renstra - lumajangkab.go.id 2015/kantor/2015.kpt.pdf · menggairahkan dunia usaha guna meningkatkan...
TRANSCRIPT
36
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
RENSTRA
37
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LUMAJANG
Jl. Jend. Pandjaitan 89 Telp/fax. 0334. 889 822 / 894444 Lumajang
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menghadapi era reformasi, paradigma berfikir untuk
melakukan kewajiban pemerintah dalam melayani masyarakat
perlu perubahan yang sangat mendasar. Pemberian pelayanan
dengan pendekatan kekuasaan sudah tidak tepat lagi dan saat ini
tugas pemerintahan sudah harus mengedepankan fungsi
pengaturan. Pengaturan atau regulasi yang dilakukan oleh
pemerintah akan digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat.
Arah penataan dan penyempurnaan sistem peraturan
tatalaksana perizinan merupakan salah satu upaya penataan
birokrasi agar kuat sehingga dapat bekerja secara efektif dan
profesional. Dalam kaitan ini penataan dan penyempurnaan harus
memperhatikan kepentingan pelanggan yaitu masyarakat atau
individu, khususnya dalam bentuk pengaturan dan pemberi
layanan. Harus disadari bahwa keberadaan pelanggan yang setia
merupakan pendukung untuk suksesnya bagi organisasi
38
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
pelayanan. Pola kesuksesan bagi organisasi pelayanan agar selalu
didekati dan diingat oleh pelanggan adalah dengan cara
mengembangkan pola layanan terbaik, antara lain :
a. memperhatikan perkembangan kebutuhan dan keinginan para
pelanggan dari waktu ke waktu untuk memudahkan
mengantisipasinya.
b. berupaya menyediakan kebutuhan pelanggan sesuai dengan
keinginannya atau melebihi dari yang diharapkan.
c. memperlakukan pelanggan dengan pola yang terbaik.
Di dalam kaitan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di
bidang pelayanan perizinan serta untuk menjamin
pelaksanaannya tetap konsisten sesuai standart pelayanan maka
penyelenggaraan pelayanan yang baik merupakan prasyarat bagi
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan
keadaan tersebut perlu dukungan semua pihak terutama penyedia
pelayanan dan masyarakat yang meminta pelayanan serta para
pemerhati pelayanan publik.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima yaitu
sederhana, bertanggungjawab, dan tranparan merupakan upaya
Kantor Pelayanan Terpadu dalam mendukung Pemerintah Daerah
menggairahkan dunia usaha guna meningkatkan daya saing
daerah sebagai upaya membantu mempercepat peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta untuk melakukan pengukuran
kinerja instansi pemerintah.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 ini disusun atas dasar
landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-
39
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan
landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan
pembangunan nasional, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
40
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2029 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2029 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
41
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
42
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010;
Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan
43
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3
Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Lumajang Tahun 2012 – 2032;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang adalah untuk
memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan khususnya
pelayanan perizinan.
44
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk mewujudkan
keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang
khususnya upaya peningkatan citra aparatur pelayanan dan
penyederhanaan proses perizinan, dalam rangka meningkatkan
daya saing daerah serta kelanjutan pembangunan jangka panjang,
sehingga secara bertahap dapat membantu mempercepat
perwujudan cita-cita masyarakat Kabupaten Lumajang.
Selanjutnya Renstra ini akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan
Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, berisi tugas pokok dan fungsi,
struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja
pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan.
BAB III ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi
identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi,
penentuan isu-isu strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN berisi visi misi, tujuan dan sasaran jangka
menengah serta strategi dan kebijakan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
45
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KPT
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang dibentuk
dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Lumajang yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2005 dan
disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu.
Adapun susunan organisasinya terdiri dari Kepala Kantor, Sub
Bag Tata Usaha, Seksi Pelayanan, Seksi Perizinan, serta Seksi
Perencanaan dan Pengembangan.
46
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan
perizinan.
Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang pelayanan perizinan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
perizinan.
