingkungan PKN STAN.
4.14.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk menyusun
konsep penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan konsep SOP.
4.14.2. Meneliti hasil penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan konsep
SOP.
4.14.3. Menyampaikan hasil penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan
konsep SOP kepada Direktur.
4.15. Memberikan masukan dalam penyusunan pedoman kerja sama terkait
bidang umum dan keuangan.
4.15.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk menyiapkan
bahan masukan pedoman kerja sama terkait bidang umum dan
keuangan.
4.15.2. Meneliti bahan masukan pedoman kerja sama terkait bidang umum
dan keuangan.
4.15.3. Mengajukan bahan masukan pedoman kerja sama terkait bidang
umum dan keuangan kepada Direktur.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 21 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.16. Mengoordinasikan penyusunan konsep kebijakan pengelolaan keuangan
BLU.
4.16.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk menyusun
konsep kebijakan pengelolaan keuangan BLU.
4.16.2. Mengajukan konsep kebijakan pengelolaan keuangan BLU kepada
Direktur.
4.17. Mengoordinasikan penyusunan usulan tarif layanan BLU.
4.17.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk menyusun
usulan tarif layanan BLU.
4.17.2. Meneliti usulan tarif layanan BLU.
4.17.3. Menyampaikan usulan tarif layanan BLU kepada Direktur.
4.18. Mengoordinasikan usulan SKPA penyelenggaraan pendidikan di luar
domisili.
4.18.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk menyusun
usulan SKPA penyelenggaraan pendidikan di luar domisili.
4.18.2. Meneliti usulan SKPA penyelenggaraan pendidikan di luar domisili.
4.18.3. Menyampaikan usulan SKPA penyelenggaraan pendidikan di luar
domisili kepada Direktur.
4.19. Mengoordinasikan penyusunan usulan SKJ dosen.
4.19.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk menyusun
usulan SKJ dosen.
4.19.2. Memeriksa usulan SKJ dosen dan mengajukannya kepada Direktur.
4.20. Memeriksa Konsep Laporan Keuangan.
4.20.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk
mengoordinasikan penyusunan Konsep Laporan Keuangan.
4.20.2. Meneliti Konsep Laporan Keuangan.
4.20.3. Menyampaikan Konsep Laporan Keuangan kepada Direktur.
4.21. Mengajukan usulan kebijakan dan standar pengawasan internal bidang
nonakademik.
4.21.1. Menugasi Kepala Satuan Pengawas Internal untuk menyusun
usulan kebijakan dan standar pengawasan internal bidang
nonakademik.
4.21.2. Meneliti usulan standar pengawasan internal bidang nonakademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 22 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.21.3. Menyampaikan usulan standar pengawasan internal bidang
nonakademik kepada Direktur.
4.22. Mengoordinasikan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang
nonakademik.
4.22.1. Menugasi Kepala Satuan Pengawasan Internal untuk melaksanakan
pengawasan bidang nonakademik.
4.22.2. Menerima laporan pengawasan bidang nonakademik.
4.23. Mengoordinasikan penyusunan laporan secara berkala di bidang umum
dan keuangan.
4.23.1. Menugasi Kepala Bagian Keuangan dan Umum untuk menyusun
laporan kegiatan secara berkala di bidang umum dan keuangan.
4.23.2. Meneliti laporan kegiatan secara berkala di bidang umum dan
keuangan.
4.23.3. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala di bidang umum
dan keuangan kepada Direktur.
4.24. Mengoordinasikan pemberian izin penggunaan laboratorium jurusan dan
laboratorium bahasa dari pihak luar.
4.24.1. Menerima surat permohonan penggunaan laboratorium jurusan dan
laboratorium bahasa.
4.24.2. Menugasi Ketua Jurusan dan/atau Kepala Unit Penunjang untuk
menindaklanjuti permohonan penggunaan laboratorium jurusan
dan laboratorium bahasa.
4.24.3. Memeriksa konsep surat pemberian izin penggunaan laboratorium
jurusan dan laboratorium bahasa dari pihak luar.
4.24.4. Menyampaikan konsep surat pemberian izin penggunaan
laboratorium jurusan dan laboratorium bahasa kepada Direktur.
4.25. Mengoordinasikan penyusunan tanggapan hasil pemeriksaan aparat
pengawasan internal maupun eksternal di bidang umum dan keuangan.
4.25.1. Menugasi Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit
untuk menyusun tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat
pengawasan di bidang umum dan keuangan
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 23 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.25.2. Memeriksa dan mengajukan tanggapan atas hasil pemeriksaan
aparat pengawasan di bidang umum dan keuangan kepada
Direktur.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Catatan penugasan/disposisi dari Direktur.
5.2. Nota dinas/surat/proposal.
5.3. Basis data tenaga pengajar.
5.4. Basis data mahasiswa.
5.5. Basis data tenaga kependidikan.
5.6. Basis data alumni.
5.7. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan
LAKIN.
5.8. Kontrak kinerja.
5.9. Profil dan laporan risiko.
5.10. Laporan Keuangan.
5.11. Data POK dan DIPA.
5.12. Data BMN.
5.13. Laporan Realisasi Anggaran.
5.14. Pengaduan masyarakat.
5.15. Pertimbangan non akademik dari dewan pertimbangan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 24 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400).
6.5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421).
6.6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340).
6.10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5178).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 25 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670).
6.13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423).
6.14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5655).
6.16. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 26 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012.
6.23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
7.2. Usulan Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi di bidang umum dan
keuangan.
7.4. Usulan Tata Naskah Dinas.
7.5. Usulan terkait kebijakan kepegawaian yang meliputi formasi, mutasi,
perbantuan, pelimpahan, pensiun, pemberhentian, administrasi pejabat
fungsional, dan pengembangan kompetensi SDM PKN STAN.
7.6. Usulan formasi kebutuhan dosen tetap.
7.7. Laporan pemantauan pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
7.8. Laporan SIMAK BMN.
7.9. Laporan penerimaan tenaga kontrak/pegawai tidak tetap baru.
7.10. Profil dan Laporan risiko.
7.11. Konsep penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan urjab.
7.12. Konsep ABK.
7.13. Usulan penyempurnaan organisasi dan eselonering jabatan.
7.14. Hasil penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan konsep SOP.
7.15. Bahan masukan Petunjuk Pelaksanaan pedoman kerja sama dan
kehumasan terkait bidang umum dan keuangan.
7.16. Konsep kebijakan pengelolaan keuangan BLU.
7.17. Usulan tarif layanan BLU.
7.18. Usulan SKPA penyelenggaraan pendidikan di luar domisili.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 27 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.19. Usulan SKJ dosen.
7.20. Konsep laporan keuangan.
7.21. Usulan standar pengawasan internal bidang nonakademik.
7.22. Laporan pengawasan bidang nonakademik.
7.23. Laporan kegiatan secara berkala di bidang umum dan keuangan.
7.24. Konsep Surat Izin penggunaan laboratorium komputer dari pihak luar.
7.25. Naskah dinas terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat
pengawasan di bidang akademik.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, dan telaahan dalam rangka
pengembangan organisasi PKN STAN dan hal-hal terkait administrasi
umum dan keuangan.
8.2. Mereviu dan menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis di
bidang umum dan keuangan yang diajukan oleh pejabat dibawahnya.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, dan telaahan.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi finansial:
10.1.1. Anggaran PKN STAN sebesar Rp111.692.506.000,00 (seratus
sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus
enam ribu rupiah).
10.1.2. PNBP yang dihasilkan PKN STAN sebesar Rp17.599.000.000,00
(tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta
rupiah).
10.2. Dimensi non finansial:
10.2.1. Jumlah dosen/tenaga pendidik sebanyak 300 (tiga ratus) orang.
10.2.2. Jumlah pegawai/tenaga kependidikan sebanyak 200 9dua ratus)
orang.
10.2.3. Luas kampus 22 (dua puluh dua) ha.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 28 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas.
11.2. Kepala Bagian Keuangan dan Umum dalam koordinasi pelaksanaan
fungsi umum dan pengelolaan keuangan.
11.3. Dewan Pertimbangan dalam hal pemberian pertimbangan nonakademik.
11.4. Para Pembantu Direktur dan Kepala Bagian dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas.
11.5. Dosen dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
11.6. Direktorat PK BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka
pengelolaan keuangan BLU.
11.7. Instansi lain dalam rangka kerja sama.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Dinamika perubahan organisasi perguruan tinggi yang sangat dinamis
dapat mempengaruhi proses bisnis dan penyelenggaraan pendidikan,
sehingga dibutuhkan penyesuaian proses bisnis dan penyelenggaraan
pendidikan secara berkala.
12.2. Belum terpenuhinya kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan
kuantitas dosen dengan program studi dan jumlah mahasiswa
berdampak pada kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu
dilakukan rekrutmen dosen baik dari internal Kementerian Keuangan
maupun dari eksternal.
13. RISIKO JABATAN:
Tidak ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Diklat/Kursus: -
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 29 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.2. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan Pembantu Direktur yang sedang
menjabat.
14.4.3. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi
paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Kepala Pusat/Kepala
Satuan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
14.4.4. Bersedia dicalonkan menjadi pimpinan PKN STAN yang
dinyatakan secara tertulis.
14.4.5. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
14.4.6. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter
pemerintah yang berwenang.
14.4.7. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan
tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara
tertulis.
14.4.8. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.4.9. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat.
14.4.10. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan
yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
14.4.11. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal dalam jurnal
nasional terakreditasi.
14.4.12. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.4.12.1. Visioning.
14.4.12.2. In Depth Problem Solving and Analysis.
14.4.12.3. Championing Change.
14.4.12.4. Planning and Organizing.
14.4.12.5. Quality focus.
14.4.12.6. Continuous Improvement.
14.4.12.7. Stakeholder focus.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 30 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.12.8. Integrity.
14.4.12.9. Continuous Learning.
14.4.12.10. Managing Others.
14.4.12.11. Relationship Management.
14.4.12.12. Interpersonal communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN
KEPALA BAGIAN
KEUANGAN DAN
UMUM
KEPALA SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL
KEPALA SATUAN
PENJAMINAN MUTU
KETUA
JURUSAN
PAJAK
KEPALA PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PEMBANTU DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN KEUANGAN
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG AKADEMIK
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG KEMAHASISWAAN
KETUA
JURUSAN
AKUNTANSI
KETUA
JURUSAN
KEPABEANAN
DAN CUKAI
KETUA
JURUSAN
MANAJEMEN
KEUANGAN
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
BAHASA
KEPALA UNIT
SISTEM INFORMASI
KEPALA UNIT
PENERBITAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 31 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.
2. IKHTISAR JABATAN:
Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
kemahasiswaan dan alumni berdasarkan kebijakan teknis Menteri Keuangan.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
bidang keuangan negara yang berkualitas melalui perencanaan,
penyelenggaraan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan yang meliputi kegiatan
kemahasiswaan dan kealumnian.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Memberikan usulan di bidang kemahasiswaan dan alumni dalam
penyusunan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
4.1.1. Melakukan reviu atas konsep Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
4.1.2. Memberikan masukan dalam penyusunan Renstra, PK, POK, LAKIN,
dan SOP.
4.2. Mengajukan usulan di bidang kemahasiswaan dan alumni dalam
penyusunan Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan
urjab.
4.2.1. Melakukan reviu atas konsep Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab.
4.2.2. Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis,
RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab.
4.3. Mengajukan usulan standar mutu pendidikan tinggi di bidang
kemahasiswaan.
4.3.1. Mereviu usulan standar mutu pendidikan tinggi di bidang
kemahasiswaan.
4.3.2. Mengajukan usulan standar mutu pendidikan tinggi di bidang
kemahasiswaan kepada Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk
dikompilasi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 32 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.4. Mengajukan usulan petunjuk teknis (juknis) di bidang Kemahasiswaan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
4.4.1. Menugasi Kepala BAAK untuk menyusun juknis di bidang
Kemahasiswaan.
4.4.2. Memeriksa usulan juknis di bidang Kemahasiswaan.
4.4.3. Mengajukan usulan juknis di bidang Kemahasiswaan.
4.5. Mengoordinasikan pelaksanaan USM Politeknik Keuangan Negara STAN.
4.5.1. Menugasi Kepala BAAK untuk mempersiapkan kegiatan USM
Politeknik Keuangan Negara STAN.
4.5.2. Meneliti, mengoreksi, memaraf konsep rencana penyelenggaraan
USM Politeknik Keuangan Negara STAN.
4.5.3. Menyampaikan konsep rencana penyelenggaraan USM Politeknik
Keuangan Negara STAN kepada Direktur selaku anggota Panitia
Pengarah.
4.6. Mengoordinasikan kegiatan orientasi mahasiswa baru.
4.6.1. Menugasi Kepala BAAK untuk mempersiapkan kegiatan orientasi
mahasiswa baru.
4.6.2. Memeriksa proposal kegiatan orientasi mahasiswa baru.
4.6.3. Memantau pelaksanaan orientasi mahasiswa baru.
4.6.4. Memeriksa laporan pelaksanaan orientasi mahasiswa baru.
4.7. Mengoordinasikan pembinaan penegakan disiplin mahasiswa.
4.7.1. Menugasi Kepala BAAK untuk mengoordinasikan kegiatan
penegakan disiplin mahasiswa.
4.7.2. Menindaklanjuti laporan kegiatan penegakan disiplin mahasiswa.
4.8. Mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Pekan Mahasiswa.
4.8.1. Menugasi Kepala BAAK untuk mempersiapkan kegiatan Pekan
Mahasiswa.
4.8.2. Memeriksa proposal kegiatan Pekan Mahasiswa.
4.8.3. Memantau pelaksanaan kegiatan Pekan Mahasiswa.
4.8.4. Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan Pekan Mahasiswa.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 33 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.9. Mengoordinasikan program pengembangan mahasiswa terkait kegiatan
perlombaan/kompetisi akademik dan nonakademik mahasiswa.
4.9.1. Menugasi Kepala BAAK untuk mengoordinasikan kegiatan
perlombaan/kompetisi akademik dan nonakademik mahasiswa.
4.9.2. Memantau kegiatan perlombaan/kompetisi akademik dan
nonakademik mahasiswa.
4.10. Mengarahkan penyelenggaraan wisuda.
4.10.1. Menugasi Kepala BAAK untuk mempersiapkan kegiatan wisuda.
4.10.2. Memeriksa proposal kegiatan wisuda.
4.10.3. Memantau pelaksanaan kegiatan wisuda.
4.10.4. Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan wisuda.
4.11. Mengoordinasikan kegiatan pengembangan jaringan dan kerja sama
kelembagaan dengan pihak luar di bidang kemahasiswaan.
4.11.1. Menugasi Kepala BAAK dan Ketua Jurusan untuk menyusun
proposal kerja sama dan/atau menelaah proposal kerja sama dari
instansi lain.
4.11.2. Meneliti proposal kerja sama dan/atau telaahan proposal kerja
sama.
4.11.3. Menyampaikan proposal kerja sama dan/atau telaahan proposal
kerja sama.
4.12. Mengajukan usulan dalam penyusunan pedoman kerja sama dan
kehumasan terkait bidang kemahasiswaan.
4.12.1. Menugasi Kepala BAAK dan Ketua Jurusan untuk menyiapkan
bahan masukan pedoman kerja sama dan kehumasan terkait bidang
kemahasiswaan dan alumni.
4.12.2. Meneliti bahan masukan pedoman kerja sama dan kehumasan
terkait bidang kemahasiswaan dan alumni.
4.12.3. Mengajukan bahan masukan pedoman kerja sama dan kehumasan
dan alumni terkait bidang kemahasiswaan kepada Direktur.
4.13. Mengoordinasikan penyusunan laporan secara berkala di bidang
kemahasiswaan dan alumni.
4.13.1. Menugasi Kepala BAAK untuk menyusun laporan kegiatan secara
berkala di bidang kemahasiswaan dan alumni.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 34 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.13.2. Meneliti laporan kegiatan secara berkala di bidang kemahasiswaan
dan alumni.
4.13.3. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala di bidang
kemahasiswaan dan alumni kepada Direktur.
4.14. Mengarahkan pembinaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.
4.14.1. Menugasi Kepala BAAK untuk melaksanakan pembinaan organisasi
dan kegiatan kemahasiswaan.
4.14.2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
4.15. Memberikan arahan terkait pengolahan dan pengelolaan basis data
alumni.
4.15.1. Menugasi Kepala BAAK untuk menyusun basis data alumni.
4.15.2. Menerima laporan hasil penyusunan dan pengelolaan basis data
alumni.
4.16. Mengoordinasikan penyusunan tanggapan hasil pemeriksaan aparat
pengawasan internal maupun eksternal di bidang kemahasiswaan dan
alumni.
4.16.1. Menugasi Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit
untuk menyusun tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat
pengawasan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
4.16.2. Memeriksa dan mengajukan tanggapan atas hasil pemeriksaan
aparat pengawasan di bidang kemahasiswaan dan alumni kepada
Direktur.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Catatan penugasan/disposisi dari Direktur.
5.2. Nota dinas/surat/proposal.
5.3. Basis data alumni.
5.4. Basis data mahasiswa.
5.5. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan
LAKIN.
5.6. Kontrak Kinerja.
5.7. Profil dan laporan risiko.
5.8. Data POK dan DIPA.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 35 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5.9. Laporan Keuangan.
5.10. Laporan Realisasi Anggaran.
5.11. Laporan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5.12. Laporan hasil pelaksanaan tugas.
5.13. Pengaduan masyarakat.
5.14. Pertimbangan akademik dari dewan pertimbangan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400).
6.5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6.6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 36 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 435/KMK.09/2012.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Konsep Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
7.2. Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab.
7.3. Usulan standar mutu pendidikan tinggi di bidang kemahasiswaan.
7.4. Juknis di bidang Kemahasiswaan.
7.5. Konsep rencana penyelenggaraan USM Politeknik Keuangan Negara STAN.
7.6. Laporan pelaksanaan orientasi mahasiswa baru.
7.7. Tindak lanjut laporan kegiatan penegakan disiplin mahasiswa.
7.8. Laporan pelaksanaan kegiatan Pekan Mahasiswa.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 37 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.9. Pemantauan kegiatan perlombaan/kompetisi akademik dan nonakademik
mahasiswa.
7.10. Laporan pelaksanaan kegiatan wisuda.
7.11. Proposal kerja sama dan/atau telaahan proposal kerja sama.
7.12. Bahan masukan pedoman kerja sama dan kehumasan dan alumni terkait
bidang kemahasiswaan.
7.13. Laporan kegiatan secara berkala di bidang kemahasiswaan dan alumni.
7.14. Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
7.15. Laporan hasil penyusunan dan pengelolaan basis data alumni
7.16. Naskah dinas tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan di
bidang kemahasiswaan dan alumni.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, dan telaahan dalam rangka
pengembangan organisasi PKN STAN dan hal-hal kemahasiswaan.
8.2. Mereviu dan menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis di
bidang akademik yang diajukan oleh pejabat dibawahnya.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, dan telaahan.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Non Finansial:
10.1.1. Memiliki mahasiswa sebanyak 9.000 (sembilan ribu) orang dari 4
(empat) jurusan dengan 10 (sepuluh) Program studi.
10.1.2. Mengelola kurang lebih 22.000 (dua puluh dua ribu) alumni.
10.1.3. Mengelola kurang lebih 80.000 (delapan puluh ribu) pendaftar USM
PKN STAN.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dalam rangka pelaksanaan tugas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 38 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.2. Dewan Pertimbangan dalam hal pemberian pertimbangan di bidang
nonakademik.
11.3. Para Pembantu Direktur dan Kepala Bagian dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas.
11.4. Kepala Badan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka
pembinaan teknis pelaksanaan fungsi kemahasiswaan.
11.5. Ketua Jurusan dalam rangka pembinaan teknis pelaksanaan fungsi
kemahasiswaan.
11.6. Dosen dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
11.7. Instansi lain dalam rangka kerja sama.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Mahasiswa belum berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan berskala nasional
dan internasional sehingga lembaga perlu memberikan stimulus untuk
meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan tersebut.
12.2. Potensi kecurangan dalam pelaksanaan USM STAN sehingga pola
pelaksanaan dan keamanan perlu dikembangkan.
12.3. Sarana dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan yang masih terbatas
sehingga perlu dilakukan pengadaan sarana dan prasarana yang
mendukung.
12.4. Basis data alumni yang belum lengkap sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan data.
12.5. Keterlibatan mahasiswa dan pegawai dalam lembaga bimbingan belajar
yang berpotensi menimbulkan kecurangan sehingga diperlukan penindakan
atas hal tersebut di atas.
13. RISIKO JABATAN:
Tidak ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 39 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.3. Diklat/Kursus: -
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14.4.2. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan Pembantu Direktur yang sedang
menjabat.
14.4.3. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi
paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Kepala Pusat/Kepala
Satuan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
14.4.4. Bersedia dicalonkan menjadi pimpinan PKN STAN yang
dinyatakan secara tertulis.
14.4.5. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter
pemerintah yang berwenang.
14.4.6. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan
tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara
tertulis.
14.4.7. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.4.8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat.
14.4.9. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan
yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
14.4.10. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal dalam jurnal
nasional terakreditasi.
14.4.11. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.4.11.1. Visioning.
14.4.11.2. In Depth Problem Solving and Analysis.
14.4.11.3. Championing Change.
14.4.11.4. Planning and Organizing.
14.4.11.5. Quality focus.
14.4.11.6. Continuous Improvement.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 40 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.11.7. Stakeholder focus.
14.4.11.8. Integrity.
14.4.11.9. Continuous Learning.
14.4.11.10. Managing Others.
14.4.11.11. Relationship Management.
14.4.11.12. Interpersonal communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 41 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN
KEPALA BAGIAN
KEUANGAN DAN
UMUM
KEPALA SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL
KEPALA SATUAN
PENJAMINAN MUTU
KETUA
JURUSAN
PAJAK
KEPALA PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG KEMAHASISWAAN
PEMBANTU DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN KEUANGAN
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG AKADEMIK
KETUA
JURUSAN
AKUNTANSI
KETUA
JURUSAN
KEPABEANAN
DAN CUKAI
KETUA
JURUSAN
MANAJEMEN
KEUANGAN
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
BAHASA
KEPALA UNIT
SISTEM INFORMASI
KEPALA UNIT
PENERBITAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
2. IKHTISAR JABATAN:
Mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan
pengembangan dan penjaminan mutu.
3. TUJUAN JABATAN:
Memastikan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan
pengembangan dan penjaminan mutu untuk mewujudkan tata kelola
pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Mengajukan usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Satuan
Penjaminan Mutu.
4.2. Menganalisis dan mengajukan bahan masukan Rencana Strategis
Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan Urjab di Satuan Penjaminan
Mutu.
4.3. Menyusun usulan kebijakan dan standar penjaminan mutu.
4.4. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penjaminan mutu.
4.5. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu.
4.6. Memantau tindak lanjut hasil penjaminan mutu.
4.7. Memimpin pelaksanaan pengawasan atas penyusunan borang
akreditasi Program Studi dan Institusi.
4.8. Melakukan kajian kesesuaian antara usulan borang dengan
pedoman penilaian instrumen akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
4.9. Menyusun konsep laporan hasil kegiatan penjaminan mutu.
4.10. Menyusun konsep saran dan/atau pertimbangan mengenai
perbaikan pengelolaan pendidikan atas dasar hasil penjaminan
mutu.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi dari Direktur PKN STAN dan Para Pembantu Direktur.
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5.2. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan
LAKIN.
5.3. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.4. Basis data dosen.
5.5. Basis data tenaga kependidikan.
5.6. Basis data mahasiswa.
5.7. Kontrak kinerja.
5.8. Profil dan laporan risiko.
5.9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.10. Laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
5.11. Laporan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410).
6.3. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.01/2014
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1217).
6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara PKN STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
7. HASIL KERJA:
7.1. Usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Satuan Penjaminan
Mutu.
7.2. Bahan masukan Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan Urjab di Satuan Penjaminan Mutu.
7.3. Usulan kebijakan dan standar penjaminan mutu.
7.4. Petunjuk teknis pelaksanaan penjaminan mutu
7.5. Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.
7.6. Laporan tindak lanjut hasil penjaminan mutu.
7.7. Rekomendasi hasil pengawasan.
7.8. Kajian kesesuaian.
7.9. Konsep laporan hasil kegiatan penjaminan mutu.
7.10. Konsep saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan
pengelolaan pendidikan.
8. WEWENANG:
8.1. Menyampaikan usul, konsep, saran dan pendapat kepada atasan.
8.2. Mengoreksi dan memaraf konsep naskah dinas yang diajukan dari
bawahan.
8.3. Meminta data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, konsep, saran dan pendapat yang diajukan.
9.2. Kebenaran konsep naskah dinas.
9.3. Kelengkapan data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Dimensi Finansial: Tidak Ada.
10.2. Dimensi Non Finansial:
Memiliki 4 (empat) Jurusan dan 10 (sepuluh) Program Studi.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dan Para Pembantu Direktur dalam hal menerima
tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai
pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat,
Kepala Satuan, dan Para Kepala Unit Penunjang dalam pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan dan Bagian Keuangan dan Umum dalam hal pelaksanaan
tugas.
11.4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam hal penilaian akreditasi
perguruan tinggi.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
PKN STAN baru mendapatkan dua akreditasi dari sepuluh program studi yang
dimiliki, sehingga PKN STAN harus segera melengkapi delapan akreditasi
tersebut.
13. RISIKO JABATAN:
Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
SATUAN
PENJAMINAN MUTU
SATUAN PENGAWASAN
INTERNAL
DIREKTUR
ANGGOTA
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Satuan Pengawasan Internal.
2. IKHTISAR JABATAN:
Melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik untuk dan atas nama
Direktur.
3. TUJUAN JABATAN:
Menjamin kepatuhan pada tata kelola di bidang non-akademik terhadap
peraturan yang berlaku.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menyusun konsep usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Satuan Pengawasan Internal.
4.2. Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan Urjab di Satuan Pengawasan Internal.
4.3. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan pengadaan
barang dan jasa.
4.4. Menyusun usulan kebijakan dan standar pengawasan internal
bidang nonakademik.
4.5. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang
nonakademik.
4.6. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan internal bidang
nonakademik.
4.7. Melakukan kajian kesesuaian antara renstra, RBA, RKAK/L, dan
DIPA.
4.8. Melakukan kajian kesesuaian antara RUP, realisasi pengadaan, dan
pelaporan BMN.
4.9. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan internal.
4.10. Menyusun konsep saran dan/atau pertimbangan mengenai
perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik atas dasar hasil
pengawasan internal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi dari Direktur PKN STAN dan Para Pembantu Direktur.
LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5.2. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan
LAKIN.
5.3. Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
5.4. Laporan Barang Milik Negara.
5.5. Data pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu dan tahun berjalan.
5.6. Usulan kegiatan dan anggaran masing-masing unit di lingkungan PKN
STAN.
5.7. Profil risiko
5.8. Pagu Indikatif, Pagu Sementara, Pagu Definitif.
5.9. POK, DIPA, dan Standar Biaya.
5.10. SPP dan Bukti pengeluaran atau tagihan.
5.11. Blanko, cek, register penutupan kas.
5.12. SP2D.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421).
6.2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405).
6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5655).
6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam
Rangka Penerbitan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 145).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7. HASIL KERJA:
7.1. Konsep usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Satuan
Pengawasan Internal.
7.2. Konsep bahan masukan Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-
K/L, RKT, dan Urjab di Satuan Pengawasan Internal.
7.3. Petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan
jasa.
7.4. Konsep usulan kebijakan dan standar pengawasan internal bidang
non-akademik.
7.5. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-
akademik.
7.6. Pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan
internal bidang non-akademik.
7.7. Kajian kesesuaian antara renstra, RBA, RKAK/L, dan DIPA.
7.8. Kajian kesesuaian antara RUP, realisasi pengadaan, dan pelaporan
BMN
7.9. Konsep laporan hasil pengawasan internal terhadap pengelolaan
bidang non-akademik.
7.10. Konsep saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan
pengelolaan kegiatan non-akademik.
8. WEWENANG:
8.1. Menyampaikan usul, konsep, saran dan pendapat kepada atasan.
8.2. Meminta data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
8.3. Melakukan pengawasan kepada pejabat pembuat komitmen,
penandatangan SPM, pejabat pengadaan, dan tim teknis.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, konsep, saran dan pendapat yang diajukan.
9.2. Kelengkapan data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
9.3. Substansi atas pengawasan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
10.1.1. Mengawasi anggaran PKN STAN sebesar Rp111.692.506.000,00
(seratus sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima
ratus enam ribu rupiah).
10.1.2. Mengawasi PNBP yang dihasilkan PKN STAN sebesar
Rp17.599.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh
sembilan juta rupiah).
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Mengawasi Paket Pengadaan di lingkungan PKN STAN.
10.2.2. Mengawasi Barang Milik Negara di lingkungan PKN STAN.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur dan Para Pembantu Direktur dalam hal pelaksanaan tugas.
11.2. Kepala Bagian Keuangan dan Umum dalam hal koordinasi pelaksanaan
tugas.
11.3. Para Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan dan Umum dalam hal
pelaksanaan tugas.
11.4. Para pelaksana pada Bagian Keuangan dan Umum dalam hal pelaksanaan
tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Perubahan kebijakan terkait pengelolaan keuangan atas beban APBN
sehingga pengelola keuangan membutuhkan updating kebijakan
pengelolaan keuangan.
12.2. Masih adanya peraturan pengelolaan keuangan yang saling berkaitan,
namun masih ada yg belum sinkron dan atau kurang jelas (seperti
peraturan dalam bidang perencanaan, perbendahaan, dan pelaporan
keuangan, serta penatausahaan barang) dalam bentuk Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Direktorat
Jenderal, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan yang jelas dan
komprehensif.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12.3. Adanya inkonsistensi pengeluaran/pembebanan anggaran, dimana jenis
belanja dan/atau kegiatan/subkegiatan pengeluaran anggaran tidak sesuai
dengan yang ada pada Pagu Anggaran (DIPA) sehingga diperlukan
perencanaan anggaran yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan.
13. RISIKO JABATAN:
Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.1. Kursus/Diklat: -
14.2. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.3. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
KEPALA SATUAN
PENJAMINAN MUTU
KEPALA SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL
DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA-STAN
ANGGOTA
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Bagian Administrasi Akademik.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memberikan pelayanan dalam bidang administrasi akademik, kemahasiswaan
dan kealumnian di lingkungan PKN STAN dengan melaksanakan penyusunan
program pendidikan, pengelolaan administrasi akademik, praktik kerja
lapangan, kemahasiswaan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dan urusan
kealumnian.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pelayanan dalam bidang administrasi akademik,
kemahasiswaan dan kealumnian di lingkungan PKN STAN dengan
melaksanakan penyusunan program pendidikan, pengelolaan administrasi
akademik, praktik kerja lapangan, kemahasiswaan, pengelolaan kerja sama,
kehumasan, dan urusan kealumnian.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Mengajukan usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK,
LAKIN, dan SOP di BAAK.
4.2. Menganalisis bahan masukan usulan RBA, Renja, RKA-K/L, RKT,
POK, dan TOR di BAAK.
4.3. Mengajukan usulan sistem manajemen mutu terkait administrasi
akademik dan kemahasiswaan.
4.4. Menelaah usulan rencana penyelenggaraan USM PKN STAN.
4.5. Menyusun usulan keputusan dan peraturan akademik terkait
pendidikan vokasi.
4.6. Mengajukan usulan kalender akademik sesuai dengan rencana dan
program pendidikan.
4.7. Mengajukan usulan rencana kebutuhan dan program pendidikan.
4.8. Mengoordinasikan penyusunan konsep pedoman penyelenggaraan
program pendidikan.
4.9. Mengoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan perkuliahan.
4.10. Mengoordinasikan pelayanan terhadap sivitas akademika.
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.11. Menerbitkan surat keterangan lulus uji kelayakan calon pengawas.
4.12. Mengoordinasikan penyelenggaraan ujian tengah semester, ujian
akhir semester, ujian kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, ujian
komprehensif, dan/atau ujian skripsi.
4.13. Menetapkan jadwal ujian tengah semester, ujian akhir semester,
ujian kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, ujian komprehensif,
dan/atau ujian skripsi.