1. Kepala Kantor
Tugas
a Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional
pembinaan dan pengembangan Pelayanan Perizinan;
b Memimpin dan melaksanakan fungsi Kantor Pelayanan
Terpadu sebagaimana yang ditetapkan,
c Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan
aparat pelaksana dan staf Kantor Pelayanan Terpadu.
47
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Fungsi
a Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor
Pelayanan Terpadu;
b Penetapan Rencaan Kerja dan Program/Kegiatan Kantor
Pelayanan Terpadu;
c Pengkoordinasian seluruh kegiatan Pembinaan,
Pengembangan, dan Pelayanan Perizinan;
d Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan;
e Pelaksanaan evaluasi dan menyampaikan laporan
terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
f Pelaporan Program/Kegiatan Kantor Pelayanan
Terpadu;
g Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di
bidang tugasnya kepada Bupati;
h Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya
yang diberikan oleh Bupati.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Tugas
Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan
urusan umu, keuangan, dan memberikan pelayanan teknis
administratif dan fungsional kepada semua unsur di
Lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu berdasarkan
pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala
Kantor.
Fungsi
48
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
a Perumusan kegiatan operasional dan program kerja
Bagian Tata Usaha yang akan ditetapkan sebagai
pedoman kerja ;
b Pelaksanaan urusan umum;
c Pelaksanaan urusan keuangan
d Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
e Pelaksanaan kegiatan organisasi dan administrasi
kepegawaian;
f Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
g Penghimpun, pengkoordinir kegiatan Pelayanan
Perizinan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
h Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian
Tata Usaha;
i Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di
bidang tugasnya kepada Kepala Kantor;
j Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai biang tugasnya
yang diberikan oleh Kepala Kantor.
3. Seksi Pelayanan
Tugas
Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pemberian
pelayanan Perizinan
Fungsi
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi
Pelayanan dan disribusi sesuai ruang lingkupnya;
b. Pelaksanaan penyediaan formulir-formulir pengelolaan
pelayanan Perizinan dan distribusi sesuai lingkup
bidang tugas;
49
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
c. Pelaksanaan inventarisasi data bahan pemberian
pelayanan dan distribusi;
d. Pelaksanaan pemberian layanan dan distribusi
Perizinan sesuai loket yang ada;
e. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi berkas permohonan
sesuai nilai dan penetapan kriteria;
f. Pengkoordinasian pengesahan naskah non ijin baik
dengan tim atau instansi;
g. Pelaksanaan pelestarian, pemeliharaan, perawatan, dan
pengamanan data permohonan dan naskah Perizinan;
h. Pendistribusian naskah Perizinan baik melalui loket
maupun pengiriman pos/kurir;
i. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan
pelaynanan dan distribusi serta kemampuan kinerja
penerima permohonan;
j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi
Pelayanan;
k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di
bidang tugasnya kepada Kepala Kantor;
l. Pelaksanaan tugat-tugas lain sesuai bidang tugasnya
yang diberikan oleh Kepala Kantor.
4. Seksi Perizinan
Tugas
Membantu Kepala Kantor dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis program pengelolaan dan
pelayanan Perizinan.
Fungsi
50
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi
Perizinan;
b. Penyelenggaraan panyediaan formulir-formulir
pertimbangan dan penetapan Perizinan;
c. Pelaksanaan inventarisasi data bahan proses
pertimbangan dan penetapan Perizinan;
d. Peningkatan kinerja proses pertimbangan dan
penetapan Perizinan;
e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian data-data
permohonan dan pedoman pengelolaan Perizinan
sebagai kontrol perpanjangan atau pemulihan;
f. Penyelenggaraan penyediaan data bahan rapat tim atau
cek lapangan;
g. Pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi permohonan
Perizinan sesuai jenis-jenis Perizinan;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi
Perizinan;
i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dibidang tugasnya kepada Kepala Kantor;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya
diberikan oleh Kepala Kantor.
5. Seksi Perencanaan dan Pengembangan
Tugas
Membantu Kepala Kantor dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis Perencanaan,
Pengembangan, Pengelolaan Data Base Sistem
Komputerisasi Pelayanan Perizinan.
51
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Fungsi
a Perumusan dan penyusunan program kerja Seksi
Perencanaan dan Pengembangan;
b Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem
administrasi pemberian pelayanan Perizinan dan sistem
jaringan kerja pelayanan Perizinan;
c Pelaksanaan kerjasama pembinaan teknis peningkatan
kemampuan pengelolaan jaringan komputerisasi
Pelayanan Perizinan;
d Pelaksanaan pemasyarakatan lembaga/Kantor
Pelayanan Terpadu sesuai model an mekanisme
publikasi;
e Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pemberian pelayanan Perizinan serta penggunaan
sistem jaringan komputerisasi pelayanan Perijianan;
f Penyusunan laporan perkembangan kuantitas dan
kualitas pelaksanaan pelayanan Perizinan dan
penggunaan sistem komputerisasi;
g Penyusunan pedoman kebijakan teknis mekanisme
pemberian dan permohonan Perizinan;
h Pelaksanaan pembinaan teknis operasional jaringan
komputerisasi pelayanan Perizinan;
i Pelaksanaan pembinaan dan meningkatkan serta
pengembangan kemampuan resepsionis, operator
komputer, dan operator server data base;
j Pelaksanaan penyederhanaan sistem dan
pengembangan jaringan informasi pengelolaan
pelayaann Perizinan;
52
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
k Penyusunan laporan perkembangan penyelenggaraan
pengolahan data dan program komputerisasi pelayanan
Perizinan;
l Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi
Perencanaan dan Pengembangan sebagai bahan
pertimbangan kebijakan;
m Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di
bidang tugasnya kepada Kantor Kepala;
n Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya
yang diberikan oleh Kepala Kantor.
2.2 Sumber Daya
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pelayanan
Terpadu didukung oleh SDM sebanyak 22 orang, dengan rincian
sebagai berikut :
a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah
1 Strata 2 (S 2) 1 2 Strata 1 (S 1) 11 3 Sarjana Muda/Diploma 1, 2, 3 2 4 SLTA/SMK 7 5 SLTP - 6 SD 1
Jumlah 22
53
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
b. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan
Penjenjangan
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
No. Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah
1 SPAMEN/DIKLATPIM TK. II 2 SPAMA/ DIKLATPIM TK. III 1 3 ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV 3
Jumlah 4
c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah
1 IV 1 2 III 4 3 II 6 4 I 2 5 PTT 9
Jumlah 22
d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf
54
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
No. Jabatan Jumlah
1 Eselon II - 2 Eselon III 1 3 Eselon IV 3 4 Fungsional - 5 Staf 18
Jumlah 22
2.3 Kinerja Pelayanan
Sejak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 07 Tahun 2005 tanggal 17 Maret 2005 dan dikuatkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun
2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu dan kemudian diperbarui
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun
2007, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang memiliki
kewenangan untuk memproses pelayanan perizinan sebanyak 22
jenis Izin, dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2006 kewenangan KPT
bertambah 1 (satu) yaitu Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
Pada tahun 2009, kewenangan KPT dalam memproses Izin
bertambah lagi dengan keluarnya Keputusan Bupati Lumajang
Nomor 188.45/225/427.12/2009 tanggal 28 Agustus 2009
tentang pelimpahan wewenang kepada Kepala KPT untuk
penerbitan dan penetapan surat Izin pemanfaatan air bawah tanah
dan air permukaan (SIPA) di Kabupaten Lumajang, serta dengan
adanya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2013
tentang Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 23 Tahun 2013 Perizinan Klinik di Kabupaten Lumajang
55
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
sehingga Kantor Pelayanan Terpadu mendapat 2 pelimpahan
proses perizinan tersebut. Sehingga sampai dengan tahun 2013
berjumlah 22 jenis perizinan dan non perizinan.
Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pada tahun 2013 ini
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang hanya
mempunyai kewenangan dalam memproses 22 jenis perizinan dan
non perizinan yaitu :
No. Jenis Izin Waktu Layanan
1. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) 2 Hari
2. Izin Usaha Hotel dg. Tanda Bunga Melati 2 Hari
3. Izin Usaha Rumah Makan (IRM) 2 Hari
4. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 2 Hari
5. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) 3 Hari
6. Tanda Daftar Gudang ( TDG ) 3 Hari
7. Tanda Daftar Industri ( TDI ) 3 Hari
8. Izin Usaha Industri ( SIUI ) 5 Hari
56
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
9. Izin Usaha Bengkel Roda 2 dan 4 5 Hari
10. Izin Operasional Penggilingan Padi (HULLER) 5 Hari
11. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah milik
Dinas Pekerjaan Umum
5 Hari
12. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah atas
Penggunaan Tanah Untuk Reklame
5 Hari
13. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah atas
Penggunaan Tanah Permanen dan Tidak
Permanen.
7 Hari
14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7 + x Hari
15. Izin Gangguan (HO) 7 + x Hari
16. Izin Pemasangan Reklame 7 + x Hari
17. Persetujuan Prinsip 7 + x Hari
18. Izin Lokasi 7 + x Hari
19. Izin Usaha Pertambangan/Izin Pertambangan
Rakyat ( IUP/IPR)
7 + x Hari
57
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
20. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan (SIPA)
7 + x Hari
21. Izin Klinik 7 + x Hari
22. Izin Rumah Sakit 7 + x Hari
Ket : x hari adalah
1. Waktu pembayaran retribusi
2. Kesesuaian berkas dengan data lapangan
3. Proses tindak lanjut dari Pemkab Lumajang/P2T Prov. Jatim
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Tantangan dalam pengembangan pelayanan antara lain :
1. Belum sinerginya ketentuan pelayanan perizinan
2. Belum optimalnya fungsi penegakkan peraturan dibidang
perizinan
3. Belum adanya bidang penanaman modal sehingga apabila
ada informasi terkait dengan penanaman modal masih
membutuhkan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dan Bagian Ekonomi Setda;
4. Belum adanya tim teknis di Kantor Pelayanan Terpadu
dikarenakan tim teknis merupakan bagian unsur SKPD
terkait yang masih melekat pada SKPD tersebut;
58
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
5. Kompetensi SDM yang kurang sehingga dalam pengembangan
pelayanan, terdapat posisi yang tidak ada pegawai (adanya
double job pegawai);
6. Peraturan Perundang-undangan yang berubah sehingga perlu
adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan
rincian retribusi;
Peluang Pengembangan Pelayanan antara lain :
1. Peluang investasi yang dapat dimudahkan jika Kantor
Pelayanan Terpadu mempunyai bidang penanaman modal;
2. Tim Teknis yang ada di SKPD terkait berada di dalam kantor
pelayanan terpadu sehingga akan memudahkan dan
mempercepat proses perizinan;
3. Pengembangan kompetensi pegawai sehingga dapat
memperlancar dan menjadikan kantor pelayanan terpadu
sebagai ikon pelayanan di Kabupaten Lumajang;
4. Pembinaan dan sosialisasi yang regular dilakukan agar
masyarakat paham dan mengetahui perubahan peraturan
perundang-undangan;
5. Potensi Kabupaten Lumajang yang besar yang dapat
mengundang investor untuk masuk ke Kabupaten Lumajang.
59
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan
Beberapa masalah yang strategis dibidang pelayanan perizinan
yang saat ini menjadi kendala yang senantiasa diupayakan
penyelesaianya atau peningkatannya antara lain :
1. Perbedaan pemahaman antara Perpres no. 27 tahun 2009
dengan perizinan dan non perizinan menurut Permendagri no.
24 tahun 2006, sehingga terlihat dari kelembagaan yang masih
terpisah antara fungsi PTSP yang menyelenggarakan perizinan
dan non perizinan Penanaman Modal.
2. Urusan Penanaman Modal sebagai urusan wajib pemerintah
daerah belum dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah
tersendiri, sebagaimana diamanatkan undang-undang dan
peraturan yang ada, tetapi dilaksanakan sebagai unsur staf
sekretariat daerah dalam bentuk Bagian Perekonomian dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hal ini menyebabkan
pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman
modal belum dapat diselenggarakan secara optimal (hanya
bersifat evaluasi dan monitoring), disatu sisi untuk
penyelenggaran perizinan dan nonperizinan sektoral/teknis
60
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
telah dibentuk dan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Terpadu.