4.14. Mengajukan usulan keputusan dan pengumuman kelulusan
mahasiswa.
4.15. Mengoordinasikan rekapitulasi kehadiran dosen.
4.16. Mengajukan usulan keputusan penundaan kuliah dan surat
keputusan mengikuti kembali perkuliahan.
4.17. Mengoordinasikan pelaksanaan PKL/magang/penelitian
mahasiswa/KKN.
4.18. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan
PKL/magang/KKN/skripsi.
4.19. Memeriksa usulan surat keputusan nama mahasiswa peserta
PKL/magang/KKN.
4.20. Mengoordinasikan administrasi kegiatan penulisan karya tulis.
4.21. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan yudisium.
4.22. Mengajukan usulan dan/atau menelaah proposal kerja sama dari
intansi lain.
4.23. Menganalisis bahan masukan pedoman kerjasama dan kehumasan di
bidang akademik.
4.24. Menganalisis bahan masukan pedoman kegiatan kemahasiswaan.
4.25. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pekan mahasiswa.
4.26. Mengajukan usulan rencana kegiatan orientasi mahasiswa baru.
4.27. Menerbitkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
4.28. Mengoordinasikan kegiatan penegakan disiplin mahasiswa di bidang
nonakademis.
4.29. Melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi
kemahasiswaan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.30. Mengoordinasikan kegiatan perlombaan/kompetisi akademik dan
non akademik mahasiswa.
4.31. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi
mahasiswa.
4.32. Menyelenggarakan pemilihan mahasiswa berprestasi.
4.33. Menetapkan surat keterangan yang diajukan oleh mahasiswa.
4.34. Mengoordinasikan kegiatan bimbingan dan konseling mahasiswa.
4.35. Menyusun daftar lulusan untuk keperluan wisuda dan penyerahan
lulusan kepada unit pengguna.
4.36. Mengajukan konsep ijazah, transkrip, surat keterangan pendamping
ijazah, surat keterangan pengganti ijazah.
4.37. Memeriksa permintaan legalisasi ijazah, transkrip akademik, surat
keterangan pendamping ijazah, dan surat keterangan pengganti
ijazah.
4.38. Mengoordinasikan penyelenggaraan wisuda.
4.39. Mengoordinasikan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
4.40. Mengoordinasikan kegiatan promosi kerja sama.
4.41. Mengoordinasikan program komunikasi dengan pihak eksternal dan
internal dalam rangka edukasi publik dan manajemen opini publik.
4.42. Mengoordinasikan kegiatan pengembangan jaringan dan kerja sama
dengan pihak luar.
4.43. Mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kerja sama.
4.44. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan di lingkungan PKN STAN.
4.45. Mengolah basis data terkait penyelenggaraan pendidikan,
kemahasiswaan, dan kealumnian.
4.46. Menganalisis evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
4.47. Menyusun laporan atas penyelenggaraan pendidikan, kerjasama,
kehumasan, kemahasiswaan, dan kealumnian.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.48. Mengajukan usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi satuan penjaminan mutu
dan aparat pengawasan eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Naskah dinas dari unit di internal PKN STAN, unit eselon II di BPPK,
serta unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan atau intansi
lainnya.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Basis data tenaga kependidikan.
5.5. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan
LAKIN.
5.6. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.7. Laporan USM PKN STAN.
5.8. Kurikulum.
5.9. Kalender Akademik.
5.10. Peraturan akademik.
5.11. Usulan kebutuhan kegiatan pendidikan, kerjasama, kehumasan,
kemahasiswaan, kealumnian dan keperluan pendukung lain.
5.12. Surat teguran dan surat pernyataan pelanggaran disiplin mahasiswa.
5.13. Data/informasi valid terkait penyelenggaraan pendidikan,
kemahasiswaan, dan kealumnian.
5.14. Rekapitulasi nilai dari dosen.
5.15. Data indeks prestasi kumulatif mahasiswa.
5.16. Data kegiatan dan prestasi mahasiswa.
5.17. Data penempatan kerja alumni PKN STAN.
5.18. Aplikasi sistem informasi dan akademis PKN STAN.
5.19. Website, email, akun media sosial resmi PKN STAN.
5.20. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1217).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi
Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan
Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188).
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014
tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179).
6.16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042).
6.17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012.
6.19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7. HASIL KERJA:
7.1. Usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
7.2. Usulan RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, POK, dan TOR.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu terkait administrasi akademik dan
kemahasiswaan.
7.4. Usulan telaah rencana penyelenggaraan USM PKN STAN.
7.5. Usulan keputusan dan peraturan akademik terkait pendidikan
vokasi.
7.6. Usulan kalender akademik.
7.7. Usulan rencana kebutuhan dan program pendidikan.
7.8. Konsep pedoman penyelenggaraan program pendidikan.
7.9. Jadwal perkuliahan.
7.10. Terselenggaranya pelayanan pendidikan.
7.11. Surat keterangan lulus uji kelayakan calon pengawas.
7.12. Terselenggaranya ujian tengah semester/ujian akhir semester/ujian
kompetensi program studi/ujian komprehensif/sidang skripsi/tes
kompetensi dasar/sertifikasi.
7.13. Jadwal ujian tengah semester/ujian akhir semester/ujian
kompetensi program studi/ujian komprehensif/sidang skripsi/tes
kompetensi dasar/sertifikasi.
7.14. Usulan keputusan dan pengumuman kelulusan tepat waktu.
7.15. Nota Dinas rekapitulasi kehadiran dosen.
7.16. Usulan surat keputusan penundaan kuliah dan usulan surat
keputusan mengikuti kembali perkuliahan.
7.17. Terselenggaranya praktik kerja lapangan/magang/penelitian
mahasiswa/KKN.
7.18. Petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan
PKL/magang/KKN/skripsi.
7.19. Usulan surat keputusan nama mahasiswa peserta
PKL/Magang/KKN.
7.20. Laporan penulisan karya tulis ilmiah.
7.21. Berita acara pelaksanaan kegiatan yudisium.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 8 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.22. Proposal kerja sama.
7.23. Pedoman kerjasama dan kehumasan di bidang akademik.
7.24. Pedoman kegiatan kemahasiswaan.
7.25. Kegiatan Pekan Mahasiswa.
7.26. Usulan rencana orientasi mahasiswa baru.
7.27. KTM.
7.28. Kegiatan penegakan disiplin mahasiswa di bidang nonakademis.
7.29. Terselenggaranya kegiatan organisasi-organisasi kemahasiswaan.
7.30. Terselenggaranya kegiatan perlombaan/kompetisi akademik dan non
akademik mahasiswa.
7.31. Kegiatan pengembangan kompetensi non akademik mahasiswa.
7.32. Pemilihan mahasiswa berprestasi.
7.33. Surat keterangan.
7.34. Terselenggaranya kegiatan bimbingan dan konseling mahasiswa.
7.35. daftar lulusan untuk keperluan wisuda dan penyerahan lulusan
kepada unit pengguna.
7.36. Konsep ijazah, transkrip, surat keterangan pendamping ijazah, surat
keterangan pengganti ijazah.
7.37. Konsep legalisasi Ijazah, transkrip akademik, surat keterangan
pendamping ijazah, dan surat keterangan pengganti ijazah.
7.38. Terselenggaranya wisuda.
7.39. Laporan evaluasi pasca pendidikan.
7.40. Media dan kegiatan promosi kerja sama.
7.41. Program komunikasi dengan pihak eksternal dan internal dalam
rangka edukasi publik dan manajemen opini publik.
7.42. Kegiatan pengembangan jaringan dan kerja sama kelembagaan
dengan pihak luar.
7.43. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja
sama.
7.44. Kegiatan kehumasan di lingkungan PKN STAN.
7.45. Basis data atas penyelenggaraan pendidikan.
7.46. Laporan rekomendasi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 9 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.47. Evaluasi dan laporan atas penyelenggaraan pendidikan, kerjasama,
kehumasan, kemahasiswaan dan kealumnian.
7.48. Bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan
Mutu.
8. WEWENANG:
8.1. Menyampaikan usul, konsep, saran, pendapat, telaahan, dan
pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas Bidang
Administrasi Akademis dan Kemahasiswaan kepada atasan.
8.2. Mengoreksi dan menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis
yang diajukan oleh para kasubbid.
8.3. Meminta data yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan.
8.4. Menyampaikan informasi terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat.
8.5. Memberikan persetujuan terkait permintaan ujian susulan.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, konsep, saran, pendapat, telaahan, dan pemecahan
masalah yang diajukan.
9.2. Substansi naskah dinas.
9.3. Kebenaran data.
9.4. Substansi informasi yang dipublikasikan.
9.5. Substansi persetujuan.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Besaran anggaran layanan pendidikan sebesar Rp48.000.000.000,00
(empat puluh delapan miliar rupiah).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 10 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.1.1. Jumlah Mahasiswa yang dilayani:
Lokasi Jakarta 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh
rupiah) orang.
Lokasi non Jakarta 1.678 (seribu enam ratus tujuh puluh
delapan) orang.
10.1.2. Jumlah kelas yang dikelola 210 (dua ratus sepuluh).
10.1.3. Melayani 4 (empat) jurusan dan 10 (sepuluh) program studi.
10.1.4. Jumlah Alumni PKN STAN sebanyak lebih dari 50.000 (lima
puluh ribu) orang.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dan Para Pembantu Direktur dalam hal menerima
tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai
pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat,
Kepala Satuan, dan Para Kepala Unit Penunjang dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kepala Subbagian pada BAAK dalam hal pelaksanaan tugas.
11.4. Bendahara Pengeluaran dalam hal tugas rutin.
11.5. Unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal
koordinasi pelaksanaan pendidikan dan lokasi PKL, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
11.6. Instansi lain dalam hal keprotokoleran, kerja sama, hubungan masyarakat,
kealumnian, dan pengembangan keilmuan.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah ruangan kelas saat ini belum proporsional dibandingkan jumlah
mahasiswa sehingga diperlukan pembangunan gedung kelas baru.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 11 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12.2. Sistem informasi Akademik PKN STAN belum mampu memenuhi
kebutuhan organisasi dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi
akademik seperti penjadwalan perkuliahan, rekapitulasi kehadiran
mahasiswa dan pengajar, basis data mahasiswa dan pengajar, rekapitulasi
nilai, evaluasi penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu dilakukan
perbaikan pada Sistem informasi Akademik PKN STAN yang handal,
adaptif, akurat, dan terintegrasi pada semua unit di lingkungan PKN STAN.
12.3. Kurang rapinya pengarsipan ijazah dan transkrip alumni PKN STAN
selama ini menyebabkan kemungkinan terjadinya kesalahan pemberian
data akademik alumni sehingga perlu dilakukan penyusunan basis data
akademik alumni.
12.4. Keterlambatan penetapan kelulusan dikarenakan dosen tidak
menyampaikan nilai akhir mahasiswa tepat waktu dan menyebabkan
mahasiswa tidak berhak mengikuti perkuliahan pada semester
selanjutnya sesuai kalender akademik yang telah ditentukan, sehingga
perlu diatur terkait ketentuan pemberian nilai pada mata kuliah yang
nilainya masih belum terkumpul pada batas waktu yang telah
ditentukan.
13. RISIKO JABATAN:
Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Pembina/IVa.
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Diklat/kursus: Diklatpim Tingkat III.
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Standar Kompetensi Jabatan:
14.4.1.1. Continuous Improvement.
14.4.1.2. Stakeholder Focus.
14.4.1.3. Integrity.
14.4.1.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 12 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.1.5. Planning & Organizing.
14.4.1.6. Managing Others.
14.4.1.7. Meeting Leadership.
14.4.1.8. Visioning.
14.4.1.9. Quality Focus.
14.4.1.10. Relationship Management.
14.4.1.11. Interpersonal Communication.
14.4.1.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KEPALA BAGIAN
KEUANGAN DAN
UMUM
KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI
AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
KEMAHASISWAAN
DAN KEALUMNIAN
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
AKADEMIK
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN
KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI
KEMAHASISWAAN DAN KEALUMNIAN
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI
AKADEMIK
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI
KERJA SAMA DAN KEHUMASAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 13 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Subbagian Administrasi Akademik.
2. IKHTISAR JABATAN:
Melakukan penyiapan penyusunan program pendidikan, pengelolaan
administrasi akademik, dan penyiapan pelaksanaan praktik kerja lapangan.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya penyiapan penyusunan program pendidikan dan bahan ajar,
pengelolaan administrasi akademik, dan penyiapan pelaksanaan praktik kerja
lapangan.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menganalisis usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK,
LAKIN, dan SOP di Subbagian Administrasi Akademik.
4.2. Menyusun bahan masukan usulan Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan POK di Subbagian Administrasi
Akademik.
4.3. Mengajukan usulan sistem manajemen mutu terkait
penyelenggaraan pendidikan.
4.4. Memberikan bahan masukan penyusunan keputusan dan peraturan
terkait pendidikan vokasi.
4.5. Mengajukan usulan kalender akademik sesuai dengan rencana dan
program pendidikan.
4.6. Menganalisis usulan rencana kebutuhan dan program pendidikan.
4.7. Menyiapkan bahan usulan Pedoman Penyelenggaraan Program
Pendidikan.
4.8. Menyusun jadwal perkuliahan dan penggunaan ruang kelas.
4.9. Menyusun jadwal rutin perkuliahan yang menggunakan laboratorium
komputer.
4.10. Mengoordinasikan pelayanan terhadap sivitas akademika.
4.11. Melaksanakan kegiatan uji kelayakan calon pengawas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 14 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Menyiapkan petugas pengawas ujian tengah semester, ujian akhir
semester, ujian kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, ujian
komprehensif, dan/atau ujian skripsi.
4.13. Menyampaikan usulan jadwal ujian tengah semester, ujian akhir
semester, ujian kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, ujian
komprehensif, dan/atau ujian skripsi.
4.14. Mengoordinasikan kegiatan penggandaan soal ujian tengah semester,
ujian akhir semester, ujian kompetensi, ujian sertifikasi keahlian,
ujian komprehensif, dan/atau ujian skripsi.
4.15. Mengoordinasikan penyelenggaraan ujian tengah semester, ujian
akhir semester, ujian kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, ujian
komprehensif, dan/atau ujian skripsi.
4.16. Mengadministrasikan permintaan ujian susulan.
4.17. Mengoordinasikan kegiatan pendistribusian lembar jawab ujian
kepada dosen.
4.18. Mengajukan usulan keputusan dan pengumuman kelulusan
mahasiswa.
4.19. Mengoordinasikan pelaksanaan rekapitulasi kehadiran mahasiswa.
4.20. Mengoordinasikan penyusunan rekapitulasi kehadiran dosen.
4.21. Menganalisis usulan keputusan penundaan kuliah dan surat
keputusan mengikuti kembali perkuliahan dan Mengadministrasikan
permohonan penundaan kuliah.
4.22. Mengoordinasikan pelaksanaan PKL/magang/penelitian
mahasiswa/KKN.
4.23. Menganalisis usulan petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan
PKL/magang/KKN/skripsi.
4.24. Menganalisis usulan keputusan nama mahasiswa peserta
PKL/magang/KKN.
4.25. Mengoordinasikan administrasi kegiatan penulisan karya tulis
ilmiah.
4.26. Mengoordinasikan penyusunan jadwal ujian outline dan ujian
skripsi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 15 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.27. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan yudisium.
4.28. Mengoordinasikan pengadministrasian dan pengolahan data dosen
dan mahasiswa sesuai dengan standar mutu pendidikan.
4.29. Mengoordinasikan penyusunan laporan atas penyelenggaraan
pendidikan.
4.30. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
4.31. Menganalisis usulan tanggapan atas Hasil Pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu
dan aparat pengawasan eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Naskah dinas dari unit di internal PKN STAN, unit eselon II di BPPK, serta
unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan atau intansi lainnya.
5.2. Renstra, POK, LAKIN.
5.3. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi BAN PT.
5.4. Laporan USM PKN STAN.
5.5. Kurikulum.
5.6. Kalender akademik.
5.7. Peraturan akademik.
5.8. Usulan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
5.9. Kartu mengajar dan daftar hadir mahasiswa.
5.10. Data/informasi valid terkait penyelenggaraan pendidikan.
5.11. Rekapitulasi nilai dari dosen.
5.12. Data indeks prestasi kumulatif mahasiswa.
5.13. Aplikasi sistem informasi dan akademis.
5.14. Website, email, akun media sosial resmi.
5.15. LHP dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan
Mutu.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 16 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410).
6.8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 17 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012.
6.17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Subbagian
Administrasi Akademik.
7.2. Usulan Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan
POK di Subbagian Administrasi Akademik.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu terkait penyelenggaraan pendidikan.
7.4. Bahan masukan penyusunan keputusan dan peraturan terkait
pendidikan vokasi.
7.5. Usulan kalender akademik.
7.6. Usulan rencana kebutuhan dan program pendidikan.
7.7. Bahan usulan pedoman penyelenggaraan program pendidikan.
7.8. Jadwal perkuliahan dan penggunaan ruang kelas.
7.9. Jadwal rutin perkuliahan yang menggunakan laboratorium
komputer.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 18 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.10. Terselenggaranya pelayanan sivitas akademika.
7.11. Terselenggaranya tes uji kelayakan calon pengawas.
7.12. Daftar petugas pengawas ujian tengah semester, ujian akhir
semester, ujian kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, ujian
komprehensif, dan/atau ujian skripsi.
7.13. Usulan jadwal ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian
kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, ujian komprehensif, dan/atau
ujian skripsi.
7.14. Soal ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kompetensi,
ujian sertifikasi keahlian, ujian komprehensif, dan/atau ujian
skripsi.
7.15. Pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian
kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, ujian komprehensif, dan/atau
ujian skripsi sesuai jadwal.
7.16. Arsip permintaan ujian susulan.
7.17. Tanda terima lembar jawab ujian kepada dosen.
7.18. Usulan keputusan dan pengumuman kelulusan tepat waktu.
7.19. Rekapitulasi kehadiran mahasiswa.
7.20. Rekapitulasi kehadiran Dosen.
7.21. Usulan surat keputusan penundaan kuliah dan surat keputusan
mengikuti kembali perkuliahan.
7.22. Pelaksanaan praktik kerja lapangan/penelitian mahasiswa/KKN.
7.23. Petunjuk teknis penyusunan laporan PKL/magang/KKN/skripsi.
7.24. Usulan surat keputusan nama mahasiswa peserta
PKL/magang/KKN.
7.25. Karya tulis ilmiah.
7.26. Jadwal ujian outline dan ujian skripsi.
7.27. Berita acara yudisium.
7.28. Basis data dosen dan mahasiswa.
7.29. Laporan penyelenggaraan pendidikan.
7.30. Kuesioner evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 19 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.31. Bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan
Mutu.
8. WEWENANG:
8.1. Menyampaikan usul, konsep, saran, pendapat, telaahan, dan
pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas Bidang
Administrasi Akademis dan Kemahasiswaan kepada atasan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis untuk
disampaikan kepada atasan.
8.3. Meminta data yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan.
8.4. Menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, konsep, saran, pendapat, telaahan, dan pemecahan
masalah yang diajukan.
9.2. Substansi naskah dinas.
9.3. Kebenaran data.
9.4. Substansi informasi yang dipublikasikan.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Mahasiswa yang dilayani:
Lokasi Jakarta 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh) orang.
Lokasi non Jakarta 1.678 (seribu enam ratus tujuh puluh
delapan) orang.
10.2.2. Jumlah kelas yang dikelola 210 (dua ratus sepuluh).
10.2.3. Melayani 4 (empat) jurusan dan 10 (sepuluh) program studi.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.2. Direktur PKN STAN dan Para Pembantu Direktur dalam hal menerima
tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai
pelaksanaan tugas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 20 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.3. Para Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat,
Kepala Satuan, dan Para Kepala Unit Penunjang dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas.
11.4. Para Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan dalam hal pelaksanaan tugas.
11.5. Bendahara Pengeluaran dalam hal tugas rutin.
11.6. Unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal
koordinasi pelaksanaan pendidikan dan lokasi PKL, penelitian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat.
11.7. Instansi lain dalam hal kerja sama, hubungan masyarakat, dan
pengembangan keilmuan.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah ruangan kelas saat ini belum proporsional dibandingkan jumlah
mahasiswa sehingga diperlukan pembangunan gedung kelas baru.
12.2. Sistem informasi Akademik PKN STAN belum mampu memenuhi
kebutuhan organisasi dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi
akademik seperti penjadwalan perkuliahan, rekapitulasi kehadiran
mahasiswa dan pengajar, basis data mahasiswa dan pengajar, rekapitulasi
nilai, evaluasi penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu dilakukan
perbaikan pada Sistem informasi Akademik PKN STAN yang handal,
adaptif, akurat, dan terintegrasi pada semua unit di lingkungan PKN STAN.
12.3. Keterlambatan penetapan kelulusan dikarenakan dosen tidak
menyampaikan nilai akhir mahasiswa tepat waktu dan menyebabkan
mahasiswa tidak berhak mengikuti perkuliahan pada semester
selanjutnya sesuai kalender akademik yang telah ditentukan, sehingga
perlu diatur terkait ketentuan pemberian nilai pada mata kuliah yang
nilainya masih belum terkumpul pada batas waktu yang telah
ditentukan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 21 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
13. RISIKO JABATAN:
Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Kursus/Diklat: Diklatpim Tingkat IV.
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Continuous Improvement.
14.4.2. Stakeholder Focus.
14.4.3. Integrity.
14.4.4. In Depth Problem Solving & Analysis.
14.4.5. Planning & Organizing.
14.4.6. Managing Others.
14.4.7. Meeting Leadership.
14.4.8. Visioning.
14.4.9. Quality Focus.
14.4.10. Relationship Management.
14.4.11. Interpersonal Communication.
14.4.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 22 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
*) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI
KEMAHASISWAAN DAN
KEALUMNIAN
KEPALA SUBBAGIAN
ADMINISTRASI AKADEMIK
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KERJA
SAMA DAN KEHUMASAN
Pelaksana *)
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 23 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan
Kealumnian.
2. IKHTISAR JABATAN:
Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan urusan
kealumnian.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pengelolaan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan
urusan kealumnian.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menganalisis usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, LAKIN,
dan SOP di Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian.
4.2. Menyusun bahan masukan usulan RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan POK
di Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian.
4.3. Menganalisis usulan sistem manajemen mutu terkait kemahasiswaan dan
kealumnian.
4.4. Menyusun rencana penyelenggaraan USM PKN STAN.
4.5. Mengoordinasikan pelaksanaan USM PKN STAN.
4.6. Memberikan bahan masukan penyusunan keputusan dan peraturan
terkait pendidikan vokasi.
4.7. Menganalisis rencana dan melaksanakan kegiatan orientasi mahasiswa
baru
4.8. Menyelia pencetakan KTM.
4.9. Menyelia kegiatan penegakan disiplin mahasiswa.
4.10. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran basis data mahasiswa
terkait kegiatan penegakan disiplin, akademik, dan non akademik.
4.11. Menganalisis data kemahasiswaan sebagai bahan penyusunan Surat
Keterangan Pendamping ijazah.
4.12. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pekan Mahasiswa.
4.13. Menyusun konsep pedoman kemahasiswaan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 24 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menyelia usulan pendirian organisasi kemahasiswaan.
4.15. Meneliti rencana kegiatan perlombaan/kompetisi mahasiswa.
4.16. Mengoordinasikan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
mahasiswa.
4.17. Mengoordinasikan usulan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi.
4.18. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling mahasiswa.
4.19. Mengoordinasikan penyusunan konsep ijazah, surat keterangan
pendamping ijazah, surat keterangan pengganti ijazah.
4.20. Mengoordinasikan penyusunan konsep daftar lulusan.
4.21. Mengoordinasikan penyusunan ijazah, transkrip akademik, surat
keterangan pendamping ijazah, dan surat keterangan pengganti ijazah.
4.22. Memeriksa permintaan legalisasi ijazah, transkrip akademik, surat
keterangan pendamping ijazah, dan surat keterangan pengganti ijazah.
4.23. Mengoordinasikan penyelenggaraan wisuda.
4.24. Mengoordinasikan penyusunan konsep daftar mahasiswa yang berhak
mengikuti wisuda, konsep Keputusan penunjukan panitia, konsep
rundown acara, dan konsep surat undangan dalam rangka pelaksanaan
wisuda.
4.25. Mengoordinasikan kegiatan inventarisasi dan pembuatan basis data
alumni.
4.26. Mengoordinasikan aktivitas kealumnian dan kerja sama yang
dilaksanakan bersama ikatan alumni.
4.27. Menganalisis usulan tanggapan atas Hasil Pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Naskah dinas dari unit di internal PKN STAN, unit eselon II di BPPK, serta
unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan atau intansi lainnya.
5.2. Renstra, POK, LAKIN.
5.3. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi BAN PT.
5.4. Laporan USM PKN STAN.
5.5. Data Mahasiswa.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 25 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5.6. Kurikulum.
5.7. Kalender Akademik.
5.8. Peraturan akademik.
5.9. Usulan kebutuhan kegiatan kemahasiswaan dan kealumnian.
5.10. Surat teguran dan surat pernyataan pelanggaran disiplin mahasiswa.
5.11. Data/informasi valid terkait penyelenggaraan pendidikan, kemahasiswaan,
dan kealumnian.
5.12. Data indeks prestasi kumulatif mahasiswa.
5.13. Data kegiatan dan prestasi mahasiswa.
5.14. Data penempatan kerja alumni.
5.15. Website, email, akun media sosial resmi.
5.16. LHP dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan
Mutu.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 26 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014
tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179).
6.14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012.
6.15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Subbagian Administrasi
Kemahasiswaan dan Kealumnian.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 27 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.2. Bahan masukan usulan RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan POK di
Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian.
7.3. Usulan Stasistem manajemen mutu pendidikan tinggi terkait
kemahasiswaan dan kealumnian.
7.4. Usulan rencana penyelenggaraan USM PKN STAN.
7.5. Laporan USM PKN STAN.
7.6. Bahan masukan penyusunan keputusan dan peraturan terkait
pendidikan vokasi.
7.7. Kegiatan orientasi mahasiswa baru
7.8. KTM.
7.9. Surat teguran.
7.10. Basis data mahasiswa terkait kegiatan penegakan disiplin dan aspek
akademik dan non akademik lainnya
7.11. Basis data kemahasiswaan.
7.12. Terselenggaranya kegiatan Pekan Mahasiswa.
7.13. Pedoman Kemahasiswaan.
7.14. Organisasi kemahasiswaan.
7.15. Kegiatan perlombaan/kompetisi akademik dan non akademik
mahasiswa.
7.16. Kegiatan pengembangan kompetensi mahasiswa.
7.17. Kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi.
7.18. Terselenggaranya kegiatan bimbingan dan konseling mahasiswa.
7.19. Konsep ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, surat keterangan
pengganti ijazah.
7.20. Daftar lulusan.
7.21. Transkrip akademik dan surat keterangan pengganti ijazah.
7.22. Legalisasi ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping
ijazah, dan surat keterangan pengganti ijazah.
7.23. Wisuda.
7.24. Usulan Keputusan penunjukan panitia, konsep rundown acara, dan
konsep surat undangan dalam rangka pelaksanaan wisuda.
7.25. Basis data alumni.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 28 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.26. Laporan kegiatan kealumnian.
7.27. usulan tanggapan atas Hasil Pemeriksaan dan pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan
eksternal.
8. WEWENANG:
8.1. Menyampaikan usul, konsep, saran, pendapat, telaahan, dan
pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas Bidang
Administrasi Akademis dan Kemahasiswaan kepada atasan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis untuk
disampaikan kepada atasan.
8.3. Meminta data yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan.
8.4. Menyampaikan informasi terkait kemahasiswaan dan kealumnian.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, konsep, saran, pendapat, telaahan, dan pemecahan
masalah yang diajukan.
9.2. Substansi naskah dinas.
9.3. Substansi data.
9.4. Substansi informasi yang dipublikasikan.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Mahasiswa yang dilayani:
Lokasi Jakarta 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh) orang.
Lokasi non Jakarta 1.678 orang (seribu enam ratus tujuh puluh
delapan).
10.2.2. Jumlah Alumni PKN STAN sebanyak lebih dari 50.000 (lima
puluh ribu) orang.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 29 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur dan Para Pembantu Direktur dalam hal menerima tugas,
pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai
pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat,
Kepala Satuan, dan Para Kepala Unit Penunjang dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan dalam hal pelaksanaan tugas.
11.4. Bendahara Pengeluaran dalam hal tugas rutin.
11.5. Unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal
koordinasi, penyerahan lulusan, dan kealumnian.
11.6. Instansi lain dalam hal kerja sama, hubungan masyarakat, dan
pengembangan keilmuan.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Selama ini lembaga tidak pernah terlibat langsung pada perencanaan dan
tata kelola kegiatan kemahasiswaan di lingkungan PKN STAN sehingga
harus segera dilaksanakan sinkronisasi kegiatan organisasi
kemahasiswaan dengan PKN STAN melalui Subbagian Kemahasiswaan dan
Kealumnian.
12.2. Kurang rapinya pengarsipan ijazah dan transkrip alumni PKN STAN
selama ini menyebabkan kemungkinan terjadinya kesalahan pemberian
data akademik alumni sehingga perlu dilakukan penyusunan basis data
akademik alumni.
12.3. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
mensyaratkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang berisi
kompetensi utama dan pendukung yang dimiliki mahasiswa selama
mengikuti perkuliahan sehingga perlu dilakukan penyusunan basis data
kemahasiswaan pada perkuliahan yang saat ini sedang berjalan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 30 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
13. RISIKO JABATAN:
Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Kursus/Diklat: Diklatpim Tingkat IV.
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Continuous Improvement.
14.4.2. Stakeholder Focus.
14.4.3. Integrity.
14.4.4. In Depth Problem Solving & Analysis.
14.4.5. Planning & Organizing.
14.4.6. Managing Others.
14.4.7. Meeting Leadership.
14.4.8. Visioning.
14.4.9. Quality Focus.
14.4.10. Relationship Management.
14.4.11. Interpersonal Communication.
14.4.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 31 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
*) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI
KEMAHASISWAAN DAN
KEALUMNIAN
KEPALA SUBBAGIAN
ADMINISTRASI AKADEMIK
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KERJA
SAMA DAN KEHUMASAN
Pelaksana *)
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 32 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Subbagian Administrasi Kerjasama dan Kehumasan.
2. IKHTISAR JABATAN:
Melaksanakan pengelolaan kerja sama dan kehumasan.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya hubungan kerjasama pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat dengan pihak lain yang memberikan manfaat kepada
masyarakat di bidang keuangan negara serta terlaksananya tata kelola
hubungan masyarakat yang efektif dan berkualitas.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, LAKIN,
dan SOP di Subbagian Administrasi Kerjasama dan Kehumasan.
4.2. Menyusun bahan masukan usulan Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan POK di Subbagian Administrasi Kerjasama
dan Kehumasan.
4.3. Menganalisis usulan sistem manajemen pendidikan tinggi terkait
kerjasama dan kehumasan.
4.4. Mengoordinasikan penyusunan usulan pedoman kerja sama dan
kehumasan.
4.5. Menganalisis usulan dan/atau proposal kerja sama dari intansi lain.
4.6. Melakukan promosi kerja sama.
4.7. Melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan dan kerja sama
kelembagaan dengan pihak luar.
4.8. Melaksanakan kegiatan kerja sama dengan instansi, kelompok
masyarakat, alumni, dan pihak-pihak lain.
4.9. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kerja sama.
4.10. Melaksanakan program komunikasi dengan pihak eksternal dan internal
dalam rangka edukasi publik dan manajemen opini publik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 33 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.11. Mengoordinasikan penyusunan informasi yang berkaitan dengan PKN
STAN dalam bentuk booklet, leaflet, maupun media lainnya.
4.12. Melaksanakan sosialisasi berbagai kebijakan dan program PKN STAN.
4.13. Mengembangkan, mengelola peliputan, dan mendokumentasikan
kegiatan akademik dan non akademik PKN STAN.
4.14. Mengoordinasikan pengembangan dan pengelolaan konten media
publikasi yang terkait dengan kehumasan.
4.15. Melaksanakan pelayanan call center dan information desk melalui
berbagai sarana (email, sms, media sosial, dan lain-lain).
4.16. Menganalisis usulan tanggapan atas Hasil Pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Naskah dinas dari unit di internal PKN STAN, unit eselon II di BPPK, serta
unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan atau intansi lainnya
5.2. Rencana Strategis, POK, LAKIN.
5.3. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi BAN PT.
5.4. Laporan USM PKN STAN.
5.5. Kurikulum.
5.6. Kalender Akademik.
5.7. Peraturan akademik.
5.8. Data/informasi valid terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
5.9. Website, email, akun media sosial resmi PKN STAN.
5.10. Komputer, Software, dan alat pendukung teknis lainnya.
5.11. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 34 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
6.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178).
6.9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410).
6.10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 35 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012.
6.20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Subbagian Administrasi Kerjasama dan Kehumasan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 36 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.2. Bahan masukan usulan Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-
K/L, RKT, dan POK di Subbagian Administrasi Kerjasama dan
Kehumasan.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi terkait kerjasama
dan kehumasan.
7.4. Usulan pedoman kerja sama dan kehumasan.
7.5. Usulan dan/atau telaah proposal kerja sama dari intansi lain.
7.6. Terselenggaranya promosi kerja sama.
7.7. Kegiatan kerja sama dengan intansi, kelompok masyarakat, alumni, dan
pihak-pihak lain.
7.8. Terselenggaranya kerja sama kelembagaan.
7.9. Laporan pelaksanaan kerja sama.
7.10. Press conference, press release, dan materi komunikasi publikasi
lainnya.
7.11. Booklet, leaflet, maupun media lain.
7.12. Sosialisasi kebijakan dan program PKN STAN.
7.13. Berita, artikel, dokumentansi, dan publikasi tentang kegiatan PKN
STAN.
7.14. Situs PKN STAN, akun resmi media sosial, dan media publikasi yang
lainnya.
7.15. Naskah berita, pengumuman, dan informasi lain.
7.16. Layanan call center dan information desk melalui berbagai sarana (email,
sms, media sosial)
7.17. Usulan tanggapan atas Hasil Pemeriksaan dan pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan
eksternal.
8. WEWENANG:
8.1. Menyampaikan usul, konsep, saran, pendapat, telaahan, dan
pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas Bidang
Administrasi Akademis dan Kemahasiswaan kepada atasan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis untuk
disampaikan kepada atasan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 37 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
8.3. Meminta data yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan.
8.4. Memberikan pernyataan dan informasi terkait PKN STAN kepada publik.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, konsep, saran, pendapat, telaahan, dan pemecahan
masalah yang diajukan.
9.2. Substansi naskah dinas.
9.3. Substansi data.
9.4. Substansi informasi.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Non Finansial:
10.1.1. Jumlah Mahasiswa yang dilayani:
Lokasi Jakarta 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh)
orang.
Lokasi non Jakarta 1.678 (seribu enam ratus tujuh puluh
delapan) orang.
10.1.2. Jumlah instansi yang telah melakukan kerja sama pada tahun
2015 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) instansi.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dan Para Pembantu Direktur dalam hal menerima
tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai
pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat,
Kepala Satuan, dan Para Kepala Unit Penunjang dalam hal koordinasi
pelaksanaan tugas.
11.3. Bendahara Pengeluaran dalam hal tugas rutin.
11.4. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan dan
Bagian Teknologi, Komunikasi, dan Informasi Sekretariat Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan
tugas.
11.5. Instansi lain dalam hal kerja sama.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 38 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Kurangnya kerja sama akademik dengan lembaga pendidikan lain,
sehingga perlu peningkatan upaya pengembangan kerja sama dengan
lembaga pendidikan.
12.2. Kurangnya kerja sama dalam hal pengabdian kepada masyarakat,
sehingga perlu penambahan kerja sama dalam hal pengabdian kepada
masyarakat untuk meningkatkan nilai akreditasi.
12.3. Banyaknya website dan akun media sosial yang tidak resmi, sehingga
perlu dilakukan penertiban dan pengaturan.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Peretasan website dan akun sosial media resmi.
13.2. Penyampaian informasi kepada publik yang tidak tepat sehingga
menurunkan citra PKN STAN.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Kursus/Diklat: Diklatpim Tingkat IV.
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Continuous Improvement.
14.4.2. Stakeholder Focus.
14.4.3. Integrity.
14.4.4. In Depth Problem Solving & Analysis.
14.4.5. Planning & Organizing.
14.4.6. Managing Others.
14.4.7. Meeting Leadership.
14.4.8. Visioning.
14.4.9. Quality Focus.
14.4.10. Relationship Management.
14.4.11. Interpersonal Communication.
14.4.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 39 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
*) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI
KEMAHASISWAAN DAN
KEALUMNIAN
KEPALA SUBBAGIAN
ADMINISTRASI AKADEMIK
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KERJA
SAMA DAN KEHUMASAN
Pelaksana *)
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Bagian Keuangan dan Umum.
2. IKHTISAR JABATAN:
Melaksanakan urusan keuangan, pengelolaan aset, organisasi, sumber daya
manusia, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan PKN STAN.
3. TUJUAN JABATAN:
Terwujudnya pengelolaan keuangan, aset, organisasi, sumber daya manusia, tata
usaha dan rumah tangga di lingkungan PKN STAN yang transparan dan akuntabel
dalam rangka mendukung kelancaran proses bisnis organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Mengajukan Usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, LAKIN,
dan SOP Bagian Keuangan dan Umum serta mengkompilasi usulan
bahan masukan usulan dari Bagian/Jurusan/Unit.
4.2. Mengajukan dan mengkompilasi Usulan bahan masukan Rencana
Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan Urjab Bagian Keuangan
dan Umum serta mengkompilasi usulan bahan masukan usulan dari
Bagian/Jurusan/Unit.
4.3. Menganalisis usulan sistem manajemen mutu terkait bidang keuangan dan
umum.
4.4. Menganalisis usulan kegiatan kegiatan pengembangan jaringan dan kerja
sama kelembagaan dengan pihak luar terkait keuangan dan umum.
4.5. Mengajukan usulan dalam penyusunan pedoman terkait kerja sama dan
kehumasan terkait bidang Keuangan dan Umum.
4.6. Mengoordinasikan administrasi usulan formasi kebutuhan dan pemenuhan
dosen tetap.
4.7. Mengajukan usulan penyempurnaan organisasi dan eselonering jabatan di
lingkungan PKN STAN.
4.8. Mengajukan usulan kebijakan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum PKN STAN.
4.9. Mengoordinasikan penyusunan usulan SKJ Dosen di lingkungan
Kementerian Keuangan
LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.10. Mengajukan usulan rencana pengembangan jurusan yang terkait dengan
keuangan dan umum.
4.11. Mengoordinasikan pengelolaan (perencanaan, pengadaan, peminjaman,
dan pemeliharaan) sarana dan prasarana akademik dan nonakademik.
4.12. Mengoordinasikan pendistribusian barang dan jasa kepada unit terkait.
4.13. Mengoordinasikan penyusunan Konsep Laporan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan
Rekonsiliasi SIMAK BMN.
4.14. Mengoordinasikan layanan keprotokoleran pimpinan.
4.15. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi
kegiatan PKN STAN.
4.16. Mengoordinasikan pengelolaan surat-menyurat di lingkungan PKN STAN.
4.17. Memeriksan meneliti, dan menetapkan salinan surat keputusan di
lingkungan PKN STAN.
4.18. Mengoordinasikan penyusunan usulan Tata Naskah Dinas di lingkungan
PKN STAN.
4.19. Mengoordinasikan pelaksanakan pengorganisasian, pengimplementasian,
dan pemantauan manajemen risiko.
4.20. Mengoordinasikan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan uraian
jabatan di lingkungan PKN STAN.
4.21. Mengoordinasikan penyusunan konsep Analisis Beban Kerja (ABK) di
lingkungan PKN STAN.
4.22. Mengoordinasikan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan konsep
SOP di lingkungan PKN STAN.
4.23. Mengoordinasikan penyusunan, perbaikan, dan pengadministrasian
Indikator Kinerja Utama di lingkungan PKN STAN.
4.24. Mengoordinasikan penyusunan Konsep Laporan Capaian Indikator
Kinerja Utama, penilaian kinerja, dan penatausahaannya di Lingkungan
PKN STAN.
4.25. Mengoordinasikan penyusunan Konsep Rencana Kebutuhan Pegawai.
4.26. Mengoordinasikan penyelenggaraan penerimaan dan administrasi tenaga
kontrak/pegawai tidak tetap baru.
4.27. Mengoordinasikan penyusunan usulan pengembangan pegawai.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.28. Mengoordinasikan penyusunan usulan human capital development
program PKN STAN.
4.29. Mengoordinasikan penyusunan Konsep Usulan Kenaikan Gaji Berkala
(KGB) dan Kenaikan Pangkat, Usulan Cuti, Mutasi, Promosi, Melanjutkan
Studi, dan Penyesuaian Ijazah.
4.30. Mengoordinasikan penyusunan konsep basis data pegawai dan dosir
kepegawaian dalam rangka penataan kepangkatan pegawai di lingkungan
PKN STAN.
4.31. Mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian.
4.32. Mengoordinasikan Administrasi Pembinaan pegawai.
4.33. Mengoordinasikan pemantauan penerapan peraturan disiplin dan kode
etik.
4.34. Mengoordinasikan penyusunan konsep Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) BLU PKN STAN.
4.35. Mengoordinasikan penyusunan RKA-KL/POK BLU PKN STAN.
4.36. Mengajukan konsep penyusunan usulan tarif layanan BLU PKN STAN.
4.37. Mengoordinasikan penyusunan Konsep Rencana Pencairan Dana (cash
flow).
4.38. Mengoordinasikan pelaksanaan anggaran.
4.39. Mengajukan usulan SKPA dan/atau uang persediaan penyelenggaraan
pendidikan di luar domisili.
4.40. Mengoordinasikan penatausahaan pelaksanaan anggaran kegiatan kerja
sama.
4.41. Mengoordinasikan penatausahaan dokumentasi bukti-bukti dan
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran PNBP BLU dan PNBP Non BLU.
4.42. Mengoordinasikan proses pelaksanaan perjalanan dinas.
4.43. Menyusun surat penagihan layanan kerjasama.
4.44. Mengoordinasikan penyusunan Konsep Laporan Periodikal Realisasi
Anggaran.
4.45. Mengoordinasikan penyusunan dan pengawasan terhadap penyusunan
LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.
4.46. Mengoordinasikan penyusunan Konsep Laporan PNBP.
4.47. Mengoordinasikan penyusunan Konsep Laporan Keuangan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.48. Mengoordinasikan dan penyusunan bahan masukan tanggapan atas
hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi aparat
pengawasan baik internal maupun eksternal.
4.49. Mengajukan usulan Keputusan Direktur terkait pengangkatan Kepala
Pusat, Kepala Jurusan, Kepala Prodi, Kepala Unit/Satuan dan Kepala
Laboratorium.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Direktur/Pembantu Direktur.
5.2. Basis data dosen.
5.3. Basis data tenaga kependidikan.
5.4. Basis data mahasiswa.
5.5. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L dan
Penetapan Kinerja serta Laporan Kinerja.
5.6. Kontrak Kinerja.
5.7. Profil dan laporan risiko.
5.8. Data POK, RBA, dan DIPA.
5.9. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
5.10. Data kebutuhan pendidikan pegawai.
5.11. Data Barang Inventaris.
5.12. Data Bangunan.
5.13. Data laporan pelaksanaan anggaran.
5.14. Data evaluasi pengajar dan penyelenggaraan pendidikan.
5.15. Data laporan pelaksanaan tugas.
5.16. Hasil/Notula rapat kerja.
5.17. Konsep surat/Nota Dinas.
5.18. Laporan pelaksanaan tugas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423
6.8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan untuk
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi kementerian/lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 939).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014
tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670).
6.18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042).
6.19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 435/KMK.09/2012.
6.21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, SOP Bagian Keuangan
dan Umum, dan kompilasi usulan bahan masukan usulan Renstra, PK,
POK, LAKIN, dan SOP dari Bagian/Jurusan/Unit.
7.2. Bahan masukan Rencana Strategis Bisnis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan Urjab Bagian Keuangan dan Umum, serta kompilasi usulan
bahan masukan usulan Renstra Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan
Urjab dari Bagian/Jurusan/Unit.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu terkait bidang keuangan dan umum.
7.4. Usulan kegiatan kegiatan pengembangan jaringan dan kerja sama
kelembagaan dengan pihak luar terkait keuangan dan umum.
7.5. Usulan dalam penyusunan pedoman terkait kerja sama dan kehumasan
terkait bidang Keuangan dan Umum.
7.6. Dokumentasi administrasi usulan formasi kebutuhan dan pemenuhan
dosen tetap.
7.7. Usulan penyempurnaan organisasi dan eselonering jabatan di lingkungan
PKN STAN.
7.8. Usulan kebijakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum PKN STAN.
7.9. Usulan SKJ Dosen di lingkungan Kementerian Keuangan.
7.10. Usulan rencana pengembangan jurusan.
7.11. Dokumen/laporan pengelolaan perlengkapan (laporan kemajuan
pelaksanaan belanja modal, laporan persediaan, mutasi barang
persediaan), pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan pemeliharaan
ketertiban.
7.12. Berita acara serah terima barang dan jasa kepada unit terkait/daftar
distribusi barang.
7.13. Konsep Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik
Negara (SIMAK-BMN) dan Rekonsiliasi SIMAK BMN.
7.14. Dokumen Layanan keprotokoleran pimpinan.
7.15. Usulan tata naskah dinas di lingkungan PKN STAN.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 8 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.16. Arsip dan dokumentasi kegiatan PKN STAN, Konsep Daftar Pertelaan
Arsip, Konsep Berita Acara Penyerahan Arsip, Konsep Usulan
Pemusnahan Arsip, Konsep Berita Acara Pemusnahan Arsip, Konsep
Laporan Pemusnahan Arsip.
7.17. Register Surat masuk dan surat keluar di lingkungan PKN STAN.
7.18. Salinan surat keputusan di lingkungan PKN STAN.
7.19. Usulan profil risiko dan usulan laporan implementasi manajemen risiko.
7.20. Usulan uraian jabatan di lingkungan PKN STAN.
7.21. Konsep laporan ABK di lingkungan PKN STAN.
7.22. Usulan SOP di lingkungan PKN STAN.
7.23. Usulan Indikator Kinerja Utama di lingkungan PKN STAN.
7.24. Konsep Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama, penilaian kinerja, dan
penatausahaannya di Lingkungan PKN STAN.
7.25. Usulan Rencana Kebutuhan Pegawai.
7.26. Dokumen penerimaan dan administrasi tenaga kontrak/pegawai tidak
tetap baru.
7.27. Usulan pengembangan pegawai.
7.28. Usulan human capital development program PKN STAN.
7.29. Usulan KGB dan Kenaikan Pangkat, Usulan Cuti, Mutasi, Promosi,
Melanjutkan Studi, dan Penyesuaian Ijazah.
7.30. Basis data pegawai dan dosir kepegawaian dalam rangka penataan
kepangkatan pegawai di lingkungan PKN STAN.
7.31. Layanan administrasi kepegawaian.
7.32. Dokumen Administrasi Pembinaan pegawai.
7.33. Dokumen pemantauan penerapan peraturan disiplin dan kode etik;
7.34. Usulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU PKN STAN.
7.35. Usulan RKA-KL/POK BLU PKN STAN.
7.36. Usulan tarif layanan BLU.
7.37. Usulan Rencana Pencairan Dana (cash flow).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 9 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.38. Daftar Honorarium Pengajar, Honorarium Penyusunan Naskah Ujian,
Honorarium Koreksi Ujian, Honorarium Pengawas, Pengamat, dan
Sekretariat Ujian, Daftar Pembayaran Uang Transport, dan Biaya
Lainnya, Daftar Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pembayaran (SPM),
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Dokumen Bukti-Bukti
Penerimaan, Dokumen Bukti-Bukti Pengeluaran, Dokumen pelaksanaan
anggaran.
7.39. Usulan SKPA dan/atau uang persediaan penyelenggaraan pendidikan di
luar domisili.
7.40. Dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan kerja sama.
7.41. Dokumentasi bukti-bukti dan penatausahaan pelaksanaan anggaran
PNBP BLU dan PNBP Non BLU.
7.42. Dokumen pelaksanaan perjalanan dinas.
7.43. Surat penagihan layanan kerjasama.
7.44. Konsep Laporan Periodikal Realisasi Anggaran.
7.45. Konsep LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.
7.46. Konsep Laporan PNBP.
7.47. Konsep Laporan Keuangan
7.48. Bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan baik internal
maupun eksternal.
7.49. usulan Keputusan Direktur terkait pengangkatan Kepala Pusat, Kepala
Jurusan, Kepala Prodi, Kepala Unit/Satuan dan Kepala Laboratorium.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur/Pembantu
Direktur PKN STAN.
8.2. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas dari bawahannya.
8.3. Menyetujui atau menolak penggandaan surat dan dokumen lainnya.
8.4. Mengawasi pengelolaan barang dan jasa.
8.5. Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 10 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
8.6. Memberikan segala macam cuti yang dijalankan di dalam negeri selain
cuti diluar tanggungan negara bagi pelaksana dan memberikan cuti besar
untuk keperluan ibadah kegamaan bagi pelaksana.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, dan pendapat kepada Direktur/Pembantu
Direktur.
9.2. Substansi konsep naskah dinas.
9.3. Ketepatan dalam memberikan persetujuan atau penolakan penggandaan
surat dan dokumen lainnya.
9.4. Ketepatan pengelolaan barang dan jasa.
9.5. Kebenaran laporan pelaksanaan anggaran.
9.6. Ketepatan dalam persetujuan pemberian cuti.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
10.1.1. Anggaran PKN STAN sebesar Rp111.692.506.000,00 (seratus
sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus
enam ribu rupiah).
10.1.2. PNBP yang dihasilkan STAN sebesar Rp17.599.000.000,00 (tujuh
belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah dosen/tenaga pengajar sebanyak 300 (tiga ratus) orang.
10.2.2. Jumlah pegawai/tenaga kependidikan sebanyak 120 (seratus dua
puluh) orang.
10.2.3. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 12 (dua belas)
Unit.
10.2.4. Kendaraan Bermotor Roda 2/3 sejumlah 7 (tujuh) unit
10.2.5. Luas tanah 22 (dua puluh dua) ha.
10.2.6. Luas bangunan 37.375 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh
puluh lima) m2.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 11 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dalam rangka pelaksanaan tugas.
11.2. Pembantu Direktur bidang Umum dan Keuangan dalam rangka
koordinasi pelaksanaan fungsi umum dan pengelolaan keuangan.
11.3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam hal
koordinasi dan dukungan pelaksanaan tugas.
11.4. Kepala Bagian Umum dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas terkait
umum, aset dan kerumahtanggaan
11.5. Kepala Bagian Kepegawaian dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas
terkait SDM
11.6. Kepala Bagian Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas
terkait keuangan
11.7. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat BPPK dalam hal
pelaksanaan tugas terkait organisasi
11.8. Kepala Jurusan dalam koordinasi pelaksanaan tugas.
11.9. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Keuangan dan Umum
dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.10. Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPPK dalam hal pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa
11.11. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam hal pelaksanaan
tugas.
11.12. Dosen di lingkungan PKN STAN.
11.13. Instansi lain dalam rangka administrasi keuangan kerja sama
pendidikan.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar sarana dan
prasarana perguruan tinggi sehingga membutuhkan inventarisasi,
perencanaan, pengadaan, dan penataan sarana dan prasarana.
12.2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pendidikan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu dibangun suatu sistem
informasi akademik dan perkantoran.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 12 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12.3. Pemakaian aset bersama satuan kerja lain sehingga membutuhkan nota
kesepahaman antar kepala satuan kerja.
12.4. Kuantitas SDM yang masih belum memadai sehingga membutuhkan
penambahan SDM.
12.5. Konflik dengan masyarakat di sekitar lingkungan PKN STAN sehingga
membutuhkan pendekatan untuk penyelesaian konflik.
12.6. Basis data aset dan SDM yang belum memadai sehingga membutuhkan
pengelolaan data base aset dan SDM
12.7. Pengelolaan arsip yang tidak terpusat sehingga membutuhkan
penggunaan sistem informasi dan sarana pendukung yang memadai.
12.8. Area kampus yang terbuka untuk masyarakat umum sehingga
diperlukan pembatasan akses.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. PNBP tidak mencapai target.
13.2. Laporan keuangan tidak memperoleh capaian opini WTP.
13.3. Realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan.
13.4. BMN tidak aman secara legal dan administratif.
13.5. Tuntutan Perbendaharaan akibat ketidaktepatan pengelolaan anggaran.
13.6. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) akibat supplier yang tidak memberikan
barang sesuai spesifikasi atau atas kerusakan/kehilangan BMN.
13.7. Teror/ancaman dari pihak ketiga yang tidak puas dengan putusan
panitia pengadaan barang dan jasa.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Pembina/IVa.
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Diklat/kursus: Diklatpim Tingkat III.
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Standar Kompetensi Jabatan:
14.4.2.1. Continuous Improvement.
14.4.2.2. Stakeholder Focus.
14.4.2.3. Integrity.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 13 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.2.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.4.2.5. Planning & Organizing.
14.4.2.6. Managing Others.
14.4.2.7. Meeting Leadership.
14.4.2.8. Visioning.
14.4.2.9. Quality Focus.
14.4.2.10. Relationship Management.
14.4.2.11. Interpersonal Communication.
14.4.2.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KEPALA BAGIAN
KEUANGAN DAN
UMUM
KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI
AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA,
ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ASET
DAN KERUMAHTANGGAAN
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
KEMAHASISWAAN
DAN KEALUMNIAN
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
AKADEMIK
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN
KEUANGAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 14 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Subbagian Keuangan.
2. IKHTISAR JABATAN:
Menyelenggarakan tugas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, urusan perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya urusan proses penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan
anggaran, dan realisasi anggaran, serta evaluasi dan pelaporan keuangan yang
efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka
memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Mengajukan Usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, dan
LAKIN, dan SOP Bagian Keuangan dan Umum serta mengkompilasi
usulan bahan masukan usulan dari Bagian/Jurusan/Unit/Subbagian.
4.2. Mengajukan dan mengkompilasi Usulan bahan masukan Rencana
Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan Urjab Bagian Keuangan
dan Umum serta mengkompilasi usulan bahan masukan usulan dari
Bagian/Jurusan/Unit/Subbagian.
4.3. Menganalisis bahan masukan usulan sistem manajemen mutu terkait
keuangan.
4.4. Menganalisis usulan kebijakan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum PKN STAN.
4.5. Menganalisis usulan dalam penyusunan pedoman terkait Kerja Sama dan
Kehumasan terkait bidang Keuangan.
4.6. Menganalisis usulan kebijakan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum PKN STAN.
4.7. Menyusun usulan rencana pengembangan jurusan yang terkait dengan
keuangan.
4.8. Menyusun konsep RBA BLU PKN STAN.
4.9. Merekapitulasi bahan masukan RKA-KL dan POK.
4.10. Merekapitulasi bahan masukan usulan DIPA.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 15 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.11. Merekapitulasi bahan masukan usulan Revisi DIPA.
4.12. Menyiapkan Konsep RKT berdasarkan RKA yang telah disahkan.
4.13. Menyiapkan Konsep Petunjuk Pelaksanaan DIPA.
4.14. Merekapitulasi bahan masukan penyusunan Term of References (Usulan
Kegiatan dan Anggaran) untuk melengkapi DIPA.
4.15. Menganalisis konsep usulan tarif layanan BLU.
4.16. Menyiapkan Konsep Rencana Pencairan Dana (cash flow).
4.17. Menyelia penyusunan konsep daftar honorarium, uang transport, dan
pembayaran lainnya baik UP maupun LS.
4.18. Menyelia penyusunan konsep daftar gaji dan tunjangan pegawai.
4.19. Meneliti dan mengoreksi konsep surat tagihan.
4.20. Memverifikasi SPP beserta dokumen kelengkapannya.
4.21. Menyelia penatausahakan SPP dan SPM.
4.22. Menyelia penatausahaan dokumentasi bukti-bukti dan Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran.
4.23. Menyusun usulan SKPA dan/atau uang persediaan penyelenggaraan
pendidikan di luar domisili.
4.24. Menyelia penatausahaan pelaksanaan anggaran kegiatan kerja sama
pendidikan.
4.25. Menyelia penatausahaan dokumentasi bukti-bukti dan Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran PNBP Badan Layanan Umum.
4.26. Menyelia penatausahaan dokumentasi bukti-bukti dan Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran PNBP Non BLU.
4.27. Menyelia proses pelaksanaan perjalanan dinas.
4.28. Menyusun usulan surat penagihan layanan kerjasama.
4.29. Menyiapkan Konsep Laporan Periodikal Realisasi Anggaran.
4.30. Menyelia penyelenggaraaan Administrasi dan Pelaporan Sistem Akuntansi
Instansi (SAI).
4.31. Menyelia penyelenggaraaan Administrasi dan Pelaporan Sistem Akuntansi
Keuangan (SAK).
4.32. Menyiapkan Konsep Laporan Realisasi Anggaran bulanan, triwulanan,
semesteran, dan tahunan.
4.33. Memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 16 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.34. Meneliti dan mengoreksi Laporan PNBP BLU dan Non BLU.
4.35. Menyusun konsep laporan keuangan.
4.36. Menyusun bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan
dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan baik
internal maupun eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Bagian Keuangan dan Umum.
5.2. Basis data dosen.
5.3. Basis data tenaga kependidikan.
5.4. Basis data mahasiswa.
5.5. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L dan
Penetapan Kinerja serta Laporan Kinerja.
5.6. Data pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu dan tahun berjalan.
5.7. Usulan kegiatan dan anggaran masing-masing unit di lingkungan PKN
STAN.
5.8. Pagu Indikatif, Pagu Sementara, dan Pagu Definitif.
5.9. Standar Biaya.
5.10. Data laporan dari BPPK.
5.11. Pedoman Penyelenggaraan STAN.
5.12. Pedoman Penyelenggaraan PKN STAN.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340).
6.2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 17 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
6.4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655).
6.6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 435/KMK.09/2012.
6.12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 18 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7. HASIL KERJA:
7.1. Usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, dan LAKIN, dan SOP
Bagian Keuangan dan Umum, dan kompilasi usulan bahan masukan
usulan dari Bagian/Jurusan/Unit/Subbagian.
7.2. Usulan bahan masukan Renstra Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan
Urjab Bagian Keuangan dan Umum dan kompilasi usulan bahan
masukan usulan dari Bagian/Jurusan/Unit/Subbagian.
7.3. Bahan masukan usulan sistem manajemen mutu terkait keuangan.
7.4. Usulan kebijakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum PKN STAN.
7.5. Usulan dalam penyusunan pedoman terkait Kerja Sama dan Kehumasan
terkait bidang Keuangan.
7.6. Usulan kebijakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum PKN STAN.
7.7. Usulan rencana pengembangan jurusan yang terkait dengan keuangan.
7.8. Konsep RBA BLU PKN STAN.
7.9. Rekapitulasi bahan masukan RKA-KL dan POK.
7.10. Rekapitulasi bahan masukan usulan DIPA.
7.11. Rekapitulasi bahan masukan usulan Revisi DIPA.
7.12. Konsep RKT.
7.13. Konsep Petunjuk Pelaksanaan DIPA.
7.14. Rekapitulasi bahan masukan penyusunan Term of References (Usulan
Kegiatan dan Anggaran) untuk melengkapi DIPA.
7.15. Usulan tarif layanan BLU.
7.16. Konsep Rencana Pencairan Dana (cash flow).
7.17. Usulan daftar honorarium, uang transport, dan pembayaran lainnya baik
UP maupun LS.
7.18. Konsep daftar gaji dan tunjangan pegawai.
7.19. Konsep surat tagihan.
7.20. SPP beserta dokumen kelengkapannya yang telah diverifikasi.
7.21. Dokumen SPP dan SPM.
7.22. Dokumentasi bukti-bukti pelaksanaan anggaran.
7.23. Usulan SKPA dan/atau uang persediaan penyelenggaraan pendidikan di
luar domisili.
7.24. Dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan kerja sama pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 19 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.25. Dokumen bukti-bukti dan penatausahaan pelaksanaan anggaran PNBP
Badan Layanan Umum.
7.26. Dokumen bukti-bukti pelaksanaan anggaran yang berasal dari PNBP Non
BLU.
7.27. Dokumen pelaksanaan perjalanan dinas.
7.28. Usulan surat penagihan layanan kerjasama.
7.29. Konsep Laporan Periodikal Realisasi Anggaran.
7.30. Dokumen terkait administrasi dan pelaporan SAI.
7.31. Dokumen terkait administrasi dan pelaporan SAK.
7.32. Konsep Laporan Realisasi Anggaran bulanan, triwulanan, semesteran, dan
tahunan.
7.33. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang telah diperiksa.
7.34. Laporan PNBP BLU dan Non BLU yang telah diverifikasi.
7.35. Konsep laporan keuangan
7.36. Bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan baik internal
maupun eksternal.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan
dan Umum.
8.2. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan
dan Umum.
9.2. Substansi naskah dinas.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi finansial:
10.1.1. Anggaran PKN STAN sebesar Rp111.692.506.000,00 (seratus
miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu
rupiah).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 20 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
10.1.2. PNBP PKN STAN sebesar Rp17.599.000.000,00 (tujuh belas
miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Kepala Bagian Keuangan dan Umum dalam rangka menerima penugasan.
11.2. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam hal pelaksanaan
tugas.
11.3. Para Kepala Subbagian di Bagian Keuangan dan Umum dalam rangka
koordinasi tugas.
11.4. Kepala Subbagian Administrasi Akademik dalam hal rekap jam mengajar
untuk pembayaran honor mengajar.
11.5. Instansi lain dalam rangka administrasi keuangan kerja sama
pendidikan.
11.6. Penyedia barang/jasa dalam hal pembayaran atas barang/jasa.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Perubahan kebijakan terkait pengelolaan keuangan atas beban APBN
sehingga pengelola keuangan membutuhkan updating kebijakan
pengelolaan keuangan.
12.2. Perubahan kebutuhan yang di luar perencanaan sehingga perlu
dilakukan revisi anggaran.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Laporan keuangan tidak akuntabel (memperoleh capaian opini WTP).
13.2. Realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan.
13.3. Tuntutan Perbendaharaan akibat ketidaktepatan pengelolaan anggaran.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Kursus/Diklat: Diklatpim Tingkat IV.
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Continuous Improvement.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 21 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.2. Stakeholder Focus.
14.4.3. Integrity.
14.4.4. In Depth Problem Solving & Analysis.
14.4.5. Planning & Organizing.
14.4.6. Managing Others.
14.4.7. Meeting Leadership.
14.4.8. Visioning.
14.4.9. Quality Focus.
14.4.10. Relationship Management.
14.4.11. Interpersonal Communication.
14.4.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
*) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
DAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA, ORGANISASI,
DAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN
KERUMAHTANGGAN
Pelaksana *)
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 22 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Subbagian Tata Usaha, Organisasi dan Sumber Daya
Manusia.
2. IKHTISAR JABATAN:
Menyelenggarakan urusan pengelolaan tata usaha, organisasi, dan sumber daya
manusia di lingkungan PKN STAN.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, ekspedisi,
penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, penyusunan prosedur
kerja, koordinasi penyusunan rancangan peraturan, perumusan dan evaluasi
rencana strategis, pengelolaan kinerja, administrasi dan pengembangan
kepegawaian, serta kepatuhan internal sesuai dengan peraturan yang berlaku
dalam rangka mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Mengajukan Usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, dan
LAKIN, dan SOP Bagian Keuangan dan Umum serta mengkompilasi
usulan bahan masukan usulan dari Bagian/Jurusan/Unit/Subbagian
lain.
4.2. Mengajukan dan mengkompilasi Usulan bahan masukan Rencana
Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan Urjab Bagian Keuangan
dan Umum serta mengkompilasi usulan bahan masukan usulan dari
Bagian/Jurusan/Unit.
4.3. Menyelenggarakan penatausahan arsip dan dokumentasi kegiatan.
4.4. Menyusun bahan masukan Tata Naskah Dinas .
4.5. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu terkait tata
usaha, organsiasi dan SDM.