3. Belum sinerginya ketentuan pelayanan perizinan
Keluhan yang selama ini dilontarkan berkaitan dengan
buruknya kinerja pelayanan publik adalah tiadanya Undang-
undang yang dapat dijadikan payung hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya Undang-undang
yang secara khusus mengatur pelayanan publik hingga kini
belum ada. Ketentuan pelayanan publik selama ini hanya
tersirat dalam beberapa Undang-undang saja.
Selama ini ketentuan yang dijadikan dasar bagi pelayanan
publik secara nasional adalah Surat Keputusan Menpan
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. SK Menpan tersebut berisi
pedoman yang harus diikuti instansi pemerintah selaku
penyelenggara pelayanan publik dengan memberikan
pelayanan secara prima (efektif dan memuaskan). Pelayanan
publik harus diberikan dengan mendasarkan pada asas
transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi dengan
memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban.
Kelemahan yang sering dikeluhkan berkaitan dengan
pngaturan pelayanan publik adalah tiadanya sanksi dan
kompensasi jika terjadi pemberian pelayanan publik yang tidak
sesuai standart pelayanan.
Sebenarnya ketiadaan regulasi yang mengatur tentang
pelayanan publik tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak
memberikan pelayanan prima. Semuanya bergantung pada
semangat/motivasi pelaksananya. Apabila semangat para
pelaksananya rendah, meski telah dibentuk peraturan yang
61
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
lengkap dan baik, maka pemberian pelayanan publik juga
akan jauh dari baik. Sebaliknya, kendati peraturan perundang-
undangannya lemah namun jika semangat aparatur
pelaksananya baik, maka pemberian pelayanan publik akan
dapat dilakukan dengan baik dan prima.
4. Belum optimalnya fungsi penegakkan peraturan dibidang
perizinan
Keluarnya Instruksi Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2005
tentang Penertiban Perizinan di Kabupaten Lumajang sejatinya
merupakan amunisi tambahan bagi SKPD yang memiliki
tupoksi penegakan Peraturan Daerah. Berjalan atau tidaknya
penegakan Peraturan Daerah oleh aparat yang berwenang
sangat ditentukan oleh kemampuan petugas dalam memahami
makna yang tersurat maupun yang tersirat dalam sebuah
ketentuan yang menjadi filosofi kenapa suatu Peraturan
Dearah tersebut diterbitkan.
Ketentuan struktur organisasi telah memberikan amanat
atau kewenangan kepada SKPD untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan
msyarakat di Kabupaten Lumajang. Sehingga dalam kerangka
pelayanan publik peran SKPD tersebut berada di depan dan
sekaligus juga dibelakang. Operasi penertiban senantiasa
dilakukan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum,
ketika berposisi di depan maka pendekatan yang dikedepankan
adalah persuasive agar masyarakat mau memenuhi ketentuan,
sedangkan ketika berada di belakang maka SKPD tersebut
harus mampu bertindak secara tegas dan konsisten terhadap
masyarakat yang tidak patuh guna pegakan ketentuan
perundang-undangan.
62
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Kondisi saat ini masih sering dijumpai SKPD yang secara
tupoksi memiliki kewenangan penegakan ketentuan justru
bersikap pasif menunggu datangnya sebuah perintah atau
petunjuk. Kondisi ini diperparah dengan kemampuan aparat
yang kurang memadai dalam penguasaan materi Peraturan
Daerah selain masalah keterbatasan jumlah personil.
5. Kompetensi SDM yang kurang sehingga Sumber daya manusia
merupakan factor utama dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
tidak terbatas harus dengan pendidikan dan latihan formal,
melainkan juga harus dibekali dengan kemampuan
berkomunikasi, diberi wewenang dan diberi motivasi sehingga
tercapailah profesionalisme pelayanan kepada pelanggan.
Secara umum kekurangan petugas pelayanan perizinan
adalah sebagai berikut.
Komunikasi yang efektif, semua pelaku organisasi mulai
dari pimpinan sampai pegawai yang paling rendah
tingkatannya selalu berada dalam mata rantai komunikasi.