4.6. Mengajukan konsep administrasi usulan formasi kebutuhan dan
pemenuhan dosen tetap.
4.7. Menyusun usulan penyempurnaan organisasi dan eselonering jabatan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 23 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.8. Menyusun usulan Surat Keputusan Direktur terkait pengangkatan Kepala
Pusat, Kepala Jurusan, Kepala Prodi, Kepala Unit/Satuan dan Kepala
Laboratorium.
4.9. Mengajukan usulan SKJ Dosen di lingkungan Kementerian Keuangan
4.10. Menyelenggarakan pengurusan surat masuk dan surat keluar.
4.11. Melaksanakan pengiriman dokumen/surat dinas.
4.12. Menyusun usulan salinan surat keputusan .
4.13. Mengadministrasikan produk hukum yang dikeluarkan oleh Direktur dan
mengunggah ke dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum.
4.14. Melaksanakan pengorganisasian, pengimplementasian dan pemantauan
Manajemen Risiko.
4.15. Menyusun, mengevaluasi dan konsep uraian jabatan .
4.16. Menyusun konsep ABK .
4.17. Menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan konsep SOP .
4.18. Merekapitulasi bahan masukan Konsep Rencana Strategis.
4.19. Melaksanakan kegiatan penyusun, perbaikan, dan pengadministrasian
Indikator Kinerja Utama .
4.20. Menyusun Konsep Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama .
4.21. Menyiapkan Konsep Rencana Kebutuhan Pegawai.
4.22. Menyusun usulan pengembangan pegawai.
4.23. Mengelola basis data kepegawaian.
4.24. Menyusun usulan human capital development program.
4.25. Menyiapkan Konsep Usulan KGB dan Kenaikan Pangkat.
4.26. Menyiapkan Konsep Usulan Cuti, Mutasi, Promosi, Melanjutkan Studi,
dan penyesuaian Ijazah.
4.27. Menyiapkan konsep basis data pegawai dan dosir kepegawaian dalam
rangka penataan kepangkatan pegawai.
4.28. Menyelenggarakan Pelayanan administrasi kepegawaian.
4.29. Menyelenggarakan administrasi Daftar Penilaian SKP, Keterangan
Permohonan Pembayaran Pendapatan Pegawai (KP4) dan Laporan Pajak-
Pajak Pribadi (LP2P) pegawai.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 24 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.30. Menyiapkan Konsep Usulan Pemberian Tanda Penghargaan dan Pensiun.
4.31. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
4.32. Menyelia Ketertiban Kehadiran Pegawai.
4.33. Melaksanakan proses penjatuhan hukuman disiplin.
4.34. Melakukan Administrasi Pengajuan Angka Kredit Dosen.
4.35. Menyiapkan Konsep Usulan Penunjukan Peserta Pendidikan dan
Pelatihan.
4.36. Melakukan Administrasi Pembinaan Pegawai.
4.37. Menyelia pemantauan penerapan peraturan disiplin dan Kode Etik
Pegawai di lingkungan Pusat.
4.38. Menyusun bahan masukan tanggapan atas LHP dan pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi Satuan Pengawasan Internal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Bagian Keuangan dan Umum.
5.2. Basis data dosen.
5.3. Basis data tenaga kependidikan.
5.4. Basis data mahasiswa.
5.5. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan
LAKIN.
5.6. Kontrak Kinerja.
5.7. Profil dan laporan risiko.
5.8. Data kebutuhan pendidikan pegawai.
5.9. Data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
5.10. Data laporan pelaksanaan anggaran.
5.11. Data laporan pelaksanaan tugas.
5.12. Hasil/Notula rapat kerja.
5.13. Konsep naskah dinas.
5.14. Laporan pelaksanaan tugas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 25 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
6.4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014
tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670).
6.11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 26 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012.
6.13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, dan LAKIN, dan SOP
Bagian Keuangan dan Umum dan kompilasi usulan bahan masukan
usulan dari Bagian/Jurusan/Unit/subbagian lain.
7.2. Usulan bahan masukan Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan Urjab Bagian Keuangan dan Umum dan kompilasi usulan
bahan masukan usulan dari Bagian/Jurusan/Unit/subbagian lain.
7.3. Arsip dan dokumentasi kegiatan PKN STAN.
7.4. Bahan masukan Tata Naskah Dinas.
7.5. Bahan masukan sistem manajemen mutu terkait tata usaha, organsiasi
dan sumber daya manusia.
7.6. Konsep administrasi usulan formasi kebutuhan dan pemenuhan dosen
tetap.
7.7. Usulan penyempurnaan organisasi dan eselonering jabatan .
7.8. Usulan Surat Keputusan Direktur terkait pengangkatan Kepala Pusat,
Kepala Jurusan, Kepaka Prodi, Kepala Unit/Satuan dan Kepala
Laboratorium.
7.9. Usulan SKJ Dosen di lingkungan Kementerian Keuangan
7.10. Register Arsip surat masuk dan surat keluar.
7.11. Dokumentasi pengiriman dokumen/surat dinas.
7.12. Usulan salinan surat keputusan.
7.13. Arsip produk hukum yang dikeluarkan oleh Direktur PKN STAN secara
fisik dan arsip secara digital ke dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 27 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.14. Konsep Profil Risiko dan Konsep Laporan Implementasi Manajemen
Risiko.
7.15. Usulan uraian jabatan.
7.16. Usulan laporan ABK.
7.17. Usulan SOP di lingkungan Subbagian Tata Usaha, Organisasi dan SDM.
7.18. Rekapitulasi bahan masukan Konsep Rencana Strategis PKN STAN.
7.19. Usulan Indikator Kinerja Utama dan Salinan Sasaran Kinerja Pegawai.
7.20. Konsep Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama.
7.21. Usulan Rencana Kebutuhan Pegawai.
7.22. Usulan pengembangan pegawai.
7.23. Basis data dan dosir kepegawaian.
7.24. Usulan human capital development program PKN STAN.
7.25. Konsep Usulan KGB dan Kenaikan Pangkat.
7.26. Usulan Cuti, Mutasi, Promosi, Melanjutkan Studi, dan penyesuaian
Ijazah.
7.27. Konsep basis data pegawai dan dosir kepegawaian.
7.28. Layanan administrasi kepegawaian.
7.29. Dokumen administrasi Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),
Keterangan Permohonan Pembayaran Pendapatan Pegawai (KP4) dan
Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) pegawai PKN STAN.
7.30. Usulan Pemberian Tanda Penghargaan dan Pensiun.
7.31. Usulan DUK.
7.32. Konsep Laporan Ketertiban Kehadiran Pegawai.
7.33. Dokumen proses penjatuhan hukuman disiplin.
7.34. Dokumen Administrasi Pengajuan Angka Kredit Dosen.
7.35. Usulan Penunjukan Peserta Pendidikan dan Pelatihan.
7.36. Dokumen Administrasi Pembinaan Pegawai.
7.37. Dokumen pemantauan penerapan peraturan disiplin dan Kode Etik
Pegawai di lingkungan Pusat.
7.38. Bahan masukan tanggapan atas LHP dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi aparat pengawasan internal baik internal maupun eksternal.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 28 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
8. WEWENANG:
8.1. Menyampaikan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Bagian
Keuangan dan Umum.
8.2. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan
dan Umum.
9.2. Substansi konsep naskah dinas.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi non finansial:
10.1.1. Jumlah dosen/tenaga pengajar sebanyak 300 (tiga ratus) orang.
10.1.2. Jumlah pegawai/tenaga kependidikan sebanyak 120 (seratus dua
puluh) orang.
10.1.3. Jumlah Pegawai Tidak Tetap 90 (sembilan puluh) orang.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Kepala Bagian Keuangan dan Umum dalam rangka menerima penugasan.
11.2. Unit lain di lingkungan PKN STAN dalam rangka penatausahaan
dokumen.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Perubahan organisasi perguruan tinggi yang sangat dinamis dapat
mempengaruhi proses bisnis dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga
dibutuhkan penyesuaian terkait organisasi dan proses bisnis.
12.2. Belum terpenuhinya kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan
kuantitas dosen dengan program studi dan jumlah mahasiswa berdampak
pada kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu dilakukan
rekrutmen dosen baik dari internal Kementerian Keuangan maupun dari
eksternal.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 29 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12.3. Kuantitas SDM yang masih belum memadai sehingga membutuhkan
penambahan SDM.
12.4. Database SDM yang belum memadai sehingga membutuhkan pengelolaan
database SDM yang memadai.
12.5. Pengelolaan arsip yang tidak terpusat sehingga membutuhkan
penggunaan sistem informasi dan sarana pendukung yang memadai.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kinerja organisasi tidak memenuhi target.
13.2. Kinerja SDM tidak sesuai harapan.
13.3. Basis data arsip tidak terkelola dengan baik.
14. SYARAT JABATAN :
14.1. Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I/IIIb.
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Kursus/Diklat: Diklatpim Tingkat IV.
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Continuous Improvement.
14.4.2. Stakeholder Focus.
14.4.3. Integrity.
14.4.4. In Depth Problem Solving & Analysis.
14.4.5. Planning & Organizing.
14.4.6. Managing Others.
14.4.7. Meeting Leadership.
14.4.8. Visioning.
14.4.9. Quality Focus.
14.4.10. Relationship Management.
14.4.11. Interpersonal Communication.
14.4.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 30 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
*) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
DAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA, ORGANISASI,
DAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KEPALA SUBBAGIAN
KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN
KERUMAHTANGGAN
Pelaksana *)
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 31 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Subbagian Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan.
2. IKHTISAR JABATAN:
Melakukan urusan pengelolaan aset, penyiapan kebutuhan perlengkapan
perkantoran, urusan ketatalaksanaan, dan kerumahtanggaan.
3. TUJUAN JABATAN:
Terwujudnya urusan pengelolaan aset, penyiapan kebutuhan perlengkapan
perkantoran, dan urusan ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan kegiatan
operasional PKN STAN dalam rangka memberikan pelayanan secara efektif dan
efisien.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Mengajukan Usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, LAKIN,
dan SOP subbagian pengelolaan aset dan kerumahtanggan.
4.2. Mengajukan dan mengkompilasi Usulan bahan masukan Rencana
Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan Urjab subbagian
pengelolaan aset dan kerumahtanggaan.
4.3. Menyusun bahan masukan sistem manajemen mutu terkait pengelolaan
aset dan kerumahtanggaan.
4.4. Menyelenggarakan inventarisasi peralatan dan perlengkapan
kantor/Barang Persediaan/formulir untuk mengetahui keadaan dan
kebutuhannya.
4.5. Menyelia pelaksanaan pengadaan barang, jasa, persediaan dan peralatan
melalui panitia pengadaan.
4.6. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan
PKN STAN.
4.7. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas.
4.8. Menyelia pengaturan tata ruangan kerja dan ruangan kelas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelengaraan akademik.
4.9. Menyelia pelaksanaan administrasi penyelenggaraan poliklinik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 32 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.10. Menyelia pelayanan peminjaman sarana dan prasarana untuk urusan
perkantoran dan dari pihak luar.
4.11. Menyelia pengaturan penggunaan kendaraan dinas.
4.12. Menyelenggarakan rencana penghapusan BMN.
4.13. Menyelia pendistribusian barang dan jasa kepada unit terkait.
4.14. Menyusun Laporan Mutasi Barang Milik Negara (LMBMN) semester dan
tahunan.
4.15. Menyelia Penyusunan Konsep Laporan Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Rekonsiliasi SIMAK
BMN.
4.16. Menyusun laporan persediaan.
4.17. Menyusun usulan kebutuhan tenaga kontrak/pegawai tidak tetap.
4.18. Menyelia penyelenggaraan administrasi tenaga kontrak/pegawai tidak
tetap.
4.19. Menyelia urusan rumah tangga pegawai dalam rangka pelayanan kepada
pegawai.
4.20. Menyelia pengawasan pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor.
4.21. Menyelenggarakan tugas keprotokolan acara-acara resmi.
4.22. Menyusun bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan
dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi baik dari Aparat Pengawasan
Internal maupun pemeriksa eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Bagian Keuangan dan Umum.
5.2. Basis data dosen.
5.3. Basis data tenaga kependidikan.
5.4. Basis data mahasiswa.
5.5. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan
LAKIN.
5.6. Kontrak Kinerja.
5.7. Profil dan laporan risiko.
5.8. Data POK, RBA, dan DIPA.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 33 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5.9. Data Barang Inventaris.
5.10. Data Bangunan.
5.11. RUP.
5.12. Data laporan pelaksanaan tugas.
5.13. Hasil/Notula rapat kerja.
5.14. Konsep naskah dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340).
6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
6.4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5655).
6.5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 34 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012.
6.11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Usulan bahan masukan usulan Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP
subbagian pengelolaan aset dan rumah tangga.
7.2. Usulan bahan masukan Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan Urjab subbagian pengelolaan aset dan rumah tangga.
7.3. Bahan masukan sistem manajemen mutu terkait pengelolaan aset dan
rumah tangga.
7.4. Berita acara stock opname peralatan dan perlengkapan kantor/Barang
Persediaan/formulir.
7.5. Dokumen pelaksanaan pengadaan barang, jasa, persediaan dan
peralatan.
7.6. Laporan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan PKN STAN.
7.7. Laporan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas.
7.8. Ruangan kerja dan ruangan kelas layak pakai.
7.9. Laporan penyelenggaraan poliklinik.
7.10. Jadwal penggunaan sarana dan prasarana di luar perkuliahan.
7.11. Jadwal penggunaan kendaraan dinas.
7.12. Usulan penghapusan inventaris kantor.
7.13. Berita acara serah terima barang dan jasa hasil pengadaan.
7.14. Konsep LMBN semester dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 35 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.15. Konsep Laporan SIMAK-BMN dan Rekonsiliasi SIMAK BMN.
7.16. Laporan persediaan.
7.17. Usulan kebutuhan tenaga kontrak/pegawai tidak tetap.
7.18. Dokumen administrasi tenaga kontrak/pegawai tidak tetap.
7.19. Layanan rumah tangga kepada pegawai.
7.20. Jadwal kegiatan pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor.
7.21. Layanan keprotokoleran pimpinan.
7.22. Bahan masukan tanggapan atas LHP dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Pengawasan Internal.
8. WEWENANG:
8.1. Menyampaikan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Bagian
Keuangan dan Umum.
8.2. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan
dan Umum.
9.2. Substansi konsep naskah dinas.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi finansial:
10.1.1. Anggaran PKN STAN sebesar Rp111.692.506.000,00 (seratus
sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus
enam ribu rupiah).
10.1.2. Rencana Umum Pengadaan Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh
tiga miliar rupiah).
10.2. Dimensi non finansial:
10.2.1. Jumlah ruang kelas 125 (seratus dua puluh lima) ruang.
10.2.2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sejumlah 12 (dua belas) Unit.
10.2.3. Kendaraan bermotor roda 2/3 sejumlah 7 (tujuh) Unit.
10.2.4. Luas kampus 22 (dua puluh dua) ha.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 36 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Kepala Bagian Keuangan dan Umum dalam rangka menerima penugasan.
11.2. Kepala Subbagian Keuangan dalam pemrosesan tagihan pihak penyedia
barang/jasa.
11.3. Kepala Subbagian Tata Usaha, Organisasi dan SDM dalam pemrosesan
dokumen tata usaha
11.4. Unit-unit lain di lingkungan PKN STAN dalam rangka pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Pemakaian aset bersama satuan kerja lain sehingga membutuhkan nota
kesepahaman antar kepala satuan kerja.
12.2. Kualitas dan kuantitas SDM bidang pengadaan barang/jasa yang masih
belum memadai sehingga membutuhkan penambahan dan peningkatan
kapasitas SDM bidang pengadaan barang/jasa.
12.3. Konflik dengan masyarakat di sekitar lingkungan PKN STAN sehingga
membutuhkan pendekatan untuk penyelesaian konflik.
12.4. Basis data aset dan SDM yang belum memadai sehingga membutuhkan
pengelolaan data base aset dan SDM.
12.5. Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar sarana dan
prasarana perguruan tinggi sehingga membutuhkan inventarisasi,
perencanaan, pengadaan, dan penataan sarana dan prasarana.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. BMN tidak aman secara legal dan administratif.
13.2. Realisasi pengadaan barang/jasa tidak memenuhi target.
13.3. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) akibat supplier yang tidak memberikan
barang sesuai spesifikasi atau atas kerusakan/kehilangan BMN.
13.4. Teror/ancaman dari pihak ketiga yang tidak puas dengan putusan panitia
pengadaan barang dan jasa.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 37 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Kursus/Diklat: Diklatpim Tingkat IV.
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. Continuous Improvement.
14.4.2. Stakeholder Focus.
14.4.3. Integrity.
14.4.4. In Depth Problem Solving & Analysis.
14.4.5. Planning & Organizing.
14.4.6. Managing Others.
14.4.7. Meeting Leadership.
14.4.8. Visioning.
14.4.9. Quality Focus.
14.4.10. Relationship Management.
14.4.11. Interpersonal Communication.
14.4.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 38 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
*) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
DAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA, ORGANISASI,
DAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KEPALA SUBBAGIAN
KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN
KERUMAHTANGGAN
Pelaksana *)
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Jurusan Akuntansi.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin jurusan dalam melaksanakan pendidikan, penelitian terapan,
pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan
pembinaan Sivitas Akademika, sesuai dengan program pendidikan yang ada
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat
dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan pembinaan Sivitas Akademika,
sesuai dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas
sesuai dengan kebutuhan unit pengguna dan standar mutu pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Mengajukan usulan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Jurusan.
4.2. Mengajukan usulan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-
K/L, RKT, dan urjab di Jurusan.
4.3. Mengajukan usulan sistem manajemen mutu di Jurusan.
4.4. Memberikan masukan terkait kalender akademik sesuai dengan rencana
dan program pendidikan.
4.5. Mengajukan usulan rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
4.6. Mengajukan usulan kurikulum jurusan.
4.7. Mengoordinasikan penyusunan naskah akademik program studi baru.
4.8. Mengajukan usulan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Jurusan.
4.9. Mengajukan usulan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Jurusan.
4.10. Mengajukan usulan dan/atau menelaah proposal kerja sama dari instansi
lain yang terkait dengan Jurusan.
4.11. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Jurusan.
LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Meneliti laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian
dan, pengabdian masyarakat di Jurusan.
4.13. Menyelenggarakan rapat pemilihan calon Ketua Program Studi dan
menyampaikan berita acara rapat kepada Direktur melalui Pembantu
Direktur Akademik.
4.14. Mengajukan usulan penugasan dosen sesuai dengan kebutuhan di
Jurusan.
4.15. Mengoordinasikan penyusunan kebutuhan dosen tetap di Jurusan dan
menyampaikan usulan kepada Pembantu Direktur Akademik.
4.16. Mengajukan usulan keputusan dan peraturan akademik.
4.17. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di jurusan.
4.18. Menganalisis dan mengajukan rencana studi lanjut, pelatihan
staf/pengajar, tenaga fungsional, dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa.
4.19. Mengoordinasikan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
mahasiswa di bidang akademik.
4.20. Menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar dan
Surat Keterangan Mengajar.
4.21. Mengajukan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.22. Mengajukan usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Jurusan.
4.23. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian dan karya
tulis pada jurusan.
4.24. Meneliti kelayakan proposal penelitian dan karya tulis oleh sivitas
akademika, dan mengajukan proposal yang lolos uji kelayakan.
4.25. Mengajukan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Jurusan.
4.26. Meneliti permohonan penggunaan laboratorium berdasarkan permintaan
dari pihak di luar PKN STAN.
4.27. Menyampaikan usulan persetujuan izin penggunaan laboratorium kepada
pihak luar.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.28. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
pada jurusan.
4.29. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program studi terkait.
4.30. Mengoordinasikan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran.
4.31. Mengajukan daftar usulan penetapan angka kredit dosen pada Jurusan.
4.32. Menelaah laporan evaluasi penggunaan laboratorium.
4.33. Mengajukan usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Catatan penugasan/disposisi dari Pembantu Direktur.
5.2. Disposisi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
5.3. Disposisi Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
5.4. Basis data tenaga pengajar.
5.5. Basis data mahasiswa.
5.6. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.7. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.8. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.9. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.10. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.11. Kontrak kinerja.
5.12. Profil dan laporan risiko.
5.13. Naskah dinas dari staf akademik.
5.14. Naskah dinas dari kepala unit penunjang.
5.15. Formulir pengajuan dosen pembimbing.
5.16. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.17. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5.18. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.19. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP yang terkait
dengan Jurusan.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab yang terkait dengan Jurusan.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Jurusan.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
7.6. Usulan kurikulum jurusan.
7.7. Usulan naskah akademik program studi baru.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.8. Usulan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di Jurusan.
7.9. Usulan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan peserta PKL,
magang, dan/atau PPM di Jurusan.
7.10. Usulan proposal kerja sama dari instansi lain di Jurusan.
7.11. Basis data terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Jurusan.
7.12. Laporan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di
Jurusan.
7.13. Berita acara rapat pemilihan calon Ketua Program Studi.
7.14. Usulan penugasan dosen.
7.15. Naskah dinas dinas kebutuhan dosen tetap.
7.16. Usulan keputusan dan peraturan akademik.
7.17. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Jurusan.
7.18. Rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa.
7.19. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
mahasiswa.
7.20. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar dan Surat
Keterangan Mengajar.
7.21. Daftar penanggung jawab keilmuan.
7.22. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Jurusan.
7.23. Rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, dan karya tulis pada jurusan.
7.24. Proposal penelitian dan karya tulis.
7.25. Usulan daftar kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya.
7.26. Permohonan penggunaan laboratorium.
7.27. Konsep surat persetujuan izin penggunaan laboratorium kepada pihak
luar.
7.28. Rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada jurusan.
7.29. Laporan monitoring dan evalusai program studi terkait.
7.30. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.31. Berkas kelengkapan pengajuan angka kredit dosen.
7.32. Laporan evaluasi penggunaan laboratorium.
7.33. Usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan eksternal
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah
yang berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Jurusan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan
oleh ketua prodi, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium.
8.3. Mengajukan usulan calon Kepala Laboratorium kepada Direktur melalui
Pembantu Direktur Akademik.
8.4. Menandatangani surat izin pelaksanaan survei, permintaan data, studi
lapangan, dan observasi di instansi lain.
8.5. Menandatangani berita acara yudisium mahasiswa.
8.6. Menandatangani transkrip akademik.
8.7. Menandatangani ijazah bersama dengan Direktur.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis.
9.3. Substansi usulan calon Kepala Laboratorium.
9.4. Substansi surat izin.
9.5. Substansi berita acara yudisium.
9.6. Legalitas transkrip akademik.
9.7. Legalitas ijazah.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
10.1.1. Anggaran jurusan sebesar Rp13.408.644.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas jurusan sebanyak 305 Kelas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 8 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
10.2.2. Jumlah Mahasiswa jurusan sebanyak 4824 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar jurusan sebanyak 421 Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Pembantu Direktur Bidang Akademik dalam hal tugas terkait pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Ketua Program Studi dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.3. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap pada program studi dalam jurusan
terkait pembinaan.
11.4. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.5. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam
koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
11.6. Perguruan Tinggi kedinasan dan non kedinasan dalam hal kerja sama
pendidikan.
11.7. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan
data kebutuhan tenaga pengajar dan pembentukan kurikulum.
11.8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11.9. Pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan
lingkungan baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan
perubahan kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan
pendidikan dan unit penunjang secara terus menerus.
12.2. Belum semua program studi mendapatkan akreditasi dari BAN-PT
sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 9 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12.3. Jumlah laboratorium untuk mendukung pendidikan vokasional masih
sangat terbatas sehingga perlu dilakukan pengembangan laboratorium
agar dapat memenuhi kebutuhan perkuliahan.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan jurusan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada jurusan tidak sesuai dengan ekspektasi.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. PNS yang berstatus dosen aktif PKN STAN.
14.4.2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter.
14.4.3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan yang sedang menjabat.
14.4.4. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan
tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara
tertulis.
14.4.5. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap.
14.4.6. Memiliki pengalaman manajerial.
14.4.7. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.4.7.1. Continuous Improvement
14.4.7.2. Stakeholder Focus.
14.4.7.3. Integrity.
14.4.7.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.4.7.5. Planning & Organizing.
14.4.7.6. Managing Others.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 10 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.7.7. Meeting Leadership.
14.4.7.8. Visioning.
14.4.7.9. Quality Focus.
14.4.7.10. Relationship Management.
14.4.7.11. Interpersonal Communication.
14.4.7.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
AKUNTANSI
SEKRETARIS
JURUSAN
AKUNTANSI
KETUA PRODI
D-IV
AKUNTANSI
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
AKUNTANSI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
KEMAHASISWAAN
DAN KEALUMNIAN
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
AKADEMIK
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN
KEUANGAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 11 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Sekretaris Jurusan Akuntansi.
2. IKHTISAR JABATAN:
Membantu Ketua Jurusan dalam menyelenggarakan administrasi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam jurusan.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan unit
pengguna dan standar mutu pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Mengompilasi bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP
dari Program Studi.
4.2. Mengompilasi bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab dari Program Studi.
4.3. Mengompilasi bahan masukan sistem manajemen mutu dari Program
Studi.
4.4. Mengompilasi bahan masukan penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan dari Program Studi.
4.5. Mengompilasi bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan dari Program Studi.
4.6. Mengompilasi bahan masukan kurikulum dari Program Studi.
4.7. Mengompilasi bahan masukan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar dari Program Studi.
4.8. Mengompilasi bahan masukan Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM dari Program Studi.
4.9. Mengompilasi bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain dari Program Studi.
4.10. Mengompilasi hasil pengolahan data terkait penyelenggaraan pendidikan
dari Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 12 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.11. Mengompilasi laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat dari Program Studi.
4.12. Mengompilasi bahan masukan penugasan dosen sesuai dengan
kebutuhan dari Program Studi.
4.13. Mengompilasi kebutuhan dosen tetap dari Program Studi.
4.14. Mengadministrasikan bahan masukan keputusan dan peraturan
akademik.
4.15. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan tenaga pengajar dan
mahasiswa.
4.16. Mengompilasi rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa dari Program
Studi.
4.17. Mengompilasi laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan
pengembangan Program Studi.
4.18. Mengompilasi kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa dari Program Studi.
4.19. Mengompilasi usulan Surat Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai
karya tulis dari Program Studi.
4.20. Mengompilasi usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala dari Program Studi.
4.21. Mengompilasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat dari Program Studi.
4.22. Merekapitulasi daftar pengajar dari Program Studi sebagai bahan
penyusunan Surat Tugas dan Surat Keputusan Tenaga Pengajar.
4.23. Merekapitulasi daftar Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah dari
Program Studi.
4.24. Mengadministrasikan proposal penelitian dan karya tulis.
4.25. Mengadministrasikan basis data dosen program studi dalam jurusan.
4.26. Menganalisis laporan evaluasi beban tugas mengajar dosen setiap
semester.
4.27. Mengadministrasikan kegiatan penelitian dalam jurusan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 13 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.28. Melaksanakan administrasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam
jurusan.
4.29. Mengadministrasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum
program studi dalam jurusan.
4.30. Mengompilasi laporan sasaran kinerja pegawai pada program studi.
4.31. Menghimpun bahan sertifikasi untuk dosen program studi pada jurusan.
4.32. Mengoordinasikan kelengkapan daftar usulan penetapan angka kredit
dosen pada Jurusan.
4.33. Mengompilasi bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal dari Program Studi dan Laboratorium.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Basis data tenaga pengajar.
5.2. Basis data mahasiswa.
5.3. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.4. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.5. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.6. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.7. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.8. Kontrak kinerja.
5.9. Profil dan laporan risiko.
5.10. Naskah dinas dari staf akademik.
5.11. Naskah dinas dari kepala unit penunjang.
5.12. Formulir pengajuan dosen pembimbing.
5.13. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.14. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.16. Kalender Akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 14 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 15 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Kompilasi bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
7.2. Kompilasi bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab.
7.3. Kompilasi bahan masukan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi.
7.4. Kompilasi bahan masukan penyusunan kalender akademik.
7.5. Kompilasi bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan.
7.6. Kompilasi bahan masukan kurikulum.
7.7. Kompilasi bahan masukan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar.
7.8. Kompilasi bahan masukan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM.
7.9. Kompilasi bahan masukan dan/atau hasil telaah proposal kerja sama.
7.10. Kompilasi hasil pengolahan data terkait penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 16 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.11. Kompilasi laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian
dan, pengabdian masyarakat.
7.12. Kompilasi bahan masukan penugasan dosen.
7.13. Kompilasi daftar kebutuhan dosen tetap.
7.14. Administrasi bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
7.15. Administrasi kegiatan pembinaan tenaga pengajar, tenaga kependidikan,
dan mahasiswa.
7.16. Kompilasi rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional,
dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa.
7.17. Kompilasi laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengembangan
Program Studi.
7.18. Kompilasi laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa dari Program Studi.
7.19. Kompilasi usulan Surat Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah.
7.20. Kompilasi usulan pengadaan pustaka dan bahan penunjang lainnya.
7.21. Kompilasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
7.22. Rapitulasi daftar pengajar.
7.23. Rekapitulasi daftar Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah.
7.24. Administrasi proposal penelitian dan karya tulis.
7.25. Basis data dosen program studi dalam jurusan.
7.26. Laporan evaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester.
7.27. Administrasi kegiatan penelitian dalam jurusan.
7.28. Administrasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam jurusan.
7.29. Administrasi penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
7.30. Kompilasi laporan sasaran kinerja pegawai pada program studi.
7.31. Bahan sertifikasi dosen program studi pada jurusan.
7.32. Administrasi kelengkapan daftar usulan penetapan angka kredit dosen.
7.33. Kompilasi bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 17 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
8. WEWENANG JABATAN:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Jurusan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan oleh
staf.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Jurusan.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan oleh staf.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
10.1.1. Anggaran jurusan sebesar Rp13.408.644.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas jurusan sebanyak 305 kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa jurusan sebanyak 4824 mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar jurusan sebanyak 421 pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
11.5. Perguruan Tinggi kedinasan dan non kedinasan dalam hal kerjasama
pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan pembentukan kurikulum.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 18 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11.8. Pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
Program studi pada Jurusan Akuntansi belum mendapatkan akreditasi dari BAN-
PT sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi.
13. RISIKO JABATAN:
Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 19 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
AKUNTANSI
SEKRETARIS
JURUSAN
AKUNTANSI
KETUA PRODI
D-IV
AKUNTANSI
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
AKUNTANSI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 20 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Program Studi Diploma IV Akuntansi.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat di dalam program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar
mutu pendidikan tinggi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam
program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar mutu pendidikan
tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Program Studi.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di Program Studi.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di Program Studi.
4.4. Memberikan masukan dalam penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5. Menganalisis bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan Program Studi.
4.6. Menyusun kurikulum Program Studi.
4.7. Memberikan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar di Program Studi.
4.8. Memberikan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
4.9. Menganalisis bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain yang terkait dengan Program Studi.
4.10. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
4.11. Menganalisis kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
4.12. Menganalisis bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
4.13. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 21 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menyusun rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program
Studi.
4.15. Mengajukan usulan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar
dan Surat Keterangan Mengajar.
4.16. Mengajukan usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.17. Mengajukan usulan daftar dosen pembimbing akademik.
4.18. Mengajukan usulan kegiatan yang mendukung pengembangan
kompetensi akademik mahasiswa di Program Studi.
4.19. Menyusun usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Program Studi.
4.20. Mengajukan proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
4.21. Mengajukan usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
4.22. Mengajukan usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat pada Program Studi.
4.23. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
4.24. Menyelenggarakan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran di Program Studi.
4.25. Melakukan monitoring atas penyampaian daftar usulan penilaian angka
kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua Jurusan.
4.26. Menyusun usulan rencana pengembangan program studi (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, laboran dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.27. Menyusun program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (kuliah umum, seminar, simposium, lokakarya, bedah
buku, penelitian bersama, dan sebagainya).
4.28. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa.
4.29. Mengadministrasikan basis data dosen di program studi.
4.30. Merencanakan ujian kompetensi program studi.
4.31. Melaksanakan konseling mahasiswa terkait akademik.
4.32. Menyusun bahan akreditasi program studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 22 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.33. Menyusun pengembangan bahan ajar (modul, bahan tayang, alat praktik,
dll).
4.34. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat di Program Studi.
4.35. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.6. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.7. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.8. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.9. Kontrak kinerja.
5.10. Profil dan laporan risiko.
5.11. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.14. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 23 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 24 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Program
Studi.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di Program Studi.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Program Studi.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Program Studi.
7.6. Usulan kurikulum Program Studi.
7.7. Bahan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Program Studi.
7.8. Bahan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
7.9. Bahan masukan untuk proposal kerja sama.
7.10. Basis data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
7.11. Daftar kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
7.12. Bahan masukan untuk keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 25 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.13. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Program Studi.
7.14. Usulan rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program Studi.
7.15. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan mengajar dan Surat Keterangan
Mengajar.
7.16. Usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
7.17. Usulan daftar dosen pembimbing akademik.
7.18. Usulan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa di Program Studi.
7.19. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Program Studi.
7.20. Proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
7.21. Usulan pengadaan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Program Studi.
7.22. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada
Program Studi.
7.23. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
7.24. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran di
Program Studi.
7.25. Usulan pengajuan angka kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua
Jurusan.
7.26. Usulan rencana pengembangan program studi.
7.27. Daftar hadir, undangan, surat, dan foto pelaksanaan program dan kegiatan
di dalam dan di luar proses pembelajaran.
7.28. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa.
7.29. Basis data dosen sesuai dengan standar mutu pendidikan.
7.30. Rencana ujian kompetensi program studi.
7.31. Kegiatan konseling mahasiswa.
7.32. Bahan akreditasi program studi.
7.33. Bahan ajar.
7.34. Laporan kegiatan pendidikan Program Studi semesteran dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 26 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.35. Bahan masukan terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
8.3. Mengesahkan RPS.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi RPS.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Prodi D IV Akuntansi sebesar Rp1.202.470.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Prodi sebanyak 216 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 1308 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 110 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 27 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.5. Perguruan Tinggi lain dalam hal kerjasama pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan penyusunan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah dosen tetap yang dimiliki terbatas sehingga perlu dilakukan
rekruitmen dosen baru dan memperkerjakan dosen tidak tetap dari luar
PKN STAN.
12.2. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan lingkungan
baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan perubahan
kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan pendidikan
dan unit penunjang secara terus menerus.
12.3. Program studi Diploma III Akuntansi belum mendapatkan akreditasi dari
BAN-PT sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi.
12.4. Basis data tenaga pendidik yang belum memadai sehingga perlu dilakukan
pendataan untuk para tenaga pendidik yang belum terdapat datanya
dengan menggunakan system informasi yang handal.
12.5. Program Studi Diploma IV saat ini hanya memiliki Program Diploma Alih
Program dari Program Diploma III sehingga perlu segera menyusun kajian
akademis dan kurikulum untuk menyelenggarakan Program Diploma IV
Reguler.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada program studi tidak sesuai dengan harapan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 28 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
AKUNTANSI
SEKRETARIS
JURUSAN
AKUNTANSI
KETUA PRODI
D-IV
AKUNTANSI
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
AKUNTANSI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 29 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat di dalam program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar
mutu pendidikan tinggi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam
program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar mutu pendidikan
tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Program Studi.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di Program Studi.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di Program Studi.
4.4. Memberikan masukan dalam penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5. Menganalisis bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan Program Studi.
4.6. Menyusun kurikulum Program Studi.
4.7. Memberikan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar di Program Studi.
4.8. Memberikan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
4.9. Menganalisis bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain yang terkait dengan Program Studi.
4.10. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
4.11. Menganalisis kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
4.12. Menganalisis bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
4.13. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 30 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menyusun rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program
Studi.
4.15. Mengajukan usulan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar
dan Surat Keterangan Mengajar.
4.16. Mengajukan usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.17. Mengajukan usulan daftar dosen pembimbing akademik.
4.18. Mengajukan usulan kegiatan yang mendukung pengembangan
kompetensi akademik mahasiswa di Program Studi.
4.19. Menyusun usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Program Studi.
4.20. Mengajukan proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
4.21. Mengajukan usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
4.22. Mengajukan usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat pada Program Studi.
4.23. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
4.24. Menyelenggarakan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran di Program Studi.
4.25. Melakukan monitoring atas penyampaian daftar usulan penilaian angka
kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua Jurusan.
4.26. Menyusun usulan rencana pengembangan program studi (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, laboran dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.27. Menyusun program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (kuliah umum, seminar, simposium, lokakarya, bedah
buku, penelitian bersama, dan sebagainya).
4.28. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa.
4.29. Mengadministrasikan basis data dosen di program studi.
4.30. Merencanakan ujian kompetensi program studi.
4.31. Melaksanakan konseling mahasiswa terkait akademik.
4.32. Menyusun bahan akreditasi program studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 31 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.33. Menyusun pengembangan bahan ajar (modul, bahan tayang, alat praktik,
dll).
4.34. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat di Program Studi.
4.35. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.6. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.7. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.8. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.9. Kontrak kinerja.
5.10. Profil dan laporan risiko.
5.11. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.14. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 32 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 33 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Program
Studi.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di Program Studi.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Program Studi.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Program Studi.
7.6. Usulan kurikulum Program Studi.
7.7. Bahan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Program Studi.
7.8. Bahan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
7.9. Bahan masukan untuk proposal kerja sama.
7.10. Basis data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
7.11. Daftar kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
7.12. Bahan masukan untuk keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 34 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.13. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Program Studi.
7.14. Usulan rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional,
dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program Studi.
7.15. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan mengajar dan Surat
Keterangan Mengajar.
7.16. Usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
7.17. Usulan daftar dosen pembimbing akademik.
7.18. Usulan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa di Program Studi.
7.19. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Program Studi.
7.20. Proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
7.21. Usulan pengadaan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
7.22. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada
Program Studi.
7.23. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
7.24. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran
di Program Studi.
7.25. Usulan pengajuan angka kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua
Jurusan.
7.26. Usulan rencana pengembangan program studi.
7.27. Daftar hadir, undangan, surat, dan foto pelaksanaan program dan
kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran.
7.28. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa.
7.29. Basis data dosen sesuai dengan standar mutu pendidikan.
7.30. Rencana ujian kompetensi program studi.
7.31. Kegiatan konseling mahasiswa.
7.32. Bahan akreditasi program studi.
7.33. Bahan ajar.
7.34. Laporan kegiatan pendidikan Program Studi semesteran dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 35 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.35. Bahan masukan terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah
yang berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
8.3. Mengesahkan RPS.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi RPS.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Prodi D III Akuntansi sebesar Rp12.206.174.000,00
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Prodi sebanyak 89 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 3516 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 311 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 36 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.5. Perguruan Tinggi lain dalam hal kerjasama pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan
data kebutuhan tenaga pengajar dan penyusunan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah dosen tetap yang dimiliki terbatas sehingga perlu dilakukan
rekruitmen dosen baru dan memperkerjakan dosen tidak tetap dari luar
PKN STAN.
12.2. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan
lingkungan baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan
perubahan kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan
pendidikan dan unit penunjang secara terus menerus.
12.3. Program studi Diploma III Akuntansi belum mendapatkan akreditasi dari
BAN-PT sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan
akreditasi.
12.4. Basis data tenaga pendidik yang belum memadai sehingga perlu
dilakukan pendataan untuk para tenaga pendidik yang belum terdapat
datanya dengan menggunakan system informasi yang handal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan
pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada program studi tidak sesuai dengan
harapan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Lektor.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 37 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
AKUNTANSI
SEKRETARIS
JURUSAN
AKUNTANSI
KETUA PRODI
D-IV
AKUNTANSI
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
AKUNTANSI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 38 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Laboratorium Akuntansi.
2. IKHTISAR JABATAN:
Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan
pengabdian kepada masyarakat dalam laboratorium pada cabang ilmu tertentu
sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan dan program studi.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian
kepada masyarakat dalam laboratorium pada cabang ilmu tertentu sebagai
penunjang pelaksanaan tugas jurusan dan program studi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
laboratorium.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab di laboratorium.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di laboratorium.
4.4. Menyusun dan menetapkan jadwal perkuliahan yang menggunakan
laboratorium dari pengajar internal.
4.5. Menelaah permohonan penggunaan laboratorium oleh jurusan dan pihak di
luar PKN STAN.
4.6. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat di laboratorium.
4.7. Menyusun rencana operasional dan pengembangan laboratorium.
4.8. Mengembangkan bahan praktikum (studi kasus, updating form dan bahan
pembelajaran lainnya).
4.9. Melakukan monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.
4.10. Melaksanakan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing
dan pemberdayaan laboratorium.
4.11. Melakukan monitoring dan evaluasi atas ketersediaan sarana dan prasarana
dan kegiatan dalam laboratorium.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 39 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Menyusun laporan kegiatan secara periodik kepada ketua jurusan.
4.13. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan laboratorium.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.6. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.7. Kontrak kinerja.
5.8. Profil dan laporan risiko.
5.9. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.10. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 40 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di laboratorium.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di laboratorium.
7.3. Bahan masukan sistem manajemen mutu di laboratorium.
7.4. Jadwal perkuliahan yang menggunakan laboratorium dari pengajar internal.
7.5. Hasil telaah permohonan penggunaan laboratorium oleh jurusan dan pihak
di luar PKN STAN.
7.6. Laporan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat di laboratorium.
7.7. Rencana operasional dan pengembangan laboratorium.
7.8. Bahan praktikum.
7.9. Daftar cek monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.
7.10. Laporan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan
pemberdayaan laboratorium.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 41 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.11. Daftar cek monitoring dan evaluasi atas ketersediaan sarana dan prasarana
dan kegiatan dalam laboratorium.
7.12. Laporan kegiatan secara periodik kepada ketua jurusan.
7.13. Usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan eksternal
yang terkait dengan laboratorium.
8. WEWENANG JABATAN:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah
yang berhubungan dengan tugas-tugas Kepala Laboratorium.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan
staf.
8.3. Memberikan izin penggunaan laboratorium dari pihak internal.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Kepala Laboratorium.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi izin yang diberikan.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Non Finansial:
10.1.1. Jumlah mahasiswa pengguna: 4824 Mahasiswa.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur, Para Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan dalam hal
menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat
mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan dalam koordinasi pelaksanaan tugas.
11.3. Unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal
koordinasi penyediaan fasilitas pendukung laboratorium dan
pengembangan keilmuan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 42 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.4. Instansi lain dalam hal kerja sama, hubungan masyarakat, dan
pengembangan keilmuan.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
Sarana dan prasarana dalam laboratorium yang ada masih sangat terbatas
sehingga masih diperlukan pengembangan guna memenuhi kebutuhan
perkuliahan.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kerusakan dan kehilangan pada sarana dan prasarana laboratorium.
13.2. Fasilitas laboratorium tidak dapat memenuhi kebutuhan perkuliahan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 43 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
KETUA JURUSAN
AKUNTANSI
SEKRETARIS
JURUSAN
AKUNTANSI
KETUA PRODI
D-IV
AKUNTANSI
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
AKUNTANSI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Jurusan Pajak.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin jurusan dalam melaksanakan pendidikan, penelitian terapan,
pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan
pembinaan Sivitas Akademika, sesuai dengan program pendidikan yang ada
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat
dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan pembinaan Sivitas Akademika,
sesuai dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas
sesuai dengan kebutuhan unit pengguna dan standar mutu pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Mengajukan usulan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Jurusan.
4.2. Mengajukan usulan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-
K/L, RKT, dan urjab di Jurusan.
4.3. Mengajukan usulan sistem manajemen mutu di Jurusan.
4.4. Memberikan masukan terkait kalender akademik sesuai dengan rencana
dan program pendidikan.
4.5. Mengajukan usulan rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
4.6. Mengajukan usulan kurikulum jurusan.
4.7. Mengoordinasikan penyusunan naskah akademik program studi baru.
4.8. Mengajukan usulan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Jurusan.
4.9. Mengajukan usulan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Jurusan.
4.10. Mengajukan usulan dan/atau menelaah proposal kerja sama dari instansi
lain yang terkait dengan Jurusan.
4.11. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Jurusan.
LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Meneliti laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian
dan, pengabdian masyarakat di Jurusan.
4.13. Menyelenggarakan rapat pemilihan calon Ketua Program Studi dan
menyampaikan berita acara rapat kepada Direktur melalui Pembantu
Direktur Akademik.
4.14. Mengajukan usulan penugasan dosen sesuai dengan kebutuhan di
Jurusan.
4.15. Mengoordinasikan penyusunan kebutuhan dosen tetap di Jurusan dan
menyampaikan usulan kepada Pembantu Direktur Akademik.
4.16. Mengajukan usulan keputusan dan peraturan akademik.
4.17. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di jurusan.
4.18. Menganalisis dan mengajukan rencana studi lanjut, pelatihan
staf/pengajar, tenaga fungsional, dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa.
4.19. Mengoordinasikan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
mahasiswa di bidang akademik.
4.20. Menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar dan
Surat Keterangan Mengajar.
4.21. Mengajukan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.22. Mengajukan usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Jurusan.
4.23. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian dan karya
tulis pada jurusan.
4.24. Meneliti kelayakan proposal penelitian dan karya tulis oleh sivitas
akademika, dan mengajukan proposal yang lolos uji kelayakan.
4.25. Mengajukan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Jurusan.
4.26. Meneliti permohonan penggunaan laboratorium berdasarkan permintaan
dari pihak di luar PKN STAN.
4.27. Menyampaikan usulan persetujuan izin penggunaan laboratorium kepada
pihak luar.
4.28. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
pada jurusan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.29. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program studi terkait.
4.30. Mengoordinasikan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran.
4.31. Mengajukan daftar usulan penetapan angka kredit dosen pada Jurusan.
4.32. Menelaah laporan evaluasi penggunaan laboratorium.
4.33. Mengajukan usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Catatan penugasan/disposisi dari Pembantu Direktur.
5.2. Disposisi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
5.3. Disposisi Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
5.4. Basis data tenaga pengajar.
5.5. Basis data mahasiswa.
5.6. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.7. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.8. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.9. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.10. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.11. Kontrak kinerja.
5.12. Profil dan laporan risiko.
5.13. Naskah dinas dari staf akademik.
5.14. Naskah dinas dari kepala unit penunjang.
5.15. Formulir pengajuan dosen pembimbing.
5.16. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.17. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.18. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.19. Kalender Akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP yang terkait
dengan Jurusan.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab yang terkait dengan Jurusan.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Jurusan.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
7.6. Usulan kurikulum jurusan.
7.7. Usulan naskah akademik program studi baru.
7.8. Usulan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di Jurusan.
7.9. Usulan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan peserta PKL,
magang, dan/atau PPM di Jurusan.
7.10. Usulan proposal kerja sama dari instansi lain di Jurusan.
7.11. Basis data terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Jurusan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.12. Laporan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di
Jurusan.
7.13. Berita acara rapat pemilihan calon Ketua Program Studi.
7.14. Usulan penugasan dosen.
7.15. Naskah dinas dinas kebutuhan dosen tetap.
7.16. Usulan keputusan dan peraturan akademik.
7.17. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Jurusan.
7.18. Rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa.
7.19. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
mahasiswa.
7.20. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar dan Surat
Keterangan Mengajar.
7.21. Daftar penanggung jawab keilmuan.
7.22. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Jurusan.
7.23. Rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, dan karya tulis pada jurusan.
7.24. Proposal penelitian dan karya tulis.
7.25. Usulan daftar kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya.
7.26. Permohonan penggunaan laboratorium.
7.27. Konsep surat persetujuan izin penggunaan laboratorium kepada pihak
luar.
7.28. Rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada jurusan.
7.29. Laporan monitoring dan evalusai program studi terkait.
7.30. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran.
7.31. Berkas kelengkapan pengajuan angka kredit dosen.
7.32. Laporan evaluasi penggunaan laboratorium.
7.33. Usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan eksternal
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah
yang berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Jurusan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan
oleh ketua prodi, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium.
8.3. Mengajukan usulan calon Kepala Laboratorium kepada Direktur melalui
Pembantu Direktur Akademik.
8.4. Menandatangani surat izin pelaksanaan survei, permintaan data, studi
lapangan, dan observasi di instansi lain.
8.5. Menandatangani berita acara yudisium mahasiswa.
8.6. Menandatangani transkrip akademik.
8.7. Menandatangani ijazah bersama dengan Direktur.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis.
9.3. Substansi usulan calon Kepala Laboratorium.
9.4. Substansi surat izin.
9.5. Substansi berita acara yudisium.
9.6. Legalitas transkrip akademik.
9.7. Legalitas ijazah.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
10.1.1. Anggaran jurusan sebesar Rp12.590.805.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Jurusan sebanyak 39 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa Jurusan sebanyak 1459 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar Jurusan sebanyak 145 Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Pembantu Direktur Bidang Akademik dalam hal tugas terkait pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 8 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.2. Ketua Program Studi dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.3. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap pada program studi dalam jurusan
terkait pembinaan.
11.4. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.5. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam
koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
11.6. Perguruan Tinggi kedinasan dan non kedinasan dalam hal kerja sama
pendidikan.
11.7. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan
data kebutuhan tenaga pengajar dan pembentukan kurikulum.
11.8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11.9. Pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan
lingkungan baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan
perubahan kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan
pendidikan dan unit penunjang secara terus menerus.
12.2. Belum semua program studi mendapatkan akreditasi dari BAN-PT
sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi.
12.3. Jumlah laboratorium untuk mendukung pendidikan vokasional masih
sangat terbatas sehingga perlu dilakukan pengembangan laboratorium
agar dapat memenuhi kebutuhan perkuliahan.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan jurusan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada jurusan tidak sesuai dengan ekspektasi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 9 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. PNS yang berstatus dosen aktif PKN STAN.
14.4.2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter.
14.4.3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan yang sedang menjabat.
14.4.4. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan
tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara
tertulis.
14.4.5. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap.
14.4.6. Memiliki pengalaman manajerial.
14.4.7. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.4.7.1. Continuous Improvement
14.4.7.2. Stakeholder Focus.
14.4.7.3. Integrity.
14.4.7.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.4.7.5. Planning & Organizing.
14.4.7.6. Managing Others.
14.4.7.7. Meeting Leadership.
14.4.7.8. Visioning.
14.4.7.9. Quality Focus.
14.4.7.10. Relationship Management.
14.4.7.11. Interpersonal Communication.
14.4.7.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 10 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
PAJAK
SEKRETARIS
JURUSAN
PAJAK
KETUA PRODI
D-III
PAJAK
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
PBB/PENILAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
PAJAK
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
KEMAHASISWAAN
DAN KEALUMNIAN
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
AKADEMIK
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN
KEUANGAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 11 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Sekretaris Jurusan Pajak.
2. IKHTISAR JABATAN:
Membantu Ketua Jurusan dalam menyelenggarakan administrasi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam jurusan.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan unit
pengguna dan standar mutu pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Mengompilasi bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP
dari Program Studi.
4.2. Mengompilasi bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab dari Program Studi.
4.3. Mengompilasi bahan masukan sistem manajemen mutu dari Program
Studi.
4.4. Mengompilasi bahan masukan penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan dari Program Studi.
4.5. Mengompilasi bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan dari Program Studi.
4.6. Mengompilasi bahan masukan kurikulum dari Program Studi.
4.7. Mengompilasi bahan masukan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar dari Program Studi.
4.8. Mengompilasi bahan masukan Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM dari Program Studi.
4.9. Mengompilasi bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain dari Program Studi.
4.10. Mengompilasi hasil pengolahan data terkait penyelenggaraan pendidikan
dari Program Studi.
4.11. Mengompilasi laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat dari Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 12 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Mengompilasi bahan masukan penugasan dosen sesuai dengan
kebutuhan dari Program Studi.
4.13. Mengompilasi kebutuhan dosen tetap dari Program Studi.
4.14. Mengadministrasikan bahan masukan keputusan dan peraturan
akademik.
4.15. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan tenaga pengajar dan
mahasiswa.
4.16. Mengompilasi rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa dari Program
Studi.
4.17. Mengompilasi laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan
pengembangan Program Studi.
4.18. Mengompilasi kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa dari Program Studi.
4.19. Mengompilasi usulan Surat Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai
karya tulis dari Program Studi.
4.20. Mengompilasi usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala dari Program Studi.
4.21. Mengompilasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat dari Program Studi.
4.22. Merekapitulasi daftar pengajar dari Program Studi sebagai bahan
penyusunan Surat Tugas dan Surat Keputusan Tenaga Pengajar.
4.23. Merekapitulasi daftar Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah dari
Program Studi.
4.24. Mengadministrasikan proposal penelitian dan karya tulis.
4.25. Mengadministrasikan basis data dosen program studi dalam jurusan.
4.26. Menganalisis laporan evaluasi beban tugas mengajar dosen setiap
semester.
4.27. Mengadministrasikan kegiatan penelitian dalam jurusan.
4.28. Melaksanakan administrasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam
jurusan.
4.29. Mengadministrasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum
program studi dalam jurusan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 13 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.30. Mengompilasi laporan sasaran kinerja pegawai pada program studi.
4.31. Menghimpun bahan sertifikasi untuk dosen program studi pada jurusan.
4.32. Mengoordinasikan kelengkapan daftar usulan penetapan angka kredit
dosen pada Jurusan.
4.33. Mengompilasi bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal dari Program Studi dan Laboratorium.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Basis data tenaga pengajar.
5.2. Basis data mahasiswa.
5.3. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.4. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.5. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.6. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.7. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.8. Kontrak kinerja.
5.9. Profil dan laporan risiko.
5.10. Naskah dinas dari staf akademik.
5.11. Naskah dinas dari kepala unit penunjang.
5.12. Formulir pengajuan dosen pembimbing.
5.13. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.14. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.16. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 14 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 15 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Kompilasi bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
7.2. Kompilasi bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab.
7.3. Kompilasi bahan masukan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi.
7.4. Kompilasi bahan masukan penyusunan kalender akademik.
7.5. Kompilasi bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan.
7.6. Kompilasi bahan masukan kurikulum.
7.7. Kompilasi bahan masukan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar.
7.8. Kompilasi bahan masukan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM.
7.9. Kompilasi bahan masukan dan/atau hasil telaah proposal kerja sama.
7.10. Kompilasi hasil pengolahan data terkait penyelenggaraan pendidikan.
7.11. Kompilasi laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian
dan, pengabdian masyarakat.
7.12. Kompilasi bahan masukan penugasan dosen.
7.13. Kompilasi daftar kebutuhan dosen tetap.
7.14. Administrasi bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 16 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.15. Administrasi kegiatan pembinaan tenaga pengajar, tenaga kependidikan,
dan mahasiswa.
7.16. Kompilasi rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional,
dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa.
7.17. Kompilasi laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengembangan
Program Studi.
7.18. Kompilasi laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa dari Program Studi.
7.19. Kompilasi usulan Surat Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah.
7.20. Kompilasi usulan pengadaan pustaka dan bahan penunjang lainnya.
7.21. Kompilasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
7.22. Rapitulasi daftar pengajar.
7.23. Rekapitulasi daftar Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah.
7.24. Administrasi proposal penelitian dan karya tulis.
7.25. Basis data dosen program studi dalam jurusan.
7.26. Laporan evaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester.
7.27. Administrasi kegiatan penelitian dalam jurusan.
7.28. Administrasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam jurusan.
7.29. Administrasi penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
7.30. Kompilasi laporan sasaran kinerja pegawai pada program studi.
7.31. Bahan sertifikasi dosen program studi pada jurusan.
7.32. Administrasi kelengkapan daftar usulan penetapan angka kredit dosen.
7.33. Kompilasi bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal.
8. WEWENANG JABATAN:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Jurusan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan oleh
staf.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 17 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Jurusan.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan oleh staf.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Jurusan sebesar Rp12.590.805.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Jurusan sebanyak 39 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 1459 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 145 Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
11.5. Perguruan Tinggi kedinasan dan non kedinasan dalam hal kerjasama
pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan pembentukan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11.8. Pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
Program studi pada Jurusan Pajak belum mendapatkan akreditasi dari BAN-PT
sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 18 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
13. RISIKO JABATAN:
Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 19 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
PAJAK
SEKRETARIS
JURUSAN
PAJAK
KETUA PRODI
D-III
PAJAK
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
PBB/PENILAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
PAJAK
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 20 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Program Studi Diploma III Pajak.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat di dalam program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar
mutu pendidikan tinggi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam
program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar mutu pendidikan
tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Program Studi.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di Program Studi.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di Program Studi.
4.4. Memberikan masukan dalam penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5. Menganalisis bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan Program Studi.
4.6. Menyusun kurikulum Program Studi.
4.7. Memberikan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar di Program Studi.
4.8. Memberikan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
4.9. Menganalisis bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain yang terkait dengan Program Studi.
4.10. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
4.11. Menganalisis kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
4.12. Menganalisis bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
4.13. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 21 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menyusun rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program
Studi.
4.15. Mengajukan usulan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar
dan Surat Keterangan Mengajar.
4.16. Mengajukan usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.17. Mengajukan usulan daftar dosen pembimbing akademik.
4.18. Mengajukan usulan kegiatan yang mendukung pengembangan
kompetensi akademik mahasiswa di Program Studi.
4.19. Menyusun usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Program Studi.
4.20. Mengajukan proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
4.21. Mengajukan usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
4.22. Mengajukan usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat pada Program Studi.
4.23. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
4.24. Menyelenggarakan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran di Program Studi.
4.25. Melakukan monitoring atas penyampaian daftar usulan penilaian angka
kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua Jurusan.
4.26. Menyusun usulan rencana pengembangan program studi (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, laboran dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.27. Menyusun program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (kuliah umum, seminar, simposium, lokakarya, bedah
buku, penelitian bersama, dan sebagainya).
4.28. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa.
4.29. Mengadministrasikan basis data dosen di program studi.
4.30. Merencanakan ujian kompetensi program studi.
4.31. Melaksanakan konseling mahasiswa terkait akademik.
4.32. Menyusun bahan akreditasi program studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 22 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.33. Menyusun pengembangan bahan ajar (modul, bahan tayang, alat praktik,
dll).
4.34. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat di Program Studi.
4.35. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.6. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.7. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.8. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.9. Kontrak kinerja.
5.10. Profil dan laporan risiko.
5.11. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.14. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 23 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 24 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Program
Studi.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di Program Studi.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Program Studi.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Program Studi.
7.6. Usulan kurikulum Program Studi.
7.7. Bahan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Program Studi.
7.8. Bahan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
7.9. Bahan masukan untuk proposal kerja sama.
7.10. Basis data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
7.11. Daftar kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
7.12. Bahan masukan untuk keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 25 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.13. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Program Studi.
7.14. Usulan rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program Studi.
7.15. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan mengajar dan Surat Keterangan
Mengajar.
7.16. Usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
7.17. Usulan daftar dosen pembimbing akademik.
7.18. Usulan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa di Program Studi.
7.19. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Program Studi.
7.20. Proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
7.21. Usulan pengadaan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Program Studi.
7.22. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada
Program Studi.
7.23. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
7.24. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran di
Program Studi.
7.25. Usulan pengajuan angka kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua
Jurusan.
7.26. Usulan rencana pengembangan program studi.
7.27. Daftar hadir, undangan, surat, dan foto pelaksanaan program dan kegiatan
di dalam dan di luar proses pembelajaran.
7.28. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa.
7.29. Basis data dosen sesuai dengan standar mutu pendidikan.
7.30. Rencana ujian kompetensi program studi.
7.31. Kegiatan konseling mahasiswa.
7.32. Bahan akreditasi program studi.
7.33. Bahan ajar.
7.34. Laporan kegiatan pendidikan Program Studi semesteran dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 26 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.35. Bahan masukan terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
8.3. Mengesahkan RPS.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi RPS.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial: Anggaran Prodi D III Pajak sebesar Rp5.267.334.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Prodi sebanyak 32 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 1199 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 103 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
11.5. Perguruan Tinggi lain dalam hal kerjasama pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 27 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan penyusunan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah dosen tetap yang dimiliki terbatas sehingga perlu dilakukan
rekruitmen dosen baru dan memperkerjakan dosen tidak tetap dari luar
PKN STAN.
12.2. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan lingkungan
baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan perubahan
kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan pendidikan
dan unit penunjang secara terus menerus.
12.3. Program studi Diploma III Pajak belum mendapatkan akreditasi dari BAN-PT
sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi.
12.4. Basis data tenaga pendidik yang belum memadai sehingga perlu dilakukan
pendataan untuk para tenaga pendidik yang belum terdapat datanya
dengan menggunakan system informasi yang handal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada program studi tidak sesuai dengan harapan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 28 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
PAJAK
SEKRETARIS
JURUSAN
PAJAK
KETUA PRODI
D-III
PAJAK
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
PBB/PENILAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
PAJAK
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 29 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Program Studi Diploma III Pajak Bumi dan
Bangunan/Penilai.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat di dalam program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar
mutu pendidikan tinggi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam
program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar mutu pendidikan
tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Program Studi.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di Program Studi.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di Program Studi.
4.4. Memberikan masukan dalam penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5. Menganalisis bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan Program Studi.
4.6. Menyusun kurikulum Program Studi.
4.7. Memberikan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar di Program Studi.
4.8. Memberikan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
4.9. Menganalisis bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain yang terkait dengan Program Studi.
4.10. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
4.11. Menganalisis kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
4.12. Menganalisis bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 30 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.13. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di Program Studi.
4.14. Menyusun rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program
Studi.
4.15. Mengajukan usulan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar
dan Surat Keterangan Mengajar.
4.16. Mengajukan usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.17. Mengajukan usulan daftar dosen pembimbing akademik.
4.18. Mengajukan usulan kegiatan yang mendukung pengembangan
kompetensi akademik mahasiswa di Program Studi.
4.19. Menyusun usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Program Studi.
4.20. Mengajukan proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
4.21. Mengajukan usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
4.22. Mengajukan usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat pada Program Studi.
4.23. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
4.24. Menyelenggarakan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran di Program Studi.
4.25. Melakukan monitoring atas penyampaian daftar usulan penilaian angka
kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua Jurusan.
4.26. Menyusun usulan rencana pengembangan program studi (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, laboran dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.27. Menyusun program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (kuliah umum, seminar, simposium, lokakarya, bedah
buku, penelitian bersama, dan sebagainya).
4.28. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa.
4.29. Mengadministrasikan basis data dosen di program studi.
4.30. Merencanakan ujian kompetensi program studi.
4.31. Melaksanakan konseling mahasiswa terkait akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 31 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.32. Menyusun bahan akreditasi program studi.
4.33. Menyusun pengembangan bahan ajar (modul, bahan tayang, alat praktik,
dll).
4.34. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat di Program Studi.
4.35. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.6. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.7. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.8. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.9. Kontrak kinerja.
5.10. Profil dan laporan risiko.
5.11. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.14. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 32 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 33 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Program
Studi.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di Program Studi.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Program Studi.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Program Studi.
7.6. Usulan kurikulum Program Studi.
7.7. Bahan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Program Studi.
7.8. Bahan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
7.9. Bahan masukan untuk proposal kerja sama.
7.10. Basis data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
7.11. Daftar kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
7.12. Bahan masukan untuk keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 34 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.13. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Program Studi.
7.14. Usulan rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program Studi.
7.15. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan mengajar dan Surat Keterangan
Mengajar.
7.16. Usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
7.17. Usulan daftar dosen pembimbing akademik.
7.18. Usulan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa di Program Studi.
7.19. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Program Studi.
7.20. Proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
7.21. Usulan pengadaan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Program Studi.
7.22. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada
Program Studi.
7.23. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
7.24. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran di
Program Studi.
7.25. Usulan pengajuan angka kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua
Jurusan.
7.26. Usulan rencana pengembangan program studi.
7.27. Daftar hadir, undangan, surat, dan foto pelaksanaan program dan kegiatan
di dalam dan di luar proses pembelajaran.
7.28. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa.
7.29. Basis data dosen sesuai dengan standar mutu pendidikan.
7.30. Rencana ujian kompetensi program studi.
7.31. Kegiatan konseling mahasiswa.
7.32. Bahan akreditasi program studi.
7.33. Bahan ajar.
7.34. Laporan kegiatan pendidikan Program Studi semesteran dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 35 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.35. Bahan masukan terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
8.3. Mengesahkan RPS.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi RPS.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial: Anggaran Prodi DIII PBB/Penilai sebesar
Rp858.172.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Prodi sebanyak 3 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 106 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 23 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 36 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.5. Perguruan Tinggi lain dalam hal kerjasama pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan penyusunan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah dosen tetap yang dimiliki terbatas sehingga perlu dilakukan
rekruitmen dosen baru dan memperkerjakan dosen tidak tetap dari luar
PKN STAN.
12.2. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan lingkungan
baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan perubahan
kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan pendidikan
dan unit penunjang secara terus menerus.
12.3. Program Studi Diploma III PBB/Penilai belum mendapatkan akreditasi dari
BAN-PT sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi.
12.4. Basis data tenaga pendidik yang belum memadai sehingga perlu dilakukan
pendataan untuk para tenaga pendidik yang belum terdapat datanya
dengan menggunakan system informasi yang handal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada program studi tidak sesuai dengan harapan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 37 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
PAJAK
SEKRETARIS
JURUSAN
PAJAK
KETUA PRODI
D-III
PAJAK
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
PBB/PENILAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
PAJAK
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 38 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Program Studi Diploma I Pajak.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat di dalam program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar
mutu pendidikan tinggi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam
program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar mutu pendidikan
tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Program Studi.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di Program Studi.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di Program Studi.
4.4. Memberikan masukan dalam penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5. Menganalisis bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan Program Studi.
4.6. Menyusun kurikulum Program Studi.
4.7. Memberikan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar di Program Studi.
4.8. Memberikan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
4.9. Menganalisis bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain yang terkait dengan Program Studi.
4.10. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
4.11. Menganalisis kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
4.12. Menganalisis bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
4.13. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 39 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menyusun rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program
Studi.
4.15. Mengajukan usulan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar
dan Surat Keterangan Mengajar.
4.16. Mengajukan usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.17. Mengajukan usulan daftar dosen pembimbing akademik.
4.18. Mengajukan usulan kegiatan yang mendukung pengembangan
kompetensi akademik mahasiswa di Program Studi.
4.19. Menyusun usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Program Studi.
4.20. Mengajukan proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
4.21. Mengajukan usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
4.22. Mengajukan usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat pada Program Studi.
4.23. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
4.24. Menyelenggarakan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran di Program Studi.
4.25. Melakukan monitoring atas penyampaian daftar usulan penilaian angka
kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua Jurusan.
4.26. Menyusun usulan rencana pengembangan program studi (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, laboran dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.27. Menyusun program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (kuliah umum, seminar, simposium, lokakarya, bedah
buku, penelitian bersama, dan sebagainya).
4.28. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa.
4.29. Mengadministrasikan basis data dosen di program studi.
4.30. Merencanakan ujian kompetensi program studi.
4.31. Melaksanakan konseling mahasiswa terkait akademik.
4.32. Menyusun bahan akreditasi program studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 40 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.33. Menyusun pengembangan bahan ajar (modul, bahan tayang, alat praktik,
dll).
4.34. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat di Program Studi.
4.35. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.6. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.7. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.8. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.9. Kontrak kinerja.
5.10. Profil dan laporan risiko.
5.11. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.14. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 41 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 42 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Program
Studi.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di Program Studi.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Program Studi.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Program Studi.
7.6. Usulan kurikulum Program Studi.
7.7. Bahan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Program Studi.
7.8. Bahan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
7.9. Bahan masukan untuk proposal kerja sama.
7.10. Basis data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
7.11. Daftar kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
7.12. Bahan masukan untuk keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 43 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.13. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Program Studi.
7.14. Usulan rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program Studi.
7.15. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan mengajar dan Surat Keterangan
Mengajar.
7.16. Usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
7.17. Usulan daftar dosen pembimbing akademik.
7.18. Usulan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa di Program Studi.
7.19. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Program Studi.
7.20. Proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
7.21. Usulan pengadaan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Program Studi.
7.22. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada
Program Studi.
7.23. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
7.24. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran di
Program Studi.
7.25. Usulan pengajuan angka kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua
Jurusan.
7.26. Usulan rencana pengembangan program studi.
7.27. Daftar hadir, undangan, surat, dan foto pelaksanaan program dan kegiatan
di dalam dan di luar proses pembelajaran.
7.28. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa.
7.29. Basis data dosen sesuai dengan standar mutu pendidikan.
7.30. Rencana ujian kompetensi program studi.
7.31. Kegiatan konseling mahasiswa.
7.32. Bahan akreditasi program studi.
7.33. Bahan ajar.
7.34. Laporan kegiatan pendidikan Program Studi semesteran dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 44 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.35. Bahan masukan terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
8.3. Mengesahkan RPS.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi RPS.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Prodi D I Pajak sebesar Rp6.465.293.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Prodi sebanyak 4 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 154 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 19 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 45 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.5. Perguruan Tinggi lain dalam hal kerjasama pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan penyusunan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah dosen tetap yang dimiliki terbatas sehingga perlu dilakukan
rekruitmen dosen baru dan memperkerjakan dosen tidak tetap dari luar
PKN STAN.
12.2. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan lingkungan
baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan perubahan
kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan pendidikan
dan unit penunjang secara terus menerus.
12.3. Program studi Diploma I Pajak belum mendapatkan akreditasi dari BAN-PT
sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi.
12.4. Basis data tenaga pendidik yang belum memadai sehingga perlu dilakukan
pendataan untuk para tenaga pendidik yang belum terdapat datanya
dengan menggunakan system informasi yang handal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada program studi tidak sesuai dengan harapan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 46 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
PAJAK
SEKRETARIS
JURUSAN
PAJAK
KETUA PRODI
D-III
PAJAK
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
PBB/PENILAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
PAJAK
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 47 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Laboratorium Pajak.
2. IKHTISAR JABATAN:
Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan
pengabdian kepada masyarakat dalam laboratorium pada cabang ilmu tertentu
sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan dan program studi.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian
kepada masyarakat dalam laboratorium pada cabang ilmu tertentu sebagai
penunjang pelaksanaan tugas jurusan dan program studi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
laboratorium.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab di laboratorium.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di laboratorium.
4.4. Menyusun dan menetapkan jadwal perkuliahan yang menggunakan
laboratorium dari pengajar internal.
4.5. Menelaah permohonan penggunaan laboratorium oleh jurusan dan pihak di
luar PKN STAN.
4.6. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat di laboratorium.
4.7. Menyusun rencana operasional dan pengembangan laboratorium.
4.8. Mengembangkan bahan praktikum (studi kasus, updating form dan bahan
pembelajaran lainnya).
4.9. Melakukan monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.
4.10. Melaksanakan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing
dan pemberdayaan laboratorium.
4.11. Melakukan monitoring dan evaluasi atas ketersediaan sarana dan prasarana
dan kegiatan dalam laboratorium.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 48 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Menyusun laporan kegiatan secara periodik kepada ketua jurusan.
4.13. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan laboratorium.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.6. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.7. Kontrak kinerja.
5.8. Profil dan laporan risiko.
5.9. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.10. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 49 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di laboratorium.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di laboratorium.
7.3. Bahan masukan sistem manajemen mutu di laboratorium.
7.4. Jadwal perkuliahan yang menggunakan laboratorium dari pengajar internal.
7.5. Hasil telaah permohonan penggunaan laboratorium oleh jurusan dan pihak
di luar PKN STAN.
7.6. Laporan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat di laboratorium.
7.7. Rencana operasional dan pengembangan laboratorium.
7.8. Bahan praktikum.
7.9. Daftar cek monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.
7.10. Laporan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan
pemberdayaan laboratorium.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 50 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.11. Daftar cek monitoring dan evaluasi atas ketersediaan sarana dan prasarana
dan kegiatan dalam laboratorium.
7.12. Laporan kegiatan secara periodik kepada ketua jurusan.
7.13. Usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan eksternal
yang terkait dengan laboratorium.
8. WEWENANG JABATAN:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Kepala Laboratorium.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan staf.
8.3. Memberikan izin penggunaan laboratorium dari pihak internal.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Kepala Laboratorium.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi izin yang diberikan.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Non Finansial:
Jumlah mahasiswa pengguna sebanyak 1459 Mahasiswa.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur, Para Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan dalam hal menerima
tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai
pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan dalam koordinasi pelaksanaan tugas.
11.3. Unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal
koordinasi penyediaan fasilitas pendukung laboratorium dan pengembangan
keilmuan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 51 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.4. Instansi lain dalam hal kerja sama, hubungan masyarakat, dan
pengembangan keilmuan.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
Sarana dan prasarana dalam laboratorium yang ada masih sangat terbatas
sehingga masih diperlukan pengembangan guna memenuhi kebutuhan
perkuliahan.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kerusakan dan kehilangan pada sarana dan prasarana laboratorium.
13.2. Fasilitas laboratorium tidak dapat memenuhi kebutuhan perkuliahan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 52 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
KETUA JURUSAN
PAJAK
SEKRETARIS
JURUSAN
PAJAK
KETUA PRODI
D-III
PAJAK
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
PBB/PENILAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
PAJAK
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Jurusan Kepabeanan dan Cukai.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin jurusan dalam melaksanakan pendidikan, penelitian terapan,
pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan
pembinaan Sivitas Akademika, sesuai dengan program pendidikan yang ada
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat
dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan pembinaan Sivitas Akademika,
sesuai dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas
sesuai dengan kebutuhan unit pengguna dan standar mutu pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Mengajukan usulan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Jurusan.
4.2. Mengajukan usulan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-
K/L, RKT, dan urjab di Jurusan.
4.3. Mengajukan usulan sistem manajemen mutu di Jurusan.
4.4. Memberikan masukan terkait kalender akademik sesuai dengan rencana
dan program pendidikan.
4.5. Mengajukan usulan rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
4.6. Mengajukan usulan kurikulum jurusan.
4.7. Mengoordinasikan penyusunan naskah akademik program studi baru.
4.8. Mengajukan usulan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Jurusan.
4.9. Mengajukan usulan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Jurusan.
4.10. Mengajukan usulan dan/atau menelaah proposal kerja sama dari instansi
lain yang terkait dengan Jurusan.
LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.11. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Jurusan.
4.12. Meneliti laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian
dan, pengabdian masyarakat di Jurusan.
4.13. Menyelenggarakan rapat pemilihan calon Ketua Program Studi dan
menyampaikan berita acara rapat kepada Direktur melalui Pembantu
Direktur Akademik.
4.14. Mengajukan usulan penugasan dosen sesuai dengan kebutuhan di
Jurusan.
4.15. Mengoordinasikan penyusunan kebutuhan dosen tetap di Jurusan dan
menyampaikan usulan kepada Pembantu Direktur Akademik.
4.16. Mengajukan usulan keputusan dan peraturan akademik.
4.17. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di jurusan.
4.18. Menganalisis dan mengajukan rencana studi lanjut, pelatihan
staf/pengajar, tenaga fungsional, dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa.
4.19. Mengoordinasikan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
mahasiswa di bidang akademik.
4.20. Menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar dan
Surat Keterangan Mengajar.
4.21. Mengajukan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.22. Mengajukan usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Jurusan.
4.23. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian dan karya
tulis pada jurusan.
4.24. Meneliti kelayakan proposal penelitian dan karya tulis oleh sivitas
akademika, dan mengajukan proposal yang lolos uji kelayakan.
4.25. Mengajukan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Jurusan.
4.26. Meneliti permohonan penggunaan laboratorium berdasarkan permintaan
dari pihak di luar PKN STAN.
4.27. Menyampaikan usulan persetujuan izin penggunaan laboratorium kepada
pihak luar.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.28. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
pada jurusan.
4.29. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program studi terkait.
4.30. Mengoordinasikan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran.
4.31. Mengajukan daftar usulan penetapan angka kredit dosen pada Jurusan.
4.32. Menelaah laporan evaluasi penggunaan laboratorium.
4.33. Mengajukan usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Catatan penugasan/disposisi dari Pembantu Direktur.
5.2. Disposisi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
5.3. Disposisi Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
5.4. Basis data tenaga pengajar.
5.5. Basis data mahasiswa.
5.6. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.7. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.8. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.9. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.10. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.11. Kontrak kinerja.
5.12. Profil dan laporan risiko.
5.13. Naskah dinas dari staf akademik.
5.14. Naskah dinas dari kepala unit penunjang.
5.15. Formulir pengajuan dosen pembimbing.
5.16. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.17. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5.18. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.19. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP yang terkait
dengan Jurusan.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab yang terkait dengan Jurusan.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Jurusan.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
7.6. Usulan kurikulum jurusan.
7.7. Usulan naskah akademik program studi baru.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.8. Usulan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di Jurusan.
7.9. Usulan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan peserta PKL,
magang, dan/atau PPM di Jurusan.
7.10. Usulan proposal kerja sama dari instansi lain di Jurusan.
7.11. Basis data terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Jurusan.
7.12. Laporan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di
Jurusan.
7.13. Berita acara rapat pemilihan calon Ketua Program Studi.
7.14. Usulan penugasan dosen.
7.15. Naskah dinas dinas kebutuhan dosen tetap.
7.16. Usulan keputusan dan peraturan akademik.
7.17. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Jurusan.
7.18. Rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa.
7.19. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
mahasiswa.
7.20. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar dan Surat
Keterangan Mengajar.
7.21. Daftar penanggung jawab keilmuan.
7.22. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Jurusan.
7.23. Rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, dan karya tulis pada jurusan.
7.24. Proposal penelitian dan karya tulis.
7.25. Usulan daftar kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya.
7.26. Permohonan penggunaan laboratorium.
7.27. Konsep surat persetujuan izin penggunaan laboratorium kepada pihak
luar.
7.28. Rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada jurusan.
7.29. Laporan monitoring dan evalusai program studi terkait.
7.30. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran.
7.31. Berkas kelengkapan pengajuan angka kredit dosen.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.32. Laporan evaluasi penggunaan laboratorium.
7.33. Usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan eksternal.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah
yang berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Jurusan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan
oleh ketua prodi, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium.
8.3. Mengajukan usulan calon Kepala Laboratorium kepada Direktur melalui
Pembantu Direktur Akademik.
8.4. Menandatangani surat izin pelaksanaan survei, permintaan data, studi
lapangan, dan observasi di instansi lain.
8.5. Menandatangani berita acara yudisium mahasiswa.
8.6. Menandatangani transkrip akademik.
8.7. Menandatangani ijazah bersama dengan Direktur.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis.
9.3. Substansi usulan calon Kepala Laboratorium.
9.4. Substansi surat izin.
9.5. Substansi berita acara yudisium.
9.6. Legalitas transkrip akademik.
9.7. Legalitas ijazah.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran jurusan sebesar Rp9.683.967.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Jurusan sebanyak 18 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa jurusan sebanyak 529 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah pengajar jurusan sebanyak 91 Pengajar.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 8 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Pembantu Direktur Bidang Akademik dalam hal tugas terkait pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Ketua Program Studi dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.3. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap pada program studi dalam jurusan
terkait pembinaan.
11.4. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.5. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam
koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
11.6. Perguruan Tinggi kedinasan dan non kedinasan dalam hal kerja sama
pendidikan.
11.7. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan
data kebutuhan tenaga pengajar dan pembentukan kurikulum.
11.8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11.9. Pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan
lingkungan baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan
perubahan kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan
pendidikan dan unit penunjang secara terus menerus.
12.2. Belum semua program studi mendapatkan akreditasi dari BAN-PT
sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi.
12.3. Jumlah laboratorium untuk mendukung pendidikan vokasional masih
sangat terbatas sehingga perlu dilakukan pengembangan laboratorium
agar dapat memenuhi kebutuhan perkuliahan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 9 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan jurusan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada jurusan tidak sesuai dengan ekspektasi.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. PNS yang berstatus dosen aktif PKN STAN.
14.4.2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter.
14.4.3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan yang sedang menjabat.
14.4.4. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan
tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara
tertulis.
14.4.5. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap.
14.4.6. Memiliki pengalaman manajerial.
14.4.7. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.4.7.1. Continuous Improvement
14.4.7.2. Stakeholder Focus.
14.4.7.3. Integrity.
14.4.7.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.4.7.5. Planning & Organizing.
14.4.7.6. Managing Others.
14.4.7.7. Meeting Leadership.
14.4.7.8. Visioning.
14.4.7.9. Quality Focus.
14.4.7.10. Relationship Management.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 10 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.7.11. Interpersonal Communication.
14.4.7.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
SEKRETARIS JURUSAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
KETUA PRODI D-III
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI D-I
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
KEMAHASISWAAN
DAN KEALUMNIAN
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
AKADEMIK
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN
KEUANGAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 11 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Sekretaris Jurusan Kepabeanan dan Cukai.
2. IKHTISAR JABATAN:
Membantu Ketua Jurusan dalam menyelenggarakan administrasi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam jurusan.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan unit
pengguna dan standar mutu pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Mengompilasi bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP
dari Program Studi.
4.2. Mengompilasi bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab dari Program Studi.
4.3. Mengompilasi bahan masukan sistem manajemen mutu dari Program
Studi.
4.4. Mengompilasi bahan masukan penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan dari Program Studi.
4.5. Mengompilasi bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan dari Program Studi.
4.6. Mengompilasi bahan masukan kurikulum dari Program Studi.
4.7. Mengompilasi bahan masukan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar dari Program Studi.
4.8. Mengompilasi bahan masukan Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM dari Program Studi.
4.9. Mengompilasi bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain dari Program Studi.
4.10. Mengompilasi hasil pengolahan data terkait penyelenggaraan pendidikan
dari Program Studi.
4.11. Mengompilasi laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat dari Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 12 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Mengompilasi bahan masukan penugasan dosen sesuai dengan
kebutuhan dari Program Studi.
4.13. Mengompilasi kebutuhan dosen tetap dari Program Studi.
4.14. Mengadministrasikan bahan masukan keputusan dan peraturan
akademik.
4.15. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan tenaga pengajar dan
mahasiswa.
4.16. Mengompilasi rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa dari Program
Studi.
4.17. Mengompilasi laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan
pengembangan Program Studi.
4.18. Mengompilasi kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa dari Program Studi.
4.19. Mengompilasi usulan Surat Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai
karya tulis dari Program Studi.
4.20. Mengompilasi usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala dari Program Studi.
4.21. Mengompilasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat dari Program Studi.
4.22. Merekapitulasi daftar pengajar dari Program Studi sebagai bahan
penyusunan Surat Tugas dan Surat Keputusan Tenaga Pengajar.
4.23. Merekapitulasi daftar Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah dari
Program Studi.
4.24. Mengadministrasikan proposal penelitian dan karya tulis.
4.25. Mengadministrasikan basis data dosen program studi dalam jurusan.
4.26. Menganalisis laporan evaluasi beban tugas mengajar dosen setiap
semester.
4.27. Mengadministrasikan kegiatan penelitian dalam jurusan.
4.28. Melaksanakan administrasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam
jurusan.
4.29. Mengadministrasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum
program studi dalam jurusan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 13 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.30. Mengompilasi laporan sasaran kinerja pegawai pada program studi.
4.31. Menghimpun bahan sertifikasi untuk dosen program studi pada jurusan.
4.32. Mengoordinasikan kelengkapan daftar usulan penetapan angka kredit
dosen pada Jurusan.
4.33. Mengompilasi bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal dari Program Studi dan Laboratorium.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Basis data tenaga pengajar.
5.2. Basis data mahasiswa.
5.3. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.4. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.5. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.6. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.7. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.8. Kontrak kinerja.
5.9. Profil dan laporan risiko.
5.10. Naskah dinas dari staf akademik.
5.11. Naskah dinas dari kepala unit penunjang.
5.12. Formulir pengajuan dosen pembimbing.
5.13. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.14. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.16. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 14 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 15 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Kompilasi bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
7.2. Kompilasi bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab.
7.3. Kompilasi bahan masukan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi.
7.4. Kompilasi bahan masukan penyusunan kalender akademik.
7.5. Kompilasi bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan.
7.6. Kompilasi bahan masukan kurikulum.
7.7. Kompilasi bahan masukan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar.
7.8. Kompilasi bahan masukan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM.
7.9. Kompilasi bahan masukan dan/atau hasil telaah proposal kerja sama.
7.10. Kompilasi hasil pengolahan data terkait penyelenggaraan pendidikan.
7.11. Kompilasi laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian
dan, pengabdian masyarakat.
7.12. Kompilasi bahan masukan penugasan dosen.
7.13. Kompilasi daftar kebutuhan dosen tetap.
7.14. Administrasi bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 16 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.15. Administrasi kegiatan pembinaan tenaga pengajar, tenaga kependidikan,
dan mahasiswa.
7.16. Kompilasi rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional,
dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa.
7.17. Kompilasi laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengembangan
Program Studi.
7.18. Kompilasi laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa dari Program Studi.
7.19. Kompilasi usulan Surat Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah.
7.20. Kompilasi usulan pengadaan pustaka dan bahan penunjang lainnya.
7.21. Kompilasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
7.22. Rapitulasi daftar pengajar.
7.23. Rekapitulasi daftar Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah.
7.24. Administrasi proposal penelitian dan karya tulis.
7.25. Basis data dosen program studi dalam jurusan.
7.26. Laporan evaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester.
7.27. Administrasi kegiatan penelitian dalam jurusan.
7.28. Administrasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam jurusan.
7.29. Administrasi penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
7.30. Kompilasi laporan sasaran kinerja pegawai pada program studi.
7.31. Bahan sertifikasi dosen program studi pada jurusan.
7.32. Administrasi kelengkapan daftar usulan penetapan angka kredit dosen.
7.33. Kompilasi bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal.
8. WEWENANG JABATAN:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Jurusan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan oleh
staf.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 17 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Jurusan.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan oleh staf.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Jurusan Kepabenan dan Cukai sebesar Rp 9.683.967.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Jurusan sebanyak 18 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 529 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 91 Mahasiswa.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
11.5. Perguruan Tinggi kedinasan dan non kedinasan dalam hal kerjasama
pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan pembentukan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11.8. Pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 18 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN
Program studi pada jurusan Manajemen Keuangan saat ini hanya Program Studi
Diploma I Kepabeanan dan Cukai yang sudah mendapatkan Akreditasi dari BAN-
PT sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi untuk
Program Studi yang lain.
13. RISIKO JABATAN:
Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 19 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
SEKRETARIS JURUSAN
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KETUA PRODI D-III
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI D-I
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 20 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Program Studi Diploma III Kepabeanan dan Cukai.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat di dalam program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar
mutu pendidikan tinggi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam
program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar mutu pendidikan
tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Program Studi.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di Program Studi.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di Program Studi.
4.4. Memberikan masukan dalam penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5. Menganalisis bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan Program Studi.
4.6. Menyusun kurikulum Program Studi.
4.7. Memberikan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar di Program Studi.
4.8. Memberikan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
4.9. Menganalisis bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain yang terkait dengan Program Studi.
4.10. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
4.11. Menganalisis kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
4.12. Menganalisis bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
4.13. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 21 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menyusun rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program
Studi.
4.15. Mengajukan usulan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar
dan Surat Keterangan Mengajar.
4.16. Mengajukan usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.17. Mengajukan usulan daftar dosen pembimbing akademik.
4.18. Mengajukan usulan kegiatan yang mendukung pengembangan
kompetensi akademik mahasiswa di Program Studi.
4.19. Menyusun usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Program Studi.
4.20. Mengajukan proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
4.21. Mengajukan usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
4.22. Mengajukan usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat pada Program Studi.
4.23. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
4.24. Menyelenggarakan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran di Program Studi.
4.25. Melakukan monitoring atas penyampaian daftar usulan penilaian angka
kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua Jurusan.
4.26. Menyusun usulan rencana pengembangan program studi (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, laboran dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.27. Menyusun program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (kuliah umum, seminar, simposium, lokakarya, bedah
buku, penelitian bersama, dan sebagainya).
4.28. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa.
4.29. Mengadministrasikan basis data dosen di program studi.
4.30. Merencanakan ujian kompetensi program studi.
4.31. Melaksanakan konseling mahasiswa terkait akademik.
4.32. Menyusun bahan akreditasi program studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 22 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.33. Menyusun pengembangan bahan ajar (modul, bahan tayang, alat praktik,
dll).
4.34. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat di Program Studi.
4.35. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.6. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.7. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.8. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.9. Kontrak kinerja.
5.10. Profil dan laporan risiko.
5.11. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.14. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 23 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 24 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Program
Studi.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di Program Studi.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Program Studi.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Program Studi.
7.6. Usulan kurikulum Program Studi.
7.7. Bahan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Program Studi.
7.8. Bahan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
7.9. Bahan masukan untuk proposal kerja sama.
7.10. Basis data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
7.11. Daftar kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
7.12. Bahan masukan untuk keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 25 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.13. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Program Studi.
7.14. Usulan rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program Studi.
7.15. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan mengajar dan Surat Keterangan
Mengajar.
7.16. Usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
7.17. Usulan daftar dosen pembimbing akademik.
7.18. Usulan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa di Program Studi.
7.19. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Program Studi.
7.20. Proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
7.21. Usulan pengadaan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Program Studi.
7.22. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada
Program Studi.
7.23. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
7.24. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran di
Program Studi.
7.25. Usulan pengajuan angka kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua
Jurusan.
7.26. Usulan rencana pengembangan program studi.
7.27. Daftar hadir, undangan, surat, dan foto pelaksanaan program dan kegiatan
di dalam dan di luar proses pembelajaran.
7.28. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa.
7.29. Basis data dosen sesuai dengan standar mutu pendidikan.
7.30. Rencana ujian kompetensi program studi.
7.31. Kegiatan konseling mahasiswa.
7.32. Bahan akreditasi program studi.
7.33. Bahan ajar.
7.34. Laporan kegiatan pendidikan Program Studi semesteran dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 26 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.35. Bahan masukan terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
8.3. Mengesahkan RPS.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi RPS.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Prodi D III Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp 2.237.910.000,00
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Prodi sebanyak 15 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 447 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 76 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 27 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.5. Perguruan Tinggi lain dalam hal kerjasama pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan penyusunan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah dosen tetap yang dimiliki terbatas sehingga perlu dilakukan
rekruitmen dosen baru dan memperkerjakan dosen tidak tetap dari luar
PKN STAN.
12.2. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan lingkungan
baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan perubahan
kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan pendidikan
dan unit penunjang secara terus menerus.
12.3. Program studi Diploma III Kepabeanan dan Cukai belum mendapatkan
akreditasi dari BAN-PT sehingga perlu segera melengkapi persyaratan
pengajuan akreditasi.
12.4. Basis data tenaga pendidik yang belum memadai sehingga perlu dilakukan
pendataan untuk para tenaga pendidik yang belum terdapat datanya
dengan menggunakan system informasi yang handal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada program studi tidak sesuai dengan harapan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 28 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
SEKRETARIS JURUSAN
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KETUA PRODI D-III
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI D-I
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 29 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Program Studi Diploma I Kepabeanan dan Cukai.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat di dalam program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar
mutu pendidikan tinggi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam
program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar mutu pendidikan
tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Program Studi.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di Program Studi.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di Program Studi.
4.4. Memberikan masukan dalam penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5. Menganalisis bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan Program Studi.
4.6. Menyusun kurikulum Program Studi.
4.7. Memberikan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar di Program Studi.
4.8. Memberikan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
4.9. Menganalisis bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain yang terkait dengan Program Studi.
4.10. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
4.11. Menganalisis kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
4.12. Menganalisis bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
4.13. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 30 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menyusun rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program
Studi.
4.15. Mengajukan usulan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar
dan Surat Keterangan Mengajar.
4.16. Mengajukan usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.17. Mengajukan usulan daftar dosen pembimbing akademik.
4.18. Mengajukan usulan kegiatan yang mendukung pengembangan
kompetensi akademik mahasiswa di Program Studi.
4.19. Menyusun usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Program Studi.
4.20. Mengajukan proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
4.21. Mengajukan usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
4.22. Mengajukan usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat pada Program Studi.
4.23. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
4.24. Menyelenggarakan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran di Program Studi.
4.25. Melakukan monitoring atas penyampaian daftar usulan penilaian angka
kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua Jurusan.
4.26. Menyusun usulan rencana pengembangan program studi (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, laboran dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.27. Menyusun program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (kuliah umum, seminar, simposium, lokakarya, bedah
buku, penelitian bersama, dan sebagainya).
4.28. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa.
4.29. Mengadministrasikan basis data dosen di program studi.
4.30. Merencanakan ujian kompetensi program studi.
4.31. Melaksanakan konseling mahasiswa terkait akademik.
4.32. Menyusun bahan akreditasi program studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 31 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.33. Menyusun pengembangan bahan ajar (modul, bahan tayang, alat praktik,
dll).
4.34. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat di Program Studi.
4.35. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.6. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.7. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.8. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.9. Kontrak kinerja.
5.10. Profil dan laporan risiko.
5.11. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.14. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 32 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 33 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Program
Studi.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di Program Studi.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Program Studi.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Program Studi.
7.6. Usulan kurikulum Program Studi.
7.7. Bahan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Program Studi.
7.8. Bahan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
7.9. Bahan masukan untuk proposal kerja sama.
7.10. Basis data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
7.11. Daftar kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
7.12. Bahan masukan untuk keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 34 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.13. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Program Studi.
7.14. Usulan rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program Studi.
7.15. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan mengajar dan Surat Keterangan
Mengajar.
7.16. Usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
7.17. Usulan daftar dosen pembimbing akademik.
7.18. Usulan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa di Program Studi.
7.19. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Program Studi.
7.20. Proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
7.21. Usulan pengadaan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Program Studi.
7.22. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada
Program Studi.
7.23. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
7.24. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran di
Program Studi.
7.25. Usulan pengajuan angka kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua
Jurusan.
7.26. Usulan rencana pengembangan program studi.
7.27. Daftar hadir, undangan, surat, dan foto pelaksanaan program dan kegiatan
di dalam dan di luar proses pembelajaran.
7.28. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa.
7.29. Basis data dosen sesuai dengan standar mutu pendidikan.
7.30. Rencana ujian kompetensi program studi.
7.31. Kegiatan konseling mahasiswa.
7.32. Bahan akreditasi program studi.
7.33. Bahan ajar.
7.34. Laporan kegiatan pendidikan Program Studi semesteran dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 35 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.35. Bahan masukan terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
8.3. Mengesahkan RPS.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi RPS.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Prodi D I Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp 7.446.057.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Prodi sebanyak 3 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 82 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 15 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 36 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.5. Perguruan Tinggi lain dalam hal kerjasama pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan penyusunan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah dosen tetap yang dimiliki terbatas sehingga perlu dilakukan
rekruitmen dosen baru dan memperkerjakan dosen tidak tetap dari luar
PKN STAN.
12.2. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan lingkungan
baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan perubahan
kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan pendidikan
dan unit penunjang secara terus menerus.
12.3. Program Studi Diploma I Kepabeanan dan Cukai baru mendapatkan
akreditasi B dari BAN-PT sehingga perlu segera memperbaiki persyaratan
untuk mendapatkan akreditasi yang lebih baik.
12.4. Basis data tenaga pendidik yang belum memadai sehingga perlu dilakukan
pendataan untuk para tenaga pendidik yang belum terdapat datanya
dengan menggunakan system informasi yang handal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada program studi tidak sesuai dengan harapan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 37 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
SEKRETARIS JURUSAN
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KETUA PRODI D-III
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI D-I
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 38 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Laboratorium Kepabeanan dan Cukai.
2. IKHTISAR JABATAN:
Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan
pengabdian kepada masyarakat dalam laboratorium pada cabang ilmu tertentu
sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan dan program studi.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian
kepada masyarakat dalam laboratorium pada cabang ilmu tertentu sebagai
penunjang pelaksanaan tugas jurusan dan program studi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
laboratorium.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab di laboratorium.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di laboratorium.