Kemampuan staf di dalam menggali informasi tentang
kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat menentukan
tingkat kepuasan pelanggan. Seringkali pelayanan administrasi
yang telah diberikan sudah sesuai dengan yang ditetapkan
akan tetapi karena kelemahan staf dalam
mengkomunikasikannya tidak jarang pelanggan menyatakan
ketidak puasannya.
Motivasi, secara umum motivasi digambarkan sebagai suatu
bentuk perhatian atau dorongan dari pihak lain kepada
seseorang agar mau bangkit meninggalkan keterpurukan,
namun jarang orang melihat kekuatan motivasi yang berasal
63
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
dari dalam diri sendiri. Padahal + 90 % kekuatan motivasi itu
dari dalam diri sendiri, sedangkan yang 10 % itu dari pihak
luar. Artinya masih banyak staf yang belum menyadari bahwa
keberadaan dirinya sangat menentukan citra pelayanan secara
umum. Kelemahan internal ini yang sering terjadi yang pada
akhirnya dapat mengganggu citra pelayanan secara umum.
Kewenangan, secara umum staf yang berhadapan langsung
dengan pelanggan / masyarakat yang membutuhkan
pelayanan harus memiliki kewenangan yang cukup sehingga
dapat bertindak cepat dalam mengambil keputusan terutama
yang berkaitan dengan keluhan atau keingintahuan pemohon.
Petugas yang berhadapan dengan masyarakat akan diberi
kewenangan yang cukup apabila yang bersangkutan memiliki
kemampuan dan kecakapan dibidangnya. Masih ada staf yang
merasa tidak percaya diri bahwa dia telah diberi kewenangan
untuk menangani pelanggan sesuai tugas masing-masing.
Pelatihan, pelatihan untuk pengembangan diri merupakan
suatu keharusan yang harus direncanakan dan diprogramkan
oleh setiap unit kerja secara berkala dan berlaku untuk
seluruh anggota organisasi mulai dari pimpinan sampai
dengan penjaga keamanan termasuk petugas kebersihan.
Seringkali dukungan organisasi dalam penyediaan anggaran
untuk peningkatan SDM dipandang sebelah mata dan akan
dianggarkan jika ada angaran berlebih.
64
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun
2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas
Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima
tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara
garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang
Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif,
Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan
Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan
Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan
Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan
Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta
Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam
Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.
Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa
kinerja pelayanan KPT diukur berdasarkan penerapan urusan
yang merupakan kewenangan KPT yaitu urusan pelayanan
perizinan . Adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD
65
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Kabupaten Lumajang yang berkaitan erat dan merupakan
kewenangan dari KPT meliputi :
1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan
perizinan
2. Memantapkan dan Mengimplementasi 3 Dimensi
Dimensi Ketuhanan
Dimensi Kepemimpinan
Dimensi Kedisiplinan
3. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-
unit pelayanan, salah satunya dengan menetapkan Zona Pakta
Integritas (Wilayah Pelayanan Bebas Pungli).
Telaahan Renstra KPT dengan RPJMD Kabupaten Lumajang
Telaah rencana strategis kementerian dan Badan Penanaman
Modal Provinsi Jawa Timur merupakan upaya untuk
mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar
pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan KPT berjalan
sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan
pemerintah provinsi Jawa Timur. Penelaahan ditekankan pada
visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut :
66
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
A. Kementerian Dalam Negeri
Visi Kementerian Dalam Negeri adalah yang didukung dengan
misi Terwujudnya sistem politik yang demokratis,
pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang
berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif,
dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan
peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas,
yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi
penyelenggaraan Pemerintahan dalam, upaya:
1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem
politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar
daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam
pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan
masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa.
Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam
koridor kebijakan strategik yang merupakan kebijakan
prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, yang
meliputi:
67
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta rnelanjutkan
pengembangan sistem politik yang demokratis dan
berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan
kondisi yang kondusif.
2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan
penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan,
serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian
masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara
partisipatif.
3. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi.