4.4. Menyusun dan menetapkan jadwal perkuliahan yang menggunakan
laboratorium dari pengajar internal.
4.5. Menelaah permohonan penggunaan laboratorium oleh jurusan dan pihak di
luar PKN STAN.
4.6. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat di laboratorium.
4.7. Menyusun rencana operasional dan pengembangan laboratorium.
4.8. Mengembangkan bahan praktikum (studi kasus, updating form dan bahan
pembelajaran lainnya).
4.9. Melakukan monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.
4.10. Melaksanakan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing
dan pemberdayaan laboratorium.
4.11. Melakukan monitoring dan evaluasi atas ketersediaan sarana dan prasarana
dan kegiatan dalam laboratorium.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 39 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Menyusun laporan kegiatan secara periodik kepada ketua jurusan.
4.13. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan laboratorium.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.6. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.7. Kontrak kinerja.
5.8. Profil dan laporan risiko.
5.9. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.10. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410).
6.4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 40 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
laboratorium.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di laboratorium.
7.3. Bahan masukan sistem manajemen mutu di laboratorium.
7.4. Jadwal perkuliahan yang menggunakan laboratorium dari pengajar
internal.
7.5. Hasil telaah permohonan penggunaan laboratorium oleh jurusan dan
pihak di luar PKN STAN.
7.6. Laporan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat di laboratorium.
7.7. Rencana operasional dan pengembangan laboratorium.
7.8. Bahan praktikum.
7.9. Daftar cek monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 41 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.10. Laporan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan
pemberdayaan laboratorium.
7.11. Daftar cek monitoring dan evaluasi atas ketersediaan sarana dan
prasarana dan kegiatan dalam laboratorium.
7.12. Laporan kegiatan secara periodik kepada ketua jurusan.
7.13. Usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan eksternal
yang terkait dengan laboratorium.
8. WEWENANG JABATAN:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah
yang berhubungan dengan tugas-tugas Kepala Laboratorium.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan
staf.
8.3. Memberikan izin penggunaan laboratorium dari pihak internal.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Kepala Laboratorium.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi izin yang diberikan.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Non Finansial:
10.2.1 Jumlah mahasiswa pengguna sebanyak 529 Mahasiswa.
10.2.2 Jumlah pengajar pengguna sebanyak 91 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur, Para Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan dalam hal
menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat
mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan dalam koordinasi pelaksanaan tugas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 42 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.3. Unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal
koordinasi penyediaan fasilitas pendukung laboratorium dan
pengembangan keilmuan.
11.4. Instansi lain dalam hal kerja sama, hubungan masyarakat, dan
pengembangan keilmuan.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
Sarana dan prasarana dalam laboratorium yang ada masih sangat terbatas
sehingga masih diperlukan pengembangan guna memenuhi kebutuhan
perkuliahan.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kerusakan dan kehilangan pada sarana dan prasarana laboratorium.
13.2. Fasilitas laboratorium tidak dapat memenuhi kebutuhan perkuliahan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 43 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
KETUA JURUSAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
SEKRETARIS JURUSAN
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KETUA PRODI D-III
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI D-I
KEPABEANAN DAN
CUKAI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Jurusan Manajemen Keuangan.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin jurusan dalam melaksanakan pendidikan, penelitian terapan,
pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan
pembinaan Sivitas Akademika, sesuai dengan program pendidikan yang ada
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat
dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan pembinaan Sivitas Akademika,
sesuai dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas
sesuai dengan kebutuhan unit pengguna dan standar mutu pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Mengajukan usulan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Jurusan.
4.2. Mengajukan usulan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-
K/L, RKT, dan urjab di Jurusan.
4.3. Mengajukan usulan sistem manajemen mutu di Jurusan.
4.4. Memberikan masukan terkait kalender akademik sesuai dengan rencana
dan program pendidikan.
4.5. Mengajukan usulan rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
4.6. Mengajukan usulan kurikulum jurusan.
4.7. Mengoordinasikan penyusunan naskah akademik program studi baru.
4.8. Mengajukan usulan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Jurusan.
4.9. Mengajukan usulan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Jurusan.
4.10. Mengajukan usulan dan/atau menelaah proposal kerja sama dari instansi
lain yang terkait dengan Jurusan.
4.11. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Jurusan.
LAMPIRAN X
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Meneliti laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian
dan, pengabdian masyarakat di Jurusan.
4.13. Menyelenggarakan rapat pemilihan calon Ketua Program Studi dan
menyampaikan berita acara rapat kepada Direktur melalui Pembantu
Direktur Akademik.
4.14. Mengajukan usulan penugasan dosen sesuai dengan kebutuhan di
Jurusan.
4.15. Mengoordinasikan penyusunan kebutuhan dosen tetap di Jurusan dan
menyampaikan usulan kepada Pembantu Direktur Akademik.
4.16. Mengajukan usulan keputusan dan peraturan akademik.
4.17. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di jurusan.
4.18. Menganalisis dan mengajukan rencana studi lanjut, pelatihan
staf/pengajar, tenaga fungsional, dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa.
4.19. Mengoordinasikan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
mahasiswa di bidang akademik.
4.20. Menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar dan
Surat Keterangan Mengajar.
4.21. Mengajukan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.22. Mengajukan usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Jurusan.
4.23. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian dan karya
tulis pada jurusan.
4.24. Meneliti kelayakan proposal penelitian dan karya tulis oleh sivitas
akademika, dan mengajukan proposal yang lolos uji kelayakan.
4.25. Mengajukan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Jurusan.
4.26. Meneliti permohonan penggunaan laboratorium berdasarkan permintaan
dari pihak di luar PKN STAN.
4.27. Menyampaikan usulan persetujuan izin penggunaan laboratorium kepada
pihak luar.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.28. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
pada jurusan.
4.29. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program studi terkait.
4.30. Mengoordinasikan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran.
4.31. Mengajukan daftar usulan penetapan angka kredit dosen pada Jurusan.
4.32. Menelaah laporan evaluasi penggunaan laboratorium.
4.33. Mengajukan usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Catatan penugasan/disposisi dari Pembantu Direktur.
5.2. Disposisi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
5.3. Disposisi Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
5.4. Basis data tenaga pengajar.
5.5. Basis data mahasiswa.
5.6. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.7. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.8. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.9. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.10. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.11. Kontrak kinerja.
5.12. Profil dan laporan risiko.
5.13. Naskah dinas dari staf akademik.
5.14. Naskah dinas dari kepala unit penunjang.
5.15. Formulir pengajuan dosen pembimbing.
5.16. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.17. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5.18. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.19. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP yang terkait
dengan Jurusan.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab yang terkait dengan Jurusan.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Jurusan.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
7.6. Usulan kurikulum jurusan.
7.7. Usulan naskah akademik program studi baru.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.8. Usulan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di Jurusan.
7.9. Usulan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan peserta PKL,
magang, dan/atau PPM di Jurusan.
7.10. Usulan proposal kerja sama dari instansi lain di Jurusan.
7.11. Basis data terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Jurusan.
7.12. Laporan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di
Jurusan.
7.13. Berita acara rapat pemilihan calon Ketua Program Studi.
7.14. Usulan penugasan dosen.
7.15. Naskah dinas dinas kebutuhan dosen tetap.
7.16. Usulan keputusan dan peraturan akademik.
7.17. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Jurusan.
7.18. Rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa.
7.19. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
mahasiswa.
7.20. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar dan Surat
Keterangan Mengajar.
7.21. Daftar penanggung jawab keilmuan.
7.22. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Jurusan.
7.23. Rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, dan karya tulis pada jurusan.
7.24. Proposal penelitian dan karya tulis.
7.25. Usulan daftar kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya.
7.26. Permohonan penggunaan laboratorium.
7.27. Konsep surat persetujuan izin penggunaan laboratorium kepada pihak
luar.
7.28. Rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada jurusan.
7.29. Laporan monitoring dan evalusai program studi terkait.
7.30. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.31. Berkas kelengkapan pengajuan angka kredit dosen.
7.32. Laporan evaluasi penggunaan laboratorium.
7.33. Usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan eksternal
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah
yang berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Jurusan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan
oleh ketua prodi, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium.
8.3. Mengajukan usulan calon Kepala Laboratorium kepada Direktur melalui
Pembantu Direktur Akademik.
8.4. Menandatangani surat izin pelaksanaan survei, permintaan data, studi
lapangan, dan observasi di instansi lain.
8.5. Menandatangani berita acara yudisium mahasiswa.
8.6. Menandatangani transkrip akademik.
8.7. Menandatangani ijazah bersama dengan Direktur.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis.
9.3. Substansi usulan calon Kepala Laboratorium.
9.4. Substansi surat izin.
9.5. Substansi berita acara yudisium.
9.6. Legalitas transkrip akademik.
9.7. Legalitas ijazah.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran jurusan sebesar Rp4.891.365.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Jurusan sebanyak 24 Kelas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 8 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
10.2.2. Jumlah Mahasiswa jurusan sebanyak 795 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar Jurusan sebanyak 110 Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Pembantu Direktur Bidang Akademik dalam hal tugas terkait pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Ketua Program Studi dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.3. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap pada program studi dalam jurusan
terkait pembinaan.
11.4. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.5. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam
koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
11.6. Perguruan Tinggi kedinasan dan non kedinasan dalam hal kerja sama
pendidikan.
11.7. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan
data kebutuhan tenaga pengajar dan pembentukan kurikulum.
11.8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11.9. Pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan
lingkungan baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan
perubahan kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan
pendidikan dan unit penunjang secara terus menerus.
12.2. Belum semua program studi mendapatkan akreditasi dari BAN-PT
sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 9 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12.3. Jumlah laboratorium untuk mendukung pendidikan vokasional masih
sangat terbatas sehingga perlu dilakukan pengembangan laboratorium
agar dapat memenuhi kebutuhan perkuliahan.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan jurusan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada jurusan tidak sesuai dengan ekspektasi.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya:
14.4.1. PNS yang berstatus dosen aktif PKN STAN.
14.4.2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter.
14.4.3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan yang sedang menjabat.
14.4.4. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan
tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara
tertulis.
14.4.5. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap.
14.4.6. Memiliki pengalaman manajerial.
14.4.7. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.4.7.1. Continuous Improvement
14.4.7.2. Stakeholder Focus.
14.4.7.3. Integrity.
14.4.7.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.4.7.5. Planning & Organizing.
14.4.7.6. Managing Others.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 10 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.4.7.7. Meeting Leadership.
14.4.7.8. Visioning.
14.4.7.9. Quality Focus.
14.4.7.10. Relationship Management.
14.4.7.11. Interpersonal Communication.
14.4.7.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
MANAJEMEN KEUANGAN
SEKRETARIS JURUSAN
MANAJEMEN KEUANGAN
KETUA PRODI
D-III
KEBENDAHARAAN
NEGARA
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
MANAJEMEN
ASET
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
KEBENDAHARAAN
NEGARA
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
KEMAHASISWAAN
DAN KEALUMNIAN
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
AKADEMIK
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
UMUM DAN
KEUANGAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 11 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Sekretaris Jurusan Manajemen Keuangan.
2. IKHTISAR JABATAN:
Membantu Ketua Jurusan dalam menyelenggarakan administrasi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam jurusan.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan unit
pengguna dan standar mutu pendidikan tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Mengompilasi bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP
dari Program Studi.
4.2. Mengompilasi bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab dari Program Studi.
4.3. Mengompilasi bahan masukan sistem manajemen mutu dari Program
Studi.
4.4. Mengompilasi bahan masukan penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan dari Program Studi.
4.5. Mengompilasi bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan dari Program Studi.
4.6. Mengompilasi bahan masukan kurikulum dari Program Studi.
4.7. Mengompilasi bahan masukan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar dari Program Studi.
4.8. Mengompilasi bahan masukan Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM dari Program Studi.
4.9. Mengompilasi bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain dari Program Studi.
4.10. Mengompilasi hasil pengolahan data terkait penyelenggaraan pendidikan
dari Program Studi.
4.11. Mengompilasi laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat dari Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 12 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Mengompilasi bahan masukan penugasan dosen sesuai dengan
kebutuhan dari Program Studi.
4.13. Mengompilasi kebutuhan dosen tetap dari Program Studi.
4.14. Mengadministrasikan bahan masukan keputusan dan peraturan
akademik.
4.15. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan tenaga pengajar dan
mahasiswa.
4.16. Mengompilasi rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa dari Program
Studi.
4.17. Mengompilasi laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan
pengembangan Program Studi.
4.18. Mengompilasi kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa dari Program Studi.
4.19. Mengompilasi usulan Surat Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai
karya tulis dari Program Studi.
4.20. Mengompilasi usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala dari Program Studi.
4.21. Mengompilasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat dari Program Studi.
4.22. Merekapitulasi daftar pengajar dari Program Studi sebagai bahan
penyusunan Surat Tugas dan Surat Keputusan Tenaga Pengajar.
4.23. Merekapitulasi daftar Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah dari
Program Studi.
4.24. Mengadministrasikan proposal penelitian dan karya tulis.
4.25. Mengadministrasikan basis data dosen program studi dalam jurusan.
4.26. Menganalisis laporan evaluasi beban tugas mengajar dosen setiap
semester.
4.27. Mengadministrasikan kegiatan penelitian dalam jurusan.
4.28. Melaksanakan administrasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam
jurusan.
4.29. Mengadministrasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum
program studi dalam jurusan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 13 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.30. Mengompilasi laporan sasaran kinerja pegawai pada program studi.
4.31. Menghimpun bahan sertifikasi untuk dosen program studi pada jurusan.
4.32. Mengoordinasikan kelengkapan daftar usulan penetapan angka kredit
dosen pada Jurusan.
4.33. Mengompilasi bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal dari Program Studi dan Laboratorium.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Basis data tenaga pengajar.
5.2. Basis data mahasiswa.
5.3. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.4. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.5. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.6. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.7. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.8. Kontrak kinerja.
5.9. Profil dan laporan risiko.
5.10. Naskah dinas dari staf akademik.
5.11. Naskah dinas dari kepala unit penunjang.
5.12. Formulir pengajuan dosen pembimbing.
5.13. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.14. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.16. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 14 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 15 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Kompilasi bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP.
7.2. Kompilasi bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab.
7.3. Kompilasi bahan masukan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi.
7.4. Kompilasi bahan masukan penyusunan kalender akademik.
7.5. Kompilasi bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan.
7.6. Kompilasi bahan masukan kurikulum.
7.7. Kompilasi bahan masukan Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar.
7.8. Kompilasi bahan masukan Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM.
7.9. Kompilasi bahan masukan dan/atau hasil telaah proposal kerja sama.
7.10. Kompilasi hasil pengolahan data terkait penyelenggaraan pendidikan.
7.11. Kompilasi laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian
dan, pengabdian masyarakat.
7.12. Kompilasi bahan masukan penugasan dosen.
7.13. Kompilasi daftar kebutuhan dosen tetap.
7.14. Administrasi bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 16 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.15. Administrasi kegiatan pembinaan tenaga pengajar, tenaga kependidikan,
dan mahasiswa.
7.16. Kompilasi rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional,
dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa.
7.17. Kompilasi laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengembangan
Program Studi.
7.18. Kompilasi laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa dari Program Studi.
7.19. Kompilasi usulan Surat Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah.
7.20. Kompilasi usulan pengadaan pustaka dan bahan penunjang lainnya.
7.21. Kompilasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
7.22. Rapitulasi daftar pengajar.
7.23. Rekapitulasi daftar Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah.
7.24. Administrasi proposal penelitian dan karya tulis.
7.25. Basis data dosen program studi dalam jurusan.
7.26. Laporan evaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester.
7.27. Administrasi kegiatan penelitian dalam jurusan.
7.28. Administrasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam jurusan.
7.29. Administrasi penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
7.30. Kompilasi laporan sasaran kinerja pegawai pada program studi.
7.31. Bahan sertifikasi dosen program studi pada jurusan.
7.32. Administrasi kelengkapan daftar usulan penetapan angka kredit dosen.
7.33. Kompilasi bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal.
8. WEWENANG JABATAN:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Jurusan.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan oleh
staf.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 17 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Sekretaris Jurusan.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan oleh staf.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Jurusan Manajemen Keuangan sebesar Rp4.891.365.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Jurusan sebanyak 24 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 795 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 110 Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
11.5. Perguruan Tinggi kedinasan dan non kedinasan dalam hal kerjasama
pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan pembentukan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11.8. Pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 18 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
Program studi pada jurusan Manajemen Keuangan saat ini hanya Program Studi
Diploma I Kebendaharaan Negara yang sudah mendapatkan Akreditasi dari BAN-
PT sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan akreditasi untuk
Program Studi yang lain.
13. RISIKO JABATAN:
Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 19 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
MANAJEMEN KEUANGAN
SEKRETARIS JURUSAN
MANAJEMEN
KEUANGAN
KETUA PRODI
D-III
KEBENDAHARAAN
NEGARA
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
MANAJEMEN
ASET
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
KEBENDAHARAAN
NEGARA
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 20 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Program Studi Diploma III Kebendaharaan Negara.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat di dalam program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar
mutu pendidikan tinggi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam
program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar mutu pendidikan
tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Program Studi.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di Program Studi.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di Program Studi.
4.4. Memberikan masukan dalam penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5. Menganalisis bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan Program Studi.
4.6. Menyusun kurikulum Program Studi.
4.7. Memberikan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar di Program Studi.
4.8. Memberikan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
4.9. Menganalisis bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain yang terkait dengan Program Studi.
4.10. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
4.11. Menganalisis kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
4.12. Menganalisis bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
4.13. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 21 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menyusun rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program
Studi.
4.15. Mengajukan usulan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar
dan Surat Keterangan Mengajar.
4.16. Mengajukan usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.17. Mengajukan usulan daftar dosen pembimbing akademik.
4.18. Mengajukan usulan kegiatan yang mendukung pengembangan
kompetensi akademik mahasiswa di Program Studi.
4.19. Menyusun usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Program Studi.
4.20. Mengajukan proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
4.21. Mengajukan usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
4.22. Mengajukan usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat pada Program Studi.
4.23. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
4.24. Menyelenggarakan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran di Program Studi.
4.25. Melakukan monitoring atas penyampaian daftar usulan penilaian angka
kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua Jurusan.
4.26. Menyusun usulan rencana pengembangan program studi (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, laboran dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.27. Menyusun program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (kuliah umum, seminar, simposium, lokakarya, bedah
buku, penelitian bersama, dan sebagainya).
4.28. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa.
4.29. Mengadministrasikan basis data dosen di program studi.
4.30. Merencanakan ujian kompetensi program studi.
4.31. Melaksanakan konseling mahasiswa terkait akademik.
4.32. Menyusun bahan akreditasi program studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 22 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.33. Menyusun pengembangan bahan ajar (modul, bahan tayang, alat praktik,
dll).
4.34. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat di Program Studi.
4.35. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.6. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.7. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.8. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.9. Kontrak kinerja.
5.10. Profil dan laporan risiko.
5.11. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.14. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 23 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 24 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Program
Studi.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di Program Studi.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Program Studi.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Program Studi.
7.6. Usulan kurikulum Program Studi.
7.7. Bahan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Program Studi.
7.8. Bahan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
7.9. Bahan masukan untuk proposal kerja sama.
7.10. Basis data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
7.11. Daftar kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
7.12. Bahan masukan untuk keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 25 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.13. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Program Studi.
7.14. Usulan rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program Studi.
7.15. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan mengajar dan Surat Keterangan
Mengajar.
7.16. Usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
7.17. Usulan daftar dosen pembimbing akademik.
7.18. Usulan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa di Program Studi.
7.19. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Program Studi.
7.20. Proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
7.21. Usulan pengadaan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Program Studi.
7.22. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada
Program Studi.
7.23. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
7.24. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran di
Program Studi.
7.25. Usulan pengajuan angka kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua
Jurusan.
7.26. Usulan rencana pengembangan program studi.
7.27. Daftar hadir, undangan, surat, dan foto pelaksanaan program dan kegiatan
di dalam dan di luar proses pembelajaran.
7.28. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa.
7.29. Basis data dosen sesuai dengan standar mutu pendidikan.
7.30. Rencana ujian kompetensi program studi.
7.31. Kegiatan konseling mahasiswa.
7.32. Bahan akreditasi program studi.
7.33. Bahan ajar.
7.34. Laporan kegiatan pendidikan Program Studi semesteran dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 26 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.35. Bahan masukan terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
8.3. Mengesahkan RPS.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi RPS.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Prodi D III Kebendaharaan Negara sebesar Rp3.597.752.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Prodi sebanyak 17 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 559 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 71 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 27 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.5. Perguruan Tinggi lain dalam hal kerjasama pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan penyusunan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah dosen tetap yang dimiliki terbatas sehingga perlu dilakukan
rekruitmen dosen baru dan memperkerjakan dosen tidak tetap dari luar
PKN STAN.
12.2. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan lingkungan
baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan perubahan
kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan pendidikan
dan unit penunjang secara terus menerus.
12.3. Program studi Diploma III Kebendaharaan Negara belum mendapatkan
akreditasi dari BAN-PT sehingga perlu segera melengkapi persyaratan
pengajuan akreditasi.
12.4. Basis data tenaga pendidik yang belum memadai sehingga perlu dilakukan
pendataan untuk para tenaga pendidik yang belum terdapat datanya
dengan menggunakan system informasi yang handal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada program studi tidak sesuai dengan harapan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 28 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
MANAJEMEN KEUANGAN
SEKRETARIS JURUSAN
MANAJEMEN
KEUANGAN
KETUA PRODI
D-III
KEBENDAHARAAN
NEGARA
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
MANAJEMEN
ASET
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
KEBENDAHARAAN
NEGARA
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 29 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Aset.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat di dalam program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar
mutu pendidikan tinggi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam
program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar mutu pendidikan
tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Program Studi.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di Program Studi.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di Program Studi.
4.4. Memberikan masukan dalam penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5. Menganalisis bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan Program Studi.
4.6. Menyusun kurikulum Program Studi.
4.7. Memberikan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar di Program Studi.
4.8. Memberikan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
4.9. Menganalisis bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain yang terkait dengan Program Studi.
4.10. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
4.11. Menganalisis kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
4.12. Menganalisis bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
4.13. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 30 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menyusun rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program
Studi.
4.15. Mengajukan usulan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar
dan Surat Keterangan Mengajar.
4.16. Mengajukan usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.17. Mengajukan usulan daftar dosen pembimbing akademik.
4.18. Mengajukan usulan kegiatan yang mendukung pengembangan
kompetensi akademik mahasiswa di Program Studi.
4.19. Menyusun usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Program Studi.
4.20. Mengajukan proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
4.21. Mengajukan usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
4.22. Mengajukan usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat pada Program Studi.
4.23. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
4.24. Menyelenggarakan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran di Program Studi.
4.25. Melakukan monitoring atas penyampaian daftar usulan penilaian angka
kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua Jurusan.
4.26. Menyusun usulan rencana pengembangan program studi (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, laboran dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.27. Menyusun program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (kuliah umum, seminar, simposium, lokakarya, bedah
buku, penelitian bersama, dan sebagainya).
4.28. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa.
4.29. Mengadministrasikan basis data dosen di program studi.
4.30. Merencanakan ujian kompetensi program studi.
4.31. Melaksanakan konseling mahasiswa terkait akademik.
4.32. Menyusun bahan akreditasi program studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 31 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.33. Menyusun pengembangan bahan ajar (modul, bahan tayang, alat praktik,
dll).
4.34. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat di Program Studi.
4.35. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.6. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.7. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.8. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.9. Kontrak kinerja.
5.10. Profil dan laporan risiko.
5.11. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.14. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 32 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 33 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Program
Studi.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di Program Studi.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Program Studi.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Program Studi.
7.6. Usulan kurikulum Program Studi.
7.7. Bahan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Program Studi.
7.8. Bahan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
7.9. Bahan masukan untuk proposal kerja sama.
7.10. Basis data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
7.11. Daftar kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
7.12. Bahan masukan untuk keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 34 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.13. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Program Studi.
7.14. Usulan rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program Studi.
7.15. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan mengajar dan Surat Keterangan
Mengajar.
7.16. Usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
7.17. Usulan daftar dosen pembimbing akademik.
7.18. Usulan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa di Program Studi.
7.19. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Program Studi.
7.20. Proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
7.21. Usulan pengadaan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Program Studi.
7.22. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada
Program Studi.
7.23. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
7.24. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran di
Program Studi.
7.25. Usulan pengajuan angka kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua
Jurusan.
7.26. Usulan rencana pengembangan program studi.
7.27. Daftar hadir, undangan, surat, dan foto pelaksanaan program dan kegiatan
di dalam dan di luar proses pembelajaran.
7.28. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa.
7.29. Basis data dosen sesuai dengan standar mutu pendidikan.
7.30. Rencana ujian kompetensi program studi.
7.31. Kegiatan konseling mahasiswa.
7.32. Bahan akreditasi program studi.
7.33. Bahan ajar.
7.34. Laporan kegiatan pendidikan Program Studi semesteran dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 35 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.35. Bahan masukan terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
8.3. Mengesahkan RPS.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi RPS.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Prodi D III Manajemen Aset sebesar Rp 936.312.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Prodi sebanyak 4 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 121 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 22 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 36 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.5. Perguruan Tinggi lain dalam hal kerjasama pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan penyusunan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah dosen tetap yang dimiliki terbatas sehingga perlu dilakukan
rekruitmen dosen baru dan memperkerjakan dosen tidak tetap dari luar
PKN STAN.
12.2. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan lingkungan
baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan perubahan
kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan pendidikan
dan unit penunjang secara terus menerus.
12.3. Program studi Diploma III Manajemen Aset belum mendapatkan akreditasi
dari BAN-PT sehingga perlu segera melengkapi persyaratan pengajuan
akreditasi.
12.4. Basis data tenaga pendidik yang belum memadai sehingga perlu dilakukan
pendataan untuk para tenaga pendidik yang belum terdapat datanya
dengan menggunakan system informasi yang handal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada program studi tidak sesuai dengan harapan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 37 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
MANAJEMEN KEUANGAN
SEKRETARIS JURUSAN
MANAJEMEN
KEUANGAN
KETUA PRODI
D-III
KEBENDAHARAAN
NEGARA
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
MANAJEMEN
ASET
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
KEBENDAHARAAN
NEGARA
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 38 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Ketua Program Studi Diploma I Kebendaharaan Negara.
2. IKHTISAR JABATAN:
Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat di dalam program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar
mutu pendidikan tinggi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam
program studinya sesuai dengan kurikulum dan standar mutu pendidikan
tinggi.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
Program Studi.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, dan urjab di Program Studi.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di Program Studi.
4.4. Memberikan masukan dalam penyusunan kalender akademik sesuai
dengan rencana dan program pendidikan.
4.5. Menganalisis bahan masukan rencana kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan Program Studi.
4.6. Menyusun kurikulum Program Studi.
4.7. Memberikan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga
Pengajar di Program Studi.
4.8. Memberikan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai,
dan peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
4.9. Menganalisis bahan masukan dan/atau menelaah proposal kerja sama
dari instansi lain yang terkait dengan Program Studi.
4.10. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
4.11. Menganalisis kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
4.12. Menganalisis bahan masukan keputusan dan peraturan akademik.
4.13. Membina tenaga pendidik dan mahasiswa di Program Studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 39 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.14. Menyusun rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga
fungsional, dan pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program
Studi.
4.15. Mengajukan usulan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Mengajar
dan Surat Keterangan Mengajar.
4.16. Mengajukan usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
4.17. Mengajukan usulan daftar dosen pembimbing akademik.
4.18. Mengajukan usulan kegiatan yang mendukung pengembangan
kompetensi akademik mahasiswa di Program Studi.
4.19. Menyusun usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis
Ilmiah di Program Studi.
4.20. Mengajukan proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
4.21. Mengajukan usulan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya
secara berkala di Program Studi.
4.22. Mengajukan usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat pada Program Studi.
4.23. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
4.24. Menyelenggarakan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode
pembelajaran di Program Studi.
4.25. Melakukan monitoring atas penyampaian daftar usulan penilaian angka
kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua Jurusan.
4.26. Menyusun usulan rencana pengembangan program studi (studi lanjut,
pelatihan staf/pengajar, laboran dan pelatihan penunjang akademis
mahasiswa).
4.27. Menyusun program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (kuliah umum, seminar, simposium, lokakarya, bedah
buku, penelitian bersama, dan sebagainya).
4.28. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi
akademik mahasiswa.
4.29. Mengadministrasikan basis data dosen di program studi.
4.30. Merencanakan ujian kompetensi program studi.
4.31. Melaksanakan konseling mahasiswa terkait akademik.
4.32. Menyusun bahan akreditasi program studi.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 40 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.33. Menyusun pengembangan bahan ajar (modul, bahan tayang, alat praktik,
dll).
4.34. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan, pengabdian masyarakat di Program Studi.
4.35. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Data rencana kerja sama pendidikan.
5.6. Proposal kerja sama dengan instansi lain.
5.7. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.8. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.9. Kontrak kinerja.
5.10. Profil dan laporan risiko.
5.11. Nota kesepahaman antara PKN STAN dengan instansi lain.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Edisi IX.
5.14. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 41 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 42 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Program
Studi.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di Program Studi.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Program Studi.
7.4. Bahan masukan terkait kalender akademik.
7.5. Bahan masukan terkait rencana kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
Program Studi.
7.6. Usulan kurikulum Program Studi.
7.7. Bahan masukan terkait Surat Tugas dan Keputusan Tenaga Pengajar di
Program Studi.
7.8. Bahan masukan terkait Keputusan mengenai pembimbing, penilai, dan
peserta PKL, magang, dan/atau PPM di Program Studi.
7.9. Bahan masukan untuk proposal kerja sama.
7.10. Basis data terkait penyelenggaraan pendidikan di Program Studi.
7.11. Daftar kebutuhan dosen tetap di Program Studi.
7.12. Bahan masukan untuk keputusan dan peraturan akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 43 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.13. Laporan kegiatan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa di Program Studi.
7.14. Usulan rencana studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, tenaga fungsional, dan
pelatihan penunjang akademis mahasiswa di Program Studi.
7.15. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan mengajar dan Surat Keterangan
Mengajar.
7.16. Usulan daftar penanggung jawab keilmuan.
7.17. Usulan daftar dosen pembimbing akademik.
7.18. Usulan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa di Program Studi.
7.19. Usulan Keputusan Pembimbing/Penguji/Penilai Karya Tulis Ilmiah di
Program Studi.
7.20. Proposal penelitian dan karya tulis di Program Studi.
7.21. Usulan pengadaan kebutuhan pustaka dan bahan penunjang lainnya secara
berkala di Program Studi.
7.22. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada
Program Studi.
7.23. Laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada Program Studi.
7.24. Laporan evaluasi kualitas pengajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran di
Program Studi.
7.25. Usulan pengajuan angka kredit dosen pada Program Studi kepada Ketua
Jurusan.
7.26. Usulan rencana pengembangan program studi.
7.27. Daftar hadir, undangan, surat, dan foto pelaksanaan program dan kegiatan
di dalam dan di luar proses pembelajaran.
7.28. Laporan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik
mahasiswa.
7.29. Basis data dosen sesuai dengan standar mutu pendidikan.
7.30. Rencana ujian kompetensi program studi.
7.31. Kegiatan konseling mahasiswa.
7.32. Bahan akreditasi program studi.
7.33. Bahan ajar.
7.34. Laporan kegiatan pendidikan Program Studi semesteran dan tahunan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 44 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.35. Bahan masukan terkait tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat
pengawasan eksternal yang terkait dengan Program Studi.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
8.3. Mengesahkan RPS.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Ketua Prodi.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi RPS.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
Anggaran Prodi D I Kebendaharaan Negara sebesar Rp 357.301.000,00.
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Jumlah Kelas Prodi sebanyak 3 Kelas.
10.2.2. Jumlah Mahasiswa sebanyak 115 Mahasiswa.
10.2.3. Jumlah Pengajar sebanyak 17 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Ketua Jurusan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan pengabdian masyarakat.
11.2. Kelompok dosen tetap dan tidak tetap dalam program studi dalam hal
pembinaan.
11.3. Kepala Laboratorium dalam jurusan dalam hal pelaksanaan kegiatan
praktik dan pembelajaran dalam program studi.
11.4. Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 45 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.5. Perguruan Tinggi lain dalam hal kerjasama pendidikan.
11.6. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam permintaan data
kebutuhan tenaga pengajar dan penyusunan kurikulum.
11.7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Jumlah dosen tetap yang dimiliki terbatas sehingga perlu dilakukan
rekruitmen dosen baru dan memperkerjakan dosen tidak tetap dari luar
PKN STAN.
12.2. Adanya kebutuhan Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lain
yang selalu berubah-ubah karena ada tuntutan perubahan peraturan
perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan perubahan lingkungan
baik nasional maupun global sehingga perlu dilakukan perubahan
kurikulum dan peningkatan kualitas dosen serta pengelolaan pendidikan
dan unit penunjang secara terus menerus.
12.3. Program Studi Diploma I Kebendaharaan Negara baru mendapatkan
akreditasi B dari BAN-PT sehingga perlu segera memperbaiki persyaratan
untuk mendapatkan akreditasi yang lebih baik.
12.4. Basis data tenaga pendidik yang belum memadai sehingga perlu dilakukan
pendataan untuk para tenaga pendidik yang belum terdapat datanya
dengan menggunakan system informasi yang handal.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kualitas lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
13.2. Kualitas tenaga pendidik pada program studi tidak sesuai dengan harapan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 46 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KETUA JURUSAN
MANAJEMEN KEUANGAN
SEKRETARIS JURUSAN
MANAJEMEN
KEUANGAN
KETUA PRODI
D-III
KEBENDAHARAAN
NEGARA
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
MANAJEMEN
ASET
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
KEBENDAHARAAN
NEGARA
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 47 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Laboratorium Manajemen Keuangan.
2. IKHTISAR JABATAN:
Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan
pengabdian kepada masyarakat dalam laboratorium pada cabang ilmu tertentu
sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan dan program studi.
3. TUJUAN JABATAN:
Tercapainya pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian
kepada masyarakat dalam laboratorium pada cabang ilmu tertentu sebagai
penunjang pelaksanaan tugas jurusan dan program studi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menganalisis bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
laboratorium.
4.2. Menganalisis bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja,
RKA-K/L, RKT, dan urjab di laboratorium.
4.3. Menganalisis bahan masukan sistem manajemen mutu di laboratorium.
4.4. Menyusun dan menetapkan jadwal perkuliahan yang menggunakan
laboratorium dari pengajar internal.
4.5. Menelaah permohonan penggunaan laboratorium oleh jurusan dan pihak di
luar PKN STAN.
4.6. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat di laboratorium.
4.7. Menyusun rencana operasional dan pengembangan laboratorium.
4.8. Mengembangkan bahan praktikum (studi kasus, updating form dan bahan
pembelajaran lainnya).
4.9. Melakukan monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.
4.10. Melaksanakan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing
dan pemberdayaan laboratorium.
4.11. Melakukan monitoring dan evaluasi atas ketersediaan sarana dan prasarana
dan kegiatan dalam laboratorium.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 48 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Menyusun laporan kegiatan secara periodik kepada ketua jurusan.
4.13. Menganalisis bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan eksternal yang terkait dengan laboratorium.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Ketua Jurusan.
5.2. Basis data tenaga pengajar.
5.3. Basis data mahasiswa.
5.4. Data laporan penyelenggaraan pendidikan.
5.5. Bahan-bahan perkuliahan, kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester
(RPS).
5.6. Renstra, PK, dan LAKIN.
5.7. Kontrak kinerja.
5.8. Profil dan laporan risiko.
5.9. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
5.10. Kalender Akademik.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410).
6.4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 49 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1217).
6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di
laboratorium.
7.2. Bahan masukan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L,
RKT, dan urjab di laboratorium.
7.3. Bahan masukan sistem manajemen mutu di laboratorium.
7.4. Jadwal perkuliahan yang menggunakan laboratorium dari pengajar
internal.
7.5. Hasil telaah permohonan penggunaan laboratorium oleh jurusan dan
pihak di luar PKN STAN.
7.6. Laporan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat di laboratorium.
7.7. Rencana operasional dan pengembangan laboratorium.
7.8. Bahan praktikum.
7.9. Daftar cek monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 50 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.10. Laporan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan
pemberdayaan laboratorium.
7.11. Daftar cek monitoring dan evaluasi atas ketersediaan sarana dan
prasarana dan kegiatan dalam laboratorium.
7.12. Laporan kegiatan secara periodik kepada ketua jurusan.
7.13. Usulan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan eksternal
yang terkait dengan laboratorium.
8. WEWENANG JABATAN:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah
yang berhubungan dengan tugas-tugas Kepala Laboratorium.
8.2. Menandatangani konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan
staf.
8.3. Memberikan izin penggunaan laboratorium dari pihak internal.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas Kepala Laboratorium.
9.2. Substansi konsep naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
9.3. Substansi izin yang diberikan.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Non Finansial:
10.2.1 Jumlah mahasiswa pengguna sebanyak 795 Mahasiswa.
10.2.2 Jumlah pengajar pengguna sebanyak 110 Orang Pengajar.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur, Para Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan dalam hal
menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat
mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan dalam koordinasi pelaksanaan tugas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 51 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.3. Unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal
koordinasi penyediaan fasilitas pendukung laboratorium dan
pengembangan keilmuan.
11.4. Instansi lain dalam hal kerja sama, hubungan masyarakat, dan
pengembangan keilmuan.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
Sarana dan prasarana dalam laboratorium yang ada masih sangat terbatas
sehingga masih diperlukan pengembangan guna memenuhi kebutuhan
perkuliahan.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Kerusakan dan kehilangan pada sarana dan prasarana laboratorium.
13.2. Fasilitas laboratorium tidak dapat memenuhi kebutuhan perkuliahan.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata/IIIc.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 52 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
KETUA JURUSAN
MANAJEMEN KEUANGAN
SEKRETARIS JURUSAN
MANAJEMEN
KEUANGAN
KETUA PRODI
D-III
KEBENDAHARAAN
NEGARA
KEPALA
LABORATORIUM
KETUA PRODI
D-III
MANAJEMEN
ASET
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KETUA PRODI
D-I
KEBENDAHARAAN
NEGARA
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. IKHTISAR JABATAN:
Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan pengembangan keahlian dan berperan serta dalam
pengembangan karya ilmiah di bidang keuangan negara.
3. TUJUAN JABATAN:
Terselenggaranya kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
pengembangan keahlian dan berperan serta dalam pengembangan karya ilmiah
di bidang keuangan negara yang berdaya guna.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Mengajukan usulan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Pusat
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
4.2. Mengajukan usulan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-
K/L, RKT, dan urjab di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
4.3. Mengajukan usulan sistem manajemen mutu di Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat.
4.4. Meneliti dan menelaah proposal penelitian.
4.5. Mengolah data terkait penelitian dan pengabdian masyarakat.
4.6. Menyusun rencana dan program kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
4.7. Memberi arahan kepada dosen dan yang akan melaksanakan penelitian
dan pengabdian masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4.8. Melaksanakan seleksi usulan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
4.9. Menginformasikan penawaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat kepada dosen untuk diketahui.
4.10. Menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.11. Memantau pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat untuk mengetahui perkembangannya.
LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya.
4.13. Membuat Surat Kontrak Perjanjian tentang Pelaksanaan Kegiatan
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Dosen, dan memberikan
rekomendasi pencairan dana kegiatan PKM kepada Pembantu Direktur
Bidang Umum dan Keuangan c.q. Kepala Bagian Keuangan dan Umum.
4.14. Mengadministrasikan seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4.15. Menyusun laporan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi dari Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
5.2. Usulan penelitian dan pengabdian masyarakat dari dari Kepala Jurusan.
5.3. Daftar objek penelitian dan pengabdian masyarakat dari pihak
intern/ekstern.
5.4. Usulan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pihak
intern/ekstern.
5.5. Basis data penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah
dilaksanakan.
5.6. Pedoman pemantauan kegiatan penelitian.
5.7. Jadwal pelaksanaan penelitian.
5.8. Laporan hasil penelitian.
5.9. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan
LAKIN.
5.10. Kontrak Kinerja.
5.11. Profil dan laporan risiko.
5.12. Data POK dan DIPA.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042).
6.16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012.
6.18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Usulan terkait Renstra, PK, POK, LAKIN, dan SOP di Pusat Penelitian, dan
Pengabdian Masyarakat.
7.2. Usulan terkait Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, dan
urjab di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
7.3. Usulan sistem manajemen mutu di Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat.
7.4. Telaahan proposal penelitian.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.5. Olahan data terkait penelitian dan pengabdian masyarakat.
7.6. Rencana dan program kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat.
7.7. Undangan kegiatan pengarahan.
7.8. Daftar cek hasil seleksi usul.
7.9. Pengumuman kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
kepada dosen untuk diketahui.
7.10. Instrumen pemantauan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat.
7.11. Daftar cek pemantauan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat.
7.12. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat.
7.13. Surat Kontrak Perjanjian tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat dengan Dosen, dan rekomendasi pencairan dana
kegiatan PKM.
7.14. Administrasi seminar hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
7.15. Laporan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah
yang berhubungan dengan tugas.
8.2. Menandatangani naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan staf.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah.
9.2. Substansi naskah dinas dan hasil analisis yang diajukan.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi Finansial:
10.1.1. Anggaran penelitian sebesar Rp1.979.890.000.
10.1.2. Anggaran pengabdian masyarakat sebesar Rp206.000.000.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
10.2. Dimensi Non Finansial:
10.2.1. Layanan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang
diberikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan PKN STAN serta
seluruh stakeholders PKN STAN.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dalam hal pelaksanaan tugas.
11.2. Pembantu Direktur Bagian Umum dan Keuangan PKN STAN dalam hal
pelaksanaan tugas.
11.3. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan PKN STAN dalam hal pelaksanaan
tugas.
11.4. Sivitas Akademika PKN STAN dalam hal pelaksanaan tugas.
11.5. Peneliti/dosen baik dari pihak intern/ektern PKN STAN.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Penelitian yang dihasilkan tidak memenuhi kelayakan penerbitan
sehingga perlu memperketat seleksi usul kegiatan penelitian.
12.2. SDM dalam proses penelitian sehingga perlu manajemen tugas dan
manajemen sumber daya yang baik.
12.3. Belum adanya semangat pelaksanaan penelitian dan pengabdian
masyarakat sehingga perlu diadakan kegiatan sosialisasi yang lebih
intensif mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat.
12.4. Minimnya kegiatan penelitian yang diajukan sehingga perlu dilaksanakan
sosialisasi yang memadai.
13. RISIKO JABATAN:
13.1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan tidak
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
13.2. Hasil penelitian tidak berkualitas.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Lektor.
14.2. Pendidikan Formal: Strata 2.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.3. Kursus/Diklat: -
14.4. Syarat lainnya: Memiliki jabatan fungsional dosen pada jenjang minimal
Lektor.
14.5. Memiliki Standar Kompetensi Jabatan:
14.5.1. Continuous Improvement.
14.5.2. Stakeholder Focus.
14.5.3. Integrity.
14.5.4. In Depth Problem Solving& Analysis.
14.5.5. Planning & Organizing.
14.5.6. Managing Others.
14.5.7. Meeting Leadership.
14.5.8. Visioning.
14.5.9. Quality Focus.
14.5.10. Relationship Management.
14.5.11. Interpersonal Communication.
14.5.12. Written Communication.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 8 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
KETUA JURUSAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
KETUA JURUSAN
AKUNTANSI
KETUA JURUSAN
PAJAK
KETUA JURUSAN
MANAJEMEN KEUANGAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG AKADEMIK
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG
KEMAHASISWAAN
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG UMUM DAN
KEUANGAN
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Unit Perpustakaan.
2. IKHTISAR JABATAN:
Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan kepustakaan dan memberi layanan
teknis kepustakaan berkualitas serta menyediakan layanan penunjang
keilmuan.
3. TUJUAN JABATAN:
Menjadikan perpustakaan sebagai center of knowledge di lingkungan PKN STAN
dengan memberikan pelayanan prima, menyediakan fasilitas dan koleksi
pustaka yang up to date, modern, berkualitas, lengkap dan mengikuti
perkembangan keilmuan.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menyusun bahan masukan penyusunan Renstra, Rencana Strategis Bisnis,
RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, PK, LAKIN, SOP, dan urjab di Unit
Perpustakaan.
4.2. Menyelenggarakan program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku).
4.3. Membuat katalog buku dan bahan pustaka lain.
4.4. Melakukan pemeliharaan dan pengamanan buku dan bahan pustaka lain.
4.5. Melakukan inventarisasi buku dan bahan pustaka lain.
4.6. Menyusun usulan peraturan dan tata tertib perpustakaan.
4.7. Melakukan pengaturan tata ruang perpustakaan untuk ketertiban
penyimpanan buku-buku perpustakaan.
4.8. Membuat usulan penghapusan buku dan bahan pustaka lain.
4.9. Menyelenggarakan layanan peminjaman dan pengembalian buku-buku dan
bahan pustaka lain.
4.10. Mengajukan usulan rencana kerja sama kepustakaan dengan instansi lain.
4.11. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di perpustakaan.
LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 478/KM.1/2016
TENTANG
URAIAN JABATAN DIREKTUR, PEMBANTU
DIREKTUR, KEPALA SATUAN, KEPALA BAGIAN,
KETUA JURUSAN, KEPALA PUSAT, SEKRETARIS
JURUSAN, KEPALA SUBBAGIAN, KETUA PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM, DAN KEPALA
UNIT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 2 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.12. Menyusun bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Pembantu Direktur PKN STAN.
5.2. Basis data dosen.
5.3. Basis data tenaga kependidikan.
5.4. Basis data mahasiswa.
5.5. Daftar literatur yang digunakan.
5.6. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, PK, LAKIN,
SOP, dan Urjab.
5.7. Data POK, RBA, dan DIPA.
5.8. Kontrak Kinerja.
5.9. Rencana pembelajaran semester.
5.10. Pedoman standar mutu di lingkungan PKN STAN.
5.11. Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Penjaminan Mutu
dan aparat pengawasan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4774).
6.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 3 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531)
6.10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 51).
6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 289).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 4 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 788).
6.18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan penyusunan Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, PK, LAKIN, SOP, dan urjab di Unit Perpustakaan.
7.2. Terselenggaranya program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku).
7.3. Katalog buku dan bahan pustaka lain.
7.4. Buku dan bahan pustaka lain yang terawat.
7.5. Laporan inventarisasi buku dan bahan pustaka lain.
7.6. Usulan Peraturan dan Tata Tertib Perpustakaan.
7.7. Tata ruang perpustakaan yang tertib dan teratur.
7.8. Usulan penghapusan buku dan bahan pustaka lain.
7.9. Terselenggaranya layanan peminjaman dan pengembalian buku dan bahan
pustaka lain.
7.10. Usulan rencana kerja sama kepustakaan dengan instansi lain.
7.11. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
7.12. Menyusun bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan.
8. WEWENANG:
8.1. Menyampaikan usul, konsep, saran dan pendapat kepada Direktur melalui
Pembantu Direktur Bidang Akademik.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 5 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
8.2. Mereviu dan memaraf konsep naskah dinas yang dibuat di unit
Perpustakaan.
8.3. Menerbitkan Surat Keterangan Keterlambatan Pengembalian Buku dan
Surat Keterangan Bebas Peminjaman Buku Perpustakaan.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, dan pendapat yang diajukan.
9.2. Substansi konsep naskah dinas yang dibuat di Unit Perpustakaan.
9.3. Substansi surat keterangan yang diterbitkan.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi non finansial:
10.1.1. Jumlah Mahasiswa yang dilayani sebanyak 8.500 orang.
10.1.2. Jumlah dosen/tenaga pengajar sebanyak 300 orang.
10.1.3. Jumlah tenaga kependidikan yang dilayani sebanyak 90 orang.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dan Pembantu Direktur Bidang Akademik dalam hal
menerima tugas dan pengarahan, serta mengajukan usul, saran dan
pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Seluruh tenaga kependidikan dan sivitas akademika di lingkungan PKN
STAN dalam rangka pelaksanaan tugas.
11.3. Instansi lain dalam hal kerja sama dan pengembangan kepustakaan.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
Perpustakaan PKN STAN diharapkan mampu menjadi pusat kajian kelimuan
sehingga diperlukan pengembangan SDM, sarana dan prasarana yang
berkelanjutan dalam rangka mengikuti perkembangan keilmuan.
13. RISIKO JABATAN:
Kegagalan dalam proses pengelolaan dan pengembangan sehingga
perpustakaan PKN STAN hanya berfungsi sebagai tempat meminjam buku.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 6 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I (III/b).
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Syarat lainnya:
14.4.1. Visioning.
14.4.2. In-Depth Problem Solving and Analysis.
14.4.3. Planning and Organizing.
14.4.4. Quality Focus.
14.4.5. Continuous Improvement.
14.4.6. Policies, Process, and Procedures.
14.4.7. Stakeholder Focus.
14.4.8. Integrity.
14.4.9. Teamwork and Collaboration.
14.4.10. Managing Others.
14.4.11. Organitational Savvy.
14.4.12. Relationship Management.
14.4.13. Meeting Leadership.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
BAHASA
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
SISTEM
INFORMASI
KEPALA UNIT
PENERBITAN
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
AKADEMIK
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 7 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Unit Bahasa.
2. IKHTISAR JABATAN:
Melaksanakan pengelolaan administrasi, pemeliharaan, pengembangan dan
pelayanan di bidang laboratorium bahasa.
3. TUJUAN JABATAN:
Terwujudnya pengelolaan administrasi, pemeliharaan, pengembangan dan
pelayanan laboratorium bahasa yang profesional untuk menunjang kegiatan
pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. URAIAN TUGAS:
4.1. Menyusun bahan masukan penyusunan Renstra, Rencana Strategis Bisnis,
RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, PK, LAKIN, SOP, dan urjab di Unit Bahasa.
4.2. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan laboratorium bahasa.
4.3. Menyusun jadwal penggunaan laboratorium bahasa.
4.4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bahasa di luar
perkuliahan.
4.5. Menyelenggarakan program sertifikasi bahasa.
4.6. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja sama dengan instansi lain.
4.7. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di laboratorium bahasa.
4.8. Menyusun bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Direktur/Pembantu Direktur PKN STAN.
5.2. Basis data dosen.
5.3. Basis data tenaga kependidikan.
5.4. Basis data mahasiswa.
5.5. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, PK,
LAKIN, SOP, dan Urjab.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 8 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5.6. Data POK, RBA, dan DIPA.
5.7. Kontrak Kinerja.
5.8. Profil dan laporan risiko.
5.9. Pedoman standar mutu di lingkungan PKN STAN.
5.10. Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Penjaminan
Mutu dan aparat pengawasan.
5.11. Pedoman penilaian karya ilmiah di lingkungan PKN STAN.
5.12. Kurikulum.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 9 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531)
6.9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014
tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179).
6.16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788).
6.17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-
K/L, RKT, PK, LAKIN, SOP, dan urjab di Unit Bahasa.
7.2. Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan laboratorium bahasa.
7.3. Jadwal penggunaan laboratorium bahasa.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 10 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.4. Pendidikan dan Pelatihan Bahasa.
7.5. Terselenggaranya program sertifikasi bahasa.
7.6. Usulan rencana dan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan instansi
lain.
7.7. Laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
7.8. Bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur melalui
Pembantu Direktur Bidang Akademik.
8.2. Mereviu dan memaraf konsep naskah dinas yang dibuat di unit Bahasa.
8.3. Memberikan izin penggunaan laboratorium bahasa di luar jadwal
perkuliahan.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, dan pendapat yang diajukan.
9.2. Substansi konsep naskah dinas yang dibuat di Unit Bahasa.
9.3. Substansi izin.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi non finansial:
10.1.1. Melayani 4 jurusan dengan 10 Program studi.
10.1.2. Jumlah mahasiswa sebanyak 8.500 orang.
10.1.3. Jumlah dosen/tenaga pengajar sebanyak 300 orang.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dan Pembantu Direktur Bidang Akademik dalam hal
menerima tugas dan pengarahan,serta mengajukan usul, saran dan
pendapat terkait pelaksanaan tugas.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 11 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11.2. Seluruh sivitas akademika di lingkungan PKN STAN dalam rangka
pelaksanaan tugas.
11.3. Instansi lain dalam hal kerjasama pelaksanaan program bahasa.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
Perbandingan jumlah mahasiswa dengan sarana pendukung laboratorium bahasa
yang ada sekarang belum ideal, sehingga perlu dilakukan pembangunan sarana
prasarana demi kelancaran kegiatan pendidikan.
13. RISIKO JABATAN:
Tidak ada.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata (III/b).
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Syarat lainnya:
14.3.1. Visioning.
14.3.2. In-Depth Problem Solving and Analysis.
14.3.3. Planning and Organizing.
14.3.4. Quality Focus.
14.3.5. Continuous Improvement.
14.3.6. Policies, Process, and Procedures.
14.3.7. Stakeholder Focus.
14.3.8. Integrity.
14.3.9. Teamwork and Collaboration.
14.3.10. Managing Others.
14.3.11. Organitational Savvy.
14.3.12. Relationship Management.
14.3.13. Meeting Leadership
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 12 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
BAHASA
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
SISTEM
INFORMASI
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
AKADEMIK
KEPALA UNIT
PENERBITAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 13 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Unit Sistem Informasi.
2. IKHTISAR JABATAN:
Melaksanakan pengelolaan administrasi, pemeliharaan, pengembangan dan
pelayanan di bidang sistem informasi dan laboratorium komputer.
3. TUJUAN JABATAN:
Terwujudnya sistem informasi yang handal, terpeliharanya perangkat keras dan
lunak di lingkungan PKN STAN, dan pelayanan laboratorium komputer.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menyusun bahan masukan penyusunan Renstra, Rencana Strategis Bisnis,
RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, PK, LAKIN, SOP, dan urjab di Unit Sistem
Informasi.
4.2. Membangun sistem informasi yang terintegrasi berdasarkan masukan dan
kebutuhan dari pengguna layanan.
4.3. Menyelenggarakan layanan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan
unit pengguna.
4.4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di laboratorium komputer.
4.5. Menyusun jadwal penggunaan laboratorium komputer untuk kegiatan non
rutin.
4.6. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat keras dan lunak di
lingkungan PKN STAN.
4.7. Melaksanakan dukungan teknis penggunaan teknologi informasi (jaringan,
perangkat keras, perangkat lunak, server, lisensi, dan website) di lingkungan
PKN STAN.
4.8. Mengolah data terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
4.9. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di laboratorium komputer.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 14 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
4.10. Menyusun bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Direktur/Pembantu Direktur PKN STAN.
5.2. Basis data dosen.
5.3. Basis data tenaga kependidikan.
5.4. Basis data mahasiswa.
5.5. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, PK,
LAKIN, SOP, dan Urjab.
5.6. Data POK, RBA, dan DIPA.
5.7. Kontrak Kinerja.
5.8. Profil dan laporan risiko.
5.9. Pedoman standar mutu di lingkungan PKN STAN.
5.10. Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Penjaminan
Mutu dan aparat pengawasan.
5.11. Kalender Akademik.
5.12. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
6.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 15 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014.
6.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 435/KMK.09/2012.
6.8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan penyusunan Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, PK, LAKIN, SOP, dan urjab di Unit Sistem Informasi.
7.2. Sistem Informasi PKN STAN yang terintegrasi sesuai kebutuhan pengguna
layanan.
7.3. Terselenggaranya layanan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan unit
pengguna.
7.4. Terselenggaranya kegiatan pendidikan di laboratorium komputer.
7.5. Jadwal penggunaan laboratorium komputer untuk kegiatan non-rutin.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 16 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7.6. Terselenggaranya pemeliharaan perangkat keras dan lunak di lingkungan
PKN STAN.
7.7. Tersedianya dukungan teknis penggunaan teknologi informasi (jaringan,
perangkat keras, perangkat lunak, server, lisensi, dan website) di lingkungan
PKN STAN.
7.8. Hasil olahan data terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
7.9. Laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
7.10. Bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan.
8. WEWENANG JABATAN:
8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur melalui Pembantu
Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
8.2. Mereviu dan memaraf konsep naskah dinas yang dibuat di unit Sistem
Informasi.
8.3. Meminta data terkait pelaksanaan tugas.
8.4. Memberikan izin penggunaan laboratorium komputer di luar jadwal
perkuliahan.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, dan pendapat yang diajukan.
9.2. Substansi konsep naskah dinas yang dibuat di unit Sistem Informasi.
9.3. Kelengkapan data terkait pelaksanaan tugas.
9.4. Substansi izin.
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi non finansial:
10.1.1. Memiliki 4 jurusan dengan 10 Program studi.
10.1.2. Jumlah mahasiswa sebanyak 8.500 orang.
10.1.3. Jumlah dosen/tenaga pengajar sebanyak 300 orang.
10.1.4. Jumlah ruang laboratorium komputer sebanyak 6 ruang.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 17 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dan Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan
dalam hal menerima tugas dan pengarahan, serta mengajukan usul,
saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Satuan, dan
Kepala Unit Penunjang dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.3. Pusat Teknologi dan Informasi (Pusintek) Kementerian Keuangan dan
Bagian Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Sekretariat Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan
Tugas.
11.4. Instansi lain dalam hal kerja sama dan pengembangan keilmuan.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
12.1. Frekuensi penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan dan
pelayanan administrasi akademik cukup tinggi, sehingga perlu
pembangunan yang berkelanjutan pada sistem informasi di lingkungan
PKN STAN yang handal, adaptif, akurat, dan terintegrasi.
12.2. Perbandingan jumlah mahasiswa dengan sarana pendukung teknologi,
informasi, dan komunikasi yang ada sekarang belum ideal, sehingga perlu
dilakukan pembangunan sarana prasarana demi kelancaran kegiatan
pendidikan.
13. RISIKO JABATAN:
Terhambatnya kegiatan operasional PKN STAN karena layanan data dan
informasi serta dukungan teknis yang tidak memadai.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk.I (III/b).
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Syarat lainnya:
14.3.1. Visioning.
14.3.2. In-Depth Problem Solving and Analysis.
14.3.3. Planning and Organizing.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 18 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
14.3.4. Quality Focus.
14.3.5. Continuous Improvement.
14.3.6. Policies, Process, and Procedures.
14.3.7. Stakeholder Focus.
14.3.8. Integrity.
14.3.9. Teamwork and Collaboration.
14.3.10. Managing Others.
14.3.11. Organitational Savvy.
14.3.12. Relationship Management.
14.3.13. Meeting Leadership.
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
BAHASA
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
SISTEM
INFORMASI
PEMBANTU DIREKTUR
BIDANG UMUM DAN
KEUANGAN
KEPALA UNIT
PENERBITAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 19 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. NAMA JABATAN: Kepala Unit Penerbitan.
2. IKHTISAR JABATAN:
Melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, dan pelayanan di
bidang penerbitan.
3. TUJUAN JABATAN:
Terwujudnya pengelolaan administrasi, pengembangan, dan pelayanan di
bidang penerbitan.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Menyusun bahan masukan penyusunan Renstra, Rencana Strategis Bisnis,
RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, PK, LAKIN, SOP, dan urjab di Unit Penerbitan.
4.2. Menyusun usulan Keputusan Penetapan Dewan Redaksi dan Redaksi
Pelaksana Penerbitan Majalah.
4.3. Menyusun usulan Keputusan Penetapan Dewan Redaksi dan Redaksi
Pelaksana Penerbitan Jurnal.
4.4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian atas kelayakan
publikasi karya ilmiah yang akan diterbitkan.
4.5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuntingan atas karya ilmiah
yang akan diterbitkan.
4.6. Melaksanakan kegiatan pencetakan buku, modul, jurnal, majalah dan
bahan cetak lain di lingkungan PKN STAN.
4.7. Melaksanakan kegiatan publikasi dan distribusi hasil karya ilmiah yang
diterbitkan sesuai dengan standar mutu.
4.8. Melaksanakan kegiatan seminar karya ilmiah dan bedah buku yang
diterbitkan oleh Unit Penerbitan.
4.9. Menyusun laporan kegiatan secara berkala di unit penerbitan.
4.10. Menyusun usulan rencana kerja sama dengan pihak internal/eksternal di
bidang penulisan, penerbitan, pencetakan.
4.11. Menyusun bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Satuan Penjaminan Mutu dan
aparat pengawasan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 20 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Direktur/Pembantu Direktur PKN STAN.
5.2. Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA, Renja, RKA-K/L, RKT, PK,
LAKIN, SOP, dan Urjab.
5.3. Data POK, RBA, dan DIPA.
5.4. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Direktorat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5.5. Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Penjaminan
Mutu dan aparat pengawasan.
5.6. Basis data tenaga pengajar.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6.4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6.5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 21 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
6.8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531)
6.9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80).
6.10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).
6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara
STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073).
6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 51).
6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6.14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2011
tentang Terbitan Berkala Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 328).
6.15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
6.16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788).
6.17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 22 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan masukan penyusunan Renstra, Rencana Strategis Bisnis, RBA,
Renja, RKA-K/L, RKT, PK, LAKIN, SOP, dan urjab di Unit Penerbitan.
7.2. Usulan Keputusan Penetapan Dewan Redaksi dan Redaksi Pelaksana
Penerbitan Majalah.
7.3. Usulan Keputusan Penetapan Dewan Redaksi dan Redaksi Pelaksana
Penerbitan Jurnal.
7.4. Karya ilmiah yang layak dipublikasikan.
7.5. Karya ilmiah yang telah melalui proses penyuntingan.
7.6. Buku, modul, jurnal, majalah dan bahan cetak lain di lingkungan PKN
STAN.
7.7. Dokumen pelaksanaan kegiatan publikasi dan distribusi hasil karya
ilmiah yang diterbitkan.
7.8. Dokumen pelaksanaan kegiatan seminar karya ilmiah dan bedah buku
yang diterbitkan oleh Unit Penerbitan.
7.9. Laporan kegiatan secara berkala di bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
7.10. Usulan rencana kerja sama dengan pihak internal/eksternal di bidang
penulisan, penerbitan, pencetakan.
7.11. Bahan masukan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Satuan Penjaminan Mutu dan aparat pengawasan.
8. WEWENANG:
8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur melalui
Pembantu Direktur Bidang Akademik.
8.2. Mereviu dan memaraf konsep naskah dinas yang dibuat di unit
Penerbitan.
9. TANGGUNG JAWAB:
9.1. Substansi usul, saran, dan pendapat yang diajukan.
9.2. Substansi konsep naskah dinas yang dibuat di Unit Penerbitan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 23 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
10. DIMENSI JABATAN:
10.1. Dimensi non finansial:
Jumlah dosen sebanyak 300 orang.
11. HUBUNGAN KERJA:
11.1. Direktur PKN STAN dan Para Pembantu Direktur dalam hal menerima
tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai
pelaksanaan tugas.
11.2. Kepala Pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
dalam rangka pelaksanaan tugas.
11.3. Kepala Bidang Keuangan dan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas.
11.4. Sivitas Akademika di lingkungan PKN STAN dalam rangka penerbitan
karya ilmiah.
11.5. Instansi lain dalam hal kerjasama penerbitan karya ilmiah.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:
Belum adanya media penerbitan di PKN STAN yang terakreditasi sehingga perlu
dilakukan upaya pemenuhan standar untuk memperoleh akreditasi.
13. RISIKO JABATAN:
Konflik dengan penulis karya ilmiah terkait hak atas kekayaan intelektual.
14. SYARAT JABATAN:
14.1. Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I (III/b).
14.2. Pendidikan formal: Strata 1/Diploma IV.
14.3. Syarat lainnya:
14.3.1. Integrity.
14.3.2. Stakeholder Service.
14.3.3. Continuous Improvement.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
- 24 -
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15. KEDUDUKAN JABATAN:
;
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
BAHASA
KEPALA UNIT
PERPUSTAKAAN
KEPALA UNIT
SISTEM
INFORMASI
PEMBANTU
DIREKTUR BIDANG
AKADEMIK
KEPALA UNIT
PENERBITAN
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id