68
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
Visi “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten Dan
Melayani”
Misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”
Strategi Menuju Percepatan Reformasi Birokrasi
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah, dan distribusi PNS
3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-
Government)
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja
PNS
C. Badan Koordinasi Penanaman Modal
Visi BKPM adalah “Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang
Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian
Nasional” dengan misi : 1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman
modal
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman
modal
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.
69
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Arah kebijakan yang dilakukan dalam lima tahun kedepan
adalah :
Strategi yang dilakukan antara lain :
D. Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Pelayanan Perizinan Provinsi Jawa Timur
70
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu
dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor
26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Lumajang sudah
ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan
ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-
2032. Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan pada penetapan
rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi system
perkotaan, System pedesaan, system jaringan transportasi darat,
system jaringan transportasi laut, system jaringan telekomunikasi,
system jaringan energi, system jaringan sumberdaya air dan
system jaringan prasarana lainnya. Serta rencana pola ruang
wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS
dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self
assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana
71
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip
pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan
KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah menjadi lebih baik.
KLHS dilaksanakan/ dilakukan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu
self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana
dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip
pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan
KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah menjadi lebih baik.
KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam
rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan,
Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip
pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan
KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah menjadi lebih baik.
KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu
wilayah;
b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program; dan
72
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan
perencanaan maupun evaluasi.
KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan
lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu.
Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi
dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi
pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi
sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang
diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP
yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan.
Penentuan Isu-isu Strategis
Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional
dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi
Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan
mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan
administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan
kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan
kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan
prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara
terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam
73
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan
pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan
publik yang merupakan pilar dasar penyelenggaraan
Pemerintahan.
Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk
mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini
Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan pelayanan public
berupa pelayanan perizinan.
Secara umum masyarakat menghendaki pelayanan
pemerintah pada berbagai sektor dapat berjalan dengan baik
sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat
terpenuhi. Pelayanan publik masyarakat pada sektor
perekonomian antara lain :
1. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh perizinan yaitu
dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, tepat waktu, dan
ada kepastian biaya;
2. Pelayanan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi
pelayanan perizinan;
3. Pemahaman masyarakat terhadap kesadaran kepemilikan izin
pada usahanya;
4. Tanggapan dan tindaklanjut (Respons) Kantor Pelayanan
Terpadu terhadap pengaduan masyarakat.
74
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi
Harapan dan keinginan yang terkonsep dalam Visi Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang adalah
“ UNGGUL DALAM KUALITAS LAYANAN “
4.2. Misi
Misi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam memberikan
pelayanan
4. Meningkatkan kemampuan dan profesional SDM di bidang
pelayanan.
4.3 Tujuan dan Sasaran 4.3.1 Tujuan
Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan
dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan
terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa
yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi
tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya
dan dana yang dimiliki.
75
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk
mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu
tujuan strategis harus memiliki indicator kinerja sebagai bahan
pengukuran tingkat capaian program / kegiatan.
Tabel 4. 1 MISI – TUJUAN
No. M I S I TUJUAN
1 Meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan
a.
Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan
2 Meningkatkan citra
aparatur pemerintah dalam
memberikan pelayanan
a.
Terwujudnya sistem manajemen mutu ISO
4.3.2 Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Tabel 4. 2 TUJUAN – SASARAN
No. TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR 1 Terwujudnya
pelayanan prima dalam perizinan
Meningkatnyaa fungsi koordinasi dan manajemen kelembagaan KPT Tersedianya Mengoptimalkan sistem aplikasi perizinan
Prosentase penyelesaian izin tepat waktu PAD Tersedianya aplikasi
76
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
No. TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan perizinan Meningkatnya kualitas aparatur
Presentase peningkatan IKM Presentase pegawai yang mengikuti diklat
2 Terwujudnya sistem manajemen mutu ISO
Meningkatnya konsistensi penerapan standar pelayanan public di bidang perizinan
Sertifikasi ISO
4.3. Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan
untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran
atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya
merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan
misi satuan kerja perangkat daerah.
43
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Tabel 4. 3 Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKANURAIAN INDIKATOR
Unggul Dalam Kualitas Layanan
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan
Meningkatnya fungsi koordinasi dan manajemen kelembagaan KPT
Prosentase penyelesaian izin tepat waktu
Meningkatkan independensi dan kecermatan profesional pegawai
Meningkatmutu dan hasil pengawasan melalui pengawasan dan monitoring tindak lanjut
Prosentase Peningkatan PAD
Meningkatkan sosialisasi peraturan, prosedur dan mekanisme pengawasan
Meningkatsosialisasi peraturan, prosedur dan mekanisme pengawasan
Tersedianya Mengoptimalkan sistem aplikasi perizinan
Tersedianya aplikasi
Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI)
Peningakatan aplikasi sistem pelayanan perizinan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan perizinan
Presentase peningkatan IKM
Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat dan aparatur pemerintahan secara transparan dan akuntabel
Peningkatan pembinaaterhadap masyarakat dan aparatur pemerintahan
Meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan
Meningkatnya kualitas aparatur
Presentase pegawai yang mengikuti diklat
Meningkatkan profesionalisme aparat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan
Peningkatan profesionalisme aparat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan
44
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKANURAIAN INDIKATOR
Mengembangkan sistem manajemen mutu ISO
Meningkatnya konsistensi penerapan standar pelayanan public di bidang perizinan
Sertifikasi ISO
Meningkatkan efektivitas prosedur dan sistem pengawasan serta pengendalian mutu dan integritas
Peningkatan efektivitas prosedur dan sistem pengawasan serta pengendalian mutu dan integritas
45
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Indikasi rencana program prioritas Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Lumajang berisikan program-program baik untuk mencapai
visi dan misi yang telah ditetapkan maupun untuk pemenuhan layanan
dalam menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan. Sedangkan pagu
indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah
dana yang tersedia untuk pelaksanaan program. Program dan kegiatan
pembangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang dalam
Renstra tahun 2015 – 2019 terdiri dari program dan kegiatan pada
dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran.
Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat
pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat
senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam
pembangunan. Rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah
dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban
pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri..
Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan
penganggaran meliputi :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan
6. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan,
7. Program Optimalisasi Kebijakan Perizinan
46
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
8. Program Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi Perizinan
Selanjutnya untuk program yang telah disertai dengan kebutuhan
pendanaan atau pagu indikatif dijadikan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Terpadu, dan
penjabarannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannya. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan
pendanaan Kantor Pelayanan Terpadu berdasarkan sasaran dan urusan
pemerintahan selama kurun waktu lima tahun ke depan dapat dilihat
pada lampiran renstra.
Pencapaian target kinerja di masing-masing urusan sesungguhnya
hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten
Lumajang.
47
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Visi Misi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang juga
diintregasikan dalam tujuan dan sasaran serta kebijakan dan strategi
yang ditempuh, hal ini juga tidak terlepas dari tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Lumajang.
Adapun sinergitas dalam hal tersebut terlihat dalam tabel di bawah ini.
48
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
VISI MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN RPJMD
SASARAN RPJMD URAIAN INDIKATOR
Unggul Dalam Kualitas Layanan
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan
Meningkatnya fungsi koordinasi dan manajemen kelembagaan KPT
Prosentase penyelesaian izin tepat waktu
Misi 3 Tujuan 3.1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
3.1.6 meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
Prosentase Peningkatan PAD
Misi 3 Tujuan 3.1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
3.1.8 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
Tersedianya Mengoptimalkan sistem aplikasi perizinan
Tersedianya aplikasi
Misi 3 Tujuan 3.1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
3.1.2 Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa
49
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis Tahun 2015 - 2020
VISI MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN RPJMD
SASARAN RPJMD URAIAN INDIKATOR
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan perizinan
Presentase peningkatan IKM
Misi 3 Tujuan 3.1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
3.1.2 Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa
Meningkatnya kualitas aparatur
Presentase pegawai yang mengikuti diklat
Misi 3 Tujuan 3.1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
3.1.11 Meningkatnya pengelolaan aparatur yang profesional
Meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan
Mengembangkan sistem manajemen mutu ISO
Meningkatnya konsistensi penerapan standar pelayanan public di bidang perizinan
Sertifikasi ISO
Misi 3 Tujuan 3.1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
3.1.7 meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan